MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Download kendala kepala desa Sukosari dalam membuat peraturan desa dan solusinya, (4 ) keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa...
0 downloads 440 Views 200KB Size
Download PDF
Love PNG Images
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 72 TAHUN 2005 TENTANG KEWENANGAN DESA DI DESA SUKOSARI KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG

Mohamad Syaifullah Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, E-mail : [email protected] ABSTRAK : Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk mendeskripsikan beberapa hal, yaitu meliputi: (1) mekanisme penyusunan perdes berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Kewenangan Desa, (2) peranan Kepala Desa dan BPD dalam membuat peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa di Desa Sukosari, (3) kendala kepala desa Sukosari dalam membuat peraturan desa dan solusinya, (4) keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Hasil dari penelitian ini adalah (1)Mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang Kewenangan Desa, secara khusus Pemerintah Kabupaten Lumajang mengimplementasikannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, secara umum Peraturan Desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD), (2) Peranan Kepala Desa dan BPD dalam membuat peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa di Desa Sukosari, peranan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan peraturan desa selalu koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan dalam menyusun peraturan desa bersama pemerintahan desa Sukosari, (3) Kendala kepala desa Sukosari dalam membuat peraturan desa dan solusinya, kendala yang dihadapi dalam penyusunan peraturan desa pada alasan retribusi sehingga perlu disadari, desa memang memiliki keterbatasan apalagi jika mengemban tugas dari kepemimpinan yang terdahulu yang menumpuk sehingga proses penyusunan peraturan desa masih terbengkalai, dan selama ini upaya yang dilakukan hanyalah dengan menguatkan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (4) Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Masyarakat juga berhak memberikan masukan atau sumbangan pemikiran yang positif secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan peraturan desa.Penyerapan aspirasi masyarakat desa Sukosari diwadahi dalam kegiatan musyawarah mufakat dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kata Kunci:Mekanisme, Penyusunan Perdes, Peraturan Pemerintah, Kewenangan Desa

MECHANISM OF VILLAGE RULE (PERDES-PERATURAN DESA) ARRANGEMENT BASED GOVERNMENT RULE NO. 72 Of 2005 ABOUT VILLAGE AUTHORITY IN SUKOSARI VILLAGE KUNIR DISTRICT LUMAJANG REGENCY Mohamad Syaifullah Department of Law and Civic Faculty of Social Science State University of Malang, E-mil: [email protected] ABSTRACT: The objective of this research is to describe many things as follow: (1) mechanism of village rule (perdes-peraturan desa) arrangement based Government Rule No. 72 in 2005 about Village Authority; (2) the role of Village Leader and Village Delegation Unit (BPD-Badan Perwakilan Desa) in making village rule based Government Rule No. 72 in 2005 about Village Authority in Sukosari Village; (3) the obstacle that faced by village leader of Sukosari Village in making village rule and its solution; (4) people involvement in process of Village Rule arrangement in Sukosari Village Kunir District Lumajang Regency. The research result as follow: (1) Mechanism of village rule arrangement based Government Rule No. 72 in 2005 about Village Authority, in particular Government of Lumajang Regency implements the rule in the Local Rule of Lumajang Regency No. 26 in 2006 about The Guidance of Making and Mechanism of Village Rule Arrangement, generally Village Rule is all rules that implemented by village leader after discussed and has obtained the agreement from Village Delegation Unit (BPD-Badan Perwakilan Desa); (2) The role of Village Leader and Village Discussion Unit (BPD-Badan Permusyawaratan Desa) in making village rule based Government Rule No. 72 in 2005 about Village Authority in Sukosari Village, the role of village leader and Village Delegation Unit (BPD-Badan Perwakilan Desa) in process of village rule arrangement always coordinate with Village Discussion Unit (BPD-Badan Permusyawaratan Desa). Because Village Discussion Unit (BPD-Badan Permusyawaratan Desa) has function of monitoring in arranging village rule together with Sukosari Village Government; (3) The obstacle that faced by Sukosari Village Leader in making village rule and its solution, the obstacle that faced in arranging villager rule is in retribution reason, thus it needs to be realized that village absolutely has limitation, moreover if it also takes many tasks from the earlier leadership, thus the process of village rule arrangement still neglected, and during this time, the effort that conducted only by coordination reinforce between Village Leader and Village Discussion Unit (BPD-Badan Permusyawaratan Desa); (4) People involvement in process of Village Rule arrangement in Sukosari Village Kunir District Lumajang Regency. People also have right to give input or positive idea orally or written in order to prepare or discuss about village rule. People aspiration in Sukosari Village accommodated in the discussion activity in the discussion meeting of village developmental plan.

