PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS KABUPATEN SERANG)
(Jurnal Ilmiah)
Oleh: MAS ADI EKA NUGRAHA 1212011199
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
Judul Skripsi
: PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Nama Mahasiswa
: Mas Adi Eka Nugraha
No Pokok Mahasiswa
: 1212011199
Bagian
: Hukum Administrasi Negara
Fakultas
: Hukum
MENYETUJUI 1. Komisi Pembimbing
Charles Jackson, S.H., M.H. NIP. 195512171981031002
Elman Eddy Patra, S.H., M.H. NIP. 196007141986031002
2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Upik Hamidah, S.H., M.H. NIP 196006061987032012
ABSTRAK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS KABUPATEN SERANG) Oleh Mas Adi Eka Nugraha, Charles Jackson, S.H., M.H., Elman Eddy Patra, S.H., M.H.
Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara serentak yang dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan yang di bentuk pemerintah Kabupaten Serang sebagai tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Serang, dari pemilihan kepala desa secara serentak dan sebelum serentak ini yang di lakukan di Desa Gosara, Kecamatan Ciruas, yang pasti nya berbeda dengan pemilihan yang belum serentak. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan proses pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten serang dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten serang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terfokus melalui pembicara langsung dan lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara garis besar yang berkembang pada waktu wawancara berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak telah sesuai dengan tahap tahap dan syarat yang telah ditentukan dan tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, kemudian setelah dilakukan pemilihan kepala desa secara serentak, khususnya di kecamatan ciruas, Desa Gosara, memiliki faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, faktor pendukung nya antara lain tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak antara lain anggaran yang telat turun dan masih ada yang tidak menggunakan hak pilih nya. Kata Kunci
: Pelaksanaan, Pilkades, Serentak
ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD ELECTIONS ACCORDING TO LAW NUMBER 6/2014 CONCERNING THE VILLAGE (A Case Study InSerang Regency) By Mas Adi EkaNugraha Democracy in the context of village head election (Pilkades) can be understood as the recognition of diversity and political attitudes of the people in the frame of participatory democracy at the village level. This refers to the Law No. 6/2014 regarding the village, it stated that the village head election should be held simultaneously and should be working no more than 3 (three) times in a period of 6 (six) years. Further, the Regional Regulations of Serang Regency No. 1/ 2015 regarding the Procedures for Selection, Appointment and Dismissal of the village head is the continuation of the law No. 6/2014, and for being the legal umbrella organization of village head election in the regency of Serang, previously, the village head election has been undertaken in Gosara Village, District of Ciruas; thus, this simultaneous election would certainly be different from the previous non-simultaneous election. The research problems are formulated as follows: how is the implementation of simultaneous village head election in Serang regency, and what are the inhibiting and supporting factors in the implementation of simultaneous village head election in the regency of Serang. The method used in this research is focused interview with a direct speaker and was done orally by referring to the list of questions prepared in outline evolving at the time of the interview. Based on the results of the study, it showed that the implementation of the simultaneous village head elections has been in accordance with stages and terms that have been determined as listed in the Regional Regulations of Serang Regency No. 1/2015 regarding the Procedures for Selection, Appointment and Dismissal of the village head. After conducting the votes in the simultaneous village head elections in the district of Ciruas, Gosara village, it revealed that the inhibiting and supporting factors in the implementation of simultaneous village head elections, supporting factors included: the high level of public participation and the role of local governments while the inhibiting factors of the implementation of simultaneous village head elections included: the late budget and voters who did not cast their voting rights. Keywords: Implementation, village headelections, simultaneous
I. PENDAHULUAN Negara demokrasi telah menjadi arus utama bagi negara-negara modern.1 Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahaan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat.2 Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalu pemilihan umum. Secara umum pemilu merupakan media dan alat perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung (direct democracy) atau tidak langsung (indirect democracy) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahaan baik ditingkat pusat, daerah, maupun di tingkat desa. Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukanya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat. Mekanisme pemilihan kepala desa saat ini diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 1
