PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN MELALUI PENGUATAN MODAL

Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau Mendukung Program Kecukupan Daging Sapi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK PETANI ABDUL BASYID Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Kantor Pusat Departemen Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan

ABSTRAK Peran sektor pertanian yang strategis dan telah memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir, ternyata belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta karena adanya berbagai kendala terutama yang terkait dengan pemanfaatan peluang ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak hanya diperlukan pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya (socio-cultural) yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Salah satu pola kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan Departemen Pertanian adalah melalui fasilitasi Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Kegiatan ini bertujuan untuk (1) memperkuat modal pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnis dan ketahanan pangan; (2) meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha pertanian; (3) mengembangkan usaha pertanian dan agroindustri di kawasan pengembangan; (4) meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok; serta (5) mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro. Alokasi dana PMUK diatur melalui mekanisme penyaluran langsung (LS) untuk kegiatan yang dikelola oleh kelompok untuk memperkuat modal, termasuk kegiatan simpan pinjam, pendampingan, pengembangan sumberdaya manusia dan kegiatan produksi serta operasionalisasi usaha kelompok dan selanjutnya digulirkan guna memperluas sasaran penerima manfaat. Dalam rangka mengatasi permasalahan pola perguliran dan penyediaan modal jangka panjang perlu dirangsang tumbuhnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan. Fokus pemberdayaan kelompok diarahkan dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha-usaha bidang pertanian. Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian dan penyuluh swakarsa, BPTP, swasta, LSM, perguruan tinggi, KTNA dan lainnya. Sementara itu, pengendalian dilakukan oleh tim teknis kabupaten/kota, serta tim pembina propinsi dan pusat; sedangkan pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah, dan lainnya). Kata kunci: Pertanian, penguatan modal, pemberdayaan, kelompok petani

PENDAHULUAN Latar belakang APBN tahun 2006 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur pola penganggaran terpadu (unified budget) dan berbasis kinerja (performance budget). Secara bertahap implementasi anggaran terpadu berbasis kinerja ini dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus mendasarkan pada indikator kinerja, sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Dalam kerangka pengembangan ekonomi nasional, terlihat bahwa peran sektor pertanian strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan

hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta, antara lain karena berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dihadapkan pada berbagai kendala, untuk itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya (socio-cultural) yang mampu merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui: (1) fasilitasi

63


penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas; (2) fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah; (3) fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha; serta (4) penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian. Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usahatani yaitu keterbatasan modal petani, di samping masalah belum berkembangnya usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam pembangunan pertanian, rendahnya penguasaan teknologi serta lemahnya SDM dan kelembagaan petani. Departemen Pertanian sudah sejak lama merintis penerapan pola pemberdayaan seperti ini melalui berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang langsung ditransfer ke rekening kelompok. Pemanfaatan dana PMUK ini dilakukan dalam format bergulir dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok menjadi lembaga usaha yang dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian yang akan menjadi embrio tumbuhnya inti kawasan pembangunan wilayah. Tujuan Tujuan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok adalah: 1) Memperkuat modal pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnis dan ketahanan pangan; 2) Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha pertanian; 3) Mengembangkan usaha pertanian dan agroindustri di kawasan pengembangan;

62

4) Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok; 5) Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya. Sasaran Sasaran pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok antara lain: 1) Menguatnya modal pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnis dan ketahanan pangan; 2) Meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis; 3) Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan; 4) Meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok; dan 5) Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan (outcome) kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok antara lain: 1) Tumbuhnya usaha kelompok yang mampu mengelola permodalan sesuai kaidahkaidah bisnis melalui pemanfaatan dana PMUK sesuai sasaran; 2) Terjadinya peningkatan produktivitas usahatani kelompok penerima PMUK; 3) Terjadinya pemupukan modal dan pengembalian/perguliran dari komponen yang harus digulirkan ke kelompokkelompok lain sehingga dapat menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas; Sedangkan indikator keberhasilan (impact dan benefit) dari pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok antara lain: 1) peningkatan modal usaha agribisnis dan ketahanan pangan; 2) peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis; 3) perkembangan usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan;


