LAMPIRAN B.5. :
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : TANGGAL:
PEMBUATAN SURAT PENYEDIAAN DANA Pihak Terkait 1. Kuasa BUD Dalam kegiatan ini, kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut :
Memeriksa DPA-SKPD yang ada di Perbup APBD
Memeriksa anggaran kas pemerintah khususnya data per SKPD
Menyiapkan draft SPD
Mendistribusikan SPD kepada para Pengguna Anggaran
2. PPKD Dalam kegiatan ini, PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
Meneliti draft SPD yang diajukan Kuasa BUD
Melakukan otorisasi SPD
3. Pengguna Angaran Dalam kegiatan ini, PA mempunyai tugas sebagai berikut :
Memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kuasa BUD
Mengarsipkan SPD yang diterima
Deskripsi Prosedur SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah. Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting, karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali penerbitan SPD, serta periode penerbitan SPD. Contohnya, bagi daerah yang mampu mencukupi kebutuhan dana yang di-SPD kan untuk kurun waktu 3 bulan, maka periode penerbitan SPD tiap 3 bulan tersebut. penerbitan SPD paling lambat 1 Minggu sebelum dimulai triwulan berikutnya. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan tetapi tidak harus dibuat SPD untuk setiap kegiatan secara tersendiri. Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib, mengikat dan harus dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan, PPKD selaku BUD membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan. SPD digunakan sebagai dasar pengajuan SPP UP/GU/TU/LS 1. Penyiapan SPD Setelah Kuasa BUD melalui Seksi Anggaran menerima Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD selaku BUD dari BUD, maka kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD dengan memperhatikan besaran jumlah dana yang akan dicairkan pertriwulan pada DPA SKPD. Rancangan yang dibuat oleh Kuasa BUD melalui Seksi Anggaran , disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani dengan sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh Kasi Anggaran dan Kuasa BUD. Rancangan SPD dibuat terpisah antara SPD Belanja Langsung dan SPD Belanja Tidak Langsung.
Rancangan SPD Belanja Langsung jumlah penyediaan dana yang dibutuhkan, baik untuk mengisi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang Persediaan (TU), dan pembelian barang dan jasa modal, maupun penggajian dan tunjangan (LS) per triwulan. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ……………… PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH NOMOR ……………. TAHUN ...... TENTANG SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...... PPKD SELAKU BUD Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran ...... berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 1. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .................... Nomor …… Tahun ...... tentang Penetapan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.................... Tahun Anggaran .........; 2. Peraturan Kepala Daerah Nomor …… Tahun …… tentang Penjabaran APBD Provinsi/Kabupaten/Kota .................... Tahun Anggaran ......; 3. Peraturan Kepala Daerah Nomor …… Tahun ...... tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten /Kota ....................; 4. DPA-SKPD Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota .................... (Daftar nomor terlampir)
MEMUTUSKAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .................... Nomor ... Tahun …, tanggal … Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten .................... Tahun Anggaran ...... menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut: 1. Ditujukan kepada SKPD : 2. Nama Bendahara Pengeluaran : 3.
Jumlah penyediaan dana
4. 5.
Untuk Kebutuhan Ikhtisar penyediaan dana : a.
b. c. d. e.
6.
: Rp ........................... (terbilang: ………………………………………) : Bulan………… s.d Bulan ……………….
Jumlah dana DPASKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD Akumulasi SPD sebelumnya
: Rp. …………………………..
Sisa dana yang belum diSPD-kan Jumlah dana yang di-SPDkan saat ini
: Rp. ……………………………
Sisa jumlah dana DPASKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD*) yang belum di-SPD-kan Ketentuan-ketentuan lain :
: Rp. 0,00
: Rp. ...................................... : Rp. ………………………….. (terbilang: ……………………………) : Ditetapkan di .................... pada tanggal ………………. 2007 PPKD SELAKU BUD, (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian Formulir SPD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Nomor diisi dengan nomor SPD. Penerbitan SPD didasari dengan berbagai pertimbangan sebagai dasar hukum. Seluruh payung hukum yang mendasari penerbitan SPD dicantumkan secara urut lengkap dengan nama, nomor dan tahun dasar hukum (pada teks menimbang dan mengingat). Pada teks keputusan tentang penerbitan SPD juga diisikan nomor, tanggal dan tahun Peraturan Daerah tentang APBD. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD. Jumlah penyediaan dana diisi dengan jumlah dana yang disediakan dan menjadi hak SKPD lewat penetapan SPD yang bersangkutan. Pengisian jumlah dana disertai dengan jumlah terbilang dari dana tersebut. Untuk kebutuhan diisi dengan periode waktu peruntukan penyediaan dana SPD. Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan I maka periode waktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD diisi dengan jumlah total anggaran satu tahun untuk SKPD yang bersangkutan berdasarkan pada DPS-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD. Akumulasi SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana yang telah disediakan lewat penetapan seluruh SPD sebelumnya dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Sisa dana yang belum di-SPD-kan diisi dengan jumlah dana hasil pengurangan jumlah dana total (dari point 8) dikurangi dengan akumulasi dana SPD sebelumnya (dari point 9). Jumlah dana yang di-SPD-kan diisi dengan jumlah dana yang disediakan lewat penetapan SPD saat ini. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD yang belum di-SPD-kan diisi dengan jumlah dana yang belum di-SPD-kan (dari point 10) dikurangi dengan jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini (dari point 11). Ketentuan-ketentuan lain dapat diisi jika memang ada beberapa ketentuan yang menyertai penetapan SPD. SPD ditetapkan dengan mencantumkan tempat dan tanggal penetapan dan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD. Di bawah tandatangan dicantumkan nama dan NIP PPKD.
