PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI

Download Abstrak: Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. Tujuan penelitian ini adalah mencoba merumuskan bagaimanakah pengaw...

0 downloads 466 Views 343KB Size
JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH THE APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN ISLAMIC BANKING Afrida Putritama Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta [email protected] Abstrak: Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah Tujuan penelitian ini adalah mencoba merumuskan bagaimanakah pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, dan tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dan analisis data menggunakan metode kualitatif. masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah sehingga dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan (stakeholder) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Perbankan Syariah Abstract: The Application of Islamic Business Ethics in Islamic Banking The purpose of this paper is to reviews how the supervision of application of the Islamic business ethics in Islamic banking, the challenges of the supervision of application of the Islamic business ethics in Islamic banking, and the solution to overcome that challenges. The data collection in this paper using documentation study technique, and the data analysis using qualitative method. There are so many challenges that must be faced in the application of the Islamic business ethics in Islamic banking so the synergy of internal and external stakeholder is needed in order to overcome that challenges. Keywords: Islamic business ethics, Islamic banking

Pendahuluan

akad-akad yang sesuai dengan etika bisnis

Perbankan syariah dikembangkan

Islam. Setidaknya ada lima hal yang

sebagai sebuah alternatif bagi praktik

membedakan perbankan syariah dengan

perbankan konvensional. Kritik terhadap

perbankan konvensional yaitu (Haniffa,

bank konvensional oleh konsep perbankan

Hudaib, 2007): (1) filosofi dan nilai dasar

syariah bukanlah menolak bank dalam

organisasi; (2) provisi produk dan jasa

fungsinya sebagai lembaga intermediasi

bebas

keuangan melainkan dalam karakteristik

perjanjian yang diperbolehkan menurut

kegiatan

bank

syariat

terdapat

unsur

ketidakpastian

konvensional riba,

judi

(gharar),

dan

masih

bunga;

Islam;

(3)

pembatasan

(4)

fokus

pada

pada

(maysir),

pengembangan dan tujuan sosial; (5)

bathil.

adanya review tambahan dari dewan

Dengan dilarangnya riba, maysir, gharar,

pengawas

syariah.

dan bathil dalam transaksi perbankan

mendasari

pengembangan

maka sebagai gantinya dapat menerapkan

syariah adalah untuk menyelamatkan jiwa, 1

Filosofi

yang

perbankan

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 akal, agama, harta, dan keturunan umat

diberikan kesempatan untuk memberikan

Islam dari transaksi yang diharamkan oleh

layanan

syariat Islam, khususnya transaksi dalam

islamic window dengan membentuk Unit

bidang perbankan. Keberadaan industri

Usaha Syariah (Umam, 2009).

perbankan syariah yang menjunjung tinggi

syariah

melalui

mekanisme

Angka pertumbuhan perbankan

prinsip etika bisnis Islam adalah mutlak

syariah

menunjukkan

hal

yang

diperlukan sebagai fasilitator transaksi

menggembirakan

yang halal menurut syariat Islam.

perkembangan dari sisi kelembagaan dan

akan

tetapi

Menurut Noor dan Ahmad (2012),

produk keuangan syariah tersebut belum

syariah

kali

diimbangi dengan ketaatan terhadap etika

didirikan di Mesir pada tahun 1963 dan

bisnis syariah padahal penerapan prinsip

sejak saat itu telah berdiri lebih dari 300

etika bisnis syariah dalam operasional

institusi di lebih dari 75 negara. Industri

perbankan syariah mutlak diperlukan

perbankan syariah berkembang pesat dan

untuk mendukung kelangsungan usaha

semakin

perbankan

bank

modern

populer

di

pertama

seluruh

dunia,

syariah

di

masa

termasuk di Indonesia. Di Indonesia,

Muhammad

Rizal

industri perbankan syariah dipelopori oleh

Chairman

Mudharabah

Bank Muamalat Indonesia yang berdiri

menyatakan

bahwa penerapan prinsip

pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh

etika bisnis Islam dalam bisnis keuangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan

dan perbankan syariah hanya sebesar 50%

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),

karena lebih berfokus pada produknya dan

sekelompok

dan

belum menjangkau perilaku sumber daya

Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat

manusianya (www.sebi.ac.id), sedangkan

Indonesia mulai melakukan operasi secara

Saleh, Md. Abu, Quazi, Ali, Keating,

resmi pada bulan Mei 1992 setelah adanya

Byron, and Gaur, Sanjaya S. (2017)

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun

menemukan bahwa persepsi nasabah

1992

izin

perbankan syariah atas tingkat reliabilitas,

pengoperasian perbankan dengan prinsip

tingkat respon, keamanan, dan reputasi

syariah.

perbankan

pengusaha

yang

perkembangan

Muslim,

mengatur

Untuk perbankan

tentang

mempercepat syariah

syariah

Ismail,

depan.

lebih

seorang Institute,

tinggi

bila

di

dibandingkan bank konvensional namun

Indonesia, maka pemerintah memutuskan

masih banyak masalah etika yang terjadi

menerapkan sistem perbankan ganda (dual

dalam praktek perbankan syariah (Wilson,

banking system) sehingga selain bank

2005).

Tantangan

syariah murni, bank konvensional juga

secara

umum

2

perbankan adalah

syariah menjaga

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 keseimbangan antara ketentuan syariah

keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan

dan hukum bisnis yang berlaku, yang

kebijaksanaan atau mengandung makna

mana kontrak keuangan bank syariah

(hikmah) bagi kehidupan. Syariat Islam

harus sesuai dengan hukum nasional

tertuang dalam produk hukum Islam, fiqh,

maupun pengadilan syariah (Ahmad dan

perundang-undangan,

Hassan, 2007).

yurisprudensi yang diproses melalui ijtihad

Penerapan prinsip etika bisnis

dengan

prinsip

fatwa

dan

utama

dan

menciptakan

Islam dalam praktik perbankan syariah

kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

merupakan persyaratan mutlak yang harus

Penyimpangan

dipenuhi menurut tuntunan syariat agama

menimbulkan ketidakselarasan dengan cita-

Islam dan sebagai identitas pembeda antara

cita syariat agama Islam (Syams al-Din Abi

bank syariah dengan bank konvensional

‘Abdullah Muhammad, 1993).

sehingga apabila perbankan syariah tidak

terhadap

prinsip

ini

Teori Maslahat sebagai landasan

menerapkan prinsip etika bisnis Islam

pendirian

secara memadai maka akan kehilangan

diperlukan dalam menciptakan transaksi

nilai

bila

yang halal, dan menjauhkan umat dari

dibandingkan dengan bank konvensional,

sistem transaksi haram yang dapat merusak

dan pada akhirnya dapat mengancam

akal, jiwa, agama, harta, dan keturunan.

