PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI

PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDT dan Transmigrasi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

DEFINISI PADAT KARYA TUNAI

“Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018

2


LATAR BELAKANG

Rapat Terbatas Tanggal 18 Oktober 2017

Pemanfaatan Dana Desa dan berbagai program Kementerian/Lembaga yang ditujukan ke Desa harus dilakukan dengan model padat karya.

Rapat Terbatas Tanggal 3 November 2017

• Penciptaan kesempatan kerja di Desa dan peningkatan tambahan upah/pendapatan bagi masyarkat desa dilakukan dengan Padat Karya Tunai (cash for work), dan swakelola. • Pelaksanaan program K/L di daerah khususnya desa perlu diarahkan untuk mendukung Padat Karya Tunai Di Desa. • Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan potensi Desa. • Penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa.

Rakor Tingkat Menteri Tanggal 8 Desember 2017

• Prioritas lokasi Padat Karya Tunai di Desa pada tahun 2018 adalah 1.000 desa di 100 kabupaten yang diusulkan oleh Bappenas bersama TNP2K. • Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan memberikan tambahan upah/pendapatan bagi masyarakat desa. • Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa. • Program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemeirntah Kabupaten/Kota diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa. • Program Padat Karya Tunai di Desa tidak hanya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kegiatan pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan dengan pelibatan BUMDes, Koperasi dan UMKM. • Optimalisasi peran Pendamping Desa dalam mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa. • Optimalisasi peran aparat Pemerintah Provinsi, Pemeirntah Kabupaten/Kota, perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam perencanaaan dan pengawasan pelaksanaan padat karya tunai di Desa Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018

3

KERANGKA PIKIR


PROGRAM DAN KEGIATAN

MASALAH

Masih tingginya Angka Pengangguran Masih tingginya Angka Kemiskinan Masih tingginya Tingkat Kesenjangan Pendapatan Tingginya jumlah Desa Tertinggal

Jumlah penganggur 2,39 juta orang di perdesaan Jumlah setengah penganggur 6 juta orang di perdesaan

MANFAAT DAN DAMPAK Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah

Pelaksana 1. Kementerian/ Lembaga 2. Pemerintah Daerah 3. Pemerintah Desa

Perluasan kesempatan kerja sementara PADAT KARYA

Jumlah pekerja tak dibayar 10,58 juta pekerja di perdesaan

Terjadinya migrasi dan urbanisasi yang tinggi

Penduduk miskin di desa 16,3 juta orang.

Masih tingginya Angka Gizi Buruk dan Stunting

Status gizi masyarakat (37,2% stunting)

TUNAI

Penciptaan Upah/ Tambahan Pendapatan

(CASH

Program dan Kegiatan 1. Pelayanan Dasar 2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Perdesaan 3. Pengembangan Ekonomi Produktif 4. Pemberdayaan Masyarakat

FOR WORK)

Peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa terisolir)

Perluasan Akses Pelayanan Dasar Perluasan Mutu Pelayanan Dasar


5

SASARAN


1

2

Penganggur: Penduduk, baik laki-laki dan perempuan namun bukan anak-anak, yang tidak mempunyai pekerjaan, yang diputus hubungan kerja, dan yang sedang mencari pekerjaan.

Setengah Penganggur: • Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu). • Petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.

3

Penduduk miskin: Memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

4

Stunting: Penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018

9


ARAHAN PELAKSANAAN


10


2.1. PRINSIP PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN 2018

INKLUSIF Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan PARTISIPATIF Dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa. TRANSPARAN Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, & AKUNTABEL teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak. EFEKTIF Kegiatan yang prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan, Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan pelestarian yang berkelanjutan SWADAYA & SWAKELOLA

UPAH KERJA

dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa

Penentuan upah berdasarkan hasil Musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah. Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan KepalaPadat Daerah Pedoman Umum Pelaksanaan Karya Tunai di Desa Tahun 2018

11


2.2. MODEL PADAT KARYA TUNAI (CASH FOR WORK) UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARKAT KERANGKA PIKIR MODEL CASH FOR WORK: 3

1

Penyediaan lapangan kerja sementara.

Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.

2

Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan (income generating activities) tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.

4

Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa.

5

6

Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal. Difokuskan pada pembangunan prasarana dan sarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.


12

2.3. MANFAAT


1 Menciptakan kesempatan kerja untuk penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, dan penduduk dengan masalah stunting di Desa.

