Manual Prosedur Akuntansi Manajemen
Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 2016
Manual Prosedur Akuntansi Manajemen Biro Keuangan Universitas Brawijaya
Kode Dokumen Revisi
: :
00005 02008 05
Tanggal
:
Diajukan oleh
:
13 Mei 2016 Kasubbag Akuntansi Manajemen
Dikendalikan
:
Drs. Suhartono
Disetujui oleh
:
Kepala Biro Keuangan
Sudjari, S.Sos.
Drs. Syarif Utomo, MM
i
Daftar Isi
Tujuan .......................................................................................................................................... 1 Ruang Lingkup .............................................................................................................................. 1 Definisi ......................................................................................................................................... 1 Referensi ...................................................................................................................................... 1 Garis Besar Prosedur Laporan SIMAK-BMN ...................................................................................... 1 Definisi Pajak ...............................................................................................................................48 Referensi Pajak ............................................................................................................................48 Garis Besar Prosedur Pajak dan Hutang .........................................................................................48 Bagan Alir ....................................................................................................................................49
ii
Tujuan Memberikan pedoman bagi staf Subbagian Akuntansi & Manajemen dalam menyusun laporan Asset dan laporan hutang dan pajak UB
Ruang Lingkup 1.
Berlaku bagi staf Subbagian Akuntansi & Manajemen UB
Definisi 1.
Subbagian Akuntansi & Manajemen adalah bagian dari Struktur Organisasi Biro Keuangan UB yang dibentuk melalui SK Rektor dan diberi tugas untuk melaksanakan penyusunan Neraca dan laporan BMN dan laporan pajak dan hutang UB.
2.
Manajemen Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas : a. Memantau semua proses yang terkait sistim dengan penyusunan Neraca dan laporan BMN dan laporan pajak dan hutang sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik b. Merencanakan dan mengkoordinasikan jadwal penyusunan Neraca secara berkala mulai triwulan, semesteran dan tahunan serta laporan bulanan pajak dan hutang c. Mengkoordinasi dokumen sumber dengan pihak Unit Kerja/Fakultas berupa SPM, SP2D, Surat Perjanjian Kontrak, SPK dan kwitansi untuk diiunput dalam aplikasi SIMAK-BMN dan barang persediaan d. Memverifikasi terhadap laporan ADK penyusunan Neraca agar sesuai dengan SAKPA e. Mengkoordinasikan dan menyusun proposal kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan UB.
Referensi 1.
Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2.
Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
3.
Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dam Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Garis Besar Prosedur Laporan SIMAK-BMN 1.
Management Representative (MR) meminta laporan SIMAK-BMN secara berkala kepada Kasubbag Akuntansi & Manajemen
2.
Kasubbag Akuntansi & Manajemen mengkoordinir Unit Kerja/Fakultas untuk entry data belanja modal peralatan dan mesin, KDP dan barang persediaan yang bersumber dari APBN dan PNBP
3.
Kasubbag Akuntansi & Manajemen menerima ADK SIMAK-BMN dari Unit Kerja/Fakultas, memverifikasi dan mengkompilasi
4.
Kabag Akuntansi memeriksa dan memberikan validasi terhadap laporan SIMAK-BMN yang sudah terkompilasi
1
5.
Operator SIMAK-BMN rekonsiliasi dengan petugas SAI, KPKNL Malang, membuat CRBMN dan laporan barang persediaan
Bagan Alir 1.
Laporan Penyusunan Neraca UB Mulai
Surat Permintaan
MR
Meminta laporan SIMAK-BMN secara berkala kepada Unit Kerja/Fakultas
Kasubbag Akun & Manajemen
Unit Kerja/Fakultas entry data belanja modal dan barang persediaan
Kasubbag Akun & Manajemen
Menerima ADK SIMAK-BMN memverifikasi dan mengkompilasi
Kabag Akuntansi
Memeriksa dan memvalidasi laporan
Operator SIMAKBMN
Rekonsiliasi dengan petugas SAI, & KPKNL
Operator SIMAKBMN
Cetak laporan
Selesai
2
SPM, SP2D, Bukti Kontrak, SPK & Kwitansi
Unit Kerja/Fakultas
Kompilasi laporan
CRBMN
SIMAK-BMN & Persediaan
Form Aplikasi SIMAK-BMN
Form Saldo Awal
3
FORM APLIKASI PERSEDIAAN
4
Form Saldo Awal
Form Pembelian
Form Transfer Masuk
5
Form Hibah Masuk
6
FORM PERSEDIAAN KELUAR Form Habis Pakai
Form Transfer Keluar
7
Form Hibah keluar
Form Barang Usang
8
Form Barang Rusak
Form Penghapusan lainnya
9
Form Koreksi
Hasil Opname Fisik
10
Penghapusan Barang usang/ rusak
FORM LAPORAN Form Buku Persediaan
11
Form Laporan Persediaan
Form Laporan Rincian Persediaan
12
Form Laporan Posisi Persediaan
Form Daftar Transaksi Persediaan
13
Definisi Pajak 1.
Pajak PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri.
2.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
3.
PPN merupakan obyek terhadap Pegusaha Kena Pajak, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkannya jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan BKP dan/penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk ditetapkan sebagai PKP.
Referensi Pajak 1.
UU NO 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara
2.
UU NO 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.
UU NO 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan
4.
UU NO 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
5.
UU NO 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak atas Penjualan atas Barang Mewah.
6.
UU No 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
7.
Peraturan Menteri Keuangan No 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Garis Besar Prosedur Pajak dan Hutang 1. Management Representative (MR) meminta laporan SPT Masa PPH dan PPN kepada Kasubbag Akuntansi & Manajemen 2. Kasubbag Akuntansi & Manajemen menerima dan memverifikasi dari Unit Kerja/Fakultas bukti pungutan dan bukti penyetoran PPh pasal 4 (2), 21,22,23 dan PPN 3. Bendahara Pengeluaran mempersiapkan dan menyerahkan bukti pungut PPh dan PPN 4. Kabag Akuntansi memeriksa dan memvalidasi SPT Masa yang akan disahkan oleh KPP Malang Utara 5. Kaur Pajak dan Hutang membukukan penerimaan dan penyetoran PPH dan PPN dan membuat laporan
14
SPT Masa 6. KPP Malang Utara menerima bukti laporan SPT Masa PPh dan PPN
Bagan Alir Pajak 2.
Laporan Pajak dan Hutang Mulai
Surat Permintaan
MR
Meminta laporan SPT Masa secara berkala kepada Unit Kerja/Fakultas
Kasubbag Akun & Manajemen
Menerima & memverifikasi PPh & PPN dari Unit Kerja/Fakultas
Bukti pungut PPh Psl 4 dan PPN
Mempersiapkan dan menyerahkan bukti pungut PPh & PPN
Bukti pungut PPh Psl 4 dan PPN
Kabag Akuntansi
Memeriksa dan memvalidasi SPT Masa yang akan disahkan
Kaur Pajak & Hutang
Membukukan penerimaan, penyetoran dan membuat laporan SPT Masa
Bendahara Pengeluaran
KPP Malang Utara
Menerima bukti laporan SPT Masa
Selesai
15
KPP Malang Utara
KPP Malang Utara
Pengesahan Laporan SPT Masa
Form Pembukuan Pajak Per Bulan
Form Laporan Pajak Per SP2D
Form Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak Per Fakultas
16
Form Rekapitulasi Pajak Per Jenis PPh
Form Rekapitulasi Pajak
17