kelangsungan hidup perbankan syariah di

Teori Eksistensi

lebih

yang

dimilikinya

perbankan

syariah

sangat

masa depan. Mengingat urgensi penerapan

Teori eksistensi adalah teori yang

prinsip etika bisnis Islam pada industri

menerangkan tentang keberadaan hukum

perbankan syariah, maka tujuan penelitian

Islam yang diakui keberadaannya dalam

ini

hukum negara, sebagai kelanjutan teori

adalah

mencoba

merumuskan

bagaimanakah

pengawasan

penerapan

receptive exit dan teori receptive a

etika

Islam

industri

contrario. Teori eksistensi ini melihat

perbankan syariah, tantangan penerapan

keberadaan hukum Islam, termasuk juga

etika

industri

prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan

perbankan syariah, dan tindakan untuk

syariah, sebagai bagian dalam tata hukum

mengatasi tantangan tersebut.

perbankan

Kajian Literatur

mengandung makna sebagai berikut (Fuad,

Teori Maslahat/ Maqasid al Syari’ah

2004):

bisnis

bisnis

Islam

dalam

dalam

Keberadaan syariat Islam adalah

nasional.

Teori

eksistensi

a. Telah ada sebagai bagian integral dalam

untuk kepentingan manusia dan tujuan-

hukum negara.

tujuan kemanusiaan yang universal yakni 3

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 b. Telah ada kekuatan wibawanya dan

pelaksanaan akad saat terjadi transaksi di bank syariah (Ma’ruf Amin, 2012). Telaah

diakui oleh hukum negara. c. Telah ada sebagai penyaring bahan-

ulang inilah yang menjadi dasar ijtihad

bahan hukum negara.

terhadap

d. Telah ada sebagai salah satu bahan dan

perkembangan

produk-produk

akad perbankan syariah sehingga tertuang

sumber hukum negara.

dalam peraturan dan perundang-undangan

Teori Kategori Hukum

negara. Proses ijtihad ini membawa hukum

Teori kategori hukum yaitu syariat, fiqih,

normatif menjadi hukum positif ketika hasil

dan siyasah. Teori kategori hukum akan

ijtihad diformalkan oleh negara menjadi

melihat prinsip etika bisnis Islam dalam

peraturan dan perundang-undangan.

perbankan syariah telah sesuai dengan

Etika Bisnis

syariat, fiqih, maupun siyasah. Definisi

Etika

adalah

kaidah

atau

syariat, fiqih, dan siyasah masing-masing

seperangkat prinsip yang mengatur hidup

sebagai berikut:

manusia, yang merupakan bagian dari

a. Syariat adalah segala ketentuan Allah

filsafat yang membahas secara rasional dan

yang berkaitan dengan perbuatan subjek

kritis tentang norma atau moralitas. Dengan

hukum,

demikian, etika berbeda dengan moral.

berupa

suatuperbuatan,

melakukan

memilih,

atau

Etika adalah refleksi kritis dan penjelasan

menentukan sesuatu sebagai syarat,

rasional mengapa sesuatu itu baik atau

sebab, atau penghalang.

buruk, sedangkan norma adalah suatu

b. Fiqih adalah ilmu atau pemahaman

pranata dan nilai mengenai baik dan buruk

tentang hukum-hukum syarak yang

(Rivai, Nuruddin, dan Arfa, 2012).

bersifat perbuatan yang dipahami dari

Rezaee (2009:60) mendefinisikan

dalil-dalilnya yang rinci.

etika sebagai prinsip-prinsip moral tentang

c. Siyasah adalah kewenangan pemerintah untuk

melakukan

kebijakan

baik atau buruk, serta perilaku lain yang

yang

mencerminkan nilai-nilai dan standar yang

bertujuan untuk kemslahatan, melalui a

terhormat. Sedangkan menurut Duska dan

turan yang tidak bertentangan dengan

Clarke (2002), etika menjadi semakin

agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.

penting dalam sektor jasa keuangan sebab

Teori Kaidah Ushul dan I’adah al-

pada dasarnya tujuan aktivitas bisnis dan

Nadhar

jasa

I’adah al-Nadhar (telaah ulang) terhadap alasan hukum (‘illah)

keuangan

secara

umum

adalah

penciptaan nilai bagi konsumen, dan

kajian

seharusnya tidak ada dikotomi antara sikap

ulama terdahulu (klasik) terutama mengenai

etis personal dan sikap seseorang dalam 4

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 menjalankan

bisnis

jasa

keuangan.

semua

tindakan/

kebijakan

etis

dan

Sayangnya yang banyak terjadi dalam

melampaui komunikasi nilai etis memiliki

praktek jasa keuangan di lapangan, tujuan

dampak

utama pelaku bisnis hanyalah mengejar

kepuasan pemegang saham.

keuntungan setinggi-tingginya sehingga

Etika Bisnis Islam

seringkali melakukan pelanggaran etika.

positif

dalam

meningkatkan

Etika bisnis Islam mengajarkan

Etika bisnis dapat diartikan etika

bahwa laba yang diperbolehkan harus

yang diaplikasikan pada kegiatan bisnis

sesuai dengan hukum nasional maupun

(Chryssides dan Kaler, 1993). Etika bisnis

syariah yang berlaku, serta tingkat laba

dapat diartikan juga sebagai aturan tingkah

tidak menjurus pada eksploitasi, gangguan

laku dalam pengambilan keputusan bisnis

fungsi pasar, dan kejahatan sehingga

(Jones dan Pollitt, 1998), dan dalam rangka

penetapan harga yang berlebihan sehingga

memenuhi

merugikan

harapan

masyarakat

dari

masyarakat

jelas

tidak

kegiatan bisnis (Grace dan Cohen, 1995).

diperkenankan (Basah dan Yusuf, 2013).

Oleh

(1982)

Yusuf (1990) juga menyatakan hal yang

memiliki

serupa yaitu bahwa pencapaian ekonomi

memproduksi

terkait dengan keyakinan, ibadah, juga

barang dan jasa secara efisien demi

moral seorang muslim dan etika bisnis

kesejahteraan masyarakat, bukan hanya

Islam yang utama adalah kejujuran,

sekedar mengejar keuntungan semata.

kebenaran,

Lebih lajut, Steward (1996) menyatakan

bertingkahlaku

baik.

Secara

umum,

bahwa tanpa adanya kerangka etika yang

prinsip

bisnis

Islam

menurut

mengatur tingkah laku bisnis dan tingkah

Qardhawi

laku individu maka bisnis tidak akan dapat

persyaratan sebagai berikut:

berjalan

a. Akidah

karenanya,

menyatakan kewajiban

Donaldson

bahwa moral

dengan

bisnis

untuk

baik

menimbulkan kekacauan.

bahkan

dapat

pemenuhan

etika

(2001)

harus

hak,

dan

memenuhi

Berrone et al.