Keywords: Mechanism, Village Rule Arrangement, Government Rule, Village Authority

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki di suatu Desa tersebut. Ini tampak kurang mendapat perhatian, sehingga dapat menyebabkan kegiatan kebijakan dalam organisasi pemerintah tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal semacam ini kemungkinan dapat membawa dampak negatif bagi suatu pemerintah Desa, maksudnya penyelenggara ataupun pembangunan organisasi pemerintah Desa mempunyai hak,

wewenang

dan

kewajiban

memimpin

pemerintah

desa

yaitu

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah Desa. Sebelum berlakunya Undang –undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa, jauh sebelumnya juga telah berlakunya Undang-undang peninggalan Belanda yang mengatur tentang Pemerintah Desa yaitu Irlandshe Gemeente Ordonantie (I.G.O). Jadi, pada dasarnya antara penetapan atau pengambilan keputusan mengenai Perdes sekarang ini sama dengan dulu sebelumnya adanya peraturan dari pemerinntah yang mengaturnya. Hal itu dikarenakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai hukum harusberdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat (Surianingrat,1985:24). Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan. Kebebasan dana kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tata negara khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan atas dari pengertian dan isi otonomi

Menurut widjaja (2012 : 94) menyebutkan bahwa “peraturan desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarakan dan telah mendapatkan persetujuan badan permusywaratan desa” Untuk membentuk Peraturan desa harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik sesuai dengan Pasal 2 Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desayang meliputi (a) kejelasan tujuan ; (b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan ; (d) dapat dilaksanakan ; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan. Kedudukan peraturan desa dalam birokrasi pemerintahan desa

sama

dengan halnya suatu hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat desa. Roscoe Pound (1954) menyatakan bahwa hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan kepentingan umum. Kalimat “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit. Artinya hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemajuan pandangan Pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan hukum. Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang terkenal itu. Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada; keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu norma-norma hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang utama adalah nilai-nilai keadilan masyarakat harus senantiasa selaras dengan cita-cita keadilan negara yang dimanifestasikan dalam suatu produk hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Kewenangan Desa, peranan Kepala Desa dan BPD dalam membuat peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa di Desa Sukosari, kendala kepala desa Sukosari dalam membuat peraturan desa dan solusinya, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

METODE PENELITIAN Penelitian yang membahas tentang peraturan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif analitis yaitu pembahasan didasarkan pada realita yang terjadi pada masyarakat. Metode pendekatan tersebut menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian hendak dilakukan yaitu secara langsung di lokasi penelitian Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, khususnya tentang kewenangan pemerintah desaSukosari dalam membuat Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Desa. Dalam penelitian ini, pelaksanaan bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam membuat suatu peraturan ( Regelling ) pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peraturan desa dalam tat urutan peraturan perundang-undangan serta kewenangan pemerintah desa dalam membuat suatu kebijakan desa. Fokus penelitian adalan di khususkan pada hukum peraturan desa yang juga mencakup kewenangan aparatur desadalam membuat suatu Peraturan Desa untuk mengatur dan mengurus di desanya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif

yaitu bersifat actual dan factual berdasarkan realita.

