PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPERASI CREDIT

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPERASI CREDIT UNION DHARMA HATIKU CABANG YOGYAKARTA

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM OLEH: AYU MEI TRIANA 12340059

DOSEN PEMBIMBING:

1. LINDRA DARNELA, S.Ag.,M.Hum. 2. ISWANTORO, S.H., M.H.

ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016

ABSTRAK Koperasi Credit Union Dharma Hatiku termasuk dalam koperasi kredit, Koperasi kredit mempunyai beberapa prinsip yang berbeda dengan koperasi umum lainnya. Koperasi Credit Union Dharma Hatiku mempunyai prinsip yaitu pendidikan, swadaya, solidaritas, dan inovasi. Adanya prinsip tersebut diharapkan kepada angotanya untuk tidak wanprestasi dan melatih anggotanya untuk menabung. Diterapkan prinsip-prinsip koperasi kredit tetap saja wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban baik dari pihak koperasi maupun anggota koperasi. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : ”Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku Cabang Yogyakarta”. Dalam judul tersebut membahas mengenai pelaksanaan perjanjian Pinjaman di koperasi Credit Union Dharma Hatiku berdasarkan akta perjanjian dan cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan melihat praktek di Koperasi CU Dharma Hatiku. Penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai ketua Koperasi langsung dan beberapa anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan Akta Perjanjian. Perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh pihak koperasi maupun anggota koperasi telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah akan berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pelaksanaan perjanjian dalam koperasi terdapat salah satu pasal yang sudah ditentukan di akta perjanjian namun dalam kenyataannya tidak dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian pinjaman yaitu Pasal 3 tentang penyitaan / pelelangan barang jaminan karena dari pihak koperasi belum terlalu mengerti tentang proses dan hukum pelelangan barang jaminan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak Koperasi menggunakan cara kekeluargaan yaitu berupa negosiasi antara kedua pihak.

ii

Scanned by CamScanner


MOTTO

Bila duka tidak dirasakan itulah bahagia

Hari ini adalah hakikat penampilan mimpi-mimpi hari kemarin dan mimpi-mimpi hari itu adalah perwujudan hari esok, sedangkan kewajiban kita lebih banyak dari pada waktu yang tersedia.

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Saya persembahkan kepada R Bambang Sutaryanto dan Retno Wulan Kuswandari, Ayahanda dan Ibunda saya tercinta, terimakasih atas semuanya nasehat, petunjuk, bantuan, bimbingan, serta Do’a Selama Hidupku iloveyou Tuty Setyasih, nenek saya tercinta, terkasih terimakasih atas Do’a nya Roky Septiyanto Wibowo dan Nurma wati, kakak pertama saya terimakasih atas dukungannya selama ini Ryko Ramadhan Setiawan S.H, kakak tercinta saya terimakasih atas semuanya selama ini, aku merindukanmu iloveyou Sahabat-sahabat saya terimakasih untuk semuanya Teruntuk yang special Nur Rahman Suryawan terimakasih atas semuanya support sampai saat ini ^_^

vii

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kelapangan waktu tanpa ada hambatan sehingga penyusunan skripsi “Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku Cabang Yogyakarta” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya peneliti haturkan kepada: 1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. vii

5. Ibu Lindra Darnella, S. Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama peneliti berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti. 7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun. 8. Bapak Drs. P. Ng. Suryanto selaku Ketua Koperasi CU Dharma Hatiku yang telah memberikan izin dan membantu dalam penelitian skripsi ini. 9. Staf dan Anggota Koperasi CU Dharma Hatiku yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 10. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do’a, motivasi serta Dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya. 11. Untuk Kakak saya Ryko Ramadhan S.H yang telah memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya. 12. Untuk sahabat saya dari SMP Prasasti Cintya Yogyanti yang selalu menemani saya dan mendorong saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya. 13. Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu ada Minarsih, Dina, Iyam, Rey, Aisyah NR, dan Nisa. Terima kasih untuk kalian dan semoga Silaturahmi kita selalu terjaga Amin. viii

