PEMETAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PERTAMBANGAN

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

PEMETAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PERTAMBANGAN MENGGUNAKAN DRONE

Oleh :

ANTON SUPROJO HADIYANTO, ST NIP. 19770822 200501 1 006 JABATAN : KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, BIDANG MINERAL DAN BATUBARA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN I BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU TAHUN 2017

LEMBAR PENGESAHAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Nama Penyusun

: Anton Suprojo Hadiyanto, ST

NIP.

: 19770822 200501 1 006

Instansi

: Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Judul

: PEMETAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PERTAMBANGAN MENGGUNAKAN DRONE

Hari/ Tanggal

: Menyetujui:

1.

2.

3.

Ir. M. Ridwan Dermawan NIP. 19630628 199803 1 001

(Mentor)

Ir. Embung Megasari, M.Si NIP. 19601218 198603 2 005

(Coach)

Drs. ASRIZAL, M.Pd NIP. 19650325 198702 1 001

(Penguji)

( ……………………)

( ……………………)

( ……………………)

Mengetahui, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Drs. ASRIZAL, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19650325 198702 1 001

ii

PROYEK PERUBAHAN Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone, Tahun 2017

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Alloh SWT dengan telah selesainya Penyusunan Proyek

Perubahan

“Pemetaan

dan

Pengawasan

Wilayah

Pertambangan

Menggunakan Drone”, pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017. Laporan ini berisikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada setiap tahapan proyek perubahan.. Laporan ini disajikan dalam tiga Bab, yaitu : BAB I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Area dan Fokus Proyek Perubahan, Tujuuan dan Manfaat Proyek Perubahan, Ruang Lingkup Proyek Perubahan, dan Kriteria Keberhasilan Proyek Perubahan; BAB II Deskripsi Proyek Perubahan, terdiri dari : Output Kunci, Pentahapan dan Target capaian, tata kelola, Stake Holder, Faktor Kunci Keberhasilan Proyek, Adopsi Hasil Benchmarking ke Best Practice; BAB III Pelaksanaan Proyek Perubahan , dan BAB IV Penutup. Dengan selesainya penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kaban BPSDM, Bpk/ Ibu Widyaiswara, Ibu Coach, Bpk. Mentor serta Teman-teman atas bantuan, bimbingan dan masukannya. Semoga laporan ini dapat memberikan makna inovasi dan dapat dilaksanakan dan terciptanya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang baik. Pekanbaru,

Juli 2017

Anton Suprojo H, ST

iii


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................................ii KATA PENGANTAR..........................................................................................................iii DAFTAR ISI ......................................................................................................................iv BAB I

PENDAHULUAN A. B. C. D. E.

Latar Belakang .............................................................................................1 Area dan Fokus Proyek Perubahan .............................................................6 Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan .....................................................9 Ruang Lingkup Proyek Perubahan ...............................................................13 Kriteria Keberhasilan ...................................................................................13

BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN A. B. C. D. E. F.

Output kunci Proyek Perubahan .................................................................15 Pentahapan Proyek Perubahan ...................................................................16 Tata Kelola Proyek Perubahan ....................................................................20 Stakeholders Proyek Perubahan .................................................................22 Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan ............................................24 Adopsi Hasil Benchmarching ke Best Practice ............................................24

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN A. Capaian Proyek Perubahan …......................................................................26 B. Kendala Internal dan Eksternal … ................................................................36 C. Strategi Mengatasi Kendala … .....................................................................37 BAB IV PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN A. Kesimpulan … .............................................................................................38 B. Rekomendasi … ...........................................................................................40 DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................................41 LAMPIRAN .. ...................................................................................................................42

iv

DAFTAR TABEL A. B. C. D. E. F. G.

Tabel 1.1 Capaian Proyek Perubahan … .....................................................13 Tabel 2.1. OUTPUT KUNCI (key Project DELIVERABLES)… ...........................16 Tabel 2.2. Tabel pentahapan dan target capaian proyek perubahan ........16 Tabel 2.3. Jadwal Milestone Proyek Perubahan … ......................................19 Tabel 3.1. Tahap Persiapan….......................................................................26 Tabel 3.2. Tahap Pelaksanaan .....................................................................27 Tabel 3.3. Tahap Monitoring dan Evaluasi… ...............................................31

v

DAFTAR GAMBAR A. Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas ESDM … ...........................................6 B. Gb.2.1. Struktur Organisai Proyek Perubahan ….........................................20

vi


BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang I.1.1. Umum Pada awalnya, drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/ pesawat tanpa awak digunakan untuk kepentingan militer, namun seiring perkembangan jaman, kini drone banyak digunakan pada kepentingan non militer. Pemanfaatan drone non militer yaitu dari sekedar hobby hingga untuk kepentingan pekerjaan secara komersial. Karena merupakan pesawat tanpa awak, hal ini dapat menghindarkan dari kecelakaan atau korban jiwa manusia apabila digunakan pada tempat atau area yang berbahaya atau sangat beresiko. Drone memiliki berbagai jenis/ model dan kemampuan. Drone dapat berupa helicopter, multi rotor maupun fix wing. hal ini dibedakan melalui jumlah dan posisi baling-baling. model umum dari multi rotor yaitu baling-baling posisi horisontal seperti fungsi pada helicopter, sedangkan model fix wing, posisi baling-baling miring seperti fungsi pada pesawat terbang, bahkan ada yang menggunakan mesin jet. Bahan bakar yang digunakan ada yang dari jenis bahan bakar mesin (BBM cair) dan ada juga yang dari jenis battery. Sebagai gambaran perbandingan, penggunaan helikopter maupun citra satelit untuk melakukan pemetaan memakan waktu dan biaya. Sementara dengan drone, biaya jauh lebih murah. Menggunakan citra satelit, seringkali harus menunggu saat satelit melintasi daerah yang akan dipetakan. Belum lagi jika tertutup awan, dapat mengganggu hasil citra, namun dengan drone ketinggian terbang di bawah awan dan hanya

1


dibutuhkan tiga orang saja untuk melakukan pemetaan. Sementara, risiko bila memakai helicopter, yaitu kecelakaan. Dengan drone, risiko yang dihadapi akan jauh lebih sedikit. Pemanfaatan drone pada sektor energi dan sumber daya mineral dipergunakan untuk kepentingan pendataan dan monitoring wilayah pertambangan. Drone ini merupakan drone yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan foto udara. Drone tersebut harus dapat melakukan misi pemotretan secara auto pilot, yaitu dapat terbang secara otomatis mengikuti jalur terbang yang telah disetting/ direncanakan sebelum take off dan melakukan pemotretan. Data yang diperoleh dari pengolahan foto udara secara fotogrametri dan Geographic Information System (GIS) yang dapat dihasilkan drone tersebut yaitu : 1. Peta Foto 2. Visualisasi 3 Dimensi 3. Digital Surface Model 4. Digital Terrain Model 5. Peta Kontur Provinsi Riau memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, komoditas yang telah diusahakan antara lain batubara, mineral logam (seperti : emas, mangan, timah), mineral bukan logam (contohnya, kuarsa) dan batuan (contohnya : pasir, sirtu, batuan andesit, tanah urug). Untuk melakukan kegiatan evaluasi laporan, dokumen reklamasi dan pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) Mineral dan Batubara diperlukan validasi data sehingga apa yang tertuang dalam dokumen – dokumen yang dievaluasi dapat dilakukan perbaikan sedemikian sehingga menuju tercapainya kegiatan pertambangan yang menerapkan good mining practice; namun hingga saat ini belum dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), karena yang saat ini dapat dilakukan yaitu terbatas pada pengamatan pada titik – titik contoh di lapangan.