Dengan adanya penyerahan diri kepada

(2005) meneliti mengenai dampak identitas

Allah Ta’ala maka pelaku bisnis akan

etis pada kinerja keuangan perusahaan dan

selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal

hasilnya mengindikasikan bahwa “etika

yang dilarang oleh syariah.

yang terungkap” yang merupakan salah satu

b. Shiddiq

aspek dalam mengkomunikasikan identitas

Sifat shiddiq mendorong rasa tanggung

etis perusahaan, memiliki nilai yang sangat

jawab atas segala perbuatan dalam hal

berharga dan meningkatkan nilai saham,

muamalah.

sementara “etika terapan” yang merupakan

c. Fathanah 5

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 Sifat fathanah ini mendorong kearifan berpikir

dan

bertindak

Riba jual beli yaitu riba fadlal adalah

sehingga

kelebihan

yang

diperoleh

keputusan yang dihasilkan menunjukkan

transaksi tukar-menukar barang.

profesionalisme yang didasarkan sikap

5) Ihtikar

akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw.

Ihtikar adalah menimbun barang

d. Amanah/ jujur Hubungan

dengan harapan mendapatkan harga

bisnis

yang

dilandasi

tinggi di kemudian hari.

kejujuran memunculkan kepercayaan

6) Mengurangi timbangan atau takaran.

yang merupakan hal paling mendasar

Sedangkan menurut Agustin (2017),

dari semua hubungan bisnis.

ada tiga aktivitas keuangan yang harus

e. Tabligh

berlandaskan etika bisnis Islam yaitu:

Kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh

dalam

menunjukkan

menyampaikan mempengaruhi

sesuatu orang

lain

a. Aktivitas

perolehan

dana.

Harus

proses

memperhatikan cara-cara yang sesuai

untuk

dengan syariah seperti mudharabah,

melalui

musyarakah, murabahah, salam, istisna’, ijarah, sharf, wadi’ah, qardhul hasan,

perkataan yang baik. f. Tidak melakukan praktik bisnis yang

wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.

bertentangan dengan syariah, antara lain:

b. Aktivitas

pengelolaan

aktiva.

1) Produk dan jasa yang dijual haram

Memperhatikan prinsip “uang sebagai

2) Gharar

alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”,

Gharar adalah salah satu jual beli yang

mengandung

unsur

dapat

dilakukan

penipuan

secara langsung atau melalui lembaga

karena dalam akadnya transaksi yang

intermediari seperti bnk syariah atau

dilakukan belum jelas.

reksadana syariah.

3) Al-Gabn dan Tadlis

c. Aktivitas

penggunaan

dana.

Harus

Al Gabn adalah harga yang ditetapkan

digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan

jauh dari rata-rata yang ada baik lebih

seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf,

rendah maupun lebih tinggi, sedangkan

dan untuk hal-hal yang tidak dilarang

Tadlis adalah penipuan dengan menutupi

seperti

kecacatan sebuah barang yang akan

rekreasi, dsb.

dijual saat transaksi terjadi.

membeli

barang

konsumtif,

Etika bisnis Islam menegaskan

4) Riba

bahwa segala kegiatan ekonomi harus tunduk kepada etika, dan bukan sebaliknya (Naqvi, 1981). Lewis and Algaoud (2001) 6

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 menegaskan bahwa nilai-nilai etika bisnis

2002). Sebenarnya tidak ada istilah “bank”

Islam seharusnya tercermin dalam segala

secara literal dalam konsep Islam namun

aspek kegiatan bisnis sesuai nilai moralitas

secara fungsional transaksi perbankan telah

dan

akan

ada sejak masa Rasulullah SAW contohnya

meningkatkan pandangan hidup Islami.

pengelolaan zakat, shadaqah, ghanimah

Haniffa dan Hudaib (2007) menyatakan

(rampasan perang), bai’ (jual-beli), dayn

bahwa jasa keuangan syariah semestinya

(utang dagang), dan mal (harta) yang

menjunjung tinggi nilai etika bisnis Islam

memiliki peran dalam kegiatan ekonomi

sebab memiliki filosofi bertingkahlaku etis

masyarakat

dengan mempromosikan keadilan dan

syariah didefinisikan sebagai lembaga

kesejahteraan

keuangan

spiritualitas

sehingga

dalam

masyarakat

dan

sehingga

yang

kemudian

usaha

bank

pokoknya

mencari ridho Ilahi. Obaidullah (2005)

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam

menyatakan bahwa semua transaksi bisnis

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang

yang berpedoman pada prinsip etika bisnis

yang operasionalnya disesuaikan dengan

Islam harus sesuai dengan aturan syariah.

prinsip Islam (Umam, 2009). Jadi, bisa

Metode Penelitian

disimpulkan bahwa bank syariah adalah

Penelitian

ini

sebuah

bank modern yang melakukan kegiatan

penelitian studi pustaka dengan objek

operasi sepenuhnya sesuai dengan syariah

penelitian

hukum Islam berdasarkan pada Al Quran

industri

adalah

perbankan

syariah.

Teknik pengumpulan data dengan studi

dan

Sunnah

Rasulullah

SAW

dokumen, dan analisis data menggunakan

menekankan

metode kualitatif. Waktu penelitian yaitu

perilaku etis dalam segala aspek kehidupan

November-Desember 2017.

manusia, termasuk bisnis. Perbedaan pokok

pentingnya

yang

implementasi

bank syariah dengan bank konvensional Hasil Penelitian dan Pembahasan

adalah

Pengawasan Penerapan Etika Bisnis

berlandaskan pada prinsip syariah yaitu

Islam

prinsip pembagian keutungan dan kerugian

Dalam

Industri

Perbankan

Syariah

kegiatan

usaha

bank

syariah

(profit and loss sharing principle) dan tidak

Kata perbankan berasal dari kata

mengenal

banque dalam bahasa Prancis dan banco

konsep

bunga

(Syahdeini,

1999:1).