14. Untuk teman-teman saya Ilmu Hukum Angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 15. Untuk teman-teman KKN saya terima kasih selalu memotivasi saya Ike, Hikmah, Ayu, Septi, Semi, Mas Mus, Mas Afif, Farid, Riyan, Dika, Wahyu, dan mas A’an. 16. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do’a, bantuan, dan motivasi sehingga dapat peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, peneliti menyadari bahwa penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku Cabang Yogyakarta” ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya harapan dari peneliti, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Aamiin. Yogyakarta,

Juni 2016

(Ayu Mei Triana)

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

ABSTRAK ...................................................................................................

ii

PERNYATAAN KEASLIAN .....................................................................

iii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................

v

MOTTO .......................................................................................................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................

vii

KATA PENGANTAR .................................................................................

viii

DAFTAR ISI ................................................................................................

xi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. Latar Belakang ..................................................................................

1

B. Rumusan Masalah .............................................................................

7

C. Tujuan Penelitian...............................................................................

8

D. Manfaat Penelitian ............................................................................

8

E. Telaah Pustaka .................................................................................

8

F. Kerangka Teoretik .............................................................................

11

G. Metode Penelitian .............................................................................

19

1. Jenis Penelitian .............................................................................

19

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian ....................................................

20

3. Sumber Data Penelitian .................................................................

20

xi

4. Teknik Pengumpulan Data ............................................................

21

5. Analisis Data .................................................................................

22

H. Sistematika Penulisan .......................................................................

22

BAB II PERJANJIAN DAN KOPERASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ........................................................

24

A. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...............

24

1. Perjanjian ....................................................................................

24

2. Syarat Sahnya Perjanjian.............................................................

25

3. Asas-asas Perjanjian ....................................................................

28

4. Jenis-jenis Perjanjian...................................................................

30

5. Berakhirnya Perjanjian ................................................................

33

6. Prinsip Kehati-hatian...................................................................

33

B. Koperasi dalam Peraturan Perundang-undangan .............................

36

1. Pengertian Koperasi ....................................................................

36

2. Jenis-jenis Koperasi ....................................................................

38

3. Pengertian Pinjam Kredit ............................................................

41

4. Prinsip-prinsip Koperasi .............................................................

43

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI CREDIT UNION DHARMA HATIKU ......................................................................

47

A. Profil Koperasi Credit Union Dharma Hatiku ..................................

47

1. Sejarah Berdirinya ......................................................................

48

2. Visi dan Misi ..............................................................................

49

xii

3. Jenis Usaha Koperasi ..................................................................

50

4. Keanggotaan dan Struktur Organisasi .........................................

54

B. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku ............................................................

56

1. Persyaratan Menjadi Anggota .....................................................

56

2. Kegiatan Simpanan ....................................................................

58

3. Proses Pinjaman .........................................................................

60

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA .........................................

62

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku .................................................................................

62

B. Cara Penyelesaian Sengketa apabila terjadi wanprestasi di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku.............................................

71

BAB V PENUTUP .......................................................................................

77

A. Kesimpulan .......................................................................................

77

B. Saran..................................................................................................

79

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Dalam Pasal 33 menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang berciri mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.1 Dari berbagai macam lembaga keuangan yang ada baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.2 Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan 1

Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (Jakarta: PT Rineka Cipta,200), hlm. 11. 2

1

2

orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraaan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.3 Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal 1 ayat(1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoprasian dan kerjasama antar koperasi. Dalam koperasi sendiri sudah memiliki beberapa dasar hukumnya baik Undang-Undang Koperasi sendiri maupun dasar hukum mengenai perjanjian simpan-pinjam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.4 Hukum perjanjian yang ada di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendakinya, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3 4

Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, (Yogyakarta:BPFE -Yogyakarta, 2000), hlm. 2. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3