2 Meningkatkan produksi dan produktivitas, upah/pendapatan dan daya beli masyarakat Desa. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018

13

2.5. SIFAT KEGIATAN


3

2

1

Mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari Desa

Pelaksanaan Kegiatan

Padat Karya Tunai di Desa bersifat swakelola dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa sebagian oleh penyedia sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

setempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga Desa yang

terlibat di kegiatan Padat Karya Tunai.

Upah kerja diberikan secara langsung kepada warga Desa yang terlibat kegiatan Padat Karya Tunai. Upah kerja dimaksud diberikan

secara harian, namun apabila tidak memungkinkan diberikan secara mingguan.

Swakelol a APBDe s

Seluruhny a Sebagian

TP K Penyedi a


15

2.6. KRITERIA KEGIATAN


Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok, dengan seorang pengawas di dalam setiap kelompok.

Pekerjaan dapat dikerjakan oleh masyarakat Desa yang memiliki dan tanpa memiliki keterampilan pertukangan serta diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal dari unsur masyarakat Desa untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas.

Kegiatan dilakukan dengan menggunakan peralatan, pengetahuan dan teknologi tepat guna.


16


2.7. LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DESA

• Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan di seluruh desa di Indonesia. • Sebagian besar Desa di Indonesia memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar. • Pembangunan Desa akan lebih efektif dengan menggunakan semangat dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan kegotong royongan serta kearifan lokal. • Penggunaan bahan baku dan tenaga kerja setempat menjadi salah satu kunci suksesnya pembangunan desa dengan padat karya. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018

17


3.1.A. ARAHAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA

Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa.

Bagi desa yang telah menetapkan APBDesa sebelum terbitnya SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Agar melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Desa merevisi APBDesa untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 %. b. Jika tidak mencapai 30% HOK, maka Desa melakukan melakukan penyesuaian perhitungan RAB dan desain teknis kegiatan.

Bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa sampai dengan diterbitkannya SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku agar menyusun RAB dan Desain Teknis kegiatan pembangunan untuk memenuhi minimal 30% untuk membayar upah atau yang disebut HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa.


23

PERCEPATAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI DI DESA

HOK Penggunaan Dana Desa sebesar 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Jumlah 30% untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Desa;

b.

Jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

c.

Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa; dan

d.

Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota tentang besaran upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK).

Refokusing Kegiatan Pembangunan Desa Ketentuan refokusing kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa untuk memastikan 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: A. Refokusing kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan berdasarkan ketentuan tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

LANJUTAN ….Refokusing Kegiatan Pembangunan Desa B. Jenis kegiatan refokusing kegiatan pembangunan yang diprioritaskan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 4 sebagai berikut: (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Prioritas

penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang

kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. (4) Pembangunan

sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

(3)

(5) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

TAHAPAN PERSIAPAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI 1. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai di Tingkat Kabupaten/Kota •

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini menjelaskan tentang kebijakan penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai, serta menjelaskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan padat karya tunai yang membutuhkan keterlibata semua pihak yang terkait dengan penggunaan Dana Desa.

•

Sosialisasi dan Bimbingan dengan mengundang OPD Desa (misalnya: Bappeda, kepala Desa dan BPD serta

•

Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini adalah dipahaminya kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk padat karya tunai oleh seluruh peserta sosialisasi.

Teknis ini dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten/Kota kabupaten/kota yang terkait dengan pembinaan Dana Dinas Pertanian, Dinas PU), seluruh camat, seluruh seluruh tenaga pendamping pendamping profesional.

TAHAPAN PERSIAPAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI 2. Pembentukan Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai •

Dinas PMD Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai yang bertugas memfasilitasi Desa mempercepat pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.

•

Tim Fasilitasi terdiri dari tenaga pendampingan Desa yang terdiri dari unsur aparat OPD maupun tenaga pendamping profesional yaitu tenaga ahli di kabupaten/kota serta pendamping Desa dan pendamping lokal Desa di kecamatan.

3. Sosialisai Tingkat Desa •

Sosialisasi kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan didampingi Tim Fasilitasi kabupaten/kota. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi di tingkat Desa adalah Desa segera melakukan musyawarah Desa untuk segera menyusun atau melakukan perubahan RKPDesa dan APBDesa Tahun 2018 yang disesuaikan dengan kebijakan kegiatan Padat Karya Tunai.

TAHAPAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI 1.