2


Drone dapat digunakan untuk mendukung sektor pertambangan, di mana dengan menggunakan alat ini, dapat segera diketahui kondisi terkini di lokasi pertambangan dengan bukti otentik dan terbaru. Peta sebagai material dalam proses perencanaan dan pelaporan mempunyai peranan vital dalam inventarisasi dan penyajian data spasial. Penggunaan teknologi drone menjadi salah satu terobosan yang strategis untuk memantau kegiatan pertambangan, baik aktifitasnya maupun upaya reklamasi. Drone juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemetaan areal aktifitas tambang illegal. Penggunaan drone, dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan menurunkan surveyor jasa tambang untuk memetakan dan mengawasi areal kerja. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam satu jam drone mampu menjelajah pada ketinggian 100 s.d 400 meter dan memotret wilayah kerja hingga 600 hektare. Sedangkan kalau orang yang melaksanakan, diperkirakan hanya mampu memetakan kawasan seluas 10 hektare dalam sehari. Kalau pakai drone hanya beberapa jam sudah menjadi peta. Pemanfaatan drone untuk pemetaan areal pertambangan dapat dimaknai untuk melakukan uji kepatuhan atas progress kegiatan yang sebenarnya terhadap data kegiatan pertambangan yang dilaporkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan. drone mampu menjadi data pembanding atas data progress kegiatan pertambangan yang sudah dilaporkan, Dengan memanfaatkan teknologi drone, diharapkan mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat dan up to date kondisi pertambangan.

Selain

menampilkan

secara

visual

kondisi

aktual

lapangan, data yang dapat diekstrak dari foto udara tersebut antara lain : a. Peta Foto Udara areal tambang b. Data ekstraksi dari foto udara : 1. Peta Topografi 2. Luas areal terganggu 3. Luas areal realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan 4. Kondisi dan luasan masing-masing prasarana tambang

3


5. Posisi kegiatan tambang terhadap batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 6. Deliniasi areal kegiatan pertambangan overlay dengan sektor kehutanan Selama ini monitoring dilakukan dengan cara pengamatan terhadap titik sample lokasi. artinya jika cara mengelola dan mendapatkan data dilakukan dengan cara biasa tersebut (titik sample saja), hal ini sulit divalidasi terhadap gambaran seluruh areal yang sebenarnya, maka ada tuntutan untuk melakukan terobosan cara kerja yang inovatif sebagai solusinya. Inovasi

penggunaan drone untuk

mengoptimalkan

monitoring

seluruh areal pertambangan hingga dapat dilakukan dengan cepat, murah dan menyeluruh. Hal ini berarti bahwa inovasi ini dalam rangka memperkuat pemetaan data spasial wilayah pertambangan, maka dari itu, pemanfaatan drone menjadi cara yang strategis yang mesti dioptimalkan. Ketika drone sudah dijalankan, data lapangan yang dimiliki Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau diharapkan memiliki kekuatan yang lebih baik dalam Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan. Hal ini karena hanya dengan data valid, data tersebut menjadi

bahan

bukti

lebih

akurat

untuk

menunjukkan

adanya

ketidakpatuhan dan memberi peringatan bahkan sanksi. Sebagai

perwujudan

dari

langkah

peningkatan

kinerja

sebagaimana harapan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mencanangkan Proyek Perubahan

“Pemetaan

dan

Pengawasan

Wilayah

Pertambangan

Menggunakan Drone”.

I.1.2. Dasar Hukum Sebagai dasar hukum dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan “Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone”, yaitu :

4


1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 3. Peraturan

Pemerintah

Pelaksanaan

Nomor

Kegitan Usaha

23

Tahun

2010

Pertambangan

Tentang

Mineral dan

Batubara, beserta Perubahannya hingga perubahan ke – empat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2010

Tentang

Pelaksanaan

Kegitan

Usaha

2010

Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, 4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

Tahun

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

78

Tahun

2010

Tentang

Reklamasi dan Pasca Tambang, 6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, 7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, 9. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, 10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

5


I.2. Area dan Fokus Proyek Perubahan Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bidang Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, secara hierarki dapat digambarkan kedalam struktur organisasi sbb :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas ESDM Sesuai dengan pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016, Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas : a.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

b.

membagi

tugas,

membimbing,

memeriksa

dan

menilai

hasil

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

6


c.

memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan;

d.

memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produk Khusus mineral bukan logam dan batuan;

e.

memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka pengembangan mineral bukan logam dan batuan;

f.

melakukan evaluasi terhadap laporan, dokumen eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi dan pasca tambang pengusahaan mineral bukan logam dan batuan;

g.

melakukan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pengusahaan mineral bukan logam dan batuan;

h.

memberikan bimbingan teknis pertambangan;

i.

melakukan

pembinaan

pertambangan

rakyat,

meliputi

data,

penganggaran dan evaluasi izin pertambangan rakyat; j.

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan

k.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Area Organisasi yang Bermasalah khususnya Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan antara lain :

a. Area Sumber daya manusia, Apartur Sipil Negara : 1. Penempatan pada seksi yang baru belum begitu memahami peraturan perundangan terkait dan tugas fungsi seksi. 2. Keterbatasan background pendidikan terhadap keterkaitan tugas dan fungsi seksi. b. Area Pelaksanaan : 1. Keterbatasan sarana-prasarana kerja (meja, kursi, komputer, printer, ruangan – terkait penempatan ASN konkuren hasil

7


penyerahan/ pelimpahan wewenang P3D (penyerahan personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen)

dari

Kabupaten/ Kota) 2. Data yang terkait izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan selama ini tidak pernah disampaikan dari Kabupaten / Kota, Provinsi tidak mempunyai data yang lengkap, hanya yang pernah dikunjungi (beberapa lokasi saja) 3. Setelah proses penyerahan P3D, ternyata data yang dapat dikumpulkan sebagian besar terbatas pada dokumen Surat Keputusan (SK) Izin Usaha Pertambangan (IUP), sedangkan laporan kegiatan pertambangan oleh pemegang izin tidak begitu banyak. 4. Untuk

melakukan

kegiatan

evaluasi

laporan,

dokumen

eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi dan pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) MBLB serta memberikan bimbingan teknis pertambangan MBLB diperlukan validasi data sehingga apa yang tertuang dalam dokumen – dokumen yang dievaluasi dapat dilakukan perbaikan sehingga tercapai kegiatan pertambangan yang menerapkan good mining practice; namun hingga saat ini belum dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh terhadap Wilayah IUP di Provinsi Riau. 5. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan selama ini terbagi kedalam beberapa tim pada satu lokasi tambang/ Wilayah IUP. Misalnya, tim pengawasan

reklamasi

dan

pasca

tambang

(misalnya:

menginventarisasi berapa luas – Ha lahan yang belum atau sudah direklamasi), berbeda dengan tim pengawasan tatabatas, serta Tim Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Materi pembinaan dan pengawasan terhadap objek Wilayah IUP yang sama namun materi/ aspek yang berbeda-beda membuat harus dibentuknya beberapa tim yang berbeda mengingat