4) peningkatan kemandirian dan kerjasama kelompok; 5) pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan mikro agribisnis dan lembaga ekonomi perdesaan lainnya. Pengertian-pengertian dan definisi 1) Pelaku agribisnis adalah semua pihakyang berperan dan mempengaruhi berfungsinya sistem dan usaha agribisnis, mencakup masyarakat petani/peternak/pekebun, serta pelaku usaha (yang bergerak dalam usaha produksi dan perdagangan barang dan jasa: input produksi, pengolahan dan pemasaran hasil), kelembagaan usaha ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya secara langsung atau tidak langsung mendorong serta mempengaruhi pembangunan agribisnis. 2) Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pemenuhan kebutuhan pangan sejauh mungkin dipenuhi dari produksi dalam negeri dengan mengandalkan keunggulan sumberdaya, kelembagaan dan budaya masing-masing daerah yang beragam. 3) Pemberdayaan masyarakat agribisnis adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan usahanya secara berkelanjutan. Pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi dan penciptaan iklim kondusif yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, serta memberikan perlindungan seperlunya. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan partisipasi dan kemampuan pelaku agribisnis. 4) Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci pemantapan ketahanan

pangan di tingkat rumah tangga, karena pelaku utama pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan adalah masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki rumah tangga yang terbatas dengan cara memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembalikan di tingkat perdesaan. 5) Penguatan modal usaha kelompok adalah stimulasi dana bagi pelaku pertanian yang mengalami keterbatasan modal sehingga selanjutnya mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. Fasilitasi penguatan modal usaha kelompok ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat petani, yang dikawal dengan kegiatan terkait yaitu penguatan kelembagaan petani dan peningkatan SDM petani melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, monitoring, evaluasi, dan lainnya. 6) Kelompok usaha yang bermasalah dengan kredit adalah kelompok usaha yang sebagian atau seluruh anggotanya pernah menerima fasilitas kredit yang tidak berniat baik dan atau tidak mengembalikan seluruh atau sebagian kredit yang diterimanya sesuai ketentuan, kecuali sebagai akibat dari puso atau force majeure (bencana alam, serangan hama penyakit/OPT dan lainnya) yang dinyatakan dengan keterangan dari instansi yang berwenang. 7) Lembaga keuangan mikro perdesaan adalah kelembagaan usaha yang mengelola jasa keuangan untuk membiayai usaha skala mikro di perdesaan baik berbentuk formal maupun informal yang dibangun oleh masyarakat atau pemerintah. Kelembagaan ditumbuh kembangkan berdasarkan semangat untuk memajukan usaha dan mensejahterakan masyarakat di perdesaan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Bentuk usaha lembaga ini mencakup pelayanan jasa pinjaman/kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terkait dengan persyaratan pinjaman atau

63


bentuk pembiayaan lainnya. Contoh lembaga keuangan mikro: Credit Union (CU), Baitul Mal Wattanwil (BMT), Pusat Inkubator Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), Lumbung Petitih Nagari, Kelompok Usaha Mandiri, dan lainnya. 8) Perguliran adalah usaha untuk menciptakan keberlanjutan usaha agribisnis masyarakat penerima dana penguatan modal usaha kelompok atau sebelumnya disebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) serta memperluas cakupan individu/kelompok/masyarakat melalui pemberian keuntungan, hasil, nilai tambah usaha baik dalam bentuk tunai maupun fisik/natura (hasil panen/benih/ bibit, dll). Bentuk perguliran dapat berupa pola-pola tradisional perorangan/kelompok yang sudah berkembang di masyarakat maupun melalui kelembagaan keuangan mikro yang dibangun oleh masyarakat seperti lumbung, simpan pinjam serta bentuk-bentuk lainnya. KELOMPOK SASARAN, KRITERIA, TATA CARA SELEKSI, DAN PENYALURAN DANA Kelompok sasaran Kelompok sasaran adalah kelompok yang menjalankan usaha agribisnis dan ketahanan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan. Guna memperoleh manfaat secara luas, maka penetapan kelompok sasaran perlu mempertimbangkan asas pemerataan bagi pelaku pembangunan dan memperhatikan aspek gender. Proses seleksi kelompok sasaran dan calon lokasi dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/ Kota. Proses seleksi dilakukan secara terbuka, ditetapkan secara musyawarah atas dasar kepentingan pengembangan usaha pertanian di daerah dan usulan dari masyarakat. Kriteria umum calon kelompok sasaran Kriteria umum calon kelompok sasaran adalah:

64

1) kelompok usaha pertanian yang sudah ada/telah eksis minimal 3 tahun dan aktif, bukan bentukan baru, dapat dipercaya serta mampu mengembangkan usaha melalui kerjasama kelompok, jumlah anggota minimal 20 orang. 2) kelompok yang bersangkutan belum pernah mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya. 3) kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya. 4) anggota kelompok adalah pelaku usaha yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak dalam mendorong perkembangan usaha agribisnis atau mewujudkan ketahanan pangan masyarakat secara luas. 5) anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran secara penuh dan memanfaatkan peluang pasar. Kriteria calon kelompok sasaran agar diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Propinsi berdasarkan kondisi wilayah dan dijabarkan secara lebih spesifik dalam Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Kabupaten/Kota sesuai kondisi petani dan sosial budaya setempat. Kriteria umum calon lokasi/lahan antara lain: (1) secara agroklimat cocok untuk budidaya pertanian yang akan dikembangkan, (2) lahan telah tersedia dan slap untuk dilakukan usaha pertanian, dan (3) relatif kompak dalam skala ekonomi. Tata cara seleksi calon kelompok sasaran Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan pertanian wilayah dan usulan/proposal dari kelompok pelaku usaha pertanian. Proses seleksi calon kelompok sasaran dilakukan secara bertahap dan seyogyanya telah dipersiapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah (t-1). Salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat pertanian, termasuk pengembangan modal dan perguliran terletak pada ketepatan dan


