MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN 7

Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

79

Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Indikator: • Proporsi luas lahan yang tertutup hutan. • Rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan. • Energi yang dipakai (setara barel minyak) per PDB (juta rupiah). • Emisi CO2 (per kapita). • Jumlah konsumsi zat perusak ozon (metrik ton). • Proporsi penduduk berdasarkan bahan bakar untuk memasak. • Proporsi penduduk yang menggunakan kayu bakar dan arang untuk memasak.

Keadaan dan kecenderungan

menurun dari 67,7 persen pada 1993 menjadi 64,2 persen pada 2001. Penyusutan luas hutan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain penjarahan hu-

Menurunnya proporsi luas kawasan hutan ter-

tan, kebakaran, perubahan (konversi) untuk kegiatan

hadap luas daratan. Luas kawasan hutan tetap di

pembangunan lain di luar kehutanan seperti untuk

Indonesia berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan

pertambangan dan pembangunan jalan, permukim-

dan Perairan tahun 2002 adalah 91,22 juta ha, tidak

an, dan sebagainya.

termasuk tiga provinsi yang masih dalam proses penunjukan (Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kaliman-

Laju deforestasi selama kurun waktu 1985 sampai

tan Tengah). Berdasarkan penafsiran citra Landsat 7

dengan 1997 untuk bioregion Sumatera, Kalimantan,

ETM+ liputan tahun 1999/2000 kawasan hutan tetap

Sulawesi, Maluku, dan Papua adalah sekitar 1,8 juta

seluruh Indonesia adalah seluas 110 juta ha dengan

ha/tahun. Terjadinya krisis ekonomi dan penerapan

luas kawasan yang masih berhutan adalah 72 juta ha,

otonomi daerah diperkirakan meningkatkan laju de-

sedangkan areal yang lain berupa non-hutan dan tidak ada data (tertutup awan).

Gambar 7.1. Penggunaan energi komersil per juta rupiah Produk Domestik Bruto (PDB)

Berdasarkan data Statistik Kehutanan Indonesia

1.2

tahun 1993 dan 2001, kondisi luas hutan Indonesia

1.0

telah menyusut dari 130,1 juta ha menjadi 123,4 juta ha (Tabel 7.1). Dengan demikian, proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daratan di Indonesia

0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

Sumber: Statistik Ekonomi Energi 2000, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

80


forestasi setelah tahun 1997. Penurunan luas hutan

donesia juga memiliki kawasan konservasi laut yang

sekaligus juga merupakan penurunan fungsi dan

signifikan. Kawasan ini terdiri atas 35 unit dengan

peran ekologis hutan terhadap lingkungan yang akan

luas 4.723.474 ha, mencakup jenis cagar alam, suaka

berakibat pada terjadinya krisis air di masa depan.

margasatwa, taman wisata, dan taman nasional

Kecilnya rasio kawasan lindung. Kawasan lindung

Pengelolaan kawasan lindung dianggap penting

dapat berupa kawasan konservasi dan lindung. Ka-

bagi Indonesia dan masyarakat internasional se-

wasan konservasi meliputi kawasan konservasi da-

hingga banyak proyek bantuan atau pinjaman un-

ratan dan perairan yang terdiri atas cagar alam, suaka

tuk kegiatan tersebut baik dari pemerintah dalam

margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, ta-

dan luar negeri maupun organisasi nonpemerintah

man hutan raya, dan taman buru. Termasuk di dalam

lokal, nasional, dan internasional. Namun ancaman

kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan

yang dihadapi juga tidak kalah banyaknya, terutama

sebagai hutan lindung. Dengan mengacu pada defi-

penebangan liar di taman-taman nasional. Di era re-

nisi yang digunakan secara internasional mengenai

formasi dan otonomi daerah saat ini, semakin banyak

kawasan lindung, keenam tipe kawasan konser-

hutan dijarah, penebangan liar semakin meningkat,

vasi itu dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu

dan batas wilayah konservasi tidak diakui. Degradasi

sepenuhnya dilindungi atau totally-protected area

ini terjadi tidak semata-mata karena penegakan hu-

(cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasio-

kum yang lemah namun juga karena maksud dan

nal) dan sebagian dilindungi atau partially-protected

tujuan pembangunan jangka panjang serta fungsi

area (taman wisata alam, taman hutan raya, dan ta-

cagar biosfer belum dipahami dengan baik.

man buru). Perlindungan terhadap kawasan lindung ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman

Semakin tidak efisiennya pemakaian energi. Pe-

hayati yang terkandung di dalamnya dan menjaga

makaian energi final total di Indonesia pada 2000

kelangsungan fungsi ekologis kawasan terhadap

adalah 641.270.629 SBM (setara barel minyak) atau

lingkungan dalam lingkup luas.

sebesar 421.276.658 SBM dengan tidak memasukkan pemakaian biomasa (energi komersial). Angka

Pada 2002, Indonesia memiliki hutan lindung seluas

ini meningkat dengan pertumbuhan rata-rata dari

32.338.029,02 ha dan kawasan konservasi daratan

1993 hingga 2000 sebesar 3,78 persen per tahun un-

sebanyak 371 unit seluas 18.344.410,04 ha. Dengan

tuk pemakaian total atau 5,39 persen per tahun untuk

demikian, luas kawasan lindung adalah 50.682.439,05 ha.a Rasio kawasan lindung terhadap total luas da-

Gambar 7.2. Jumlah emisi CO2 and CO2-e

ratan Indonesia 26,4 persen dari total luas daratan yang merupakan kawasan konservasi (Tabel 7.2).1 Bioregion Papua memiliki rasio tertinggi sebesar 41,3 persen; disusul Sulawesi sebesar 32,8 persen; Maluku 26,6 persen; Nusa Tenggara 24,4 persen; Sumatera 23,5 persen; Kalimantan 19,5 persen; dan terendah Jawa-Bali 9,5 persen. Sebagai negara kepulauan, In-

a

Sumber: National Strategy Study on Clean Development Mechanism in Indonesia 2001, KLH Catatan: angka sesudah tahun 1994 adalah angka proyeksi.

Kawasan konservasi darta tersebut terdiri atas: 61,6 persen merupakan taman nasional; 19,2 persen suaka margasatwa; 14,6 persen cagar alam; 1,8 persen taman hutan raya; 1,5 persen taman wisata alam dan 1,2 persen taman buru

81


energi komersial (Tabel 7.3).2 Pada kurun waktu yang

tribusi 11–33 persen, sedangkan sektor pertanian 12

sama, pendapatan domestik bruto (PDB) mengalami

persen dari total emisi.

perubahan dengan angka pertumbuhan tertinggi 8,2 Gambar 7.3. Jumlah emisi CO2 per kapita

persen pada 1995 dan terendah -13,13 persen pada 1998 (PDB menurut harga konstan tahun 1993). Pe-

2.700 2.600

ningkatan angka perbandingan penggunaan energi

2.500

komersial dengan PDB dari 1993 ke 2000 menun-

2.300

jukkan semakin tidak efisiennya pemakaian energi

2.100

di Indonesia. Emisi CO2 per kapita nasional. Komunikasi Nasional Indonesia Pertama pada 1999 telah meng-