Dengan adanya perjanjian terdapat sebuah hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.5 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1759 Kewajiban yang dimiliki oleh kreditur adalah untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan nya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian,6 sedangkan kewajiban Debitur tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1763 adalah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditentukan.7 Dengan adanya perjanjian selain timbul adanya hak dan kewajiban namun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau undang-undang. Salah satu hubungan hukum yang terpenting sebelum sebuah perkumpulan/organisasi menjadi koperasi adalah hubungan hokum perikatan dalam pendirian koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, yang menyatakan bahwa “Pembentukan Koperasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dilakukan dengan kata pendirian yang memuat Anggaran Dasar.” Dengan kata kata lain pembentukan Koperasi harus didasarkan pada sebuah perjanjian, di mana perjanjian sendiri merupakan salah satu dasar hukum dari sebuah perikatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdata, bahwa

5

Yunirman Rijan, Dkk, Cara Mudah membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya, (Jakarta: Raih Ahsa Sukses, 2009), hlm. 6. 6 Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 7 Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4

“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.” Inilah yang menunjukkan hubungan aspek hukum perikatan dalam pendirian Koperasi.8 Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka di Indonesia terdapat banyak suatu organisasi untuk mendirikan Koperasi. Dengan semakin banyaknya Koperasi di Indonesia maka perlu adanya Perlindungan Hukum yang mengatur kegiatan koperasi. Walaupun koperasi sendiri telah mempunyai undangundang sendiri tetapi masih terdapat beberapa koperasi yang mempunyai masalah. Seperti salah satu anggotanya tidak melakukan sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi bisa disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketidaklaksananya prestasi oleh debitur.9 Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ketidaklaksananya debitur terhadap kewajiban yang harus dilakukan olehnya dapat karena kesengajaan maupun karena kelalaian debitur.10 Dari pihak kreditur sendiri harus dipenuhi haknya dengan adanya perlindungan hukum. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi atau pelanggaran lain bisa diselesaikan secara hukum dan mendapat kekuatan hukum yang tetap. Seperti hal nya dalam Koperasi Kredit yang bisa disebut dengan Credit Union. Credit Union berasal dari bahasa latin, credere yang artinya percaya dan union/unus

8

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta:Djambatan, 2008), hlm. 227. 9 Gunawan Widjaja,Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada,2006), hlm. 365.

5

yang berarti kumpulan. Credit Union diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabung uang, menciptakan modal bersama, untuk dipergunakan (dalam bentuk pinjaman) diantara sesama anggota untuk tujuan yang produktif dan kesejahteraan bersama. Dari pengetian credit union tersebut sama halnya dengan koperasi simpan pinjam, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya. Credit Union memiliki prinsip yang tidak ada dalam koperasi simpan pinjam lain yaitu prinsip swadaya, solidaritas, dan pendidikan. Dalam masalah wanpretasi yang sering terjadi di dalam beberapa koperasi kredit yang dilakukan oleh para anggota koperasi yang tidak melakukan kewajibannya maka penulis memilih salah satu koperasi kredit atau credit union yang ada di Yogyakarta yaitu di Koperasi CU Dharma Hatiku dimana koperasi tersebut terdapat beberapa anggotanya yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian simpan pinjam di koperasi tersebut. System yang di pakai dalam Koperasi CU Dharma Hatiku sesuai dengan system Credit Union yang lainnya dimana seorang untuk meminjam harus menjadi anggota dalam koperasi tersebut. Setelah menjadi anggota koperasi tersebut anggota baru akan diberi pendidikan tentang apa itu credit union serta diberi penjelasan tentang keungulan dari credit union. Mengenai masalah pinjaman dalam credit union ini apabila meminjam uang dalam jumlah kurang dari simpanan maka tidak perlu memakai agunan namun apabila meminjam uang melebihi jumlah simpanan yang di tabung maka perlu adanya agunan. Untuk suku bunga yang digunakan dalam koperasi