Janedri M Gaffar, Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm. 1. 2 Ibid, hlm. 14.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan yang di bentuk pemerintah Kabupaten Serang sebagai tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Serang. Pada tanggal 28 Juni 2015 Kabupaten Serang untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang diikuti sebanyak 118 desa yng tersebar di 27 kecamatan. Dari berlangsungnya pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten serang, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten serang dalam melangsungkan pemilihan kepala desa secara serentak ini, dari tidak ada kepastian waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terus diundur-undur sehingga tidak adanya kepastian yang dapat diberikan kepada para calon atau tim sukses dari
masing-masing untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten serang ini.3 Kemudian kisruh yag terjadi dalam pemilihan Kepala Desa ini, bentrok terjadi antara arga Kampung Kejayen dan Kampung Pengarengan, Desa Pejaten, Kecamatan Kabupaten Serang, Banten saling serang. Bentrok antar kampung tersebut dipicu lantaran tidak terima pasangan calon kepala desanya kalah dalam pilkades, Aksi yang berlangsung di Jalan Raya Serang - Cilegon ini warga kedua kampung dipersenjatai dengan, balok kayu, batu, rante, bahkan senjata tajam berupa golok dan samurai. Bentrok terjadi dikarenakan kades terpilih Rofai sudah dilantik, namun entah kenapa pendukung Rofai tidak terima dan langsung menyerang hingga membuat lalu lintas dari arah Serang maupun Cilegon tersendat, karena warga membakar puluhan ban bekas di tengah jalan.4 Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan kepala desa ini mengenai penggelembungan suara, daftar pemilih dari sekitar 3.600 di DPS menjadi 4.006 di DPT. Salah seorang Warga desa Rancasumur, kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Grlly Pitaraga mengatakan, pihaknya sangat tidak terima dengan kinerja panitia Pilkades. Pasalnya, pada penyelenggaraan pilkades terdapat 5 penggelembungan daftar pemilih. Di desa yang berbeda lagi terdapat Tiga desa di Kabupaten Serang mengajukan keberatan atas hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang digelar Ahad (28/6/2015). Tiga desa tersebut yakni Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu, Desa Gosara Kecamatan Ciruas dan Desa Malabar Kecamatan Bandung. Mereka mengajukan keberatan 3
http://inilahbanten.com/2015/03/16/penetapanpelaksanaan-pilkades-di-kabupaten-serang-lamban/ 4 http://news.okezone.com/read/2015/08/15/340/1196698/kisruh-pilkades-warga-dua-kampungsaling-serang 5 http://inilahbanten.com/2015/07/27/pilkadeslontar-dan-rancasumur-janggal-warga-ngadu-kedewan/
karena menduga terdapat sejumlah permasalahan dalam pilkades tersebut. Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Seketaiat Daerah Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, ketiga desa tersebut sudah mengajukan keberatan melalui surat yang dilayangkan langsung ke Bagian pemerintahan Desa. Masalah yang mereka sampaikan hampir sama, antara lain tentang penentuan data pemilih sementara dan data pemilih tetap, diduga ada warga luar desa yang ikut memilih, ada warga desa yang membawa surat panggilan orang lain dan ikut memilih dan dugan adanya pelanggaran kampanye.6 Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan permasalahn yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Serang ? 2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Serang ? II. METODE PENELITIAN 2.1 Pendekatan Masalah Pendekatan Masalah diperlukan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai apa isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.7 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. 6
http://kabar-banten.com/news/detail/25196 Peter Mahfud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group Pertama Cetakan ke-4: Jakarta, 2004, hal.93 7
1.
2.
Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitia hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.
2.2 Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sukender. 1. Data Primer Merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Teknik penelitian untuk mengumpulkan data primer adalah dengan cara penelitian, wawancara, dan diskusi terfokus. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang meliputi bahan hokum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
2.
peraturan perundang-undangan yang ada kaitnannya dengan hal yang dibahas. Studi Lapangan Dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan dat primer dan dilaksanakan dengan cara wawancara. Wawancara terbuka melalui pembicara langsung dan lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara garis besar yang akan berkembang pada waktu wawancara berlangsung.
2.4 Analisis Data Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengangkat fakta di lokasi pemilihan, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan untuk dirangkum untuk perubahan pada bab selanjutnya. III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 3.1 Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Dan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2.