dalam bahasa Italia, yang artinya adalah

Lembaga-lembaga

pendukung

peti atau almari. Pada abad ke-12, kata

perbankan syariah di tingkat internasional

banco di Italia merujuk pada meja, counter,

antara lain (Yaya, Martawireja, Abdurahim,

atau tempat usaha penukaran uang (Arifin,

2013): 7

Accounting

and

Auditing

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 Organization

of

Islamic

Financial

prinsip etika bisnis Islam bagi perbankan

Institution (AAOIFI), Islamic Development

syariah adalah Islamic Development Bank

Bank

Islamic

(IDB). IDB adalah lembaga keuangan

Financial

internasional yang didirikan berdasarkan

Services Board (IFSB), General Council of

hasil deklarasi konferensi para menteri

Islamic Bank and Financial Institution,

keuangan negara-negara muslim di Jeddah

Islamic

tahun

(IDB),

Financial

International

Market,

Islamic

International

Rating

Agency

1973

yang

bertujuan

(IIRA), Liquidity Management Center

mendorong

(LMC), and International Islamic Center for

ekonomi dan sosial negara-negara anggota

Reconciliation and Commercial Arbitration

dan komunitas muslim berdasarkan prinsip

(IICRCA). Diantara berbagai lembaga

syariah Islam. Dukungan terbesar IDB

tersebut,

pengaruh

terhadap penerapan prinsip etika bisnis

terbesar terhadap penerapan prinsip etika

Islam dalam industri perbankan syariah

bisnis Islam dalam perbankan syariah

adalah dalam bentuk fasilitasi berbagai

adalah AAOFI yang hingga tahun 2009

penelitian

telah menerbitkan 3 standar akuntansi, 5

keuangan, dan perbankan syariah melalui

standar audit, 6 standar tata kelola, 2 standar

lembaga Islamic Research and Training

kode etik, dan 30 standar syariah dengan

Institute (IRTI) dan penyertaan modal

tujuan mengharmonisasikan konsep dan

maupun kepemilikan saham pada bank

penerapan fatwa-fatwa diantara dewan

syariah di berbagai negara.

yang

memberikan

pengawas syariah di berbagai bank syariah untuk

menghindari

inkonsistensi

kontradiksi

bidang

ekonomi,

Selain lembaga-lembaga di tingkat

dan

internasional, ada pula lembaga di tingkat nasional

Standar

keuangan syariah, antara lain Dewan

AAOIFI telah menjadi acuan yang bersifat

Syariah Nasional (DSN). DSN didirikan

wajib

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

yang

di

ada

dalam

pembangunan

banyak

mazhab

mengingat

kemajuan

untuk

berkembang.

beberapa

negara,

Indonesia. AAOIFI juga terselenggaranya

termasuk

mewujudkan

program

yang

melalui SK

sertifikasi

mendukung

lembaga

MUI No. Kep. 754/II/1999

dengan tugas dan kewenangan sebagai

akuntan publik syariah (Certified Islamic

berikut:

Public Accountant/CIPA) dalam rangka

rekomendasi nama-nama yang akan duduk

meningkatkan kualitas audit syariah bagi

sebagai anggota dewan pengawas syariah

perbankan syariah.

pada suatu lembaga keuangan syariah;

Lembaga kedua yang tidak kalah penting

dalam

mendukung

memberikan

mengeluarkan

penerapan

fatwa

atau

atas

mencabut

jenis-jenis

kegiatan keuangan; mengeluarkan fatwa 8

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 atas produk dan jasa keuangan syariah; dan

e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan

mengawasi penerapan fatwa yang telah

ketidakadilan bagi pihak lainnya.

diterapkan. Fatwa yang ditetapkan oleh

Penafsiran dan pemaknaan fatwa

DSN MUI disahkan oleh pemerintah

DSB-MUI

menjadi peraturan perundang-undangan,

disahkan pemerintah dilaksanakan oleh

contohnya antara lain adalah Undang-

Komite Perbankan Syariah. Menurut PBI

Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun

No. 10/32/PBI/ 2008 tentang Komite

2008 tentang Perbankan Syariah yang

Perbankan

menyatakan

bahwa

kegiatan

Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

berlandaskan

prinsip

syariah

yang adalah

Syariah,

peraturan

tugas

yang

Komite

a. menafsirkan fatwa MUI yang terkait

kegiatan usaha yang tidak mengandung

dengan perbankan syariah;

unsur sebagai berikut (Guza, 2008):

b. memberikan masukan dalam rangka

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan

implementasi fatwa ke dalam Peraturan

secara bathil/tidak sah antara lain

Bank Indonesia;

transaksi pertukaran barang yang tidak

c.

sama kualitas, kuantitas, dan waktu

melakukan pengembangan industri

perbankan syariah.

penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi

Dewan Syariah Nasional (DSN)

pinjam-meminjam yang memberikan

memiliki badan terafiliasi dalam setiap

syarat

fasilitas

lembaga keuangan syariah yang dinamakan

mengembalikan dana yang diterima

dewan pengawas syariah yang terdiri atas

melebihi

para pakar di bidang perbankan syariah

nasabah

pokok

penerima

pinjaman

karena

berjalannya waktu (nasi’ah); b.

menjadi

Maisir,

yaitu

transaksi

yang bertugas menerbitkan laporan untuk yang

menjamin bahwa bank syariah tersebut

digantungkan kepada suatu keadaan

telah mematuhi semua prinsip etika bisnis

yang tidak pasti dan bersifat untung-

syariah (Yaya, Martawireja, Abdurahim,

untungan;

2013). Laporan dewan pengawas syariah

c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya

tersebut pada umumnya merupakan bagian

tidak jelas,tidak dimiliki, tidak diketahui

takterpisahkan

keberadaannya,

dapat

auditan bank syariah. Menurut Grais dan

diserahkan kecuali diatur lain dalam

Pellegrini (2006), peran penting dewan

syariah;

pengawas

atau

tidak

d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya

dari

syariah

laporan

antara

keuangan

lain

adalah

menyertifikasi instrumen keuangan yang

dilarang dalam syariah;

diijinkan

oleh

fatwa

Dewan

Syariah

Nasional; memverifikasi transaksi apakah 9

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah

kegiatan

Nasional

dengan syariah.

(DSN);

membayarkan

menghitung

zakat

bank

dan

syariah;

usaha

yang

bertentangan

b. Transaksi Musyarakah

membuang pendapatan yang tidak sesuai

1) Meneliti apakah pemberian informasi

dengan prinsip etika bisnis Islam; dan

secara lengkap telah disampaikan oleh

memberikan saran distribusi pendapatan

bank kepada nasabah baik secara tertulis

atau beban diantara pemegang saham dan

maupun lisan mengenai persyaratan

investor.

investasi musyarakah;

Berdasarkan Surat Edaran Bank

2) Menguji apakah perhitungan bagi hasil

Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006

telah

tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan

syariah;

Tata Kelola Pelaporan Hasil Pengawasan

dilaksanakan

pihak

dewan

musyarakah;

syariah

prinsip

3) Memastikan adanya persetujuan para

bagi Dewan Pengawas Syariah, maka pengawas

sesuai

diwajibkan

melakukan pengawasan terhadap penerapan

dalam

perjanjian

investasi

4) Memastikan terpenuhinya rukun dan

prinsip etika bisnis Islam dalam hal-hal

syarat musyarakah;

sebagai berikut:

5) Memastikan bahwa biaya operasional

a. Transaksi mudharabah

telah dibebankan pada modal bersama

1) Meneliti apakah pemberian informasi

musyarakah;

secara lengkap telah disampaikan oleh

6) Memastikan bahwa kegiatan investasi

bank kepada nasabah baik secara tertulis

yang dibiayai tidak termasuk jenis

maupun lisan mengenai persyaratan

kegiatan

investasi mudharabah;

dengan syariah.

usaha

yang

bertentangan

2) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah

dilaksanakan

sesuai

prinsip

c. Transaksi Murabahah

syariah;

1) Memastikan

3) Memastikan adanya persetujuan para pihak

dalam

perjanjian

barang

yang

diperjualbelikan tidak diharamkan oleh

investasi

syariat Islam;

mudharabah;

2) Memastikan

4) Memastikan terpenuhinya rukun dan

bank

menjual

barang

tersebut kepada nasabah dengan harga

syarat mudharabah;

jual senilai harga beli plus margin.

