PEDOMAN DIKLAT KANWIL 2017.pdf - Bpsdm Kemenkumham

PENGAYOMAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN pendidikan DAN PELATIHAN PADA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 20 17

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum

Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga telah tersusunnya Buku Pedoman Umum dan Kalender Kerja Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017. Buku ini disusun sebagai bahan informasi dan pedoman dalam penyelenggaraan Diklat dan Pelatihan yang diselenggarakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sehubungan dengan restrukturisasi program dan anggaran, BPSDM Hukum dan HAM dengan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM memiiiki tanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat pusat maupun daerah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di BPSDM dan pada Kantor Wilayah. Maka BPSDM perlu melakukan penyusunan pedoman umum yang antara lain berisi kurikulum dan kalender kerja, agar kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat terselenggara dengan baik. Kami juga menyadari bahwa pedoman umum dan kalender kerja kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017 ini masih memiiiki kekurangan dan kelemahan, maka saran dan kritik membangun sangat kami harapkan guna perbaikan daiam penyusunan buku pedoman berikutnya di masa yang akan datang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman umum dan kalender kerja Ini, semoga dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tahun 2017. Wassalamu'alaikum

Wr. Wb.

^ p o k , 3b

Desember 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menghadapi tantangan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap birokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan masyarakat. Tuntutan terhadap pelayanan yang lebih baik pada kenyataannya masih berbenturan dengan kondisi yang masih buruk dan jauh dari ideal sehingga kepentingan masyarakat dinilai belum dapat terpenuhi secara maksimal. Persepsi bahwa aparatur negara memiliki profesionalitas dan komitmen terhadap negara yang masih rendah, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal serta waktu yang ada tidak digunakan secara produktif. Selain itu akuntabilitas dan responsibilitas dan empati aparatur pemerintah terhadap kepentingan masyarakat juga dinilai masih rendah. Birokrasi merupakan mesin pembangunan yang memiliki peran yang sangat penting dan strategik. Sebaik apa pun program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, tanpa didukung oleh birokrasi yang kapabel, memiliki kultur yang baik dan adaptif terhadap perubahan, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Presiden Joko Widodo menginginkan reformasi birokrasi dipacu untuk meningkatkan kualitas pelayan publik. Hal ini membutuhkan prosedur penempatan aparatur sipil negara dengan formula yang lebih praktis dan adil sehingga tercipta birokrasi efisien dan efektif. Melalui Reformasi Birokrasi pejabat publik harus melayani rakyat, bukan lagi berharap dilayani. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN), merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah, sehingga baik PNS maupun P3K merupakan unsur utama sumber daya manusia (SDM) yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Pada era globalisasi ini hanya organisasi yang mampu melalukan perbaikan terus-menerus (continuous improvement) dalam pembentukan keunggulan kompetitif yang mampu untuk bertahan dan kemudian berkembang. Berkenaan dengan kebutuhan organisasi dan kondisi global maka peran ASN

yang berwawasan global dan

berteknologi tinggi semakin dibutuhkan dalam menghadapi tantangan. Banyak cara 1

untuk membentuk pegawai-pegawai

yang handal dan adaptif terhadap perubahan

tersebut. Salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan yang akan membentuk skill, knowledge dan attitude. Skill dan Knowledge akan sangat dibutuhkan untuk mendukung penempatan dan promosi kerja pegawai, sedangkan attitude sangat penting bagi perjalanan pegawai meniti karir untuk menjadi pemimpin masa depan yang berinovasi dan berintegritas. ASN sebagai perangkat pemerintahan harus meningkatkan kinerja, efektifitas, dan produktivitas. ASN juga dituntut untuk mengubah karakter, harus lebih inovatif, dan kreatif melalui gerakan nasional Revolusi Mental. Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang menjadi perubahan pola kerja pegawai, yakni kesatu bahwa perubahan sistem pemerintahan yang beralih dari sentralistik ke arah desentralisasi untuk mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi, yang kedua adalah perubahan teknologi yang mempengaruhi segala sisi kehidupan untuk mendorong perwujudan revolusi pelayanan pemerintah melalui e-Goverment sehingga mempercepat layanan kepada masyarakat; serta yang ketiga adalah persaingan yang mengarah pada persaingan antar daerah dalam pemberian kualitas pelayanan publik. Seorang ASN harus membekali diri dengan keterampilan dan wawasan yang baik saat melayani masyarakat. ASN harus siap berkompetisi karena Indonesia akan menghadapi pasar bebas ASEAN dimana negara-negara di ASEAN sepakat membentuk komunitas antar sesama negara ASEAN, serta program pemerintah tentang bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara yang semuanya berdampak pada banyaknya orang asing yang akan masuk ke Indonesia. Menjadi pelayan publik tentu bukan waktu yang singkat bagi ASN. Abdi negara harus berinvestasi diri sendiri untuk meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti sekolah, Diklat dan sebagainya. ASN pun harus menata mindset secara apik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Sosok ASN yang mampu memainkan peran tersebut adalah aparatur yang mempunyai kompetensi yaitu: 1. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis; 2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan; dan

2

3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Untuk membangun sosok aparatur sebagaimana diatas, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70 mengatur bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi dimaksud dapat berupa pendidikan dan pelatihan (Diklat), seminar, atau kursus yang pada intinya mengarah pada : a. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air. b. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya c. Peningkatan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya. Sejalan dengan hal tersebut BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu Unit Eselon I sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM R.I, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM, perlu menata dan memperkuat pelaksanaan pengembangan SDM baik di Unit Pusat maupun pada Kantor Wilayah dengan melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui

pendidikan dan pelatihan yang

dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dasar pemikiran kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan juga ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : a. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS b. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS c. Sistem diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat d. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3

B. Dasar Hukum 1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2.

Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil;

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan Pegawai;

5.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH. 13.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM;

6.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI;

7.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistim Informasi SDM Berbasis Kompetensi di Kementerian Hukum dan HAM RI.

8.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II;

9.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 13 Tahun 2011 tentang pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Republik

Indonesia

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham No 29 Tahun 2015; 4

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;

C. Tujuan Seiring perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat, Aparatur Sipil Negara yang profesional sudah merupakan kebutuhan. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan antara lain aparatur yang memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Kebutuhan peningkatan kompetensi tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh seluruh lembaga diklat pemerintah, oleh karena itu Lembaga Administrasi Negara selaku instansi pembina diklat mengeluarkan kebijakan dengan

diperbolehkannya

satuan

kerja

di

setiap

Kementerian

untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan tetap dibawah koordinasi dan pembinaan lembaga diklat pemerintah, yang dalam hal ini BPSDM Hukum dan HAM sebagai lembaga diklat di Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hal tersebut, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan penyelenggaraan diklat pada Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sehingga memenuhi suatu standar penyelenggaraan diklat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Sasaran Sasaran pendidikan dan pelatihan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan

yang

jabatan dalam

melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menginternalisasikan nilai-nilai PASTI (profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif).

E. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1.

Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan serta sikap bagi ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara PASTI (professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif).

5

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya. 2.

Pelatihan

adalah suatu kegiatan yang memberikan tuntunan penyelesaian

persoalan/masalah

yang

bersifat

teknis/substansi.

Pelatihan

dilaksanakan

sebanyak 20 Jam Pelajaran, untuk melengkapi kompetensi ASN dalam menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.

Instansi pembina diklat PNS yang selanjutnya disebut Instansi pembina adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, yang bertanggung

jawab

dalam

aspek-aspek

pengaturan,

koordinasi

dan

penyelenggaraan serta pengawasan diklat. 4.

Instansi pengendali diklat yang selanjutnya disebut instansi pengendali adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standard kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan diklat.

5.

Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Jabatan Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai negeri sipil pada lembaga diklat pemerintah.

6.

Tenaga Pengajar adalah pejabat atau pegawai yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang Diklat dan telah pernah mengikuti Diklat diampu.

7.

Penceramah adalah Pejabat Negara/Pegawai ASN/TNI/Polri /Pakar/Profesional lain yang memberikan wawasan pengetahuan dan sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta. informasi/pengetahuan/keterampilan. Khusus untuk Pegawai ASN/anggota TNI/Polri, honorarium digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materinya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas/setara.

8.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, sasaran, daftar mata diklat, serta silabi masing-masing diklat.

9.

Bahan ajar adalah ringkasan materi yang didesain secara menarik yang disajikan oleh pengajar dalam bentuk power point atau alat peraga.

10. Evaluasi Diklat adalah pengumpulan informasi yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta secara sistematis yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelatihan.

6

BAB II JENIS-JENIS DIKLAT

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil membagi jenis dan jenjang diklat dalam dua (2) yaitu diklat pra jabatan dan diklat dalam jabatan (Diklat Kepemimpinan, Diklat Manajemen dan Diklat Teknis) adapun penjelasannya sebagai berikut: a.

Diklat Pra Jabatan Sejalan dengan telah ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), konsep Diklat Prajabatan sebagai salah satu jenis Diklat yang strategis dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar PNS untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari ASN menjadi PNS profesional. Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN (Perkalan) Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II, diklat prajabatan pola baru lebih ditekankan pada pengembangan karakter CPNS atau Calon Aparatur Sipil Negara khususnya bagaimana peserta dibekali kemampuan untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta lebih mengedepankan sisi kompetensi calon aparatur. Diklat Prajabatan dilaksanakan bagi para Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, keperibadian

dan

etika

ASN,

selain

pengetahuan

dasar

tentang

sistem

penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas dan budaya organisasi, agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Setiap CPNS wajib diikutsertakan dalam diklat Pra Jabatan ini selambatlambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS dan harus lulus diklat Pra Jabatan dimaksud untuk dapat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.

b.

Diklat Dalam Jabatan (Diklat Teknis) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas ASN. Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidangbidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi pegawai yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Pegawai yang perlu mengikuti diklat teknis dengan memperhatikan analisa kebutuhan 7

kompetensi teknis jabatan, hasil

evaluasi pejabat kepegawaian dan Tim Seleksi

Peserta Diklat instansi. Jenis diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh Instansi teknis yang bersangkutan. Adapun jenis Diklat Teknis terdiri dari: A. Diklat Teknis Substantif adalah diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. B. Diklat

Teknis

Umum/Administrasi

dan

Manajemen

adalah diklat yang

memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat umum dalam rangka pencapaian kompetensi PNS terkait dengan tugas yang bersifat umum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Jenis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2017 Kebijakan pelaksanaan kegiatan program pendidikan dan pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM telah didesentralisasikan ke Kantor Wilayah berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang seluruh kegiatannya mengikuti pedoman dan petunjuk yang dikeluarkan oleh BPSDM Hukum dan HAM sebagai Lembaga Diklat terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi di bidang program ini BPSDM Hukum dan HAM telah menetapkan jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017. Adapun perencanaan diklat yang meliputi kerangka acuan kerja, rancangan anggaran biaya, kurikulum dan pedoman pelaksanaan mengikuti acuan yang ditetapkan oleh BPSDM Hukum dan HAM.

No

Jenis Diklat

Jumlah Hari

Jumlah Jam Pelajaran Tenaga

Penceramah

Pengajar/WI

1.

Diklat Prajabatan Golongan II

27

114

-

2.

Diklat Perencanaan Anggaran Berbasis

7

50

6

Kinerja 3.

Diklat Teknis Pelayanan Publik

7

50

6

4.

Diklat Kesamaptaan

14

120

6

8

5.

Pelatihan Dasar Pemasyarakatan

14

105

6

6.

Diklat Teknis Perawatan Kesehatan bagi

7

50

6

7

50

6

7

50

6

7

50

6

7

50

6

3

20

3

12. Pengelolaan Keuangan

3

20

3

13

3

20

3

14. Pengelolaan Web

3

20

3

15. Pengelolaan BMN

3

20

3

16. Penilaian Kinerja PNS

3

17

3

17. Operator SA BMN/SIMAK

3

20

3

18. Pengelola SAIBA Tingkat Mula

3

20

3

19. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)

3

20

3

20. Unit Layanan Pengadaan

3

20

3

21. Protokoler

3

20

3

22. Pengelolaan Gizi dan Makanan di

3

20

3

3

20

3

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 7.

Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

8.

Diklat Pengawasan dan Penindakan Orang Asing

9.

Diklat Bagi Komandan Jaga di Lapas dan Rutan

10. Diklat bagi Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) 11. Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas PAS dan Imigrasi

Pengelolaan Kepegawaian

Lapas/Rutan 23. Instruktur Pemasyarakatan

9

BAB III PESERTA, TENAGA PENGAJAR DAN PENGELOLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN A. Peserta Peserta pendidikan dan pelatihan berasal dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum yang bertugas pada Kantor Wilayah maupun pada Unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1. Seleksi Peserta Seleksi peserta pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa kebutuhan yang merupakan pemetaan kompetensi pegawai dengan membandingkan standar kompetensi jabatan dan kompetensi pegawai pada pelaksanaan tugas dalam jabatan, pola karier pegawai dan peningkatan tugas di masa yang akan datang. Untuk melaksanakan Seleksi dibentuk Tim Seleksi Diklat yang bertujuan untuk melakukan seleksi terhadap calon peserta diklat melalui instrumen seleksi administratif yg bertujuan untuk memetakan kompetensi calon peserta yang tepat untuk mengikuti diklat atau pelatihan tertentu. Adapun Tim Seleksi Diklat/Pelatihan dilakukan oleh Pejabat pengelola Kepegawaian dengan susunan sebagai berikut : Penanggung jawab

: Kepala Kantor Wilayah

Ketua

: Kepala Divisi Administrasi

Sekretaris

: Kabag. Umum

Anggota

: Berjumlah 4 orang terdiri dari Pejabat Eselon III (Divisi

Imigrasi,

Divisi

Pelayanan

Hukum,

Divisi

Pemasyarakatan) dan Kasubag Kepegawaian dan Tata Usaha. 2. Penetapan Peserta Peserta ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

10

3. Persyaratan Peserta Persyaratan umum peserta yang ditentukan untuk dapat mengikuti Diklat/Pelatihan adalah adalah sebagai berikut : a. Berbadan sehat baik jasmani dan rohani; b. Mempunyai prestasi yang baik dalam pelaksanaan tugas; c. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan organisasi; d. Batas usia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi ; e. Lulus seleksi yang dilakukan Tim seleksi; f. Mendapat persetujuan/ditugaskan oleh pimpinan unit kerja ; g. Jenis dan Jenjang diklat yang diikuti oleh peserta sesuai dengan bidang tugasnya ; h. Bersedia dan mampu mengimplementasikan hasil diklat; i. Diutamakan yang telah mengikuti Diklat e-learning. Persyaratan peserta dapat ditambahkan sesuai spesifikasi yang diperlukan yang dituangkan dalam pokok-pokok penyelenggaraan Diklat/Pelatihan Sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pertimbangan yang obyektif. Persyaratan peserta Diklat/Pelatihan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM serta Surat Kepala BPSDM

Hukum

dan

HAM

tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan

Diklat/Pelatihan pada Kantor Wilayah.

B. Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar adalah Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi, telah tersertifikasi

dan

mengutamakan

pemberdayaan

Widyaiswara

dari

instansi

penyelenggara Diklat. Apabila pada instansi Penyelenggara Diklat tidak tersedia Widyaiswara yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, maka penyelenggara diklat dapat

memberdayakan

Widyaiswara

dari

instansi

terkait

atau

pejabat

struktural/pegawai yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. Widyaiswara/Fasilitator ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kompetensi yang up to date dari tenaga pengajar/fasilitator serta legalitas yg dimiliki tenaga pengajar. Misal. Sertifikasi Training of Trainer (ToT) pengajar materi tertentu, Posisi jabatan 11

dan latar belakang pelaksanaan tugas dari widyaiswara/fasilitator. Tenaga pengajar/fasilitator sebelum melaksanakan tugas wajib menyusun satuan acara pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta Diklat/Pelatihan melalui penyelenggara dan menyiapkan bahan ajar beserta metode pembelajaran yang efektif.

