Pengantar Hukum PERDATA - Joeni Arianto Kurniawan

Pengantar

Hukum PERDATA ÉÄx{M Joeni Arianto Kurniawan, S. H.

Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

1

Beberapa Definisi “Hukum PERDATA” • Subekti: Hk perdata dalam arti luas meliputi semua hk privat materiil,, yaitu segala hukum pokok yg mengatur materiil kepentingan--kepentingan perseorangan kepentingan • Sudikno Mertokusumo: Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yg mengatur hak dan kewajiban perorangan yg satu terhadap yg lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.


2

Sehingga

Hukum Perdata = Hukum yg mengatur kepentingan perseorangan ( private interest ) Mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hub antara subyek-subyek hukum Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

3

Hukum Perdata di Indonesia bercorak PLURALISTIK • Pasal 131 jo Pasal 163 I.S • Pasal 49 UU 7/89 jo UU 3/06 • Sehingga sumber hukum perdata di Indonesia: 1. BW untuk org Eropa, Timur Asing Tiong Hoa (kecuali ttg persoalan perkawinan & larangan perkawinan), & Timur Asing non Tiong Hoa khusus utk persoalan hk harta kekayaan dan hk waris dg testamen 2. Hk Adat Penduduk pribumi dan Timur Asing non Tiong Hoa (utk persoalan perdata pd umumnya) 3. Hk Islam Seluruh penduduk beragama Islam utk persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sodaqoh, infaq, dan ekonomi syariah. Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

4

Pemberlakuan BW pd penduduk Pribumi • Pasal 131 I.S ayat 4 jo Stb.1917 no 12 • Penundukan diri secara suka rela kpd BW • Tdp 4 macam: 1. Penundukan diri sepenuhnya 2. Penundukan diri sebagian 3. Penundukan diri utk perbuatan tertentu 4. Penundukan diri diam-diam Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

5

Sejarah BW • Corpus Juris Civilis / Codex Justinianus ( Romawi abad 5 M) • Code Civil des Francais / Civil Code Napoleon (Perancis 1804) • BW Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

6

Sistematika BW 1. Buku I 2. Buku II 3. Buku III 4. Buku IV

: Hk orang (van personen / personen recht) : Hk Benda (van zaken) : Perikatan (van verbintenissen) : Pembuktian & Daluarsa (Bewijsen verjsring)


7

Obyek HK PERDATA 1. Hukum perorangan / Bdn Pribadi (personen recht)

BUKU I BW jo UU 1/74

2. Hk keluarga (Famillie recht) 3. Hk harta kekayaan (vermogensrecht) BUKU II & III BW 4. Hk waris (erfrecht)


8

1. Hukum PERORANGAN • Subyek Hukum: - Siapa sajakah

- Sejak kapan

?

- Bilamana Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

9

Subyek Hukum • DEFINISI: “Penyandang hak & kewajiban.”

Orang

Badan Hukum Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

10

ORANG • Pasal 2 BW • SEHINGGA: Setiap orang, siapapun, sejak ia menyandang hak dan kewajiban, mk ia tlh dpt dikatakan sebagai subyek hukum.


11

Subyek Hukum “Penyandang hak & kewajiban” Mununtut Hak

Melaksanakan Kewajiban

PERBUATAN HUKUM Dibutuhkan KECAKAPAN Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

12

• SEHINGGA: Setiap orang, kapanpun, dapat memiliki hak & kewajiban ( setiap orang dpt berwenang / Bevoegd ). TAPI Tidak setiap orang mampu melakukan perbuatan hukum ( Setiap orang belum tentu cakap / Bekwaam )


13

• TIDAK CAKAP BERBUAT: 1. Belum Dewasa 1330 BW jo 330 BW jo psl 47 UU No.1 Th 74. 2. Orang yg berada di bawah PENGAMPUAN (Org yg tlh dewasa, namun dianggap tidak cakap krn keadaan tertentu spt: dungu, gila, pemboros) Pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW 3. Orang-orang yg dilarang UU utk melakukan perbt.2 hk tertentu misalnya orang yg dinyatakan pailit (UU Kepailitan). Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

14

BADAN HUKUM • SYARAT Badan Hukum: 1. Mempunyai pengurus (alat / organ) 2. Mempunyai tujuan tertentu 3. Mempunyai kekayaan sendiri yg terpisah dari kekayaan anggotanya 4. Disahkan oleh badan yg berwenang. • Cth: Perseroan Terbatas (P.T), Yayasan, Koperasi. Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

15

2. Hukum KELUARGA • Mengatur antara lain persoalan-persoalan: - Perkawinan - Perceraian - Kekuasaan orang tua - Kedudukan anak - Perwalian (voogdij) - Pengampuan (curatele) Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