LAMPIRAN SPD NOMOR: ……………. BELANJA TIDAK LANGSUNG PERIODE BULAN: …………… s/d …… TAHUN ANGGARAN: ………………….
Nomor DPA-/DPPA-SKPD
Anggaran
Akumulasi Pada SPD Sebelumnya
Jumlah Pada SPD Periode Ini
Sisa Anggaran
Jumlah Dana Belanja Tidak Langung: Rp ……………………. (Terbilang: ……………………………………………………………………………………………………………..) Ditetapkan di .................... pada tanggal ……………………….. PPKD SELAKU BUD, (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian Formulir Lampiran SPD Untuk Belanja Tidak Langsung 1.
Nomor SPD diisi dengan nomor SPD sesuai dengan nomor yang tercantum dalam surat penetapan SPD.
2.
Periode diisi dengan periode waktu peruntukan penyediaan dana SPD. Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan I maka periode waktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya.
3.
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran sesuai peruntukan SPD.
4.
Kolom nomor DPA-SKPD/DPPA-SKPD diisi dengan nomor DPA-SKPD/DPPA-SKPD untuk belanja tidak langsung untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
5.
Kolom anggaran diisi dengan anggaran belanja tidak langsung untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.
6.
Kolom akumulasi pada SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana belanja tidak langsung yang telah disediakan lewat SPD-SPD yang telah ditetapkan sebelumnya.
7.
Kolom jumlah pada SPD periode ini diisi dengan jumlah dana belanja tidak langsung yang disediakan lewat SPD ini.
8.
Kolom sisa anggaran diisi dengan jumlah dana belanja tidak langsung untuk satu tahun anggaran (dari point 5) dikurangi dengan jumlah dana belanja tidak langsung yang telah di-SPD-kan sebelumnya (dari point 6) dan juga dikurangi dengan jumlah dana belanja tidak langsung dalam SPD saat ini (dari point 7).
9.
Jumlah dana belanja tidak langsung diisi dengan jumlah dana belanja tidak langsung yang di-SPD-kan saat ini. Pengisian jumlah dana tersebut dilengkapi juga dengan jumlah dana terbilangnya.
10. Lampiran SPD untuk belanja tidak langsung ditetapkan dengan mencantumkan tempat dan tanggal penetapan dan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD. Di bawah tandatangan dicantumkan nama dan NIP PPKD.
LAMPIRAN SPD NOMOR: …………….... BELANJA LANGSUNG PERIODE BULAN: ……… s/d …………… TAHUN ANGGARAN: ……………………. No. Urut
Nomor DPA-/DPPA/DPAL-SKPD
Program
Kegiatan
Anggaran
Akumulasi Pada SPD Sebelumnya
Jumlah Pada SPD Periode Ini
Sisa Anggaran
1. 2.
Jumlah Dana Belanja Langung: Rp ……………………. (Terbilang: ………………………………………………….) Ditetapkan di .................... pada tanggal ……………………… PPKD SELAKU BUD, (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian Formulir Lampiran SPD Untuk Belanja Langsung 1. 2.
Nomor SPD diisi dengan nomor SPD sesuai dengan nomor yang tercantum dalam surat penetapan SPD. Periode diisi dengan periode waktu peruntukan penyediaan dana SPD. Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan I maka periode waktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya.
3.
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran sesuai peruntukan SPD.
4.
Kolom nomor DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan nomor DPA-SKPD/DPPA-SKPD untuk belanja langsung untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
5.
Kolom program diisi dengan kode dan nama program sesuai dengan yang dianggarkan dengan nomor DPA/DPPA-/DPAL-SKPD pada kolom sebelumnya (dari point 4).
6.
Kolom kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan sesuai dengan yang dianggarkan dengan nomor DPASKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD pada kolom sebelumnya (dari point 4).
7.
Kolom anggaran diisi dengan anggaran kegiatan (dari point 6) untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.
8.
Kolom akumulasi pada SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) yang telah disediakan lewat SPD-SPD yang telah ditetapkan sebelumnya.
9.
Kolom jumlah pada SPD periode ini diisi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) yang disediakan lewat SPD ini.
10. Kolom sisa anggaran diisi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) untuk satu tahun anggaran (dari point 7) dikurangi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) yang telah di-SPD-kan sebelumnya (dari point 8) dan juga dikurangi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) dalam SPD saat ini (dari point 9). 11. Jumlah dana belanja langsung diisi dengan jumlah dana belanja langsung dari seluruh kegiatan yang diSPD-kan saat ini. Pengisian jumlah dana tersebut dilengkapi juga dengan jumlah dana terbilangnya. 12. Lampiran SPD untuk belanja langsung ditetapkan dengan mencantumkan tempat dan tanggal penetapan dan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD. Di bawah tandatangan dicantumkan nama dan NIP PPKD.