C. Pengelola Diklat Pengelola Diklat adalah tenaga kediklatan yang telah mengikuti Training Officer Courses(TOC) dan/atau Management of Training (MoT). Pengelola pendidikan dan pelatihan adalah pegawai yang bertugas atau ditugaskan untuk mengelola kegiatan diklat yang meliputi sarana dan prasarana, akomodasi, keuangan, administrasi peserta diklat, penyelenggaraan dan penjadualan, evaluasi dan pelaporan. Manajemen pengelola atau Tim penyelenggara diklat/pelatihan pada kantor wilayah ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah

dengan mempertimbangkan kelancaran

pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan susunan tim sebagai berikut : Pengarah

: Kepala Kantor wilayah

Penanggung jawab

: Kepala Divisi Adminitrasi

Ketua

: Kabag Umum

Sekretaris

: Kasubag Kepegawaian

Anggota

: Pegawai Kantor Wilayah 4 (Empat) orang

12

BAB IV PERENCANAAN ANGGARAN, KURIKULUM, METODE DAN ALOKASI WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN A. Perencanaan Anggaran Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan diklat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM perlu direncanakan penganggaran biaya yg dibutuhkan untuk pelaksanaan Diklat

secara keseluruhan

dengan mengacu kepada Standar Biaya

Masukan (SBM) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan setiap tahun berjalan, Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perencanaan anggaran kegiatan diklat/pelatihan disusun oleh BPSDM Hukum dan HAM sebagai standar biaya acuan dalam penganggaran kegiatan diklat/pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diklat/Pelatihan yang diselenggarakan pada Kantor Wilayah direncanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dengan mengacu pada Renstra, Indikator Kinerja, dan Prioritas Capaian kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM RI. Perencanaan kebutuhan Diklat/Pelatihan pada Kantor Wilayah didasarkan pada analisa kebutuhan organisasi dalam mengisi gap kompetensi pelaksanaan tugas dan tantangan organisasi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kantor wilayah

dapat

mengusulkan rencana diklat/pelatihan yang dibutuhkan Kantor wilayah dan Unit Pelaksana Teknis disertai dengan analisa permasalahan yang dihadapi. Perencanaan Diklat/Pelatihan berbasis kompetensi memerlukan analisa kebutuhan melalui metode assesmen, metode Computer Assessted Test (CAT), Psikologi Test, dan lain-lain yang mengurai permasalahan tentang pemetaan kompetensi, uji kompetensi dan pengukuran standar kompetensi, perumusan peta permasalahan pelaksanaan tugas yang dihadapi pegawai. Oleh karena itu penetapan jenis dan jenjang diklat/pelatihan yang akan diberikan kepada pegawai harus dipastikan untuk mengisi kebutuhan pelaksanaan tugas organisasi dan pengembangan potensi diri dan karier pegawai.

B. Kurikulum Kurikulum Diklat disusun dengan mengacu kepada pembekalan dan pengembangan kompetensi inti jabatan masing-masing. Kurikulum Diklat/Pelatihan memuat antara lain tujuan/kompetensi lulusan, materi ajar dan silabus, strategi dan media 13

pembelajaran, alokasi waktu dan evaluasi. Kurikulum Diklat/Pelatihan secara rutin setiap tahun akan ditinjau kembali untuk pemutakhiran (up date). Muatan kurikulum diklat dibagi dalam komponen muatan materi pembelajaran yang meliputi: Materi Dasar, Materi inti (substansi) dan Materi penunjang. Sedangkan muatan materi Pelatihan meliputi materi inti dan Standar operasional prosedur pelaksanaan tugas teknis tertentu serta simulasi/praktek. Kurikulum kegiatan Diklat pada kantor wilayah setiap tahun mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Adapun Kurikulum Diklat/Pelatihan untuk tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

14

Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Nama Diklat

: PRAJABATAN GOLONGAN II

Latar Belakang

: Indonesia memiliki semua pra kondisi untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang berlimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun pra kondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan global. PNS memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola pra kondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan PNS yang profesional yaitu PNS yang mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan jalur pendidikan dan pelatihan.

Tujuan

: Membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai nilai dasar PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayanan publik.

Indikator Keberhasilan

: PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional yang diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu : 1. Kemampuan

mewujudkan

akuntabilitas

dalam

melaksanakan

jabatannya 2. Kemampuan

mengedepankan

kepentingan

nasional

dalam

pelaksanaan tugas jabatannya 3. Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya 4. Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya 5. Kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya Hasil

: Terwujudnya PNS yang profesional sebagai pelayanan publik

Lama

: 28 Hari (13 hari pembelajaran klasikal dan 15 hari pembelajaran non

Pelaksanaan/

klasikal)

Jumlah Peserta

Sesuai jumlah CPNS 15

Persyaratan

:

Peserta

1. Telah ditetapkan sebagai CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 2. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah 3. Surat penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian 4. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan

Persyaratan

:

1. Penceramah memiliki kompetensi untuk memberikan wawasan

Pengajar

pengetahuan dan/atau sharing experience 2. Widyaiswara dan atau pegawai lainnya harus memiliki sertifikat kompetensi untuk mengajar 3. Penguji yang memiliki kompetensi untuk menyiapkan, mengawasi dan memberikan penilaian pada evaluasi pemahaman 4. Pembimbing adalah Tenaga Pengajar/Widyaiswarayang memiliki kompetensi untuk memfasilitasi pembelajaran aktualiasasi nilai-nilai dasar PNS di tempat kerja/magang. Pembimbing terdiri dari coach (widyaiswara/pegawai lainnya pada lembaga penyelenggara diklat pemerintah) dan mentor (atasan langsung peserta atau pegawai lain ditunjuk)

Tempat

: Badiklat/wisma/hotel disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku

Pola

:

1. Apabila jumlah peserta kurang dari 25 orang, pelaksanaan bisa

Pelaksanaan

bekerjasama dengan Badan Diklat Propinsi atau Kabupaten/Kota 2. Peserta lebih dari 25 orang dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan LAN setempat atau Badan Diklat Propinsi atau Kabupaten/Kota

Biaya

: Sesuai dengan DIPA Tahun 2017

Kurikulum

: Kurikulum sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 16 Tahun 2015. -

Pembukaan

2 JP

-

Kebijakan Pengembangan SDM Kemenkumham

2 JP

-

Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat

6 JP

-

Dinamika kelompok

6 JP

-

Ceramah Muatan Teknis

Substansi

Lembaga

2 JP

(MTSL) -

Penjelasan aktualisasi

6 JP

16

-

Aktualiasasi PNS

9 JP

-

Nasionalisme

9 JP

-

Etika Publik

9 JP

-

Komitmen Mutu

9 JP

-

Anti Korupsi

18 JP

-

Evaluasi Pemahaman

3 JP

-

Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi

10 JP*

-

Evaluasi Rancangan Aktualisasi

10 JP**

-

Aktualisasi***

-

Evaluasi Aktualisasi

-

Penutupan Total

10 JP** 3 JP 114 JP

Keterangan : *

**

***

Pelaksanaan pembelajaran rancangan dan pembimbingan aktualisasi dengan total 30 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian 30 peserta dibagi kedalam 3 kelompok dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 coach dikalikan 10 JP Pelaksanaan pembelajaran evaluasi rancangan aktualisasi evaluasi aktualisasi dengan total 180 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian, setiap Tim Pengajar Aktualisasi (coach, mentor, dan penguji) dikali 3 kelompok, dikali 2 kali kegiatan pembelajaran tersebut diatas dan dikalikan 10 JP. Pelaksanaan pembelajaran non klasikal (aktualisasi) di tempat kerja atau di tempat magang selama 15 hari kerja setara dengan 160 JP.

17

Nama Diklat

: PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Latar Belakang

: Pengelolan APBN dan APBD harus dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip pengelolaan

keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam

UU No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 antara akuntabilitas, profesionalitas, transparan,

dan

lain prinsip

bertanggungjawab.

Konsep utama dalam penyusunan APBN dan APBD dengan berlakunya paket UU Keuangan Negara tersebut adalah diterapkannya Unified budget, Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah,

dan Anggaran

Berbasis Kinerja. Pelaksanaan ketentuan dalam UU Keuangan dirasakan masih banyak kelemahan. Hal ini tercermin dari rendahnya pencapaian output dan outcome serta penyerapan anggaran yang menumpuk diakhir tahun. Salah satu penyebab dari lemahnya pelaksanaan anggaran tersebut adalah buruknya kualitas perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh satuan kerja pada Kementerian dan Lembaga.Dengan adanya Perencanaan Anggaran diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan perencanaan penganggaran di organisasi. Tujuan

: Menciptakan

SDM

yang

berkompeten

dalam

melaksanakan

perencanaan penganggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyerapan anggaran. Indikator Keberhasilan

: Setelah mengikuti Diklat ini, peserta dapat: 1. menjelaskan konsep pendekatan penganggaran 2. merancang Rencana Aktivitas/Penugasan 3. memperhitungkan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa 4. merancang TOR dan RAB 5. menghasilkan perkiraan Penarikan Kebutuhan 6. melaksanakan Pengendalian Aktivitas 7. memahami dan menjelaskan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan 8. memahami dan menerangkan aplikasi RKAKL-DIPA 9. mempunyai motivasi yang tinggi

18

Hasil

: Setelah

mengikuti diklat ini peserta diharapkan berkompeten dan

mampu menghasilkan perencanaan

dan penganggaran pada instansi

kementerian negara/lembaga sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dilaksanakan dengan tuntas serta Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Lama

: 7 Hari

Pelaksanaan / Jumlah Peserta Persyaratan Peserta Persyaratan Pengajar

30 Orang : Pejabat/pegawai yang bertugas di bidang penyusunan dan perencanaan anggaran : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang penyusunan anggaran serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Badan Diklat Perbendaharan dan Anggaran Kementerian Keuangan, Kanwil Perbendaharaan dan KPPN setempat

Biaya


Kurikulum

: Tenaga Pengajar/Widyaiswara : -

Dinamika Kelompok

5 JP

-

Teknik Perencanaan APBN

5 JP

-

Metode Perencanaan Jadwal

5 JP

-

Akuntansi Biaya dan Bagan Akun Standar (BAS)

5 JP

-

Perencanaan TOR dan RAB

6 JP

-

Aplikasi Renja/RKAKL/DIPA

10 JP

-

Teknis Perencanaan dan Penganggaran Berbasis

6 JP

Kinerja -

Pengendalian Pelaksanaan Aktifitas

3 JP

-

Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

5 JP

Total

50 JP

Penceramah : -


3 JP 19

(BPSDM Hukum dan HAM) -

Kebijakan Perencanaan Anggaran Kemenkumham

3 JP

(Biro Perencanaan Setjen) Total

6 JP

20

Nama Diklat

: PELAYANAN PUBLIK

Latar Belakang

: Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Untuk dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan yang ada, maka dalam merancang suatu standar pelayanan haruslah mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

Tujuan

: Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.


: Setelah mengikuti diklat ini, peserta dapat : 1. Memperpendek proses pelayanan 2. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau 3. Memberikan perlindungan dan kepastian publik kepada masyarakat 4. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 5. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan

Hasil

: Peserta dapat menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan.

Lama

: 7 Hari

Pelaksanaan / Jumlah Peserta Persyaratan Peserta Persyaratan

30 Orang : Pejabat/pegawai yang bertugas di bidang pelayanan pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

Pengajar

pengalaman di pelayanan publik serta telah mengikuti diklat tersebut.

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil dengan berkoordinasi dengan Badiklat Propinsi atau LAN setempat

21

Biaya


Kurikulum

: Tenaga Pengajar/Widyaiswara: -

Dinamika Kelompok

5 JP

-

Konsep Kebijakan Pelayanan Publik

3 JP

1. Konsep dan kebijakan pelayanan publik 2. Keterbukaan informasi publik -

Pola

Penyelenggaraan

Pelayanan

Publik

dan

8 JP

Manajemen Mutu Pelayanan 1. Konsep

dan

perkembangan

pola

penyelenggaraan pelayanan publik 2. Kemitraan pelayanan publik 3. Pelayanan khusus dan akses informasi pelayanan 4. Best practice pelayanan publik 5. Konsep manajemen mutu pelayanan publik 6. Komunikasi pelayanan -

Standar Pelayanan Publik

5 JP

1. Konsep dan komponen standar pelayanan 2. Prinsip penyusunan standar pelayanan 3. Langkah-langkah

penyusunan

standar

pelayanan 4. Monitoring instrumen dan evaluasi kinerja standar pelayanan -

Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat

5 JP

1. Konsep indeks kepuasan publik 2. Langkah-langkah

mengukur

kepuasan

masyarakat 3. Unsur indeks kepuasan masyarakat 4. Mekanisme pelaporan hasil indeks kepuasan masyarakat -

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

5 JP

1. Pengertian dan motif pengaduan masyarakat 2. Ketidakpuasan dalam pelayanan publik

22

3. Ombudsman dan peranan dalam pelayanan publik 4. Tujuan pengelolaan pengaduan masyarakat 5. Jenis dan sifat pengaduan 6. Mekanisme pengelolaan pengaduan -

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5 JP

1. Manajemen perubahan fungsi pelayanan 2. Area perubahan peningkatan pelayanan publik 3. Identifikasi perubahan pelayanan publik 4. Tahap-tahap peningkatan kualitas pelayanan publik -

Beachmarking Pelayanan Publik (2 Locus)

10 JP

-

Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM secara

5 JP

online Total

50 JP

Penceramah : -


3 JP


Kebijakan Kemenkumham dalam Menciptakan

3 JP

Birokrasi Bebas Pungli (Itjen) Total

6 JP

23

Nama Diklat

: KESAMAPTAAN

Latar Belakang

: Aparatur negara merupakan fondasi utama dalam rangka menyukseskan setiap program dan target kerja Pemerintah. Dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan amanat kepada negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka setiap aparatur negara dituntut untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaganya secara maksimal sesuai dengan beban

dan

tanggung

jawabnya

masing-masing.

Dalam

upaya

menyelaraskan kemampuan aparatur negara dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka setiap aparatur negara harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Tujuan

: Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk menjadi pribadi yang disiplin, tanggap, cekatan, mampu menyelenggarakan kegiatan tata upacara secara keseluruhan sesuai dengan aturan yang ada, serta mampu untuk melakukan tindakan pengamanan dan pengawasan dengan baik.

Indikator

: Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:

Keberhasilan

1. Menguasai tata cara penggunaan dan pemeliharaan alat-alat keamanan sesuai SOP. 2. Mengguasai beladiri praktis dan teknik pertahanan diri (survival); 3. Melakukan

penjagaan,

patroli,

penggeledahan,

pemeriksaan,

pengawalan, pengaturan, pengawasan, pengamanan, penanganan huru hara/ pengendalian massa, penanganan tempat kejadian perkara; 4. Memberikan pelayanan prima / pengembangan diri; Hasil

:

1. Setelah mengikuti pelatihan ini peserta memiliki jiwa korsa, dedikasi, kedisiplinan, ketahanan fisik dan mental yang tangguh dalam melaksanakan tugasnya. 2. Mampu

menginternalisasikan

tata

nilai

PASTI (Profesional

Akuntabel Sinergi, Transparan dan Inovatif) Lama

: 14 Hari

Pelaksanaan / Jumlah Peserta

30 Orang

24

Persyaratan Peserta Persyaratan Pengajar

: Pegawai yang belum pernah mengikuti Diklat Kesamaptaan dan berusia maksimal 40 tahun : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang kesamaptaan serta telah mengikuti diklat tersebut.

Tempat

: Sekolah Polisi Negara atau Pusdik Brimob setempat

Pola

: Bekerjasama dengan SPN atau Pusdik Brimob setempat

Pelaksanaan Biaya


Kurikulum


Pendidikan Jasmani

40 JP

1. Samapta A 2. Samapta B 3. Samapta C -

Beladiri

10 JP

-

Latihan Dasar Ketangkasan Menembak

10 JP

1. Bongkar pasang senjata 2. Pemeliharaan dan perawatan senjata 3. Teknik dan Strategi Menembak Sasaran 4. Menembak Sasaran Laras Panjang 5. Menembak Sasaran Laras Pendek -

Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB)

10 JP

1. Gerakan di tempat 2. Gerakan pindah tempat 3. Tata cara laproan dan penghormatan -

Tata Upacara

3 JP

1. Pengertian upacara 2. Tata urutan upacara 3. Simulasi upacara -

Penggeledahan dan Pemeriksaan 1. Teknik-teknik

penggeledahan

5 JP (orang,

barang dan kendaraan) 2. Pemeriksanaan berkas dan dokumen

25

-

Strategi Keamanan dan Ketertiban

5 JP

1. Penjagaan 2. Pengawasan 3. Pengawalan 4. Tindakan pertama TKP -

Pengendalian Huru Hara

10 JP

1. Pengertian huru hara 2. Teknik dan prosedur penanganan huru hara 3. Praktek/latihan pengendalian huru hara

-

Narkotika dan Psikotropika (sesuai dengan UU)

3 JP

1. Pengertian narkotika 2. Jenis dan bentuk narkotika 3. Dampak penggunaan narkotika -

Pengenalan Search dan Rescue (SAR)

5 JP

1. Pengertian dan jenis SAR 2. Teknis evakuasi 3. Pengelolaan crisis center -

Building Learning Comittment (BLC)

8 JP

1. Pengertian dan manfaat BLC 2. Gaya belajar 3. Komitmen belajar -

Pengenalan konsep dasar HAM

5 JP

-

Isu Aktual di lingkungan Kantor Wilayah terkait

2 JP

Etika dan Moral PNS -

Internalisasi

nilai-nilai

profesionalisme,

4 JP

akuntabilitas, sinergitas, transparansi, inovasi Total

120 JP

Penceramah : -


3 JP


Kebijakan Ditjen Pemasyarakatan/Ditjen Imigrasi

3 JP

dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 26

(Ditjen Pemasyarakatan atau Ditjen Imigrasi) Total

6 JP

27

Nama Diklat

: DASAR-DASAR PEMASYARAKATAN

Latar Belakang

: Sebagian besar pegawai pada Kementerian Hukum dan HAM adalah mereka yang bekerja pada unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan tersebut. Para pegawai pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan, yang terdiri atas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) dan Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabrutan), sebagian besar merupakan pegawai yang diterima melalui jalur penerimaan umum. Oleh sebab itu para pegawai pemasyarakatan tersebut membutuhkan kompetensi dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Tujuan

: Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk 1. melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit kerjanya, 2. menumbuhkembangkan inovasi, kreasi, dan motivasi pegawai dalam rangka mengoptimalkan kinerja pada unit kerjanya, 3. mampu menerapkan akuntabilitas kinerja pada unit kerjanya, 4. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit kerjanya sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan tugasnya, 5. memanfaatkan / mengatur segala sumber daya yang dimiliki oleh unit kerjanya untuk kelancaran pelaksanaan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.