8


keterbatasan jangkauan tim dan waktu perjalanan dinas serta luasnya areal wilayah IUP. Sampai saat ini belum dapat dilakukan pendataan terhadap eksisting kondisi lapangan wilayah IUP secara menyeluruh dengan cepat untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Berdasarkan area permasalahan yang telah teridentifikasi tersebut diatas, area perubahan yang dijadikan prioritas yaitu : Area Pelaksanaan. Evaluasi laporan, dokumen eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi dan pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) MBLB; serta bimbingan teknis pertambangan MBLB diperlukan validasi data sehingga apa yang tertuang dalam dokumen – dokumen yang dievaluasi dapat dilakukan perbaikan sehingga tercapai kegiatan pertambangan yang menerapkan good mining practice; Namun hingga saat ini belum dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh terhadap Wilayah IUP di Provinsi Riau. Sampai saat ini belum dapat dilakukan pendataan terhadap eksisting kondisi lapangan wilayah IUP secara menyeluruh dengan cepat untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Pada area perubahan tersebut diatas, yang menjadi fokus proyek perubahan yaitu: pemetaan kondisi eksisting wilayah izin usaha pertambangan yang dapat dilakukan secara cepat, akurat dan efisien. Lebih rinci lagi, focus area perubahan tersebut dituangkan ke dalam tema/ judul “Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone“. Judul ini sebagai inovasi pemetaan dan pengawasan wilayah pertambangan di Provinsi Riau”.

I.3. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan Provinsi Riau memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, komoditas yang telah diusahakan antara lain batubara, mineral logam

9


(seperti : emas, mangan, timah), mineral bukan logam (contohnya, kuarsa) dan batuan (contohnya : pasir, sirtu, batuan andesit, tanah urug). Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam melakukan kegiatan evaluasi laporan, dokumen reklamasi dan pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) Mineral dan Batubara diperlukan validasi data sehingga apa yang tertuang dalam dokumen – dokumen yang dievaluasi dapat dilakukan perbaikan sedemikian sehingga menuju tercapainya kegiatan pertambangan yang menerapkan good mining practice; namun hingga saat ini belum dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), karena yang saat ini dapat dilakukan yaitu terbatas pada pengamatan pada titik – titik contoh di lapangan. Drone dapat digunakan untuk mendukung sektor pertambangan, di mana dengan menggunakan alat ini, dapat segera diketahui kondisi terkini di lokasi pertambangan dengan bukti otentik dan terbaru. Peta sebagai material dalam proses perencanaan dan pelaporan mempunyai peranan vital dalam inventarisasi dan penyajian data spasial. Penggunaan teknologi drone menjadi salah satu terobosan yang strategis untuk memantau kegiatan pertambangan, baik aktifitasnya maupun upaya reklamasi. Drone juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemetaan areal aktifitas tambang illegal. Pelaksanaan Proyek Perubahan “Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone” ini mempunyai tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Jangka Pendek (60 hari kerja) a. Tersedianya Sumber daya Manusia terlatih, b. Tersedianya SOP pengoperasian UAV,

10


c. Terlaksananya penerapan teknologi UAV untuk pemetaan areal tambang secara cepat, efektif dan efisien,

2. Tujuan Jangka Menengah( > 60 hari kerja) a. Peningkatan kemampuan penyediaan jenis data foto udara beserta data ekstraktifnya, b. Monitoring dan evaluasi jalannya SOP yang diterapkan, Operasional penggunaan UAV pada pelaksanaan survey/ pendataan, Sumber Daya Manusia pengelola, dan Outcame yang ditimbulkan dengan memperhatikan tingkat capaian luasan yang terpetakan.

3. Tujuan Jangka Panjang (> 2 tahun ) 1. Pengembangan Database Foto Udara Intranet (berbasis SERVER Dinas) 1. Membangun Sistem Intranet WebGis Foto Udara Wilayah Pertambangan 2. Membangun sistem UAV multi sensor untuk penelitian potensi Sumber Daya Mineral 2. Mengembangkan Kerjasama Stake Holder 1. Penerapan Teknologi UAV dengan mengembangkan kerjasama antar stake holder sektor pertambangan Berdasarkan tujuan proyek perubahan yang telah ditentukan tersebut diatas diharapkan memberikan manfaat antara lain : 1. Tersedianya SDM operator untuk pelaksanaan survey dan pengolahan data hasil survey menggunakan UAV 2. Tersedianya SOP pelaksanaan pendataan menggunakan UAV 3. Tersedianya foto udara hasil survei menggunakan drone dan data ekstraktifnya (data luasan dan data kondisi areal tambang berbagai aspek),

untuk

keperluan

bahan

pertimbangan

pelaksanaan

kegiatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, antara lain:

11


a. Peta Foto Udara areal tambang b. Data ekstraksi dari foto udara : 1) Luas areal terganggu 2) Luas areal realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan 3) Kondisi dan luasan masing-masing prasarana tambang 4) Posisi kegiatan tambang terhadap batas wilayah izin usaha pertambangan 5) Deliniasi areal kegiatan pertambangan overlay dengan sektor kehutanan Sedangkan manfaat lainnya yang diharapkan yaitu : 1. Manfaat proyek perubahan bagi pembuat proyek adalah : sebagai syarat dalam mengikuti proses pendidikan dan pelatihan kepimpinan tingkat IV di lingkup Pemerintah Provinsi Riau dan juga mempermudah instansi, perusahaan tambang masyarakat dan pengguna lainnya dalam membutuhkan data spasial wilayah pertambangan. 2. Manfaat proyek perubahan bagi instansi adalah : a. Merupakan peningkatan kemampuan perolehan data dan informasi yang cepat, akurat dan up to date kondisi pertambangan, memperkuat pemetaan data spasial wilayah pertambangan, serta Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau memiliki kekuatan lebih baik dalam Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan. b. Dinas ESDM dalam melakukan kegiatan evaluasi laporan, dokumen reklamasi dan pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) Mineral dan Batubara dapat melakukan validasi data sehingga apa yang tertuang dalam dokumen – dokumen yang dievaluasi dapat dilakukan perbaikan sedemikian sehingga menuju konsep kegiatan pertambangan yang menerapkan good mining practice,

12


3. Manfaat proyek perubahan bagi umum : Dapat dijadikan suatu sarana dan prasarana sumber data visual/ foto udara bagi masyarakat umum/ akademisi/ instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan melalui pelayanan data Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Riau.