kebenaran dalam menentukan kelompok sasaran. Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap. Seleksi Tahap-1, Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha. Proposal/ rencana usaha setidaknya memuat: deskripsi usaha kelompok saat ini, sumberdaya dan sarana yang telah dimiliki kelompok, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok. Seleksi Tahap-II dilakukan penilaian terhadap kelompok yang lulus seleksi Tahap-I. Aspek penilaian Tahap-II mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan di dalam Pedum, Juklak dan Juknis. Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah kabupaten/kota dan memaparkan hasil seleksinya yang dihadiri oleh stakeholder meliputi: instansi terkait, perguruan tnggi, KTNA, tokoh masyarakat, LSM dan pelaku

usaha lainnya. Hasil musyarawah dituangkan dalam Berita Acara yang memuat daftar kelompok pelaku usaha calon penerima penguatan modal dan atau calon penerima perguliran. Penyelenggaraan musyawarah tersebut dilakukan melalui forum Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Kabupaten/Kota. Mekanisme penetapan kelompok sasaran Berdasarkan berita acara hasil musyarawah kabupaten/kota, Tim Teknis mengusulkan kelompok pelaku usaha calon penerima dan calon kelompok penerima perguliran untuk ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Kantor Iingkup pertanian kabupaten/kota. Hasil seleksi dan penetapan kelompok diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh Tim Teknis kabupaten/kota melalui media massa/cetak/elektronik atau media komunikasi lainnya. Mekanisme seleksi kelompok dan tahapan penyusunan Rencana usaha kelompok (RUK) secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Mekanisme seleksi kelompok dan penyusunan RUK

63


Pengorganisasian kelompok Pada dasarnya organisasi kelompok usaha adalah organisasi yang berorientasi bisnis, bukan organisasi yang bersifat sosial. Dinamika organisasi kelompok masing-masing daerah sangat beragam dilihat dari sisi perkembangan usaha dan manajemen, sehingga pengembangan organisasi kelompok disesuaikan dengan keragaman dan dinamika kelompok tersebut. Untuk itu pengembangan organisasi kelompok diarahkan untuk memenuhi prinsipprinsip sebagai berikut: 1) Kelompok usaha mempunyai struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi secara jelas dan disepakati bersama anggota; 2) Pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota, bertanggung jawab kepada anggota dan pertanggung-jawabannya disampaikan dalam rapat kelompok yang dilakukan secara periodik; 3) Mekanisme dan tata hubungan kerja antar berbagai komponen di dalam maupun antar kelompok disusun secara partisipatif; 4) Proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara atau risalah rapat yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh unsur pembina atau instansi terkait; 5) Anggota melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha; 6) Kelompok membangun kerjasama kemitraan dengan pihak terkait; 7) Pengembangan kelembagaan kelompok diarahkan menuju terbangunnya lembaga ekonomi seperti koperasi atau unit usaha berbadan hukum lainnya. Penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok Dana PMUK dialokasikan dalam bentuk yang tidak terinci dan dituangkan pada pos belanja bantuan sosial. Tata cara penyaluran dana PMUK ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Alokasi dana ini diatur melalui

66

mekanisme penyaluran langsung (LS) untuk kegiatan yang dikelola oleh kelompok. Dana yang dikelola oleh kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal, termasuk kegiatan simpan pinjam yang menuju pada transformasi kelompok ke LKM, pendam-pingan, pengembangan sumberdaya manusia dan kegiatan produksi serta operasionalisasi usaha kelompok. Sedangkan anggaran yang kegiatannya dilaksanakan oleh kabupaten/kota dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Teknis, perencanaan, seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan, serta berbagai jenis pelatihan baik bagi Penyuluh Pertanian, maupun bagi kelompok dan administrasi kegiatan serta lainnya. Pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana penguatan modal usaha kelompok Dana yang disalurkan kepada kelompok merupakan penguatan modal yang perlu dipupuk menjadi modal kelompok dan selanjutnya digulirkan kepada kelompok lain yang ditunjuk setelah usaha kelompok yang bersangkutan mandiri. Dengan demikian anggota kelompok tidak memperolehnya secara cuma-cuma, namun mereka harus mengembalikan, dengan cara/pola pengembalian, jangka waktu dan tingkat bunga yang disepakati dengan mempertimbangkan keuntungan dan keberlanjutan usaha yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok. Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh pendamping. Pemanfaatan dana kelompok untuk pengadaan saprotan dilaksanakan oleh kelompok, secara langsung tanpa lelang/ tender. Pengadaan tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah sarana produksi diputuskan oleh anggota kelompok. Penyaluran sarana produksi (natura) kepada anggota dilegitimasi dengan berita acara serah terima barang. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok. Tata cara penggunaan dana penguatan modal usaha kelompok harus diatur secara


jelas dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Propinsi dan diatur secara spesifik berdasarkan jenis komoditas yang diusahakan dan tingkat perkembangan usaha kelompok di dalam Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

oleh Tim Pembina Propinsi dan Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Pemupukan modal kelompok dan perguliran dana