Kehadiran peneliti di lapangan sebagai perencanaan kegiatan, melaksanakan penelitian, menganalisa, pengumpulan data baik dari pengamatan secara langsung dilapangan maupun data yang sudah ada dalam bentuk dokunen resmi Desa Sukosari.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajanguntuk mengetahui dan menganalisa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap peraturan desa untuk mengurus desanya. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penertiban masyarakatnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan data yang valid, yaitu yang diperoleh di lapangan ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan. Aktivitas dalam analisis data dilakukan dalam empat tahapan yaitu, tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam pengecekan keabsahan data untuk memperoleh data yang valid, yaitu: keikutsertaan dalam kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian tidak hanya dalam waktu singkat, ketekunan pengamatan yakni pengamatan secara cermat dan berkesinambungan, Triangulasi sumber dengan membaca temuan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Mekanisme penyusunan peraturan desa secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Peraturan Desa Pasal 62

memerintahkan bahwa Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, hal ini meliputi antara lain : Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama BPD, Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat, 4). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan

dengan kepentingan umum dan/atau

peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. ( Bab II Pasal 2 tentang asas pembentukan).

Ada juga Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, hal ini meliputi antara lain : a). Kejelasan tujuan ; b). Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat ; c). Kesesuaian antara jenis dan materi muatan ; d). Dapat dilaksanakan ; e). Kedayagunaan dan hasil kehasilgunaan ; f). Kejelasan rumusan ; dan g). Keterbukaan. ( Pasal 3 tentang asas pembentukan ). Bab IV Pasal 6 menyebutkan bahwa : rancangan peraturan desa dapat berasal dari BPD atau Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa. Kemudian dalam pasal 11 ayat (1) menyebutkan “Penyusunan rancangan peraturan Desa dilakukan sesuai teknik penyusunan peraturan desa”. Kemudian pada bagian kedua tentang pembahasan rancangan peraturan desa perda kabupaten lumajang Peraturan Daerah KabupatenLumajang No. 26 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pada pasal 12 menyebutkan bahwa : 1). Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa, 2). Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Rapat Musyawarah Paripurna BPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD. Menurut Taufik Hidayat, kepala bagian hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menjelaskan bahwa proses pembuatan peraturan desa masih menggunakan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sehingga belum mengimplementasikan Undang-undang No 06 Tahun 2014 karena masih baru dan penjelasan dari undang-undang No 06 Tahun 2014 tersebut belum ada sehingga tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah. Dalam mekanisme penyusunan peraturan desa di Desa Sukosari dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Selain itu, masyarakat desa Sukosari juga berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Proses penyususan peraturan desa dibahas oleh para pemerintah desa dalam

forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa(Musrenbang). Forum musyawarah tersebut dilakukan setiap 1 bulan sekali,

misalnya dalam pembahasan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Sokosari yang dilaksanakan pada hari senin, 10 Februari 2014. Secara umum Peraturan Desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tat cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa. (Widjaja, 2012 : 94) Dalam mekanisme penyusunan peraturan desa juga terdapat proses pengawasan terhadap jalannya mekanisme tersebut. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai program pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Disini Peranan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan peraturan desa selalu koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan dalam menyusun peraturan desa bersama pemerintahan desaSukosari . Menurut Iswanto .Kepala Desa Sukosari membantu dalam urusan pemerintahan desa serta menyampaikan usulan dari warga dalam bidang-bidang apapun

kepada

kepala

desa.Sedangkan

menurut

Khoirul

Anam.Badan

Permusyaratan Desa (BPD) Sukosari berkoordinasi melalui rapat paripurna Badan Permusyawaratan

Desa(BPD)

membuat

rancangan

Perdes

penetapannya

dilakukan bersama Kepala Desa. Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri ketimbang sebagai wakil pemerinah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten.Sebagai konsekuensinya,