I.4. Ruang Lingkup Proyek Perubahan Pelaksanaan

rencana

proyek

perubahan

diimplementasikan merupakan penjabaran dari

yang

akan

tugas dan fungsi seksi

Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bidang Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Optimalisasi pemanfaatan Drone mencakup penggunaannya untuk pemetaan dan pengolahan foto hasil drone secara fotogrametri digital serta Geographic Information System, 2. Pelaksanaan kegiatan pemetaan dengan menggunakan Drone mencakup wilayah pertambangan di Provinsi Riau, terutama pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun areal tambang ilegal yang mempunyai prioritas membutuhkan pemetaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

I.5. Kriteria Keberhasilan Proyek Perubahan Penilaian keberhasilan Pelaksanaan rencana proyek perubahan yang akan diimplementasikan diindikasikan dengan terwujudnya capaian sbb : Tabel 1.1 Capaian Proyek Perubahan No WAKTU KETERANGAN 1 Jangka a. Tersedianya Pegawai yang memiliki Pendek kemampuan sebagai Operator dan pengolah data UAV b. Tersedianya SOP pelaksanaan survey menggunakan UAV

13


c. Dinas ESDM mampu memproduksi Peta Foto UAV areal pertambangan dan Data/ Informasi Kondisi Eksisting Wilayah Pertambangan 2

Jangka Menengah

3

Jangka Panjang

a. Dinas ESDM mampu memberikan pelayanan data foto udara UAV beserta data ekstraktifnya. b. Tersusunnya Monitoring dan evaluasi jalannya SOP yang diterapkan, Operasional penggunaan UAV pada pelaksanaan survey/ pendataan, Sumber Daya Manusia pengelola, dan Outcame yang ditimbulkan dengan memperhatikan tingkat capaian luasan yang terpetakan. 1. Pengembangan Database Foto Udara Intranet (berbasis SERVER Dinas) 1. Terbangunnya Sistem WebGis berbasis intranet pengelolaan Foto Udara 2. Terbangunnya sistem UAV multi sensor untuk penelitian potensi Sumber Daya Mineral 2. Mengembangkan Kerjasama Stake Holder Terbangunnya kerjasama antar stake holder sektor pertambangan dalam Penerapan Teknologi UAV.

14


BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN II.1. Output Kunci Proyek Perubahan Proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Penulis adalah untuk mengatasi

permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Seksi

Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada khususnya dan dapat juga memberi manfaat pada Seksi lainnya di bidang Mineral dan Batubara. Kebutuhan akan data spasial yang mencakup areal tambang yang relatif luas untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pertambangan dengan bukti otentik dan terbaru merupakan tantangan dalam rangka melakukan kegiatan evaluasi laporan, dokumen reklamasi dan pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) Mineral dan Batubara. Dengan adanya data/ foto udara yang up to date maka Dinas ESDM dapat melakukan validasi data sehingga apa yang tertuang dalam dokumen – dokumen laporan kegiatan pertambangan yang dievaluasi dapat dilakukan perbaikan sedemikian sehingga menuju konsep kegiatan pertambangan yang menerapkan good mining practice. di sini Nampak bahwa data/foto udara

beserta data ekstraktifnya merupakan material

vital. Penggunaan teknologi drone menjadi salah satu terobosan yang strategis untuk memantau kegiatan pertambangan, baik aktifitasnya maupun upaya reklamasi. Drone juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemetaan areal aktifitas tambang illegal. Sebagai output kunci dari proyek perubahan ini, yaitu sbb :

15


Tabel 2.1. OUTPUT KUNCI (key Project DELIVERABLES) Nama Deskripsi a. Pegawai yang mempunyai Suatu standar /pedoman tertulis kemampuan sebagai Operator yang dipergunakan untuk dan pengolah data UAV pelaksanaan survey menggunakan UAV dan melakukan pengolahan data. b. SOP pelaksanaan survey/ Tersedianya pegawai yang mampu pendataan menggunakan UAV mengoperasikan UAV dan melakukan pengolahan datanya. c. Tersedianya Peta Foto areal pertambangan dan Data/ Informasi Kondisi Eksisting Wilayah Pertambangan hasil survei menggunakan drone.

Tersedianya peta foto dan Ekstraksi Data Kondisi Eksisting Wilayah Pertambangan berdasarkan Foto Udara UAV.

II.2. Pentahapan dan Target Capaian pentahapan dan target capaian proyek perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.2. Tabel pentahapan dan target capaian proyek perubahan Tahap utama

Proses Pencapaian Waktu Tahapan (Minggu) 1. Persiapan Rencana Kerja Proyek Perubahan (Proper)

Output/ Hasil

a. Konsultasi dan 1. Pertemuan Diskusi diskusi dengan Mentor serta staf

Mgg ke 3 bulan Mei 2017

Notulen

b. Penyusunan tugas dan fungsi serta pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan


1. Tugas & Fungsi Tim 2. Penunjukan Tim Kerja

Mgg ke 3 s.d Mgg ke 4 Mei 2017

1 Foto 2 Notulen 3 Lembar Dukungan

1. Rapat 2. Susun Tusi Tim Kerja 3. Susun Tim Kerja 4. Nota Dinas Penunjukan Tim c. Penyampaian 1. Koordinasi gagasan kepada 2. Kunjungan Stake Holder 3. Sharing Konsep (internal dan 4. Penggalangan eksternal) dukungan/ Sosialisi

16


2. Pelaksanaan a. Penyampaian gagasan kepada Stake Holder (internal dan eksternal)

1. Koordinasi 2. Kunjungan 3. Sharing Konsep 4. Penggalangan dukungan

b. Menyusun SOP 1. Undangan rapat pelaksanaan survey Tim menggunakan UAV 2. Rapat Tim 3. Susun SOP survey Drone 4. Susun Pedoman Pengolahan Fotogrametri & GIS c. Bimbingan pegawai 1. Persiapan alat untuk operator UAV 2. Bimbingan SOP Drone 3. Bimbingan survey menggunakan Drone 4. Bimbingan pengolahan data d. Pelaksanaan 1. Persiapan Penerapan teknologi Administrasi UAV untuk 2. Persiapan Teknis pendataan areal 3. Pelaksanaan pertambangan Survey Drone (Pelaksanaan Survei 4. Pengolahan Data foto udara UAV, 5. Pembuatan Pengolahan Foto Laporan Udara UAV, Lay Out Peta Foto dan Ekstraksi Data Kondisi Eksisting Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Foto Udara UAV) 3. Monitoring dan Evaluasi a. Monev Pelaksanaan: 1. Sumber Daya 1. Penyusunan Manusia pengelola, format formulir monev 2. Pengisian formulir 3. penyusunan hasil 4. Penyusunan laporan & rekomendasi 17

Mgg ke 4 bulan Mei s.d Mgg ke 4 Juli 2017

1 Foto 2 Notulen 3 Lembar Dukungan

Minggu ke 4 bulan Mei 2017

1. Notulen 2. SOP Survey Drone 3. Pedoman Pengolahan Fotogrametri & GIS

Minggu ke 1 bulan Juni 2017

1. Laporan

Minggu ke 2 bulan Juni s.d Mgg ke 2 Bulan Juli 2017

1. Laporan kegiatan 2. Foto Udara UAV 3. Data Wilayah Pertambang an

Mgg ke 3 Bulan Juli 2017

1. Laporan monev


2. Penerapan SOP survey menggunakan drone

1. Penyusunan format formulir monev 2. Pengisian formulir monev 3. penyusunan hasil monev 4. Penyusunan laporan & rekomendasi