5) Memastikan bahwa kegiatan investasi

Apabila nasabah membiayai sebagian

yang dibiayai tidak termasuk jenis

dari harga barang tersebut makan akan mengurangi bank kepada nasabah; 10

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 3) Meneliti apakah akad wakalah telah

diperoleh dari selisih antara harga beli

dibuat oleh bank secara terpisah dari

dan dari pemasok dengan harga jual

akad murabahah, apabila bank hendak

kepada nasabah/ pembeli akhir.

mewakilkan

kepada

nasabah

e. Transaksi Istishna’ dan Istishna’ Paralel

untuk

membeli barang tersebut dari pihak

1) Memastikan

barang

yang

ketiga. Akad jual-beli murabahah harus

diperjualbelikan tidak diharaamkan oleh

dilaksanakan

syariat Islam;

prinsip

setelah

menjadi

barang secara

milik

bank

yang

2) Meneliti

apakah

bank

membiayai

dibuktikan dengan faktur atau kuitansi

pembuatan barang yang diperlukan

pembelian

nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang

yang

dapat

dipertanggungjawabkan;

telah disepakati; berdasarkan

3) Memastikan bahwa akad istishna’ dan

prinsip murabahah dilakukan setelah

akad istishna’ paralel dibuat dalam akad

adanya

yang terpisah;

4) Meneliti

pembiayaan

permohonan

nasabah

dan

4) Memastikan bahwa akad istishna’ yang

perjanjian pembelian suatu barang atau suatu aset kepada bank.

sudah dikerjakan sesuai kesepakatan

d. Transaksi Salam dan Salam Paralel 1) Memastikan

barang

hukumnya mengikat, artinya tidak dapat yang

dibatalkan kecuali: (i) kedua belah pihak

diperjualbelikan tidak diharamkan oleh

setuju

syariah Islam;

istishna’; (ii) akad istishna’ batal demi

2) Memastikan bahwa pembayaran atas barang

atas

barang

salam

untuk

menghentikan

akad

hukum karena timbul kondisi hukum

kepada

yang dapat menghalangi pelaksanaan

pemasok telah dilakukan di awal kontrak

atau penyelesaian akad.

secara tunai sebesar akad salam; 3) Meneliti bahwa akad salam telah sesuai

f. Transaksi Ijarah dan IMBT

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-

1) Memastikan

penyaluran

dana

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

berdasarkan

prinsip

ijarah

tidak

tentang salam dan peraturan Bank

dipergunakan

untuk

kegiatan

yang

Indonesia yang berlaku;

bertentangan dengan prinsip syariah;

4) Meneliti kejelasan akad salam yang

2) Memastikan bahwa akad pengalihan

dilaksanakan dalam format salam paralel

kepemilikan dalam IMBT dilakukan

atau akad salam biasa;

setelah akad ijarah selesai, dan dalam

5) Meneliti

bahwa

keuntungan

akad

bank

syariah atas praktik salam paralel 11

ijarah,

janji

(wa’ad)

untuk

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 pengalihan kepemilikan harus dilakukan

5) Memastikan

pada saat berakhirnya akad ijarah; 3) Meneliti prinsip

pembiayaan ijarah

sumber

dana

yang

digunakan untuk pembiayaan qardh

berdasarkan

konsumtif dan bersifat sosial adalah

multijasa

bukan berasal dari dana investasi atau

untuk

menggunakan perjanjian sebagaimana

modal bank;

diatur dalam fatwa yang berlaku tentang

6) Memastikan bahwa sumber dana yang

multijasa dan ketentuan lainnya antara

digunakan untuk pembiayaan qardh

lain ketentuan standar akad;

dalam rangka dana talangan nasabah

4) Memastikan

besar

ujrah

atau

fee

adalah berasal dari modal bank.

multijasa dengan menggunakan akad

Mekanisme pengawasan perbankan

ijarah telah disepakati di awal dan

syariah

dinyatakan dalam bentuk nominal bukan

(Murphy, 2011). Kegiatan audit syariah ini

dalam bentuk persentase.

pada umumnya dilaksanakan oleh unit audit

g. Transaksi Pinjaman Qardh

internal perusahaan secara rutin untuk

1) Meneliti

apakah

pembiayaan

yang

lainnya

adalah

audit

syariah

meyakinkan bahwa semua transaksi yang

diberikan berdasarkan prinsip qardh

dilakukan

benar-benar

untuk

memenuhi prinsip etika bisnis Islam dan

kegiatan yang bertentangan dengan

peraturan yang ditetapkan oleh dewan

prinsip syariah;

pengawas syariah. Pada umumnya dewan

tidak

digunakan

oleh

bank

syariah

telah

2) Meneliti bahwa nasabah yang terkena

pengawas syariah akan dilibatkan dalam

sanksi denda adalah nasabah yang benar-

proses audit syariah hanya apabila ada

benar lalai, yaitu memiliki kemampuan

keraguan

secara ekonomi untuk membayar namun

permasalahan syariah yang membutuhkan

sengaja menunda pembayaran;

keputusan

3) Memastikan

bahwa

bank

telah

dalam

dewan

mendeskripsikan

pengawas

syariah.

Menurut Akram (1985), lingkup audit

memberikan kelonggaran waktu yang

syariah

cukup kepada nasabah untuk melunasi

mengenai

kewajibannya

nasabah

produk), tatfif (menyebabkan kerugian

tersebut mengalami kesulitan keuangan

pihak lain dalam hal berat produk dan

akibat penurunan usaha;

ukuran), uqud (kontrak), ihtikar (hoarding),

4) Meneliti diterima

dalam

apakah bank

hal

pendapatan dari

nasabah

yang

setidaknya

mencakup

laporan

bahkhs

(penurunan

kualitas

khiyanah (penggelapan), israf (berlebih-

atas

lebihan),

tanajush

lelang

harga

pengenaan sanksi telah diakui sebagai

penawaran

sumber dana kebajikan;

menggunakan seorang penawar palsu), dan 12

dalam

(menaikkan

dengan

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 spekulasi. Meskipun sepertinya lingkup

maupun kualitatif (aspek moral maupun

audit syariah sangat luas namun prakteknya

material) adalah hal yang mutlak bagi bank

audit syariah hanya meliputi observasi dan

syariah sebab secara yuridis bank syariah

pengukuran sistem pengendalian terhadap

memiliki

kepatuhan etika bisnis Islam, rekomendasi

menunjukkan bahwa bank syariah telah

perbaikan

benar-benar

yang

memungkinkan,

tanggung

jawab

menerapkan

untuk

prinsip

etika

rekomendasi tindakan korektif yang perlu

bisnis Islam dalam kegiatan operasionalnya

dilaksanakan dan audit dana zakat. Apabila

dan juga dalam memberikan panduan

terjadi

kepada

perbedaan

pendapat

antara

para

pihak

pemangku

manajemen bank syariah dan auditor yang

kepentingan/stakeholder (yang terdiri dari

melaksanakan audit syariah, maka akan

nasabah

penabung,

merujuk pada keputusan dewan pengawas

investor

obligasi,

syariah.