Pemberdayaan masyarakat pertanian

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN

1. Konsepsi Dana yang disalurkan langsung kepada kelompok merupakan penguatan modal untuk terus dipupuk dan selanjutnya digulirkan guna memperluas sasaran penerima manfaat. Dana penguatan modal dapat digulirkan dengan pola perguliran yang bersifat spesifik lokal yang bervariasi menurut komoditas (musiman atau tahunan), jangka waktu, jenis usaha dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Perguliran dapat dilakukan baik dalam bentuk barang maupun uang sesuai kesepakatan kelompok. Perguliran dapat dilakukan antar anggota di dalam kelompok sehingga dapat menjangkau anggota yang lebih luas, perguliran antar kelompok, maupun melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dana penguatan modal dan pergulirannya diberikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian. Dana tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara, Kas Daerah, rekening dinas maupun rekening individu aparat, namun dikelola oleh kelompok atau lembaga keuangan mikro (LKM) yang dibangun sendiri oleh kelompok pelaku. Dalam rangka mengatasi permasalahan pola perguliran dan penyediaan modal jangka panjang perlu dirangsang tumbuhnya lembaga keuangan mikro agribisnis di perdesaan. Fasilitasi penumbuhan lembaga keuangan mikro agribisnis tersebut berasal dari dana pembinaan operasional yang pelaksanaannya dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi dan lembaga lain yang berpengalaman dalam pengembangan lembaga keuangan mikro di perdesaan. Secara lebih rinci teknis pemupukan modal usaha kelompok, pola perguliran, besarnya modal yang digulirkan, jenis komponen kegiatan/barang yang digulirkan serta jangka waktunya diatur dalam Juklak yang disusun

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat pertanian cakupannya dapat dipersempit menjadi pemberdayaan kelompok yang diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok tani dan pelaku agribisnis lain. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat pertanian mencakup pemberdayaan masyarakat agribis-nis maupun pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan kelompok usaha. Kemandirian kelompok dapat terwujud apabila kelompok mampu mengembangkan usaha di bidang pertanian secara mandiri yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha pertaniannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha-usaha bidang pertanian. Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

63


2. Ruang lingkup pemberdayaan kelompok PMUK merupakan salah satu bentuk fasilitasi dalam kerangka dasar pemberdayaan kelompok. Prinsip dasar pemberdayaan kelompok adalah: 1) Dana PMUK merupakan dana stimulan dalam mendukung usaha kelompok, sedangkan motor penggerak utama pengembangan usaha kelompok adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri; 2) Dana penguatan modal usaha kelompok wajib dipupuk dan digulirkan; 3) Besarnya penyaluran dana penguatan modal disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pengembangan usaha kelompok, yang dituangkan dalam proposal/rencana usaha kelompok (RUK); 4) Dana penguatan modal usaha kelompok dipergunakan untuk kegiatan usaha agribisnis maupun usaha ketahanan pangan yang diarahkan untuk menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi dan jaringan usaha, memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga; 5) Pengembangan kelembagaan kelompok diarahkan pada kelembagaan koperasi bidang pertanian dengan manajemen profesional dan mandiri; 6) Pengembangan manajemen usaha kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok; 7) Dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok difasilitasi dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, sekolah lapang, pendampingan serta kemitraan dengan swasta; dan 8) Untuk optimalisasi kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pengembangan usaha agribisnis dan ketahanan pangan 1. Penguatan kelembagaan usaha Kelembagaan usaha dikembangkan seiring dengan semakin meningkatnya skala usaha