2.3 Metode Pengumpulan Data Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara-cara sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan. Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku,
Tata cara pemilihan kepala desa (pilkades) di desa Gosara Kecamatan Ciruas Kabuaten Serang pada dasarnya sama dengan pemilihan kepala desa secara serentak di desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Serang. Dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan
yang di bentuk pemerintah Kabupaten Serang sebagai tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Serang. Pada tanggal 28 Juni 2015 Kabupaten Serang untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang diikuti sebanyak 118 desa yng tersebar di 27 kecamatan adalah untuk mewujudkan adanya kepala desa yang tetap ada di desa Gosara untuk memimpin pemerintahan Desa Gosara. Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada kepala desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis. Dalam hal ini Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat, desa dan pemerintahan desa setempat. Untuk mewujudkan semua itu jelas diperlukan adanya suatu proses pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang ada. Pendasaran itu penting adanya hal ini dikarenakan proses pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, desa merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa dalam memimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat
istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini kepala desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD. Untuk mendapatkan Kepala Desa harus dilakukan melalui Pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang selanjutkan disebut panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan pamong desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. Semua kegiatan Pemilihan kepala desa harus dilakukan dengan perencanana yang matang dan melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa di Desa Gosara Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, semua diawali dengan akan segera berakhirnya masa tugas Kepala Desa Gosara periode sebelumnya dan adanya keinginan masyarakat untuk memilih kepala desanya sendiri demi tetap berjalannya roda pemerintahan desa Gosara. Dari keinginan itulah, dilakukan pembentukan panitia pemilihan kepala desa secara serentak berasal dari Tingkat Kabupten, di bentuk oleh Bupati menurut pasal 3, selanjutnya panitia pemilihan kepala desa secara serentak berasal dari Tingkat Kecamatan bentuk oleh Camat menurut pasal 4, dan terakhir panitia pemilihan kepala desa secara serentak berasal dari Tingkat Desa, BPD membentuk panitia pemilihan Desa dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, menurut pasal 5 ayat 1, Dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan yang di bentuk pemerintah
Kabupaten Serang sebagai tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2014. Panitia Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Desa Gosara, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, di bentuk berdasarkan surat keputusan Nomor : 2/KEP.1–BPD/ 2015 dengan kepengurusan sebagai berikut: Tabel 1. Daftar Nama-nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NAMA Muslikh Akrobin Agus Iswandi Mar’Tun Solekhah Suherman Madroni Yusron Margono Mukhlis
PANITIA Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Desa Gosara bertugas : 1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa. 2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui camat. 3. Membentuk KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan ketua dan anggota untuk masing-masing TPS. 4. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih. 5. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon. 6. Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan. 7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye. 8. Menetapkan tugas KPPS dan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 9. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS. 10. Melaksanakan pemungutan suara. 11. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masingmasing TPS dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa.
12. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kabupaten. 1.
Syarat-syarat Pencalonan Kepala Desa Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Menurut pasal 19 peraturan derah kabupaten serang nomor 1 tahun 2014, persyaratannya sebagai berikut: a. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih, dan harus mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten. b. Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa. c. Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Dalam pasal 20 di tegaskan kembali, (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dibercuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih. (2) Tugas perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa linnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Calon Kepala Desa dari PNS (Pegawai Negeri Sipili) Menurut pasal 21 peraturan derah kabupaten serang nomor 1 tahun 2014, persyaratannya sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah. PNS yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
Dalam pasal 22, disebutkan PNS yang berasal dari Sekretaris Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sekurang-kurangnya telah mengabdikan dirinya sebagai perangkat desa selama 10 (sepuluh) tahun. Calon Kepala Desa dari Anggota BPD, Menurut pasal 23 peraturan derah kabupaten serang nomor 1 tahun 2014, persyaratannya sebagai berikut : a. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Anggota BPD sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Desa. b. Pengunduran diri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai c. Tugas Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.
2.
Syarat-syarat memiliki hak pilih Penduduk Desa yang memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala desa secara serentak harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data yang berasal dari sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Derah, dan pemilih haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2015 yang meliputi : 1. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah ditetapkan sebagai pemilih yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menikah; 2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan 4. berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan,Pencatatan Sipil. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, berdasarkan pasal 10 peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 1 tahun 2014, (1) daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia pemilihan Desa sesuai dengan desa penduduk desa. (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena : a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah menikah;
c. d. e.
