PENGARUH PENGETAHUAN KONSEP PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
JENIWANTI CAROLINA KOTTE Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta
[email protected]
ABSTRACT Tax is an obligatory contribution submitted by recidents to the state. Recidents who get income have to submit yearly tax report to the tax office. Tax that are payed by the tax payer will not directly enjoyed by the tax payers, so that it can make the tax payers do the tax evasion. This research objective is to know whether the knowledge and the understanding of the tax payers about he tax obligation influence the tax payers to do the tax evasion. Tax knowledge is important to the tax compliance, and the tax payers are more willing to comply with the regulations if they understand the tax basic concepts. This paper elaborates some theories of what makes someone not to comply with ethics in term of the tax evasion. Keyword: Tax knowledge, tax evasion, tax ethic.
sedangkan yang aktif membayar pajak sekitar
PENDAHULUAN
50.500 wajib pajak yang membayar pajak.
Indonesia merupakan negara yang melaksanakan
Pajak adalah kontribusi wajib kepada
pembangunan nasional guna mewujudkan
negara yang terutang oleh orang pribadi atau
kesejahteraan
Dalam
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
melaksanakan pembangunan ini tentu saja
Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan
pemerintah memerlukan dana yang cukup.
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
Dana
keperluan negara bagi sebesar – besarnya
sedang
berkembang
ini
dan
masyarakat.
diperoleh
dari
penerimaan-
penerimaan baik dari dalam maupun luar
kemakmuran
rakyat.
Pembayaran
negeri. Penerimaan dari dalam negeri yang
merupakan
paling dominan adalah dari sektor pajak.
kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk
Sedangkan dari luar negri berupa jaminan dari
secara
negara lain. Di Indonesia pemilik Nomor
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk
Pokok Wajib Pajak (NPWP) ada sekitar 6 juta
pembiayaan
perwujudan
langsung
dan
negara
dari
bersama
dan
nasional. (www.pajak.go.id).
102
pajak
kewajiban
–
sama
pembangunan
Setiap
masyarakat
yang
perpajakannya dikantor Direktorat Jendral
berpenghasilan disebut sebagai wajib pajak,
Pajak. Ini berarti pemerintah memberikan
jadi berhak untuk membayar pajak kepada
kepercayaan
negara. Uang pajak akan digunakan oleh
mengurus sendiri utang pajak mereka. Hal ini
pemerintah untuk membiayai program kerja
dilakukan oleh pemerintah karena terlalu
pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
banyaknya jumlah wajib pajak yang ada di
Menurut
Wisono
wajib
pajak
untuk
(2012)
Indonesia sehingga Direktorat Jendral Pajak
penerimaan pajak yang masuk ke APBD dan
tidak mungkin menghitung semua urusan
APBN tidak banyak dirasakan langsung
perpajakan pada setiap wajib pajak. Dengan
manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Di
adanya self assessment system ini diharapkan
banyak daerah, 58 persen dana APBD
pemungutan pajak dapat lebih efektif dan
dihabiskan
efisien dalam hal biaya maupun waktu.
untuk
aparatur
Hadi
kepada
pemerintahan.
Bahkan, bagi daerah pemekaran, 95 persen
Namun sayangnya, kesempatan ini
dana APBD untuk aparatur. Hal inilah yang
sering disalahgunakan oleh wajib pajak itu
membuat
sendiri. Kebanyakan dari wajib pajak tidak
masyarakat
kecewa
terhadap
pemerintah.
melaporkan keadaan sesungguhnya. Mereka
Pada
perkembangannya,
pajak
memanfaatkan sistem pemungutan ini dengan
dalam
menghindari atau bahkan menggelapkan pajak
yang
terutang yang seharusnya mereka bayar.
ditetapkan Indonesia mempunyai beberapa
Berbagai cara mereka lakukan untuk bisa
perubahan yang disesuaikan dengan kondisi
menghindari pembayaran pajak karena jika
negara dan untuk berbagai kebijakan guna
pembayaran pajak semakin besar maka akan
mensejahterakan kondisi negara. Salah satu
semakin mengurangi penghasilan setelah
kebijakan
perpajakan
pajak perusahaan. Tidak heran banyak yang
adalah sistem pemungutan PPh dilakukan
menggelapkan pajak-pajak terutang mereka
dengan self assesment system, yaitu suatu
dengan cara-cara yang melanggar Undang-
pemungutan pajak dimana wajib pajak sendiri
Undang. Akibatnya tidak heran, pemerintah
yang
mengalami banyak kerugian dari tindakan
mengalami
banyak
peraturannya.
perubahan
Peraturan-peraturan
pemerintah
menghitung
dalam
jumlah
pajak
yang
terhutang, menghitung pajak yang telah
wajib pajak ini.
dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak
Sebut saja kasus Asian Agri dimana
ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan
mereka diduga telah menggelapkan Pajak
melaporkan
Penghasilan untuk badan usaha senilai total
pemenuhan
kewajiban
103
Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri
tergantung pada fakta – fakta dan keadaan
yang digelapkan berasal dari SPT periode
atau dipandang selalu etis.