Pendataan Calon Sasaran Padat Karya Tunai Tenaga kerja yang akan terlibat padat karya tunai didata untuk memastikan perhitungan 30% pembayaran upah tenaga kerja. Warga masyarakat Desa yang berpotensi menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan padat karya tunai meliputi:

a.

Penganggur, setengah penganggur danwarga miskin;

b.

Pencari nafkah utama keluarga;

c.

Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;

d.

Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.

e.

Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja).

Lanjutan…. 2. Peninjauan Kembali Dokumen RKP Desa dan APBDesa

Kebijakan 30% dari Dana Desa yang digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja pada kegiatan padat karya tunai harus masuk ke dalam dokumen RKP Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018. Oleh sebab itu, setelah diketahui jumlah calon sasaran tenaga kerja yang berpotensi ikut serta dalam pelaksanaan padat karya tunai, dilakukan peninjauan kembali dokumen RPK Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018. Dalam hal belum tercantum 30% HOK dibiayai Dana Desa untuk kegiatan pembangunan, maka dilakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018 bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2018, atau melakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dan menetapkan APBDesa Tahun 2018 bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018. 3. Mekanisme Perubahan RKP Desa Tahun 2018, Perubahan APBDesa Tahun 2018 atau Penyusunan APBDesa 2018

Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa. Bagi desa yang alokasi upah tenaga kerja belum mencapai 30% dari kegiatan bidang pembangunan desa, harus melakukan refokusing dengan langkah sebagai berikut: a. Perubahan RKP Desa …….

a. Perubahan RKP Desa 1) Desa yang sudah menetapkan RKPDesa Tahun 2018 maupun Desa yang belum menetapkan RKPDesa Tahun 2018, dalam hal perhitungan pembiayaan kegiatan pembangunan Desa belum mencapai ketentuan 30% digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja wajib melakukan Perubahan RKP Desa 2018.

2) Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan 30% HOK dari Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Desa. Karenanya, terhadap Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa tidak ikut diperhitungkan dalam pembiayaan padat karya tunai.

3) Perhitungan ulang dilakukan dengan melakukan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan pembangunan menjadi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kegiatan pembangunan Desa, sehingga dipastikan tertampung jumlah 30% Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa digunakan membiayai upah tenaga kerja.

4) Refokusing kegiatan pembangunan Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. 5) Perubahan RKP Desa Tahun 2018 disusun oleh Kepala Desa dibantu Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan pembangunan Desa.

6) Rancangan Perubahan RKP Desa yang disusun Kepala Desa dan Tim Penyusun Perubahan RKP Desa wajib dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa). 7) Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Perubahan Tahun 2018

b. Perubahan APB Desa tahun 2018 1)

Bagi desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2018, namun dalam APBDesa tersebut belum mengakomodir kegiatan Padat karya, wajib dilakukan perubahan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dengan memasukan kegiatan padat karya tunai.

2)

Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan tahun 2018.

3)

Kepala Desa wajib mengajukan rancangan perubahan APBDesa Tahun 2018 untuk direview oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa.

4)

Dalam hal Rancangan Perubahan APBDesa Tahun 2018 sudah disetujui bupati/walikota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan peraturan desa tentang APBDesa Perubahan Tahun 2018

dengan

c. 1)

2)

3)

Penyusunan APBDesa Tahun 2018

Bagi desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018, wajib menyusun APBDesa Tahun 2018.

Kepala Desa dan BPD menyusun APBDesa Tahun 2018 dengan berpedoman pada peraturan desa tentang RKPDesa Perubahan tahun 2018 Penetapan APBDesa Tahun 2018 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI 1. Pelaporan a. Bupati/walikota menyampaikan laporan penggunaan dana Desa untuk padat karya

tunai disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menginformasikan hal-hal sebagai berikut: 1) jenis kegiatan yang dibiayai Dana Desa untuk Padat Karya Tunai beserta besaran

biaya untuk setiap kegiatan; 2) jumlah HOK; 3) jumlah tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja

perempuan; 4) jumlah dana desa yang digunakan untuk membayar HOK; 5) jumlah total warga miskin dan pengangguran/setengah menganggur untuk setiap

Desa; dan 6) jumlah total warga miskin dan pengangguran/setengah menganggur untuk setiap

Desa yang ikut serta dalam kegiatan padat karya tunai yang dibiayai Dana Desa.