6

credit union anggota yang belum mengikuti pendidikan atau bisa disebut anggota baru maka suku bunga yang digunakan sejumlah 1,5%, untuk anggota yang sudah pernah mengikuti pendidikan suku bunga yang dipakai sejumlah 1,3%, dan apabila pinjaman dibawah simpanan suku bunga hanya sejumlah 1%. Selain suku bunga dengan jumlah yang ringan dalam koperasi yang menganut system credit union memiliki beberapa jaminan untuk anggota. Masyarakat memilih untuk menjadi anggota di koperasi tersebut karena selain mendapat suku bunga yang ringan, koperasi tersebut juga memberikan jaminan untuk kematian dan melatih kita menyisihkan sedikit uang untuk menabung pada setiap bulannya. Kemudian setelah menjadi anggota di koperasi diajarkan pelatihan pendidikan tentang beberapa prinsip yang dipakai dalam credit union. Prinsip- prinsip credit union berupa swadaya, solidaritas, dan pendidikan diharapkan agar para anggota tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anggota koperasi tersebut. Namun walaupun sudah dijelaskan tentang beberapa prinsip tersebut tetap saja ada beberapa anggota yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam koperasi CU Dharma Hatiku setiap bulannya wajib untuk melaporkan laporan keuangan di dinas pemerintahan koperasi dan juga wajib melaporkan di Puskodit yang berada di Sleman. Selain melaporkan laporan keuangan di dinas pemerintahan koperasi dan puskopdit Jatra Miguna yang terdapat di Sleman, CU Dharma Hatiku juga melaporkan keuangan dalam inkopdit yang berada di Jakarta. Untuk melaporkan laporan keuangan di Jakarta wajib setiap bulannya karena apabila

7

ada anggota yang meninggal dapat mendapatkan haknya yaitu berupa asuransi. Anggota koperasi yang sudah terdaftar di koperasi CU Dharma Hatiku pada bulan Maret 2016 sejumlah 1522 orang. Pengurus dan karyawan dalam koperasi tersebut adalah anggota koperasi. Pengurus koperasi tidak mendapatkan hak digaji namun untuk karyawan mendapatkan gaji dari SHU koperasi tersebut dan juga sudah terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Dari uraian di atas maka penulis tertarik dengan pelaksanaan simpan pinjam dan permasalahan apa yang terjadi dalam koperasi tersebut. Sehingga penulis membahas mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku Cabang Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu: 1. Apakah pelaksanaan perjanjian pinjaman di koperasi CU Dharma Hatiku sudah sesuai dengan Akta Perjanjian ? 2. Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian Dari beberapa rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian pinjaman di koperasi CU Dharma Hatiku

8

sudah sesuai dengan akta perjanjian dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis a. Untuk bisa mengetahui dan lebih mengetahui pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama hukum perdata yang terkait perjanjian pinjaman di Koperasi. b. Untuk memberikan pemikiran dan memberikan pemaparan mengenai perjanjian terutama pelaksaan perjanjian pinjaman di Koperasi itu sendiri. 2. Manfaat praktis Sedangkan untuk manfaat praktis peelitian ini adalah untuk menambah ilmu atau menjadikan referensi bagi peneliti yang sama pada waktu mendatang. E. Telaah Pustaka Penelitian yang terkait dengan tema yang diambil oleh penulis ini memang belum pertama kali. Penulis memaparkan beberapa penelitian yang hampir sama atau menyinggung tentang tema dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa contoh penelitian yang terkait dengan tema dalam penelitian ini : Skripsi yang disusun oleh Mohamad Raid Qais Muntashir dengan judul “Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana MaulanaMalik Ibrahim Malang Dalam Prespektif Hukum Islam)”, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada

9

tahun 2013 membahas tentang bagaimana pelaksanaan system pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan bagaimana pandangan hokum islam terhadap system pinjaman di koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak hanya membahas system pelaksanaan perjanjiannya saja namun juga membahas tentang masalah wanprestasi dan bagaimana penyelesaiannya apabila anggotanya melakukan wanprestasi.11 Skripsi yang disusun oleh Anindia Larasati dengan judul “Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995”, Fakultas Hukum, Universitas Jember pada Tahun 2013 membahas tentang apakah prosedur pemberian pinjaman oleh KSP/USP Koperasi pada calon anggota koperasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, apakah akibat hukum dari pemberian pinjaman pada calon anggota koperasi oleh KSP/USP Koperasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan upaya apa