1. Laporan monev

3. Operasional survey menggunakan Drone/ UAV dan pengolahan data

1. Penyusunan format formulir monev 2. Pengisian formulir monev 3. penyusunan hasil monev 4. Penyusunan laporan & rekomendasi


1. Laporan monev

1. Penyusunan format formulir monev outcame 2. Pengisian formulir monev outcame 3. penyusunan hasil monev 4. Penyusunan laporan & rekomendasi


1. Laporan monev

b. Monitoring dan evaluasi Outcame 1. Monitoring dan Evaluasi outcame yang ditimbulkan dengan memperhatikan tingkat capaian luasan yang terpetakan

18

PROYEK PERUBAHAN Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone, Tahun 2017 Tabel 2.3. JADWAL MILESTONE PROYEK PERUBAHAN Optimalisasi pemanfaatan drone dan pengolahan secara fotogrametri digital serta GIS sebagai inovasi pemetaan dan pengawasan wilayah pertambangan di Provinsi Riau No . I

1

2

3 II 1

2

3 4

III

1

LANGKAH REALISASI/ MILESTONE Persiapan Rencana Kerja Proyek Perubahan (Proper) Konsultasi dan diskusi dengan Mentor serta staf Penyusunan tugas dan fungsi serta pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Penyampaian gagasan kepada Stake Holder Pelaksanaan Penyampaian gagasan kepada Stake Holder (internal dan eksternal) Menyusun SOP pelaksanaan survey/ pendataan menggunakan UAV Bimbingan pegawai untuk operator UAV Pelaksanaan Penerapan teknologi UAV untuk pendataan areal pertambangan (Pelaksanaan Survei foto udara UAV, Pengolahan Foto Udara UAV, Lay Out Peta Foto dan Ekstraksi Data Kondisi Eksisting Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Foto Udara UAV)

TAR GET (%) 20

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sumber Daya Manusia pengelola

10

MEI 3

5

10

5 70 10

10

10 30

3

19

4

JUNI 1

2

3

JULI 4

1

2

3

4

AGS T 1 2

PROYEK PERUBAHAN Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone, Tahun 2017 2 3

1

Penerapan SOP Operasional penggunaan Drone/ UAV pada pelaksanaan survey/ pendataan Monitoring dan evaluasi Outcame a. Monitoring dan evaluasi Outcame yang ditimbulkan dengan memperhatikan tingkat capaian luasan yang terpetakan

3 3

4

II.3. Tata Kelola Proyek Perubahan Tata Kelola proyek perubahan dapat dilihat pada diagram berikut ini. 1. Struktur Organisai Proyek Perubahan KEPALA DINAS (PENGARA

MENTOR (KABID MINERBA)

OUTPUT Coach (IR. Embung Megasari Zam)

KONSULTA SI

Project Leader (Kasi P.

OUTPU T

 SDM OPERATOR UAV  SOP SURVEY UAV  DATA DAN FOTO UDARA

TIM KERJA

Gb.2.1. Struktur Organisai Proyek Perubahan

Keterangan :

Pemimpin Proyek Perubahan: a. Mengelola tim dan proyek perubahan untuk menghasilkan output;

20


b. Membangun tim efektif; c. Menyediakan input dalam pelaksanaan proyek; d. Memberi arahan dan kendali pada Tim Proyek Perubahan; e. Membuat laporan implementasi Proyek Perubahan.

Pengarah: a. Memberikan masukan bagi tim; b. Memberikan arahan; c. Memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

Mentor: a. Memberikan masukan, dukungan dan arahan atas keseluruhan Proyek Perubahan; b. Membantu mengatasi hambatan dan kendala; c. Memberi arahan pencapaian tujuan, target dan rencana kerja; d. Memberi

inspirasi

dan

motivasi

kepada

Pemimpin

Proyek

Perubahan; e. Mendukung penyelesaian proyek perubahan.

Coach: a. Memberi masukan kepada Pemimpin Proyek; b. Memberikan arahan pelaksanaan proyek perubahan; c. Membantu menyelesaikan masalah/kendala; d. Memberi inspirasi dan motivasi kepada Pemimpin Proyek; e. Memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Tim Kerja: a. Menyusun draft SK Tim Proyek Perubahan; b. menyusun Draft SOP Pengoperasian UAV dan Pengolahan Foto Udara c. Membantu penyiapan dan pelaksanaan

21


II.4. Stake Holder Proyek Perubahan Berdasarkan hasil pemetaan/ identifikasi stake holder pada proyek perubahan yang disusun, dapat dikelompokkan berbagai stake holder sebagaimana berikut ini. Stakeholder Internal: a. Tim Efektif (Melaksanakan Proyek Perubahan) b. Staf Seksi MBLB (sebagai pelaksana Proyek Perubahan) c. Kabid Minerba (Sebagai Penanggung jawab program)

Stakeholder Eksternal: 1. Stake Holder Pemerintah : a. Direktur Teknik dan LingkunganMineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, b. Kasubdit Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, c. Kasubdit

Perlindungan

Lingkungan

Mineral

dan

Batubara,

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, d. Inspektur Tambang, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, e. Kasi Pengelolaan Wilayah Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, f. Kasi Pengelolaan Wilayah Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, g. Kepala Dinas Perhubungan (sebagai salah satu instansi pemberi izin terbang) h. Manager

Airnav

Indonesia

(sebagai

instansi

penyelenggara

Pelayanan navigasi Penerbangan – penentu keluarnya izin terbang pada ketinggian > 150 meter) i.

Kepala Bidang III Bappeda Provinsi Riau (Sebagai penentu dalam persetujuan anggaran, program dan kegiatan serta berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk analisa dan penyajian data kondisi eksisting penggunaan lahan)

22


j.

Kepala Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dinas

Kehutanan

dan

Lingkungan

Hidup

(berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk analisa dan penyajian data/ dokumen lingkungan) k. Direktur

Reskrimsus,

Polda

Riau

(berkepentingan

dalam

pemanfaatan foto udara untuk penyajian data kondisi eksisting pertambangan berizin dan tak berizin) l.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk pertimbangan dalam rencana pelaksanaan peninjauan lokasi perizinan)

2. Stake Holder Swasta/ Perusahaan a. Direktur Perusahaan Tambang (merupakan objek pemetaan foto udara dan pengawasan kegiatan pertambangan) b. Direktur Perusahaan AMDAL (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk analisa dan penyajian data/ dokumen lingkungan) 3. Stake Holder Akademisi a. Dosen (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk analisa dan penyajian data) b. Mahasiswa (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk analisa dan penyajian data) c. Peneliti (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk analisa dan penyajian data) 4. Stake Holder Lembaga Swadaya Masyarakat a. Direktur LSM Pembangunan (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk analisa dan penyajian data terkait pembangunan) b. Direktur LSM Lingkungan (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk analisa dan penyajian data/ dokumen lingkungan, kebencanaan, kondisi eksisting penggunaan lahan dll)

23


II.5. Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan Faktor kunci yang menentukan keberhasilan proyek perubahan adalah sebagai berikut : 1. Dukungan, komitmen dan pembinaan dari pimpinan. 2. Dukungan dan komitmen stakeholder internal dan eksternal. 3. Dukungan dan komitmen staf/pelaksana pada Seksi 4. Dukungan komunikasi yang efektif antar stakeholder. 5. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya proyek perubahan.