2.400 2.200 2.000

Sumber: National Strategy Study on Clean Development Mechanism in Indonesia 2001, KLH. Catatan: angka sesudah tahun 1994 adalah angka proyeksi. Data populasi berdasarkan sensus 1990 dan 2000, serta SUPAS 1995.

inventarisasi semua gas rumah kaca (GRK) yang penting, yaitu CO2, CH4, N2O, NOx, dan CO3. Ketepatan

Lemahnya kontrol terhadap konsumsi bahan-ba-

menduga emisi dan penyerapan GRK dari atmosfer

han yang membahayakan ozon (ozone depleted

pada umumnya tergantung tersedianya dan kete-

substance atau ODS). Berdasarkan laporan awal

patan data kegiatan dan faktor emisi. Di antara tiga

yang dibuat pada 1994, konsumsi ODS pada 1992

sektor utama (energi, pertanian, dan kehutanan),

mencapai 7.815 MT (metric ton), yang setara dengan

sektor kehutanan memiliki ketidakpastian tertinggi,

6.567,3 ODP (Ozone Depleted Potential) ton. ODS

sedangkan sektor energi memiliki ketidakpastian

yang diperhitungkan adalah CFC-11, CFC-12, CFC-

terendah.

113, CFC-115, H-1211, H-1301, CTC, dan TCA, yang penggunaannya untuk foam, kulkas dan pendingin

Pada 1990 hingga 1994 emisi GRK (CO2, CH4, dan

udara, halon product, aerosol, dan bahan pelarut.

N2O) di Indonesia tumbuh 6,5 persen per tahun

Selanjutnya berdasarkan laporan pembaruan pada

(Tabel 7.4), dengan proporsi gas CO2 sebesar 70

2000, konsumsi ODS mengalami fluktuasi setiap ta-

persen. Dalam kurun waktu itu, 35–60 persen dari

hunnya (Tabel 7.6 dan Gambar 7.4).

total emisi berasal dari sektor ekonomi yang memerlukan energi (industri, transportasi, permukiman,

Indonesia merupakan salah satu negara peserta

dan komersial), 20–50 persen dari sektor kehutanan,

dalam program penghapusan bahan-bahan yang

dan 15–25 persen dari sektor pertanian. Fluktuasi proporsi emisi ini terutama disebabkan oleh pe-

Gambar 7.4. Konsumsi Ozone Depleting Substances

4

rubahan tingkat pembukaan hutan. Emisi CO2 dan

10.000

tahun hingga dua dekade mendatang (Gambar 7.3

8.000

dan Tabel 7.5). Sektor-sektor pengkonsumsi energi

6.000 4.000

(energy-demand sectors) menjadi kontributor utama

2.000

emisi GRK dan peningkatannya hingga dua dekade

0

mendatang. Sektor kehutanan diperkirakan berkon-

82

12.000

CO2-e diperkirakan akan tumbuh tiga persen per

Sumber: Indonesia Country Programme Update, Kementrian Lingkungan Hidup, 2000


membahayakan ozon berdasarkan Protokol Montre-

men Energi dan Sumberdaya Mineral membedakan

al (Programme for the Phase-out of Ozone Deplet-

biomasa ke dalam dua kelompok, yaitu kayu bakar

ing Substances Under the Montreal Protocol) sejak

(kayu dan limbah kayu) dan limbah pertanian (sekam,

1992. Sejak 1998, impor CFC, barang-barang me-

batang padi, tandan kelapa sawit, tempurung kela-

ngandung CFC, dan barang-barang yang diproduksi

pa, dan lain-lain). Biomasa merupakan bahan bakar

menggunakan CFC secara resmi telah dilarang.5

yang paling banyak digunakan untuk memasak oleh

Namun sejak krisis ekonomi permintaan ODS dalam

sebagian besar rumah tangga di Indonesia selain

berbagai sektor diprediksikan kembali meningkat.

listrik, gas, dan minyak tanah. Bahan bakar biomasa

Permintaan itu tidak dapat dipenuhi oleh produksi

yang paling banyak digunakan adalah kayu bakar

dalam negeri, di lain pihak impor terhadap ODS juga

dan arang.

semakin dibatasi. Kenyataan bahwa permintaan itu masih terpenuhi mengindikasikan terjadinya impor

Persentase penduduk yang menggunakan kayu ba-

dan perdagangan ODS secara ilegal. Bentuk nega-

kar dan arang di Indonesia menurun pada periode

ra kepulauan yang luas membuat kontrol terhadap

1989-2001. Penurunan ini berkaitan dengan mening-

usaha impor ilegal dan penggunaan ODS sangat

katnya penggunaan listrik, gas, dan minyak tanah se-

sulit dilakukan.

bagai bahan bakar alternatif untuk memasak (Tabel 7.7 dan 7.8 dan Gambar 7.5).

Dengan adanya kelemahan pengawasan/kontrol terhadap penggunaan ODS, perlu diadakan aman6

demen terhadap peraturan yang berlaku. Amandemen ini bertujuan untuk membantu industri mene-

Gambar 7.5. Proporsi penduduk menurut penggunaan jenis bahan bakar untuk memasak %

ngah ke bawah yang belum mendapatkan bantuan dana hibah ataupun teknis agar dapat mengganti teknologi ODS dengan teknologi non-ODS sesuai dengan kriteria yang berlaku internasional. Selanjutnya, pemerintah menerapkan mekanisme pelaporan dan monitoring kepada para importir yang diharapkan dapat mengurangi impor ilegal.7

Sumber: Susenas

Tantangan Menurunnya proporsi penduduk yang menggunakan biomasa. Persentase penduduk yang meng-

Di masa depan, ada empat isu yang menjadi poin

gunakan biomasa merupakan salah satu indikator

utama dalam mewujudkan tatanan pembangunan

yang digunakan World Health Organization (WHO)

berkelanjutan dan mengembalikan sumber daya

untuk memantau polusi dalam ruangan. WHO

yang hilang, yakni krisis ekonomi dan reformasi,

mendefinisikan indikator ini sebagai persentase pen-

desentralisasi, globalisasi, dan governance. Krisis

duduk yang membakar materi dari tumbuhan dan

ekonomi memperburuk keadaan ekonomi sepertiga

hewan sebagai bahan bakar. Di Indonesia, Departe-

masyarakat di kawasan hutan dan mengakibatkan

83


semakin maraknya penebangan liar.8 Perubahan

hidup; (6) memelihara kawasan konservasi yang su-

dengan adanya reformasi memberikan peluang

dah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru

bagi perbaikan di masa mendatang. Desentralisasi

di wilayah tertentu; dan (7) mengikutsertakan ma-

pemerintah dan pengelolaan keuangan di tingkat

syarakat untuk menanggulangi masalah lingkungan

kota/kabupaten dan hilangnya hubungan hirarki

global. Upaya-upaya tersebut dijabarkan ke dalam

antara provinsi dan kota/kabupaten dapat mem-

lima program pembangunan yang direncanakan

buka peluang bagi perbaikan pengelolaan sumber

untuk dilaksanakan. Kelima program itu saling ter-

daya alam, konservasi, dan efisiensi. Namun hal itu

kait satu sama lain dengan tujuan akhirnya adalah

juga akan memperburuk kerusakan sumber daya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil

hayati ketika keanekaragaman hayati ditempatkan

dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup

sebagai sumber tambahan pendapatan dan peneri-

yang semakin baik dan sehat. Program-program

9

maan daerah. Globalisasi juga menyajikan peluang

itu adalah:

dan tantangan bagi pembangunan berkelanjutan.