regulator, pegawai perseroan, pemasok, dan

Tantangan Penerapan Prinsip Etika

lingkungan masyarakat) dalam membuat

Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan

keputusan-keputusan ekonomi dalam upaya

Syariah

mewujudkan akuntabilitas publik seperti

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia

masih

relatif

kecil

pemegang bank

saham,

responden,

misalnya memilih dewan direksi, memilih

bila

dewan pengawas syariah, dan memilih

dibandingkan dengan pangsa pasar bank

auditor eksternal.

konvensional namun perbankan syariah

Pengungkapan informasi etis harus

memiliki tingkat pertumbuhan tahunan

dilaksanakan secara konsisten dan memadai

yang

Tingkat

guna meyakinkan bahwa perbankan syariah

pertumbuhan tahunan yang menjanjikan

telah memenuhi ketentuan syariat Islam

tersebut

dalam setiap

cukup

signifikan.

menandakan

adanya

kegiatan operasinya dan

perkembangan pangsa pasar perbankan

sebagai identitas pembeda bank syariah

syariah.

dengan bank konvensional sebab di situlah

Perkembangan

perbankan

syariah

pangsa ini

pasar cukup

letak

nilai

lebih

bank

syariah.

menggembirakan namun sayangnya tidak

Pengungkapan etis dalam laporan keuangan

serta-merta

tahunan diharapkan setidaknya memuat hal-

diikuti

dengan

penerapan

prinsip etika bisnis Islam yang seharusnya

hal berikut ini:

tertuang dalam pengungkapan informasi

a. komitmen untuk melakukan kegiatan

etis bank syariah.

operasi sesuai prinsip etika bisnis Islam;

Pengungkapan informasi etis bank

b. komitmen untuk memberikan imbal

syariah baik yang bersifat kuantitatif

balik sesuai prinsip etika bisnis Islam; 13

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 c. komitmen untuk terlibat dalam aktivitas

bisnis Islam dalam industri perbankan

investasi yang sesuai prinsip etika bisnis

syariah baik di tingkat nasional maupun

Islam;

internasional, antara lain Accounting and

d. komitmen untuk terlibat dalam aktivitas

Auditing Organization of Islamic Financial

pendanaan yang sesuai prinsip etika

Institution (AAOIFI), dan General Council

bisnis Islam;

of Islamic Bank and Financial Institution di

e. komitmen untuk memenuhi hubungan

tingkat internasional, sedangkan di tingkat

kontraktual dengan para pemangku

nasional

kepentingan

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

(stakeholder)

melalui

“pernyataan kontrak”;

antara lain Dewan Syariah

MUI), Komite Perbankan Syariah, dan

f. tujuan masa kini dan masa mendattang

dewan pengawas syariah.

untuk memenuhi kebutuhan umat Islam;

Meskipun telah ada banyak lembaga

g. pernyataan apresiasi terhadap para pihak

yang mendukung penerapan prinsip etika

pemangku kepentingan (stakeholder).

bisnis Islam dalam industri perbankan

Bila suatu bank syariah mampu membuat

pengungkapan

etis

syariah namun praktek di lapangan tidak

secara

selalu mudah. Hal ini terbukti dari masih

memadai, itu artinya bank syariah tersebut

banyaknya

telah mampu menciptakan dan menjalankan

perbankan syariah dalam penerapan prinsip

standar

etika bisnis Islam. Tantangan tersebut

operasional

prosedur

(SOP)

tantangan

yang

dihadapi

mengenai penerapan etika bisnis Islam

antara lain sebagai berikut:

dalam kegiatan operasional organisasinya,

a. Tidak adanya pengadilan syariah di

baik

di

tingkat

manajemen

maupun

negara berpenduduk mayoritas non-

pegawai. Hal ini tentu saja akan membawa

muslim

beberapa dampak positif bagi industri

implementasi prinsip etika bisnis Islam

perbankan syariah seperti peningkatan

menjadi lemah (Noor dan Ahmad, 2012).

kepuasan, komitmen kerjasama, dan rasa percaya

dari

para

pihak

sehingga

b. Kekurangpahaman

yang

penting

berkepentingan (stakeholder).

dalam

otorisasi

mengenai

etika

bisnis

dan

istilah Islam,

misalnya gharar dan riba. Bunga sering

Penerapan prinsip etika bisnis Islam

disamakan dengan riba padahal dalam

dalam kegiatan operasional perbankan

situasi tertentu tidak termasuk riba (Noor

syariah merupakan hal yang sangat penting

dan Ahmad, 2012).

sehingga ada beberapa lembaga yang

c. Etika

bisnis

Islam

tidak

dibentuk khusus dalam rangka memberikan

memperbolehkan perdagangan produk

dukungan terhadap penerapan prinsip etika

non-Halal 14

seperti

pornografi,

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 persenjataan, rokok, minuman keras,

hanya berdasarkan jaminan Dewan

babi, dan perjudian sehingga dianggap

Pengawas Syariah padahal seharusnya

membatasi cakupan bisnis perbankan

juga

syariah (Noor dan Ahmad, 2012).

pengungkapan sosial (Farook et al.

d. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa kepentingan transaksi

semua

perbankan

pihak

dalam

syariah

(baik

meliputi

aktivitas

sosial

dan

2011). h. Masih kurangnya integrasi etika bisnis Islam

dengan

strategi

operasional

pembeli, penjual, rekan bisnis, maupun

manajemen perbankan syariah (Gilani,

komunitas masyarakat) harus dilindungi

2015).

yang mana hal ini sulit untuk dicapai

i. Reputasi

terutama

selama

masih

etis

organisasi

perbankan

ada

syariah masih sangat tergantung kepada

permasalahan etika dalam organisasi

kepuasan konsumen terhadap produk

(Noor dan Ahmad, 2012).

dan jasa perbanan syariah, bukan

e. Dewan pengawas syariah tidak dapat

ketaatan terhadap prinsip etika bisnis

menjalankan fungsinya secara optimal

Islam itu sendiri sehingga kepatuhan

sebab

kepentingan

terhadap prinsip etika bisnis Islam tidak

(Archer & Karim, 2007; Grais &

menjadi perhatian utama manajemen

Pellegrini, 2006; Nakajima & Rider,

(Sunaryo dan Zakaria Bahari, 2012;

2007; Warde, 2005; Yunis, 2007;

Widana, Wirjono, Purwanegara dan

Nienhaus, 2011; Ahmed, 2015).