II.6. Adopsi Hasil Benchmarking ke Best Practice Benchmarking yang telah dilaksanakan yaitu ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang dapat diadopsi dalam Proyek Perubahan yang sedang disusun yaitu antara lain : 1. Pada aspek perencanaan, penyusunan rencana program dan kegiatan dipertimbangan sedemikian sehingga sesuai potensi alam . budaya dan masyarakat yang terdapat dimasing-masing daerah sehingga pengganggaran diharapkan tepat sasaran sehinggga

kebutuhan

pendanaan

untuk

pengembangan

kepariwisataan menjadi tepat guna. 2. Pada aspek Pelaksanaan Kegiatan, dikembangkan komunikasi yang baik antar stake holder dengan mengkolaborasikan berbagai keunggulan dan kelebihan masing – masing kekuatan stake holder untuk mendukung terlaksananya kegiatan. 3. Pada aspek Monitoring dan Evaluasi, bahwa monitoring dan evaluasi selalu mempertimbangkan masukan dan saran yang diperoleh dari forum komunikasi yang ada antar stake holder serta masyarakat. 4. Aspek

akuntabilitas,

Lembaga

mempertanggungjawaban

yang

public telah

hendaknya ditetapkan

dapat dengan

mempertimbangkan dampak masa depan dalam membuat

24


kebijakan harus mempertimbangkan tujuan kegiatan tersebut dan mengapa kebijakan tersebut dilakukan. Dimana alat-alat akuntabilitas yang dipedomani adalah sebagai berikut : 

Rencana strategis (Renstra)



Rencana kinerja



Kesepakatan Kinerja ( cascading) perjanjian kinerja



Laporan Akuntabilitas

25


BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

III. A. Capaian Proyek Perubahan

Proyek Perubahan dilaksanakan melalui tahapan yang direncanakan dan diwujudkan kedalam capaian. beberapa tahapan mulai dari tahap awal pelaksanaan diklat, tahapan taking Ownership (Breakthough I) sampai dengan tahap laboratorium kepemimpinan (BreakThough II). Dalam tahap laboratorium kepemimpinan (BreakThough II) yang telah dilaksanakan pada tahapan jangka pendek selama 64 (enam puluh empat) hari kalender mulai tanggal 24 mei s.d 26 Juli 2017. Adapun rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. TAHAP PERSIAPAN; pada tahap persiapan Rencana Kerja Proyek Perubahan (Proper) ini dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sbb: Tahap utama

Proses Rencana Realisasi Pencapaian Waktu Tahapan (Minggu) 1. Persiapan Proyek Perubahan (Proper) a. Konsultasi dan diskusi dengan Mentor serta staf b. Penyusunan tugas dan fungsi serta pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan c. Penyampaian gagasan kepada Stake Holder (internal dan eksternal)

Output/ Hasil

1. Pertemuan Diskusi


22 Mei 2017

Notulen

1. Rapat 2. Susun Tusi Tim 3. Susun Tim 4. Nota Dinas Penunjukan Tim 1. Koordinasi 2. Kunjungan 3. Sharing Konsep 4. Penggalangan dukungan


23 Mei 2017

1. Penunjukan Tim Kerja 2. Tugas & Fungsi Tim

Mgg ke 3 s.d Mgg ke 4 Mei 2017

26 Mei 2017 s.d 30 Mei 2017

1. Foto 2. Notulen 3. Lembar Dukungan

26


a. Konsultasi dan diskusi dengan Mentor serta staf Konsultasi dilakukan dengan Mentor tentang pelaksanaan dari Proyek Perubahan (Proper). Hal ini untuk mendapatkan arahan dan bimbingan

dari

perubahan.

mentor

dalam

rangka

Sedangkan

diskusi

dengan

pelaksanaan staf

adalah

proyek untuk

memberikan arahan dan mendapatkan dukungan dari seluruh staf demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan proper. Kegiatan ini dituangkan ke dalam bentuk notulen. b. Penyusunan tugas dan fungsi

serta pembentukan Tim Kerja

Proyek Perubahan dimaksudkan untuk memberikan arah dan tugas pada masing-masing staf yang ditunjuk dalam tim kerja agar tercapa sasaran dan target dari proper ini. penujukan tim disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing staf agar dapat bekerja dengan optimal. c. Penyampaian

gagasan

kepada

Stake

Holder

(internal dan

eksternal), hal ini dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan proyek perubahan agar hasil dari pelaksanaan proyek perubahan ini diketahui, dimengerti dan didukung oleh para stake holder serta mendapatkan masukan yang membangun dan pada akhirnya proyek ini benar-benar bermanfaat.

2. TAHAP PELAKSANAAN; pada tahap pelaksanaan Proyek Perubahan (Proper) ini dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sbb: 2. Pelaksanaan Tahap utama

Proses Pencapaian Tahapan a. Penyampaian 1. Koordinasi gagasan kepada 2. Kunjungan Stake Holder 3. Sharing (internal dan Konsep eksternal) 4. Penggalangan dukungan

Rencana Waktu (Minggu) Mgg ke 4 bulan Mei s.d Mgg ke 4 Juli 2017

27

Realisasi

30 Mei 2017 s.d 28 Juli 2017

Output/ Hasil

1 Foto 2 Notulen 3 lembar Dukungan


b. Menyusun SOP 1. Undangan pelaksanaan rapat Tim survey/ 2. Rapat Tim pendataan 3. Susun SOP menggunakan survey UAV Drone 4. Susun Pedoman Pengo-lahan Fotogrametri & GIS c. Bimbingan 1. Persiapan pegawai untuk alat operator UAV 2. Bimbingan SOP Drone 3. Bimbingan survey menggunak an Drone 4. Bimbingan pengolahan data d. Pelaksanaan 1. Persiapan Penerapan Administrateknologi UAV si untuk pendataan 2. Persiapan areal Teknis pertambang-an 3. Pelaksana(Pelaksanaan an Survey Survei foto Drone udara UAV, 4. Pengolah-an Pengolahan Data Foto Udara 5. Pembuatan UAV, Lay Out Laporan Peta Foto dan Ekstraksi Data Kondisi Eksisting Wilayah Izin Usaha Pertambang-an berdasarkan Foto Udara UAV)

