LOGO
PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Hotel Ambhara, 20 Juni 2017
www.themegallery.com
Overview Pendahuluan
Pejabat Fungsional Kesehatan
Regulasi Jabatan Fungsional
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
1. PENDAHULUAN
COMPANY LOGO
JABATAN PIMPINAN TINGGI
3
UTAMA MADYA PRATAMA
1 JABATAN ADMINISTRASI (TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM) ADMINSTRATOR Eselon III
PENGAWAS Eselon IV
PELAKSANA Eselon V dan Japlak
JABATAN FUNGSIONAL
2
(TUSI-PELAYANAN FUNGSIONAL) KEAHLIAN/KETRAMPILAN Utama
Penyelia
Madya
Mahir
Muda
Terampil
Pertama
Pemula
KEAHLIAN
KETERAMPILAN COMPANY LOGO
INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGAN KEMENKES RI (PMK No.60 THN 2016)
Puskat Mutu
Unit Pelatihan
Kemenkes
Pengembangan Jabatan Fungsional Koordinator Uji Kompetensi
Unit pembin a
Penilaian Angka Kredit
Unit kepegawai -an
COMPANY LOGO
Unit Pembina Jabfung Kesehatan No Unit Pembina 1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes
4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes
No Jabatan Fungsional 1 Administrator Kesehatan 2 Apoteker 3 Asisten Apoteker 4 Dokter 5 Dokter Gigi 6 Dokter Pendidik Klinis 7 Fisioterapis 8 Okupasi Terapis 9 Ortotis Prostetis 10 Perawat 11 Perawat Gigi 12 Perekam Medis 13 Teknisi Gigi 14 Refraksionis Optisien 15 Terapis Wicara 16 Bidan 17 Teknisi Transfusi Darah 18 Fisikawan Medis 19 Pranata Labkes 20 Radiografer COMPANY LOGO 21 Teknisi Elektromedis
Unit Pembina jabfung Kesehatan No
Unit Pembina
6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian
No
Jabatan Fungsional
22 Entomolog Kesehatan
Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P 7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian
23 Psikolog Klinis
Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P 8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen
24 Epidemiolog Kesehatan 25 Sanitarian
Kesmas 10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas
26 Nutrisionis
11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga,
27 Pembimbing
Ditjen Kesmas 12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas
Kesehatan Kerja 28 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
COMPANY LOGO
INSTANSI PENGGUNA DI PUSAT & DAERAH 28 KEMENTERIAN DAN 28 LEMBAGA NON KEMENTERIAN
34 Dinas Kesehatan Provinsi
52 RSU Provinsi
54 RSK Provinsi
562 Balai/ Labkes/faskes lain Prov/Kab/Kota
416 Dinas Kesehatan Kabupaten 98 Dinas Kesehatan Kota
535 RSU Kab/Kota Data tahun 2015-2016
21 RSK Kab/Kota
9700 Puskesmas COMPANY LOGO
Tugas Instansi Pembina : Pasal 99 PP 11 tahun 2017 a
menyusun pedoman formasi JF
j
menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
b
Menyusun Standar Kompetensi JF
k
melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF
c
menyusun juklak dan juknis
l
mengembangkan sistem informasi JF
d
menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian KHK
m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok
e
menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yg inovatif
n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
f
menyusun kurikulum pelatihan
o
memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik profesi & kode perilaku
g
menyelenggarakan pelatihan
p
melakukan akreditasi pelatihan fungsional
h
membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan
q
melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah Pengguna; dan
i
menyelenggarakan uji kompetensi
r
Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna jabfung
COMPANY LOGO
Instansi Pengguna mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang; b. Melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional c. Penyelenggaraan Pembinaan - Memfasilitasi pelaksanaan tugas - Melakukan penilaian prestasi kerja. - Menyusun Manajemen diklat d. Berkoordinasi dengan instansi pembina jabfung
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
2. PEJABAT FUNGSIONAL
COMPANY LOGO
TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASN
TUGAS
PERAN
melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu
memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
KEDUDUKAN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu
COMPANY LOGO
REKAPITULASI DATA PNS BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN NO
JENIS JABFUNG
JLH
1
Adminkes
1.686
2
Apoteker
4.174
3
Asisten Apoteker
12.217
4 Bidan
78.800
5 Dokter 6 Dokter Gigi
