PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : Yenni Melisa Surbakti NIM : 070200163
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2 0 11
Universitas Sumatera Utara
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : Yenni Melisa Surbakti NIM : 070200163
KETUA DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
Armansyah, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing I
Drs.Nazaruddin, S.H., M.A.
Dosen Pembimbing II
Yusrin Nazief, S.H., M.Hum.
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah karena berkat, kasih, dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Negara Republik Indonesia Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Dia yang selalu setia menopang, menguatkan, menghiburkan serta selalu hadir menyertai setiap langkah hidup penulis dan biarlah apa yang penulis kerjakan melalui skripsi ini menyenangkan hati-Nya. Hanya karena Dialah, mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum USU. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada : 1. Bapak Prof.Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof.Dr.Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syarifuddin Hasibuan,S.H.,M.H., DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Muhammad Husni, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
5. Bapak Armansyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara. 6. Bapak Drs.Nazaruddin, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing I penulis. 7. Bapak Yusrin Nazief, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis. 8. Ibu Dr.Marlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menimba ilmu di Fakultas Hukum USU. 9. Teristimewa untuk orangtua terkasih Bapak Jarta Surbakti dan Mamaku Ariaty Sembiring atas kasih sayang serta didikan yang diberikan. Kedua saudara, Abang Joy Febrianta Surbakti dan Adik Debora Tri Astari Surbakti. 10. Teman-teman seperjuangan: Meisy, Yola, Oncy, Mami Diandess, Sondung, Citra, Whenny, Fisca, Aser, Yulis, Bang Putra, Wawan, Josh, Udur, Tigor, Alekson, Samuel, Alfa, Henry, Boris, Andi, juga untuk anakanak Simalingkar : Peggy Siahaan dan Rina Stephanie atas dukungan dan kebersamaan selama perkuliahan. 11. Kak Swarni, Bang Ricky, Ka Derma, Yola, Onci yang selalu mendukungku, terimakasih untuk kebersamaan dalam belajar firman juga buat doa-doanya. 12. Adik-adikku yang terkasih : Defina, Dessy, Nita, Nurma, Resky, Yessi. Terima kasih untuk semua doa serta dukungan yang diberikan. 13. Teman-teman UKM KMK USU UP FH : K’Corry, K’Evi, K’Adi, Suhardi Fonger, Lusi, juga buat Koordinasi & Pengurus periode 2011 : Martin,
Universitas Sumatera Utara
Imannuel, Togi, John, Marupa, Juli, Desi, Bona, Monica, Erikson, Suspim, Santi, Jesaya, Joice, Sherly, Rebeka, Rickson, Esra, Fernandes. 14. Teman-teman Panitia Kebaktian PMB USU 2009 : Monica Sarina, K’Herlina Keliat, Senti Fitri, Whenny Maranatha. 15. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Medan, 20 September 2011
Yenni Melisa Surbakti
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................... iii DAFTAR ISI........................................................................................................ vi ABSTRAK........................................................................................................... vii BAB I A. B. C. D. E. F.
PENDAHULUAN Latar Belakang.......................................................................................... ..1 Rumusan Masalah........................................................................................5 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan ................................................ ..6 Keaslian Penulisan.......................................................................................6 Tinjauan Kepustakaan............................................................................... . 7 Sistematika Penulisan................................................................................ 22
BAB II SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBELUM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 A. Masa Berlaku UUD 1945......................................................................... 24 B. Masa Berlaku Konstitusi RIS 1949........................................................... 31 1. Penetapan Konstitusi RIS 1949 ............................................................ 31 2. Sistem Pemerintahan Berdasarkan KRIS 1949......................................35 C. Masa Berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950.............................37 1. Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950..............................38 2. Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUDS 1950................................... 40 D. Masa Kembali Berlaku UUD Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959...........45 1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Penetapan Kembali UUD 1945........45 2. Sistem Pemerintahan Berdasarkam UUD 1945 ..................................48 BAB III SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 A. Sistem Presidensial Di Negara Republik Indonesia Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.............................. 55 B. Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945............................................. 59 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................ .80 B. Saran..........................................................................................................82 DAFTAR PUSTAKA…….……………………………………………………. 83
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Era reformasi dimulai dengan berhentinya Presiden Soeharto ditengahtengah krisis ekonomi dan moneter di Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat dalam memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan. Salah satu kesepakatan dasar dalam mengadakan amandemen UUD 1945 tersebut adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana sistem pemerintahan di Negara Republik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dan bagaimana penerapan sistem pemerintahan presidensia di Negara Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif berupa studi pustaka yang dilakukan dengan penelusuran bahanbahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi Sistem pemerintahan di Indonesia di awal kemerdekaan adalah sistem pemerintahan presidensial. Namun sistem pemerintahan presidensial mulai mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember Tahun 1945. Pada masa berlaku Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Pada masa kembali berlakunya UUD 1945, Indonesia menganut sistem campuran/quasi karena menganut sistem presidensial dan sistem parlementer. Setelah amandemen UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial tetapi tidak murni dikarenakan menganut sistem multi partai.
Universitas Sumatera Utara