68

kelompok dan permintaan hasil produknya. Pengembangan kelembagaan usaha kelompok bersifat bertahap, dinamis dan berkelanjutan. Bila kelompok sudah mapan serta skala usaha semakin besar, maka kelembagaan usaha dapat ditingkatkan menjadi Gabungan Kelompok, koperasi maupun bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Penguatan kelembagaan usaha dilakukan melalui: pengembangan aktivitas organisasi kelompok; pengembangan kemampuan memupuk modal; pengembangan kemampuan kelompok memilih bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan; serta pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak lain. 2. Pengembangan manajemen Manajemen usaha kelompok dikelola dalam rentang kendali di bawah satu manajemen usaha yang profesional. Guna meningkatkan partisipasi anggota kelompok serta tercapainya kesejajaran dan keterbukaan antara anggota dengan pengurus, maka mulai tahap perencanaan, pelaksanaaan maupun evaluasi para anggota kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penanggulangan resiko usaha. Partisipasi dan peran aktif anggota dapat ditingkatkan melalui pengembangan SDM petani seperti pelatihan, magang dan lainnya. 3. Pengembangan jenis usaha Jenis-jenis usaha yang dikembangkan oleh kelompok searah dengan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. Berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan difokuskan kepada usaha pertanian on-farm (budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) secara monokultur maupun usahatani terpadu, dan off-farm (pengolahan dan pemasaran hasil, lumbung pangan, tunda jual, kios saprodi, dan lainnya). Penentuan jenis usaha kelompok sasaran agar dapat dilakukan dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri dan disinergiskan dengan kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.


Tahapan pengembangan jenis usaha kelompok disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pengembangan dengan kriteria: potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, permodalan, aksesibilitas dan infrastruktur, kelayakan ekonomi dan potensi pasar. Secara lebih rinci jenis-jenis usaha kelompok dan prioritas kebutuhan pengembangan usaha disesuaikan dengan potensi dan kondisi setempat dengan mengacu kepada kriteria-kriteria tersebut dan diatur lebih lanjut ke dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

3)

4)

Pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok Setiap satuan kerja lingkup pertanian di kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui PMUK dan beberapa kegiatan lainnya mengacu kepada Pedoman Teknis dari Eselon-1 lingkup Departemen Pertanian. Besarnya alokasi dana untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Dana PMUK disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan besar kecilnya dana yang dialokasikan kepada kelompok didasarkan oleh usulan (proposal) yang diajukan oleh kelompok. Pemanfaatan dana dikelola oleh kelompok yang bersangkutan dan penentuan penggunaannya didasarkan pada hasil keputusan bersama seluruh anggota kelompok yang ditunjukkan dengan Berita Acara Hasil Rapat Kelompok. Arahan penggunaan dana PMUK ini merupakan pilihan-pilihan sesuai prioritas kelompok sasaran antara lain: 1)

Digunakan untuk membiayai sarana dan fasilitas kelompok seperti membangun/ rehabilitasi jaringan irigasi, tata air mikro, embung, jalan usahatani, jalan produksi dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok; 2) Digunakan untuk pengadaan/rehabilitasi atau optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pra-produksi, produksi, dan pengolahan hasil;

5)

6)

7)

Digunakan untuk pengadaan sarana produksi (benih/bibit, pupuk, pestisida/ obat-obatan) bervariasi menurut kebutuhan dan jenis komoditasnya. Pada subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan besarnya dana untuk pengadaan sarana produksi dibatasi maksi-mum 60% dari pagu PMUK yang diterima kelompok sasaran, dengan demikian sebagian besar dana PMUK diarahkan untuk kegiatan yang bersifat investasi. Sedangkan untuk komoditas peternakan tidak dibatasi besarnya dana untuk pengadaan sarana produksi. Digunakan untuk pemenuhan tambahan pangan keluarga (halaman rumah, pekarangan, kebun), pengembangan aneka ragam pangan (makanan khas nusantara/tradisional), pengembangan cadangan pangan masyarakat (lumbung), dan pemberian bantuan saprodi untuk daerah rawan pangan. Digunakan untuk kegiatan pengembangan kelembagaan antara lain memperluas pemasaran, pengembangan usaha penunjang agribisnis, jaringan kerja dengan mitra usaha; Digunakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan melalui pelatihan pengurus/anggota kelompok, untuk memperoleh hasil yang optimal agar dalam pelaksanaan pelatihan dikoordinasikan dengan Balai Diklat Pertanian setempat. Pembinaaan kelompok dapat difasilitasi Dinas Teknis/ instansi kelembagaan penyuluhan dengan memanfaatkan penyuluh pertanian, penyuluh swakarsa, KTNA, Pusa pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) swasta, LSM dan lainnya.

Dana PMUK yang disalurkan ke rekening kelompok agar dimanfaatkan untuk usaha produktif dan permodalan terus dipupuk serta dikelola dengan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Penerapan pola LKM ini merupakan tahapan lebih lanjut proses pembelajaran bagi pelaku usaha dari pola BLM/BPLM menuju ke tahap lebih lanjut untuk dapat meng-akses modal ke lembaga permodalan. Dengan demikian kegiatan pemberdayaan ini turut mendorong

63


tumbuh berkembangnya perdesaan.