24.126 6.939
7 Dokter Pendidik Klinis 8 Entomolog Kesehatan
1.810 112
9 Epidemiolog Kes
1.748
10 Fisikawan Medis
83
11 Fisioterapis 12 Nutrisionis 13 Okupasi Terapis 14 Ortosis Prostetis
2.372 11.477 130 29
NO
JENIS JABFUNG
15 Pembimbing Kesehatan Kerja 16 Penyuluh Kesmas 17 Perawat 18 Perawat Gigi 19 Perekam Medis 20 Pranata Labkes 21 Psikolog Klinis 22 Radiografer 23 Refraksionis Optisien 24 Sanitarian 25 Teknisi elektromedis 26 Teknisi Gigi 27 Teknisi Transfusi Darah 28 Terapis Wicara
JUMLAH
JLH
192
4.498 154.898 10.217 3.166 13.336 152 2.792 386 11.396 1.319 106 139 89
348.389
Sumber Data : e-Jabfung Puskat Mutu BPPSDMK diolah dari SAPK BKN Maret 2017 COMPANY LOGO
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN Melaksanakan tugas pokok
Mencatat dan menginventarisir
KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL Mengumpulkan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan/pekerjaa n sehari-hari sebagai dasar untuk pengumpulan angka kredit
MENGIKUTI KETENTUAN LAINNYA DIANTARANYA IKUT UJI KOMPETENSI
Tugas lain yang diperint ahkan oleh atasan COMPANY LOGO
www.themegallery.com
3. REGULASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
COMPANY LOGO
REGULASI 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri dan perubahannya 6. PP No 16
Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional PNS dan perubahannya
7. PP No 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya 8. PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya 9. PP No 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya 10.PP No 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan perubahannya 11.PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 12.PP No 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional 13.Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 14.Keppres No 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya 15.Permenkes No 60 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jabatan fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional NonKesehatan di Lingkungan Kementerian kesehatan. 16.Kepmenkes Nomor 153/MENKES/SK/III/2006 Tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Departemen Kesehatan. COMPANY LOGO
Regulasi Jabfung Kesehatan NO
NAMA JAFUNG
PERMENPAN
SKB (JUKLAK)
PERMENKES SYARAT (JUKNIS) PENDIDIKAN
1
ADMINKES
42/2000
251/2001
19/2002
S1 KES
2
APOTEKER
07/2008
1113/2008
377/2009
APOTEKER
3
ASST.APOTEKER
08/2008
1114/2008
376/2009
D-III FAR
4
BIDAN
01/2008
1110/2008
551/2009
D-I/D-III/S1
5
DOKTER
139/2003
1738/2003
-
DOKTER
6
DOKTER GIGI
141/2003
1740/2003
-
DRG
7
DOKDIKNIS
17/2008
1201/2009
-
DR.SPES
8
ENTOMOLOG
18/2000
396/2001
1201/2004
D-I/D-III/S1
9
EPIDEMIOLOG
17/2000
395/2001
1200/2004
D-I/-/D-IV/S1
10
FISIKAWAN MED
12/2008
1111/2008
262/2009
S1 FISMED
11
FISIOTERAPIS
04/2004
209/2004
640/2005
D-III FIS
12
NUTRISIONIS
23/2001
894/2001
1306/2001
D-III/S1 GIZI
13
OKUPASI TERAPI
123/2005
101/2006
991/2006
D-III OKUP
14
ORTOTIS PROS
122/2005
100//2006
993/2006
D-III
15
PKM
58/2000
1811/2000
66/2001
17
D-III/S-1
COMPANY LOGO
Regulasi Jabfung Kesehatan NO
NAMA JAFUNG
PERMENPAN
SKB (JUKLAK)
PERMENKES (JUKNIS)
SYARAT PENDIDIKAN
16
PEREKAM MEDIS
30/2013
48/22/2014
47/2015
D-III/S-1
17
PERAWAT
25/2014
5/6/2015
-
D-III/Ners
18
PERAWAT GIGI
23/2014
4/5/2015
-
D-III/S1
19
PRANATA LABKS
08/2006
611/2006
413/2007
SLA-S1
20
PSIKOLOG KLINS
11/2008
1112/2008
613/2010
S1
21
RADIOGRAFER
29/2013
47/21/2014
52/2015
D-III/S1
22
REFRAKSIONIS
47/2005
1368/2005
994/2006
D-III REFRAK
23
SANITARIAN
10/2006
18/2001
153/2006
D1-S1
24
TEKNISI ELEKT
28/2013
46/23/2014
51/2015
D-III/S1
25
TEKNISI GIGI
06/2007
1148/2007
365/2008
D-III TG
26
TEKNISI TRANFSI
05/2007
1147/2007
364/2008
D-1 TD
27
TERAPIS WICARA
48/2005
1367/2005
992/2006
D-III TW
28
PEMBIMBING KESJA
13/2013 (47/2013)
50/18 -2013
62/2014
D-IV-S1
29
ASISTEN PENATA ANESTESI
10/2017
30
PENATA ANESTESI
11/2017
D3 18
D4/S1
COMPANY LOGO
Kondisi Regulasi Kebijakan Jabfung Permenpan/Kepmenpan, Juklak dan Juknis Jabfung sudah relatif lama 0-5 tahun = 6 Jabfung Banyak yg sdh tidak up to date dengan perkembangan 6-10 tahun = 8 jabfung Iptek Kesehatan 11-15 tahun = 8 jabfung > 15 tahun = 6 jabfung Nomenklatur jabfung yg harus disesuaikan dengan nomenklatur pada UU 36 tahun 2014 tentang nakes: Permenpan Jabfung
UU 36 tahun 2014
Penyuluh Kes Masyarakat
Promotor Kes Masyarakat
Perawat Gigi