Lanjutan b. Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan kepada kepala Desa laporan secara berkala (bulanan atau triwulanan) yang memuat informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang disertai data rinci tenaga kerja beserta serta Nomer Induk Kependudukan (NIK), daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, termasuk pemasangan papan nama pada hasil kegiatan pembangunan Desa. c. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai yang memuat informasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan Desa sebagai berikut: 1) jenis kegiatan yang dibiayai Dana Desa untuk Padat Karya Tunai beserta besaran biaya untuk setiap kegiatan;

2) jumlah HOK; 3) jumlah tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan; 4) jumlah dana desa yang digunakan untuk membayar HOK;

5) jumlah total warga miskin dan pengangguran/setengah menganggur untuk setiap Desa; dan 6) jumlah total warga miskin dan pengangguran/setengah menganggur untuk setiap Desa yang ikut serta dalam kegiatan padat karya tunai yang dibiayai Dana Desa.

Lanjutan… Pemantauan dan Evaluasi a.

b.

Kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (bulanan atau triwulanan) terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitas pemanfaatan sumber daya lokal. BPD dan masyarakat Desa berpartisipasi dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1.

2.

3.

4.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai. Bupati/Walikota mendelegasikan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai kepada Camat. Camat dengan dibantu oleh tenaga pendamping profesional di kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten/Kota yang terkait dengan Desa dibantu pendamping profesional di kabupaten/kota ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.

OPTIMALISASI PENDAMPINGAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI DI DESA 1. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI HARUS SUDAH DIMULAI PADA MINGGU KE-1 PEBRUARI 2018 YANG DITANDAI DENGAN SUDAH DISALURKAN DANA DESA TA. 2018 DARI REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) KE REKENING KAS DESA (RKD) 2. SELURUH JAJARAN PENDAMPING PROFESIONAL MULAI DARI TENAGA AHLI (TA), PENDAMPING DESA (PD), DAN PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) BERKEWAJIBAN MENDAMPINGI DAN MEMFASILITASI KEPALA DESA, BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA DALAM MEMPERCEPAT PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TA. 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI. 3. BUPATI BESERTA JAJARAN DINAS PMD KABUPATEN MENDAYAGUNAKAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DALAM MEMPERCEPAT PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI.

4. GUBERNUR BESERTA JAJARAN DINAS PMD PROVINSI MENGAWASI KINERJA PENDAMPING PROFESIONAL DALAM MEMFASILITASI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

PERAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DALAM KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI 2018 No

Kegiatan

Pelaku Pendampingan

1

Sosialisasi kebijakan penggunaan Dana Desa 2018 untuk Padat Karya Tunai di Desa

TAPM, PD, PLD

2

Mendorong Percepatan terbitnya Perbup/Perwali tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Pengalokasi Dana Desa & kebijakan serta regulasi terkait padat karya tunai di kabupaten

TAPM

3

Fasilitasi Perubahan RKP Desa dan RAPBDesa (Review RKP & APB Desa untuk HOK 30% di bidang pembangunan desa dalam kegiatan padat karya tunai)

TAPM, PD, PLD

4

Fasilitasi kegiatan Refokusing 3-5 jenis kegiatan pembangunan

TAPM, PD, PLD

5

Fasilitasi penyusunan RAB dan Design refokusing dalam kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

TAID, PDTI, PLD

6

Fasilitasi Musdes perubahan RKPDes dan RAPBDes

PDP & PLD

7

Fasilitasi pencairan DD dari RKUD ke RKDesa

TAPM, PD, PLD

8

Pengendalian dan Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai

TAPM, PD & PLD

9

Fasilitasi laporan dan pertanggungjawaban

TAPM, PD & PLD

FOKUS KERJA PENDAMPINGAN PENGGUNAAN DANA DESA TA. 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI 1. DALAM HAL RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2018 DIBUKTIKAN BELUM MEMUAT 30% DANA DESA DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA, WAJIB DILAKUKAN REFOKUSING PADA 3 (TIGA) SAMPAI 5 (LIMA) JENIS KEGIATAN.

2. REFOKUSING PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI TETAP BERPEDOMAN PADA PERMENDESA-PDTT NO. 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018. 3. REFOKUSING DIARAHKAN KEPADA KEGIATAN-KEGIATAN YANG TERMASUK KE DALAM 4 (EMPAT) PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN DESA YAITU: PRUDES/PRUKADES, BUMDESA/BUMDESA BERSAMA, EMBUNG DAN SARANA OLAH RAGA DESA

TERIMA KASIH

33

PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI

Recommend Documents