2. Penentuan Besaran SPD SPD dibuat per SKPD per triwulan. Besaran dan rincian Belanja SPD per SKPD sesuai dengan besaran dan rincian Belanja yang direncanakan SKPD pada anggaran kas, sehingga rincian belanja dan jumlah pada SPD pertriwulan sama dengan rincian belanja dan jumlah Anggaran Kas pada triwulan tersebut. Dalam hal dana yang tersedia pada kas daerah tidak mencukupi ataupun tidak sesuai (dibawah) rencana pada anggaran kas, BUD melalui Kuasa BUD berhak untuk mengurangi jumlah besaran pada SPD SKPD dengan menunda kegiatan yang belum mendesak.
3. Verifikasi SPD Rancangan SPD SKPD yang dibuat oleh Seksi Anggaran DPPKA, di verifikasi oleh Kuasa BUD. Verifikasi tersebut meliputi: Benar tidak cara pengisian SPD Besaran jumlah pada SPD SKPD dan kesesuaian dengan Anggaran Kas SKPD Kesesuaian antara rincian Belanja pada SPD SKPD dengan Anggaran Kas SKPD
Bila rancangan SPD SKPD tersebut lolos verifikasi maka Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD SKPD tersebut kepada PPKD selaku BUD untuk ditandatangani dengan sebelum dibubuhi paraf Kuasa BUD dan Kasi Anggaran DPPKA. Bila rancangan SPD SKPD tersebut tidak lolos verifikasi maka Kuasa BUD mengembalikan rancangan SPD SKPD tersebut kepada Seksi Anggaran DPPKA untuk diperbaiki. SPD Belanja Tidak Langsung SKPD sudah harus terbit dan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum triwulan berikutnya dimulai dan diterima oleh masing-masing Pengguna Anggaran paling lambat 17(tujuh belas) hari sebelum triwulan berikutnya dimulai. SPD Belanja Langsung SKPD sudah harus terbit dan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum triwulan berikutnya dimulai dan diterima oleh SKPD paling lambat 5 (lima) hari sebelum triwulan berikutnya dimulai. SPD SKPD tersebut disampaikan kepada Pengguna Anggaran. SPD dibuat rangkap 2. Lembaran pertama diserahkan kepada Pengguna Anggaran sebagai dasar pembuatan SPP oleh Bendahara. Lembaran kedua sebagai arsip PPKD selaku BUD yang disimpan oleh Seksi Anggaran DPPKA. Untuk APBD induk yang belum disahkan sampai akhir Bulan Desember tahun sebelumnya akan ditandatangani SPD tersebut segera, paling lambat 10 (lima) hari setelah APBD disahkan dan diterima oleh Pengguna Anggaran paling lambat 12 (dua belas) hari setelah APBD disahkan. Untuk APBD induk yang disahkan paling lama tanggal 15 Desember tahun sebelumnya akan ditandatangani SPD tersebut segera, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah APBD disahkan dan diterima oleh Pengguna Anggaran paling lambat 12 (dua belas) hari setelah APBD disahkan. 4. Perubahan SPD Perubahan SPD dilakukan dalam hal: - Perubahan APBD ataupun Mendahului Perubahan APBD - Ketersediaan dana di kas daerah yang tidak dapat mengakomodir jumlah total SPD yakni bila ketersediaan dana di kas daerah berada dibawah jumlah total SPD. Perubahan SPD pada prinsipnya mengikuti perubahan Anggaran kas. Perubahan SPD otomatis dilakukan oleh PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD bila hal tersebut diatas terjadi. Penandatanganan perubahan SPD oleh PPKD selaku BUD karena adanya Perubahan APBD ataupun Mendahului Perubahan APBD segera dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD ataupun mendahului Perubahan APBD ditetapkan dan diterima oleh Pengguna Anggaran paling lambat 12 (dua belas) hari setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD ataupun mendahului Perubahan APBD ditetapkan.
Penandatanganan perubahan SPD oleh PPKD selaku BUD karena ketersediaan dana di kas daerah berada dibawah jumlah total SPD segera dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hal tersebut diketahui dan diterima oleh Pengguna Anggaran paling lambat 12 (dua belas) hari setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD ataupun mendahului Perubahan APBD ditetapkan.
Bagan Alir Penyediaan Dana Uraian
PA/Kuasa PA
Kuasa BUD
Anggaran Kas Pemerintah Deerah
1. PPKD menyerahkan dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan DPA-SKPD kepada Kuasa BUD.
DPA-SKPD
PPKD
Anggaran Kas Pemerintah Deerah
DPA-SKPD
Rancangan SPD
2. Bedasarkan 2 (dua) dokumen tersebut, Kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD.
3. Kuasa BUD menyerahkan Rancangan SPD kepada PPKD.
Rancangan SPD
Otorisasi 4. PPKD mengotorisasi Rancangan SPD dan menyerahkan SPD kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
SPD