1. Program pengembangan dan peningkatan

Globalisasi ini mencakup globalisasi kebijakan, ilmu

akses informasi sumber daya alam dan lingku-

pengetahuan, dan teknologi.

ngan hidup. 2. Program peningkatan efektivitas pengelolaan,

Kebijakan dan program

konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam. 3. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Di dalam Propenas 2000–2004, kebijakan di bidang

4. Program penataan kelembagaan dan penegakan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hukum pengelolaan sumber daya alam dan pe-

hidup ditujukan pada upaya: (1) mengelola sum-

5. Program peningkatan peranan masyarakat dalam

pun yang tidak dapat diperbarui melalui penera-

pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian

pan teknologi ramah lingkungan dengan mem-

lingkungan hidup.

perhatikan daya dukung dan daya tampungnya; (2) menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan; (3) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap kepada pemerintah daerah; (4) memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (5) menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

84

lestarian lingkungan hidup.

ber daya alam, baik yang dapat diperbarui mau-


Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015. Indikator: • Proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan. • Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.


nisikan di atas tanpa memperhitungkan jarak dari tempat pembuangan tinja. Air menurut definisi ini kemungkinan besar akan terkontaminasi.

Air minum

Dari grafik, Indonesia masih memiliki cakupan pela10

yanan air perpipaan yang sangat rendah (definisi 1),

Definisi sumber air. Untuk indikator ini, saat ini tidak

dan proses ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun.

ada kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan

Penggunaan definisi kedua, dengan memperhi-

akses yang berkelanjutan. Juga terdapat beberapa

tungkan jarak terhadap tempat pembuangan tinja,

definisi dari sumber air yang terlindungi (improved

menunjukkan bahwa hanya 50 persen penduduk

water source). Di Indonesia, cakupannya bervariasi

yang memiliki akses terhadap air dari sumber yang

tergantung definisi yang digunakan.

terlindungi.

1. Persentase rumah tangga yang menggunakan air perpipaan, dengan asumsi lebih andal (reliable)

Terjadi perbedaan kualitas air yang dihasilkan

dan lebih sehat dibandingkan dengan sumber air

oleh PDAM dan yang diterima oleh masyarakat

lainnya.

konsumen. Sampai saat ini kualitas air yang disalur-

2. Persentase penduduk yang menggunakan air

kan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada

dari sumber yang terlindungi dengan jarak lebih

masyarakat konsumen tidak/belum mencapai stan-

dari 10 meter dari tempat pembuangan tinja.

dar air minum,a melainkan sebatas air bersih.b Secara

Sumber-sumber ini meliputi: air perpipaan, air

teknis, air yang diproduksi oleh PDAM sebenarnya

pompa, air kemasan, air dari sumur atau mata air

layak untuk langsung diminum. Walaupun demikian,

yang dilindungi, dan air hujan.

kondisi jaringan distribusi yang kurang layak serta

3. Persentase rumah tangga yang menggunakan

pelayanan yang masih belum mencapai 24 jam/hari

air dari sumber yang terlindungi seperti didefi-

untuk sebagian besar wilayah pelayanan menye-

a b

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002, definisi air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa memlaui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum Definisi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak

85


babkan kotoran dapat masuk ke dalam jaringan

pembangunan. Di samping itu, sekalipun pengelo-

distribusi itu sehingga air yang diterima konsumen

laan air minum telah menjadi wewenang pemerin-

tidak aman lagi untuk langsung diminum tanpa me-

tah kabupaten/kota, masih berkembang anggapan

lalui pengolahan (dimasak/disaring) lebih dahulu.

bahwa pemerintah pusat masih berwenang secara

Dengan demikian, penyaluran air minum memerlu-

penuh dalam penyediaan dan pengelolaan air mi-

kan perbaikan dan peningkatan pada kemampuan

num. Hal ini tecermin pada pola pembiayaan pem-

memasok air selama 24 jam terus menerus serta

bangunan prasarana dan sarana air minum yang

perbaikan dan penyempurnaan jaringan pipa dis-

hingga saat ini masih sangat tergantung sumber

tribusinya. Hal ini berimplikasi terhadap besarnya

anggaran pemerintah pusat. Dengan keterbatasan

investasi yang diperlukan. Secara ringkas, masih ter-

dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat sedang-

jadi kemelesetan (mismatch) antara kebutuhan ma-

kan kebutuhan masyarakat terhadap air minum se-

syarakat terhadap kualitas air yang layak minum dn

makin meningkat, bila pola pembiayaan itu tidak

pasokan air yang disediakan oleh penyedia (PDAM)

mengalami penyesuaian sesuai jiwa desentralisasi

yang baru mencapai kualitas air bersih.

dikhawatirkan target MDG tidak dapat tercapai.

Penyediaan air minum belum menjadi prioritas

Ketersediaan data. Salah satu masalah pokok yang

pemerintah. Walaupun telah dinyatakan oleh PBB

dihadapi dalam pencapaian target MDG berkaitan

bahwa ketersediaan air minum telah menjadi hak

dengan sektor air minum adalah kurang tersedianya

asasi manusia, penyediaan air minum di Indonesia

data yang standar dan akurat, terutama untuk keper-

belum menjadi salah satu prioritas utama dalam

luan pemetaan daerah-daerah yang kekurangan air

Gambar 7.6. Akses air minum menurut perbedaan definisi %

Sumber: Susenas

86


minum. Beberapa data yang tersedia lebih banyak

pelayanan sampai saat ini diakui masih sangat ber-

menggambarkan kondisi pelayanan air minum per-

orientasi pasokan (supply), sehingga sering terjadi

pipaan di kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan di

kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan

kawasan perkotaan sebagian besar kebutuhan air

pasokan air minum. Cukup banyak terjadi jenis

minum masyarakat dipenuhi oleh PDAM yang mem-

dan tingkat pelayanan yang diberikan tidak sesuai

punyai database pelanggan serta pada umumnya

dengan keinginan masyarakat penerima. Hal ini ber-

mempunyai manajemen lebih baik dibandingkan

akibat pada rendahnya kemauan masyarakat untuk

dengan kawasan pedesaan. Sedangkan pelayanan

membayar pelayanan yang ada sehingga banyak

air bersih di pedesaan yang sebagian operatornya

dijumpai prasarana dan sarana air minum yang diba-

11

belum

ngun tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi

mempunyai mekanisme yang jelas mengenai kom-

ini semakin mempersulit upaya peningkatan caku-

pilasi data prasarana dan sarana yang ada. Hal lain

pan pelayanan air minum. Yang menjadi kendala

yang terkait dengan ketersediaan data, saat ini data

utama pada kelemahan teknis adalah terbatasnya

yang ada lebih banyak menggambarkan kuantitas

anggaran untuk penyempurnaan sistem jaringan

dibandingkan cakupan nyata dan kualitas prasa-

pelayanan air minum, mulai dari pengumpulan (in-

rana dan sarana yang terbangun sehingga reliabili-

take), jaringan transmisi, instalasi pengolahan air,

tas data cakupan air bersih masih dipertanyakan.