kepala

desa

tidak

lagi

membertanggungjawabkan

penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada bupati melainkan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa(BPD).(Widjaja, 2012 : 171). Kendala dan Solusi Birokrasi Desa Dalam Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Dalam proses penyusunan peraturan desa, kendala yang dihadapi oleh birokrasi desa kendalanya yang dihadapi saat ini masih berkait pada alasan retribusi sehingga perlu disadari, desa memang memiliki keterbatasan apalagi jika mengemban tugas dari kepemimpinan yang terdahulu yang menumpuk sehingga proses penyusunan peraturan desa masih terbengkalai, dalam membuat perdes agar tidak berlarut-larut. Apabila pembuatan perdes sampai tertunda-tunda lagi yang rugi adalah masyarakat desanya sendiri. Pada umumnya, Faktor-faktor yang seringkali menjadi kendala dalam proses mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan desa yaitu : a). Kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa, b). Kualitas kinerja aparatur desa dan BPD yang kurang baik, c). Kurangnya sosialisasi pemerintah desa ke masyarakat, dan d). Kemampuan kinerja pemerintahan desa dalam menyampaikan peraturan desa kurang efektif Namun, menurut Iswanto. Kepala desa dalam penyusun peraturan desa tidak mengalami kendala sedikitpun sedangkan dari pihak BPD menyatakan bahwa a) Sumber Daya Manusia (SDM), yang dimaksud dengan SDM adalah secara keseluruhan yang harus dilihat terlebih dahulu meliputi potensi manusia dalam menyikapi perdes yang akan dibuat oleh pemerintah desa Sukosari dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), b)Tidak tersedianya sarana seperti tidak tersedianya kantor, tidak tersedianya perlengkapan alat administrasi, c) Konsideran Perdes itu diambil dari mana yang dimaksud Konsideranya itu

memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan misalnya di ambil dari peraturan pemerintah, undang-undang, dan peraturan daerah (perbup), d) Aksi dari pihak yang dirugikan dengan dibuatnya perdes misalnya pihak ketiga yang ikut andil dalam pilkades. Kemudian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa sukosari dalam mengatasi kendala tersebut dengan a) diadakannya pertemuan rutin/konsolidasi antar perangkat desa dengan BPD serta masyarakat, b) kepala desa mendatangkan tutor dari kecamatan untuk memberi pengarahan tentang peraturan desa, c) pemerintah desa selalu mensolidasikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam pembuatan peraturan desa. Di desa Sukosari, menurut Ketua BPD Khairul Anam selama ini upaya yang dilakukan hanyalah dengan saling koordinasi dengan kepala desa dalam membuat peraturan desa Sukosari, peraturan desa Sukosari disosialisasikan melalui musyawarah desa, dan melalui tembusan dari bupati melalui camat. Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Dalam proses penyusunan Peraturan Desa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa Sukosari. Masyarakat juga berhak memberikan masukan atau sumbangan pemikiran yang positif secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan peraturan desa. Seperti yang disampaikan oleh Agus Budianto, Kepala Urusan Pembangunan desa Sukosari bahwa aspirasi masyarakat desa yang positif, dapat disampaikan melalui ketua RT dan atau RW serta dapat pula disampaikan langsung ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, Proses pemberdayaan masyarakat dalam bentukaspirasi masyarakat desa Sukosari dalam penyusunan peraturan desa diharapkan dapat terwujud secara maksimal agar masyarakat lebih sejahtera dan lebih berdaya serta memiliki kemampuan menginterpretasikan peraturan desa sehingga masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap peraturan yang telah dibuat oleh aparatur pemerintah desa Sukosari.Pemberdayaan aspirasi masyarakat tersebut tercermin

dalam kegiatan musyawarah mufakat dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang).Musyawarah dan mufakat, adalah suatu proses berunding dimana semua keputusan rapat yang diambil ialah dengan suara bulat dari seluruh peserta rapat tersebut. Partisipasi masyarakat dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. (penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 : 72). Di desa Sukosari partisipasi warga sangat postif dalam proses penyusunan peraturan desa tersebut, seperti halnya dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja desa 2014 yang telah dibahas pada tanggal 10 Februari 2014 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa mempunyai ruang untuk mencermati, mengkritis, memberi masukan dan merevisi terhadap naskah peraturan desa.Kemudian, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) juga wajib melakukan revisi terhadap rencana anggaran pendapatan belanja desa tersebut berdasarkan umpan balik dari aspirasi masyarakat dalam proses konsultasi sebelum peraturan desa diberlakukannya. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan paparan data yang telah disajikan dalam bab yang sebelumnya, maka pada bab ini dipaparkan kesimpulan tentang Mekanisme Penyusunan Perdes berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme penyusunan Peraturan desa di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Secara umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Desa. Sedangkan secara khusus, implentasi mekanisme tersebut berlandaskan pada Pemerintah Kabupaten Lumajang No.26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa melalui musyawarah mufakat antara perangkat desa dan warga desa. Peranan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mekanisme penyusunan peraturan desa melalui rapat ruin yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun rancangan terlebih dahulu kemudian bersama