11

Mohamad Raid Qais Muntashir, “Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana MaulanaMalik Ibrahim Malang Dalam Prespektif Hukum Islam)”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

10

yang dapat dilakukan KSP/USP Koperasi terhadap calon anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi anggota koperasi.12 Skripsi yang disusun oleh Satriyo Tias Utomo yang berjudul “Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Koperasi dengan Anggotanya Di Yogyakarta”, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2012 yang membahas tentang Perlindungan hukum bagi kreditur (koperasi) dalam perjanjian pinjaman dan bagaimana jika si peminjam melakukan wansprestasi.13 Skripsi yang disusun oleh Ika Puspita Sari yang berjudul “Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Makmur Surakarta”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2013 yang membahas tentang tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi, hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit, dan Mengkaji tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi.14

12

Anindia Larasati,”Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013. 13 Satriyo Tias Utomo, “Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Koperasi dengan Anggotanya Di Yogyakarta”, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012. 14 Ika Puspita Sari, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Makmur Surakarta” , Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

11

Dari beberapa contoh skripsi yang penulis paparkan di atas sebagian besar membahas tentang pelaksanaan simpan pinjam dan wanprestasi di berbagai koperasi. Penulis melanjutkan penelitian ini di koperasi CU Dharma Hatiku karena di koperasi tersebut belum pernah ada yang meneliti di koperasi tersebut. F. Kerangka Teoretik 1. Perjanjian dan Perikatan Perjanjian adalah suatu perbuatan diman satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk dapat dikatakan sah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, perjanjian harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Cakap untuk membuat suatu perikatan c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal Asas Konsensualisme sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) yaitu salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas Kebebasan Berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak menentukan isi dari perjanjian tersebut. Asas pacta sunt servandapromissorum (janji itu mengikat) dan implendorum obligation (kita harus mengikuti janji kita), yaitu prinsip-prinsip hukum alam, yang

12

meliputi tanggung jawab atas janji-janji yang diberikan dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani, prinsip untuk menghormati hak rakyat dan mengembalikan keuntungan yang diperoleh daripadanya, membetulkan kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan seorang dan pengakuan atas hal-hal tertentu sabagai hukuman yang memang seharusnya didapat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Berkaitan dengan hal ini, dalam hukum perjanjian International, dikenal prinsip “pacta tertiis nec nosent nec prosunt”, yang berarti bahwa perjanjian hanya mengadakan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saja. Dengan demikian, maka perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak mengikat pihak ketiga. Di dalam hukum perjanjian terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa berbagai kaidah hukum yang mengatur soal kontrak di dalam peraturan perundangundangan merupakan hukum pelengkap (aanvullend recht). Berdasakan asas ini, maka kaidah hukum perjanjian dapat dipersempit atau diperluas oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak tersebut.15 Perikatan yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau undang-undang. Salah satu hubungan hukum yang terpenting sebelum sebuah perkumpulan/organisasi menjadi koperasi adalah hubungan hokum perikatan dalam pendirian koperasi. Pembentukan koperasi harus didasarkan pada sebuah perjanjian, di mana perjanjian sendiri merupakan salah satu dasar hukum dari sebuah perikatan. 15

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1994),hlm. 142.

13

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdata, bahwa “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.” Inilah yang menunjukkan hubungan aspek hukum perikatan dalam pendirian Koperasi. 2. Wanprestasi Menurut Van Dunne, wanprestasi adalah kelalaian karena tidak memenuhi perikatan yang dapat dipertanggungjawabkan16, sedangkan menurut pengertian umum wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Oleh sebab itu, seorang debitur dinyatakan wanprestasi apabila ia dalam melakukan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi.17Wanprestasi adalah apabila seorang tidak memenuhi prestasinya yang merupakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Perihal wanprestasi dari pihak debitur sebelumnya harus dilakukan peringatan terlebih dahulu, peringatan tersebut dikenal dengan istilah sommatie dan harus dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata.18 Dalam pasal tersebut menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan perikatan

16

M.J Van Dunne, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, ganti kerugian, diterjemahkan oleh Lely Nirwan, Penataran Regional Hukum Perikatan II, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Denpasar, 3-4 Januari 1990, hlm. 3. 17 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60. 18 Arus Akbar Silondae, Dkk, Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis, Edisi Pertama, (Jakarta: Mitra Wcana Media, 2010), hlm. 15-16.