telah meninggal dunia; pindah domisili ke desa lain; atau belum terdaftar.Berdasarkan
Selanjutnya Berdasarkan ayat (3) pasal 10 Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2014, daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Desa menyusun dan menetapkan DPS. Dalam pasal 11 ayat (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Pada ayat (2) jagka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari. Dalam pasal 13 ayat (1) Apabila pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan Desa melalui pengurus RTRW, dan didaftar sebagai pemilih tambahan. (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Desa sebelum pencatatan data pemilih tambahan. (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. Dalam Pasal 14 ayat (1) peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2014, Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. pasal 14 Ayat (2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan. Dalam pasal 15 peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahu 2014 ayat (1) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Dalam ayat (2) DPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat. Pasal 15 Ayat (3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT. Dalam Pasal 16 Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2014 ayat (1) Untuk keperluan pemungutan suara di masingmasing TPS, Panitia Pemilihan Desa menyusun salinan DPT untuk masingmasing TPS. Dalam ayat (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa. Dalam ayat (3) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia". Untuk menentukan bakal calon Kepala Desa, berdasarkan Pasal 24 tentang Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon. Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa melalui penelitian berkas-berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para bakal calon Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian berkas-berkas persyaratan, panitia pemiihan menetapkan 4 (empat) orang bakal calon Kepala Desa, yaitu : 1. Nokrawi 2. Saprudin 3. Sarwani 4. Dimyati Dari keempat para bakal calon Kepala Desa yang mendaftar di Desa Gosara, keempat calon tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan. Selanjutnya para calon Kepala Desa melakukan pengundian secara terbuka oleh panitia pemilihan untuk menentukan nomor urut. Hasil undian nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan , disusun dalam
daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.Selanjutnya berita acara penetapan calon Kepala Desa diumumkan oleh panitia pemilihan Desa melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. Setelah nama calon Kepala Desa diumumkan dan menentukan nomor urut calon Kepala Desa, maka dilanjutkan dengan kampanye pemilihan Kepala Desa Secara Serentak. Dasar pelaksanaannya adalah pasal 29 peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2014, yang dimaksudkan untuk lebih mengenal terhadap kepribadian, visi, dan misi, serta program-program pembangunan desa yang akan dilakukan oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Panitia pemilihan memberikan waktu kepada calon Kepala Desa untuk melakukan kampanye selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang dan berbagai ketentuan lainnya untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 3.
Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk pelaksanaan Pemilihan kepala desa di desa Gosara Kecamatan Ciruas, 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan telah memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan cara : a. Menyampaikan undangan. b. Mengadakan dan atau menempelkan pengumuman-pengumuman di tempattempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan suara akan dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. c. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIBB bertempat di Balai Desa Gosara Kecamatan
Ciruas. Pada saat pemungutan suara, telah disebutkan bila penduduk yang memiliki hak pilih adalah sebanyak : 1.810 orang. Dalam hal ini Panitia Pemilihan berkewajiban untuk: a. Menjamin agar asas sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2014 dapat terlaksana dengan baik. b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur. 86 c. Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun. Pemungutan suara waktu itu selesai tepat pada pukul 14.00 WIB dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa. Panitia kemudian wajib mengumunkan hasil jumlah perhitungan suara. Dengan hasil sebagai berikut : a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Sebanyak : 1.810 orang; b. Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebanyak : 1605 orang; c. Jumlah hak pilih yang tidak hadir : 205 orang; d. Calon Kepala Desa terpilih Dimyati memperoleh suara sebanyak : 535 suara; Dengan demikian pemilihan Kepala Desa di Desa Gosara Kecamatan Ciruas yang dilaksanankan pada Hari Minggu 28 Juni 2015 dimenangkan oleh saudara Dimyati dengan perolehan suara sebanyak : 535 suara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 42, penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan
suara berakhir, sebelum penghitugan suara dimulai, KPPS bersama Panitia Pemilihan Desa menghitung Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS, jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan jumlah surat suara yng dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Desa, saksi calon, BPD dan warga masyarakat, saksi calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mndat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS. KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon, KPPS memberikan salian berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara ditempat umum. Berita acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan desa segera setelah selesai penghitungan suara. Berita acara hasil penghitungan suara di masing-masing TPS direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Desa dan disaksikan oleh para saksi calon, BPD dan masyarakat dilokasi pemungutan suara, kemudian calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. 4. Penetapan dan Pelantikan Berdasarkan berita acara pemungutan suara dan Penghitungan suara, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dalam keputusan BPD serta diusulkan kepada
Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa. Pengesahan sdr Dimyati sebagai Kepala Desa di Desa Gosara kecamatan Ciruas yang dituangkan dalam keputusan Bupati Serang Nomor 141./KEP.583-HUK/2015. Jikalau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 45 disebutkan bahwa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati tetang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Gosara, semua diawasi dan dibawah pembinaan Tim Pengawas dan Pembinaan yang dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan keputusan Camat. Panitia Pengawas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara. b. Mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. c. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa. d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. e. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. f. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan. 4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 1. Faktor Pendukung Selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Serang telah memperlihtkan hal positif. Keberhasilan
pelaksanaanya itu terlihat dari 118 Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan kesemuanya itu dianggap telah berhasil dari sisi pelaksanaannya baik itu partisipasi masyarakat maupun keamanan serta kelancaran dalam pemilihan. Adapaun faktor pendukung sebagai berikut : a. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Salah satu faktor yang sangat mendukung terlaksanannya pemilihan Kepala Desa yang demokratis di Kabupaten Serang adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin desa mereka. Partisipasi itu didorong oleh kesadaran individu untuk menggunakan hak pilih mereka. Disamping itu masih kentalnya hubungan kekerabatan di Desa membuat masyarakat merasa perlu untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini. Didorong oleh hubungan kedekatan membuat masyarakat secara sukarela membantu jalannya pemilihan bukan hanya datang untuk memilih, tetapi juga mambantu persiapan jelang pemilihan. Sebagaimana yang diungkapkan ketua panitia pemilihan Desa Gosara bahwa dalam pelaksanaan pemilihan sudah bagus tidak sama dengan yang pemilihan kepala desa sebelum berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014, berbeda derngan pemilihan umum, pemilihan Kepala Desa masyarakat partisipasinya lebih baik dan lebih semangat.8 Semangat yang ditunjukkan pemilih di Desa Gosara bukan Cuma datang memilih di TPS tetapi juga memberikan bantuan secara sukarela demi terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang diinginkan, serta dapat berlangsung lancar dan aman.9 Sementara secara umum tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Serang yang
menggunakan hak pilihnya juga sangat besar yaitu 80% dari DPT.10 Berdasarkan beberapa pernyataan diatas mengenai tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades, ini berarti bahwa meningkatnya partisipasi pemilih berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan pada rezim demokratis. Seperti yang diungkapkan Miriam Budiarjo. “Salah satu implementasi nilai demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Bentuk dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam politik antara lain adalah partisipasi dalam pemilihan umum dan partisipasi untuk memprotes pemerintahan”11 Tingkat partisipasi masyarakat ini kemudian menjadi barometer dalam menilai seberapa demokratis pemilihan Kepala Desa yang berlangsung di Kabupaten Serang. b.
Besarnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkades Konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah memegang peran sangat srategis dalam mengelola serta mengawasi seluruh aktifitas politik yang ada di daerahnya. Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 6 tentang Desa bahwa pelaksanaan pemilihan harus dilaksankan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten, sehingga Pilkades kemudian menjadi salah
8
Hasil wawancara dengan ketua Pemilihan Desa Gosara Kecamatan Ciruas, pada tanggal 10 Oktober pukul 14.00 WIB. 9 Hasil wawancara dengan Karang Taruna Desa Desa, pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 10.20 WIB.
10
Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Serang, pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10.30. WIB 11 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2009,.hal 367
satu tugas Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah bukan sekedar sebagai penyelenggara tetapi sekaligus sebagai pengawas yang nantinya harus menjadi penengah jika dikemudian hari terjadi konflik dalam Pemilihan Kepala Desa. Kemudian dari sisi pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan persiapan yang cukup matang dalam mengawal hajatan demokrasi ditingkat desa ini. Salah satunya adalah pada tahapan persiapan dibentuklah tim pengawas, yang nantinya akan mengawasi jalannya pemilihan ditiap Desa. “Jadi tim di Kabupten itu bupati membentuk tim pemilihan dikabupaten kemudian ditiap Kecamatan ada tim pengawas tingkat Kecamatan, kemudian di desa ada tim pemilihan kepala desa, jadi pengawasan ini berjenjang”.12 Peran Pemerintah Daerah dalam bentuk mengawal hajatan demokrasi ditingkat desa ini merupakan tugas pokok, sebagaimana juga telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 1 Tahun 2015, bahwa dalam melakukan pengawasan Bupati dapat membentuk tim dan/ atau mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Pengawas yang dibentuk ini kemudian bertanggung jawab kepada bupati dan terus berkoordinasi dengan panitia pemilihan Kabupaten. Peran pemerintah daerah sebagai faktor pendukung terlaksananya Pilkades sebenarnya telah membuka iklim pemilihan yang demokratis di Kabupaten Serang. Mengingat bahwa kontrol pemerintah menjadi faktor kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk juga Pilkades. Sehingga besarnya peran Pemda menjadi kekuatan tersendiri bagi Desa-desa untuk melaksanakan pemilihan yang bersih dan jauh dari penyimpangan, sehingga harapan dari 12
Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Serang, pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10.30. WIB
pemilihan ini dapat melahirkan Kepala Desa yang amanah dan berpihak pada kepentingan umum. 2.