2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan
Tingkat pengetahuan dan pemahaman
penggelapan pajak itu diduga berpotensi
wajib pajak terhadap kepatuahan membayar
merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3
pajak
triliun. Dari kasus ini bisa dilihat bagaimana
melakukan penggelapan pajak. Richardson
pemerintah sangat dirugikan dari penggelapan
2006 menyatakan bahwa pengetahuan pajak
yang telah dilakukan oleh 1 perusahaan.
penting dalam rangka meningkatkan tingkat
juga
mempengaruhi
wajib
pajak
Kegunaan uang pajak yang dibayarkan
kepatuahan pajak, wajib pajak lebih bersedia
oleh wajib pajak, tidak dirasakan langsung
untuk memenuhi aturan dan ketentuan yang
manfaatnya oleh pembayar pajak. Ini juga
berlaku jika mereka memahami konsep dasar
yang menyebabkan wajib pajak melakukan
perpajakan.
penggelapan
pajak.
Hal
menyebabkan
masyarakat
lain
yang
enggan
untuk
TEORI ETIKA
membayar pajak adalah terbongkarnya kasus
Etika berasal dari bahasa yunani yaitu
Gayus Tambunan yang melakukan korupsi
ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan
terhadap uang pajak yang dibayarkan oleh
atau
wajib pajak.
berhubungan erat dengan konsep individu
adat
kebiasaan
di
mana
etika
Menurut Siahaan 2010 mengatakan
atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran
bahwa penggelapan pajak merupakan usaha
atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah
yang digunakan wajib pajak untuk mengelak
dilakukan.
dari kewajiban yang sesungguhnya dan merupakan
perbuatan
melanggar
teori etika yang berkembang, sehingga harus
undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak
dibuat pembedaannya secara garis besar.
tidak
Teori etika dibedakan menjadi :
melaporkan
yang
Menurut Sukrisno (2009) ada banyak
pendapatan
yang
sebenarnya.
a) Teori Egoisme
Penggelapan pajak merupakan suatu
Teori ini menjelaskan bahwa tindakan
tindakan yang tidak etis, Mc Gee 2006
manusia dimotivasi oleh kepentingan diri
menemukan
sendiri
bahwa
beberapa
negara
(self
–
interest).
Hal
ini
mengkategorikan penggelapan pajak tidak
bertentangan dengan teori altruism, yaitu
pernah etis, kadang – kadang dipandang etis
tindakan yang peduli pada orang lain atau lebih mengutamakan kepentingan orang
104
lain dengan mengorbankan kepentingan
bila perbuatan atau tindakan tersebut
diri sendiri.
sesuai dengan hak asasi manusia.
b) Teori Utilitarianisme
e) Teori Keutamaan
Menurut Velasquez (2006) utilitarianisme
Teori ini berangkat dari sifat – sifat atau
“A general term for any view that holds
karakter yang dimiliki oleh seseorang agar
that actions and policies should be
bisa disebut sebagai sifat manusia utama.
evaluated on the basis of the benefits and
f) Teori Etika Teonom
costs the will impose on society”.
Teori ini mengatakan bahwa karakter
Dipelopori oleh David Hume. Teori ini
moral manusia ditentukan secara hakiki
memandang
oleh kesesuaian hubungannya dengan
bahwa
suatu
tindakan
dikatakan baik jika memberi manfaat bagi
kehendak Allah.
sebanyak mungkin anggota masyarakat. WAJIB PAJAK
Jadi ukuran baik buruknya tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, dan tujuan dari
Siapa yang digolongkan sebagai Wajib
tindakan tersebut, apakah memberikan
Pajak adalah orang pribadi atau badan,
manfaat atau tidak.
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
c) Teori Deontologi Dipelopori oleh Emmanuel Kant (1724 –
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
1804),
ketentuan peraturan perundang – undangan
kewajiban
moral
harus
dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri,
perpajakan. (www.pajak.go.id)
bukan karena ingin memperoleh tujuan
Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga Muljono,
kebahagiaan, bukan juga karena perintah
2008 dalam Nugroho 2012 yaitu :
agama. Moralitas adalah otonom dan
a) Wajib Pajak Pribadi
harus berpusat pada pengertian manusia
Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang
berdasarkan akal sehat yang dimiliki
pribadi yang memiliki penghasilan di atas
manusia itu sendiri.
pendapatan Indonesia,
d) Teori Hak
tidak setiap
kena
pajak.
orang
Di wajib
Teori ini berhubungan dengan teori
mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor
kewajiban. Ada hak ada kewajiban.
Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali
Dipelopori oleh Emmanuel Kant. Suatu
ditentukan dalam Undang-Undang.
tindakan atau perbuatan dianggap baik
105
b) Wajib Pajak Badan
Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak
Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan
sebagai sumber dana bagi pemerintah
orang dan/atau modal yang merupakan
untuk
kesatuan baik yang melakukan usaha
pengeluarannya.
maupun yang tidak melakukan usaha yang
keuangan negara, pemerintah berupaya
meliputi perseroan terbatas, perseroan
memasukan uang sebanyak banyaknya ke
komanditer, perseroan lainnya, badan
dalam kas Negara.
usaha milik negara atau badan usaha milik
membiayai
pengeluaran-
Sebagai
sumber
b) Fungsi Mengatur
daerah dengan nama dan dalam bentuk
Fungsi Mengatur (regulerend) yaitu pajak
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
sebagai
pensiun,
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah
persekutuan,
perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi
alat
untuk
mengatur
atau
dalam bidang sosial atau ekonomi.