14

sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.19 Pihak debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi kewajiban di antaranya adalah: a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Maksud tidak memenuhi prestasi sama sekali ialah dimana pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang. b. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Maksud dari memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru adalah pihak pembeli melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya. c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Maksud dari memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya ialah pihak pembeli memenuhi prestasinya namun terlambat atau tidak pada waktu yang telah ditetapkan. d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.20

19 20

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238. R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Internusa, 1990), hlm. 45.

15

Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, seperti halnya perjanjian kredit yang berlebihan dapat menimbulkan resiko yang dimana debitur dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.21

3. Teori Penyelesaian Sengketa Kredit Pada dasarnya penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme peneyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum melalui aparat atau penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundangundangan. Jalur litigasi merupakan the last resort atau ultimum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar sedangkan jalur nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariatif, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain.22

21

Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, Pengantar Manajemen Pengkreditan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 80. 22 Bambang Sutiyoso, HUKUM Arbitrase dan Alteratif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 5-6.

16

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikemukan oleh Stanford M. Altschul ialah “A trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity and avoid lengthy trial delays.”23 (sebuah pengadilan kasus sebelum pengadilan pribadi disetujui oleh para pihak sehingga dapat menghemat biaya, menghindari publikasi dan menghindari proses pengadilan yang panjang). Dalam koperasi lebih memilih jalur non litigasi untuk meneyelesaian masalah wanprestasi berupa musyawarah. Dalam Pasal 6 Undang Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS) mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara yaitu: a.

Konsultasi Mengutip Black’s law Dictionary, Gunawan, Widjaya, dan Ahmad Yani menguraikan bahwa pada prinsipnya kensultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultasi, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

b.

23

Negosiasi dan perdamaian

Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 13.

17

Kata Negosiasi berasal dari kata negotiation, yang berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. c.

Mediasi Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Namun tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa.

Dengan

demikian

hasil

penyelesaiannya

bersifat

kompromi. d.

Konsiliasi (Pemufakatan) Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga. Konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang

18

bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari iktikad baik para pihak yang bersengketa sendiri. 4. Koperasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap KSP/USP yang melakukan pelanggaran. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam disebutkan bahwa bagi koperasi yang diketahui melanggar peraturan pemerintah tersebut, maka koperasi yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, hingga pencabutan ijin usaha dan pembubaran koperasi yang bersangkutan. Mengenai pengkoperasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Koperasi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, landasan Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu hanya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta berasaskan kekeluargaan.

19

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi yaitu: a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis. c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. e. Kemandirian. f. Pendidikan pengkoperasian dan kerjasama antar koperasi.24

G. Metode Penelitian Metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hokum itu dilakukan.25 Maka untuk mempermudah dan dapat untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah

penulis menyajikan beberapa

metode dibawah ini: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (Field Research) untuk melihat masalah-masalah yang 24 25

hlm. 17.

Rahayu Hartini, Hukum Komersial, Cetakan Ketiga, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 85. Bambang Waluyo, Penelitian Dalam Praktik, Ed-1, Cet.2, (Jakarta:Sinar Grafika,1996),

20

terjadi sehingga dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini peneliti lebih menggunakan data primer. 2. Sifat dan Pendekatan Penelitian Penelitian yang dilakukan bersifat pendekatan deskriptif-analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variable yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi

atapun hubungan seperangkat

pendekatan yang dilakukan

data lainnya.26

Sedangkan

Yuridis Empiris denganmembandingkan

peraturan perundang-undangan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulakan langsung dari pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan kata lain langsung dalam praktik lapangan. Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas: a. Bahan Hukum Primer adalah data yang langsung diperoleh dari pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Yang dalam hal ini adalah melakukan wawancara serta observasi langsung pada koperasi dan anggota koperasi. 26

Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

21

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan hasil bahan hukum primer yang dalam hal ini adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, dan hasil-hasil penelitian yang lain. c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dalam hal ini adalah kamus indeks komulatif dan esiklopedia. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapi tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Selama ini wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak koperasi sendiri dan anggotanya yang dalam hal ini adalah Koperasi CU Dharma Hatiku. b. Dokumentasi Metode ini merupakan cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh penulis. c. Observasi Dalam teknik observasi ini menggunakan teknik observasi secara langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan

22

pengamatan secara langsung terhadap subjek-subjek yang diteliti. Observasi ini juga dapat berarti pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 5. Analisis Data Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya piker secara optimal. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data. Maka dalam peneliti ini peneliti menggunakan data kualitatif di mana dalam penelitian ini peneliti dapat memahami masalah dan keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab II tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum Perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, Asas-asas Perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan prinsip kehati-hatian. Tinjauan Khusus mengenai Koperasi, jenis-jenis koperasi, pengertian pinjam (kredit), dan prinsip-prinsip koperasi. Bab III tentang Gambaran Umum Koperasi Credit Union Dharma Hatiku Cabang Yogyakarta . Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya, tujuan,

23

visi, misi, keanggotaan dan struktur organisasi, dan Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku Bab IV tentang Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku dan cara penyelesaian sengketa. Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap koperasi.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dalam pembahasan beberapa penjelasan dalam penelitian ini maka dapat diketahui tentang pelaksanaan perjanjian dalam Koperasi CU Dharma Hatiku dan cara penyelesaiannya apabila terdapat anggota yang wanprestasi. Maka dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran. 1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi CU Dharma Hatiku tidak sesuai dengan akta perjanjian yang dibuat oleh Koperasi. Pelaksanaan perjanjian di Koperasi sesuai dengan Asas kebebasan berkontrak yaitu dengan menentukan isi perjanjian sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak. Peminjam dana di Koperasi CU Dharma Hatiku syarat yang utama ialah menjadi anggota Koperasi terlebih dahulu, kemudian agar bunga yang di dapat lebih ringan maka harus mengikuti pendidikan yang diadakan Koperai CU Dharma Hatiku dan juga sudah menjadi anggota selama 3 bulan dengan membayar simpanan pokok rutin pada setiap bulannya. Kemudian untuk proses saat Anggota koperasi ingin meminjam dana, anggota tersebut menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi CU Dharma Hatiku. Pihak Koperasi CU Dharma Hatiku melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan

peminjaman

yang

77

telah

diajukan.

Untuk

proses

78

pengembalian pinjaman di koperasi dapat diangsur pada setiap bulannya, maksimal adalah 60 bulan. Dalam surat perjanjian pinjaman yang telah dibuat oleh Koperasi CU Dharma Hatiku terdapat pasal yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu pasal 3 yang berbunyi “Apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibanya, barang jaminan akan diambil / dilelang untuk melunasi hutang, terhitung 3 bulan setelah jatuh tempo. Koperasi tidak melaksanakan sesuai pasal surat perjanjian pinjaman yang sudah tertulis, tidak sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian melainkan sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diselesaikan dengan kekeluargaan berupa bermusyawarah. 2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan Koperasi CU Dharma Hatiku apabila anggota koperasi wanprestasi adalah dengan Negosiasi yaitu bermusyawarah. Pihak Koperasi CU Dharma Hatiku akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan

memberikan

kelonggaran-kelonggaran

dalam

pelunasan

peminjaman dari pada menggunakan cara penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian.