LKM-LKM

di

Pemanfaatan dana pembinaan operasional Tujuan dan sasaran kegiatan di propinsi harus mengacu kepada alokasi dana yang tercantum dalam Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) dan DIPA Propinsi. Dana pembinaan operasional Propinsi digunakan untuk: memfasilitasi koordinasi perencanaan, menyusun Juklak, sosialisasi, perancangan/ pedoman penumbuhan/ pengembangan LKM, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta lainnya. Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok ini berada di kabupaten/kota bersumber dari dana tugas pembantuan pada pos belanja Bantuan Sosial. Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan di kabupaten/ kota, perlu dilakukan sinergi kegiatan antara anggaran dekonsentrasi di propinsi dan tugas pembantuan yang teralokasi di daerah tersebut. Untuk itu peran Tim Teknis Kabupaten/Kota agar dapat mensinergiskan seluruh kegiatan di daerahnya, seperti kegiatan pengembangan komoditas dengan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan pembinaan difasilitasi dari dana pendamping APBD kabupaten/kota dan dana tugas pembantuan yang dialokasikan di kabupaten/kota dari dana pembinaan operasional (dana non penguatan modal usaha kelompok). Bentuk fasilitasi tersebut antara lain: (1) penyusunan Juknis, (2) sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, (3) identifikasi dan seleksi kelompok sasaran, (4) pendampingan penyusunan rencana usaha kelompok, (5) pelatihan manajemen dan teknis bagi kelompok sasaran, (6) pembinaan/ pendampingan manajemen, teknis usaha kelompok, (7) penumbuhan/pengembangan LKM, (8) pemantauan dan pelaporan, (9) pembinaan lanjutan dan evaluasi pasca kegiatan dengan dukungan dana daerah dan (10) lainnya. Dana pembinaan operasional juga digunakan untuk menggerakkan dan mengkonsolidasikan masyarakat dan pelaku usaha, serta untuk pengembangan usaha di seluruh kawasan kabupaten/kota antara lain: (1)

70

pembinaan lanjutan bagi kelompok sasaran tahun-tahun sebelumnya, (2) penumbuhan kelompok baru, (3) pembinaan kelompok bukan sasaran, (4) peningkatan kapasitas aparat, (5) merangsang tumbuhnya lembaga keuangan mikro perdesaan, (6) koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan pertanian, (7) penyusunan petunjuk praktis pemilihan bidang usaha, dan petunjuk lainnya, (8) pengembangan statistik pertanian, serta (9) pelaporan kinerja pembangunan pertanian. Pelaksanaan kegiatan bimbingan/ pelatihan teknis dan manajemen usaha kelompok, pelayanan konsultasi, serta pendampingan kelompok dilakukan oleh Tim Teknis dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, LSM dan lainnya. Materi bimbingan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kelompok dalam mengembangkan usahanya dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama seluruh anggota kelompok. Kontribusi kelompok Dana penguatan modal usaha kelompok merupakan stimulan bagi kelompok. Anggota kelompok sasaran harus memberikan kontribusi dalam penyediaan modal usaha yang besarnya ditetapkan atas kesepakatan seluruh anggota kelompok. Diharapkan agar penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida dan lain sebagainya dibiayai sendiri oleh petani/ kelompok tani, sedangkan sarana kelompok serta alat dan mesin pertanian (pra-produksi, produksi dan pengolahan hasil) yang tidak bisa disediakan oleh kelompok, dapat dibiayai dari dana penguatan modal usaha kelompok. Peran Pemda, swasta dan masyarakat Pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha ini akan berhasil secara optimal apabila pihak pemda, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pihak pemda harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat tani melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan prasarana transportasi jalan, saluran irigasi, pasar, saluran listrik, serta alokasi dana yang


memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemda juga bertanggung jawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pihak swasta (pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, dan lainnya) berperan dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan, maupun kerjasama usaha dengan petani melalui pola kemitraan. Diharapkan masyarakat (KTNA, asosiasi petani, tokoh masyarakat, dan lainnya) berperan dalam melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana penguatan modal dan memantau proses perguliran dana. Setiap pihak difungsikan perannya di bawah koordinasi dinas pertanian terkait dan dijalankan secara sinergi dalam tugas dan fungsi masing-masing. Pendampingan kelompok usaha Dalam rangka pemberdayaan kelompok usaha diperlukan pendampingan yang dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Swakarsa, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), swasta, LSM, perguruan tinggi, KTNA, dan lainnya. Kegiatan pendampingan mencakup pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan. Kegiatan pendampingan tersebut agar disinergiskan dengan kegiatan pendampingan/ penyuluhan pertanian dari pos kegiatan pemberdayaan/penyuluhan. Penumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di perdesaan dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat yang pada umumnya petani untuk kegiatan produktif. LKM telah lama menjadi sarana efektif untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan memberdayakan usaha kecil. Keberadaan LKM tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal dan pelayanan