penampungan (reservoir), jaringan distribusi, hingga

adalah organisasi masyarakat setempat,

sambungan rumah. Sedangkan kelemahan manajeRendahnya tingkat pelayanan air bersih oleh

rial disebabkan manajemen/pengelola pelayanan

PDAM di Indonesia. Jumlah penduduk di ka-

air minum tidak dapat menjalankan perannya secara

wasan perkotaan yang mempunyai akses terhadap

profesional, yang antara lain disebabkan oleh keti-

air bersih (minum) perpipaan pada akhir 1980-an

dakjelasan hubungan dan kewenangan antara opera-

hingga awal 1990-an berhasil ditingkatkan dengan

tor (institusi) yang mengelola pelayanan air minum

laju rata-rata sekitar 6,5 persen per tahun, sedang-

dan regulator yang melakukan pengaturan pelayan-

kan jumlah penduduk yang tidak memiliki akses

an air minum. Lemahnya independensi PDAM untuk

terhadap sistem air bersih (minum) perpipaan juga

menentukan program investasi dan mengelola usa-

meningkat rata-rata 4,3 persen per tahun.12 Namun,

hanya secara perusahaan berakibat pada banyaknya

berdasarkan data yang ada, sampai dengan tahun

PDAM yang terlibat krisis keuangan. Saat ini, dari

2000 tingkat pelayanan air bersih oleh PDAM di ka-

total 293 PDAM, 201 PDAM memiliki utang dengan

wasan perkotaan baru mencapai 51,7 persen dan

total nilai mencapai kurang lebih Rp 4,2 triliun.

di kawasan perdesaan baru 5,4 persen. Tingkat pelayanan itu diperkirakan baru mampu melayani

Tingginya tingkat un-accounted for water. Un-ac-

56,6 juta jiwa, berdasarkan kriteria pelayanan untuk

counted for water adalah air yang tidak menghasil-

4.748.000 unit sambungan rumah dan 85.700 unit hi-

kan penerimaan bagi PDAM, atau populer dengan

dran umum yang berhasil dibangun sampai saat ini.

sebutan tingkat kebocoran air. Data menunjukkan

Masalah pokok yang dihadapi oleh PDAM adalah

bahwa pada 2000 tingkat kebocoran air untuk PDAM

kelemahan pada perencanaan penyediaan, kelemah-

seluruh Indonesia antara 22–43 persen, dengan

an teknis, dan kelemahan manajerial. Perencanaan

rata-rata sebesar 36 persen. Jumlah ini mencakup

87


kebocoran administratif, misalnya pencurian air dan

Rendahnya keterlibatan swasta. Sampai saat ini

lemahnya pencatatan meter air, dan kebocoran

keterlibatan swasta dalam pembangunan dan pe-

teknis yang umumnya disebabkan oleh kebocoran

ngelolaan air bersih (air minum) di Indonesia masih

pada jaringan pipa distribusi. Selama ini telah di-

sangat rendah, yaitu hanya 20 perusahaan swasta

lakukan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat

yang telah beroperasi. Kurangnya keterlibatan swasta

kebocoran melalui kegiatan pelatihan teknis, per-

disebabkan oleh belum jelasnya peraturan perun-

baikan struktur penggajian dan pengawasan pada

dang-undangan yang mengatur privatisasi maupun

PDAM, dan penggantian pada sebagian pipa dis-

public-private partnership dalam pembangunan dan

tribusi yang bocor. Mengingat penurunan kebo-

pengelolaan air bersih (air minum). Ketersediaan per-

coran administratif dan manajemen relatif lebih

aturan perundang-undangan yang jelas dan mantap

mudah untuk ditangani, perlu ditingkatkan pelak-

serta jaminan penegakan hukum (law enforcement) itu

sanaannya pada masa-masa mendatang, antara

merupakan titik kritis mengingat pembangunan dan

lain melalui perbaikan kemampuan manajerial dari

pengelolaan air bersih (air minum) merupakan investa-

PDAM yang bersangkutan.

si padat modal, jangka panjang, dan beresiko tinggi.

Tingginya biaya investasi air minum. Bila dili-

Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku.

hat perkembangannya, pada kapasitas terpasang

Penurunan kualitas lingkungan yang terjadi saat ini

pada tahun mencapai 95.000 l/detik, sehingga un-

sangat berpengaruh terhadap penurunan kuantitas

tuk mencapai target kapasitas terpasang 168.000

dan kualitas sumber daya air, terutama untuk me-

l/det pada tahun 2015, harus ada penambahan

menuhi kebutuhan air baku (raw water) yang akan

minimal 93.000 l/detik. Dengan mempergunakan

diolah sebagai air minum. Ketersediaan air baku di

standar kebutuhan anggaran yang diperlukan un-

Pulau Jawa dan Pulau Bali telah mendekati titik kritis.

tuk membangunan prasarana dan sarana air mi-

Keterbatasan kuantitas air diperburuk oleh dampak

num (safe drinking water), maka dibutuhkan ang-

dari desentralisasi, yaitu dengan batasan kewenan-

garan khusus untuk bidang air minum sebesar

gan PDAM yang didasarkan atas batas administrasi

Rp 42,8 triliun atau setiap tahunnya (hingga 2015)

kabupaten/kota, sehingga daerah yang tidak memi-

harus disediakan anggaran minimal Rp 3,3 triliun

liki sumber air baku yang cukup kesulitan untuk me-

dengan tidak memasukkan kebutuhan anggaran

menuhi kebutuhan masyarakatnya.

untuk pengembangan institusi investasi per kapita

88

US$ 40. Kebutuhan anggaran itu akan dipergunakan

Kualitas air di beberapa aliran sungai juga menurun

untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengem-

akibat polusi, baik yang berasal dari limbah domes-

bangkan sistem pelayanan teknis yang ada saat

tik maupun industri, ataupun usaha lain seperti per-

ini, serta pembangunan baru prasarana dan sarana

tambangan dan penggunaan pestisida. Selain itu,

air minum yang dimulai dengan pengadaan air

mengingat masih tingginya persentase penduduk

baku, pembangunan sarana pengambilan (intake)

yang memenuhi kebutuhan air minumnya sendiri

air baku, pipa transmisi, instalasi pengolahan air

(yang bersumber dari sumur dangkal, sumur dalam),

(treatment plant), penampungan (reservoir), jaring-

maka perlu diupayakan agar sumber-sumber air

an distribusi, hingga sambungan rumah.

itu dapat terus terjaga kuantitas dan kualitasnya;


salah satunya adalah dengan memberikan priori-

pelayanan air minum. Bahkan ada banyak kasus

tas penanganan air buangan domestik atau sanitasi

di mana masyarakat miskin harus membayar lebih

rumah tangga pada daerah-daerah yang memiliki

mahal dibandingkan masyarakat yang lebih mampu

potensi air sumur dalam dan dangkal yang baik.