Toha, 2015).

adanya

konflik

f. Masih rendahnya pengungkapan etis

j. Kualitas laporan keuangan perbankan

(terutama pernyataan visi dan misi,

syariah

produk, zakat, sumbangan sukarela,

terutama dalam hal pengungkapan etis

komunitas,

(Rini, 2014).

syariah)

dan

dewan

pengawas

dalam laporan keuangan

masih

perlu

ditingkatkan

k. Banyak diantara bank syariah dan jasa

perbankan syariah (Ahmed, 2015).

keuangan syariah yang secara fungsional

g. Kepatuhan industri perbankan syariah

tidak berbeda dengan bank konvensional

terhadap prinsip etika bisnis Islam

sehingga

bank

(terutama etika umum bank, sikap dan

identitas

pembeda

perilaku

konvensional (Khan, 2010).

pegawai

bank,

treatment

syariah

kehilangan

dengan

bank

pegawai, kode etik, tanggung jawab

l. Kurangnya visi dan koordinasi di antara

manajemen dan tanggung jawab sosial)

berbagai pemangku kepentingan terkait

masih harus ditingkatkan (Musa, 2015).

penerapan prinsip etika bisnis Islam

Kepatuhan terhadap etika bisnis Islam

dalam 15

industri

perbankan

syariah

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 (BAPPENAS, 2016);

SWT dan menjauhi larangan-Nya;

m. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

dalam

industri

b. Memperluas jaringan kerjasama, baik

perbankan

dengan pemerintah maupun pihak lain

syariah yang masih kurang dalam hal

yang

memahami prinsip etika bisnis Islam

meningkatkan penerapan prinsip etika

(BAPPENAS, 2016);

bisnis Islam dalam perbankan syariah;

n. Persaingan harga, tingkat pelayanan dan

memiliki

c. Meningkatkan

minat

dalam

alokasi

anggaran

distribusi produk dan jasa perbankan

pelatihan etika bisnis Islam bagi para

syariah masih perlu ditingkatkan agar

pegawai bank syariah;

sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam

d. Memperbaiki

(BAPPENAS, 2016);

pelanggaran prinsip etika bisnis Islam

yang baik dalam sektor dana keagamaan

dalam organisasi bank syariah;

(dana Haji, Zakat dan Wakaf, dll) yang oleh

operasional

prosedur (SOP) untuk meminimalisir

o. Kurangnya transparansi dan tata kelola

dikelola

standar

perbankan

e. Meningkatkan efektivitas pengendalian

syariah

internal perbankan syariah termasuk di

(BAPPENAS, 2016);

dalamnya melakukan mekanisme audit

p. Interpretasi yang berbeda-beda dari

syariah yang mengukur kepatuhan bank

dewan pengawas syariah perbankan

syariah terhadap prinsip etika bisnis

syariah antar negara sehingga terjadi

Islam;

ketidakkonsistenan

fatwa

dewan

f. Mengusulkan kepada pemerintah untuk

pengawas syariah antara negara satu

membuat peraturan baru guna mengatasi

dengan negara lainnya (Grais dan

permasalahan persaingan harga, tingkat

Pellegrini, 2006).

pelayanan, dan distribusi agar sesuai

Tindakan Untuk Mengatasi Tantangan

prinsip etika bisnis Islam;

Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam

g. Meningkatkan efektivitas pengawasan

Industri Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Perlu dilakukan beberapa tindakan

Indonesia (DSN-MUI), Bank Indonesia,

untuk mengatasi tantangan penerapan etika

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan

bisnis islam dalam industri perbankan

auditor dari Kantor Akuntan Publik yang

syariah, antara lain sebagai berikut:

melakukan jasa audit eksternal;

a. Meluruskan niat yaitu bahwa niat

h. Melakukan sosialisasi di berbagai forum

menerapkan prinsip etika bisnis Islam

dan

dalam perbankan syariah adalah semata-

kesadaran

mata untuk menjalankan perintah Allah

pentingnya penerapan etika bisnis Islam 16

media

untuk masyarakat

meningkatkan mengenai

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 dalam industri perbankan syariah; i. Memperketat

persyaratan

penerapan prinsip etika bisnis syariah.

pemisahan

Saran

(spin off) Unit Usaha Syariah dari bank konvensional

untuk

Terkait keterbatasan penelitian ini,

meminimalisir

penelitian selanjutnya dapat melakukan

pelanggaran prinsip etika bisnis Islam

studi

dalam industri perbankan syariah.

fenomena permasalahan penerapan etika bisnis

empiris

agar

Islam

dalam

dapat

memotret

praktek

industri

Penutup

perbankan syariah dengan lebih akurat,

Kesimpulan Hasil Penelitian

mendetail

Penerapan prinsip etika bisnis Islam

dan

memperoleh

dalam perbankan syariah yang sesuai

pada

akhirnya

kesimpulan

yang

dapat lebih

komprehensif.

dengan syariat, fiqih, maupun siyasah sangat penting dalam rangka menciptakan

DAFTAR PUSTAKA

kemaslahatan umat yang merupakan tujuan

Akram, Khan M. (1985) “Role of the Auditor in an Islamic Economy”. Journal of Research in Islamic Economics, volume 31, 36-38.

pendirian

perbankan

syariah.

Penyimpangan terhadap prinsip etika bisnis syariah

akan

menimbulkan

Agustin, Hamdi. (2017) Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Depok: Rajawali Pers

ketidakselarasan dengan cita-cita syariat agama Islam dan mengancam kelangsungan

Ahmad, AUF, and MK Hassan. (2007) “Riba and Islamic Banking.” Journal of Islamic Economics, Banking and …, 1–33. http://ibtra. com/pdf/journal/v3_n1_article1.pdf. Ahmed, Tayyab. (2015) “Islamic Finance Ijtihad In The Information Age: Quo Vadis?”. Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance, Volume 4, ISBN: 978-9927-118-241.

hidup bank syariah itu sendiri. Sayangnya masih

banyak

tantangan

yang

harus

dihadapi dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah sehingga dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan (stakeholder) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Archer S, Karim RAA. (2007) Corporate Governance for Banks. In: Archer S, Karim RAA (Eds.) Islamic Finance: The Regulatory Challenge. United States: John Wiley & Sons

Keterbatasan Penelitian Keterbatasan

penelitian

menggunakan

metode

sehingga

kesimpulan

mungkin

masih

ini studi

hasil

kurang

yaitu pustaka

penelitian

Arifin, Zainul. (2002) Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet

komprehensif

dikarenakan keterbatasan artikel penelitian sebelumnya yang membahas mengenai

BAPPENAS (2016) Masterplan Arsitektur Indonesia Keuangan Syariah. E-book 17

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 Grace D, and Cohen S. (1995) Business Ethics. Melbourne: Oxford University Press

Basah, MYA, and MM Yusuf. (2013) “Islamic Bank and Corporate Social Responsibility (CSR).” European Journal of Business and Management, 5 (11): 194–209. http://iiste.org/Journals/index.php/EJ BM/article/view/5441.