Minggu ke 4 bulan Mei 2017

31 Mei 2017 s.d 7 Juni 2017

1. Notulen 2. SOP Survey Drone 3. Pedoman Pengolahan Fotogrametri & GIS

Minggu ke 2 bulan Juni 2017

14 Juni 2017

1. Laporan

Minggu ke 2 bulan Juni s.d Mgg ke 2 Bulan Juli 2017

15 Juni 2017 s.d 21 Juli 2017

1. Laporan kegiatan 2. Foto Udara UAV 3. Data Wilayah Pertambangan

28


pelaksanaan tahap ini dikelompokkan dalam empat jenis kegiatan, yaitu : a. Penyampaian

gagasan

kepada

Stake

Holder

(internal dan

eksternal); kegiatan ini ada pada tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan agar proyek perubahan ini benar-benar didukung dan mendapatkan masukan dari para stake holder. Konsep dari pemanfaatan Drone untuk pemetaan dan pengawasan wilayah

pertambangan

dapat

selalu

disempurnakan

berkat

masukan – masukan yang membangun. bentuk – bentuk dari penyampaian gagasan ini antara lain melalui kegiatan sbb : a. Koordinasi (ke Instansi terkait) b. Kunjungan (ke Instansi terkait) c. Sharing Konsep (dikusi pada kesempatan pertemuan dengan stake holder, penyampaian gagasan melalui media cetak/ majalah, koran, media elektronik/ online – website) d. Penggalangan dukungan b. Menyusun SOP pelaksanaan survey/ pendataan menggunakan UAV; Drone merupakan suatu alat yang dapat digunakan/ dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan, namun harus melalui prosedur dan metoda tertentu agar pelaksanaan survei dengan drone dapat dilakukan dengan aman dan hasil foto udara yang ada dapat diolah sedemikian sehingga menjadi peta foto dan data lainnya yang sesuai dengan kaidah dan standar data spasial yang benar. Langkah-langkah yang ditempuh pada tahap ini antara lain : 1. Rapat Tim 2. Menyusun SOP survey Drone 3. Menyusun Pedoman Pengolahan Fotogrametri & GIS

29


Gb. 3.1. Rapat; SOP; Buku Manual

c. Bimbingan pegawai untuk operator UAV; bimbingan dilakukan untuk

pengenalan

teknologi

drone

dan

untuk

memberikan

keterampilan bagi pegawai yang berminat untuk mengembangkan kemampuannya.

Gb. 3.2. Bimbingan Operasional Drone

30


d. Pelaksanaan Penerapan teknologi UAV untuk pendataan areal pertambangan (Pelaksanaan Survei foto udara UAV, Pengolahan Foto Udara UAV, Layout Peta Foto dan Ekstraksi Data Kondisi Eksisting Wilayah Izin Usaha Pertambang-an berdasarkan Foto Udara UAV). pada tahap ini kegiatan terdiri dari : 1.

Persiapan

Administrasi;

berupa

mempersiapkan

surat

perintah tugas dari Kepala Dinas untuk melaksanakan kegiatan kedinasan ke lapangan. Walaupun kegiatan yang dilaksanakan

bukan

menunjuk

kegiatan

utama

untuk

pemetaan menggunakan drone, tetapi kegiatan tersebut berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan di Provinsi Riau. untuk itu, dalam penerapan proyek perubahan ini, dengan memanfaatkan kesempatan tugas ke lapangan untuk melaksanakan proyek perubahan ini, sehingga manfaat dari pemetaan menggunakan drone ini dapat

memberikan

kinerja

pengawasan

wilayah

pertambangan menjadi semakin baik. 2.

Persiapan

Teknis;

persiapan

teknis

dimaksudkan

mempersiapkan segala sumber daya, baik peralatan dan perangkat lainnya yang menunjang kegiatan untuk dapat dipersiapkan dengan baik agar pelaksanaan kegiatan menjadi optimal. Drone yang digunakan untuk sementara ini merupakan peralatan pribadi yang selama ini digunakan untuk kegiatan hobby. 3.

Pelaksanaan

Survey

Drone;

Pelaksanaan

survey

menggunaakan drone harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah dibuat agar produk yang dihasilkan dapat diolah dengan baik dan kegiatan pemetaan dilakukan dengan cara yang aman. 4. Pengolahan Data; pengolahan data dilakukan di kantor dengan menggunakan peralatan komputer workstation yang telah tersedia.

31


5. Pembuatan Laporan; pembuatan laporan diperlukan untuk pertanggungjawaban

serta

dokumentasi

dari

seluruh

kegiatan yang telah dilaksanakan.

Gb. 3.3. Kegiatan survey dan pengolahan data 3. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI; pada tahap monitoring dan

evaluasi Proyek Perubahan (Proper) ini dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 28 Juli 2017; aspek yang terkait antara lain, sbb : Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan : a. Sumber Daya Manusia pengelola; 1. Penyusunan format formulir monev 2. Pengisian formulir monev 3. penyusunan hasil monev 4. Penyusunan laporan & rekomendasi b. Penerapan SOP survey menggunakan drone; aspek terkait antara lain: 1. Penyusunan format formulir monev 2. Pengisian formulir monev

32


3. penyusunan hasil monev 4. Penyusunan laporan & rekomendasi c. Operasional survey menggunakan Drone/ UAV dan pengolahan data; antara lain : 1. Penyusunan format formulir monev 2. Pengisian formulir monev 3. penyusunan hasil monev 4. Penyusunan laporan & rekomendasi

Monitoring dan Evaluasi Outcame : Monitoring

dan

Evaluasi

outcame

yang

ditimbulkan

dengan

memperhatikan tingkat capaian luasan yang terpetakan, meliputi : 1. Penyusunan format formulir monev outcame 2. Pengisian formulir monev outcame 3. penyusunan hasil monev 4. Penyusunan laporan & rekomendasi

Pengambilan foto dengan drone kemudian diolah secara teknologi fotogrametris memberikan hasil yang sangat ideal untuk menyajikan kondisi eksisting wilayah pertambangan secara visual. dari pengamatan terhadap hasil survey dan pengolahan data yang dilakukan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Quasar Inti Nusantara menunjukkan bahwa : 1. Plotting Peta foto

: Sukses

2. Verifikasi luas lahan terbuka (areal terganggu) a. Menurut Dokumen Laporan PT QIN

: 29.8 Ha

b. Menurut digitasi peta foto

: 63.4 Ha

33


Gb. 3.4 Laporan Perusahaan

Gb. 3.5. Perhitungan luas bukaan berdasarkan foto udara

34


3. Fungsi Pengawasan terhadap tata batas Wilayah IUP, verifikasi terhadap lokasi kegiatan pertambangan : terlihat bahwa kegitan tambang masih berada di dalam areal Izin yang dimiliki. 4. Analisa Overlay lokasi kegiatan pertambangan terhadap kawasan hutan, menunjukkan bahwa kegaitan berada di dalam kawasan hutan HPK (hutan Produksi yang dapat di Konversi) Secara kemanfaatan terhadap Pemetaan menggunakan Drone ini antara lain :

1. Teknologi drone untuk pemetaan wilayah pertambangan relatiff cukup mudah dan murah 2. dapat

menampilkan

kondisi

eksisting

secara

visual

dan

bergeoreference/ secara spasial 3. pemetaan dapat dilakukan secara menyeluruh dengan waktu cepat, mencakup areal yang luas dan relatif akurat. 4. Resiko dalam melaksanakan survei drone ini dapat dikatakan sangat kecil dibanding dengan survei secara terestrial/ manual. 5. Jenis/ bentuk data yang dapat diekstrak dari foto udara ini berbagai macam, antara lain : a. Peta Foto Udara areal tambang b. Data ekstraksi dari foto udara : a. Luas areal terganggu b. Luas areal realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan c. Kondisi dan luasan masing-masing prasarana tambang d. Posisi kegiatan tambang terhadap batas wilayah izin usaha pertambangan e. Deliniasi areal kegiatan pertambangan overlay dengan sektor kehutanan Namun, disisi lain, penggunaan drone ini untuk kegiatan pengawasan wilayah pertambangan belum menjadi standar kebijakan, jadi drone ini dapat dijadikan alat pelengkap atau alternatif (sementara ini) untuk melakukan pemetaan dan pengawasan pada areal luas ataupun yang membutuhkan pendataan dengan cepat dan menyeluruh untuk kepentingan verifikasi data pelaporan.

