penguatan manajemen sdm kesehatan dalam pembagian

PENGUATAN MANAJEMEN SDM KESEHATAN DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT - DAERAH OLEH: KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN JAKARTA, 5 APRIL 2016

1

KERANGKA PENYAJIAN: 1) ANALISA SITUASI DAN TANTANGAN SDM KESEHATAN 2) PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA 3) UPAYA, CAPAIAN DAN HARAPAN

2

3

4

Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat

•

• Tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok, dll)

1990

2000

Penyakit Tidak Menular 37%

Penyakit Menular 43%


2015 Cedera 13%

Cedera 9%

Cedera 8%

Cedera 7%


2010


Penyakit Menular 30% Penyakit Tidak Menular 58%


Keterangan: Pengukuran beban penyakit dengan Disability-adjusted Life Years (DALYs)  hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematian prematur Sumber : Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles (2014)

5

PROPORSI BIAYA MANFAAT DI PUSKESMAS VS RS TAHUN 2015 Proporsi pembayaran biaya manfaat tahun 2015 (diestimasikan) sbb: - 20,05% pada FKTP atau sebesar Rp 8.291.241,- 79,95% pada FKRTL atau 2015 sebesar Rp 33.066.554,-

1. Asumsi Perhitungan : Jumlah Peserta, Rate Experience, Claim experience 2. Biaya termasuk klaim yang belum ditagihkan Faskes tahun 2014 & 2015 6

RASIO TENAGA KESEHATAN PER 100.00O PENDUDUK TAHUN 2015 BIDAN Target : 104 / 100.000 pddk Realisasi : 145 per 100.000 pddk

DOKTER SPESIALLIS Target : 10,2 / 100.000 pddk Realisasi : 12 per 100.000 pddk

Sumber : Bidan, Perawat MTKI, 31 Des 2015

PERAWAT Target : 162,4 / 100.000 pddk Realisasi : 151 per 100.000 pddk

DOKTER Target : 41 / 100.000 pddk Realisasi : 43 per 100.000 pddk

Sumber : Dokter, Dokter Spesialis, KKI 31 Des 2015

7

KONDISI KETENAGAAN DI PUSKESMAS TAHUN 2015 (Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat) NO

TENAGA KESEHATAN

1

Dokter Umum

2

Dokter Gigi

3

KEADAAN

KEKURANGAN

17.760

2.594

6.809

4.603

Perawat

104.318

7.902

4

Bidan

102.060

7.017

5

Tenaga Kefarmasian

9.848

4.114

6

Tenaga Kesehatan Masyarakat

21.307

3.198

7

Tenaga Kesehatan Lingkungan

10.148

3.448

8

Tenaga Gizi

9.612

5.813

9

Ahli Teknologi Laboratorium Medik

5.565

5.716

JUMLAH

287.427

44.405

Jumlah Puskesmas 9731

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 31 Desember 2014

8

KONDISI KETENAGAAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2016 (Standar Berdasarkan Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit) TENAGA KESEHATAN Spesialis Anak Spesialis Obgyn Spesialis Penyakit Dalam Spesialis Bedah Spesialis Radiologi Spesialis Rehab Medik Spesialis Anestesi Spesialis Pat Klinik Spesialis Pat Anatomi Spesialis Jantung & PD Spesialis Mata Spesialis THT Spesialis Jiwa Spesialis Saraf Spesialis Paru Dr Umum Dr Gigi Drg Spesialis Perawat Bidan Apoteker Tng Teknis Farmasi Ahli Lab Medik Kesehatan Masyarakat Sanitarian Tenaga Gizi TOTAL Jumlah Rumah Sakit 2490 Sumber : RS Online BUK, 31 Desember 2015

KEADAAN 5.832 6.859 5.458 5.089 2.413 837 3.852 1.224 591 1.319 2.774 2.535 1.284 2.662 1.325 24.408 5.130 1.159 150.512 31.035 12.107 10.011 10.937 3.418 3.443 5.408 301.622

