JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
MUAMALAH BISNIS PERDAGANGAN SYARIAH Ari Kurniawan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Abstract Over the last few decades, the practice of Islamic trade has developed rapidly in Indonesia. This Muamalah transaction must both fulfill Islamic principle and implement Islamic contract. The product innovation in Islamic trade has also grown in the practice of Islamic business. This innovation relates to not only the business of Islamic finance but also the practice of Islamic retail trade. A good example would be Islamic top-up card and Sharia transportation service (Islamic “ojek”). Once Islamic trande implements Sharia‟ principle in these transactions, it has complied Islamic law. In contrast, when it has not implemented Sharia‟ principle in these business innovation, It has not been complied Sharia‟ law completely (kaffah). This article would analyze the compliance of these business in Islamic trade in Indonesia. Key words : muamalah, Islamic transportation service, Islamic top-up card, Islamic trade.
A. Pendahuluan
jual beli. Dalam sebuah bisnis, jual beli penggerak
tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas
ekonomi suatu negara adalah perdagangan.
perdagangan. Jual beli ini merupakan
Manakala dalam suatu negara memiliki
aktivitas yang sangat umum dilakukan.
aktivitas bisnis perdagangan yang tinggi
Sebagai contoh, manakala seseorang ingin
maka ekonomi negara tersebut juga akan
membeli sebuah handphone maka ia akan
mengalami
menuju ke toko selular guna melakukan
Salah
satu
motor
peningkatan.
Begitu
juga
aktivitas jual beli.
sebaliknya, ekonomi suatu negara akan mengalami perlambatan apabila negara
Hubungan interaksi manusia dalam
tersebut tidak memiliki aktivitas bisnis
aktivitas bisnis juga mengalami kemajuan
perdagangan yang berkelanjutan. Oleh
yang sangat pesat. Salah satunya adalah
karena itu, bisnis perdagangan merupakan
bisnis perdagangan yang berbasis hukum
salah satu faktor kemajuan ekonomi suatu
Islam. Model bisnis perdagangan syariah
negara.
dapat berupa jual beli syariah. Dengan kata Bisnis
perdangangan
lain, praktik jual beli harus memenuhi
memiliki
ketentuan-ketentuan hukum Islam. Prinsip
berbagai macam jenis transaksi, misalnya
syariah
tersebut
berkaitan
dengan
38 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
beberapa prinsip dasar muamalah dalam
bidang jual beli pulsa syariah. Selain itu,
jual beli syariah, yakni larangan riba,
terdapat pula aktivitas bisnis syariah
gharar dan maysir atau judi. Hal ini dalam
dalam bidang pelayanan jasa transportasi,
artian, transaksi dalam bisnis perdagangan
misalnya ojek syariah.
syariah harus menghindari riba, gharar
Usaha tersebut memberikan inovasi
dan maysir.
produk jasa transportasi sesuai dengan
Di samping prinsip syariah yang harus
dipatuhi,
muamalah
syariat Islam. Namun demikian, berbagai
bisnis
jenis
muamalah
syariah
dari unsur perjanjian. Namun, kontrak
didiskusikan apakah telah menunjukkan
yang dibuat dalam transaksi bisnis tersebut
perkembangan ekonomi syariah disektor
harus sesuai dengan prinsip syariat Islam.
riil atau para pelaku usaha telah berhasil
Sebagai contoh beberapa kontrak dasar
memanfaatkan momentum pertumbuhan
yang berkaitan dengan muamalah bisnis
bisnis perdagangan syariah.
yakni
diantaranya
Indonesia
perdagangan
perdagangan syariah tidak bisa dilepaskan
syariah,
di
bisnis
masih
perlu
kontrak
Murabaha, salam, istishna, dan Ijarah.
B. Rumusan Masalah
Model
harus
a. Apakah transaksi bisnis perdagangan
memenuhi keabsahan perjanjian syariah
syariah, khususnya pulsa syariah dan
yang dibuat oleh para pihak.
objek
kontrak
muamalah
itu
Transaksi bisnis dagang syariah di
syariah
di
Indonesia
telah
menerapkan prinsip hukum Islam?
Indonesia mengalami peningkatan yang
b. Apakah
prinsip
perjanjian
syariah
cukup signifikan. Hal ini memberikan
sudah tercermin dalam akad muamalah
alternatif
transaksi bisnis perdagangan syariah di
transaksi
bisnis
kepada
masyarakat. Dengan mayoritas penduduk yang
muslim,
Indonesia
Indonesia?
memberikan
peluang yang terbuka lebar bagi bisnis
C. Metode Penelitian
perdagangan yang berbasis prinsip hukum
Penelitian hukum dilakukan dengan
Islam. Salah satu contoh bisnis ritel
metode yang sesuai dengan karakter yang
syariah
Ini
khas dari ilmu hukum. Ciri khas ilmu
merupakan bisnis yang bergerak dalam
hukum adalah sifatnya yang normatif
Sifat keilmuan hukum adalah preskriptif
penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan
dengan demikian metode dan prosedur
ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan
adalah
pulsa
syariah.
39 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
untuk ilmu hukum. Penelitian yang hendak
Pendekatan
undang-undangan
dilakukan merupakan penelitian hukum
digunakan untuk menelaah
dalam kaitannya dengan kegiatan yang
bisnis perdagangan syariah di berbagai
bersifat
peraturan perundang-undangan yang ada.
akademis.
penelitian
Disebut
sebagai
dalam
kegiatan
dimaksudkan
untuk
hukum
akademis,
Sedangkan
pengaturan
pendekatan
konseptual
digunakan untuk menganalisis konsep
membedakan dengan penelitian hukum
konsep
dalam kaitannya dengan kegiatan yang
perdagangan
bersifat praktis yang lebih diarahkan untuk
sementara
memecahkan
hukum syariah dan hukum positif untuk
masalah-masalah
hukum
muamalah syariah
transaksi pada
pendekatan
bisnis
umumnya,
perbandingan
praktis.1
menganalisis
a. Tipe penelitian
muamalah bisnis perdangan syariah di
Tipe
penelitian
digunakan
adalah
hukum
penelitian
yang
pengaturan
Indonesia.
hukum
d. Sumber Bahan Hukum
normatif .
Untuk menunjang
b. Lokasi Penelitian Lokasi
pendekatan tersebut, dilakukan
ketiga metode dilakukan dengan
di
mengkaji sumber bahan hukum yang
Surabaya. Dipilihnya wilayah tersebut
tersedia. Bahan hukum dibedakan antara
dikarenakan
bahan hukum primer yang terdiri atas
perdagangan
penelitian
pelaksanaan
banyaknya syariah
bisnis
yang
telah
peraturan
perundang-undangan
yang
menerapkan prinsip hukum Islam.
terkait dengan pokok masalah, antara lain
c. Pendekatan Masalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Penelitian ini merupakan penelitian hukum.2
Pendekatan
yang
Undang Hukum Dagang, sumber hukum
digunakan adalah pendekatan perundang-
primer hukum Islam yakni Al Qur‟an dan
undangan (statute aproach), pendekatan
Al-Hadist dan sumber hukum sekunder
konsep
hukum Islam.
(conceptual
pendekatan
masalah
tentang Perdagangan dan Kitab Undang-
approach),
perbandingan
dan
hukum
Sedangkan bahan hukum sekunder
(comparative aproach).
terdiri atas hukum
1
Peter Mahmud Marzuki, 2001, Penelitian Hukum, Yuridika, Vol.16, No.1, MaretApril 2001. Hlm.103-126 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II) 2 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. Hlm.5
hasil penelitian di bidang
yang
terkait
dengan
topik
penelitian, pendapat sarjana, dan buku buku hukum serta jurnal-jurnal hukum 40 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
yang membahas tentang sertikat hak merek
pengetahuan yang mendasar dari bahan
sebagai obyek jaminan.
hukum tersebut dikaitkan dengan teori-
Bahan-bahan hukum tersebut dicari
teori yang ada.
di Perpustakaan Universitas Indonesia Jakarta,
Perpustakaan
Gadjahmada
Setelah itu, bahan hukum yang telah
Universitas
Yogyakarta,
diklasifikasikan
Perpustakaan
tersebut
dianalisis, dikaji, dan dipelajari
kemudian dengan
Universitas Airlangga dan Koleksi Khusus
membandingkan dengan doktrin, teori dan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
prinsip hukum yang dikemukakan para
e. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
ahli, yang pada akhirnya dianalisis secara
Bahan-bahan hukum dikumpulkan
normatif dengan memberikan argumentasi
dengan menggunakan metode snow ball
hukum.
dengan menggunakan metode sistem kartu (card system). bahan
Prosedur pengumpulan
hukum
dilakukan
D. Pembahasan
dengan
Prinsip dasar muamalah dagang syariah
melakukan inventarisasi dan kategorisasi
a. Larangan Riba
bahan
sekunder
Riba dapat dikatakan sebagai penambahan
berdasarkan rumusan masalah penelitian.
sejumlah harta yang bersifat khusus.3 Ibnu
Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan
Rif‟ah mengemukakan bahwa riba adalah
akan dianalisis
dengan menggunakan
nilai tambah dalam transaksi emas, perak
studi perbandingan hukum (comparative
dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula
law).
tersebut
dikatakan bahwa riba mengambil harta
topik
tertentu selain harta yang dipinjam.4
pokok
Disamping itu, riba juga didefinisikan oleh
hukum
primer
Metode
dan
perbandingan
dilakukan dengan menganalisis bahasan
yang
sesuai
dengan
permasalahan.
syafi‟iyah yang merupakan akad atas
f. Analisis Bahan Hukum
iwadh (penukaran) tertentu yang tidak
Terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul melalui inventarisasi
tersebut,
dikelompokkan
dan
pendekatan approach)
dikaji
undang-undang dan
pendekatan
3
Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iry, Minhajul Muslim, Maktabatul „Ulum wal Hikam, Madinah (cet. 66 tahun 1419 H). Diterjemahkan oleh Musthofa „Aini, dkk, 1998, Panduan Hidup Seorang Muslim. PT. Megatama Sofwa Pressindo, Jakarta. Hlm. 560. 4 Wahbah Zuhaili, 2008, Al Fiqhu AsySyafi‟i Al Muyassar, Darul Fikr, Beirut. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, 2010, Fiqh Imam Syafi‟i 2. Almahira, Surabaya, Hlm. 37.
kemudian dengan (statute konsep
(conceptual approach) untuk memperoleh 41
Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
diketahui persamaannya dalamm ukuran
orang-orang yang beriman, janganlah
syara‟ pada waktu akad atau dengan
kamu memakan riba dengan berlipat
mengakhirkan
ganda dan bertakwalah kamu kepada
(menunda)
kedua
penukaran tersebut atau salah satunya.5
Allah
supaya
kamu
mendapat
Salah satu contoh riba dalam suatu
keberuntungan”. Disamping itu, surat Ar-
transaksi adalah adanya tambahan dalam
Rum (30) ayat 39 mengemukakan “Dan
suatu hutang piutang. Utand meminjam
sesuatu riba (tambahan) yang kamu
uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu
berikan agar dia bertambah pada harta
rupiah) kepada Habib, namun Habib
manusia, maka riba itu tidak menambah
memberikan syarat apabila hutang ingin
pada sisi Allah. Dan apa yang kamu
meminjan uang sebesar Rp. 100.000,-
berikan
(seratus ribu rupiah) maka ia harus
maksudkan untuk mencapai keridhaan
mengembalikan Rp. 110.000,- (seratus
Allah, maka (yang berbuat demikian)
sepuluh
itulah orang-orang yang melipatgandakan
ribu
rupiah)
pada
bulan
berupa
zakat
berikutnya. Dalam transaksi ini terdapat
(pahalanya)”.
suatu tambahan sebesar Rp. 10.000,-
b. Larangan Gharar
(sepuluh ribu rupiah), sehingga tambahan
Kontrak
ini yang dinamakan dengan riba.
yang
muamalah
kamu
bisnis
perdagangan syariah melarang adanya
Larangan riba memiliki beberapa
Gharar dalam setiap transaksinya. Gharar
dasar hukum yang bersumber dari Al
ini
dapat
diartikan
sebagai
Qur‟an, yakni diantaranya pertama, surat
ketidakjelasan atau bahaya.6
suatu
Al Baqarah (2) ayat 275 menyebutkan “
Gharar ini juga dapat berkaitan
....Padahal Allah telah menghalalkan jual
dengan kontrak jual beli dimana terdapat
beli dan mengharamkan riba....”. Kedua,
ketidakjelasan
surat Al Baqarah (2): 278 mengemukakan
substansi isi perjanjiannya atau objeknya.7
bahwa “ Hai orang-orang yang beriman,
Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 3
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
peraturan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu
7/46/PBI/2005
orang-orang yang beriman “. Ketiga, surat
penghimpunan dan penyaluran dana bagi
atau
Bank
ambigu
Indonesia tentang
dalam
No. akad
Ali Imran (3) ayat 130 menyebutkan “Hai 6
Muhammad Yusuf Saleem, 2013, Islamic Commercial Law, John Wiley & Sons Singapore. Hlm. 3. 7 Ibid.
5
Abi Al-Abbas‟ Ahmad Ar-Ramli, 2004, Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut. Hlm. 424.
42 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
bank yang melaksanakan kegiatan usaha
sesuatu yang mengandung unsur judi,
berdasarkan prinsip syariah menjelaskan
taruhan, atau permainan beresiko.9
bahwa gharar merupakan transaksi yang
Salah satu contoh maysir dalam
mengandung tipuan dari salah satu pihak
suatu transaksi adalah Evi membeli sebuah
sehingga pihak yang lain dirugikan.8
tiket lotere sebesar seribu rupiah per
Salah satu contoh transaksi jual
lembarnya
dengan
harapan
beli yang mengandung gharar adalah Abdi
memenangkan
berencana membeli perkebunan jambu
mendapatkan hadiah dari lotere itu. Tiket
milik Anton. Namun, Anton memberikan
lotere tersebut berhadiah uang tunai senilai
informasi bahwa ia hanya menjual biji
1 Milyar rupiah.
jambu di perkebunan miliknya seluas 2 ha
lotere
tersebut
akan dan
Dalam hal ini, transaksi pembelian
yang dapat dipanen sekitar 3 bulan lagi.
tiket
Dan, Abdi menyepakati bahwa saat ini ia
mengandung maysir. Hal ini disebabkan
akan membeli jambu di perkebunan milik
bahwa transaksi tersebut mengandung
Anton yang dapat dipanen sekitar beberapa
unsur judi, taruhan atau untung-untungan.
kemudian lagi dan membayar sejumlah
Manakala Evi memenangkan tiket lotere
uang seketika kontrak disepakati. Dalam
tersebut, maka ia akan menjadi orang yang
transaksi ini mengandung gharar karena
kaya tanpa adanya kerja keras. Oleh sebab
objek
itu, unsur judi, atau untung-untungan
jual
belinya
mengandung
ketidakjelasan atau ambigu, yakni apakah
lotere
tersebut
dilarang
karena
dilarang oleh hukum Islam.
Abdi membeli jambu atau biji jambu yang
Larangan maysir memiliki dasar
tidak jelas ukuran, jenis, dan beratnya.
hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an,
c. Larangan Maysir
yakni diantaranya pertama, surat al Maidah
Maysir
dilarang
dalam
5: 91 menyebutkan “ Sesungguhnya
kontrak
muamalah bisnis perdagangan syariah.
syaitan
Maysir
memperoleh
menimbulkan permusuhan dan kebencian
sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja
di antara kamu lantaran (meminum)
keras atau mendapat keuntungan tanpa
khamr dan berjudi itu, dan menghalangi
bekerja, atau dengan kata lain segala
kamu dari mengingat Allah dan shalat,
dapat
diartikan
itu
maka
bermaksud
berhentilah
kamu
hendak
(dari
8
Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Ari Kurniawan, 2013, Absorpsi hukum Islam pada akad pembiayaan di bank Syariah, Lutfansah Mediatama, Surabaya.Hlm. 10
9
Ascarya, 2013, Akad&Produk Bank Syariah, PT Raja Grafindo Persada (Ed.1. Cet 4), Jakarta. Hlm. 20.
43 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
mengerjakannya)”.
Kedua,
surat
Al-
prosentasi
Baqarah (2): 219 mengemukakan “mereka
ataupun
keuntungan
jumlah
yang
diperoleh
margin atau
12
bertanya kepadamu tentang khamr dan
diinginkan.
judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu
Murabaha memiliki beberapa dasar
terdapat dosa besar dan beberapa manfaat
hukum yang bersumber dari Al Qur‟an dan
bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
Al Hadist. Pertama, dalam surat al-Nisa (4)
besar dari manfaatnya”.
: 29 disebutkan bahwa “Hai orang yang
1. Kontrak dasar muamalah perdagangan
beriman!
syariah
memakan
b. Murabaha
Janganlah
kalian
saling
(mengambil) harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan
Salah satu bentuk kontrak dasar
jalan perniagaan yang berlaku dengan
muamalah perdagangan syariah adalah
sukarela di antaramu....”. Kedua, surat al-
Murabaha. Secara fiqih, Murabahah ini
Baqarah (2): 275 mengemukakan bahwa
merupakan salah satu bentuk akad jual beli
“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli
atas suatu barang tertentu yang memiliki
dan mengharamkan riba..........”. Ketiga,
sifat amanah.10
surat al-Ma‟idah (5) : 1 menyebutkan mendefinisikan
“Hai orang yang beriman! Penuhilah
Murabaha adalah harga beli ditambah
akad-akad itu”. Selanjutnya, surat al-
dengan keuntungan dimana para pihak
Baqarah (2): 280 mengumukakan bahwa
dapat melakukan tawar menawar margin
“Dan jika (orang berutang itu) dalam
keuntungan.11
kesukaran, maka berilah tangguh sampai
Ayub
Murabaha
(2007)
Dengan
adalah
salah
kata
lain,
satu
bentuk
ia berkelapangan....”.
kontrak jual beli tertentu manakala penjual
Disamping
dasar
hukum
yang
memberikan informasi kepada pembeli
bersumber dari Al Qur‟an, Murabahah
mengenai
juga
biaya
perolehan
barang,
memiliki
dasar
bersumber
biaya–biaya
diantaranya:13 pertama, Hadis Nabi SAW,
yang
timbul
untuk
Dari
mendapatkan barang tertentu tersebut dan
Abu
Al
Sa‟id
Hadist,
yang
diantaranya harga beli barang tersebut dan lain
dari
hukum
Al-Khudri
yakni
bahwa
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya
10
Fiqih Sunnah Jilid 12. Hlm. 83, Syyid Sabid, Tarjamah Bidayatul Mujtahid jilid III. Hlm. 181, Ibnu Rusyd, dan Tarjamah Muwaththa‟ Al Imam malik r.a. jilid II. Hlm. 262-263. 11 Muhammad Ayub, 2007, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, Ltd, New York. Hlm.15-17
jual beli itu harus dilakukan suka sam 12
Ascarya,Op.Cit. Hlm.81-82. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 13
44 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah,
memiliki sifat amanah dan jujur untuk
dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
memberikan informasi kepada pembeli
Kedua, Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah,
mengenai harga beli mobil tersebut disertai
“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang
dengan biaya – biaya yang dikeluarkan dan
mengandung berkah; jual beli secara
besarnya margin keuntungan yang ia
tunai, muqaradhah (mudharabah) dan
peroleh. Pada suatu waktu, tanggal 1
mencampur
jewawut
Januari 2015 Andri membeli sebuah mobil
untuk keperluan rumah tangga, bukan
keluaran tahun 2014 dengan harga sebesar
untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
Shuhaib).
rupiah).
gandum
dengan
Selanjutnya, Hadis Nabi riwayat
Setelah membeli mobil tersebut,
Tirmidzi “Perdamaian dapat dilakukan di
Andri
antara kaum muslimin kecuali perdamaian
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
yang mengharamkan yang halal atau
rupiah) guna biaya perbaikan, service dan
menghalalkan yang haram, dan kaum
cuci mobil tersebut sebelum dijual kembali
muslimin terikat dengan syarat-syarat
kepada customer atau calon pembeli. Pada
mereka
yang
tanggal 1 Februari 2015, ada seorang
atau
pembeli, Fayah, yang ingin membeli mobil
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi
tersebut melalui showroom yang dimiliki
dari „Amr bin „Auf).
oleh
kecuali
mengharamkan
Berikut bentuk
syarat
yang
halal
merupakan
contoh
salah
transaksi
satu
mengeluarkan
Andri.
sejumlah
uang
Dikarenakan
Andri
menerapkan prinsip syariah dalam bisnis
yang
jual
beli
mobilnya
tersebut,
Andri
kepada
Fayah
menggunakan kontrak Murabaha. Andri
memberikan
merupakan seorang pengusaha di bidang
mengenai harga jual mobil tersebut sebesar
jual beli mobil karena dia memiliki sebuah
Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh
showroom besar di daerah Kertajaya,
juta rupiah), yang terdiri dari rincian harga
Surabaya.
usahanya
beli sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus
sesuai dengan prinsip prinsip hukum
lima puluh juta rupiah), biaya-biaya yang
Islam.
dikeluarkan
Dia
Salah
menjalankan
satu
bentuk
kontrak
(sepuluh
informasi
sebesar juta
Rp.
rupiah)
10.000.000,dan
margin
muamalah yang ia implementasikan adalah
keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.
kontrak muamalah yang dalam hal ini ia
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 45 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Setelah menginformasikan harga jual
mengenai jumlah keuntungan yang
mobil tersebut, Andri dan Fayah hanya
diperoleh melalui kontrak jual beli
bernegosiasi mengenai margin keutungan
Murabaha dalam bentuk lumpsum atau
yang diperoleh Andri. Setelah proses
prosenteasi tertentu.
negosiasi,
disepakati
bahwa
margin
c. Segala
biaya
yang
timbul
dalam
keuntungan sebesar Rp 15.000.000,- (lima
mendapatkan sebuah barang tertentu
belas
yang akan
juta
rupiah)
sehingga
harga
dibeli,
misalnya
biaya
keseluruhan total harga mobil tersebut
service, pajak, dan lain- lain dapat
adalah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh
dimasukkan kedalam harga beli atau
puluh lima juta rupiah), yang meliputi
biaya perolehan barang dan margin atau
harga beli sebesar Rp. 150.000.000,-
prosentasi keuntungan didasarkan pada
(seratus lima puluh juta rupiah), biaya –
jumlah keseluruhan harga beli atau
biaya
biaya perolehan tersebut.
yang
dikeluarkan
sebesar
Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan margin
keuntungan
sebesar
d. Suatu kontrak jual beli Murabaha
Rp.
memenuhi
15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
keabsahan
suatu
akad
manakala biaya-biaya perolehan suatu
Menurut Usmani, terdapat beberapa
barang
syarat pokok dalam kontrak jual beli
tertentu
tersebut
dapat
ditentukan secara pasti.
secara Murabaha, yakni :14
Berdasarkan fatwa Dewan Syariah
a. Kontrak jual beli Murabaha adalah
Nasional
No.
salah satu betuk akad jual beli manakala
tentang
Murabahah,
seorang
beberapa ketentuan mengenai Murabahah
informasi
penjual biaya
yang
memberikan
perolehan
barang
04/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan
diantaranya:
tertentu yang menjadi objek jual belinya
a. Kontrak Murabahah harus bebas riba
dan menjual barang tersebut kepada
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam
seorang pembeli dengan menambahkan margin keuntungan yang diharapkan
c. Penjual menjual barang tersebut kepada
oleh seorang penjual..
pembeli dengan harga jual senilai harga
b. Para pihak dapat bernegosiasi atau mencapai
kesepakatan
beli plus keuntungannya. Dalam kaitan
bersama
ini penjual harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.
14
Usmani, M. Taqi, 1999, An Introduction to Islamic Finance, Idaratul Ma‟arif, Karachi.
46 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
terjadinya
282 menyebutkan bahwa “Hai orang yang
penyalahgunaan atau kerusakan kontrak
beriman! Jika kamu bermu‟amalah tidak
tersebut,
secara tunai
d. Untuk
mencegah
pihak
penjual
dapat
sampai waktu tertentu,
mengadakan perjanjian khusus dengan
buatlah secara tertulis....”. Kedua, surat al-
pihak pembeli.
Maidah (5): 1 mengemukakan bahwa “Hai
c. Salam
orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”.
Salah satu bentuk kontrak dasar muamalah perdagangan syariah adalah
Disamping itu, terdapat pula dasar
Salam. Salah satu bentuk jual beli tersebut,
hukum yang bersumber dari al Hadis,
yakni Salam, dapat diartikan jual beli
yakni diantaranya,17 pertama, Hadis Nabi
dengan melakukan pembayaran di depan
SAW “Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa
dan penyerahan barang dikemudian hari
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya
dengan
jelas
jual beli itu harus dilakukan suka sama
mengenai harga, tempat dan tanggal
suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah,
penyerahannya,
serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
menyebutkan
secara
jumlah,
spesifikasinya
disertai dengan kesepakatan kedua belah
Kedua, Hadis riwayat Bukhari dari
yang
Ibn „Abbas, Nabi bersabda: “Barang siapa
dituangkan dalam bentuk perjanjian.15
melakukan salaf (salam), hendaknya ia
Selain itu, definisi mengenai salam juga
melakukan dengan takaran yang jelas dan
diberikan oleh Syafi‟iyah dan Hanabilah,
timbangan yang jelas, untuk jangka waktu
yakni suatu kontrak atas barang yang
yang diketahui” (HR. Bukhari, Sahih al-
disebutkan
perjanjian
Bukhari. Ketiga, Hadis Nabi riwayat
dengan penyerahan dengan harga yang
jama‟ah “menunda-nunda (pembayaran)
diserahkan di majelis akad.16
yang dilakukan oleh orang mampu adalah
pihak
(penjual
dan
sifatnya
pembeli)
dalam
Salam memiliki beberapa dasar
suatu kezaliman.....”.
hukum yang bersumber dari Al Qur‟an dan
Selanjutnya, Hadis Nabi riwayat
Al Hadis. Pertama mengenai sumber
Tirmizi menyebutkan “Perdamaian dapat
hukum yang berasal dari Al Qur‟an, yakni
dilakukan diantara kaum muslimin kecuali
diantaranya pertama, surat al-Baqarah (2):
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan
15
Ascarya, Ascarya,Op.Cit. Hlm..90 . Wahbah Zuhaili, 1989, Al-Fiqh AlIslamiy wa Adillatuh, Juz 4, Dar Al-Fikr (Cet. 3), Damaskus. Hlm. 598. 16
17
Fatwa dewan syariah nasional no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
47 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
kaum muslimin terikat dengan syaratsyarat
mereka
mengharamkan
f. Tidak boleh menukar barang, kecuali
kecuali
syarat
yang
dengan
yang
halal
atau
kesepakatan.
menghalalkan yang haram” (Tirmidzi dari
Disamping itu,
„Amr bin „Auf).
nasional
Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional
no.
barang
no.
sejenis
sesuai
dewan
syariah
05/DSN-MUI/IV/2000
tentang Jual Beli Salam tersebut juga
05/DSN-MUI/IV/2000
menetapkan penyerahan Barang Sebelum
tentang Jual Beli Salam menyebutkan
atau pada waktunya, yakni diantaranya:
beberapa ketentuan tentang Pembayaran
a. Penjual harus menyerahkan barang
dan
Barang.
Pertama
pembayaran,
mengenai
fatwa
tepat pada waktunya dengan kualitas
tersebut
dan jumlah yang telah disepakati.
mengemukakan bahwa:
b. Jika
penjual
menyerahkan
barang
a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan
dengan kualitas yang lebih tinggi,
bentuknya, baik berupa uang, barang,
penjual tidak boleh meminta tambahan
atau manfaat.
harga.
b. Pembayaran harus dilakukan pada saat
c.
kontrak disepakati
dengan kualitas yang lebih rendah,
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk
dan pembeli rela menerimanya, maka
pembebasan hutang. Selain
ia tidak boleh menuntut pengurangan
ketentuan
pembayaran,
fatwa
Jika penjual menyerahkan barang
tentang
tersebut
harga (diskon).
juga
d.
Penjual dapat menyerahkan barang
menetapkan ketentuan mengenai barang,
lebih cepat dari waktu yang disepakati
diantaranya:
dengan syarat kualitas dan jumlah
a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui
barang sesuai dengan kesepakatan,
sebagai hutang
dan ia tidak boleh menuntut tambahan
b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
harga.
c. Penyerahannya dilakukan kemudian
d. Ijarah
d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus
ditetapkan
Salah satu bentuk kontrak dasar
berdasarkan
muamalah perdagangan syariah adalah
kesepakatan
Ijarah. Ijarah ini dapat dikatakan sebagai akad terhadap suatu manfa‟at dalam
e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 48
Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
jangka waktu tertentu dengan bayaran
lebih
18
tertentu.
baik
dari
apa
yang
mereka
kumpulkan”.
Dengan
kata
Ijarah
Kedua, surat al-Baqarah (2): 233
merupakan kontrak jual beli atas manfaat
mengemukakan bahwa “…Dan jika kamu
yang
ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
dikehendaki,
lain,
diketahui,
dapat
diserahkan dan bersifat mubah dengan
tidak
kompensasi yang diketahui.19 Disamping
memberikan pembayaran menurut yang
itu, Ijarah atau sewa dapat digunakan
patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan
sebagai bentuk pembiayaan, yang pada
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
dasarnya atau mulanya bukan suatu bentuk
yang kamu kerjakan”.
pembiayaan, namun kegiatan bisnis atau
dosa
bagimu
apabila
kamu
Ketiga, surat al-Qashash (28): 26
usaha seperti halnya jual beli.20
menyebutkan bahwa “Salah seorang dari
Ijarah memiliki dasar hukum yang
kedua wanita itu berkata, „Hai ayahku!
bersumber dari al Qur‟an dan al Hadis.
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja
Beberapa ketentuan yang berasal dari al
(pada kita), karena sesungguhnya orang
Qur‟an, yakni diantaranya pertama, surat
yang paling baik yang kamu ambil untuk
al-Zukhruf (43): 32 menyebutkan “Apakah
bekerja (pada kita) adalah orang yang
mereka yang membagi-bagikan rahmat
kuat lagi dapat dipercaya”.
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka
penghidupan
itu,
Ijarah
juga
dalam
memiliki dasar hukum yang bersumber
Kami
telah
dari al hadis, yakni diantaranya.21 Hadis
mereka
atas
riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa
sebagian yang lain beberapa derajat, agar
Nabi bersabda: “Berikanlah upah pekerja
sebagian mereka dapat mempergunakan
sebelum keringatnya kering”.
kehidupan meninggikan
dunia,
mereka
Disamping
dan
sebagian
Kedua, Hadis riwayat „Abd ar-
sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu
Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa‟id
18
Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iry, Minhajul Muslim, 1998, Maktabatul „Ulum wal Hikam, Madinah. Diterjemahkan oleh Musthofa „Aini. dkk, Panduan Hidup Seorang Muslim, PT. Megatama Sofwa Pressindo, Jakarta. Hlm. 585. 19 Muhammad Afifi, 2010, Abdul Hafiz, Fiqh Imam Syafi‟i, Almahira (cet. 1), Jakarta. Hlm. 37. 20 Ascarya Ascarya, Op.Cit. Hlm. 101
al-Khudri
mengemukakan
“Berikanlah
upah
pekerja
bahwa sebelum
keringatnya kering”. Ketiga, Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash
21
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah
49 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
menyebutkan
bahwa
“Kami
pernah
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik
menyewankan tanah dengan (bayaran)
sedemikian rupa untuk menghilangkan
hasil pertaniannya; maka, Rasulullah
jahalah
melarang kami melakukan hal tersebut
mengakibatkan sengketa.
dan
memerintahkan
menyewakannya
agar
dengan
kami
emas
(ketidaktahuan)
yang
akan
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan
atau
dengan
perak”.
jelas,
termasuk
jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan
Selanjutnya, Hadis Nabi riwayat Tirmizi
mengemukakan
spesifikasi atau identifikasi fisik.
“Perdamaian
7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang
dapat dilakukan diantara kaum muslimin
dijanjikan dan dibayar nasabah kepada
kecuali perdamaian yang mengharamkan
LKS sebagai pembayaran manfaat.
yang halal atau menghalalkan yang
Sesuatu yang dapat dijadikan harga
haram; dan kaum muslimin terikat dengan
dalam jual beli dapat pula dijadikan
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
sewa atau upah dalam Ijarah.
mengharamkan
yang
halal
atau
8) Pembayaran sewa atau upah boleh
menghalalkan yang haram” (Tirmidzi dari
berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis
„Amr bin „Auf).
yang sama dengan obyek kontrak.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
09/DSN-MUI/IV/2000
pembiayaan ketentuan
Ijarah Obyek
9) Kelenturan
tentang
dalam
menentukan sewa atau upah dapat
mengemukakan Ijarah,
(flexibility)
diwujudkan
yakni
dalam
ukuran
waktu,
tempat dan jarak.
diantaranya: 1) Obyek Ijarah adalah manfaat dari
a.
Perdagangan syariah di Indonesia
penggunaan barang dan/atau jasa.
Perkembangan bisnis syariah di
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa
Indonesia mengalami kemajuan sangat
dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
pesat. Tidak hanya diaplikasikan oleh
kontrak.
lembaga keuangan tetapi juga bisnis ritel
3) Manfaat barang atau jasa harus yang
di jalankan dengan menerapkan prinsip-
bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
prinsip
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus
hukum
mengindikasikan
nyata dan sesuai dengan syari‟ah.
Islam. bahwa
Hal
ini bisnis
perdagangan syariah memiliki prospek perkembangan yang sangat bagus sekali. 50 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Artinya,
masyarakat
Indonesia
yang
pulsa syariah ini menyediakan harga pulsa
mayoritas penduduknya muslim, terbuka
yang bisa bersaing dengan bisnis pulsa
terhadap penerapan bisnis ritel berbasis
lainnya.
syariah, sehingga pangsa pasar produk ritel
Selain itu, bisnis pulsa syariah
syariah semakin luas. Sebagai berbasis
tersebut menawarkan kerjasama dalam
contoh
syariah.
bisnis Pelaku
pulsa
bentuk
agen
usaha
pendistribusian
atau
dealer
pulsa
dalam
elektronik.
menawarkan bentuk yang berbeda dengan
Penawaran kerjasama tersebut diharapkan
bisnis pulsa pada umumnya, yakni mereka
dapat memberikan penghasilan tambahan
mengaplikasikan bisnisnya berdasarkan
kepada partnernya dalam hal pemasaran
syariat Islam. Selanjutnya, bisnis dibidang
pulsa elektronik. Salah satu penawaran
jasa juga menginovasi produknya sesuai
yang menarik adalah siapapun dapat
dengan prinsip hukum syariah. Salah satu
bergabung menjadi partner dan kemudahan
contoh bisnis jasa syariah tersebut adalah
dalam layanan isi ulang syariah serta
ojek syariah. Mengenai contoh berbagai
didukung dengan teknologi yang canggih.
praktik perdagangan syariah tersebut akan
Contoh kemudahan tersebut adalah pihak
didiskusikan lebih mendalam dalam artikel
partner
ini.
dimanapun
1. Pulsa Syariah22
mewajibkan pihak partner datang ke
dapat
mengisi
ia
pulsa
berada
syariah
tanpa
harus
Di Indonesia telah berkembang
counter pengisian pulsa syariah karena
beberapa praktik bisnis ritel berbasis
pihak partner dapat mengisi pulsa melalui
syariah. Salah satunya adalah bisnis pulsa
handphonenya sendiri.
syariah. Berdasarkan informasi melalui
Bisnis pemasaran pulsa syariah ini
internet , bisnis tersebut dikenal dengan
juga menawarkan margin
syariah.biz.
perdagangan pulsa elektrik yang cukup
Bisnis tersebut merupakan
bisnis pengisian pulsa elektronik
keuntungan
kartu
menarik. Bisnis pulsa syariah tersebut juga
prinsip
memberikan informasi pendaftaran yang
hukum Islam. Pengisian pulsa tersebut
sangat mudah, yakni membeli paket
berlaku
produk
perdana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu
telekomunikasi di Indonesia dan bisnis
rupiah). Selanjutnya partner bisnis dapat
prabayar
dengan
untuk
menerapkan
seluruh
mengisi
22
Segala informasi mengenai bisnis pulsa syariah yang dituangkan dalam artikel ini bersumber pada website www.syariah.biz.
deposit
hanya
sebesar
Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain 51 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
itu,
bisnis
pulsa
syariah
ini
juga
memfokuskan
pada
seruan
untuk
menawarkan komisi sebesar Rp. 15.000,-
bersedekah manakala melakukan transaksi
(lima belas ribu rupiah) bagi partner bisnis
bisnis
yang dapat mengajak rekan bisnis yang
dikatakan bahwa sedekah dalam bisnis
lainnya.
tersebut merupakan salah satu aspek
Berdasarkan
informasi
pulsa
syariah.
Hal
ini
dapat
dalam
syariah. Selain itu, bisnis pulsa syariah
website syariah.biz., bisnis pulsa berbasis
tersebut tidak menerangkan secara rinci
syariah tersebut adalah suatu sistem bisnis
mengenai
pulsa disertai dengan syiar agama Islam di
diaplikasikan dalam transaksi perdagangan
Indonesia. Hal ini dalam artian para parter
pulsa syariah.
bisnis pulsa syariah juga berkontribusi
Suatu
kontrak
bisnis
apabila
muamalah
dikatakan
keseluruhan
yang
bisnis
atau bersedekah dalam syiar tersebut
syariah
melalui lembaga penyalur sedekah karena
operasional serta kontrak muamalahnya
setiap transaksi yang dilakukan oleh
berdasarkan
partner bisnis akan disisihkan sebesar Rp
Manakala pelaku usaha ritel syariah ingin
25,- (dua puluh lima rupiah) untuk setiap
menerapkan bisnisnya berdasarkan hukum
satu kali transaksi.
Islam, maka pelaku usaha tersebut harus
hukum
syariat
aktifitas,
Islam.
Metode yang digunakan dalam
mematuhi prinsip-prinsip syariah yang
bisnis pulsa syariah tersebut adalah isi
tertuang dalam sumber hukum Islam,
pulsa plus sedekah (IPPS), yang mana
yakni Al Qur‟an dan Al Hadist. Selain itu,
metode
atau
kontrak muamalah yang diaplikasikan
menyerukan gerakan cinta sedekah. Selain
dalam perdagangan pulsa syariah harus
itu, pelaku usaha bisnis pulsa syariah ini
sesuai dengan hukum Islam.
tersebut
mengajak
juga menawarkan keuntungan lainnya
Pertama,
diperlukan
analisis
kepada partner bisnisnya yakni dengan 1
mengenai prinsip larangan
deposit, partner bisnis dapat membayar
maysir dalam bisnis dagang pulsa syariah.
berbagai
Bisnis pulsa syariah tidak diperbolehkan
tagihan,
seperti
listrik
atau
telepon atau internet. Berdasarkan
gharar, dan
adanya unsur riba, gharar dan maysir. uraian
mengenai
Sebagai
contoh,
objek
transaksi
bisnis perdagangan pulsa syariah yang
perdagangan harus jelas, yakni pulsa
tertuang dalam website syariah.biz, maka
elektronik.
diperoleh informasi bahwa pulsa syariah
adalah jual beli pulsa elektronik. Hal ini
Perdagangan
yang
terjadi
52 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
dimaksudkan untuk menghindari unsur
Berdasarkan uraian diatas, salah
gharar dalam transaksi perdagangan pulsa
satu aspek syariah pada bisnis pulsa
syariah.
elektronik tersebut adalah adanya sedekah
Selanjutnya
pulsa
dalam setiap transaksi. Manakala bisnis
syariah harus menghindari maysir. Hal ini
pulsa syariah hanya berfokus pada adanya
dalam
artian,
bergabung
perdagangan
bisnis
yang
“sedekah”, maka pulsa syariah tersebut
perdagangan
pulsa
belum dapat dikatakan
partner
dalam
sebagai suatu
syariah harus menghindari spekulasi atau
bisnis yang berbasis hukum Islam karena
gambling. Hal ini dalam artian, mereka
belum
bergabung dengan pulsa syariah untuk
mengenai keabsahan kontrak muamalah
berdagang
bukan
pada bisnis pulsa syariah dan prinsip dasar
untuk
muamalah dagan syariah.
pulsa
memberikan
elektronik,
deposit
hanya
berspekulasi bahwa dengan menyediakan
dijelaskan
secara
terperinci
2. Ojek Syariah
deposit dalam jumlah banyak maka akan
Bisnis syariah telah melahirkan
memperoleh harga pulsa elektronik yang
beberapa inovasi produk yang berbasis
murah dan mendapatkan keuntungan yang
syariah.
lebih banyak.
Syariah. Di Indonesia, Ojek syariah ini
Salah
satunya
adalah
Ojek
tidak
dikenal dengan Ojek Syar‟i Indonesia
mengenai
(Ojesy).23 Ojek tersebut merupakan salah
kontrak muamalah yang diaplikasikan
satu bentuk pelayanan transportasi yang
dalam perdagangan pulsa syariah. Apabila
berbasis Syariah. Hal ini dikarenakan
tidak
motor
Bisnis
pulsa
menjelaskan
secara
diketahui
syariah detail
bentuk
kontrak
penggerak
ojek
tersebut
baik
muamalahnya, maka akan memberikan
penumpang maupun pengendara mayoritas
kesulitan dalam menganalisis keabsahan
adalah kaum hawa.24
kontrak
tersebut.
Sebagai
contoh,
Dapat
manakala partner bisnis melakukan jual beli
pulsa
elektronik,
maka
dikatakan
bahwa
ojesy
adalah sebuah pelayanan transportasi ojek
bentuk
kontraknya dapat berupa Murabaha. Para 23
pihak
dapat
memenuhi
Indah wulandari, Hore..Ojek Syariah Mulai Beroperasi di Jabodetabek. Kamis, 20 Agustus 2015, 10:21 WIB (diakses melalui http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/islam-nusantara/15/08/20/ntd2n8346horeojek-syariah-mulai-beroperasi-di-jabodetabek pada tanggal 11 Maret 2016). 24 Ibid.
keabsahan
perjanjian pulsa syariah tatkala mereka memenuhi keabsahan Murabaha sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 53
Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
khusus wanita melalui online.25 Ojek
atau pengguna jasa harus mendapatkan
tersebut memberikan dan menawarkan
izin suami sebagai syaratnya.30 Namun,
kenyamanan dan pelayanan bagi wanita
disamping
muslimah yang menggunakan jasa ojek
syariah memberikan persyaratan utama
online agar tidak bersentuhan dengan yang
bagi calon pengendara yakni harus punya
bukan muhrimnya.26 Pelayanan jasa ojek
surat izin mengemudi (SIM) C dan
syariah tersebut menerima pemesanan jasa
motornya harus layak jalan.31
transportasi ke berbagai tempat tujuan
perbedaan
Suatu
bisnis
dikatakan
bisnis
syariah
dan lainnya.27
operasional serta kontrak muamalahnya berdasarkan
keseluruhan
ojek
seperti pengajian, kantor, arisan, sekolah
Ojek syariah memiliki perbedaan
apabila
tersebut,
hukum
syariat
aktifitas,
Islam.
dengan pelayanan ojek lainnya pada
Manakala pelaku usaha ritel syariah ingin
umumnya. Salah satu perbedaan tersebut
menerapkan bisnisnya berdasarkan hukum
adalah penumpang maupun pengendara
Islam, maka pelaku usaha tersebut harus
ojek syariah adalah wanita.28 Market pasar
mematuhi prinsip-prinsip syariah yang
ojek tersebut adalah kaum hawa. Kedua,
tertuang dalam sumber hukum Islam,
bagi pengendara ojek syariah, calon
yakni Al Qur‟an dan Al Hadist. Selain itu,
pendaftar pada rekrutmen secara umum
kontrak muamalah yang diaplikasikan
harus berjilbab dan pakaiannya tidak
dalam perdagangan pulsa syariah harus
29
ketat.
Hal ini mengindikasikan bahwa
sesuai dengan hukum Islam.
fashion atau tata cara berbusana bagi calon
Pertama,
diperlukan
analisis
pengendara telah diatur oleh managemen
mengenai prinsip larangan riba dan gharar
sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, hal
dalam bisnis dagang pulsa syariah. Bisnis
menarik lainnya adalah para pengemudi
ojek
syariah
tidak
memperbolehkan
adanya unsur riba dalam operasionalnya.
25
boxalamat.blogspot.com. Alamat kantor Ojek Syar'i (Ojesy). 6 Oct 2015. (diakses melalui http://boxalamat.blogspot.co.id/2015/10/alamatkantor-ojek-syari-ojesy.html pada tanggal 11 Maret 2016). 26 Ibid. 27 Indah, Op.Cit.Hlm. 25 28 Ibid 29 Rachmad Faisal Harahap, Mau Jadi Pengendara Ojek Syariah? Penuhi Syarat Berikut. Kamis, 1 Oktober 2015 - 06:18 wib. Pada http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/ 1223521/mau-jadi-pengendara-ojek-syariahpenuhi-syarat-berikut pada tanggal 11 Maret 2016)
Sebagai contoh, manakala harga awal pemesanan ditetapkan Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah dan harga per kilometer adalah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), maka pengendara tidak
30 31
Indah, Op.Cit.Hlm. 25. Rachmad, Op.Cit, Hlm. 31.
54 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
diperbolehkan menarik harga tambahan
ojek per kilo meter Rp. 3.000,- (tiga ribu
lainnya
rupiah) dan tarif tunggu maupun cancel.32
kepada
kelebihan
penumpang.
tersebut
dapat
Karena
berpotensi
Oleh karena itu, berdasarkan uraian
menjadi riba.
diatas, salah satu aspek syariah pada bisnis
Kedua, bisnis ojek syariah harus
perdagangan jual beli manfaat ojek online
menghindari adanya unsur gharar. Dalam
berbasis syariah adalah operasional dan
transaksi
penerapan
tersebut
harus
menjelaskan
pembagian
fee
antara
secara detail objek bisnisnya tersebut.
manajemen pengelola dengan pengendara.
Dalam
objek
Manakala ojek syariah telah menerapkan
bisnisnya yakni jual beli manfaat. Dalam
prinsip hukum Islam dalam pelayanan dan
muamalah bisnis tersebut terjadi jual beli
produk bisnisnya, maka bisnis pelayanan
manfaat,
selaku
ojek online tersebut telah sesuai dengan
penjual melalui managemen pengelolanya
syariah. Begitu pula sebaliknya, manakala
menawarkan manfaat dari ojek tersebut
ojek syariah belum menerapkan prinsip
dan penumpang selaku pembeli manfaat
hukum Islam dalam pelayanan dan produk
membayar sejumlah harga atau membeli
bisnisnya, maka bisnis pelayanan ojek
manfaat
dari
online tersebut belum sesuai dengan
berbasis
syariah
ojek
syariah
dimana
tersebut,
pengendara
pelayanan
ojek
tersebut.
online
Hal
ini
syariah secara kaffah.
dimaksudkan untuk menghindari unsur
E. Penutup
gharar dalam transaksi perdagangan pulsa
Hubungan interaksi antara manusia
syariah.
dengan manusia atau muamalah telah
Disamping pengelola
telah
itu,
managemen
meliputi berbagai aspek kehidupan. Salah
mengimplementasikan
satunya
adalah
muamalah
hubungan
pembagian fee dengan partner bisnisnya
manusia dengan harta atau muamalah
yakni pengendara ojek syariah. Pembagian
dalam bisnis berbasis syariah.
fee tersebut telah mengindikasikan bahwa
Muamalah dalam bisnis berbasis
managemen pengelola telah menerapkan
syariah di Indonesia telah mengalami
prinsip
partner
kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dalam
bisnisnya. Sebagai contoh pembagian fee
artian, bisnis syariah tersebut tidak hanya
untuk pengendara 30% dari tarif awal Rp.
diimplementasikan
5.000,- (lima ribu rupiah) dan 70% tarif
keuangan, tetapi bisnis berbasis syariah
bagi
hasil
dengan
32
oleh
lembaga
boxalamat.blogspot.com, supra note 27
55 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
tersebut juga di aplikasikan pada bisnis
pesat. Inovasi produk tersebut tidak hanya
ritel
berkaitan
atau
pada
bisnis
pelayanan
dengan
inovasi
di
bidang
transportasi secara online berbasis hukum
lembaga keuangan tetapi juga inovasi
Islam yang dikenal dengan sebutan ojek
produk
syariah.
perdagangan
Muamalah
bisnis
memerlukan
syariah
bisnis
pada
dan
bisnis
ritel
pelayanan
jasa
juga
transportasi atau ojek online berbasis
pengimplementasian
syariat Islam. Salah satunya adalah bisnis
keabsahan perjanjian dalam melakukan transaksi
syariah
perdagangan
ritel dalam penjualan pulsa syariah.
syariah.
Bisnis jual beli pulsa tersebut
Berbagai macam bentuk kontrak dasar
dikatakan berbasis syariah dikarenakan
muamalah
dalam
perdagangan
syariah,
transaksi
perdagangannya
diantaranya Murabaha, salam, istishna,
menyerukan ajakan bersedekah sambil
dan Ijarah. Bentuk bentuk kontrak tersebut
berbisnis. Dengan kata lain, dalam setiap
merupakan dasar dalam transaksi jual beli
transaksi perdagangan jual beli pulsa
pada
tersebut terdapat sejumlah nominal tertentu
umumnya.
Sebagai
contoh,
Murabaha merupakan bentuk jual beli
untuk
dimana
penyalur sedekah.
penjual
disedekahkan
melalui
lembaga
memberi
informasi
beli
disertai
Contoh lainnya mengenai inovasi
pihak
perdagangan syariah di Indonesia adalah
mengikatkan pada bisnis jual beli, maka
ojek syariah. Ojek tersebut merupakan
penjual harus memberitahu harga beli dan
pelayanan jasa transportasi berbasis hukum
keuntungannya. Contoh lainnya, adalah,
Islam, dimana dalam pengoperasiannya
Ijarah. Ini merupakan salah satu bentuk
menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam
kontrak dasar dalam jual beli manfaat.
dalam transaksi bisnisnya. Objek bisnis
Artinya, yang menjadi objek jual beli
ojek syariah tersebut adalah jual beli
dalam suatu transaksi adalah manfaat suatu
manfaat. Hal ini dalam artian, pengendara
barang dan pelayanan jasa yang berbasis
sebagai penjual manfaat dari pelayanan
hukum Islam.
jasa transportasi dan penumpang sebagi
mengenai
harga
keuntungannya.
Apabila
para
Praktik perdagangan syariah telah
pihak pembeli pelayanan jasa ojel tersebut.
berkembang di Indonesia. Inovasi produk
Oleh karena itu, segala bisnis
dalam muamalah bisnis perdangan syariah
perdagangan yang berlabel syariah harus
juga mengalami kemajuan yang sangat
menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam 56 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
dalam
muamalah
bisnis
Abdurrahim Mu‟thi, Akbar Media
perdagangan
syariah. Manakala bisnis perdagangan syariah
dalam
muamalah
telah
Abdul Manan, 2006, Reformasi Hukum
menerapkan prinsip hukum Islam dalam
Islam di Indonesia, Raja Grafindo
pelayanan
jasa
Persada, Jakarta.
bisnisnya,
maka
dan
nya
Eka Sarana.
inovasi
bisnis
produk
perdagangan
Abd al-Rahman bin Shâlih al-'Abdi al-
syariah tersebut telah sesuai dengan
Lathîf, al-Qawâid wa al-Dhawâbith
syariah. Begitu pula sebaliknya, manakala
al-Fiqhiyyah al-Mutadhamminah li
bisnis
al-Taisîr, j.I, Jâmi'ah al-Madînah,
perdagangan
syariah
belum
menerapkan prinsip hukum Islam dalam pelayanan
jasa
dan
inovasi
Madinah.
produk
„Ala‟ al-Din Za„tari, 2008, Fiqh al-
bisnisnya, maka bisnis perdangan syariah
Mu„amalat al-Maiyah al-Muqaran:
tersebut tidak atau belum sesuai dengan
Shiyagah
syariah secara kaffah.
Mu„ashirah, (Cet. ke-6), Dar al-
Jadidah
wa
Amtsilah
„Ashma‟, Damaskus. Daftar Pustaka
Abi Al-Abbas‟ Ahmad Ar-Ramli, 2004
Buku
Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3, Dar AlFikr, Beirut.
Al Qur‟an dan terjemahannya, Asy-Syifa,
Abi Muhammad „Iz al-Din „Abd al-„Aziz
Semarang, 1998.
Ibn „Abd al-Salam al-Salmi, Qawa„id
Ahmad Muhammad al huffy, 2009, Min Akhlakin Nabi, hasil terjemahan
al-Ahkam
:Keluhuran dan Kemuliaan Akhlak
Mushthafa Muhammad (jilid I), Kairo
Nabi Muhammad SAW, Sidang
Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iry, Minhajul
Penterjemahan
Muslim.
Al-Falah
Publication, Selangor.
fi
Mashalih
Maktabatul
al-Anam,
„Ulum
wal
Hikam, Madinah (cet. 66 tahun 1419
Ali, Muhammad Daud, 2002, Hukum
H). Diterjemahkan oleh Musthofa
Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan
„Aini, Lc, Amir Hamzah Fachrudin,
Tata Hukum Islam di Indonesia,
Kholif Mutaqin dkk, Panduan Hidup
RajaGrafindo Persada, Jakarta,.
Seorang
Al Qaradhawi, Yusuf, 2004, Halal Haram
Muslim.
PT.
Megatama
Sofwa Pressindo, Jakarta.
Dalam Islam, diterjemahkan oleh Abu
Hana
Zulkarnain
dan 57 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Ahmad
Ali
Wardi
Muslich,
2010,
Fiqh
Hamid,Arifin,
2007,
Hukum
Islam
Muamalat. Amzah, cet pertama, Juli,
(Ekonomi Syariah) di Indonesia,
hal. 252
Ghalia Indonesia, Bogor.
Fikri,
1938,
Maddiyyah
Al
Hidayat, 2010, Muhamad An Introduction
Al-Adabiyyah,
to The Sharia Economic, Zikrul
Al-Mu‟amalat wa
Mathba‟ah Mushthafa Al-Babiy Al
Hakim, Jakarta. Ibn Qayyim al-Jauziyah, _____, I„lam al-
Halabiy, Kairo.
Muwaqqi„in „an Rabb al-„Alamin
Anshori, Abdul Ghofur, 2006, Pokok-
Indri dan Titik Triwulan Tutik, 2008,
Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,
Citra
Prinsip-Prinsip
Media,
Endang
Wawasan Fikiran
1982
Muhammad, 2009, Model-Model Akad
Pokok-Pokok
Pembiayaan di Bank Syariah, UII
Islam
Press, Yogyakarta.
Syaifuddin, Islam,
Tentang
dan
Budhy Munawar-Rachman (ed.), 1994,
Ummatnya, Rajawali, Jakarta. Ascarya,
2013,
Islam,
Lintas Pustaka, Jakarta.
Yogjakarta. Anshari,
Ekonomi
Akad&Produk
Kontekstualisasi
Bank
Doktrin
Islam
Syariah, PT Raja Grafindo Persada
dalam Sejarah, Yayasan Wakaf
(Ed.1. Cet 4), Rajawali Pers,
Paramadina, Jakarta. Muhammad,Abdul
Jakarta.
Kadir,
Perjanjian Baku Dalam Praktek
Anwar, Syamsul, 2007, Hukum Perjanjian Syariah, Raja Grafindo Persada,
Perusahaan
Jakarta.
Bandung, Citra Aditya Bakti.
------------------, Studi
1992,
Perdagangan,
Muhammad Ayub, 2007, Understanding
Hukum Islam
Kontemporer, 2007, RM Books, Jakarta.
Islamic
Dewi, Gemala, 2003, Hukum Perikatan
Wiley&Sons, Ltd, Singapore City.
Islam
Di
Indonesia,
Finance,
John
Muhammad Yusuf Saleem, 2013, Islamic
Kencana,
Commercial Law, John Wiley &
Jakarta.
Sons, Singapore City.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Rasjid,Sulaiman, 1992, Fiqih Islam, Sinar
Indonesia, 2006, Himpunan Fatwa
Biru, Bandung
Dewan Syariah Nasional MUI,
Rahmat Syafe'i, 2004, Fiqih Muamalah,
Gaung Persada Press,Jakarta
Pustaka Setia,Bandung. 58 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Shomad,
Abd,
2010,
Hukum
Islam
III hal. 181- Ibnu Rusyd, dan
Penormaan Prinsip Syariah dalam
Tarjamah Muwaththa‟ Al Imam
Hukum Indonesia, Kencana, Jakarta.
malik r.a. jilid II.
Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Ari
Internet
Kurniawan, 2013, Absorpsi hukum
boxalamat.blogspot.com. Alamat kantor
Islam pada akad pembiayaan di bank
Ojek Syar'i (Ojesy). 6 Oct 2015.
Syariah,
(diakses
Lutfansah
Mediatama,
Surabaya.
melalui
http://boxalamat.blogspot.co.id/201
Usmani, M. Taqi, 1999, An Introduction to
5/10/alamat-kantor-ojek-syari-
Islamic Finance, Idaratul Ma‟arif,
ojesy.html pada tanggal 11 Maret
Karachi
2016)
Muhammad Afifi, Abdul HafizFiqh Imam
Indah wulandari, Hore Ojek Syariah Mulai
Syafi‟i “2”, 2010, _____, Almahira,
Beroperasi di Jabodetabek. Kamis,
cet. 1
20 Agustus 2015, 10:21 WIB
Wahbah Zuhaili,, 2008, Al-Fiqh Al-Islamiy
(diakses
melalui
wa Adillatuh, Juz 4, Dar Al-Fikr (cet.
http://khazanah.republika.co.id/beri
III), Damaskus.
ta/dunia-islam/islam-
Fatwa
nusantara/15/08/20/ntd2n8346-
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
horeojek-syariah-mulai-beroperasi-
04/DSN-MUI/IV/2000
tentang
di-jabodetabek pada tanggal 11
Murabahah Fatwa
Fatwa
dewan
syariah
Maret 2016) nasional
no.
Rachmad
Faisal
Harahap,
Mau
Jadi
05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual
Pengendara Ojek Syariah? Penuhi
Beli Salam
Syarat Berikut. Kamis, 1 Oktober
dewan
syariah
nasional
no.
2015 - 06:18 wib. (diakses melalui
06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual
http://economy.okezone.com/read/
beli Istishna‟
2015/09/30/320/1223521/mau-jadi-
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000
pengendara-ojek-syariah-penuhi-
tentang
syarat-berikut
pembiayaan Ijarah
pada tanggal
Maret 2016)
Fiqih Sunnah Jilid 12 hal 83- Syyid Sabid, www.syariah.biz
Tarjamah Bidayatul Mujtahid jilid 59
Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
11