untuk mendapatkan air minum. Untuk memobilisasi daya tersembunyi, hal pertama yang harus dilakukan

Rendahnya kepedulian dan kesadaran masyara-

adalah mengidentifikasi secara tepat potensi ma-

kat. Rendahnya cakupan air bersih (air minum) di ka-

syarakat itu, mencakup besaran dan lokasinya, untuk

wasan pedesaan erat kaitannya dengan rendahnya

dapat dijadikan dasar dalam memenuhi permintaan

pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang

yang ada, termasuk dalam merencanakan alokasi

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kondisi

subsidi yang mungkin diperlukan untuk menjamin

ini mengakibatkan tingginya angka kejadian diare,

pemenuhan kebutuhan air. Dengan demikian, jenis

penyakit kulit, dan penyakit lain akibat rendahnya

dan tingkat pelayanan air minum yang disediakan

kualitas air yang digunakan. Program peningkatan

dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kon-

kepedulian dan kesadaran masyarakat pedesaan

sumen sehingga dapat terpasarkan secara optimal.

saat ini mulai dilaksanakan melalui beberapa pro-

Hal ini akan membantu menciptakan sistem penye-

gram penyediaan air bersih di pedesaan, seperti

diaan air minum yang berkelanjutan. Penyediaan air

WSLIC 2 (Water and Sanitation for Low Income

minum yang berkelanjutan ini hanya dapat dicapai

Communities – Phase 2), ProAir (Penyediaan Air Ber-

bila melibatkan masyarakat pengguna sejak dini,

sih di Perdesaan), Rural Water Supply in NTB &NTT,

mulai dari indikasi kemampuan membayar, penen-

CWSH (Community Water Services and Health).

tuan pilihan sarana, pembangunan, pengoperasian

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan penyedia-

dan pengelolaannya, serta pengembangan pe-

an dan pengelolaan air bersih perdesaan yang di-

layanannya. Keterlibatan perempuan dalam proses

lakukan oleh masyarakat sendiri dengan dibantu

pembangunan dan penyediaan air minum telah ter-

oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun

bukti meningkatkan jaminan keberlanjutan sistem

masih diperlukan kegiatan, sosialisasi, dan kampa-

yang dibangun.

nye kepada masyarakat untuk meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan air minum. Di samping itu, masyarakat masih memerlukan bimbingan teknis

Sanitasi dasar

pemanfaatan, pengoperasian, dan pemeliharaan

Aksesibilitas masyarakat terhadap sarana sani-

sarana air minum.

tasi dasar. Bila dilihat data yang tersedia di BPS, secara umum tingkat aksesibilitas masyarakat (rumah

Terdapat potensi pada masyarakat, juga ma-

tangga) terhadap sarana jamban dikategorikan

syarakat miskin. Berdasarkan pengalaman kajian

tinggi, terutama di daerah perkotaan. Tingkat ak-

empiris dalam penyediaan air minum untuk ma-

sesibilitas ini tidak memperhitungkan kepemilikan,

syarakat pedesaan maupun perkotaan dapat ditarik

sehingga data itu hanya menyampaikan kondisi

pelajaran bahwa masyarakat memiliki daya tersem-

rumah tangga yang menggunakan jamban, baik

bunyi (hidden potential) dalam bentuk kesediaan

jamban pribadi, jamban bersama, ataupun jamban

untuk membayar atau willingness to pay untuk

umum. Yang menjadi masalah adalah data ini tidak

89


menggambarkan kondisi sanitasi sesungguhnya di

tas. Hal ini tecermin dari alokasi anggaran yang

lapangan. Data ini tidak menjelaskan kualitas jam-

sangat sedikit untuk pembangunan sanitasi dasar.

ban itu, apakah berfungsi dengan baik, apakah di-

LSM yang bergerak di bidang sanitasi pun masih

gunakan sesuai dengan peruntukkannya, apakah

sangat sedikit. Selain kurangnya pemahaman akan

sesuai dengan standar kesehatan maupun teknis

pentingnya sanitasi, kondisi ini juga disebabkan

yang telah ditetapkan dan sebagainya. Dengan

terbatasnya dana yang tersedia untuk membiayai

adanya beberapa pertanyaan itu, perlu dilakukan

kegiatan sanitasi.

klarifikasi di lapangan agar dapat diketahui kondisi Pentingnya sanitasi/penanganan buangan padat

sesungguhnya di lapangan.

dan cair industri dan rumah tangga. Rendahnya Gambar 7.7. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak

%

cakupan pelayanan PDAM, terutama untuk daerah perkotaan sebesar 51,7 persen menunjukkan bahwa setengah lebih dari jumlah penduduk perkotaan di Indonesia masih mendapatkan air minumnya dari sumur-sumur dalam/dangkal maupun membeli dari pedagang air. Penanganan limbah padat dan cair rumah tangga secara baik akan membantu mencegah kemungkinan tercemarnya sumur-sumur

Sumber: Susenas

itu, misalnya dengan cara menyediakan septik tank ataupun pipa saluran air buangan yang memenuhi Tingkat kesadaran masyarakat akan kualitas ling-

persyaratan kesehatan.

kungan. Masyarakat, terutama di perdesaan, kurang memahami pentingnya sanitasi bagi kesehatan

Dampak terhadap kesehatan masyarakat. Persoal-

mereka, yang salah satunya disebabkan rendahnya

an-persoalan di atas menyebabkan penurunan

pengetahuan mereka. Kondisi ini menyebabkan

derajat kesehatan masyarakat, melalui timbulnya

banyak jamban yang tidak digunakan sebagaimana

penyakit-penyakit, seperti diare dan malaria. Suatu

mestinya, bahkan ada yang menggunakan jamban

survei sumur dangkal di Jakarta menunjukkan bah-

a

Rendahnya

wa pencemaran air tanah oleh buangan manusia,

tingkat kesadaran juga menyebabkan pelayanan sa-

yang diukur dengan fecal coliform, telah terjadi

sebagai tempat menyimpan buah.

rana sanitasi yang terbangun tidak dapat berkelan-

dalam skala yang amat luas. Data menunjukkan

jutan. Banyak fasilitas MCK (mandi-cuci-kakus) yang

bahwa 84 persen dari sampel menunjukkan adanya

dibangun tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan

pencemaran terhadap air tanah. Pencemaran air

baik bahkan terabaikan.

bukan hanya membawa dampak negatif terhadap kesehatan manusia karena meningkatnya penyakit

Rendahnya kepedulian pemerintah, wakil rak-

diare, tetapi juga biaya yang terus meningkat un-

yat, dan swasta akan persoalan sanitasi. Peme-

tuk pengolahan air.

rintah, baik pusat maupun daerah, dan wakil rakyat tidak memandang persoalan sanitasi sebagai priori-

a

90

Hasil uji coba WASPOLA di kabupaten Garut pada proyek UNICEF, 2002


Tantangan

dan sehat kepada masyarakat sehingga timbul permintaan dari masyarakat dan meningkatkan rasa memiliki atas sistem yang ada sehingga