KEKURANGAN 727 613 704 842 969 425 313 707 442 102 61 21 126 65 102 1.443 726 1.320 130.618 24.030 6.029 366 1.449 2.500 1.929 2.412 179.041 9

1

Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan Belum Sesuai dengan Kebutuhan

ISU STRATEGIS PPSDM KES

PENGADAAN SDM KES

2

Mutu SDM Kesehatan Belum Memadai

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 PENDIDIKAN SDMK

 PENINGKATAN MUTU SDMK  PELATIHAN SDMK

3

Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata

PENDAYAGUNAAN SDM KES

 PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDM KES

10

11

UU NO 23 Tahun 2014 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib – pelayanan dasar URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSAT a) Tenaga kesehatan Indonesia, TK-WNA serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaaN tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

12

PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

b) Penetapan penempatan dr spesialis dan drg spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati.

c) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan d) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan. e) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM danUKP Daerah provinsi.

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota. 13

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH ( UU 36/2014 : Tenaga Kesehatan pasal 4)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap: • pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan; • perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan • pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik. 14

Pasal 6 & 7 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota berwenang untuk:  menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;  melaksanakan kebijakan & merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;  melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;  membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan; dan  melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan. 15

PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

a) Penerbitan STR  Memberikan dukungan dg berfungsinya MTKI  Membina org profesi  Alokasi anggaran

 Memberikan dukungan dg berfungsinya MTKP  Membina org profesi  Alokasi anggaran

b) Penerbitan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA  Memberikan dukungan kerja sama lintas sektor dan pengawasan  Alokasi anggaran

 Memberikan  Menerbitkan SIP dukungan kerja sama TKWNA lintas sektor dan  Mengawasi pengawasan  Alokasi anggaran  Alokasi anggaran

 Menerbitkan SIP  Membina mutu & kompetensi  Mengawasi  Membina org profesi  Alokasi anggaran

16

PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

c) Penetapan penempatan dr spesialis dan drg spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati.

 Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes provinsi dan lintas kab/kota  Membuat regulasi  Alokasi anggaran  Membina dan mengawasi

 Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes kab/kota  Membuat regulasi  Alokasi anggaran  Membina dan mengawasi

d) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan  Menyusun kurikulum dan modul pelatihan

 Menggunakan Menggunakan standar kompetensi standar kompetensi Kadinkes, Kadinkes, Kabid/Kabag dan Kabid/Kabag dan kasubid/kasubag/kasi kasubid/kasubag/kasi  Melaksanakan Melaksanakan pelatihan pelatihan 17

PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

e) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan.  Menyusun regulasi jabatan fungsional, jenjang karir

 Menerapkan NSPK yang  Menerapkan NSPK yang disusun disusun  Pelatihan jabatan  Pelatihan jabatan fungsional fungsional  Penggunaan jenjang karir  Penggunaan jenjang karir

f) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM danUKP Daerah provinsi.  Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes provinsi dan lintas kab/kota  Membuat regulasi  Alokasi anggaran  Membina dan mengawasi

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.  Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes kab/kota  Membuat regulasi  Alokasi anggaran  Membina dan mengawasi

18

UU 23 TAHUN 2014 Pembagian Kewenangan

Urusan Pemerintahan Pelaksana Urusan Pemerintahan Kedudukan & Tugas SKPD Dinas

Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota

Wajib & Pilihan Urusan Wajib : Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi & Kabupaten/ Kota

PersyaratanKompetensi Dasar Pendidikan & JenjangKarir Pemerintahan  Kemen DAGRI

Manajerial  Kemen PAN & BKN Teknis Kementerian Kesehatan 19

20

SASARAN STRATEGIS 2016 PEMENUHAN SDM KESEHATAN 5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, & Pemerataan Nakes

2015

2016 2017

a. ∑ puskesmas yg min memiliki 5 jenis nakes (tenaga kesmas, kesling, tenaga gizi, tenaga kefarmasian & analis kesehatan)

1.200

2.000

3.000

b. % RS Kab/Kota kelas C yg memiliki 4 dr spesialis dasar & 3 dokter spesialis penunjang

30%

35%

40%

c. ∑ nakes yg ditingkatkan kompetensinya 10.200 21.510 33.060 21

Isu, Masalah dan Resolusi No. 1.

