PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Cirebon Tahun Anggaran 2008-2012)

Diah Indriani Universitas Telkom [email protected] Usman Sastradipraja Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi [email protected]

Abstract This research examines the effects of Local Revenue, Intergovernmental Transfer and Other Income Regional Legal on Financial Performance of Cirebon Local Government for year 2008 to 2012. Financial Performance is measured by using the Ratio of Independence, Effectiveness, Efficiency and Growth. The method of data analysis are multiple linear regression analysis, the F- test for simultaneous testing and the t- test for partial testing. Based on the analysis, it can be concluded that simultaneous Local Revenue, Intergovernmental Transfer and Other Income Regional Legal have significant effect on the Financial Performance of Cirebon Local Government for Independence Ratio, while the partial results that the Local Revenue has significant positive effect on the Financial Performance of Cirebon Local Government for Independence Ratio, Intergovernmental Transfer significant negative effect on the Financial Performance of Cirebon Local Government for Independence Ratio, and Other Income Regional Legal no significant effect on Financial Performance of Cirebon Local Government for all ratio. Keywords: Local Revenue, Intergovernmental Transfer, Other Income Regional Legal, Financial Performance of Local Government.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon pada tahun 2008-2012. Kinerja Keuangan diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji F untuk pengujian secara simultan, dan uji t untuk pengujian secara parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan untuk semua rasio.

55

Portofolio Volume 11 No. 1, Mei 2014 : 55 - 76 Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

I.

PENDAHULUAN Kota dan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi, sebagai implikasinya peran pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pertanggungjawabannya dalam mengelola pemerintahannya sendiri, terutama dalam bidang keuangan. Untuk itu, diperlukan pengukuran mengenai kinerja keuangan untuk melihat bagaimana pencapaian dari suatu hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dan Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon bahwa di tahun 2011 jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon hanya mencapai Rp 120.130.531.059 dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 137.147.929.763, kemudian jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon hanya mencapai Rp 189.609.065.744 dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 204.777.770.274. Tidak tercapainya target dari yang seharusnya pada realisasi pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon menandakan bahwa pemerintah daerah kurang mampu menggali potensi sumber daya lokal yang berada di wilayahnya secara optimal. Dalam artikel Pikiran Rakyat yang dimuat tanggal 31 Desember 2011(www.pikiran-rakyat.com), APBD Kota Cirebon 2012 mengalami defisit Rp16,7 miliar. Defisit tersebut terjadi karena tidak seimbangnya antara pendapatan daerah yang sebesar Rp 787,4 miliar dengan belanja daerah sebesar Rp 804,2 miliar. Dalam artikel Kompas Nasional yang dimuat tanggal 2 Februari 2010 (www.nasional.kompas.com), APBD Kabupaten Cirebon tahun 2010 dari Rp1,27 triliun pendapatan Kabupaten Cirebon, pengeluarannya mencapai Rp 1,35 triliun, defisit hampir Rp 80 miliar. Peristiwa tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mengelola sumber pendapatan daerahnya secara optimal sehingga pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya. Untuk dapat mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan suatu daerah. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk 56

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain PAD dan Dana Perimbangan, juga terdapat satu komponen yang dapat menjadi sumber pendapatan suatu daerah, yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Cirebon tahun anggaran 20082012)”.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon Tahun 2008-2012 secara simultan dan parsial. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah baik secara parsial maupun simultan di Pemerintah Daerah Cirebon Tahun 2008-2012. II. a.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pendapatan Daerah merupakan titik tumpu pembangunan suatu daerah. Pendapatan Daerah digunakan untuk membiayai semua bentuk pengeluaran dan pembiayaan untuk tercapainya suatu tujuan yaitu memberikan pelayanan kepada publik. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sumber penerimaan daerah. Semakin tinggi jumlah pendapatan daerah akan mendorong kinerja keuangan menjadi lebih baik. Penelitian Julitawati (2012) menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Aceh. b.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah tersebut . Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julitawati (2012) peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah tersebut menekankan hasil atas Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang dikelola daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Penelitian yang dilakukan oleh Florida (2006) menunjukkan bahwa

57

Portofolio Volume 11 No. 1, Mei 2014 : 55 - 76

terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. c.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati,2012). d.

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. LainLain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen yang cukup berpengaruh terhadap jumlah pendapatan uang dimiliki suatu daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Secara garis besar Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Jumlah penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah digunakan untuk membiayai kebutuhan untuk pengelolaan pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah kepada publik. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. e.

f.