Air minum

masyarakat mau ikut memelihara dan mengelola

Dalam pencapaian target MDG, khususnya yang terkait dengan penyediaan air minum, beberapa

prasarana dan sarana yang terbangun. • Keseluruhan anggaran yang dibutuhkan sampai

tantangan yang dihadapi adalah:

tahun 2015, sesuai dengan asumsi yang telah

• Kesepakatan kualitas air yang dialirkan ke ma-

disampaikan sebelumnya, untuk bidang air mi-

syarakat harus memenuhi standar kualitas air

num mencapai Rp 4,28 triliun atau setiap tahun

layak minum (safe drinking water). Hal ini masih

harus disediakan minimal Rp 3,3 triliun agar ter-

menjadi perdebatan karena adanya kekhawatir-

jadi penambahan kapasitas pengaliran minimal

an bila air yang dialirkan adalah air minum, maka

93.000 l/detik. Tantangan bagi pemerintah adalah

investasi yang dibutuhkan menjadi sangat mahal

bagaimana dana yang terbatas itu benar-benar

dan menjadi beban yang berat bagi PDAM untuk

dapat dimanfaatkan secara strategis serta mam-

melayani masyarakat dengan menggunakan stan-

pu menstimulasi mobilisasi dana di masyarakat.

dar itu. Yang terpenting adalah bahwa pemerin-

• Terkait dengan keterbatasan dana pemerintah,

tah, melalui PDAM dan peran serta swasta dan

tantangan lain yang dihadapi adalah meningkat-

masyarakat, dapat menjamin tersedianya akses

kan partisipasi aktif dunia usaha, swasta, dan ma-

terhadap sumber air yang layak untuk dijadi-

syarakat untuk turut serta membiayai investasi air

kan air minum setelah melalui pengolahan yang dapat dilakukan sendiri dan terjangkau oleh ma-

minum. •

Sebagai acuan awal bagi pencapaian target MDG

syarakat, misalnya dengan memasak air ataupun

adalah data dasar cakupan air minum sehingga

menyaringnya lebih dulu. Dari sisi PDAM, masih

tantangan berikutnya adalah menyediakan data-

diperlukan peningkatan kemandirian dalam men-

base yang valid dan akurat, baik untuk kawasan

jalankan usahanya sehingga dan dapat berope-

perkotaan maupun kawasan pedesaan.

rasi secara sehat dan efisien.

• Keterlibatan masyarakat, baik dalam proses pe-

• Untuk meningkatkan cakupan maupun kualitas

rencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan

pelayanan air minum kepada masyarakat ada

pengelolaan, berhubungan dengan pengetahuan

empat hal yang harus dilakukan, yaitu (1) Peren-

dan kesadaran mereka akan pentingnya hidup se-

canaan penyediaan air yang mengacu pada per-

hat sehingga kampanye dan sosialisasi pada ma-

mintaan; (2) memobilisasi seluruh potensi penda-

syarakat, khususnya di pedesaan merupakan hal

naan untuk memenuhi permintaan yang ada, baik

yang secara terus-menerus perlu ditingkatkan.

melalui peningkatan investasi, alokasi anggaran pemerintah maupun penetapan tarif sesuai keinginan membayar dari masyarakat konsumen

Sanitasi

serta biaya produksi; (3) terus memperbaiki kuali-

Dalam pencapaian target MDG, khususnya yang

tas pelayanan kepada masyarakat; dan (4) terus

terkait dengan sanitasi, beberapa tantangan yang

melakukan kampanye pentingnya hidup bersih

dihadapi adalah:

91


• Peningkatan kualitas sarana sanitasi. Hal ini ber-

prasarana dan sarana air minum yang bertum-

arti tantangan untuk membangun sarana yang

pu pada kemampuan pemerintah kabupaten/

memenuhi kriteria teknis dan standar kesehatan

kota, melalui: (a) peningkatan partisipasi dunia

yang ditetapkan tetapi mudah dioperasikan dan

usaha dan swasta melalui pemberian iklim du-

dipelihara oleh masyarakat.

nia usaha yang kondusif, pemberian peraturan

• Peningkatan kesadaran masyarakat, pemerin-

perundang-undangan yang jelas dan transpa-

tah, wakil rakyat, maupun swasta mengenai per-

ran dan mudah dimengerti, serta penegakan

soalan sanitasi. Langkah pertama yang harus di-

hukum yang berkeadilan dan (b) optimasi

tempuh dalam peningkatan penggunaan sarana

kemampuan pembiayaan masyarakat melalui

sanitasi adalah pemberian pengetahuan kepada

pemberian sebanyak-banyaknya pilihan sistem

masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup

pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan

bersih dan sehat, yang salah satu di antaranya

masyarakat.

adalah penggunaan jamban. Bila masyarakat

• Peningkatan

mekanisme

penyesuaian

tarif

telah menyadari pentingnya sanitasi, khususnya

untuk sedapat mungkin mengarah pada ber-

berkaitan dengan kesehatan dan produktivitas,

operasinya PDAM secara swadana.

kebutuhan terhadap prasarana dan sarana sani-

• Pengembangan alternatif pola pembiayaan bagi

tasi akan meningkat. Selain itu, dalam rangka pe-

pembangunan dan pengelolaan air minum, an-

menuhan kebutuhan sanitasi, pemerintah, wakil

tara lain melalui penerbitan obligasi pemerintah

rakyat, dan swasta perlu diberi penjelasan me-

daerah (municipal bonds) yang dijamin oleh

ngenai pentingnya persoalan sanitasi sehingga

pemerintah kabupaten/kota dan/atau melalui

mereka memberikan dukungan terhadap pelak-

sekuritisasi (securitization) dengan menjual se-

sanaan program sanitasi.

bagian saham PDAM kepada masyarakat dan dunia usaha swasta.

Kebijakan dan program

• Perlindungan sumber air baku secara lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota, dengan membentuk Water Board Authority, yang terdiri atas

Air minum

mengakomodasi jaminan atas kuantitas dan

Dengan mempertimbangkan kondisi, masalah,

kualitas air baku.

dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam

• Pengembangan program konservasi alam, ling-

mencapai target MDG, khususnya sektor air mi-

kungan hidup, dan sumber daya air sebagai

num, beberapa kebijakan yang dikembangkan

upaya mempertahankan keandalan ketersedia-

adalah sebagai berikut:

an air baku.

• Penyusunan kebijakan dan strategi dalam pen-

• Peningkatan kemampuan teknis dan pengelola-

capaian target MDG, yang mencakup rencana

an PDAM menuju profesionalisme korporasi

tindak pencapaian target.

serta pemisahan secara tegas antara fungsi ope-

• Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan maupun pembangunan

92

pihak-pihak yang terkait (stakeholders) untuk

rator dan regulator dalam pembangunan dan pengelolaan air bersih.