Faktor Penghambat Berdasarkan dari pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Serang, sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan. Meskipun demikian masih ada hal yang perlu untuk diperbaiki sehingga pelaksanaan pemilihan pada gelombang selanjutnya dapat berjalan tanpa hambatan. Adapun faktor yang menghambat jalannya pemilihan sebagai berikutt: a.
Anggaran yang tersendat. Dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau program pemerintah, anggaran menjadi hal yang pokok untuk dibahas dalam proses perencanaan kerja pemerintah. Selain sumber daya manusia Anggaran menjadi kunci utama berjalannya sebuah program. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis Anggaran (pembiayaan) masih menjadi salah satu kendala sehingga pelaksanaan pemilihan dirasa masih kurang optimal. Masih ada panitia pemilihan yang mengakui bahwa dana yang tidak langsung cair, sehingga dana tersebut, sementara dana tersebut di cari oleh panitia pemilihan kepala Desa tersebut. Oleh karena itu sedikit menghambat proses pemilihan kepala Desa tersebut. b.
Masih ada yang tidak menggunakan hak pilih Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, masih ada masyarakat yang telah memenuhi persyratan menjadi pemilih, tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, di pemilihan kepala desa secara serentak desa gosara. Oleh karena itu mereka yang tidak masuk DPT, banyak yang tidak memberikan pilihannya di hari pemilihan kepala desa secara serentak khususnya di desa gosara.
IV. PENUTUP 4.1 Kesimpulan Peran Pemerintah Daerah menjadi posisi kunci dalam pelaksanaaan Pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Serang. Jika dilihat dari fungsi ganda yang dimiiki Pemerintah Daerah yakni sebagai penyelenggara sekaligus pengawas pemilihan, berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan pemilihan yang Langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sesuai dengan tuntutan demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Serang telah berjalan dengan aman dan tertib, serta tidak ada konflik yang muncul pasca pemilihan. Sementara tingkat partisipasi masyarakat yang datang memilih ke TPS jika dihitung dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah menunjukkan angka ±90 %. Hal ini berarti masyarakat Kabupaten Serang, telah menunjukkan kesadaran berdemokrasi mereka melalui partisipasi politik dalam bentuk suara, juga didorong oleh kepedulian masyarakat dalam memilih pemimpin mereka di Desa. Selanjutnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Desa Gosara dari tahapan persiapan dalam penentuan panitia pemilihan telah dimusyawarakan bersama seluruh elemen Desa. Sementara pada tahapan pencalonan juga seperti demikian panitia telah menjalankan fungsinya yakni membuka peluang bagi seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat serta melakukan penjaringan verifikasi berkas dan ujian tertulis dan pada tahapan pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar serta masyarakat yang menggunakan hak suaranya ± 90%. Angka yang sudah cukup mapan jika diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin Desa mereka. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di desa gosara dari persiapan, pencalonan hingga pemungutan suara dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 1 tahun 2015 serta Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Faktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemilihan Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukung seperti tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah. Sementara untuk faktor penghambat seperti anggaran yang telat turun dan masih ada yang tidak menggunakan hak pilih nya. Faktor pendukung dan penghambat inilah yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang berlangsung di Kabupaten Serang. Apabila kedua faktor ini ditanggapi serius oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi maka pelaksanaan pemilihan pada gelombang selanjutnya akan lebih baik lagi. 4.2 Saran 1.
2.
3.
Pemerintah Perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak juga mereview kembali peraturan daerah yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemilihan. Faktor yang menghambat jalannya pemilihan adalah faktor biaya dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan hak suara nya, sehingga pemerintah daerah perlu memikirkan kembali pembiayaan pemilihan Kepala Desa harus sesuai dengan Kondisi geografis (jarak Desa ke Ibukota kabupaten) dan penyuluhan akan pentingnya hak suara masyarakat dalam pemiliha Kepala Desa secara serentak. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Secara Serentak diperlukan pengawasan dari pemerintah yang lebih komprehensif dan independen dengan cara lebih terbuka atau bersifat transparansi.
DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. M Gaffar, Janedri. 2013. Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. Mahfud, Peter 2004. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group Pertama Cetakan ke-4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten SerangNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. http://inilahbanten.com/2015/03/16/penetapan-pelaksanaan-pilkades-di-kabupatenserang-lamban/ http://news.okezone.com/read/2015/08/15/340/1196698/kisruh-pilkades-warga-duakampung-saling-serang http://inilahbanten.com/2015/07/27/pilkades-lontar-dan-rancasumur-janggal-wargangadu-ke-dewan/ http://kabar-banten.com/news/detail/25196