: Para pegawai pemasyarakatan dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memenuhi hak dari warga binaan pemasyarakatan, karena hal tersebut juga merupakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang aparatur negara. Hal ini menjadi sangat penting karena unit pelayanan teknis pemasyarakatan seperti Lapas, Rutan, Bapas merupakan tempat dilakukannya pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan ketika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman pidananya, sehingga mereka juga harus mendapat perhatian secara layak.

28

Hasil

: Peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi dari unit pelaksana teknis pemasyarakatan, serta memiliki kemampuan dasar seorang pegawai pemasyarakatan, diantaranya: 1. Melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit kerjanya 2. Menumbuh kembangkan inovasi, kreasi, dan motivasi pegawai dalam rangka mengoptimalkan kinerja pada unit kerjanya 3. Mampu menerapkan akuntabilitas kinerja pada unit kerjanya 4. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit kerjanya sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan tugasnya 5. Memanfaatkan / mengatur segala sumber daya yang dimiliki oleh unit kerjanya untuk kelancaran pelaksanaan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Lama

: 14 Hari


30 Orang : Pegawai pada Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan, non lulusan AKIP dan berusia maksimal 50 Tahun : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang pemasyarakatan serta telah mengikuti diklat tersebut.

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan

Biaya


Kurikulum


Dinamika Kelompok

5 JP

-

Metode Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

4 JP

dalam Sistem Pemasyarakatan -

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Sistem

4 JP

Peradilan Pidana Indonesia

29

-

Kompilasi Perundang- Undangan dalam Pembinaan

9 JP

WBP Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan -

Strategi Pembinaan WBP berdasarkan UU No 12

6 JP

Thn 1995 tentang Pemasyarakatan -

Metode dan Strategi Pengamanan Pidana Di Lapas

6 JP

dan Rutan -

Metode Perawatan WBP di Lapas dan Rutan

-

Metode

Pembinaan

Strategi

Peningkatan

Keterampilan Kualitas

6 JP

Kerja

Dan

Produksi

Bagi

4 JP

Narapidana di Lapas -

Metode Perawatan Kesehatan bagi WBP Kasus

4 JP

Narkotika di Lapas / Rutan -

Metode Pembimbingan Klien PAS Berdasarkan UU

6 JP

No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan -

Pengentasan

WBP sebagai Kelompok Rentan

4 JP

Dalam Konteks Pembinaan di Lapas dan Rutan -

Peranan Rupbasan dalam Sistem Tata Peradilan

4 JP

Pidana Terpadu -

Pengetahuan Tentang Tugas dan Fungsi Organisasi

7 JP

dalam Gerak Pelaksanaan SIPAS di Lingkungan Kemenkumham -

Nilai-Nilai HAM Dalam Praktek Pembinaan WBP

4 JP

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan -

Pengetahuan dan Pelaksanaan Protap Bagi Petugas

6 JP

PAS di Lapas/Rutan/Rupbasan -

Pengelolaan

Administrasi

Pemasyarakatan

4 JP

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan -

Strategi

Pengamanan

WBP

bagi

Petugas

6 JP

Peranan PK BAPAS dalam rangka Pembimbingan

6 JP

Pemasyarakatan di Rutan -

WBP Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan 30

-

Tata Cara Pengelolaan Basan dan Baran dalam

4 JP

Sistem Tata Peradilan Pidana Terpadu -

Strategi

Pencegahan

Pemberantasan,

3 JP

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Di Lapas / Rutan -

Kepribadian PNS (Petugas pemasyarakatan) Total

3 JP 105 JP

Penceramah : -


3 JP


Isu Aktual Pemasyarakatan (Ditjen PAS)

3 JP

Total

6 JP

31

Nama Diklat

: PERAWATAN

KESEHATAN

BAGI

WARGA

BINAAN

PEMASYARAKATAN Latar Belakang

: Setiap orang berhak atas hidup yang sehat tanpa kecuali, termasuk bagi orang yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran hukum. Hak orang tersebut tetap harus dipenuhi, baik selama dalam proses peradilan

maupun

ketika

yang bersangkutan sedang menjalani

hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pada saat seseorang menjalani masa hukumannya

tersebut,

ia

tetap memiliki

hak

asasi

untuk

diperlakukan secara layak, baik dalam hal perawatan kesehatannya, makanan

yang

diberikan kepadanya, kebersihan

lingkungan

dan sanitasi, serta ketersediaan air yang bersih dan layak untuk digunakan. Keseluruhannya merupakan

tanggung jawab Lembaga

Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara yang merupakan tempat bagi orang-orang yang menjalani hukumannya. Oleh sebab itu, baik Lapas maupun Rutan harus memiliki standar pelayanan minimal tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana, karena tidak terpenuhinya

kebutuhan atas pelayanan perawatan dan

kesehatan terhadap narapidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tujuan

:

Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk melakukan pelayanan terhadap kesehatan narapidana di Lapas maupun Rutan

Indikator

:

Keberhasilan

1. Mampu untuk melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyiapan makanan bagi narapidana 2. Mampu menjaga kebersihan makanan 3. Mampu melakukan pemeliharaan peralatan

Hasil

:

Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan kesehatan narapidana di Lapas dan Rutan dengan baik

Lama

: 7 Hari

Pelaksanaan / Jumlah Peserta

30 Orang

32

Persyaratan Peserta Persyaratan Pengajar

: Pejabat/pegawai yang menangani bidang pelayanan narapidana/tahanan di Lapas dan Rutan : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang pelayanan narapidana/tahanan serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan

Biaya


Kurikulum


Dinamika Kelompok

5 JP

-

Peraturan pelayanan kesehatan (jiwa, mental dan

3 JP

jasmani) -

Peraturan pelayanan makanan

3 JP

-

Peraturan sarana dan prasarana kesehatan Lapas dan

3 JP

Rutan -

Peraturan tentang sanitasi,

air, higienis

dan

3 JP

Peraturan pengawasan perawatan dan kesehatan

3 JP

lingkungan Lapas dan Rutan -

Lapas dan Rutan -

Standar minimum rule perawatan kesehatan bagi

6 JP

WBP dan simulasi -

Standar pelayanan kesehatan (jiwa, mental dan

6 JP

jasmani) dan simulasi -

Standar pelayanan makanan dan simulasi

6 JP

-

Standar sarana dan prasarana kesehatan Lapas dan

3 JP

Rutan -

Standar sanitasi, air, higienis di lingkungan Lapas

3 JP

dan Rutan -

Sistem pengawasan perawatan dan kesehatan Lapas

3 JP

dan Rutan -

Indeks kepuasan penghuni dan masyarakat

3 JP 33

Total

50 JP

Penceramah : -


3 JP


Kebijakan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka Peningkatan

Kualitas

Pengelolaan

3 JP

Perawatan

Kesehatan bagi WBP (Ditjen PAS) Total

6 JP

34

Nama Diklat

: SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Latar Belakang

: SPIP menurut PP No 6 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP ini dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. SPIP merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian ini dilakukan untuk mencapai pengelolaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka pertanggungjawaban publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan

: Diklat

ini

dimaksudkan

untuk

memberikan

pengetahuan

dan

keterampilan : 1. Menerapkan sistem pengendalian intern berbasis kinerja 2. Mendorong terciptanya perilaku aparatur yang taat berbagai peraturan perundang-undangan Indikator

: Setelah mengikuti diklat ini peserta dapat memahami dan menerapkan

Keberhasilan

unsur-unsur SPIP sebagai berikut : 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian internal yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah

Hasil

:

Tersusunnya laporan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lama

: 7 Hari

Pelaksanaan / Jumlah Peserta Persyaratan

30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani penyusunan laporan SPIP

35

Peserta Persyaratan Pengajar

: Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang penyusunan laporan SPIP serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan setempat dan Itjen

Biaya


Kurikulum


Dinamika Kelompok

5 JP

-

Overview Penyelenggaraan SPIP

5 JP

-

Penyusunan Rencana Kinerja

3 JP

-

Analisis Tujuan

2 JP

-

Control

Environment

Evaluation

(CEE)

dan

5 JP

simulasi -

Identifikasi Resiko dan simulasi

5 JP

-

Analisis Resiko dan simulasi

5 JP

-

Evaluasi Existing Control Activities (ECA) dan

5 JP

simulasi -

Perumusan Perbaikan Control Activities

3 JP

-

Informasi dan Komunikasi

3 JP

-

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

3 JP

-

Penyempurnaan Kebijakan SOP

3 JP

-

Monitoring Penyelenggaraan SPIP

3 JP

Total

50 JP

Penceramah : -


3 JP


Implementasi dan Evaluasi SPIP di Kemenkumham

3 JP

(Itjen) Total

6 JP

36

Nama Diklat

: PETUGAS PENGAMANAN PINTU UTAMA (P2U)

Latar Belakang

: bahwa dalam rangka meningkatan Pelayananan Masyarakat Dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lapas, Rutan dan Cabang Rutan yang teratur, aman, dan tenteram salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah optimalisasi Kinerja Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U). Posisi keberadaan pintu utama disamping dibutuhkan adanya perilaku sikap yang tegas juga memerlukan sikap pelayanan hubungan manusia yang baik, ramah dan simpatik dalam melakukan penerimaan dan pelayanan publik kepada masyarakat yang datang berkunjung. Disamping itu pada aspek pengamanan, keberadaan posisinya adalah sebagai benteng pertahanan awal apabila pergerakan serangan dilakukan dari luar , dan sebagai benteng pertahanan terakhir apabila serangan pemberontakan terjadi dari dalam yang seringkali dilakukan oleh penghuni, karena motif-motif ketidaknyamanan, ketidakadilan perlakuan dan ketidakteraturan penyelenggaraan tugas pemasyarakatan di dalam lapas. Oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban secara cepat, responsif, dan terkoordinasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

Tujuan

: Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu memahami dan menerapkan teknik pemeriksaan penggeledahan serta mengatur keluar masuknya orang dan barang sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prosedur yang berlaku.


: Setelah mengikuti diklat ini, peserta: 1. Memahami peraturan tentang pengamanan pada lapas atau rutan, prosedur tetap bidang pengamanan, teknik dan strategi pengamanan, teknik

dan

strategi

pemeriksaan

dan

penggeledahan,teknik

penggunaan dan perawatan senjata api, teknik dan strategi penanganan huru hara, pengenalan dasar-dasar intelijen, pengenalan dasar alat-alat penunjang, pengenalan dasar napza

37

2. Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk ataupun keluarnya orang dan barang secara tidak sah 3. Memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung dan pihak lainnya 4. Memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar Lapas/Rutan 5. Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama 6. Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu. Hasil

: Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan pemeriksaan, penggeledahan dan mengatur keluar masuknya orang dan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku

Lama

: 7 Hari

Pelaksanaan / Jumlah Peserta Persyaratan Peserta Persyaratan Pengajar Tempat

30 Orang : Pegawai yang bertugas sebagai Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) pada UPT Pemasyarakatan dan berusia maksimal 50 Tahun : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang pengamanan serta telah mengikuti diklat tersebut : Badiklat/wisma/hotel disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku

Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Ditjen PAS dan UPT PAS setempat untuk kegiatan praktek terbimbing

Biaya


Kurikulum


Dinamika Kelompok

4 JP

-

Pengamanan Pada Lapas dan Rutan

3 JP

- Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan -

Konsep dan Implementasi HAM bagi Petugas

3 JP

38

Pemasyarakatan -

Prosedur Tetap P2U:

8 JP

1. Serah terima 2. Buka tutup Pintu 3. Pemeriksaan Kendaraan 4. Pemeriksaan Berkas 5. Pemeriksaan Barang 6. Pemeriksaan Orang (petugas, Tamu dan WBP) -

Praktek Lapangan Terbimbing

8 JP

-

Teknik komunikasi

3 JP

1.

Teknik komunikasi pada saat berhadapan dengan pengunjung

2. -

-

Praktek lapangan Terbimbing

Teknik Pemeliharaan, Perawatan, Penyimpanan

5 JP

dan Penggunaan Senjata Api -

Praktek Kerja Terbimbing

Teknik dan Strategi Penanganan Huru Hara

3 JP

1. Teknik dan Strategi Penanganan Huru Hara 2. Praktek Lapangan Terbimbing -

Teknik Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan

5 JP

P2U -

Pengenalan Dasar-dasar Intelijen

5 JP

(Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan, dan Pelaporan) -

Pengenalan Dasar Napza

3 JP

a. Pengertian dasar napza b. Jenis-jenis napza c. Praktek Lapangan Terbimbing Total

50 JP

Penceramah : -


3 JP

(BPSDM Hukum dan HAM) 39

-

Pengembangan Kepribadian dan Moral Petugas Pengamanan

Pintu

Utama

(P2U)

3 JP

dalam

Pelaksanaan Tugas di Lapas dan Rutan 1. Definisi Kepribadian dan Ruang Lingkup 2. Kualitas Moral Petugas Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Total

6 JP

40

Nama Diklat

: KOMANDAN JAGA TENTANG STRATEGI PENGAMANAN PADA LAPAS DAN RUTAN

Latar Belakang

: bahwa dalam rangka mewujudkan sistem keamanan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan yang teratur, aman, dan tenteram perlu dilakukan secara

terencana,

terarah

dan

sistematis

untuk

menjamin

terselenggaranya kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan Pemasyarakatan. Untuk menjamin tercapainya tujuan Pemasyarakatan dibutuhkan situasi dan kondisi yang aman dan tertib sehingga diperlukan langkah-langkah strategi pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban secara cepat, responsif, dan terkoordinasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Tujuan

: Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu menerapkan dan menganalisis teknik dan strategi pengamanan secara cepat, responsif, dan terkoordinasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.


: Setelah mengikuti diklat ini, peserta: 1. Memahami peraturan tentang pengamanan pada lapas atau rutan, prosedur tetap bidang pengamanan, teknik dan strategi pengamanan, teknik penggunaan dan perawatan senjata api, teknik dan strategi penanganan huru hara, dasar-dasar intelijen, pengenalan dasar alatalat penunjang, pengenalan dasar narkoba, teknik komunikasi, leadership dan dasar-dasar penyusunan laporan; 2. Menerapkan strategi pengamanan pada Lapas / Rutan dengan mengedepankan HAM, upaya persuasif, pencegahan preventif, komunikasi, koordinasi, dan strategi pengamanan dengan seluruh stakeholder.

Hasil

: Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan strategi pengamanan secara cepat, responsif, dan terkoordinasi, sesuai dengan

41

peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Lama

: 7 Hari


30 Orang : Komandan Jaga/Wakil Komandan Jaga pada UPT Pemasyarakatan



yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang penjagaan di Lapas dan Rutan serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Ditjen PAS dan UPT PAS setempat untuk kegiatan praktek terbimbing

Biaya


Kurikulum


Dinamika Kelompok

5 JP

Pengamanan Pada Lapas dan Rutan -

Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan

-

Konsep dan Implementasi HAM bagi Petugas 3JP Pemasyarakatan

-

Prosedur Tetap (protap), Teknik dan Strategi 3 JP Pencegahan Gangguan Kamtib di Lapas/Rutan 1. Ruang lingkup Pengamanan di Lapas/Rutan 2. Jenis-jenis

Gangguan

Keamanan

dan

Ketertiban 3. Pemahaman

Teknik

dan

Strategi

Pencegahan 4. Standar Pengamanan di Lapas/Rutan -

Prosedur Tetap (protap), Teknik dan Strategi 3 JP Penindakan Gangguan Kamtib di Lapas/Rutan 1. Pemahaman Teknik dan Strategi Penindakan

42

2. Standar Pengamanan di Lapas/Rutan -

Prosedur Tetap (protap), Teknik dan Strategi 3 JP Pemulihan di Lapas/Rutan 1. Pemahaman Teknik dan Strategi Pemulihan 2. Standar Pengamanan di Lapas/Rutan

-


-

-

5 JP

Teknik Pemeliharaan, Perawatan, Penyimpanan 5 JP dan Penggunaan Senjata Api

-


Teknik dan Strategi Penanganan Huru Hara

5 JP

1. Teknik dan Strategi Penanganan Huru Hara 2. Praktek Kerja Terbimbing -

Teknik Penggunaan Peralatan Pendukung

5 JP

1. Teknik Penggunaan Alat Pemadam Api 2. Tongkat T atau tongkat rotan 3. Alat penanganan huru hara 4. Alat kejut 5. Semprotan merica 6. Praktek Kerja Terbimbing -

Pengenalan Dasar-dasar Intelijen (Penyelidikan, 5 JP Pengamanan, dan Penggalangan, dan Pelaporan)

-

Pengenalan Dasar Napza

5 JP

1. Pengertian Dasar tentang Napza 2. Jenis-Jenis Napza 3. Praktek Kerja Terbimbing Total

50 JP

Penceramah : -

Kebijakan Pengembangan SDM Kemenkumham 3 JP (BPSDM Hukum dan HAM)

-

Isu Strategis Sistem Pemasyarakatan (Ditjen PAS)

3 JP

Total

6 JP

43

Nama Pelatihan

: PENGAWASAN DAN PENINDAKAN ORANG ASING

Latar Belakang

:

Indonesia merupakan salah satu tempat tempat wisata bagi orang asing, juga Indonesia mengahadapi pasar bebas Asean (MEA), selain itu juga program pemerintah tentang Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara yang ditetapkan dalam Kepres No. 21 Tahun 2016 yang semuanya berdampak kepada banyaknya Orang Asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini tidak hanya berdampak positif, tetapi juga akan berdampak negatif berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal beserta modusmodusnya. Seiring hal tersebut tugas dan fungsi keimigrasian dalam pengawasan terhadap Orang Asing menuntuk untuk lebih ekstra. Sehingga perlu dilakukan pengembangan sumber daya bagi pegawai Imigrasi di bagian pengawasan dan penindakan untuk mampu mendukung terhadap kebijakan pemerintah. Dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul dari perlintasan orang antar, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan pengawasan keimigrasian ssecara cepat, teliti, dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Tujuan

: Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu menerapkan pengawasan dan penindakan keimigrasian secara cepat, teliti dan terkoordinasi.