• Peningkatan partisipasi dunia usaha swasta dan

an air minum serta penyehatan lingkungan.

masyarakat dalam pembangunan dan penge-

Diharapkan melalui penyusunan kebijakan ini

lolaan air bersih melalui pemberian iklim dunia

daerah mempunyai paradigma yang sama me-

usaha yang kondusif, pemberian peraturan per-

ngenai pembangunan dan pengelolaan air mi-

undang-undangan yang jelas dan transparan

num sehingga target MDG dapat tercapai.

dan mudah dimengerti, serta penegakan hukum yang berkeadilan. • Pendidikan serta kampanye PHBS (perilaku hi-

• Bantuan pendampingan bagi PDAM untuk memperbaiki kinerjanya menuju profesionalisme.

dup bersih dan sehat) yang berkelanjutan bagi

• Peningkatan peran aktif masyarakat melalui

masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan

sharing invesment approach, dengan beberapa

masyarakat pedesaan (community empower-

proyek penyediaan air bersih pedesaan, seperti

ment).

WSLIC2 (Water and Sanitation for Income Com-

• Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan

munity—Phase 2), ProAir (Proyek Penyediaan Air

dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih

Bersih Pedesaan di Provinsi NTT), Rural Water

pedesaan, serta peningkatan rasa memiliki ma-

Supply in NTB and NTT, dan CWSH (Community

syarakat pedesaan melalui pendekatan investasi

Water Services and Health). Pada proyek-proyek

bersama (sharing investment approach).

itu juga diberikan bantuan dan pelatihan teknis

• Pemberian bantuan teknis dan pelatihan tek-

pada masyarakat dalam operasi, pemeliharaan,

nis bagi masyarakat pedesaan dalam operasi

maupun pengelolaan prasarana dan sarana air

dan pemeliharaan prasarana dan sarana air mi-

bersih yang terbangun. Kegiatan ini diharap-

num, serta bantuan teknis dalam pengelolaan

kan dapat direplikasikan pada proyek-proyek

air minum.

penyediaan air bersih pedesaan yang dibiayai

• Perbaikan pemantauan sistem dan evaluasi me-

oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah

lalui pendekatan partisipatif. Pengembangan

kabupaten/kota. Pendekatan yang mengacu

kebijakan ini selain sebagai cara pemantauan

pada kebutuhan nyata masyarakat ini perlu

sasaran pelaksanaan program air minum juga

juga ditingkatkan untuk juga mencakup air ber-

sebagai upaya perbaikan sistem pengumpulan

sih perkotaan.

data sehingga dapat dipertanggungjawabkan akurasi dan konsistensinya.

• Penyusunan format dan kriteria pencatatan data dasar cakupan pelayanan air bersih pedesaan maupun perkotaan.

Sampai saat ini kegiatan/program yang telah disusun dan dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai target MDG adalah sebagai berikut:

Sanitasi

• Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan kondisi, masalah, dan

Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum

tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menca-

dan Penyehatan Lingkungan, yang bertujuan

pai target MDG, khususnya bidang sanitasi, bebe-

untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam

rapa kebijakan yang dikembangkan adalah sebagai

melaksanakan pembangunan dan penyedia-

berikut:

93


• Peningkatan kepedulian masyarakat, pemerintah, wakil rakyat, dan swasta terhadap persoal-

kepeduliannya.

an sanitasi. Untuk menjadikan sanitasi dasar

• Peningkatan penggunaan jamban. Kebijakan

sebagai kebutuhan pokok masyarakat, diperlu-

yang ditempuh adalah mendorong penyediaan

kan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat

sarana sanitasi dasar yang terjangkau oleh ma-

kepada seluruh lapisan masyarakat secara terus

syarakat, mudah dioperasikan dan dipelihara

menerus dan berkesinambungan. Penggunaan

oleh masyarakat, dan penyebarluasan (disemi-

media, baik media cetak maupun media elek-

nasi) pilihan-pilihan teknologi sederhana dan

tronik,

tepat guna di bidang sanitasi bagi masyarakat.

sebagai

alat

sosialisasi

merupakan

hal yang sangat efektif. Untuk meningkatkan

• Penyusunan kebijakan dan strategi dalam pen-

kepedulian masyarakat terhadap sanitasi dasar,

capaian target MDG yang mencakup rencana

di masa yang akan datang program edukasi di

tindak pencapaian target.

bidang higienitas pribadi dan lingkungan kepada siswa sekolah, khususnya sekolah dasar, harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan efektivitas program, perlu dikembangkan proyek percontohan (pilot project) yang berkelanjutan serta bantuan stimulans kepada masyarakat un-

94

tuk mengimplementasikan pengetahuan dan


Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Indikator: • Proporsi rumah tangga dengan status rumah milik atau sewa.


Rendahnya tingkat kepemilikan rumah. Berdasarkan data Susenas 2001 dan Sensus Penduduk 2000,

Secure Tenure Dalam dokumen pedoman MDG,13 secure tenure didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah baik secara pribadi maupun kelompok. Sekitar 83 persen rumah tangga di Indonesia memiliki atau menyewa rumah yang mereka huni (79 persen hak milik dan empat persen sewa). Hal ini berarti terdapat sekitar 17 persen atau setidaknya 8,8 juta dari 52 juta rumah tangga yang belum memiliki atau menyewa rumah.14 Kecenderungan ini tidak berubah banyak dalam beberapa tahun terakhir.

sampai dengan tahun 2000 dari total 51.513.364 rumah tangga di Indonesia masih terdapat 4.338.862 rumah tangga yang belum memiliki rumah, yang terdiri atas 3.460.933 rumah tangga perkotaan dan 877.931 rumah tangga pedesaan. Dengan mempergunakan angka laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun sebagai dasar proyeksi, maka kebutuhan rumah per tahun di Indonesia tidak kurang dari 732.646 unit. Dengan demikian, hingga 2001 terdapat tidak kurang dari 5.071.508 rumah tangga yang masih memerlukan rumah. Tanpa adanya terobosan kebijakan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu, jumlah kekurangan rumah akan terus berakumulasi. Bila diasumsikan bahwa pemerintah

Gambar 7.8. Proporsi rumah tangga dengan akses rumah tinggal tetap*

%

berkeinginan untuk mengatasi akumulasi kebutuhan rumah dalam jangka waktu 10 tahun, maka setiap tahun diperlukan minimal 1.166.893 unit rumah. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, dari kebutuhan rumah setiap tahun sebesar 1.166.893 unit itu tidak lebih dari 15,7 persen yang dapat dilayani melalui sektor

Sumber: Susenas * Proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah

perbankan komersial (tidak memerlukan subsidi dari pemerintah), sedangkan sisanya sebesar 84,3 persen masih memerlukan campur-tangan pemerintah, dalam bentuk subsidi dan fasilitasi lainnya.