keuangan lain bagi ekonomi rakyat yang memilih metode dan prosedur yang sederhana. LKM merupakan pelayanan pembiayaan dengan prinsip-prinsip: 1). LKM tumbuh dari, oleh dan untuk anggota atas kesadaran sendiri. 2). LKM harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. 3). Modal LKM harus bersumber dari anggotanya sendiri yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan dapat pula ditambahkan simpanan pokok khusus sebagai penguat modal serta dapat pula membuka jenis jenis tabungan (simpanan sukarela). 4). Pelayanan kredit/pinjaman (pembiayaan) hanya fokus diberikan kepada anggota dan calon anggota LKM. 5). Jaminan barang/agunan boleh diterapkan, namun pertimbangan yang terbaik tetap atas watak/karakter peminjam sendiri. 6). LKM dioperasionalkan melalui koperasi atau badan hukum lainnya yang cocok dengan prinsip-prinsip keuangan mikro. Aspek kegiatan yang diperlukan dalam menjalankan suatu LKM adalah: (1) aspek administrasi (keuangan dan non keuangan), (2) aspek permodalan (modal sendiri, utang dan kewajiban), (3) aspek kegiatan usaha, meliputi: usaha penyaluran saprodi, kredit, usahatani, pengolahan hasil, pengemasan dan transportasi, serta pemasaran hasil, serta (4) aspek pengawasan, mencakup pengawasan internal yang dilakukan oleh anggota sendiri maupun eksternal oleh instansi pembina, auditor atau lembaga pengawas yang ditunjuk. Untuk mewujudkan LKM yang baik maka sangat ditentukan oleh: 1). Pengurus mempunyai komitmen, tanggung jawab serta partisipasi yang tinggi. 2). Tingkat solidaritas yang tinggi antar anggota. 3). Kemampuan pengurus dalam mengelola keuangan secara efisien dan efektif. 4). Kepercayaan anggota terhadap LKM. 5). Pembinaan dan pendampingan. Kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota agar menyusun rancangan penumbuhan LKM serta tahapan-tahapan pengembangan LKM

63


mengacu pada Pedoman umum Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Penguatan Modal Usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Disamping itu agar melakukan identifikasi kelompok sasaran yang potensial untuk dibentuk/ dikembangkan LKM sesuai dengan potensi dan kemampuannya. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pembinaan Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD. 1. Struktur organisasi Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip: 1) Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 2) Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3) Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, tranparansi dan demokratisasi; 4) Memenuhi asas akuntabilitas. Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada dinas/kantor lingkup pertanian kabupaten/kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas/Badan lingkup pertanian Propinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan adalah Ditjen/Badan Lingkup Departemen Pertanian. Eselon I ini memfasilitasi program dan kegiatan kepada propinsi dan kapupaten/kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas kabupaten/kota difasilitasi oleh Propinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dibentuk Tim

72

Pembina Propinsi dan pada tingkat kabupaten/ kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota. 2. Penanggung jawab program Eselon I lingkup Departemen Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan, dengan melaksanakan tugas antara lain: 1) Menyusun pedoman teknis untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2) Menggalang kemitraan dengan propinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan advokasi, pemantauan/pengendalian dan evaluasi; 3) Menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak dari pelaksanaan program dan anggaran. 3. Tim pembina propinsi Tim pembina propinsi terdiri dari unsur dinas/badan lingkup pertanian, instansi terkait, UPT lingkup pertanian, perguruan tinggi, asosiasi profesi, organisasi massa, KTNA dan LSM sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Tugas tim pembina propinsi adalah: 1) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan mengacu kepada Pedoman Umum (Pedum) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sesuai kondisi setempat; 2) Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat propinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi penguatan modal usaha; 3) Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; 4) Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat; 5) Memfasilitasi pembentukan dan berfungsinya Unit Pengaduan Masyarakat Tingkat Propinsi.


4. Tim teknis kabupaten/kota Tim teknis kabupaten/kota beranggotakan dinas teknis lingkup pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota, perguruan tinggi, KTNA/petani ahli/asosiasi petani, LSM dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Tugas tim teknis kabupaten/kota adalah: 1) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedum dan Juklak disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan; 2) Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran; 3) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian; 4) Membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian. Perencanaan pperasional Kegiatan operasional dituangkan ke dalam Juklak yang disusun oleh tim pembina propinsi dan Juknis yang disusun oleh tim teknis kabupaten/kota mengacu kepada Pedum Pemberdayaan masyarakat dan Pedum Teknis dari Ditjen/Badan lingkup Departemen Pertanian. Juklak dan Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedum. Untuk itu Juklak dan Juknis agar disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masingmasing wilayah. Namun demikian agar Juklak dan Juknis dapat bersifat operasional sesuai pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan, maka dalam penyusunan Juklak dan Juknis memuat antara lain butirbutir seperti pada Butir-butir Pokok Penyusunan Juklak dan Juknis berikut: Butir-butir pokok penyusunan juklak 1) Memuat penjabaran Pedum sesuai kondisi kebutuhan setempat. 2) Memuat rekapitulasi data kelompok yang pernah mendapat penguatan modal pada tahun-tahun sebelumnya di seluruh kabupaten/kota. 3) Memuat penjelasan model-model pemberdayaan masyarakat pertanian (agribisnis dan ketahanan pangan).