:

Setelah mengikuti diklat ini, peserta dapat: 1.

Menjelaskan teori dasar Pengawasan dan Penindakan

2.

Menjelaskan konsep dasar Intelijen Keimigrasian

3.

Membedakan dokumen keimigrasian dengan benar sesuai hasil analisa forensik keimigrasian

4.

Menerapkan SOP Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

5.

Mengoperasikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing dan Tim

44

Pengawasan Orang Asing dengan benar 6.

Melaksanakan SOP dan administrasi Penyidikan keimigrasian

7.

Menjelaskan pelaksanaan pedetensian dan orang asing serta migran illegal

8.

Memahami mekanisme Pencegahan dan Penangkalan orang asing.

9.

Menerapkan Teknik Pengawasan dan Penindakan sesuai dengan standar

10. Memahami Konsep dan implementasi HAM serta kepatuhan internal dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian Hasil

: Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu melaksanakan pengawasan keimigrasian dengan cepat, teliti dan terkoordinasi.

Lama

: 7 Hari

Pelaksanaan / Jumlah Peserta Persyaratan Peserta

30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani bagian pengawasan dan penindakan keimigrasian pada Kanwil (Divisi Keimigrasian) dan UPT Imigrasi, berusia maksimal 50 tahun dan masa kerja minimal 2 tahun.

Persyaratan Pengajar


yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang pengawasan dan penindakan serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Ditjen Keimigrasian dan UPT setempat

Biaya


Kurikulum


Dinamika Kelompok Peraturan dan

5 JP

Teori dasar Pengawasan dan 3 JP

Penindakan Keimigrasian 1. Peraturan-peraturan

pengawasan

Keimigrasian 2. Tata Cara Pengawasan -

Intelijen

5 JP

45

1. Dasar dan pengenalan Intelijen 2. Manajemen Pengumpulan Informasi 3. Dasar-dasar analisa intelijen/ presentasi 4. Implementasi Intelijen Keimigrasian -

Forensik Dokumen Keimigrasian

2 JP

-

Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian

10 JP

1. Pengawasan Keimigrasian 2. Tindakan Administrasi Keimigrasian -

Aplikasi

Pelaporan

Orang

Asing

dan

Tim 2 JP

Pengawasan Orang Asing -

Penyidikan

10 JP

1. SOP Penyidikan Keimigrasian 2. Tindak Administrasi Keimigrasian 3. Tindak Pidana Keimigrasian 4. Administrasi Penyidikan Keimigrasian -

Pendetensian, Deportasi, dan Imigran Illegal

10 JP

1. Pendetensian 2. Pelayanan Deteni 3. Penjatuhan sanksi pelanggaran tata tertib 4. Pemindahan Deteni 5. Penanganan

Kelahiran,

kematian,

pelanggaran, mogok makan, pemeriksaan kesehatan dan melarikan diri 6. Pemulangan dan deportasi -

Cekal

3 JP

1. Mekanisme Pencegahan 2. Mekanisme Penangkalan 3. Berakhirnya Pencegahan dan Penangkalan Total

50 JP

Penceramah : -

Kebijakan Pengembangan SDM Kemenkumham 3 JP (BPSDM Hukum dan HAM)

-

Isu Strategis terkait Pengawasan dan Penindakan 3 JP 46

Orang Asing (Ditjen Imigrasi) Total

6 JP

47

Nama Pelatihan

: PENINGKATAN

KAPASITAS

HAM

BAGI

PETUGAS

PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI Latar Belakang

: Bahwa dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Negara yang dilaksanakan oleh aparatur Negara di bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian dalam pelayanan masyarakat

sangat terkait dengan

prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 8, Pasal 71 dan 72 bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan

HAM

merupakan

tanggungjawab

negara

terutama

pemerintah, yaitu langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan bidangbidang lainnya. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara ini merupakan perwujudan negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang melalui pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan adanya perubahan paradigma dan orientasi pelayanan, diharapkan pelayanan publik yang diberikan di bidang Pemasyarakatan dan keimigrasian , dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Tujuan

: Memberikan pemahaman secara teknis tentang hak asasi manusia bagi peserta dalam pelaksanaan tugas bidang pelayanan substantif baik pada pemasyarakatan dan imigrasi.

Indikator

:

Keberhasilan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu : 1. Memahami konsep hak asasi manusia 2. Memahami instrumen hak asasi manusia dalam bidang pelayanan publik bidang keimigrasian dan pelayanan bidang pemasyarakatan 3. Mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM terhadap Kelompok Rentan 4. Memahami hak dan kewajiban WBP dan deteni 5. Mengimplementasikan parameter HAM dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Hasil

:

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menerapkan prinsip-

48

prinsip HAM di dalam pelaksanaan tugas di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Lama

: 3 Hari


30 Orang : 1. PNS di lingkungan Divisi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kanwil 2. PNS pada UPT Pemasyarakatan dan UPT Imigrasi : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang Hak Asasi Manusia serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Ditjen HAM, Biro Hukum Pemda/Pemkot dan Akademisi

Biaya


Kurikulum


Konsep dasar HAM

-

Instrumen

HAM

4 JP Nasional

dan

Internasional

3 JP

(Konvenasi Anti Penyiksaan) serta Badan-Badan HAM -

Perlakuan terhadap Kelompok Rentan

2 JP

-

Hak dan Kewajiban WBP dan deteni

2 JP

-

Impelementasi HAM Dalam Tugas Pemasyarakatan

4 JP

dan Keimigrasian -

Kebijakan Ditjen HAM dalam Implementasi P5

5 JP

HAM di Indonesia Total

20 JP

Penceramah : -

Kebijakan Pengembangan SDM di Kemenkumham

3 JP

Total

3 JP

49

Nama Pelatihan

: PENGELOLAAN KEUANGAN

Latar Belakang

: Seiring dengan perubahan kebijakan/regulasi yang digunakan dalam mengelola/menyusun laporan dan mutasi serta regenerasi petugas SAI dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mengakibatkan kurang maksimal dalam menyusun laporan keuangan.

Tujuan

: Menciptakan petugas yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Indikator

: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat :

Keberhasilan

Hasil

Lama

:

1.

Memahami peraturan terkait

2.

Penyusunan laporan keuangan

3.

Dapat mengoperasikan aplikasi SAKPA

4.

dapat menyusun draft laporan keuangan sesuai dengan SAP

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu: 1.

Memahami peraturan terkait

2.

Penyusunan laporan keuangan

3.

Mengoperasikan aplikasi SAKPA

4.

menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani bidang keuangan pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

Pengajar

pengalaman di bidang keuangan serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Biro Keuangan Setjen dan KPPN setempat

Biaya


Kurikulum


Standar Akuntansi Pemerintah

3 JP

-

Pengelolaan Keuangan

3 JP

-

Pengenalan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis

3 JP

50

Akrual (SAIBA) -

Penyusunan

Catatan

atas

Laporan

Keuangan

3 JP

(CaLK) -

Penatausahaan dan Pengelolaan PNBP dan Piutang

3 JP

-

Kebijakan

5 JP

Pengelolaan

Keuangan

pada

Kemenkumham Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

51

Nama Pelatihan

: PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Latar Belakang

: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian yang digantikan dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Ada beberapa substansi yang diatur dalam UU ini, diantaranya ditegaskan bahwa ASN adalah sebuah profesi. Imbas dari penetapan ASN sebagai sebuah profesi adalah perlu adanya asas, nilai dasar, kode etik dan perilaku, serta pengembangan kompetensi. Kompetensi sebagai salah satu syarat dari Undang-Undang ini perlu terus dijaga dan dikembangkan. Kompetensi akan menjadi tolok ukur kualitas ASN. Tanpa adanya pengembangan kompetensi yang memadai, kualitas ASN perlu dipertanyakan dan ditakutkan akan berefek pada kinerja organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu peningkatan kualitas pegawai untuk menciptakan pegawai yang handal guna menjalankan roda organisasi pemerintah yang berkualitas juga.

Tujuan

: Meningkatkan kompetensi peserta dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, agar mampu memahami formasi dan pengadaan PNS, mutasi

kepegawaian,

sasaran

kerja

pegawai,

pensiun

serta

pemberhentian pegawai berdasar kebijakan manajemen PNS sesuai arahan reformasi birokrasi. Indikator Keberhasilan

: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat : 1. Memahami mengenai Pengelolaan Kepegawaian yang baik 2. Memahami formasi dan pengadaan PNS 3. Memahami standar kompetensi manajerial, dan 4. Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai

Hasil

: Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu dalam melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang efisien dan akuntabel

Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani bidang kepegawaian pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

52

Pengajar Tempat

pengalaman di bidang kepegawaian serta telah mengikuti diklat tersebut : Badiklat/wisma/hotel disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku

Pola

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Biro

Pelaksanaan

Kepegawaian Setjen dan Badan Kepegawaian Daerah setempat

Biaya


Kurikulum


Penyiapan dan Pengelolaan Data Kepegawaian*

5 JP

-

Pengelolaan

5 JP

Kepegawaian

(formasi,

mutasi,

pemberhentian PNS, hukuman disiplin, penetapan angka kredit dan penyusunan SKP) -

Sistem Olah Data Berbasis IT**

-

Kebijakan

Pengelolaan

5 JP Kepegawaian

5 JP

Kemenkumham Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

Keterangan : *

Pengagendaan,

penyuntingan,

penyandian,

perekaman,

pengelompokan,

penyimpanan dan pemeliharaan surat/dokumen kepegawaian serta penyiapan penyusunan laporan/perangkaan sesuai beban kerja **

Penyajian, pengolahan data dan pertukaran data berbasis IT

53

Nama Pelatihan

: PENGELOLAAN WEB

Latar Belakang

: Mengoptimalkan penyebaran informasi melalui komunikasi visual, situs-web merupakan potensi besar dalam penyebaran informasi. Saat ini situs web atau yang dikenal dengan website sudah merupakan layanan standar yang diberikan oleh instansi, perusahaan, organisasi maupun individual perorangan. Kementerian Hukum dan HAM dengan jumlah satker yang tersebar hingga pelosok Indonesia, keberadaan website yang informatif dan up to date tentu saja akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas. Selain itu masyarakat pun akan lebih mudah mencari informasi seputar kebijakan-kebijakan yang ada.

Tujuan

: 1. Memberikan pemahaman seputar pengelolaan website 2. Mampu mengelola web dengan konten yang informatif, up to date dan menarik


: Peserta mampu mengelola website dengan menyajikan konten-konten yang menampilkan kegiatan-kegiatan unit kerja secara up to date

Hasil

: Tersajinya website yang informatif dan up to date

Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani pengelolaan web pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang pengelolaan web serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Setjen

Biaya


Kurikulum


Kebijakan PengelolaanWebsite

4 JP

-

Web CMS Fundamental dan Panduan Pengelolaan

3 JP

Website 54

-

Praktek/Latihan Pengelolaan Website

8 JP

-

Implementasi Pengelolaan Website pada Kanwil

5 JP

Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

55

Nama Pelatihan

: PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Latar Belakang

: Perkembangan Aplikasi SIMAK BMN seiring dengan perubahan kebijakan/regulasi oleh Kementerian Keuangan RI, baik di bidang keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) menimbulkan beberapa kendala/keterlambatan SDM yang ada di satker untuk menerima perkembangannya, sehingga hal ini akan menghambat satker dalam mengirim laporan BMN ke Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal. Dengan adanya kegiatan pengelolaan BMN akan bermanfaat bagi unit kerja dalam mengelola BMN yang berada di bawah wewenangnya.

Tujuan

: Menciptakan SDM yang berkompeten dan mandiri dalam menyusun laporan BMN.


Hasil

:

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat : 1.

Mengoperasikan SIMAK BMN dan Persediaan

2.

Membuat laporan BMN akuntabel dan transparan

3.

Menyelesaikan kendala/masalah dalam menyusun laporan BMN

4.

Menyusun laporan BMN

: Setelah mengikuti ini peserta diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan di bidang penatausahaan dan pelaporan BMN yang akuntabel, transparan dan mengirim ke Biro Perlengkapan tepat waktu.

Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani pengelolaan BMN pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang pengelolaan BMN serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Biro BMN Setjen dan KPKNL setempat

Biaya


Kurikulum

: Tenaga Pengajar/Widyaiswara:

56

-

Standar Akuntansi Pemerintah

3 JP

-

Pengelolaan BMN

3 JP

-

Pengenalan Aplikasi SIMAK BMN

3 JP

-

Pengenalan Aplikasi Persediaan

3 JP

-

Penyusunan Catatan atas Laporan BMN

3 JP

-

Kebijakan Pengelolaan BMN di Kemenkumham

5 JP

Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

57

Nama Pelatihan

: PENILAIAN KINERJA PNS

Latar Belakang

: Penilaian kinerja PNS adalah penilaian secara periodik atas pekerjaan/kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang diisyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati.

Tujuan

: Meningkatkan pengetahuan pejabat/pegawai dalam menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terukur, objektif dan akuntabel.

Indikator Keberhasilan Hasil

:

Peserta mampu menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai secara objektif, terukur dan akuntabel

: Meningkatnya pemahaman dalam menyusun penilaian kinerja PNS yang menjamin prinsip objektif, terukur, akuntabel dan transparan.

Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani kepegawaian pada Kanwil dan UPT

Peserta Persyaratan Pengajar Tempat


yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang kepegawaian serta telah mengikuti diklat tersebut : Badiklat/wisma/hotel disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku

Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian Setjen

Biaya


Kurikulum


Penilaian Kinerja PNS berdasarkan UU No 5 Tahun

3 JP

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja PNS Berdasarkan PP No 46 Tahun 2011 dan PERKA BKN No 1 Tahun 2013 -

Petunjuk

Teknis

Penyusunan

Sasaran

Kerja

3 JP

58

Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) -

Evaluasi

Kinerja

di

Bidang

Pengelolaan

3 JP

Simulasi PPKP Online, Jurnal Harian Pegawai

5 JP

Kepegawaian di Lingkungan Kanwil -

Kemenkumham

dan

Evaluasi

Penilaian

PNS

(SIMPEG NEW 05) -

Evaluasi Sasaran Kerja PNS

3 JP

Total

17 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

59

Nama Pelatihan

: OPERATOR SISTEM AKUNTANSI BMN/SIMAK BMN

Latar Belakang

: Perkembangan Aplikasi SIMAK BMN seiring dengan perubahan kebijakan/regulasi oleh Kementerian Keuangan RI, baik di bidang keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) menimbulkan beberapa kendala/keterlambatan SDM yang ada di satker untuk menerima perkembangannya, sehingga hal ini akan menghambat satker dalam mengirim laporan BMN ke Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal. Dengan adanya kegiatan ini akan bermanfaat bagi unit kerja dalam mengelola BMN yang berada di bawah wewenangnya.

Tujuan

: Menciptakan SDM yang mampu dan mandiri dalam menyusun laporan BMN.