95


Tingginya rumah yang tidak layak huni. Hasil

• kegagalan pemerintah pusat dan daerah dalam

Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS pada 2003 meng-

mempertahankan alokasi biaya penyediaan dan

gambarkan jumlah rumah tangga per provinsi yang

pemeliharaan prasarana dan pelayanan perkota-

belum memiliki rumah dan telah memiliki rumah na-

an. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi krisis

mun tidak layak huni. Terlihat bahwa kondisi rumah

keuangan sejak 1998 yang berkepanjangan yang

tidak layak huni di wilayah Indonesia Bagian Barat

membatasi ketersediaan dana pemerintah untuk

lebih banyak dibandingkan dengan di wilayah In-

pelayanan publik pada umumnya.

donesia Bagian Timur walaupun apabila dilihat dari persentasenya proporsi jumlah rumah yang tidak

Belum terbangunnya sistem penyelenggaraan pe-

layak huni di Indonesia Bagian Timur lebih besar dari

rumahan dan pemukiman di daerah yang tanggap

Indonesia Bagian Barat (45 berbanding 25 persen).

terhadap perkembangan kebutuhan yang ada. Hal

Sedangkan untuk jumlah rumah tangga yang belum

ini tampak dari masih belum terbangunnya kerangka

memiliki rumah jauh lebih banyak di wilayah Indonesia

peraturan di bidang perumahan yang mendukung

Bagian Barat dibandingkan dengan di wilayah Indo-

penyelenggaraan sistem perumahan yang efektif dan

nesia Bagian Timur, sekalipun perbedaan persentase

efisien; belum terbangunnya sistem kelembagaan

untuk hal yang sama di kedua wilayah itu tidak ber-

yang efisien yang didukung oleh kapasitas yang me-

beda terlalu jauh (sekitar 8,7 berbanding 6 persen).

madai, baik di tingkat pusat, regional, daerah, dan komunitas. Kondisi seperti inilah yang melatarbelakangi

Meningkatnya luas kawasan kumuh. Data Po-

belum berkembangnya kemampuan, terutama di

tensi Desa 2000 menunjukkan bahwa luas kawasan

daerah, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan per-

kumuh di Indonesia adalah 47.393 ha dengan jum-

masalahan perumahan, menyusun kebijakan, peren-

lah penduduk yang mendiaminya sebesar 2.289.868

canaan, dan strategi, dan untuk mengkoordinasikan

jiwa dan terletak di 3.857 desa. Luas kawasan kumuh

dan mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaannya.

meningkat cukup tajam dibandingkan dengan 1996 yang meliputi kawasan seluas 38.053 ha. Perkem-

Masih rendahnya tingkat kepedulian pengam-

bangan dan pertambahan luas kawasan kumuh, baik

bil keputusan (eksekutif dan legislatif) pada upaya

di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan,

pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, khusus-

merupakan cerminan dari:

nya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah.

• ketidakmampuan masyarakat berpendapatan me-

Hal ini di antaranya ditunjukkan oleh masih belum

nengah ke bawah untuk memiliki dan/atau meng-

berkembangnya pemahaman terhadap perumahan

huni rumah yang layak dan sehat.

sebagai urusan publik (di samping juga urusan in-

• penurunan kualitas lingkungan (environment degradation) • penurunan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kualitas sosial masyarakat. • kegagalan sistem penyediaan perumahan yang tidak mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat terhadap hunian.

96

dividual) yang memiliki peran penting dalam penataan ruang, pembangunan kota, dan arah perkembangan wilayah.


Rendahnya status hukum kepemilikan tanah. Ber-

• Menata kembali pemilikan, penguasaan tanah

dasarkan data BPS, pada 2001 di daerah perkotaan,

yang tidak teratur menjadi teratur melalui Kon-

persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat

solidasi Tanah (Land Readjustment)

BPN (Badan Pertanahan Nasional) atas tanah yang

• Terciptanya sumber pembiayaan perumahan

dibangun baru mencapai 50,8 persen, sedangkan

jangka panjang melalui pembentukan fasilitas

di daerah pedesaan hanya 21,6 persen.15 Walaupun

pembiayaan perumahan jangka panjang melalui

demikian, 27,54 persen masyarakat perkotaan dan

pendirian SMF (Secondary Mortgage Facility) dan

38,66 persen masyarakat perdesaan memiliki girika

SMM (Secondary Mortgage Market), serta inovasi

sebagai bukti hak mengusahakan/mengelola bi-

dan rekayasa keuangan (financial engineering).

dang tanah, yang melalui proses lebih lanjut dapat diusulkan untuk ditingkatkan menjadi sertifikat hak

Program

milik dari BPN.

• Memberikan iklim yang kondusif melalui pemberian insentif fiskal bagi dunia swasta dan ma-

Tantangan • Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan, terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Dengan mempertimbangkan kondisi dan kendala yang dihadapi, pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat, yang diperkirakan mencapai 1.166.893 unit rumah per tahun, hanya dapat dicapai melalui kerja keras. • Perbaikan kawasan kumuh. • Peningkatan status kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM).

syarakat agar dapat berperan aktif dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. • Mereformasi kebijakan pertanahan sebagai upaya mengeliminasi kecenderungan spekulasi tanah dan monopoli tanah. • Mengembangkan desain dan struktur perumahan yang berdasarkan budaya setempat dan penggunaan bahan dan material lokal/setempat untuk meminimalkan harga jual rumah. • Meningkatkan kualitas pasar primer perumahan melalui penyempurnaan peraturan perundangundangan di bidang investasi, pertanahan, perbankan, dan perdata.

Kebijakan dan program Kebijakan • Mendorong terbentuknya National Housing Au-

• Melakukan kajian terhadap kemungkinan lain upaya penanganan kawasan kumuh, khususnya di daerah perkotaan, seperti voluntary resettlement program dan transfer of development rights. • Terciptanya lingkungan yang sehat, tertib, dan

thority sebagai institusi yang mempunyai we-

teratur dilengkapi dengan sarana lingkungan

wenang penuh dalam memecahkan seluruh

yang cukup.

persoalan di bidang perumahan dan mengembangkan kebijakan pengembangan perumahan.

a

Girik adalah surat pemilikan tanah yang belum bersertifikat, yang sesungguhnya berupa surat pajak bumi

97


Catatan 1 2 3 4 5

6

7 8 9 10

11

12 13 14 15

98

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan 2002. Statistik Ekonomi Energi Tahun 2000, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. First Indonesia National Communication in 1994. Kementerian Lingkungan Hidup 2001. National Strategy Study on Clean Development Mechanism in Indonesia. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 110/MPP/Kep/1/98 dan No. 111/MPP/Kep/1/98 yang telah diaman demen dengan Keputusan No. 410/MPP/Kep/9/98 dan No. 411/MPP/Kep/9/98. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 789/ MPP/Kep/12/2002 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Kepmen Perindag No. 410/MPP/Kep/9/1998. Dengan keharusan mencantumkan “Laporan Realisasi Impor CFC” dan “Laporan Pendistribusian CFC Asal Impor”. Sunderlin, 2002 dalam IBSAP 2003. World Bank, 2001b dalam IBSAP 2003. Hingga saat ini telah disepakati penggunaan terminologi air minum pada naskah RPP Air Minum dan Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Unit Pengelola Sarana (UPS), Kelompok Pengelola Sarana (KPS), atau Himpunan Masyarakat Pengguna Air Minum (HIPAM). Alain Locussol, the World Bank, 1997. Indonesia Urban Water Supply Sector Policy Framework. United Nations, 2003. Indicators for Monitoring the Millennium Developments. Perkiraan jumlah rumah tangga berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 Badan Pusat Statistik, 2001. Statistik Perumahan dan Permukiman, Hasil Survei Sosial Ekonomi 2000.

MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Recommend Documents