16

PERKAWINAN • Syarat perkawinan Pasal 2 jo Pasal 6 UU No.1 Th 74. • Usia kawin pasal 7 UU No.1 Th 74 • Larangan perkawinan Pasal 8 UU No. 1 Th 74 KEKUASAAN ORANG TUA: • Pasal 45 – 49 UU no. 1 Th 74 Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

17

PERWALIAN • Pasal 50 – 54 UU no. 1 Th 74 • 3 Macam perwalian: 1. Perwalian menurut UU 2. Perwalian dg wasiat 3. Perwalian oleh penunjukan pengadilan


18

3. Hukum HARTA KEKAYAAN Tdr dr: 1. Hukum kebendaaan (Buku II BW) 2. Hukum perikatan (Buku III BW)


19

1. Hk Kebendaan • Adalah aturan-aturan yg mengatur hubungan antara orang dg kebendaan • Diatur dlm Buku II BW • Bersifat tertutup, artinya orang tdk diperkenankan menciptakan hak kebendaan diluar yg diatur dlm Buku II BW • Pasal 499: “Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiaptiap hak yg dpt dikuasai oleh hak milik.” Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

20

• Hak kebendaan (zakelijke rechten) hak yg diberikan kpd seseorang, yg memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yg dpt dipertahankan terhadap setiap orang. • Hak kebendaan >< Hak perseorangan • Hak perseorangan (persoonlijke rechten) Hak yg hanya dapat dipertahankan thd orang tertentu saja. Ex: hak tuntutan / penagihan kepada seseorang.


21

• SEHINGGA: Benda berwujud “Benda” hak milik menurut BW Benda tdk berwujud • Pembagian “Benda” : a. 1. Benda berwujud 2. Benda tdk berwujud b. 1. Benda bergerak 2. Benda tdk bergerak Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

22

• Benda bergerak: a. Karena sifatnya benda yg dpt dipindah-pindahkan tanpa mengubah bentuknya. b. Karena penetapan UU benda yg oleh UU ditetapkan sbg benda yg bergerak (Biasanya berupa hak yg penguasaannya bisa dipindahtangankan) ex: Hak cipta. • Benda tdk bergerak: a. Karena sifatnya ex: tanah b. Karena tujuan pemakaiannya ex: mesin pabrik c. Karena UU hak erfpacht. • Aturan ttg Hk Benda berkait dg persoalan tanah menurut Buku II BW sdh tidak berlaku lagi dg diganti oleh UU No 5 / 60 (UUPA) Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

23

2. Hk Perikatan • Diatur dlm Buku III BW • Subekti: “Perikatan adalah aturan yg mengatur hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yg satu mempunyai hak menuntut suatu prestasi (kreditur) dari pihak lainnya yg wajib memenuhi tuntutan tersebut (debitur).” • “Perikatan” dlm bhs Belanda verbintenis Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

24

• Obyek perikatan: Prestasi (prestatie), yakni hak kreditur dan kewajiban dr debitur. Dpt brp (Psl 1234 BW): 1. Memberikan sesuatu 2. Melakukan perbuatan 3. Tdk melakukan suatu perbuatan • Subyek perikatan: 1. Kreditur pihak yg berhak atas prestasi 2. Debitur pihak yg wajib melakukan prestasi


25

• Sumber-sumber / sebab-sebab timbulnya perikatan (1233 BW): 1. Adanya UU 2. Adanya perjanjian 1. Adanya UU (Psl 1352 BW): a. UU saja b. Karena adanya perbuatan orang (1353 BW): - Sesuai hukum - Bertentangan dg hukum / onrechtmatigedaad ( 1365 BW) Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

26

2. Adanya Perjanjian • Syarat sah-nya perjanjian (Psl 1320 BW) : 1. Adanya kesepakatan. Tdk krn (1321 BW): - Kekhilafan (atas orang, barang, maupun tujuan perjanjian) - Penipuan - Paksaan 2. Cakap Ps 1330 BW 3. Suatu hal tertentu Ps 1333 BW 4. Sebab / causa yg halal Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

27

4. Hukum WARIS • Berlaku pluralisme hukum ( BW, Adat, Islam) • Obyek waris hny terbatas pd hak & kewajiban dlm lapangan kekayaan saja. • Obyek hk waris: 1. Penentuan atas siap saja yg mjd ahli waris 2. Penggolongan ahli waris berdasarkan urutannya 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris 4. Apa saja yg dpt dipesankan oleh seseorang bila ia meninggal dan batas-batas kekuasaan seseorang utk membuat pesan-pesan ttg harta peninggalannya Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata

28

Sekian & Terima Kasih

Â`xÇâ}â exäÉÄâá| [â~âÅ \ÇwÉÇxá|t `xÇâ}â exäÉÄâá| UtÇzát \ÇwÉÇxá|tÊ


29

Pengantar Hukum PERDATA - Joeni Arianto Kurniawan

Recommend Documents