Isu dan Masalah Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan tidak merata antar daerah

Resolusi Prov / Kab / Kota

Pusat

Menyusun perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dengan menggunakan Sistem Informasi SDM Kesehatan dan mengajukan formasi CPNS ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Melakukan advokasi kepada MENPAN-RB dan BKN untuk mengalokasikan formasi CPNS sesuai kebutuhan masing-masing Pemda

Mengatasi maldistribusi di daerahnya dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota, dan memperkuat koordinasi dengan BKD dalam penempatan tenaga kesehatan

Melakukan advokasi ke KEMENDAGRI, KEMENPAN-RB dan BKN agar BKD Provinsi dan Kab/Kota memperhatikan pertimbangan dan usulan Dinkes Provinsi, dan Kab/Kota

Pemda Kab/Kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah mengajukan kebutuhan formasi CPNS ke MENPAN dan alokasinya didukung oleh alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Mengusulkan ke KEMENKEU dan KEMENDAGRI untuk mengembangkan mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pemenuhan gaji SDM Kesehatan di daerah tersebut 22


Isu dan Masalah Pemenuhan jenis nakes belum sesuai standar


Pusat

Memanfaatkan Perpres Wajib Kerja Dokter Spesialis (rancangan) untuk mendistribusikan Dokter Spesialis dengan menyusun rencana kebutuhan dan lokasi RS serta menyiapkan dukungan berupa insentif daerah dan ketersediaan alat kesehatan

Menempatkan Dokter Spesialis dengan menggunakan APBN dengan prioritas di daerah yang tidak diminati sesuai UU No 23 Tahun 2014, bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan Fakultas Kedokteran

Memanfaatkan dana BOK untuk merekrut tenaga kontrak promosi kesehatan di setiap puskesmas dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan (tenaga Kesehatan Lingkungan, Gizi, Perawat, Bidan, dan Analis Laboratorium)

Merevisi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Permenkes No 82 Tahun 2015) untuk mendukung upaya tersebut

23


Isu dan Masalah Kompetensi Nakes belum sesuai standar


Pusat

Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan (beasiswa) dan pelatihan

Memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi untuk mendukung upaya tersebut.

Mengalokasikan anggaran bagi Bapelkes Daerah untuk pengembangan dan pemenuhan tenaga Widyaiswara

Memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau mengembangkan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang SDM Kesehatan untuk mendukung upaya tersebut

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan dalam bentuk pemberian izin dan pengawasan praktek, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar dalam rangka meningkatkan kompetensi

Memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung upaya tersebut.

Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam memberikan rekomendasi perizinan pembukaan SMK Kesehatan

Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur kurikulum pendidikan SMK Kesehatan dan menyusun regulasi lulusan SMK Kesehatan sebagai Asisten Tenaga Kesehatan yang bekerja dibawah supervisi 24 Tenaga Kesehatan

Permenkes Nomor 33/2015 : Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan • Disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemda kab/kota, pemda provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan (pasal 14 ayat 2 UU Nakes) • Pusat – Provinsi – Kab/Kota menyusun perencanaan kebutuhan SDM kesehatan

25

KRITERIA

YANG ADA

KEDEPAN

KETERANGAN

KLASIFIKASI

PERMANEN

CPNS

1. CPNS 2. PPPK

Sesuai UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Semua daerah

SEMENTARA

1. PTT 2. NUSANTARA SEHAT (PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM)

1. PTT (DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN TERKAIT PPPK)

Dokter, dokter gigi dan bidang

DTPK, wilayah timur, kepulauan

Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesling, kesmas, tenaga farmasi, gizi, analis laboratorium