:

Setelah mengikuti bimbingan ini, peserta dapat : 1. Mengoperasikan SIMAK BMN dan Persediaan 2. Membuat laporan BMN akuntabel dan transparan 3. Menyelesaikan kendala/masalah dalam menyusun laporan BMN 4. Menyusun laporan BMN 5. Mengirim laporan tepat waktu

Hasil

: Setelah mengikuti ini peserta diharapkan berkompeten dan mandiri dalam melaksanakan pekerjaan di bidang penatausahaan dan pelaporan BMN yang akuntabel, transparan dan mengirim ke

Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani pengelolaan BMN pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang pengelolaan BMN serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan Biaya

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Biro BMN Setjen dan KPKNL setempat : Sesuai dengan DIPA Tahun 2017

60

Kurikulum


Pengenalan BMN

2 JP

-

Pengenalan Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi

3 JP

Persediaan -

Simulasi Aplikasi SIMAK BMN

5 JP

-

Simulasi Aplikasi Persediaan

5 JP

-

Implementasi BMN di Kemenkumham

5 JP

Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

61

Nama Pelatihan

: PENGELOLA

SISTEM

AKUTANSI

INSTANSI

BERBASIS

AKRUAL (SAIBA) Latar Belakang

: Penerapan

akuntansi

berbasis

akrual

adalah

kerangka

waktu

implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur pada PP No 71 Tahun 2010. Pada tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan akuntansi akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan para pengguna laporan keuangan. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan

untuk

mengindetifikasi

kesempatan

dalam

menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu SAI menjadi SAIBA untuk digunakan setiap kementerian/lembaga. Tujuan

:

1. Meningkatkan kemampuan operator dalam penggunaan aplikasi SAIBA 2. Meningkatkan pemahaman mengenai penyusunan Catatan Laporan Keuangan


: 1. Peserta mampu mengoperasikan aplikasi SAIBA 2. Peserta mampu menyusun Catatan Laporan Keuangan dengan baik : Tersedianya operator yang handal dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA dan menyusun Catatan Laporan Keuangan.

Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pegawai yang bertugas / akan ditugaskan sebagai operator SAIBA pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang pengelolaan keuangan serta telah mengikuti diklat tersebut

62

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Biro Keuangan Setjen dan KPPN setempat

Biaya


Kurikulum


SAIBA : Pengenalan Dokumen Sumber

3 JP

-

SAIBA : Pengenalan, Aplikasi, dan Praktek

6 JP

-

Penyusunan

Keuangan

3 JP

Implementasi Laporan Keuangan SAIBA pada

3 JP

Catatan

atas

Laporan

(CaLK) -

Kanwil dan Satker -

Kebijakan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan

5 JP

Keuangan Kemenkumham Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

63

Nama Pelatihan

: PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LAKIP)

Latar Belakang

: Perlunya penyusunan LAKIP 1. Dalam rangka lebiH meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan AKIP 2. Untuk melaksanakan pelaporan AKIP perlu dikembangkan Sistem AKIP 3. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban LAKIP

Tujuan

: 1. Memberikan pemahaman mengenai proses dan cara penyusunan kinerja instansi pemerintah kepada pegawai yang menangani laporan 2. Terwujudnya LAKIP yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan


: Peserta memahami proses dan cara penyusunan LAKIP yang sesuai dengan PERMENPAN dan RB No 23 Tahun 2014 : 1. Tersusunnya LAKIP yang berkualitas dalam penyusunan dan penyajian informasi. 2. Tersusunnya LAKIP yang sesuai dengan PERMENPAN dan RB No 23 Tahun 2014

Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani penyusunan laporan kinerja keuangan pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang penyusunan kinerja serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan Biaya

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Setjen : Sesuai dengan DIPA Tahun 2017

64

Kurikulum


Tata

Cara

Penyusunan

LAKIP

menurut

3 JP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2 JP

PermenPAN dan RB No 53 Tahun 2014 -

(SAKIP) -

Peraturan Menteri Keuangan No 249 Tahun 2011

2 JP

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian Negara -

Simulasi Penyusunan Perjanjian Kinerja

4 JP

dan Simulasi Penyusunan LAKIP Tahun 2016 -

Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi SAKIP

4 JP

Satker -

Implementasi Penyusunan LAKIP pada Kanwil dan

5 JP

UPT Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

65

Nama Pelatihan

: UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

Latar Belakang

:

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa, pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa dan masyarakat sebagai pihak penerima manfaat merupakan perwujudan nyata dari penerapan Good Governance. Dalam prakteknya, pengadaan barang dan jasa pemerintah ini masih ditemukan praktek KKN. Keberadaan ULP berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tujuan

:

Menciptakan SDM yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

Indikator

: Mampu melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai

Keberhasilan Hasil

dengan peraturan yang berlaku :

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan berkompeten dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang akuntabl, transparan dan tepat waktu

Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani pengadaan barang dan jasa pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Biro BMN Setjen

Biaya


Kurikulum


Kebijakan Perubahan Peraturan Presiden

3 JP

No 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No 54 Tahun 2010

66

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah -

E-Procurement dan E-Purchasing

5 JP

-

Permasalahan Hukum dalam Lingkup

4 JP

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah -

Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa

pada

3 JP

di

5 JP

Kanwil dan UPT -

Kebijakan

Pengadaan

Barang

dan

Jasa

Kemenkumham Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

67

Nama Pelatihan

: PROTOKOLER

Latar Belakang

:

Keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya

dalam

negara,

pemerintahan,

atau

masyarakat.

Pengaturan keprotokolan dalam penyelenggaraan kegiatan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi harus disesuaikan dengan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan baik dalam upacara bendera maupun bukan upacara bendera. Selain itu, dalam penyelenggaraan suatu kegiatan juga harus dipersiapkan pembawa acara (MC), yang bertugas memandu acara yang dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Pembawa acara (MC) juga merupakan bagian dari kegiatan keprotokolan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengetahuan mengenai penyelenggaran mengenai keprotokolan yang sesuai dengan Permenkumham No 23 tahun 2012 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kemenkumham. Tujuan

:

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang keprotokoleran

Indikator

:

Keberhasilan

1. Terwujudnya peserta yang mampu melaksanakan tugas sebagai pemandu acara (MC) 2. Terwujudnya

peserta

yang

mampu

menata

atau

mengatur

berjalannya kegiatan upacara maupun acara kenegaraan. Hasil

:

Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk menjadi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mampu menjalankan tugas-tugas keprotokoleran

Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani bidang protokoler pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang protokoler, pengelolaan upacara sipil dan MC

68

serta telah mengikuti diklat tersebut Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Biro Umum Setjen dan Pemerintah Daerah

Biaya


Kurikulum


Pengetahuan Dasar Keprotokolan

3 JP

1. Konsep 2. Etika 3. Tampilan petugas protokol prima 4. Peraturan Keprotokolan UU No 9 Tahun 2010, UU No 24 Tahun 2009 dan PP No 62 Tahun 1990 -

Keprotokolan Kemenkumham (Permenkumham No

2 JP

23 Tahun 2012 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kemenkumham) -

Tata Upacara Sipil

8 JP

1. Bentuk upacara 2. Perlengkapan

upacara

dan

petunjuk

pelaksanaan (pengajar dan penyelenggara menyiapkan perlengkapan) 3. Tata penghormatan 4. Tata bendera negara 5. Tata lagu kebangsaan 6. Simulasi/praktek tata upacar sipil -

Master of Ceremony

7 JP

1. Pengantar MC 2. Teknis berbicara di depan umum (vocal, verbal dan visual) 3. Strategi menghadapi berbagai kendala MC dan protokoler 4. Praktek MC per Orang

69

Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

70

Nama Pelatihan

: PENGELOLAAN GIZI DAN MAKANAN DI LAPAS DAN RUTAN

Latar Belakang

:

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat dilakukannya pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan ketika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman pidananya. Pada saat orang-orang tersebut berada di Lapas atau Rutan, maka kesehatan mereka juga harus mendapat perhatian secara layak, walaupun permasalahan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari perilakunya maupun pengaruh lingkungan di sekelilingnya.

Tujuan

:

Setelah mengikuti Pelatihan ini diharapkan peserta mampu untuk melakukan

pengadaan

makanan,

penyimpanan

makanan,

dan

penyiapan makanan, menjaga kebersihan makanan, pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum, serta memenuhi syarat-syarat kesehatan dan gizi. Indikator

: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat:

Keberhasilan

1. Memahami standar pengadaan, penyiapan dan penyimpanan makanan 2. Mengetahui standar kebersihan makanan 3. Memahami dan mengaplikasikan kualitas gizi dan kesehatan

Hasil

:

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan pemahaman dalam hal pengelolaan kualitas makanan dan gizi bagi para warga binaan pemasyarakatan

Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani bidang pengelolaan gizi dan makanan pada Kanwil dan UPT : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

pengalaman di bidang pengelolaan gizi dan makanan

dan

serta telah

mengikuti diklat tersebut Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Ditjen PAS dan Dinas Kesehatan setempat

71

Biaya


Kurikulum


Peraturan tentang Pelayanan Makanan

3 JP

-

Standar Pengadaan, Penyiapan dan Penyimpanan

3 JP

Makanan -

Standar Kebersihan Makanan

3 JP

-

Standar Kualitas Gizi dan Makanan

3 JP

-

Standar Pemeliharaan Peralatan Masak, Makan dan

3 JP

Minum -

Implementasi Pengelolaan Gizi dan Makanan di

5 JP

Lapas/Rutan Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

72

Nama Pelatihan : INSTRUKTUR PEMASYARAKATAN Latar Belakang

:

Pelaksanaan pembinaan kemandirian memerlukan tenaga/petugas instruktur Pemasyarakatan yang memiliki kemampuan/keterampilan sehingga dapat membina narapidana menjadi terampil yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha dalam masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana. Untuk menunjang hal tersebut perlu adanya suatu program pembinaan teknis bagi petugas Pemasyarakatan di Lapas dan

Rutan

sebagai

ketrampilan/kemandirian

Instruktur sehingga

Pemasyarakatan meningkatkan

dalam

kemampuan

pembinaan kepada narapidana dalam meningkatkan kualitas hasil karya narapidana khususnya dalam bidang kegiatan bengkel kerja. Tujuan

:

Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan pegawai dapat : 1. meningkatkan

kemampuan

petugas pemasyarakatan dalam

memberikan pembinaan kepada narapidana 2. Terlatihnya petugas pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja produksi di setiap propinsi 3. Terdidiknya petugas

untuk membuat laporan

kegiatan kerja

narapidana berbasis IT (SDP). Indikator

:

Keberhasilan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat : 1. Membina narapidana berdasarkan minat dan bakat ketrampilan dan keahliannya 2. Memberikan pengetahuan kewirausahaan dan kemandirian 3. Merencanakan program kegiatan kemandirian narapidana 4. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan kemandirian berbasis IT (SDP)

Hasil

:

Setelah mengikuti ini peserta diharapkan berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kegiatan kerja narapidana yang terencana,

terprogram,

terlaksana

dan

terevaluasi

secara

berkesinambungan Lama

: 3 Hari


30 Orang : Pejabat/pegawai yang menangani bidang kegiatan kerja WBP pada

73


UPT Pemasyarakatan : Widyaiswara/pejabat/pegawai

yang

memiliki

kompetensi

dan

pengalaman di bidang kegiatan kerja WBP serta telah mengikuti diklat tersebut

Tempat


Pola Pelaksanaan

: Swakelola oleh Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Ditjen PAS dan Balai Latihan Kerja setempat

Biaya


Kurikulum


Peningkatan Kegiatan Pelatihan Kerja WBP

2 JP

-

Peningkatan Kegiatan Produksi Kerja WBP

2 JP

-

Kewirausahaan WBP

3 JP

-

Pemasaran Hasil Kegiatan Kerja WBP

3 JP

-

Penginputan

Data

Pelaporan

Kegiatan

Kerja

5 JP

Kebijakan Ditjen Pemasyarakatan dalam Kegiatan

5 JP

Berbasis IT -

Kerja WBP Total

20 JP

Penceramah : -


3 JP

Total

3 JP

74

C. Metode Pembelajaran Pendekatan dalam pembelajaran pendidikan dan pelatihan ini disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran bagi pelatihan orang dewasa (andragogi), yaitu dengan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Metode dalam pengajaran pendidikan dan pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat yang bersangkutan. Metode pendidikan dan pelatihan dijabarkan dalam setiap mata ajar untuk mempermudah tenaga pengajar atau fasilitator dalam melakukan proses pembelajaran, metode pembelajaran dapat berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab, simulasi dan role play, bermain peran, dan lain-lain sesuai tujuan pembelajaran.

D. Alokasi Waktu Alokasi Waktu Diklat ditetapkan berdasarkan kompetensi hasil belajar yang akan dicapai, alokasi waktu pembelajaran baik yang

berupa teori dan praktek

memperhatikan pertimbangan metode dan target yang ingin dicapai. Alokasi Waktu untuk tenaga pengajar menggunakan istilah Jam

Pelajaran (JP), 1

(satu) JP

disetarakan dengan 45 menit. Sementara untuk penceramah, 1 JP disetarakan dengan 60 menit.

Alokasi waktu yang diperkenankan maksimal 10 JP per hari, dengan

demikian setiap peserta dapat mengikuti dengan maksimal setiap proses pembelajaran. Alokasi Waktu Pelatihan ditetapkan berdasarkan kompetensi hasil belajar yang akan dicapai,

alokasi

waktu

penyampaian

materi

adalah

60%

waktu

untuk

praktek/simulasi/role play, 25% untuk diskusi/tanya jawab, 15 % untuk ceramah.

E. Bahan Ajar Bahan ajar merupakan ringkasan materi yang didesain secara menarik yang disajikan oleh pengajar dalam bentuk powerpoint, alat peraga. Setiap materi pendidikan dan pelatihan disusun bahan ajar dalam bentuk ringkasan materi yang didesain secara menarik yang disajikan oleh narasumber, bahan ajar tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada peserta sebelum atau pada saat materi diberikan.

75

BAB V SARANA PRASARANA

Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan bagian yang sangat penting dijamin kualitasnya untuk mendukung penyelenggaraan sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Beberapa pilihan sarana dan prasarana dan tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia sebagai berikut : 1. Penetapan sarana dan prasarana disesuaikan dengan tujuan, sasaran program dan materi jenis Diklat yang bersangkutan yang meliputi: kapasitas daya tampung, keamanan dan ketertiban, keindahan, dan kesehatan. 2. Pada Instansi penyelenggara diklat terakreditasi di kota Provinsi seperti: Badan Diklat Provinsi, Lembaga pendidikan TNI/POLRI di daerah untuk Diklat Kesamaptaan, dan lembaga diklat lainnya di daerah 3. Hotel dan Wisma yang memenuhi persyaratan kebutuhan tempat, sarana dan prasarana, penginapan bagi peserta

pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-

undangan. 4. Pada Aula Kantor wilayah, sepanjang peserta diklat tidak di asramakan atau tidak diwajibkan menginap. BPSDM Hukum dan HAM selaku penyusun kebijakan teknis penyelenggaraan diklat, rencana dan program pengembangan SDM di bidang Hukum dan HAM menetapkan standar kelengkapan sarana prasarana sebagai berikut : A. Sarana Pembelajaran Sarana Diklat yang dipergunakan dalam pelaksanaan Diklat antara lain adalah : a. Papan Tulis / White board dan Screen; b. Flip chart; c. Overhead projector, dan data proyektor; d. Sound system, dan Microphone; e. Modul/bahan ajar; f.

Multimedia dan lain-lain.

B. Prasarana Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Diklat antara lain adalah a.

Ruang kelas; 76

b.

Ruang diskusi;

c.

Ruang kantor/Sekretariat;

d.

Asrama/hotel bagi peserta;

e.

Ruang makan;

f.

Fasilitas olahraga/Lapangan;

g.

Unit kesehatan;

h.

Tempat ibadah

Tim penyelenggara diklat dapat melakukan peninjauan lokasi dan sarana yang diperlukan terlebih dahulu dan memastikan kelengkapan dan ketersediaan sesuai kebutuhan penyelenggaraan, melaporkan hasil peninjauan kepada pengarah dan penanggung jawab kegiatan diklat.

77

BAB VI TATA TERTIB PESERTA

A. Tata Tertib Pembelajaran Ketentuan yang mengatur perlakuan peserta selama pembelajaran meliputi : 1.

Peserta wajib mengikuti kegiatan setiap hari sesuai dengan

jadual yang

ditentukan. 2.

Pelajaran dimulai pada pukul 08.00 WIB.

3.

Peserta hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan mengisi daftar hadir terlebih dahulu.

4.

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban kelas, agar ditunjuk piket kelas secara bergantian dari panitia penyelenggara dan dari peserta diklat/bimtek.

5.

Selama pelajaran berlangsung peserta tidak boleh meninggalkan ruangan belajar kecuali untuk keperluan mendesak dan minta ijin terlebih dahulu kepada tenaga pengajar/fasilitator dan panitia.

6.

Pada waktu pelajaran berlangsung peserta tidak boleh merokok makan, minum dan menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu pembelajaran.

7.

Peserta yang tidak mengikuti pelajaran lebih dari 5% dari total jumlah jam pelajaran dapat dinyatakan gugur atau tidak lulus.

8.

Untuk membantu kelancaran perkuliahan, dibentuk organisasi peserta dengan susunan sebagai berikut : Ketua senat, sekretaris, bendahara.

9.