58

Kerangka Pemikiran Model Kerangka Pemikiran terdapat pada Lampiran 1. Hipotesis Penelitian H1 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan. H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial. H3 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial. H4 : Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial.


III. METODE PENELITIAN a. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan berdasarkan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan (growth ratio). Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Cirebon yang terdiri dari Kota dan Kabupaten Cirebon dengan tahun penelitian dari tahun 2008-2012. b.

Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan kurun waktu tahunan yang berupa data kuantitatif. Data diperoleh dari Laporan Realisasi APBD masing-masing daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2008-2012. c.

Definisi Operasional Variabel Pendapatan Asli Daerah(X1) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  Dana Perimbangan (X2) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (X3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan. Menurut Halim (2007:232) beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur rasio keuangan pemerintah yaitu: 

59


1) Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim,2007:232)

2) Rasio Efektivitas

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim,2007:234). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Dimana, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. 3) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% (Halim,2007:234). Dimana, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. 4) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensipotensi mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam

60


penanganannya (Halim,2007:241). Dalam hal ini, yang menjadi perhatian peneliti adalah mengenai rasio pertumbuhan Total Pendapatan Daerah. d. Metode Analisis Data Pengolahan data yang dilakukan menggunakan software IBM SPSS 21. Analisis data dilakukan dengan empat tahap yaitu analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas,uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, kemudian analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis yang meliputi koefisien determinasi, uji F (simultan) dan uji t (parsial).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN a. Analisis Deskriptif  Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai tertinggi sebesar Rp379.662.702.084 dan terendah sebesar Rp164.966.446.128 dengan rata-rata sebesar Rp256.447.162.035 dan standar deviasi sebesar Rp87.817.720.763.  Dana Perimbangan memiliki nilai tertinggi sebesar Rp1.980.568.842.213 dan terendah sebesar Rp 1.310.685.218.066 dengan rata-rata sebesar Rp1.584.385.920.222dan standar deviasi sebesar Rp250.484.696.539.  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki nilai tertinggi sebesar Rp673.322.747.547 dan terendah sebesar Rp 191.702.933.803 dengan rata-rata sebesar Rp406.757.527.594 dan standar deviasi sebesar Rp192.186.717.755.  Kinerja Keuangan untuk rasio kemandirian memiliki nilai tertinggi sebesar 19,17% dan terendah sebesar 12,59% dengan rata-rata sebesar 15,84%. Kinerja Keuangan untuk rasio efektivitas memiliki nilai tertinggi sebesar 100,22%dan terendah sebesar 88,92% dengan rata-rata sebesar 94,57%. Kinerja Keuangan untuk rasio efisiensi memiliki nilai tertinggi sebesar 101,04% dan terendah sebesar 93,11% dengan rata-rata sebesar 97,88%. Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan memiliki nilai tertinggi sebesar 20,80% dan terendah sebesar 0,00% dengan rata-rata sebesar 11,66%. b. 1)

2)

3)

4)

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Berdasarkan hasil analisis metode One Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai KS signifikan lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel residual bersifat normal. Terdapat pada Lampiran 3. Uji Heteroskedastisitas Berdasarkan Lampiran 4 dapat dilihat bahwa data menyebar secara acak berada diatas dan dibawah sumbu Y yang berarti bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi. Uji Autokorelasi Autokorelasi yang diuji menggunakan uji Run Test. Model regresi bebas dari masalah autokorelasi jika nilai test signifikan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan Lampiran 5 nilai test signifikan lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi. Uji Multikolinearitas