aparatur pemerintah dan ditetapkan oleh kepala desa. Program kepala desa yang dilakukan antara lain : pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kendala dan solusi birokrasi desa dalam mekanisme penyusunan peraturan desa di Desa Sukosari yang ditemui dalam proses penyusunan peraturan desa, kendala yang dihadapi oleh birokrasi desa saat ini masih berkait pada alasan retribusi sehingga perlu disadari, desa memang memiliki keterbatasan. Alasan retribusi tersebut, seperti pemasukan dari warga melalui iuran wajib warga untuk pembangunan atau kas desa. Ada juga beberapa Kendala yaitu (1) Sumber Daya Manusia (SDM), yang dimaksud dengan SDM adalah secara keseluruhan yang harus dilihat terlebih dahulu meliputi potensi manusia dalam menyikapi perdes yang akan dibuat oleh pemerintah desa Sukosari dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (2) Tidak tersedianya sarana misalnya seperti kantor, perlengkapan admnistrasi, (3) Konsideran Perdes itu diambil dari mana yang dimaksud Konsideranya itu memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Sukosari, diperlukan agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa Sukosari.

Masyarakat juga berhak memberikan

masukan atau sumbangan pemikiran yang positif secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan peraturan desa. Aspirasi dari masyarakat dapat disampaikan melalui ketua RT atau RW serta dapat

pula

disampaikan langsung ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Saran Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang diajukan sebagai berikut. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Kantor desa Sukosari mengenai mekanisme penyusunan peraturan desa di desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Bagi Pemerintah Desa, Pemerintah desa seyogyanya dalam mekanisme penyusunan peraturan desa komunikasi antara aparatur pemerintah desa dengan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) lebih ditingkatkan agar dapat memberikan pembinaan, pengayoman, kenyamanan, ketertiban dan kepastian hokum dalam memberdayakan masyarakat yang dibuat oleh aparatur pemerintah desa. Selain

bertugas member contoh kepada masyarakat yang merupakan tugas dari aparatur pemerintah desa tidak hanya membuat peraturan desasaja, hendaknya aparatur pemerintah desa juga dapat sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga terwujudnya dengan masyarakat menggetahui peraturan yang dibuat pemerintah desa Sukosari berdasarkan PeraturanPemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.b Bagi sumber daya manusia atau pegawai dalam membuat peraturan desa harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Potensi manusia lebih memahami dan menelaah terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh aparatur pemerintah desa sehingga dapat tercapainya tujuan yang di inginkan oleh masyarakat dalam pemberdayakan masyarakat. Bagi masyarakat seyogyanya lebih tanggap dan baik keikutsertaan secara langsung dengan mengkritisi penyusunan peraturan desa. Masyarakat hendaknya tidak hanya menilai pemerintah desa dari luarnya saja, tetapi juga harus lebih menghargai apa yang telah dibuatnya oleh pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Sehingga masyarakat desa Sukosari diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan kepeduliaannya dengan aktif menelaah peraturan desa yang telah dibuat dengan cara menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan-kegiatan musyawarah mufakat di lingkungan desa Sukosari. Bagi peneliti pasti masih ada kekurangan dan kelebihan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melengkapi segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Dengan perkembangan peraturan-peraturan yang senantiasa diamandemen maka penelitian selanjutnya sehingga mampu mengulas kembali tentang mekanisme penyusunan peraturan desa dengan landasan terbaru Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa yang menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa oleh peneliti lain untuk dapat mengetahui lebih banyak tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Hendaknya peneliti lain melakukan penelitian pengembangan dengan memperdalam topik dan permasalahan serta kajian teori lain.

DAFTAR RUJUKAN Bayu, 1992. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta :Rineka Cipta Didik, 2010. Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa. Malang : Setara Pers Widjaja, Aw.2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli bulat dan utuh. Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-undangan Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2011.(Pemerintah Desa dan Kelurahan). Bandung : Fokus Media Peraturan Daerah KabupatenLumajang No. 26Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Permendagri dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan.