ORGANISASI PARTAI POLITIK DAN DEMOKRASI

Soenarko Setyodarmodjo,”Organisasi Partai Politik dan Demokrasi,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XIII, No 1, Januari 2000, 87-94.

ORGANISASI PARTAI POLITIK DAN DEMOKRASI Soenarko H Setyadarmodjo

Abstract/Abstrak New political parties were established as the authoritative political system turned into the more democratic political system in Indonesia. In 1998 -9 there were 107 political parties, 48 out of that number competed in the 1999 general election. The esta blishments of new political parties show that people were eager to participate in shaping their government. Each political party needs organisation that has a clear and strong idology. Those which do not have such clear and strong ideology will obviously dissapeared. Some with similar interests and ideology may merge. Democracy is not measured merely by the bigness of number of political parties, but by its autonomous freedom of its people. Therefore, to increase the awareness toward values and efforts of the people to be more civilized and just is a conditio sine qua non of Indonesia. This paper suggests that participatory democracy should be developed so that people will be more ably in conrolling the government. By a participatory democracy, a better a ccountability of the use of power of the government could be implemented. Keywords/Kata-kata Kunci: political party/partai plitik, Indonesia, democracy/demokrasi, organisasi politik/political organisation.

Dalam masa transisi dewasa ini, kita me nyaksikan tumbuhnya organisasi partai politik yang dapat dikatakan banyak sekali, yang berang kali belum pernah t erjadi di negara-negara lain di dunia ini. Kejadian yang demikian itu merupa kan petunjuk (indikator) yang bagi semen tara orang dikatakan sebagai akibat peru bahan sistim ketata-pemerintahan (government system) dari yang bersifat otoriter menjadi sistem demokrasi dalam penyelenggaraan UUD 1945 yang berazaskan Panca sila itu. Tenggelamnya pemerintahan Orde Baru yang diterjang oleh reformasi, telah memberikan dorongan kepada rakyat Indo nesia yang banyak merasa tertekan dan terberangus, pada waktu Orde Baru, sedikitnya tidak didengar pendapat pendapatnya, untuk ikut berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Lebih dari pada itu, ada pula langkah -langkah dan

gerakan-gerakan rakyat yang seakan -akan merupakan pelampiasan rasa kemerdekaan, malahan rasa kebebasan, untuk melakukan partisipasi yang kreatif (creative participation) dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dewasa ini. Hal itu dilakukan berhubung dengan dambaan yang kuat terselenggaranya pemerintahan dan kehidupan masyar akat yang demokratis berdasarkan Pancasila. Manusia-manusia Indonesia, sebagai anggota-anggota masyarakat, yang dapat kita lihatnya sebagai “homo volens”, yaitu manusia-manusia yang selalu memiliki keinginan, dapatkah kita mengerti bahwa dalam masa Orde Baru telah banyak memendam tututan-tuntutan hati nuraninya (super ego) dan hati sanubarinya (id). Hal itu terjadi karena pengalaman -penglamannya masa itu terus-menerus menyaksikan adanya kepincangan-kepincangan dan kesenjangan serta ketidak wajaran yang sel anjutnya 87


membentuk endapan atau kumpulan hasrat, keinginan dan tuntutan di bawah sadar setiap manusia. Dari sudut psikoanalisis dapatlah kita mengerti akan timbulnya perubahan perubahan dan perilaku-perilaku yang meski pun berlawanan dengan orde yang ada, namun masih tergolong perilaku yang dapat diterima masyarakat, sopan, cukup beradab, karea tingkat pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi masih diimbangi oleh ke mampuan iman dan taqwa serta ajaran ajaran etika yang dimilikinya. Sebaliknya bagi mereka yang pendidikannya kurang sehingga nafsu-nafsu dalam hati sanubarinya itu lebih dominan dibandingkan hati nu raninya, maka dengan kesempatan kesempatan yang ada dalam masa refermasi ini timbullah tindakan -tindakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berada b, sehingga terjadilah pemerkosaan -pemerkosaan penjarahan-penjarahan dan perampasan perampasan, malahan pembunuhan pembunuhan.

Organisasi Partai Politik Rupanya, timbulnya organisasi partai politik yang secara serta-merta (impulsif) pada masa transisi ini adalah merupakan akibat dari ketidak-puasan dan rasa keterbelengguan selama Orde Baru. Pengalaman pengalaman selama itu menurut faham behavioralisme yang bersumber yang ber sumber pada pendapat Aristoteles, telah membentuk jiwa manusia yang bersifat menentang dan melawan, menyerang dan dan berperilaku agresif serta menuntut perubahan yang kadang-kadang kurang pertimbangan rasional. Timbulnya organisasi partai politik sehingga mencapai jumlah yang lebih dari 140 buah, serta menurut Jawa Pos tanggal 88

18 Februari 1999 ini telah mendaftarkan kepada Panitia Pandaftar di Departemen Kehakiman berjumlah 107 organisasi partai politik dan 71 organisasi telah dinyatakan memenuhi syarat atau lolos, serta kemudian 48 organisasi partai yang mengikuti Pemilu 1999, adalah mengagumkan sekaligus memprihatinkan. Namun hal itu disebabkan karena perubahan kondisi politik akibat gerakan reformasi, banyaknya organisasi partai politik itu ditimbulkan pula oleh semangat yang menggelora untuk dapat ikut membangun bangsa dan neg ara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kepahitan di masa silam dan ke gairahan untuk membangun bangsa dan negara telah membuat perilaku anggota masyarakat Indonesia bersifat utilitaristis. Jeremy Bentham memang mengatakan bahwa “nature has placed ma nkind under the governance of two souvereign masters: pain and pleasure”. Demikianlah, maka organisasi partai politik tumbuh bagai jamur di musim hujan dengan tujuan ikut membangun pemerintah an dan negara yang bermanfaat bagi rakyat. Namun telah banyak di ramalkan bahwa tidaklah semua organisasi partai politik itu akan dapat bertahan dan lestari berdiri untuk hari-hari selanjutnya nanti. Berlangsungnya suatu organisasi partai politik itu akan tergantung sepenuhnya pada dukungan rakyat. Sedangkan dukungan rakyat itu akan timbul apabila rakyat mengetahui, mengerti dan menerima ideologi dari organisasi partai politik itu. Oleh karena itu jelas dan terangnya ideologi partai politik bagi rakyat adalah sangat relevant, penting dan perlu. Apakah yang dimaksud deng an ideologi partai politik, ialah ide mengenai masyarakat dan negara ini disusun, pemerintahan yang bagaimana yang akan diselenggarakan, dan yang diperjuangkan


terus menerus oleh organisasi yang di namakan organisasi partai politik itu. Oleh karena itu idee tentang bentuk negara, negara federal ataukah negara kesatuan, pemerintahan yang jujur, transparan dan efisien serta beretika, kehidupan masyarakat yang berkeluargaan dan lain sebagainya, yang diperjuangkan oleh organisasi partai politik haruslah jelas dan diterima rakyat. Kedudukan di dalam DPR dan jabatan-jabatan dalam pemerintahan serta pemegang-pemegang kekuasaan dalam lembaga negara. Adalah merupakan sarna dalam memperjoangkan ide organisasi partai politik itu untuk terealisasi atau terwujudnya dalam kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, maka suatu or ganisasi partai politik yang tiada mempunyai ideologi yang jelas dan kuat, pastilah akan gulung tikar, karena tiada mendapat du kungan dan kepercayaan dari rakyat. Memanglah yang disebut organi sasi partai politik, berbeda dengan organisasi kemasya rakat lainya, adalah karena memiliki ideo logi politik dan yang selalu memperjuang kan terrealisasinya ide mengenai masyarakat dan negara itu. Apabila kita amati organisasi organisasi partai politik yang dalam dewasa ini, beberapa organisasi memiliki ide politik dan prinsip-prinsip yang sama dalam azas Pancasila. Maka bukannya tidak mungkin terjadi merger atau koalisi di hari -hari yang akan datang. Hal itu terjadi terutama apabila tujuan akhir perjuangan adalah ideologi politinya dan bukannya sekedar kedudukan dan jabatan di lembaga-lembaga pemerintahan belaka Partai Politik dalam Undang -Undang No 2 Tahun 1999 Dari apa yang diuraikan di atas maka organisasi partai politik seperti yang

dimaksud dalam Undang-Undang No 2 Th 1999 adalah kurang tepat dan tidaklah berintikan ciri yang seharusnya sebagai organisasi partai politik. Pasal 1 Undang-Undang ayat 1 tersebut menetapkan, sebagai berikut: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara suka-rela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggautanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Timbulah pertanyaan, apakah beda nya organisasi sosial atau kelompok kelompok organisasi-organisasi masyarakat lainya, organisasi sosial atau kelompok kelompok kepentingan (interst groups) seperti serikat-serikat pekerja, organisasi organisasi buruh ataupun organisasi organisasi kekeluargaan yang dibentuknya melalui akta notaris. Organisasi -organisasi itu semuanya pastilah juga memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Partai Politik itu, baik dicantumkannya Pancasila sebagai dasar Negara, mau pu n azas organisasi, ciri aspirasi dan programnya, yang pastilah tidak bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, maka ciri pokok (the assence) dari suatu organisasi partai politik yang disebut “ideologi partai” tidaklah jelas. Tidak jelasnya ideologi p artai politik bagi rakyat, maka dukungan dari rakyat akan sukar bisa didapatkannya. Sedang kita memaklumi bahwa persetujuan dan dukungan dari rakyat itulah, yang amat penting bagi kelangsungan dan gerak perjuangan organisasi partai politik itu. Di samping itu, persetujuan dan dukungan atas dasar pengertian dan kesadaran itu sajalah

89


yang akan dapat memelihara kepercayaan terhadap organisasi partai politik tersebut. Ideologi partai politik akan memberi kan kepada rakyat gambaran tentang sistem pemerintahan dan kehidupan rakyat yang diperjuangkan oleh organisasi partai politik tersebut. Dari ideologi itulah akan dapat diketahui dan dimengerti prinsip -prinsip gerak usahanya yang akan menjadi ukuran consistency kegiatan partai politik tersebut. Terhadap consistency kegiatan itu pulalah kepercayaan rakyat terhadap partai politik diletakkan.

Perkembangan Demokrasi Indonesia Werdi demokrasi (de zin, Bld.) adalah kemerdekaan, kemerdekaan manusia deng an hak asasinya, kemerdekaan orang (perzoon, Bld.) dalam masyarakat dengan hak-hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, kemerdekaan tersebut tidaklah tanpa batas (not unstricted). Kemerdekaan dalam alam demokrasi itu haruslah diwujudkan dalam arti purbadiri (autonomous), dengan menyadari adanya hak-hak dan kewajiban orang-orang lain dalam masyarakat haruslah dilandasi kesadaran yang kuat terhadap nilai-nilai dasar suatu negara, di Indoesia adalah nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Di samping itu tentu saja sikap dan perilaku dalam alam demokrasi itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan nilai-nilai lainnya yang berlaku dalam masyarakat, yaitu nilai -nilai keagamaan, nilai-nilai hukum, nilai-nilai kebiasaan, atau nilai-nilai tradisional yang berlaku, nilai-nilai tata-krama, serta nilai etika lainnya yang masih dianggap relevan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Berhubung dengan itu, bukanlah banyaknya organisasi partai politik yang 90

menjadi ukuran untuk terselenggaranya demokrasi, melainkan adanya kesadaran kemerdekaan dalam arti purba diri itulah yang menunjukkan adanya demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Semua manusia di dalam masyarakat yang bertindak sebagai orang dan juga semua lembaga-lembaga, baik lembaga -lembaga pemerintahan dan lembaga -lembaga swasta yang di tengah-tengah masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang (rechtsperzonen) wajib bersikap, bertingkah-laku dan melakukan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai seperti tersebut di atas. Meningkatkan kesadaran akan nilai nilai dalam masyarakat dan melakukan usaha-usaha membentuk manusia-manusia Indonesia yang berkepribadian dan berjiwa luhur adalah merupakan condition sine qua non bagi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tentu saja hal itu merupakan tugas utama bagi organisasi partai politik. Sering terdengar adanya anggapan, bahwa politik itu kotor. Kalau demikian, maka dalam organisasi partai politik adalah orang-orang yang sering melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Hal itu adalah keliru, karena adanya partai politik adalah merupakan ciri adanya demokrasi, meskipun tidaklah selalu kehidupan demokrasi terselenggara karena banyaknya organisasi partai politik di negara itu. Organisasi partai politik memanglah diperlukan sebagai kekuatan rakyat yang derada di luar kegiatan -kegiatan pemerintahan. Memonitor dan menilai kebijaksana an pemerintah (policy evaluation) terutama berupa Broader scaled evalution merupakan tugas kewajiban Partai-partai politik, agar supaya pemerintahan dalam pengambilan kebijaksanaan (policy making) senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat ( public interest).


Bukanlah rakyat telah menyerahkan sumber daya di dalam negara itu kepada pemerintah? Baik sumber daya alam (natural resources) maupun sumber daya manusia (human resources) sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah untuk diatur guna sebesar mungkin manfaatnya bagi ke pentingan rakyat. Maka sesungguhnya berdosalah pejabat pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat di dalam pengambilan-pengambilan keputusan dalam pemerintahan, dalam policy decision making. Demokrtasi Partisipatif (Participative Democracy) Pengawasan terhadap penyelengaraan peme rintahan memang haruslah dilakukan. Dalam hal ini peranan partai politik sangatlah dominan. Namun partai politik haruslah bersikap hati-hati, cermat sehingga tidak akan mengeluarkan kritik-kritik yang hanya menyalahkan atau memprotres kebijaksana an-kebijaksanaan dan pelaksanaan -pelaksanaannya saja, akan tetapi yang penting dan diperlukan adalah konsepsi atau pemikiran pemikiran untuk memperbaiki kekelir uan dan kesalahanan-kesalahan yang terjadi. Pejabat-pejabat pemerintahan adalah manusia biasa, yang memang memerlukan bantuan-bantuan dari orang lain berupa apa pun untuk dapat melakukan tugas -kewajiban dengan baik. Oleh karena itu apabila ada pejabat yang tidak mau mendengarkan suara dari rakyat yang baik, tidak mau men dengarkan dengan telinga dan hatinya (empathic listening), maka sikap itu bertentangan pula dengan ide demokrasi yang sebenarnya. Kita perlu ingat dan memperhatikan apa yang dikemukakan ole h Alexander Hamilton dan James Madison, yaitu sebagai berikut: “if men were angels, no government would be necessary if angels

were to governmen, neither external internal control on government would be necessary” Pernyataan itu mengingatkan kepada kita, bahwa bagaimanapun hebatnya, bijak dan cerdiknya, pandai dan berpengalaman nya, namun manusia bukalah malaikat. Manusia meskipun lebih agung dan luhur dibandingkan dengan mahluk -mahluk hidup lainnya, namun tetaplah memiliki banyak kekurangan-kekurangan dan dapat berbuat banyak kesalahan-kesalahan dan kekeliruankekeliruan. Oleh karena itu pengawasan dari manusia-manusia lainnya sangat di perlukan. Di dalam negara Indonesia yang domokrasinya berazaskan Pancasila ini, maka ciri-ciri adanya kritik dan pen dapatpendapat yang disampaikan terhadap pemerintah haruslah merupakan kritik atau pendapat yang membangun (Bld. opbouwend kritiek). Kritik-kritik dan pendapat-pendapat tersebut haruslah meru pakan pemikiran yang dapat meringankan beban serta dapat memban tu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kegiatan pemerin tahan melaksanakan tugas-tugasnya. Hal itu berarti bahwa rakyat, apakah itu partai politik, kelompok-kelompok berkepentingan (interest groups) ataukah ilmuwan-ilmuwan, haruslah ikut berpartisipasi d alam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita -cita bangsa. Inilah yang disebut sebagai participation by intiatives. Dengan demikian maka demokrasi Pancasila, tidaklah merupakan demokrasi yang penuh dengan salah-menyalahkan dan hujat-menghujat belaka, akan tetapi benar benar merupakan kehidupan demokrasi yang penuh dengan pertisipasi, penuh dengan kegiatan gotong-royong, penuh dengan saling pengertian dalam prinsip asih-asah dan asuh (mutual reciprocal relations ).

91


Demokrasi Indonesia har uslah merupakan demokrasi yang berbeda dari demokrasi liberal atau sistem -sistem demokrasi lainnya. Demokrasi inilah yang merupakan Demokrasi Pancasila atau dapat pula secara umum disebut sebagai participative democracy.

mendapat rakyat.



92

Sesuai dengan uraian di atas, organisasi partai politik di Indonesia ini haruslah mempunyai ideologi yang jelas bagi rakyat. Kejelasan ideologi itu dan disetujui serta diterimanya oleh rakyat sebagai kebenaran yang sesungguhnya (ultimate truth), akan menimbulkan dukungan dan kepercayaan rakyat. Dukungan dan kepercayaan ini yang dapat mendorong munculnya partisipasi aktif dan kreatif (creative participation) untuk terrealisasinya apa dan bagaimana ideologinya organisasi partai politik tersebut. Kesadaran yang tinggi (awareness) mengenai kebenaran ideo logi itulah yang dapat memelihara dan membentengi berlangsungnya kehidup an organisasi politik itu. Adanya begitu banyak organisasi partai politik di Indonesia, menunjukkan bah wa kehidupan politik di Negeri ini belumlah normal. Memanglah masa ini merupakan masa transisi dengan prinsip reformasi menuju kearah kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang wajar. Di samping adalah partai-partai politik yang dapat diketahui ideologinya, namun masih banyak yang tidak jelas idenya mengenai konsepsi kehidupan politik, sosial dan ekonomi masyarakat dan negara Indonesia ini. Organisasi partai politik yang demikian tentulah tidak akan dapat kuat, karena kurang

dan

dukungan



Adanya nama-nama organisasi partai politik yang sama, berarti bahwa orien tasi pada ideologi tidaklah kuat. Kita mengetahui adanya dua organisasi dengan nama Partai Demokrasi Indo nesia (PDI), beberapa bernamakan Partai Nasional Indonesia (PNI). Hal itu menunjukkan bahwa orientasi politiknya masih banyak pada pemimpin -pemimpinnya. Komunikasi dengan rakyat yang intensif dengan metode persuasif adalah sangat penting. Tentu saja hal itu harus dilakukan menurut tingkat pengetahuan dan kemampuan dari pada rakyat sebagai audience, personal authority, yaitu hubungan atas dasar pengertian dan rasa kebersamaan serta dalam tepaselira dan asih-asah-asuh. Idealnya, organisasi-organisasi partai yang nama nya hampir sama dan ideologinya mungkin tidak berbeda, akan lebih baik menjadi satu, agar tidak membingu ngkan rakyat pendukung-pendukungnya. Memang kesatuan dan persatuan itu mempunyai kekuatannya sendiri.



Adanya partai-partai yang dengan azas Pancasila ini mempunyai ideologi yang sama, umpama ukhuwah islamiyah akan lebih baik apabila bergabung menjadi satu yang bagi rakyat akan terlihat adanya tujuan perjuangan yang pasti dan mantap. Fragmentasi, akan merupakan macam-macam program yang pelaksa naannya dalam koordinasi ideologi yang satu itu. Dengan demikian, rakyat akan lebih kuat dalam kesadrannya, baik sebagai anggauta dan/atau sebagai pendukung.



Jumlah organisasi yang tidak banyak akan membantu pemerintah, dan negara dalam memelihara ketertiban dan ke -

Kesimpulan 

perhatian


stabilan, karena kehendak dan keinginan sebagian rakyat telah dapat terpadukan (reconciliated) dan terkristalisasi dalam organisasi partai-partai politik itu. 

Organisasi partai politik memanglah bukan sekedar melakukan kegiatan un tuk mendapatkan kekuasaan dengan cara mendapatkan kedudukan dan jabatan di pemerintahan, melainkan benar -benar berkewajiban untuk mempergunakan kekuasan melalui jabatannya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam hubungan itu rakyat Amerika mengatakan “from the people, by the people, and for the people”. Kita bangsa Indonesia mengatakan: “merdeka dan berjuang untuk rakyat”.



Adanya organisasi-organisasi partai politik hanyalah merupakan salah satu wujud fisiknya dari sistem demokrasi pemerintahan, namun yang lebih penting adalah metode dan tekniknya dalam ke giatan mewujudkan kehidupan demo krasi Pancasila, sehingga kehid upan bangsa Indonesia akan penuh gerak partisipasi yang kreatif ( creative participation),kegiatan-kegiatan gotongroyong dalam saling pengertian, serta dituntun oleh semangat asah-asih dan asuh.



Kehidupan demokrasi, yang kita idam kan itu masih harus kita bentuk dan kita wujudkan bersama-sama, tidaklah hanya oleh pemimpin pemerintahan saja, akan tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal itu tentu saja memerlukan waktu dan ketenangan dalam masyarakat. Namun, baiklah kita memahami aoa yang dikemukakan oleh Laski: “democracy, needs not be dull if you can grasp their real significance, nor slow if you can realise that quickness is not compatible with permanency of results”



Pemerintahan dan rakyat merupakan kesatuan karya (Bld: werkeenheid) dan sekaligus merupakan kesatuan adanya (Bld: zijns-eenheid) sebagai suatu bangsa, sehingga terselenggaranya mutual reciprocal relation dalam sistem partisipasi, merupakan interaksi dalam penyelengaraan pemerintahan demokrasi yang seharusnya. Bangsa Indonesia haruslah merupakan persatuan, yang tidak hanya terwujud dalam kesatuan tertib yang bersifat lahiriah belaka, akan tetapi juga merupakan kesatuan bathiniah (Bld: morele orde-eenheid) berdasarkan Pancasila.

Daftar Bacaan Angelius, Wijsgerige Gemeenschepslee r (Ultrecht/ Nymegen: NV Dekker & Van de Vegt, 1959). Burns, James M, and Jack W. Paltason, Government by The People (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1959). Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi: Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Jilid Pertama, Cetakan III (Djakarta: Jajasan Dibawah Bendera Revolusi, 1964). Soenarko, Public Policy, Pengertian untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah (Surabaya: CV Papyrus, 1998). Soltau, Roger H., An Introduction to Politics (London: Longmans, Green and Co., 1950).

93


Undang-Undang Republik Indonesia , No. 2, Tahun 1999.

94

ORGANISASI PARTAI POLITIK DAN DEMOKRASI

Recommend Documents