4) Memuat kriteria umum calon kelompok sasaran dan metode seleksi calon kelompok sasaran. 5) Memuat prosedur dan standar minimal kualitas usulan/proposal/rencana usaha kelompok. 6) Memuat model-model perguliran yang telah berhasil sesuai kondisi setempat. 7) Memuat desain mekanisme pemupukan modal dan perguliran. 8) Memuat profil lembaga keuangan mikro agribisnis di perdesaan tingkat propinsi. Butir-butir pokok penyusunan juknis 1) Memuat penjabaran Pedum dan Juklak Propinsi sesuai kondisi kebutuhan setempat. 2) Memuat hasil inventarisasi kelompok yang pernah mendapat penguatan modal pada tahun-tahun sebelumnya. 3) Memuat penjelasan model-model pemberdayaan masyarakat pertanian (agribisnis dan ketahanan pangan) tahun 2006. 4) Memuat kriteria spesifik calon kelompok sasaran dan mekanisme rinci seleksi kelompok sasaran. 5) Memuat kriteria, standar minimal kualitas proposal serta prosedur penilaian usulan/proposal/rencana usaha kelompok. 6) Memuat hasil inventarisasi data dasar kelompok sasaran sebelum dan sesudah menerima penguatan modal. 7) Memuat model-model perguliran yang telah berhasil spesifik lokasi. 8) Memuat mekanisme rinci pemupukan modal dan perguliran. 9) Memuat profil lembaga keuangan mikro agribisnis di perdesaan tingkat kabupaten/kota. Sosialisasi Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan pertanian. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (public consultation), sehingga pemanfaatan dana penguatan modal

63


usaha kelompok dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelompok. Sosialisasi di tingkat desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan pertanian serta menjelaskan hak, kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana penguatan modal usaha kelompok. Pengendalian dan pengawasan Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Propinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, KTNA, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Ada enam (6) tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pembina Propinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; 2) Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/ Kota; 3) Tahap penyaluran dana penguatan modal ke rekening kelompok;

74

4) Tahap pencairan dana penguatan modal yang dilakukan oleh kelompok; 5) Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana penguatan modal yang dilakukan oleh kelompok; dan 6) Tahap pemupukan modal dan perguliran dana yang dilakukan oleh kelompok. Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran program dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada tim teknis kabupaten/kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara Iangsung oleh pihak yang terkait. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dana penguatan modal usaha kelompok ada pada kelompok sasaran. Agar pemanfaatan dana oleh kelompok berjalan secara efektif, dan tepat penggunaannya dalam pengelolaan usaha, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok. Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat ex-ante, on-going dan ex-post. Tim teknis kabupaten/kota dan tim pembina propinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang dilaporkan ke pusat mencakup: 1) Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; 2) Kermasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan propinsi; 3) Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam juklak yang disusun oleh tim pembina propinsi serta juknis


yang disusun oleh tim teknis kabupaten/ kota; 4) Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan; 5) Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat mengenai pencapaian sasaran fungsional dengan contoh format laporan dari kelompok disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau mengacu kepada pedum sebelumnya. Ketaatan, kelengkapan dan kelancaran pelaporan menjadi pertimbangan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya. PENUTUP Kegiatan pembangunan pertanian merupakan bentuk fasilitasi dalam rangka pemberdayaan/peningkatan partisipasi masyarakat tersebut. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan pertanian, maka proses perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspirasi petani serta perkembangan yang ada. Dalam hal ini diberi

kesempatan yang luas bagi daerah untuk merancang kegiatan secara tepat dan bekerja lebih optimal dengan komitmen yang kuat dalam melaksanakan kegiatan. Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain melalui pemberdayaan birokrasi dan stakeholder lingkup pertanian agar menjadi insan yang bersih, amanah dan profesional menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan pertanian. Pedum ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Pedum ini akan ditunjang dengan pedum teknis dari Ditjen/Badan lingkup Departemen Pertanian untuk menjelaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian dalam mengakomodasi program dan kegiatan pada masing-masing eselon I yang bersangkutan. Diberikan keleluasan bagi daerah untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam juklak yang disusun oleh tim pembina propinsi dan juknis yang disusun oleh tim teknis kabupaten/kota sesuai dengan keragaman kondisi setempat. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat tergantung kepada komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian.

63

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN MELALUI PENGUATAN MODAL

Recommend Documents