61


Berdasarkan Lampiran 6 dapat dilihat bahwa angka tolerance semua variabel bebas lebih kecil dari 0,1 dan angka VIF lebih besar dari 10. Terjadi masalah multikolinearitas. Namun Namun menurut Janie (2012:23) jika tujuan analisis regeresi adalah prediksi atau peramalan, maka multikolinearitas bukanlah masalah serius, karena semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam melakukan prediksi. Akan tetapi jika tujuan analisis regresi tidak hanya sekedar prediksi tetapi juga estimasi terhadap parameter, maka multikolinearitas menjadi masalah serius karena akan menghasilkan standard error yang besar sehingga estimasi parameter menjadi tidak akurat lagi. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan prediksi dan peramalan, yaitu mengetahui apakah suatu variabel independen dapat berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk itu, multikolinearitas yang terjadi pada data penelitian ini bukan merupakan masalah yang berarti. c. Pembahasan Untuk melihat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan dilakukan dengan pendekatan analisis regresi linear berganda dengan cara meregresikan jumlah masingmasing variabel bebas dengan setiap rasio kinerja keuangan yang diamati. Dengan demikian akan diperoleh empat model regresi yang menggambarkan arah dan bentuk pengaruh dari jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap masing-masing rasio indikator kinerja keuangan. Rekapitulasi hasil analisis regresi linear bergandaPendapatan Asli Daerah(X1), Dana Perimbangan(X2), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah(X3) terhadap masing-masing rasio kinerja keuangan(Y) adalah sebagai berikut: 1. Rasio Kemandirian Y1 = -0,019 + 0,999X1 – 0,998X2 + 0,000X3 + ε 2. Rasio Efektivitas Y2 = -29,486- 0,893X1 + 1,741X2+ 0,149X3 + ε 3. Rasio Efisiensi Y3 = 8,262 + 0,425X1 -0,566X2 - 0,132X3 + ε 4. Rasio Pertumbuhan Y4 = 466,931 + 16,030X1–27,330X2–4,557X3 + ε Setelah model regresi diperoleh selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui signifikansi pengaruh jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan baik secara simultan maupun parsial. Hasil pengujian ini dijelaskan sebagai berikut: 1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian, diperoleh angka nilai F hitung sebesar 2285399,999 > F tabel 215,7073 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja

62


Keuangan untuk Rasio Kemandirian. Peningkatan atau penurunan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan mengakibatkan peningkatan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas, diperoleh angka nilai F hitung sebesar 4,208 > F tabel 215,7073 dengan tingkat signifikansi 0,341 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas. Peningkatan atau penurunan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi, diperoleh angka nilai F hitung sebesar 0,100 < F tabel 215,7073 dengan tingkat signifikansi 0,949 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi. Peningkatan atau penurunan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan, diperoleh angka nilai F hitung sebesar 55,188 < F tabel 215,7073 dengan tingkat signifikansi 0,099 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan. Peningkatan atau penurunan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan. Penelitian Julitawati (2012) mengatakan bahwa hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 2)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian, diperoleh angka nilai t hitung sebesar 485,667 > t tabel 2,776 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar 0,999. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian akan ikut meningkat sebesar 0,999 satuan.

63


Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas, diperoleh angka nilai t hitung sebesar -2,158 < t tabel 2,776 dengan tingkat signifikansi 0,276 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar -0,893. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas tidak akan ikut menurun sebesar 0,893 satuan Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi, diperoleh angka nilai t hitung sebesar 0,508 < t tabel 2,776dengan tingkat signifikansi 0,701 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar 0,425. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi tidak akan ikut meningkat sebesar 0,425 satuan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan, diperoleh angka nilai t hitung sebesar 8,190 > t tabel 2,776 dengan tingkat signifikansi 0,077 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar 16,030. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan tidak akan ikut meningkat sebesar 16,030 satuan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Julitawati (2012) bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Penelitian Simanullang (2012) juga mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu daerah, maka akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan sebaliknya. 3)

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian, diperoleh angka nilai t hitung sebesar -321,062 > t tabel 2,776 dengan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar -0,998. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian. Jika Dana Perimbangan meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian akan menurun sebesar 0,998 satuan.

64


Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas, diperoleh angka nilai t hitung sebesar 2,783 > t tabel 2,776 dengan tingkat signifikansi 0,220 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar 1,741 seperti. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas. Jika Dana Perimbangan meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas tidak akan ikut meningkat sebesar 1,741 satuan Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi, diperoleh angka nilai t hitung sebesar -0.448 < t tabel 2,776dengan tingkat signifikansi 0,732 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar -0,566. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi. Jika Dana Perimbangan meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi tidak akan ikut menurun sebesar 0,566 satuan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan, diperoleh angka nilai t hitung sebesar -9,239 > t tabel 2,776 dengan tingkat signifikansi 0,069 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar -27,330. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan. Jika Dana Perimbangan meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan tidak akan ikut menurun sebesar 27,330 satuan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Julitawati (2012) bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Semakin tinggi Dana Perimbangan yang diperoleh oleh suatu daerah, maka akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya untuk Rasio Kemandirian, karena semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat berarti pemerintah daerah belum secara optimal menggali sumber daya potensi lokal yang dimiliki daerahnya. 4)

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian, diperoleh angka nilai t hitung sebesar -0,403 > t tabel 2,776 dengan tingkat signifikansi 0,756 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar 0,000. Nilai nol menunjukkan bahwa setiap peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar satu satuan, tidak akan mengakibatkan meningkat atau menurunnya Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian. Sehingga dapat diartikan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian.