Terapis Gigi dan Mulut
Pranata Lab Kesehatan
Ahli Teknologi Lab Medik
Asisten Apoteker
Tenaga Teknis Kefarmasian
Sanitarian
Sanitasi Lingkungan
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
4. UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
COMPANY LOGO
Latar Belakang
PermenPAN no. 25/2014 (Perawat)
PermenPAN no. 23/2014 (Perawat Gigi)
PermenPAN no. 47/2013 (13/2013) Pembimbing Kesja
UU ASN Nomor 5 tahun 2014 Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil . dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
PermenPAN no. 28/2013 (T. Elektromedis)
PermenPAN no.29/2013 (Radiografer)
PermenPAN no.30/2013 (Perekam Medis) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme yang akan naik jenjang jabatan
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Perawat 1
2
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Perawat Gigi 1
2
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
1
2
Permenpan dan reformasi Birokrasi RI Nomor 47 tahun 2013 perubahan atas PermenPAN dan RB nomor 13 tahun 2013 tentang Jabfung Pembimbing Kesja dan Angka Kreditnya Pasal 36 (1) PNS yang pada saatditetapkan PermenPAN dan RB ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang kesehatan kerja berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (di – inpassing) dalam jabfung Pembimbing Kesja, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D IV/ Sarjana Terapan di bidang kesehatan; b. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol ruang II/a c. Mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan d. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun teralhir.
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Radiografer
1
2
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
1
2
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Perekam Medis
1
2
COMPANY LOGO
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional kesehatan menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan. COMPANY LOGO
Organisasi Penyelenggara Uji Puskatmutu
Unit Pembina
UPT Kementerian Kesehatan
Kementerian/Lembaga selain Kemenkes
Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota
UPT K/L selain Kemenkes
UPT Dinkes Provinsi
UPT Dinkes Kab/ Kota COMPANY LOGO
Tugas Pusat Peningkatan Mutu SDMK
Menyusun regulasi uji kompetensi Mensosialisasikan penyelenggaraan uji Mengarahkan penyelenggara dalam penyusunan perencanaan Menyusun perencanaan secara nasional Memverifikasi dan merekomendasikan penyelenggaraan uji
Melakukan akreditasi penyelenggaraan uji Membuat dan mengembangkan sistem informasi Mengeluarkan nomor sertifikat kepada peserta Melakukan monev
COMPANY LOGO
Tugas Unit Pembina
Melakukan verifikasi data calon peserta uji Melakukan verifikasi usulan proposal penyelenggaraan uji Membentuk tim penguji pusat Menyusun perencanaan uji kompetensi JF binaannya Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan uji
Memfasilitasi penyelenggaraan uji Menerbitkan sertifikat uji yang diuji di tingkat pusat Melaksanakan monev Berkoordinasi dengan Pusaktmutu dalam hal pembentukan tim penguji tk. Pusat, Sosialisasi penyelenggaraan, pengelolaan pelaksanaan, monev dll COMPANY LOGO
Tugas UPT Kementerian Kesehatan (yang dipimpin pimpinan tinggi pratama)
Membuat rencana penyelenggaraan Membentuk tim penguji di UPT Membuat surat pengajuan pelaksanaan uji ke unit pembina Memfasilitasi pelaksanaan uji
Menerbitkan sertifikat uji Melakukan pencataan dan pelaporan Membuat BAP Melakukan Monev
COMPANY LOGO
Tugas Dinas Kesehatan Provinsi
Membuat rencana penyelenggaraan Membentuk tim penguji provinsi Membuat surat pengajuan pelaksanaan uji ke unit pembina Memfasilitasi pelaksanaan uji
Menerbitkan sertifikat uji Melakukan pencataan dan pelaporan Membuat BAP Melakukan Monev
COMPANY LOGO
Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Membuat rencana penyelenggaraan Membentuk tim penguji kabupaten/kota Membuat surat pengajuan pelaksanaan uji ke Dinkes Provinsi Memfasilitasi pelaksanaan uji
Menerbitkan sertifikat uji bagi pejabat fungsional yang diuji di tk. Kab/Kota Melakukan pencataan dan pelaporan Membuat BAP Melakukan Monev
COMPANY LOGO
Pembiayaan Pembiayaan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Setiap instansi pengguna Jabatan fungsional merencanakan dan menganggarkan biaya untuk penyelenggaraan uji.
COMPANY LOGO
LOGO
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