79

B. Saran Hendaknya pihak Koperasi CU Dharma Hatiku dalam menetapkan nilai jaminan lebih memperhitungkan secara cermat sehingga apabila seorang anggota koperasi melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutup hutang pokok dan biaya-biaya atas keterlambatan tersebut. Kemudian apabila anggota wanprestasi barang jaminan tersebut

harus

ketat

dalam

penyitaan

ataupun

pelelangan,

sehingga

meminimalisis anggota untuk wanprestasi dan tidak merugikan koperasi. Dalam surat perjanjian pinjaman tentang pelelangan/ penyitaan barang jaminan perlu di klarifikasi sehingga koperasi tidak harus melakukan pelelangan/ penyitaan barang apabila terdapat anggota yang wanprestasi melainkan diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa melanggar akta perjanjian yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Badrulzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001. Baswir, Revrisond, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000. Chaniago, Ekonomi dan Koperasi, Bandung : Rosda Karya, 1998. Fahmi, Irham, Pengantar Manajemen Pengkreditan, Bandung: Alfabeta, 2010. G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Harahap, M Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986. Hartini, Rahayu, Hukum Komersial, Cet-3, Malang: UMM Press, 2010. M.J Van Dunne, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, ganti kerugian, diterjemahkan oleh Lely Nirwan, Penataran Regional Hukum Perikatan II, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Denpasar, 3-4 Januari 1990.Supramono, Gatot, Perjanjian Utang-Piutang. Cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian, Cet. Ke 4 , Bandung: PT. Alumni, 2013. P.N.H . Simanjutak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (akarta: Djambatan, 2009. Putra, Edy, Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis, Yogyakarta:Liberty, 1989. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta:Djambatan, 2008. Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung: Bandung, 1993.

Raharja Hadhikusuma, Sutantya, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2000. Silondae, Arus Akbar, Dkk, Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wcana Media, 2010. Sinungan, Muchdarsyah, Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya, Jakarta : Yagrat, 1990. Siwijatmo, Djarot, Manajemen Koperasi, Yogyakarta : BPFE, 1992. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1994. Suggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Sutiyoso, Bambang, HUKUM Arbitrase dan Alteratif Penyelesaian Sengketa, Yogyakarta: Gama Media, 2008. Suryanto, Bersama Menuju Kesejahteraan: Mengembangkan Koperasi Berbasis Jatidiri, Yogyakarta: Diterbitkan secara pribadi, 2016. Waluyo, Bambang, Penelitian Grafika,1996.

Dalam

Praktik,

Ed-1,

Cet-2,

Jakarta:Sinar

Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada,2006. Winata, Frans Hendra, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Yunirman Rijan, Dkk, Cara Mudah membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya, Jakarta: Raih Ahsa Sukses, 2009.

B. Sumber Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

C. Sumber Skripsi Anindia Larasati, “Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember pada Tahun 2013. Mohamad Raid Qais Muntashir, “Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana MaulanaMalik Ibrahim Malang Dalam Prespektif Hukum Islam)”, Skripsi, Fakultas Syariah

Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. Satriyo Tias Utomo, “Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Koperasi dengan Anggotanya Di Yogyakarta”, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012. Ika Puspita Sari, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Makmur Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013

D. Sumber Lain Wawancara dengan Bapak Drs. P. Ng. Suryanto selaku Ketua Koperasi CU Dharma Hatiku. https://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi, diunduh tanggal 10 Mei 2013. https://repository.usu.ac.id/Siagian: penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, diunduh tanggal 10 Mei 2016. https://susansutardjo.wordpress.com/tag/dinas_koperasi, diunduh tanggal 10 Mei 2016. https://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi, diunduh tanggal 11 Mei 2016.

































CURICULUM VITAE

Nama

: AYU MEI TRIANA

Tempat Lahir

: YOGYAKARTA

Tanggal Lahir

: 20 MEI 1994

Jenis Kelamin

: PEREMPUAN

Status

: BELUM KAWIN

Agama

: ISLAM

Kewarganegaraan

: WNI

Alamat

: Jl. Pugeran Barat No 22 Yogyakarta 55141

No Hp

: 0896 3923 9555

Email

: [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD SURYODININGRATAN II (2000-2006) 2. MTsN Yogyakarta II (2006-2009) 3. MAN Yogyakarta II (2009-2012) 4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-sekarang)

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPERASI CREDIT

Recommend Documents