65


Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas, diperoleh angka nilai t hitung sebesar 1,240 > t tabel 2,776 dengan tingkat signifikansi 0,432 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar 0,149. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas. Jika Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Efektivitas tidak akan ikut meningkat sebesar 0,149 satuan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi, diperoleh angka nilai t hitung sebesar -0.547 < t tabel 2,776 dengan tingkat signifikansi 0,681 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar -0,132. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi. Jika Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi tidak akan ikut menurun sebesar 0,132 satuan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan, diperoleh angka nilai t hitung sebesar -8,046> t tabel 2,776 dengan tingkat signifikansi 0,079 > 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien β adalah sebesar -4,557. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan. Jika Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar satu satuan, maka Kinerja Keuangan untuk Rasio Pertumbuhan tidak akan ikut menurun sebesar 4,557 satuan. V.

KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk rasio kemandirian, sedangkan untuk rasio yang lainnya tidak signifikan. 2. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk rasio kemandirian, sedangkan untuk rasio yang lainnya tidak signifikan. 3. Secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk rasio kemandirian, sedangkan untuk rasio yang lainnya tidak signifikan. 4. Secara parsial Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk semua rasio. Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: 1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan ruang lingkup penelitian, menambah variabel atau mengganti dengan variabel lain yang

66


2.

3.

dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah atau menggunakan indikator lain yang dapat digunakna untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bagi Pemerintah Daerah Cirebon diharapkan dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengoptimalkan sumber daya potensial di daerahnya melalui cara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi. Mengingat bahwa komposisi jumlah Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah cukup dominan, alokasi Dana Perimbangan diberikan pada sektor-sektor pembangunan agar penggunaannya menjadi efisien sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara tak langsung akan meningkatkan kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA Adi, Priyo Hari. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se-Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Adi, P.H. dan Sularso, R. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Adi, Priyo Hari (2012). Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se- Jawa-Bali). KRITIS,Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI, Nomor 1,2012:1-19. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Ani dan Dwirandra. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten dan Kota. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3. ISSN:2302-8556. Universitas Udayana, Bali. Aramana, Desi. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderating pada Provinsi Sumatera Utara. Tesis Akuntansi. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. Darise, Nurlan. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks. Florida, Asha. (2006). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Tesis Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.

67


Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat. Halim dan Kususfi. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Konsep Teori, dan Aplikasi. Jakarta : Salemba Empat. Janie, Dyah Nirmala Arum. (2012). Statistik Deskrptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS. Semarang: Semarang University Press. Julitawati, Ebit dkk. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Volume 1 Tahun I Nomor 1. Banda Aceh. Kuncoro, Mudrajad. (2003). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta:Erlangga. Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mahadianto dan Darsono. (2013). Model Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah Berdasarkan Komponen LKPJ Wali Kota Cirebon (Studi Kasus Pada LKPJ Kota Cirebon Tahun 2007-2010). Jurnal Grage Akuntansi. Cirebon Muchtholifah. (2010). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto. Jurnal Imu Ekonomi Pembangunan Vol.1, Nomor 1 Januari 2010. FE-UPNV Jawa Timur. Munir, Dasril dan Henry Arys Djuanda. (2004). Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Nasution, Nina Andriany. (2010). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. Nugroho, Fajar. (2012). Pengaruh Belanja Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Prud’homme, Remy. (1995). The dangers of decentralization. The World Bank Research Observer 10(2): 201-220 Rahim, Syamsuri. (2008). Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3206701711.pdf.

68


Rahmatina, Aulia Zhufinsa Nur. (2011). Pengukutan Kinerja Pemerintah Kota Bandung Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009. Skripsi MBTI. Institut Manajemen Telkom, Bandung. Republik Indonesia. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta. -----------------------. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. ------------------------. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Jakarta. ---------------------. Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. ---------------------. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ---------------------. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ---------------------. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jakarta. --------------------. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ---------------------. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. ----------------------. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2009 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Jakarta. Rukmana, Wan Vidi. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Riau. Sanusi, Anwar. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.

