PENERAPAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN

PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Umum Penerapan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang didasarkan atas azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan . Dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menegaskan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu

sistem

pembiayaan

pemerintah

dalam

kerangka

negara

kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat

dan

Daerah

secara

proporsinal,

demokratis,

adil

dan

transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan . Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi disalurkan kepada Gubernur melalui departeman/Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen

yang

bersangkutan. Penyelenggaraan Dekonsentrasi dimaksud dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) , begitu juga penyelenggaraan Pemerintah Pusat

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN..

Penyelenggaraan kewenangan Pada dasarnya kewenangan yang masih ada pada pemerintah pusat ada 5 (lima) kewenangan utama yang meliputi : bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan , peradilan, moneter dan fiskal serta agama, sedangkan kewenangan lainnya dapat dilimpahkan kepada Gubernur sebagai pelaksanaan Dekonsentrasi dan penugasan kepada Bupati / Walikota sebagai pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pembiayaan Seluruh pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi beban APBN sebagai pengeluaran anggaran pembangunan,

dan

tidak

dibenarkan

untuk

pengeluaran

anggaran rutin/biaya operasional kantor. Pengadministrasian Pembantuan

anggaran

dilakukan

secara

Dekonsentrasi terpisah

dan

dari

Tugas anggaran

Desentralisasi (APBD). Pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan oleh perangkat daerah kepada Departemen / LPND yang besangkutan.

Permasalahan (Issue Utama) Ditinjau dari rincian kewenangan dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 kegiatan yang bersifat proyek/pembangunan dalam bidang lainnya, selain ke-5

kewenangan utama, yang didekonsen-

trasikan dan di tugas pembantukan akan terlihat sangat kecil karena kegiatannya lebih bersifat perencanaan, koordinasi, penetapan pedoman, perizinan dan fasilitasi, artinya sedikit sekali yang bersifat pelaksanaan pembangunan. Pembiayaan

Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan

akan

dijadikan skema alternatif oleh PEMDA untuk mendapatkan sumber dana tambahan diluar dana perimbangan. Kecenderungan Departemen / LPND untuk membuat proyek agar dilaksanakan melalui pola Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan padahal besarnya dana APBN (budget pie) sangat terbatas. Disisi lain Departemen Keuangan c.g. Ditjend Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen Anggaran dalam rangka UU

Nomor

25

tahun

1999

berlangungnya proses “setting

berkewajiban

mencegah

back” serta meminimalkan

implikasi financial dari penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan menyelaraskan unsur – unsur pembiayaan lainnya (Desentralisasi / APBD).