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan
bentuk
badan
SISTEM PERPAJAKAN
lainnya
Sistem pemungutan pajak menurut
termasuk kontrak investasi kolektif dan
Ilyas dan Burton (2004) yakni :
bentuk usaha tetap.
a) Official Assesment System
c) Wajib Pajak Bendaharawan Wajib
Pajak
Bendaharawan
adalah
Pemerintah
Pusat,
Bendaharawan
Melalui
sistem
ditentukan
oleh
mengeluarkan
Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga
ini
besarnya fiskus
Surat
Ketetapan
pajak dengan Pajak
(SKP). Jadi dapat dikatakan bahwa Wajib
pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan
Pajak bersifat pasif. Karena pungutan
Kedutaan Besar Republik Indonesia di
pajak yang memberi wewenang kepada
Luar Negeri, yang membayar gaji, upah,
pemerintah untuk menentukan besarnya
tunjangan, honorarium dan pembayaran
pajak yang terhutang.
lain dengan nama apapun sehubungan
b) Self Assesment System
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
Kebalikan dari Official Assesment System, sistem
FUNGSI PAJAK Fungsi pajak yang dikemukan oleh
ini
memberi
kepercayaan,
wewenang, tanggung jawab penuh kepada
Mardiasmo (2006), yaitu:
wajib
a) Fungsi Penerimaan
memperhitungkan,
106
pajak
untuk
menghitung,
membayar
dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang
(inherent) pada setiap sistem pajak yang
terutang oleh wajib pajak.
berlaku di hampir setiap yurisdiksi.
c) Witholding Tax System
Penggelapan pajak mempunyai risiko
Sistem ini merupakan sistem pemungutan
terdekteksi
pajak yang member wewenang kepada
mengundang sanksi pidana badan dan denda.
pihak
atau
Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk
memungut besarnya pajak yang terutang
meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para
oleh Wajib Pajak.
pelaku penggelapan pajak akan berusaha
ketiga
untuk
memotong
yang
inherent
pula,
serta
menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul PEMAHAMAN PERPAJAKAN Pengetahuan
dan
"hasil kejahatan" (proceeds of crime) dengan
pemahaman
akan
melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu
peraturan perpajakan adalah proses dimana
praktik
wajib pajak mengetahui tentang perpajakan
memaksimalkan
dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar
pajak.
pemahaman
pertaturan
dimaksud
mengerti
Pengetahuan
dan
perpajakan
yang
dan
paham
tentang
pencucian uang. Penggelapan
perpajakan. Menurut Bosco dan Monte (1997) yang meneliti bahwa penggelapan pajak oleh
(tax
perusahaan dianggap tidak beretika lebih
evasion)
didasarkan
adalah tindak pidana karena merupakan
pajak
untuk
merupakan
wajib pajak mengenai kewajibannya dalam
PENGGELAPAN PAJAK
(transaksi)
pajak
tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh
batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.
(pelaku)
ekspektasi
asal (predicate crime) dari tindak pidana
pembayaran, tempat pembayaran, denda dan
subyek
utilitas
dapat
perpajakan termasuk salah satu tindak pidana
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),
rekayasa
agar
Oleh sebab itulah tindak kejahatan di bidang
(KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara
pajak
uang,
pendapatan dari penggelapan pajak tersebut.
ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Penggelapan
pencucian
dan
karena
moral
bukan
karena
budaya. Moral lebih mandasari manusia
obyek
merasa berdosa jika tidak membayar pajak
memperoleh
sesuai dengan yang seharusnya.
penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfully), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat
107
Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. 2004, Hukum Pajak. Salemba 4. Jakarta
DAFTAR PUSTAKA Bosco, Monte 1997, Tax Evasion And Moral Constraints,
Wisono Hadi, 2012. Kemana uang pajak kita?. www. Pajak. Go.id
Fallan L. and K. Eriksen 1993. About couses of tax evasion. School of Economics and Business Administration.
www. Pajak.go.id
McGee, Robert W, 2006, Three View On The Ethics Of Tax Evasion, Jornal Of International Accounting, Auditing and Taxation. Mardiasmo, 2006. Perpajakan, Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta Nugroho, 2012. Faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran untuk membayar pajak sebagai variabel intervening, Diponegoro Journal Of Accounting Richardson G. 2006, Determinants of tax evasion a cross country investigation, Journal Of International Accounting, Auditing Taxation Siahaan, 2010. Hukum Pajak Material, Graha Ilmu. Yogyakarta Na’im, Ainun, 1997. “Peran Pasar Modal Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia,” Kelola Vol. VI No. 14, MMUGM, Yogyakarta. Sukrisno. 2009. Etika Bisnis dan Profesi, Salemba 4. Jakarta Wahyu S, 2011. Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. UGM
108
