PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI GORONTALO ZULKIFLI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO ABSTRACT The aim of the study was to know the effect of tax contribution vehicle tax and vehicle transfer tax toward the improving of regional own-source revenue Province of Gorontalo. This study used secondary data from data report of realization of vehicle tax and vehicle transfer tax in 2003-2012. The result showed that vehicle tax and vehicle transfer tax effect positively and significantly on regional own-source revenue, where the improving of vehicle tax around 1% affect to regional own-source revenue improvement 0.628%. Moreover, the improving of vehicle transfer tax around 1% affect to regional own-source revenue improvement 0.231%. It was simultaneously that all the independent variable (vehicle tax and vehicle transfer tax) affect significantly toward regional own-source revenue Province of Gorontalo. Keywords: Tax Vehicle, Vehicle Transfer Tax, Regional Own-Source Revenue PENDAHULUAN Dewasa ini laju pertumbuhan penduduk semakin tak terkendali seiring dengan perkembangan zaman. Indonesia sebagai negara yang berkembang dan giat melaksanakan pembangunan disegala bidang yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dapat mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang disebabkan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya tingkat konsumsi terhadap barang-barang produksi.
Seiring pembangunan yang semakin meningkat oleh karena itu diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Maka dari itu pemerintah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan ini memperoleh sumber pembiayaan baik dari luar negeri berupa pinjaman dari luar negeri maupun sumber dari dalam negeri berupa penjualan hasil alam dan produksi dalam negeri serta penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Dengan adanya kebijaksanaan dari pemerintah, maka sumber pembiayaan yang didorong peningkatannya adalah yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri baik dengan ekspor komoditi serta penerimaan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Adapun sumber pembiayaan pembangunan yang diperoleh dari dalam negeri hendaknya digali secara intensif dan efektif serta bertanggung jawab tanpa melupakan azas keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini peran dan tanggung jawab masyarakaat dalam keikutsertaannya dibidang pembangunan sangat diharapkan oleh pemerintah, salah satu peran dari masyarakat tersebut adalah kontribusi sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Semua sumber pendapatan daerah tersebut digunakan dan dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB. Pajak daerah Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dan pajak lainnya. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dapat ditandai dengan naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di masyarakat. Dewasa ini kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri sarana transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor. Seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat, maka kontribusi dalam hal membayar
pajak kendaraan bermotor juga terus diupayakan. Data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel: Realisasi penerimaan PKB Provinsi Gorontalo Tahun
Realisasi PKB
Realisasi BBNKB
PAD
2003
Rp8,224,568,123
Rp10,234,568,702
Rp32,633,915,878
2004
Rp10,654,125,000
Rp12,458,751,223
Rp37,821,371,634
2005
Rp13,002,622,600
Rp14,793,465,400
Rp46,112,985,888
2006
Rp15,242,926,450
Rp16,309,214,300
Rp54,115,210,894
2007
Rp18,717,293,300
Rp22,984,200,900
Rp70,078,789,332
2008
Rp23,788,620,300
Rp35,837,364,400
Rp97,127,666,982
2009
Rp29,094,352,800
Rp36,464,804,000
Rp102,626,018,112
2010
Rp37,695,619,718
Rp58,927,751,550
Rp113,124,917,186
2011
Rp46,234,705,090
Rp71,352,299,350
Rp156,855,632,607
2012
Rp54,644,527,740
Rp80,423,353,700
Rp162,180,391,844
Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Gorontalo Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang relatif besar selama periode 2003-2004. Namun, sering dengan besarnya jumlah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tidak diikuti oleh kesadaran pengguna kendaraan bermotor dalam hal membayar pajak sehingga adanya penunggakan pajak kendaraan bermotor. Besarnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar dan melaporkan kendaraannya sehingga kendaraan tersebut berpindahpindah tangan tanpa mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu perlu adanya kontribusi yang diberikan masyarakat untuk pemerintah yang nantinya
dapat dikembalikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana umum maupun sektor-sektor lainnya. Nurmanto (2003: 5) mendefinisikan kontribusi sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut adalah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah. Bentuk kontribusi yang dapat diberikan masyarakat kepada pemerintah yaitu dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Dalam pemungutan PKB dan BBNKB ini melibatkan tiga
instansi pemerintah, yaitu: Badan Keuangan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran
pajak
kendaraan
bermotor
menggunakan
Sistem
Administrasi
Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Selanjutnya dalam mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan nusantara, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor oleh daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara nasional. Disadari dengan adanya peningkatan sumber pendapatan daerah, maka pembangunan daerah akan semakin berjalan dengan lancar. Untuk itulah pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mencoba meningkatkan minat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak daerah khususnya PKB dan BBNKB. Dengan meningkatnya minat wajib pajak untuk membayar pajak, maka sudah dapat dipastikan bahwa pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.
Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Darise mengemukakan “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang. PAD merupakan sumber penerimaan daerah sendiri.
Penelitian Terdahulu Abdul Thalib Yusuf (2010) “Analisis Kontribusi PKB Terhadap PAD pada Kab. Bone Bolango”. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.176%.
Pendapatan Asli Daerah (Y)
Retribusi Daerah
Lain-lain PAD yang Sah
Pajak Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.
Pajak Provinsi
PKB (X1)
BBNKB (X2)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan
Gambar: Kerangka Pikir
Pajak Rokok
METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif yakni menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya, dalam penelitian ini yaitu variabel X1 (kontribusi pajak kendaraan bermotor), X2 (kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor) dan variabel Y (peningkatan pendapatan asli daerah). Dimana data-data yang berbentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat ex post facto yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendeskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah. Melalui metode ini peneliti dapat menentukan desain penelitian sederhana dan menggambarkan adanya prosedur-prosedur yang dapat menguji hipotesis penelitian agar bisa mencapai kesimpulan mengenai variabel bebas dan variabel terikat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data-data realisasi kontribusi PKB dan BBNKB. Data sekunder ini diperoleh melalui sumber resmi di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Adapun periode pengamatan yang digunakan sebanyak 40 periode kuartalan, yakni dari Januari 2003.1- 2012.4. Karena data yang diperoleh dari sumber berbentuk tahunan maka untuk memperoleh data kuartalan dilakukan dengan cara interpolasi data tahunan menjadi kuartalan sesuai dengan rumus menurut Widarjono (2004: 7) berikut ini:
)} )}
Analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian adalah model analisis regresi berganda. Regresi merupakan metode estimasi utama didalam ekonometrika. Menurut Widarjono (2004: 7), regresi dalam pengertian modern adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik, bukan hubungan yang pasti. Didalam statistik hubungan yang tidak pasti ini disebut hubungan yang acak (random atau stokastik). Suatu model regresi berganda dengan hanya dua variabel independen dari suatu populasi dimana terdapat satu variabel yang dependen dapat dinyatakan sebagai berikut:
HASIL PENELITIAN Pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaaan kendaraan bermotor termasuk didalamnya adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yag dioperasikan di air. Sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor yang juga merupakan bagian dari pajak daerah adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukarmenukar, warisan, hibah, atau pemasukan ke badan usaha. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daeah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumbersumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan restribusi daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo. Dimana setiap peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 1% maka akan meningkatkan PAD Provinsi Gorontalo sebesar 0.628% dan setiap peningkatan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 1% maka akan meningkatkan PAD Provinsi Gorontalo sebesar 0.231%. Hal ini dapat dilihat dalam hasil pengujian menggunakan SPSS berikut: Coefficientsa
Model 1
(Constant) Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan
Unstandardized Coeff icients B Std. Error 4.369 .618
Standardized Coeff icients Beta
t 7.065
Sig. .000
Collinearity Statistics Tolerance VIF
.628
.156
.695
4.013
.000
.015
65.176
.231
.134
.298
1.721
.094
.015
65.176
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Secara keseluruhan (simultan), seluruh variabel bebas (pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor) berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD Provinsi Gorontalo selama periode 2003-2012 sebesar 98.3%, sedangkan sisanya sebesar 1.7% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian menggunakan SPSS berikut: Model Summaryb Model 1
R .991a
R Square .983
Adjusted R Square .982
Std. Error of the Est imat e .07627
DurbinWat son .348
a. Predictors: (Constant ), Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan, Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo. Demikian pula secara simultan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo. Besarnya pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan PAD sebesar 98.3% Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti dapat menyarankan: 1.
Oleh karena pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mempunyai pengaruh secara parsial dan simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo, maka diharapkan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, sebaiknya terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor agar dapat melaporkan dan membayarkan PKB dan BBNKB tepat waktu.
2.
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih luas tentang pajak daerah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah, berhubung
dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada dua variabel yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. DAFTAR PUSTAKA Nurmanto, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Widarjono, Agus. 2004. Ekonometrika. Yogyakarta: Ekonosia. Yusuf, Abdul Thalib. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap
Pendapatan
Asli
Daerah
Bolango.UMI.Jurnal Economic Resources.
Pada
Kabupaten
Bone