Pengurus Senat agar membuat jadual piket kelas bergiliran setiap hari dengan tugas : Menyiapkan peserta dan memberikan laporan kepada pengajar sebelum dan sesudah kegiatan perkuliahan, memimpin doa sebelum perkuliahan dimulai.

B. Tata Tertib Di Wisma/Penginapan/Hotel 1.

Setiap peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban pada saat istirahat terutama malam hari antara pukul 22.00 s.d 04.30 WIB;

2.

Setiap meninggalkan penginapan supaya meninggalkan kunci kamar ditempat yang telah ditentukan.

3.

Mengatur penggunaan air dengan sebaik-baiknya, matikan kran air setelah selesai digunakan.

4.

Matikan lampu dan AC serta kamar harus dalam keadaan rapi ketika akan meninggalkan penginapan. 78

5.

Menjaga barang-barang berharga milik pribadi seperti perhiasan, uang, hand phone serta barang berharga lainnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

6.

Selama pelaksanaan kegiatan diwajibkan untuk berpakaian rapi, sopan serta pantas khususnya pada saat sarapan pagi, makan siang dan makan malam.

7.

Jika ada kegiatan di luar program diklat yang dilaksanakan oleh peserta agar berkoordinasi dengan penyelenggara.

8.

Peserta

diharapkan/dianjurkan

untuk

melakukan

ibadah

sesuai

dengan

agama/kepercayaannya masing-masing. 9.

Pelanggaran terhadap tata tertib akan menjadi catatan pada rapat evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan kelulusan peserta.

C. Tata Tertib Makan Peserta mendapatkan makan dan snack selama sesuai standar biaya yang tersedia, peserta mengambil makanan sesuai porsi perorangan yang ditentukan dalam kontrak atau pesanan, ketidak tertiban sering menimbulkan terjadinya kekurangan ketersediaan makanan bagi peserta lainnya. Penyajian makan dan snack bagi peserta diklat :  Makan pagi

: 07.00 – 07.30 WIB

 Snack pagi

: 10.00 – 10.15 WIB

 Makan siang

: 12.00 – 13.00 WIB

 Snack sore

: 15.00 – 15.15 WIB

 Makan malam

: 19.00 – 20.00 WIB

D. Tata Tertib Penerimaan Tamu 1.

Menerima tamu di Lobby wisma/hotel, tidak diperkenankan menerima tamu di kamar peserta.

2.

Menerima tamu pada saat jam istirahat, tidak diperkenankan menerima tamu pada saat kuliah berlangsung.

E. Pelanggaran dan Sanksi Peserta yang melanggar tata tertib yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatannya, pembobotan sanksi yang akan diberikan kepada peserta

79

yang melanggar tata tertib diputuskan melalui rapat panitia penyelenggaran kegiatan atau Tim Penilai Performance/Tim Penyelenggara Kegiatan, antara lain : 1. Pelanggaran Berat a.

Sengaja merusak atau mengambil barang-barang inventaris asrama/hotel atau barang milik orang lain bukan haknya.

b.

Membawa atau mengkonsumsi narkoba dan minuman keras.

c.

Melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kepatutan.

d.

Tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan lebih dari 5% dari seluruh program.

e.

Berkelahi, bertengkar, membuat keributan.

Sanksi : a. Dikeluarkan dari Diklat/bimtek yang sedang diikuti b. Wajib mengganti seluruh biaya yang telah digunakannya

2. Pelanggaran Sedang a.

Sering terlambat mengikuti kuliah.

b.

Meninggalkan pelajaran tanpa alasan yang jelas.

c.

Bersikap tidak sopan terhadap pengajar/dosen/widyaiswara dan pegawai

d.

Membuat suasana belajar mengajar tidak tertib.

e.

Menggunakan HP di dalam kelas saat pelajaran berlangsung.

Sanksi : a.

Dinyatakan tidak lulus atau lulus bersyarat

b.

Teguran tertulis dengan tembusan kepala unit kerja yang bersangkutan

3. Pelanggaran Ringan a.

Terlambat mengikuti kegiatan.

b.

Kurang menghargai dosen/widyaiswara/pengajar.

c.

Membuat suasana di asrama atau dikelas kurang tertib.

Sanksi : a.

Teguran lisan oleh panitia penyelenggara.

b.

Tindakan pembinaan dari penyelenggara.

80

F. Pakaian Peserta Pakaian sehari-hari untuk kegiatan diklat/bimtek perlu keseragaman untuk keindahan dan kemudahan dalam mengenali peserta, semangat kebersamaan dan kekompakan untuk mengikuti kegiatan dapat dimulai dari keserangaman pakaian yang digunakan. Pakaian sehari-hari diatur sebagai berikut : 1. Hari Senin s.d Jum’at

: Kemeja Putih berdasi celana panjang gelap, wanita menyesuaikan.

2. Hari Sabtu, dan Malam Hari

: Baju Batik

3. Senam / Dinamika

: Pakaian Olah Raga dan Sepatu Olah

Kelompok

Raga

81

BAB VII EVALUASI KEGIATAN

Program pendidikan dan pelatihan tidak serta merta berakhir dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar di kelas. Beberapa persoalan bisa saja baru teridentifikasi, ada banyak

pertanyaan

yang

mungkin

muncul

pada

saat berakhirnya kegiatan,

misalnya bagaimana kualitas program pelatihan, apakah peserta telah berhasil dalam kegiatan diklat, apakah peserta merasa puas dengan program diklat yang baru saja selesai, apakah peserta mau mengikuti diklat lain yang diselenggarakan, atau apakah peserta mau merekomendasikan diklat yang baru diikutinya kepada pegawai lain, apakah program diklat telah sesuai dengan kebutuhan peserta, atau apakah diklat telah sesuai dengan kebutuhan dari instansi yang mengirimkan peserta, atau apakah ada hal-hal yang masih perlu atau harus ditingkatkan berkaitan dengan kualitas pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Seluruh pertanyaan di atas hanya dapat dijawab jika penyelenggara diklat melakukan evaluasi terhadap program diklat merupakan

suatu

proses

tersebut. Adapun yang dimaksud dengan evaluasi

sistematis

dalam

mengumpulkan,

menganalisis,

dan

menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program diklat dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pencapaian tujuan pelatihan tercapai dan sejauh mana tingkat penerapan hasil pelatihan di tempat tugas, mengetahui faktor penghambat dalam penerapan hasil pelatihan, untuk mengetahui dampak pelatihan terhadap tanggung jawab dan situasi tempat bekerja. Secara garis besar evaluasi diklat diklasifikasikan dalam 3 tahapan, yaitu:Evaluasi Reaksi (Evaluating Reaction), Evaluasi Pembelajaran (Learning Evaluating), dan Evaluasi Perilaku (Evaluating Behaviour). A. Evaluasi Reaksi (Evaluating Reaction) Tujuan dari tahap “Reaction Evaluation” adalah untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap proses penyelenggaraan kegiatan diklat. Adapun komponen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang akan diukur atau dievaluasi adalah 1. Kurikulum/Silabi Tujuannya untuk mengetahui apakah sebuah kurikulum/silabi diklat dapat direalisasikan atau tidak, dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya melalui rangkaian informasi yang diperoleh evaluator. 82

Aspek yang dinilai dari kurikulum adalah sebagai berikut : 1.

Kesesuaian materi yang terdapat dalam silabus dengan tujuan pendidikan dan diklat, dengan mata ajar ;

2.

Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan kerja dan permasalahan ditempat kerja;

3.

Ketersediaan bahan ajar sesuai dengan kurikulum ;

4.

Kesesuaian materi pelajaran dengan jumlah jam pelajaran;

5.

Kesesuaian urutan pemberian materi dengan kurikulum.

2. Tenaga Pengajar / Widyaiswara / Penceramah Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap tenaga pengajar adalah untuk mengetahui kualitas, sikap dan perilaku tenaga pengajar. Aspek yang dinilai dari Widyaiswara/tenaga pengajar adalah sebagai berikut : a.

Pencapaian tujuan instruksional;

b.

Sistematika penyajian;

c.

Kemampuan menyajikan/memfasilitasi ;

d.

Ketepatan waktu dan kehadiran;

e.

Penggunaan metode dan sarana Diklat;

f.

Sikap dan perilaku;

g.

Cara menjawab pertanyaan dari peserta;

h.

Penggunaan bahasa;

i.

Pemberian motivasi kepada peserta;

j.

Penguasaan materi;

k.

Kerapihan berpakaian;

l.

Kerjasama antar Widyaiswara (dalam tim)

3. Penyelenggara Diklat Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap penyelenggara diklat adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dan sikap yang diberikan oleh penyelenggara diklat selama diklat berlangsung. Aspek yang dinilai dari penyelenggara diklat adalah sebagai berikut : 1.

Penyediaan pedoman penyelenggaraan ;

2.

Penyediaan jadwal kegiatan ;

3.

Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana ; 83

4.

Kebersihan kelas, asrama, kafetaria, toilet ;

5.

Pelayanan administrasi terhadap peserta ;

6.

Penyediaan alat bantu pembelajaran ;

7.

Penyediaan pelayanan kesehatan ;

8.

Kesiapan petugas kelas ;

9.

Sikap penyelenggara terhadap peserta ;

10. Administrasi Diklat yang meliputi : -

Sejauhmana penatausahaan Diklat telah dilaksanakan dengan baik;

-

Tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan Diklat dalam satu file.

4. Evaluasi Pelayanan Makanan Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap pelayanan makanan adalah untuk mengetahui kualitas, variasi, kebersihan dan ketepatan waktu dalam menyajikan makanan yang diberikan selama diklat berlangsung. Aspek yang dinilai dari penyelenggara diklat/bimtek adalah sebagai berikut : 1.

Ketersediaan Makanan

2.

Variasi menu makanan utama dan kudapan

3.

Kebersihan dalam penyajian makanan utama dan kudapan

4.

Ketepatan dalam penyajian menu makanan utama dan kudapan

5.

Ketersediaan air minum

6.

Ketersediaan daftar menu makanan

5. Evaluasi Sarana dan Prasarana Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap sarana dan prasarana adalah untuk mengetahui kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana selama kegiatan berlangsung. Aspek yang dinilai dari penyelenggara diklat adalah sebagai berikut: 1.

Ketersediaan ruang pembelajaran

2.

Ketersediaan alat bantu/media pembelajaran

3.

Ketersediaan dan kebersihan kamar mandi

4.

Ketersediaan fasilitas olah raga

5.

Ketersediaan fasilitas kesehatan

6.

Ketersediaan akses data dan informasi 84

7.

Ketersediaansarana hiburan

Penilaian

terhadap

kinerja

Penyelenggara

dilakukan

oleh

tenaga

pengajar/fasilitator dan peserta. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh Penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program pendidikan dan pelatihan yang akan datang.

B. Evaluasi Pembelajaran (Learning Evaluating) Tujuan dari tahap “Learning Evaluating” adalah

untuk mengetahui perubahan

pengetahuan, pemahaman, tingkat kemajuan belajar serta tingkat penguasaan peserta diklat terhadap materi yang telah diajarkan selama diklat. Komponen pembelajaran yang akan diukur atau dievaluasi meliputi : 1.

Pre Test – Post Test Pre-test dilaksanakan setelah pembukaan kegiatan atau sebelum proses pembelajaran, sedangkan post-test dilaksanakan setelah seluruh materi telah diberikan, sebelum kegiatan penutupan. Laporan hasil pre-test dipublikasikan terhadap peserta selama proses diklat berjalan, sedangkan hasil pengukuran antara nilai pre-test dan nilai post-test disampaikan bersamaan dengan penutupan diklat, dan atau dipublikasikan.

Tujuannya untuk

mengetahui

seberapa

besar

pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan dalam pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan.

2.

Penilaian Performance Penilaian Perfomance dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota yang penunjukkannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah. Penilaian dilakukan selama proses diklat yang meliputi : integritas, etika, kedisiplinan, kerjasama, prakarsa peserta diklat

3.

Proses Pembelajaran (Diskusi, Praktek, Observasi Lapangan) Diskusi/Seminar/Praktek/Observasi lapangan dimaksudkan untuk mengetahui apakah peserta diklat mampu membangun substansi pembelajaran atau membahas isu aktual yang berkembang pada unit kerja masing-masing dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung.

85

4.

Ujian Akhir Ujian akhir dilaksanakan setelah materi diklat selesai diberikan. Khusus diklat tertentu yang mempunyai instansi pembina disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan diklat yang ditetapkan oleh instansi pembina masing-masing, seperti Diklat Bendaharawan oleh Pusdiklat Anggaran, Diklat Pengadaan Barang Jasa oleh LKPP

Adapun Pedoman penyusunan evaluasi pembelajaran pelatihan dan pendidikan adalah sebagai berikut : 1.

Pre Post – Post Test a.

Soal bersifat komprehensif mencakup materi inti pelatihan yang akan disampaikan;

b.

Setiap mata ajar minimal 2 soal berbentuk pilihan ganda (multiple choice), dengan alternatif pilihan 4 item (a,b,c,d);

c.

Antara soal Pre dan Post Test agar disusun secara acak agar dapat terukur perolehan nilai yang dihasilkan;

d.

Soal Pre dan Post Test diperoleh dari pengampu bahan ajar (pengajar) yang disampaikan kepada penyelenggara pelatihan 1 minggu sebelum kegiatan berlangsung

2.

Penilaian Performance Unsur yang dinilai dalam performance serta bobotnya sebagai berikut : No 1.

Unsur Bobot

Persentase (%)

Integritas Integritas adalah ketaatan dan kemampuan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan kelompok. Indikator integritas adalah: a.

Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas Diklat;

b.

Ketegasan dalam menyampaikan ide dan gagasan;

c.

Konsistensi dalam melaksanakan tugas-tugas Diklat;

d.

Kepatuhan pada nilai-nilai agama dan moral selama

20

mengikuti Diklat.

86

2.

Etika Etika adalah kemampuan berperilaku, bertutur kata, bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, kelompok, dan etika PNS. Indikator etika adalah :

20

a. Kesopanan dalam berperilaku sehari-hari selama mengikuti Diklat; b. Kesantunan dalam bertutur kata; c. Toleransi terhadap keragaman agama, suku, bahasa dan ras; d. Empati dalam pergaulan selama mengikuti Diklat.

3.

Kedisiplinan Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan

dalam

penyelenggaraan

diklat.

Indikator kedisiplinan adalah:

20

a. Kerapihan dan kesopanan berpakaian selama mengikuti diklat b. Ketepatan hadir dalam mengikuti setiap kegiatan diklat c. Kesungguhan dalam mengikuti setiap kegiatan diklat d. Kepatuhan terhadap tata tertib diklat

4.

Kerjasama Kerjasama

adalah

kemampuan

berkoordinasi

dan

bersinergi dengan widyaiswara, penyelenggara, dan sesama peserta dalam menyelesaikan tugas secara bersama,

serta

mampu

mempertemukan

berbagai

20

gagasan. Indikator kerjasama adalah : a. Berkoordinasi dengan widyaiswara, penyelenggara, dan peserta untuk tugas diklat b. Bersinergi dengan widyaiswara, penyelenggara, dan peserta untuk penyelesaian tugas diklat

87

c. Tidak mendikte atau mendominasi kelompok d. Mau menerima pendapat orang lain

Prakarsa 5.

Prakarsa adalah kemampuan mengajukan gagasan atau inovasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas. Indikator prakarsa adalah :

20

a. Membantu terciptanya iklim diklat yang kondusif bagi lahirnya ide-ide

pembaruan

b. Mampu membuat saran pembaharuan c. Aktif mengajukan pertanyaan

yang menggugah

pemikiran d. Mampu mengendalikan diri, waktu, situasi, dan lingkungan

Jumlah

3.

100

Proses Pembelajaran (Diskusi dan Praktek/Observasi Lapangan) a.

Proses Pembelajaran Diskusi Aspek penilaian pada diskusi dan seminar dititikberatkan pada aspek akademis, indikatornya adalah : - Kesungguhan dalam partisipasi - Kualitas Hasil Pemikiran - Teknik Presentasi dan Keefektifan penyampaian pertanyaan, jawaban dan tanggapan

b.

Praktek Adapun penilaian pada Praktek mempunyai aspek yang sama yang ada pada penilaian diskusi yakni menitikberatkan pada aspek akademis, yang indikatornya adalah : - Kesungguhan dalam partisipasi - Kualitas Hasil Pemikiran - Teknik Presentasi/praktek dan efektivitas penyampaian pertanyaan, jawaban dan tanggapan

88

C. Evaluasi Perilaku( Behaviour Evaluating ) Evaluasi Perilaku yaitu evaluasi yang mengukur efektivitas pelaksanaan diklat berdasarkan pada perilaku peserta setelah mengikuti diklat. Evaluasi pada tahapan ini menilai apakah peserta memperlihatkan adanya perubahan perilaku dalam pekerjaannya. Analisis penilaian kinerja sebelum dan sesudah diklat dapat merekomendasikan apakah peserta memerlukan diklat tingkat lanjutan, jenis dan tipe diklat yang dibutuhkan, dan menilai apakah program diklat yang sudah dilaksanakan dianggap

berhasil atau masih memerlukan penyempurnaan. Hasil dari penilaian

kinerja diharapkan dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai pengaruh dari diklat yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kinerja peserta. Evaluasi Perilaku biasanya dilakukan setelah mengikuti diklat (pasca diklat). Evaluasi Perilaku bertujuan untuk mengukur efektivitas peserta diklat pada aspek perilaku (behaviour) dengan melihat perubahan perilaku setelah menerima materi dan bagaimana penerapannya, agar hasil yang diperoleh dari proses pemberian materi dapat diimplementasikan di unit kerja masing-masing. Sasaran Evaluasi Pasca Diklat ini adalah alumni diklat, atasan langsung, dan rekan kerja untuk mengetahui apakah program diklat yang telah dilaksanakan dapat diaplikasikan, apakah terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi alumni dalam pelaksanaannya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut sehingga dapat diketahui apakah program diklat mencapai sasaran. Adapun indikator yang dipakai sebagai alat ukur untuk mengevaluasi perilaku (behaviour) alumni diklat, yaitu : 1.