Grais, Wafik and Pellegrini, Matteo. (2006) “Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services”. World Bank Policy Research Working Paper, 4054, November.

Berrone, P., J. Surroca and J. A. Tribo (2005) “Corporate Ethical Identity as Determinant of Form Performance: A Test of the Mediating Role of Stakeholder Satisfaction”, http://www.docubib.uc3m.es/Workin gpapers/WB/wb053108.pdf.

Guza, Afnil (2008) Himpunan Undangundang Perbankan Republik Indonesia, UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, UU RI nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, UU RI Nomor 3 Tahun 2004 Bank Indonesia. Jakarta: Asa Mandiri

Chryssides GD, and Kaler JH. (1993) An Introduction to Business Ethics. London: Chapman and Hall

Haniffa, Oszaini; and Hudaib, Mohammad (2007) “Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports”. Journal of Business Ethics,76:97–116.

Donaldson T. (1982). Constructing a Social Contract for Business. In: Donaldson T. (Ed.) Corporations and Morality. Englewood Cliffs: Prentice-Hall

http://www.sebi.ac.id/index.php?option=co m_content&task=view&id=259&Ite mid=46

Duska RF, and Clarke JJ. (2002) Ethical Issues in Financial Services. In: Bowie NE. (Ed.) The Blackwell Guide to Business Ethics. Blackwell: Oxford.

Jones I, and Pollitt M. (1998) Introduction. In: Jones I, Pollitt M. (Ed.) The Role of Business Ethics in Economic Performance. London: MacMillan Press

Farook S, Hassan MK, Lanis R. (2011) “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks”. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(2):114–141.

Khan, Feisal. (2010) “How “Islamic” is Islamic Banking?” Journal of Economic Behavior & Organization, Dec2010, Vol. 76 Issue 3, p805-820. 16p. Lewis MK, Algaoud ML. (2001) Islamic Banking. United States: Elgar Monographs

Fuad, Mahsun. (2004) Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris. Yogyakarta: LkiS, Halaman 56 Gilani H. (2015) “Exploring The Ethical Aspects Of Islamic Banking”. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, vol. 8, issue 1 (2015) pp. 85-98

Murphy, Michael E. (2011) Assuring Responsible Risk Management in Banking: The Corporate Governance Dimension, 36 Del. J. Corp. L. 121, 135-136 Musa, Muhammad Adli. (2015) “Islamic Business Ethics And Finance: An 18

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 Exploratory Study of Islamic Banks In Malaysia, Developing Inclusive and Sustainable Economic and Financial Systems”. Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance, Volume 4.

Internal Stakeholders Perception”. Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 2, No.1 (2014) 015-028 ISSN 2338-7920 (O) / 23382619 (P). Rivai, Veithzal; Nuruddin, Amiur; Arfa, Faisar Ananda (2012) Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara

Nakajima C, Rider BAK. (2007) Corporate Governance and Supervision: Basel Pillar 2. In: Archer S, Karim RAA (Eds.) Islamic Finance: The Regulatory Challenge. United States: John Wiley & Sons.

Saleh, Md Abu, Quazi, Ali, Keating, Byron, and Gaur, Sanjaya S. (2017) “Quality And Image Of Banking Services: A Comparative Study Of Conventional And Islamic Banks”. International Journal of Bank Marketing, Vol. 35 Issue 6, page 878-902. 25p.

Naqvi SNH. (1981) Ethics and EconomicsAn Islamic Synthesis. Leicester: The Islamic Foundation. Nienhaus, Volker. (2011) “Islamic Finance Ethics and Syari’ah Law in the Aftermath of The Crisis: Concept and Practice of Shari’ah Compliant Finance”. Ethical Perspectives, 18, no. 4 : 591-623

Stewart D. (1996) Business Ethics. New York: McGraw-Hill Sunaryo, Zakaria Bahari. (2012) “Organization Ethics Reputation and Customer Loyalty: Perception of Muslim Customer Sharia Banking”. Asia-Pacific Management and Business Application 1, (1) 69 – 80

Noor, M.A.N.M., and N.H.B. Ahmad. (2012) “The Determinants of Islamic Banks’ Efficiency Changes: Empirical Evidence from the World Banking Sectors.” Global Business Review, 13 (2): 179–200. doi:10.1177/097215091201300201. http://gbr.sagepub.com/cgi/doi/10.11 77/097215091201300201.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Kelola Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah

Obaidullah, M. (2005) “Islamic Financial Services”. Islamic Economics Research Center, Occasional Paper 158. Jeddah: King Abdulaziz University

Syahdeini, Sutan Remy. (1999) Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti

Qardhawi, Yusuf. (2001) Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Rabbani Press.

Syams al-Din Abi ‘Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Ma’ruf bin Ibn Qayyim al-Jauziyah. (1993) I’lam alMuwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Juz III, Cet. II. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah

Rezaee (2009) Corporate Governance and Ethics. United States: John Wiley & Sons. Rini (2014) “Financial Reporting Quality on Indonesia Islamic Banks: An 19

JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018 Umam, Khotibul (2009) Hukum Ekonomi Islam. Yogyakarta: Instan Lib Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Warde I. (2005) “Corporate Governance and the Islamic Moral Hazard”. In: Ali SN (Ed.) Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues. Islamic Finance Project, Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School. Cambridge, Massachusetts. Widana, Gusti O.; Wirjono, Sudarso K.; Purwanegara, Mustika S. and Toha, Mohamad. (2015) “The Role Of Business Ethics In The Relationship Between Market Orientation And Business Performance”. International Journal of Finance & Banking Studies, Vol.4 No.1, 2015 ISSN: 2147-4486 Wilson, R. (2005). “Parallels Between Islamic And Ethical Banking”. Journal of Islamic Banking and Finance, 22 (3), 1-12. Yaya, Rizal; Martawireja, Aji Erlangga; Abdurahim, Ahim. (2013) Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat Yunis H. (2007) Corporate Governance for Banks. In: Archer S, Karim RAA (Eds.), Islamic Finance: The Regulatory Challenge. John Wiley & Sons. Yusuf, A. (1990) Al-Qiyam Al-Islamiyyah Fi A-Suluk Al-Iqtisadi. Cairo: Dar alThaqafah.

20