69


Sekaran, Uma. (2007). Research Methods for Business. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Simajuntak, Daslan. (2006). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis. Program Pascasarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. Simanullang, Gideon. (2013). Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Volume I Nomor 1. Riau. Sugiyono. (2011). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sularso dan Restianto. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Jurnal Media Riset Akuntansi ISSN 2088-2106 Volume 1 Nomor 2. Purwokerto. Supriyanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Skripsi. Gorontalo. Susantih dan Saftiana. (2011). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Tesis Magister Akuntansi. Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang. Umar, Husein. (2013). Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua. Depok: Raja Grafindo Persada. Wardhani, Andita Puspita. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.Skripsi Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Wenny, Cherry Dhia. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIE MDP. http://jabar.bps.go.id/publikasi/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-provinsi-jawabarat-dan-kabupatenkota-di-jawa-barat [Tanggal 23 Desember 2013] http://www.pikiran-rakyat.com/node/171407 [Terakhir diakses tanggal 29 Maret 2014] http://nasional.kompas.com/read/2010/02/02/1534150/uang.rakyat.untuk.siapa [Terakhir diakses tanggal 29 Maret 2014] www.jabar.bps.go.id [Diakses tanggal 23 Februari 2014] www.pusdalisbang.jabarprov.go.id [Diakses tanggal 15 Februari 2014] www.djpk.kemenkeu.go.id [Terakhir diakses tanggal 26 Februari 2014]

70


LAMPIRAN Lampiran 1. Model Kerangka Pemikiran

Lampiran 2. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Pendapatan Asli Daerah

5

164,966,446,128

379,662,702,084

256,447,162,035

87,817,720,763

Dana Perimbangan

5

1,310,685,218,066

1,980,568,842,213

1,584,385,920,222

250,484,696,539

Lain-Lain Pendapatan

5

191,702,933,803

673,322,747,547

406,757,527,594

192,186,717,755

Rasio Kemandirian

5

,1259

,1971

,1584

,0311

Rasio Efektivitas

5

,8892

1,0022

,9457

,0529

Rasio Efisiensi

5

,9311

1,0104

,9788

,0338

Rasio Pertumbuhan

5

,0000

,2080

,1166

,0771

Valid N (listwise)

5

Daerah yang Sah

Lampiran 3. Uji Normalitas

71


72

Rasio Kemandirian

Rasio Efektivitas

Rasio Efisiensi

Rasio Pertumbuhan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Rasio Kemandirian Rasio Efektivitas

Rasio Efisiensi

Rasio Pertumbuhan

Lampiran 5 Uji Autokorelasi

Hasil Pengujian Autokorelasi Rasio Kemandirian Rasio Efektivitas

Rasio Efisiensi

Rasio Pertumbuhan

73

Portofolio Volume 11 No. 1, Mei 2014 : 55 - 76 Lampiran 6 Uji Multokolinearitas

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Rasio Kemandirian

Rasio Efektivitas

Rasio Efisiensi

Rasio Pertumbuhan

74

Lampiran 7 Uji Koefisien Determinasi

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampiran 8 Uji F Simultan

Lampiran 9 Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Parsial

75

Volume 11 No. 1, Mei 2014 : 55 -76

Lampiran 10 Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon Tahun 2008-2012 1. Rasio Kemandirian Bantuan Pendapatan Asli Tahun Pemerintah Pusat Hasil Daerah (Rp) (Rp) 2008 164.966.446.128 1.310.685.218.066 12,59% 2009 193.413.826.859 1.465.786.567.021 13,20% 2010 234.453.238.304 1.532.324.601.344 15,30% 2011 309.739.596.803 1.632.564.372.470 18,97% 2012 379.662.702.084 1.980.568.842.213 19,17% 2. Rasio Efektivitas Target Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) 2008 185.528.830.053 2009 193.261.658.794 2010 251.929.268.529 2011 341.925.700.037 2012 378.817.552.891

Realisasi Pendapatan Asli Hasil Daerah (Rp) 164.966.446.128 88,92% 193.413.826.859 100,08% 234.453.238.304 93,06% 309.739.596.803 90,59% 379.662.702.084 100,22%

3. Rasio Efisiensi Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

Total Pendapatan Daerah (Rp) 1.667.354.597.997 1.922.992.455.957 2.165.335.405.306 2.615.626.716.820 2.866.643.873.185

4. Rasio Pertumbuhan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

76

Total Belanja Daerah (Rp)

Hasil

1.672.802.940.143 100,33% 1.790.550.567.728 93,11% 2.187.751.900.000 101,04% 2.501.912.128.015 95,65% 2.846.811.539.785 99,31%

Total Pendapatan Daerah (Rp) 1.667.354.597.997 1.922.992.455.957 2.165.335.405.306 2.615.626.716.820 2.866.643.873.185

Hasil 0,00% 15,33% 12,60% 20,80% 9,60%

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN

Recommend Documents