Kerapihan dalam berpakaian

2.

Kedisiplinan

3.

Kejujuran dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas

4.

Konsistensi dan tanggung jawab terhadap pekerjaan

5.

Cara pandang kedepan terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari secara professional

6.

Sikap di dalam menerima kritik dan saran dari atasan dan teman sejawat

7.

Kontribusi yang dberlkan alumni dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari

8.

Membina keutuhan dan kekompakan ditempat kerja

9.

Kemampuan

mengendalikan

emosi

dan

perilaku

dalam

menyikapi

setiappermasalahan di tempat tugas 10. Keperdulian terhadap lingkungan pekerjaan 89

11. Kreativitas di dalam pelaksanaan tugas Dengan indikator tersebut disusunlah kriteria Evaluasi Pasca Diklat yang meliputi : 1.

Penilaian Atasan terhadap Alumni Evaluasi ini menyangkut meningkat atau tidaknya hal-hal sebagai berikut : a.

Kreativitas alumni diklat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan kerja

b.

Cara berpakaian alumni

c.

Disiplin alumni di lingkungan kerja

d.

Keperdulian alumni terhadap lingkungan pekerjaan

e.

Kemandirian alumni dalam menghadapi masalah sehubungan tugasnya sehari-hari

f.

Cara berbicara alumni dan cara mengekspresikan dirinya

g.

Tanggung jawab alumni dalam tantangan tugas dari pimpinan

h.

Sikap alumni dalam pengembangan keterampilan atau bakat yang didapat dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari

i.

Sikap alumni dalam menjalankan perintah atau instruksi pimpinan sehubungan tugas dan pekerjaannya

j.

Kemampuan alumni memecahkan permasalahan dalam tugasnya

k.

Sikap alumni dalam menerima pujian dan penghargaan yang diberikan pimpinan

l.

Sikap alumni saat menerima kritik dan pendapat dari teman sekerja, pimpinan dan orang lain.

m. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas n.

Orientasi alumni ke masa depan sehubungan dengan tugasnya

o.

Kontribusi alumni dalam penyelesaian tugas bersama

p.

Kejujuran dan kesanggupan alumni dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

q.

Sikap alumni dalam membina keutuhan dan kekompakan kelompok sehubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari

2.

r.

Sikap alumni dalam memberikan pendapat dan saran kepada atasan

s.

Ketahanan mental alumni dalam menghadapi tantangan tugas sehari-hari

t.

Pengelolaan Stres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

Penilaian Rekan Sejawat terhadap Alumni Evaluasi ini menyangkut meningkat atau tidaknya hal-hal sebagai berikut : 90

a.

Kreativitas alumni diklat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan kerja

b.

Cara berpakaian alumni

c.

Disiplin alumni di lingkungan kerja

d.

Keperdulian alumni terhadap lingkungan pekerjaan

e.

Kemandirian alumni dalam menghadapi masalah sehubungan tugasnya sehari-hari

f.

Cara berbicara alumni dan cara mengekspresikan dirinya

g.

Tanggung jawab alumni dalam tantangan tugas dari pimpinan

h.

Sikap alumni dalam pengembangan keterampilan atau bakat yang didapat dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari

i.

Sikap alumni dalam menjalankan perintah atau instruksi pimpinan sehubungan tugas dan pekerjaannya

j.

Kemampuan alumni memecahkan permasalahan dalam tugasnya

k.

Sikap alumni dalam menerima pujian dan penghargaan yang diberikan pimpinan

l.

Sikap alumni saat menerima kritik dan pendapat dari teman sekerja, pimpinan dan orang lain.

m. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas n.

Orientasi alumni ke masa depan sehubungan dengan tugasnya

o.

Kontribusi alumni dalam penyelesaian tugas bersama

p.

Kejujuran dan kesanggupan alumni dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

q.

Sikap alumni dalam membina keutuhan dan kekompakan kelompok sehubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari

r.

Sikap alumni dalam memberikan pendapat dan saran kepada atasan

s.

Ketahanan mental alumni dalam menghadapi tantangan tugas sehari-hari

t.

Pengelolaan Stres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

D. Teknik Analisis dan Laporan Evaluasi 1.

Teknik Analisa atas Evaluasi Reaksi sebagai berikut : a. b.

c.

Menginput jawaban seluruh peserta diklat sesuai dengan kategori jawaban Untuk menemukan persentase pilihan, jumlah pilihan seluruh peserta sesuai dengan kategori jawaban dibagi keseluruhan jumlah jawaban kemungkinan dikalikan 100 % Jumlah jawaban kemungkinan berlaku sebagai berikut: 91

Jumlah Peserta X Jumlah Pertanyaan d.

Hitungan persentase jawaban evaluasi reaksi sebagai berikut : Jumlah jawaban kategori x 100 % Jumlah jawaban kemungkinan

Contoh Teknik Analisis Evaluasi Reaksi Penyelenggaraan Diklat: Kasus : a. Jumlah peserta diklat 15 orang b. Jumlah pertanyaan reaksi 5 soal Sebaran frekuensi dari peserta diklat sebagai berikut : NO

1 2 3 4 5

Soal

apa....? apa ...? apa ...? apa ...? apa ...? Jumlah

1 (Sangat Buruk)

2 (Buruk)

3 (Cukup)

4 (Baik)

5 (Baik Sekali)

6 (Memuaskan)

3 5 3

2 5 2 3 3 15

3

2

5 2 2 12

1 3 4

5 3 10

4 2 1 5

2 13

12

5 13

Jumlah Jawaban Kategori Penghitungan Jumlah Kemungkinan

= Jumlah Peserta x Jumlah Soal = 15 x 5 = 75

Penghitungan Persentase Kategori : 1. Sangat Buruk 2. Buruk 3. Cukup 4. Baik 5. Baik Sekali 6. Memuaskan

: 13 x 100 % = 17,33% 75 : 15 x 100 % = 20 % 75 : 12 x 100 % = 16 % 75 : 10 x 100 % = 13.33 % 75 : 12 x 100 % = 16 % 50 : 13 x 100 % = 17.33 % 50

92

K a t e g o r i

2.

Format Pelaporan Evaluasi Reaksi (Matriks) Pelaporan evaluasi reaksi tertulis menggunakan contoh matriks sebagai berikut : No

Item Reaksi

Sangat Buruk

%

Buruk

%

Jml peserta yg memberikan jawaban Baik Cukup % Baik % Sekali

%

Memuaskan

1 2 3 4 5 6

Contoh : Teknik Analisa dan Laporan Evaluasi bagi Tenaga Pengajar/Widyaiswara 1.

Menghitung Nilai Rata-rata per-Unsur Penilaian.

Jumlah Total Unsur Penilaian (1 s/d 5)

= Nilai Rata-rata Unsur Penilaian ( 1 s/d 5 )

Jumlah Responden

 Dibuatkan seberapa banyak Unsur Penilaiannya ( 1 s/d 5 )  Dibuatkan Kualifikasi Nilai berdasarkan Predikat Penilaian :

2.

-

Memuaskan

: 91 – 100

-

Baik Sekali

: 81 – 90

-

Baik

: 71 – 80

-

Cukup

: 61 – 70

-

Buruk

: 50 – 60

-

Sangat Buruk

: < 50

Menghitung Total Nilai Rata-rata keseluruhan per-WI

Jumlah Nilai Rata-rata Seluruh Indikator

=

Total Nilai Rata-rata Keseluruhan per-WI

Jumlah Total Unsur Penilaian

93

%

3.

Format Tabel Nilai Rata-rata per-Indikator per-WI ( nomor 1 dan 2 ) Unsur-unsur Penilaian

No

1 2 3 4 5 6 … Dst

Nilai Ratarata

Kualifikasi

1 2 … 13 Total

Format Tabel Pelaporan untuk Representatif nilai terendah. No

1

2

….

dst

WI. A

WI. B

….

dst

Unsur-unsur Penilaian

1 2 dst Total Nilai Contoh Kasus : Format Tabel Nilai Rata-rata per-Indikator per-WI ( nomor 1 dan 2 ) - Jumlah Peserta

: 6 orang

- Jumlah Pertanyaan Kuesioner

: 5 soal

Nama WI/Tenaga Pengajar

: WI AAA

Mata Ajar

: xx

Unsur-unsur Penilaian

No

1

2

3

4

5

6

Nilai Ratarata

1

Aa

84

84

81

83

85

83

83,33

2

Bb

86

82

83

83

82

81

82,83

3

Cc

83

82

83

84

81

83

82,66

4

Dd

80

81

79

81

83

81

80,83

5

Ee

83

83

85

84

86

84

84,16

Kualifikasi Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Baik Baik Sekali 94

Total

416 412 411 415 417 412 83,2 82,4 82,2 83 83,4 82,4

82,76

Baik Sekali

Keterangan : - Memuaskan

: 91 – 100

-

Baik Sekali

: 81 – 90

-

Baik

: 71 – 80

-

Cukup

: 61 – 70

-

Buruk

: 50 - 60

- Sangat Buruk

: < 50

Dari Hasil analisa diatas didapatkan untuk WI AAA diketahui pada Mata Ajar xx mendapatkan Nilai 80,83 ( Cukup ) untuk Unsur penilaian dd. Contoh Kasus : Format Tabel Pelaporan untuk Representatif nilai terendah - Jumlah WI : 4 orang - Unsur-unsur Penilaian : 3 soal penilaian Unsur-unsur Penilaian Abc Def Ghi

No 1 2 3

Total Nilai

1 AAA WI 82 83 83 248 82,66

2 BBB WI 82 81 78 241 80,33

3 CCC WI 84 83 82 249 83

4 DDD WI 81 83 84 248 82,66

Keterangan : - Memuaskan

: 91 – 100

-

Baik Sekali

: 81 – 90

-

Baik

: 71 – 80

-

Cukup

: 61 – 70

-

Buruk

: 50 - 60

- Sangat Buruk

: < 50

Analisa Data : Dari hasil penilaian tabel diatas diketahui bahwa untuk WI bernama BBB WI total nilai rata-rata nya sebesar 80,33 ( Baik Sekali ) Untuk unsur penilaian ghi didapat nilai 78 ( Baik ).

95

2. Teknik Analisis Evaluasi Pembelajaran a.

Pre dan Post Test Hasil kemjauan belajara Pre dan Post Test diperoleh dari selisih nilai Post Test dikurangi nilai Pre Test peserta : Nilai Post Test – Nilai Pre Test = Meningkat, Tetap , Menurun Dibawah ini contoh Form nilai Pre test dan Post test berikut cara penghitungannya : NO 1 Dst

NAMA PESERTA

Nilai

Tertinggi

PRE TEST

Terendah

Ratarata

KETERANGAN

POST TEST

Meningkat

Tetap

Menurun

Pre Test ........Org

......Org

....Org

Post Test Prosentase Meningkat

:

Jumlah Peserta Meningkat x 100% Jumlah Peserta

Prosentase Menurun

:

Jumlah Peserta Menurun x 100% Jumlah Peserta

Cara membandingkan nilai pre-test dan post-test yaitu : 1.

Secara hipotesis, nilai post-test lebih tinggi dari pada nilai pre-test

2.

Pembelajaran dianggap berhasil jika jumlah yang meningkat lebih banyak daripada yang tetap dan menurun, dan jumlah rata-rata juga meningkat

Untuk melihat tingkat kemajuan belajar peserta secara keseluruhan dalam satu diklat, maka hasil tersebut diprosentasikan seberapa banyak peserta yang menunjukkan peningkatan dan penurunan kemudian dianalisa faktor penyebabnya. Sebagai pengecualian apabila nilai akumulasi evaluasi akhir ternyata ada nilai sama di antara peserta, maka hasil pre dan post tes dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan peringkat. 96

a. Penilaian Performance Penilaian performance peserta diambil dari rata-rata nilai 5 (lima) indikator yang tampak dari masing-masing peserta yaitu : Integritas, Etika, Kedisiplinan, Kerjasama, Prakarsa. (Format Penilaian Performance pada Lampiran 3)

b. Proses Belajar Penilaian pada tahap ini baik diskusi, seminar maupun praktek/observasi lapangan diambil dari rata-rata nilai 3 (tiga) indikator yang tampak dari masing-masing peserta yaitu : 1. Kesungguhan dalam partisipasi 2. Kualitas Hasil Pemikiran 3. Teknik Presentasi dan Keefektifan penyampaian pertanyaan, jawaban dan tanggapan

c. Evaluasi Akhir Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta diklat oleh suatu tim yang telah ditetapkan. Susunan Tim adalah sebagai berikut: 1.

Kepala Kantor Wilayah sebagai Ketua;

2.

Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah sebagai Sekretaris;

3.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah sebagai Anggota;

4.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Kantor Wilayah sebagai Anggota.

Evaluasi akhir dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap aspek sikap dan perilaku serta aspek penguasaan materi peserta.Nilai aspek sikap dan perilaku serta aspek penguasaan materi direkapitulasi dengan pembobotan masing-masing, sehingga menghasilkan Nilai Akhir dengan menggunakan Formulir Evaluasi Akhir. Ketidakhadiran peserta melebihi 5 % dari jumlah keseluruhan sesi (1 sesi adalah 3 jam pelajaran) diklat dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti diklat, kecuali ada alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

97

40 %

60 %

UNIT ASAL

DISKUSI

PRAKTEK /OL

NILAI UJI KOMPETENSI

KUALIFIKASI KELULUSAN

PERINGKAT

NOMINAL

BOBOT

NAMA

HASIL BELAJAR

BOBOT

NO

PERFORM ANCE

NOMINAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

AHMAD

BPSDM

80

32

80

2 4

80

24

80

BAIK SEKALI

6

NOMI NAL

2

BOBOT

Contoh Daftar Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Akhir

Dst....

Penjelasan :

Ahmad peserta diklat dari BPSDM mendapat nilai performance rata rata 80 dari anggota tim performance, kemudian mendapat nilai 80 untuk diskusi, dan 80 untuk praktek observasi lapangan.

1. Karena nilai performance diberi bobot 40 %, maka nilai performance ahmad adalah 80 x 40 % = 32 2. Untuk nilai hasil belajar dengan bobot 60 %, maka akumulasi nilai diskusi, dan praktek observasi lapangan (160 / 2 x 60 % = 48) 3. Nilai uji kompetensi diperoleh dari nilai performance di tambah nilai hasil belajar (32 + 48 = 80) 4. Kualifikasi kelulusan sbb ; a. Sangat Memuaskan

: 92,5 - 100

b. Memuaskan

: 85,0 - 92,4

c. Baik Sekali

: 77,5 - 84,9

d. Baik

: 70,0 – 77,4

e. Tidak Lulus

: Kurang dari 70

98

99

Contoh Daftar Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Akhir Khusus Diklat Teknis NAMA

UNIT ASAL PERFORMANCE

HASIL BELAJAR

25 %

75 %

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

AHMAD

BPSDM

80

32

80

10

80

15

80

10

80

25

80

BAIK SEKALI

6

2

NOMINAL

BOBOT

5

NOMINAL

BOBOT

4

BOBOT

3

BOBOT

2

NOMINAL

UJIAN

PERINGKAT

1

NOMINAL

SEMINAR

KUALIFIKASI KELULUSAN

PRAKTEK /OL

NOMINAL

DISKUSI

NILAI UJI KOMPETEN SI

BOBOT

NO

Dst....

Catatan : Apabila diklat tidak ada ujian, seminar dan diskusi, serta praktek hanya ada pre-test dan post-test maka penilaian diukur dengan melihat perbandingan antara nilai pre-test dan post-test, apakah hasilnya meningkat, menurun atau tetap. Khusus untuk diklat yang memiliki Instansi Pembina maka evaluasi diklat disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan oleh instansi pembina diklat tersebut.

100

BAB VIII PELAPORAN

Sebagai realisasi dari amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pedoman

Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

Diklat.