35


Lebih jauh lagi mengenai pemanfaatan drone untuk pemetaan wwilayah pertambangan, bahwa data ini mulai diminati oleh perusahaan tambang untuk mendapatkan visual kondisi eksisting dan data topografi. data topografi biasanya dilakukan survei manual yang secara gambaran, bahwa untuk memetakan 500 ha areal maka dibutuhkan 1 bulan lamanya untuk melakukan survei. berbeda dengan drone, untuk memetakan areal seluas 500 ha hanya butuh 1 hari. Makanya, ini menjadi peluang bagi dinas untuk menyelenggarakan pelayanan pemetaan sebagai sumber PAD di sektor pertambangan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Membahas tentang operator pelaksana proyek perubahan ini, sebagai operator drone, nempaknya terdapat sedikit kendala mengenai belum 100 % mahir dan masih perlu banyak latihan. hal ini dapat dijadikan saran untuk melanjutkan pelatihan dan operasi survei drone ini pada jangka menengah agar semakin terampil. SOP yang disusun merupakan draft SOP karena uji coba yang dilaksanakan merupakan ujicoba awal dan sebagaimana keharusan, bahwa SOP harus benarbenar teruji untuk menjadi sebuah standar.

Evaluasi ini tertuang dalam lampiran lembar evaluasi.

II. Kendala Internal dan Eksternal Kendala yang timbul dalam pelaksanaan proyek perubahan yang dapat menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan tujuan proyek perubahan adalah : 1. Terbatasnya SDM terampil pada Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan masih memerlukan waktu lebih banyak

dalam

rangka

menjadikan

pegaai

terampil

dalam

mengoperasikan drone untuk pemetaan. 2. Banyaknya Izin usaha pertambangan IUP yang ada di Provinsi Riau dibandingkan dengan kesempatan/ anggaran untuk melakukan kunjungan ke lapangan terhadap semua Wilayah pertambangan. 36


III. Strategi Mengatasi Kendala

1. Terbatasnya SDM terampil pada Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan masih memerlukan waktu lebih banyak dalam rangka menjadikan pegawai terampil dalam mengoperasikan drone untuk pemetaan, maka dilakukan pelatihan rutin untuk memberikan pemahaman dan keterampilan tersebut. 2. Sementara waktu pada tahun berjalan, survey lapangan dilakukan dengan memanfaatkan anggaran yang ada seoptimal mungkin untuk kunjungan ke lapangan. 3. Adanya dukungan, komitmen dan pembinaan dari pimpinan untuk penggunaan

drone

dan

pengembangannya

dalam

pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan.

37

rangka


BAB IV PENUTUP Pelaksanaan Proyek Perubahan “Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone” ini merupakan langkah awal dari usaha peningkatan kinerja dan komitment dalam pelaksanakan tugas dan fungsi yang diemban pada khususnya, serta Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada umumnya. Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada kontribusi berbagai stakeholders serta dengan dukungan SDM Aparatur yang

berkualitas dan memiliki

integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Seiring dengan Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau “Terwujudnya

Pembangunan Pertambangan dan Energi

Berwawasan Lingkungan dan Berdaya Saing Tinggi Menuju Masyarakat Riau Yang Sejahtera” serta dengan misi “Mewujudkan pengaturan dan pengembangan pengusahaan mineral dan batbara yang standar, kompetitif, kompeten dan transparan” serta “Mewujudkan data dan informasi potensi pertambangan dan energi yang lengkap dan akurat”, semoga dengan pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat memberikan kontribusi yang positif. Akhirnya, segala sesuatu yang direncanakan akan membuahkan hasil bilamana diikuti dengan langkah konkrit untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan akan makin bermakna dan sukses bila diiringi dengan ketaqwaan kepada Alloh SWT.

38


IV.I. Kesimpulan 1. Saat ini telah tersedia pegawai yang memiliki kemampuan mengoperasikan drone, namun belum sepenuhnya mahir karena jangka waktu pelatihan dan pengalaman mengoperasikan drone belum banyak 2. Telah

tersedianya

Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

pengoperasian drone untuk pemetaan dan panduan pengolahan data foto udara hasil dari drone. 3. Telah tercapainya pembuatan foto udara hasil survei menggunakan drone dan data ekstraktifnya, antara lain: a. Peta Foto Udara areal tambang b. Data ekstraksi dari foto udara : f. Luas areal terganggu g. Luas areal realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan h. Kondisi dan luasan masing-masing prasarana tambang i.

Posisi kegiatan tambang terhadap batas wilayah izin usaha pertambangan

j.

Deliniasi areal kegiatan pertambangan overlay dengan sektor kehutanan

4. Pemetaan wilayah pertambangan menggunakan drone telah berhasil dilakukan dengan baik oleh operator yang ditugaskan serta sesuai dengan SOP yang telah dibuat. 5. Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data wilayah pertambangan, dengan memberikan kemampuan jangkauan areal pemetaan yang cukup luas, dan dapat dilakukan dalam waktu singkat serta memberikan data visual serta spasial yang akurat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam kegiatan pengawasan wilayah pertambangan. 6. Peta foto udara yang dihasilkan drone tersebut

dapat dijadikan

bahan pembanding pada evaluasi laporan, dokumen reklamasi dan

39


pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) Mineral dan Batubara untuk validasi data laporan yang disusun oleh perusahaan tambang.

IV.2. Rekomendasi

1. Direkomendasikan untuk melanjutkan ke tahap jangka menengah agar pemanfaatan drone pada sektor pertambangan dapat lebih meningkatkan

kinerja

pembinaan

dan

pengawasan

wilayah

pertambangan. 2. Agar Pegawai yang menjadi operator menjadi lebih mahir, maka disarankan untuk diberi kesempatan berlatih mengoperasikan drone lebih sering supaya semakin berpengalaman dan mahir. 3. Agar inovasi proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan baik dan efektif, maka diharapkan adanya dukungan, komitmen dan pembinaan dari pimpinan.

40


DAFTAR PUSTAKA

Fatwadi, M, 2015, Koordinasi dan Kolaborasi, Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Fatwadi, M, 2015, Membangun Tim Efektif, Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Lily Herawati, 2015, Merancang Proyek Perubahan, Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir, Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

41


LAMPIRAN

42

PEMETAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Recommend Documents