Maka

setiap

selesai

penyelenggaraan Diklat, penyelenggara diklat harus melaporkan kegiatannya kepada instansi pembina jabatan yang meliputi : penyelenggaraan, widyaiswara dan peserta, selanjutnya setiap tahunnya lembaga pembina jabatan melaporkan rekapitulasi peserta berdasarkan jenis diklat yang diikutinya. Untuk itu BPSDM Hukum dan HAM sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI perlu membuat standarisasi pedoman laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pendidikan

dan

Pelatihan

dalam

rangka

pembinaan

terhadap

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dimaksud khususnya mengenai kontrol terhadap tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, agar laporan yang disampaikan dari masingmasing penyelenggara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai kesamaan bentuk, isi maupun tujuan.

A. Tujuan Tujuan diterbitkannya Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah sebagai berikut : 1. Standar Baku bagi setiap Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi dalam menyusun laporan penyelenggaraan Diklat selama 1 (satu) Tahun Anggaran; 2. Melihat sejauh mana perkembangan dan capaian kinerja penyelenggara diklat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 3. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara diklat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 4. Mengupayakan penyempurnaan kualitas penyelenggara diklat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. 101

B. Sasaran 1. Tersedianya standar laporan penyelenggara Diklat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI; 2. Tersedianya format laporan sebagai pedoman bagi penyelenggara Diklat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI guna menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik secara periodik maupun tahunan; 3. Terjalinnya sistem komunikasi dan jejaring kerja antara BPSDM Hukum dan HAM dengan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

C. Format Laporan. Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disusun oleh BPSDM Hukum dan HAM menggunakan format 1 dan 2, disampaikan melalui mekanisme sebagai berikut :  Mekanisme untuk format I: a.

Setiap penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI wajib menyusun laporan penyelenggaraan Diklat

selambat-lambatnya

10

hari

setelah

Diklat

berakhir

dengan

menggunakan format I ; b.

Laporan Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dalam butir 1a disampaikan kepada BPSDM Hukum dan HAM sebagai lembaga diklat terakreditasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

 Mekanisme untuk format II: a.

Seluruh penyelenggaraan Diklat yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI wajib dilaporkan berupa Laporan Penyelenggaraan Diklat Tahunan selambat-lambatnya akhir bulan Nopember 2017 dengan menggunakan format 2 ;

b.

Laporan Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dalam butir 2a disampaikan kepada BPSDM Hukum dan HAM sebagai lembaga diklat terakreditasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.



Laporan diketik pada kertas A4 dengan huruf Arial, ukuran huruf 12 dengan spasi 1 (satu) 102



Laporan dinyatakan sah apabila telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku penanggung jawab Diklat dalam bentuk tandatangan dan stempel Penyelenggara Diklat. a) Format Laporan Penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Laporan

Penyelenggaraan

Pendidikan

dan

Pelatihan

di

lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM RI harus dapat memberikan informasi tentang : 1. Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan ; 2. Instansi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan ; 3. Tempat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ; 4. Waktu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ; 5. Jumlah Peserta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi : 6. Sumber Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; 7. Permasalahan yang dihadapi; 8. Saran ; 9. Lampiran Data Peserta Pendidikan dan Pelatihan, dll.

Berikut disampaikan Format Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan :

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Maksud dan Tujuan

C.

Dasar Hukum

D.

Sistematika Penulisan

KEGIATAN

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN

YANG

DILAKSANAKAN A.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan

B.

Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan

C.

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

103

D.

BAB III

Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

HASIL EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN A.

Hasil Evaluasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Pre dan Post Test, hasil praktek dll)

B.

Hasil Evaluasi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

C.

Hasil

Evaluasi

Peserta

terhadap

Tenaga

Pengajar/Narasumber D.

Hasil Evaluasi Peserta terhadap Sarana dan Prasarana serta Makanan

E

BAB IV

Lampiran

Kendala / permasalahan yang dihadapi

PENUTUP A.

SIMPULAN

B.

SARAN

1

SK Tim Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2

SK Peserta Pendidikan dan Pelatihan

3

Jadwal Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

4

Data Peserta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

5

Foto Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

104

Format Data Peserta

No

Nama

NIP

Tempat

Jabatan/

Pangkat/Gol.

Jenis

No.

Tgl.

Instansi

Ruang

Kelamin

STTPP

Lahir

Penanggung Jawab Program Diklat

(...............................) NIP. ........................

Petunjuk Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM: 1.

Bab I

:Pendahuluan

(menguraikan tentang gambaran secara umum tentang Organisasi, maksud dan tujuan disusunnya laporan, hal-hal yang mendasari disusunnya laporan tersebut, serta sistematika penulisan) 2.

Bab II

:Kegiatan Pelatihan/ Diklat yang dilaksanakan

(menguraikan

tentang

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

(waktu,

tempat

penyelenggaraan dan anggaran yang digunakan), jumlah peserta yang akan dilakukan pengembangan, tenaga pengajar yang terlibat dalam kegiatan tersebut). 3.

Bab III

:Hasil Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

(menguraikan tentang gambaran secara umum hasil evaluasi peserta, hasil evaluasi peserta terhadap penyelenggaraan diklat, hasil evaluasi peserta terhadap tenaga pengajar, hasil evaluasi peserta terhadap saran dan prasarana serta makanan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung)

105

4.

Bab IV

:Penutup

(berisikan tentang simpulan dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan serta saran perbaikan kedepannya agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan lebih baik lagi) 5.

Lampiran (Cukup Jelas)

6.

Data Peserta Diisi dengan data peserta sesuai dengan tabel yang tersedia Contoh :

7.

Nama

: Drs. Agus Nawawi, MM

NIP

: 19610508 198203 1 001

Tempat/Tanggal Lahir

: Jakarta 5 Agustus 1961

Jabatan / Instansi

: Kabag. Kepegawaian pada Kantor Wilayah Banten

Pangkat/Gol. Ruang

: Penata Tk.I / III.d

Jenis Kelamin

: Laki-laki

No. STTTPP

: 1500/Diklat PIM Tk. III / 2002

Penganggung Jawab Program Kegiatan Diklat/Bimtek. Diisi dengan lokasi (kota/kabupaten) tempat penyelenggaraan Diklat/Bimtek

dan

Tanggal Pembuatan Laporan dan selanjutnya dibubuhi tanda tangan pimpinan yang berwenang dalam penyelenggaraan Diklat dengan disertai Indentitas Nomor Induk Pegawai.

Contoh : Bandung, 10 Maret 2016 Penanggung jawab Program Diklat,

Tanda Tangan (DR. Sulaiman Daud) NIP. 19630209 198003 1 001

106

Format Laporan Tahunan Penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM merupakan bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kantor Wilayah sebagai penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepada BPSDM Hukum dan HAM sebagai pembina Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun format Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Maksud dan Tujuan

C.

Dasar Hukum

D.

Sistematika Penulisan

KEGIATAN

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN

YANG

DILAKSANAKAN

BAB III

A.

Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan

B.

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

C.

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

D.

Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

CAPAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN A.

Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan

B.

Realisasi Anggaran pendidikan dan pelatihan

C.

Kendala / hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

BAB IV

PENUTUP A.

SIMPULAN

B.

SARAN 107

Lampiran

1

Capaian Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

2

Status Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3

Status Residensi

Petunjuk Pembuatan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

1.

Bab I

:Pendahuluan

(menguraikan tentang gambaran secara umum tentang Organisasi, maksud dan tujuan disusunnya laporan, hal-hal yang mendasari disusunnya laporan tersebut, serta sistematika penulisan)

2.

Bab II

:Kegiatan Pelatihan/ Diklat yang dilaksanakan

(menguraikan

tentang

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

(waktu,

tempat

penyelenggaraan), jumlah peserta yang akan dilakukan pengembangan dan jumlah anggaran yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan).

3.

Bab III

:Capaian Pendidikan dan Pelatihan

(menguraikan tentang jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, realisasi anggaran yang telah berhasil terserap dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM)

4.

Bab IV

:Penutup

(berisikan tentang simpulan dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan serta saran perbaikan kedepannya agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan lebih baik lagi)

108

Format 2. a)

Data capaian diklat dan penyerapan anggaran

Jenis Diklat

No

1

Anggaran (Rp)

Jumlah peserta

Rencana

Realisasi

%

Sisa Anggaran

Rencana

Lulus

Tidak Lulus

3

4

5

6

7

8

9

2

Ket 10

Petunjuk Pengisian :

1.

Nomor. Diisi dengan nomor urut dalam angka latin Contoh: 1, 2, 3, dst

2.

Jenis Diklat. Diisi dengan jenis Diklat yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran yang dilaporkan. Contoh :

3.

-

Diklat Kesamaptaan

-

Diklat Bendaharawan, dll

Anggaran. a) Rencana. Diisi dengan rencana anggaran per jenis dan jenjang Diklat yang akan diselenggarakan. b) Realisasi Diisi dengan realisasi anggaran per jenis dan jenjang Diklat yang telah terealisasi. c) Prosentase (%) Diisi dengan prosentase penyerapan anggaran per jenis dan jenjang Diklat yang telah diselenggarakan, dengan cara :

109

Prosentase = Realisasi Penyerapan anggaran Pagu Anggaran d) Sisa Anggaran Diisi dengan jumlah anggaran per jenis dan jenjang Diklat yang tidak terealisasi.

Sisa Anggaran

4.

= Pagu Anggaran – Realisasi Anggaran

Jumlah Peserta. a) Rencana. Diisi dengan banyaknya rencana jumlah peserta per jenis dan jenjang Diklat yang akan mengikuti Diklat-diklat tersebut. b) Lulusan Diisi dengan banyaknya jumlah peserta yang telah lulus per jenis dan jenjang Diklat tersebut c) Tidak Lulus Diisi dengan banyaknya jumlah peserta yang dinyatakan tidak lulus per jenis dan jenjang Diklat tersebut.

5.

Keterangan. Diisi dengan alasan penyerapan anggaran tidak terserap dan jumlah lulusan tidak sesuai dengan rencana

b). Status Penyelenggaraan Diklat

N o

Jenis dan jenjang Diklat

Dasar Penyelengga raan Diklat

Pola Tempat Penyelenggaraa penyelenggaraan n Diklat Diklat

Status Residensi Diasramak an

Tidak diasramak an

1 2 3

110

Petunjuk Pengisian : 1.

Nomor. Diisi dengan nomor urut dalam angka latin Contoh: 1, 2, dst

2.

Jenis dan jenjang Diklat. Diisi dengan jenis dan jenjang Diklat yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran yang dilaporkan. Contoh : Diklat Kepemimpinan Tingkat III Diklat Prajabatan Golongan III

3.

Dasar Penyelenggaraan . Diisi dengan peraturan yang mendasari penyelenggaraan jenis dan jenjang Diklat. Contoh: SK. Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor : SKEP/50/XII/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Program Kerja dan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2006

4.

Pola Penyelenggaraan Diklat Diisi dengan status Penyelenggaraan Diklat Contoh: - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dilaksanakan secara Mandiri; - Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kabupaten Janeponto bermitra dengan Badan Diklat Propinsi Sulawesi Selatan.

5.

Tempat Penyelenggaraan Diklat Diisi dengan alamat lengkap tempat Diklat berlangsung. Contoh : BPSDM Hukum dan HAM, Jalan Raya Gandul Cinere, Depok, Jawa Barat

6.

Status Residensi Diisi dengan tanda  pada kolom yang tersedia.

111

Tenaga Kediklatan Kompetensi Kediklatan No

Unsur

1

SDM Penyelenggara (Organik) SDM Penyelenggara (Outsoursing) Fungsional Widyaiswara Widyaiswara Luar Biasa

2

3 4

TNA MOT TOC MOT

Lainlain

Jumlah

Ket

.......................................... Penanggung Jawab Program Diklat TTD (..........................................) NIP. ....................................

Petunjuk Pengisian : Unsur : 1.

SDM Penyelenggara (Organik) Diisi dengan jumlah pegawai yang ditempatkan pada Penyelenggara Diklat Kantor Wilayah dan bertugas sebagai penyelenggara Diklat yang telah mengikuti Diklat Teknis Kediklatan sesuai dengan kolom Kompetensi Kediklatan.

2.

SDM Penyelenggara (Outsourcing) Diisi dengan jumlah pegawai yang berasal dari luar Penyelenggara Diklat Kantor Wilayah dan bertugas sebagai penyelenggara Diklat yang telah mengikuti Diklat Teknis Kediklatan sesuai dengan kolom Kompetensi Kediklatan.

3.

Fungsional Widyaiswara Diisi dengan jumlah pejabat fungsional Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Teknis Kediklatan sesuai dengan kolom Kompetensi Kediklatan.

112

4.

Widyaiswara Luar Biasa Diisi dengan jumlah fasilitator yang bukan pejabat fungsional Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Teknis Kediklatan sesuai dengan kolom Kompetensi Kediklatan.

5.

Jumlah Diisi dengan jumlah keseluruhan secara keseluruhan untuk masing-masing unsur tenaga kediklatan.

6.

Keterangan Diisi dengan informasi yang relevan dengan unsur tenaga kediklatan. Contoh: Status Kepegawaian

7.

Penanggung Jawab Program Diklat Diisi dengan lokasi (kota/kabupaten) tempat penyelenggaraan Diklat dan tanggal pembuatan laporan selanjutnya dibubuhi tanda tangan pimpinan yang berwenang dalam penyelenggaraan Diklat dengan disertai indentitas Nomor Induk Pegawai. Contoh : Jakarta, 25 September 2002 Penanggung jawab Program Diklat,

Tanda tangan (DR. Sulaiman Daud) NIP. 19630209 198003 1 001

D. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) Kepada

peserta

yang

telah

lulus

Diklat

diberikan

Surat

Tanda

Tamat

Pendidikan dan Pelatihan. (format terlampir) Penandatanganan STTPP untuk Diklat: 1. Prajabatan Nomor Register

STTPP dari LAN, ditandatangani oleh Kepala

BPSDM ; 2. Diklat Teknis Umum dan Teknis Substantif: o Halaman depan berisi Nomor Register STTPP dari BPSDM ditandatangani oleh Kepala BPSDM; 113

o Halaman belakang berisikan daftar pelajaran (materi inti dan materi penunjang) dan Jumlah Jam Pelajaran (JP) ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah pada sebelah kiri bawah dan Kepala Pusat Pengembangan Diklat pada sebelah kanan bawah.

114

K E M E N T E R I A N HUKUM DAN HAK A S A S I MANUSIA Rl B A D A N P E N G E M B A N G A N S U M B E R D A Y A MANUSIA H U K U M DAN HAM J a l a n R a y a G a n d u l No.4 C i n e r e Depok Telepon (021)7540077,754124 Fax.7543709 Website: bpsdm. kemenkumham. go. id Nomor : S D M . OtA-Ol.Ol - ^9fb Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah T A 2017

A}

Desember 2016

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Di Tempat

Bersama

ini

dengan

hormat

disampaikan

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Wilayah T A 2017. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR :……….. / (NAMA DIKLAT) /BPSDM HUKUM DAN HAM/2016

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan-ketentuan lainnya menyatakan bahwa :

Pas Foto Berwarna 4x6

Nama

:

NIP Tanggal Lahir

: :

Pangkat/Golongan

:

Jabatan

:

Unit Organisasi

: TELAH MENGIKUTI DENGAN BAIK

(NAMA DIKLAT) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ……. dari …….. sampai dengan …….. bertempat di ………. yang meliputi ….. Jam Pelajaran. Depok, ……. 2017 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM KEPALA,

Dr. MARDJOEKI, Bc.IP., M.Si. NIP.19590712 198303 1 002

DAFTAR PELAJARAN A. MATERI DASAR No. 1. …….. B. MATERI KELOMPOK INTI No. 1. …….. 2. …….. 3. …….. 4. …….. 5. …….. 6. …….. 7. …….. 8. ……..

Materi

Jam Pelajaran ….. JP

Materi

Jam Pelajaran ….. JP ….. JP ….. JP ….. JP ….. JP ….. JP ….. JP ….. JP

C. MATERI KELOMPOK PENUNJANG NO. MATERI 1. …….. 2. …….. 3. ……..

Jam Pelajaran ….. JP ….. JP ….. JP

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU KEPALA,

PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN KEPALA,

NAMA NIP

NAMA NIP.

SERTIFIKAT NOMOR : W. ……./ (nama pelatihan)/BPSDM HUKUM DAN HAM/2016

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan-ketentuan lainnya menyatakan bahwa:

Pas Foto Berwarna 4x6

Nama

:

NIP

:

Tanggal Lahir

:

Pangkat/Golongan Ruang

:

Jabatan

:

Instansi

: TELAH MENGIKUTI DENGAN BAIK

(nama pelatihan) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ………. dari tanggal ………. sampai dengan tanggal ……….. di ………….. bertempat di ………………………yang meliputi ………… Jam Pelajaran. Depok, ………… 2016

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM KEPALA,

Dr. MARDJOEKI, Bc.IP., M.Si. NIP.19590712 198303 1 002

DAFTAR MATA PELAJARAN NO.

1 2 3 4 5

MATERI

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………..

Mengetahui, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM……… KEPALA,

NAMA NIP.

JAM PELAJARAN …JP …JP …JP …JP …JP

PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN KEPALA,

NAMA NIP.

PEDOMAN DIKLAT KANWIL 2017.pdf - Bpsdm Kemenkumham

Recommend Documents