• DTPK • Kosong/kurang 5 7 jenis nakes

2. NUSANTARA SEHAT I (PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM) *

Perawat, bidan, 3. NUSANTARA SEHAT II kesling, kesmas, tenaga farmasi, gizi, (PERORANGAN) * * Sesuai UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan analis laboratorium

• Semua puskesmas • Fiskal kapasitas rendah • Kosong/kurang nakes < 4 nakes 26

KEGIATAN PEMENUHAN SDMK TAHUN 2016 DI TINGKAT PUSAT AKTIVITAS UTAMA

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Nusantara Sehat I) Tim NS Peserta Baru Distribusi Dokter Spesialis Nusantara Sehat II (perorangan)

Internsip Tenaga Kesehatan

TARGET KETERANGAN [orang) 1.040 130 Puskesmas DTPK • Puskesmas perbatasan, pulau terluar, terpencil • puskesmas tidak mempunyai ≥ 5 jenis nakes 350 di 144 RS rujukan 19.210 Semua Puskesmas terutama DTPK • Puskesmas tidak mempunyai/kurang tenaga < 5 jenis nakes • Kapasitas fiskal rendah 9.500 27

REALISASI/TARGET TIM NUSANTARA SEHAT TAHUN 2015 – 2019 Target/Tahun Strategi Pemenuhan

2015

2016

2017

2018

2019

694 orang

1.734 (k) orang

2.160 (k) Orang

2.320 (k) Orang

2.480 (k) Orang

(120 tim)

(250 tim)

(270 tim)

(290 tim)

(310 tim)

Nusantara Sehat (berbasis tim)

Lama 694 org

Baru 1.040 org

Lama 1.120 org

Baru 1.200 org

694 org

Menjadi CPNS

Menjadi CPNS Tenaga Nusantara sehat diusulkan menjadi CPNS 2016-2019 sebanyak 4.310 orang

*) Kumulatif

Lama 1.040 org

Menjadi CPNS

Baru 1.120 org

Lama 1.200 org

Menjadi CPNS

Baru 1.280 org

28

RENCANA LOKASI PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT DI 130 PUSKESMAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN TAHUN 2016

16 PROPINSI, 51 KABUPATEN/KOTA 4 Kab 15 PKM

2 kab/kota 2 PKM

1 kab/kota 1 PKM 1 kab/kota 1 PKM

2 Kab 3 PKM

1 kab/kota 1 PKM

2 kab/kota 9 PKM 1 Kab 5 PKM 1 Kab, 1 PKM 1 kab/kota 2 PKM

1 Kab 1 PKM

4 kab/kota 18 PKM 1 kab/kota 3 PKM

5 Kab 8 PKM 1 Kab 2 PKM

14 kab/kota 33 PKM

10 kab 25 PKM

29

WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS • Dalam UU No 23/ 2014 : Pemerintahan Daerah  Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi daerah yang tidak mampu & tidak diminati merupakan urusan pemerintah pusat • Dalam UU Nakes memungkinkan program wajib kerja dokter spesialis • Sedang dibahas Perpres Wajib Kerja Dokter Spesialis 30

BIN WAS DAN PENINGKATAN MUTU, meliputi  Registrasi nakes  STR Online  peningkatan kualifikasi, kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan  Pengembangan jenjang karir jabatan fungsional  Pemberian beasiswa  Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) : seminar, on the job training/magang  Pemberian dan pengawasan ijin praktek  Pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan WNA  Pembiayaan yang memadai  Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri. 31

PELATIHAN • KEMENKES memiliki 3 BBPK & 3 BAPELKES • PEMDA PROVINSI memiliki 24 BAPELKES Daerah • Perlu dukungan anggaran APBD bagi Bapelkes Daerah • Penambahan dan peningkatan kompetensi Widyaiswara • Aparatur Sipil Negara mempunyai hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi (UU ASN Nomor 5 Tahun 2014) 32

DATA AKTIF TUBEL 2016 Universitas

D3

S1

S2

S3

Jumlah

TOTAL 42 PT

143

546

1044

100

1833

JUMLAH PESERTA TUBEL TAHUN 2008 S.D 2015 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah

719 1401 1306

1790

873

876

1088

805

8858

33

REKAPITULASI JUMLAH FK YANG MENGIKUTI INTERNSIP TAHUN 2010-2015 NO

TAHUN

JUMLAH FK

JUMLAH PESERTA

1

2010

2

401

2

2011

11

1.141

3

2012

24

3.654

4

2013

43

4.974

5

2014

50

4.677

6

2015

59

8.312 34

Program Percepatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dari Pendidikan Menengah dan Diploma I Ke Diploma III UU 36/2014 Pendidikan Nakes minimal D3 dg masa peralihan 6 th

Tugas Belajar atau Ijin belajar, beasiswa atau mandiri

Beasiswa Kemenkes, Pemda, Kemenristek dan Dikti, K/L dsb PTKes, baik negeri dan swasta yg memenuhi syarat dan mendapatkan Izin menyelenggarakan program percepatan pendidikan

74.601 nakes PNS belum D3

PJJ Poltekkes sudah mulai

Program melalui dik Reguler dan PJJ Poltekkes

2014

2015

Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan

2016

Pengembangan Program Percepatan Pendidikan (termasuk izin): reguler dan PJJ

Pengembangan Kur & Metode PJJ dg UT Perlu Dukungan : Regulasi Kemenristek Dikti, Menpan RB, dll

Reguler PJJ Total

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

0

6.897

7.597

5.527

-

-

20.021

372

4.860

27.414

21.934

-

-

54.580

372

11.757

35.011

27.461

-

-

74.601 35

*Jumlah nakes yang belum DIII , usia <50 th adalah 58.903 orang

DOKTER LAYANAN PRIMER 1) Pengembangan program studi Dokter Layanan Primer setara dokter spesialis 2) Pengembangan pendidikan masa transisi dengan sistem Pengakuan Pembelajaran Lampau (PPL), selama 6 bulan 3) Pemberian beasiswa 4) Pemberian bantuan biaya pendidikan masa transisi 36

DUKUNGAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI (1) NO

KEGIATAN

KOMPONEN

PROGRAM PPSDM KESEHATAN TA 2016

ALOKASI DANA

200.746.302.000

1

Dukungan Manajemen ( 2079)

1. Dokumen Perencanaan dan 18.908.426.000 Anggaran 2. Penyusunan Data dan Informasi SDM Kes 3. Laporan Keuangan 4. Lakip

2.

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ( 2078)

1. Penyus. Anjab dan ABK 2. Penyus. Renbut dan Pendayagunaan SDMK 3. Rekomendasi Pendayagunaan TK-WNA

44.295.846.000

37

DUKUNGAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI (1)(2) NO

KEGIATAN

KOMPONEN

ALOKASI DANA

3.

Pelatihan SDM Kesehatan

1. Pelatihan manajemen Puskesmas 2. Pelatihan Surveilans 3. Pelatihan PPKJH 4. Pelatihan untuk mendukung Program KS 5. Pelatihan manajemen Posyandu 6. Pelatihan Promkes 7. Pelatihan BHD 8. Pelatihan Sanitasi Makanan dan Minuman 9. Pelatihan manajemen bagi Pengelola Poskestren

99.693.945.000

4.

Peningkatan Mutu SDM kesehatan ( 2075)

1. Pembinaan dan Pengawasan Mutu 2. Operasional MTKP

37.848.085.000

38

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN NO

1

2

3

4 5

DUKUNGAN

Pemenuhan APBD Kesehatan minimal 10 % dari Total APBD, tidak termasuk gaji (UU No 36/2009) Pejabat struktural bidang kesehatan diisi oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi (Permenkes No 971/2009 dan UU No 23 Tahun 2014) Kewenangan provinsi /kab/kota dalam penempatan dan pemerataan tenaga kesehatan , pembinaan, pengawasan mutu Mendorong daerah yang belum memberikan insentif tenaga kesehatan agar mengalokasikan anggaran Menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan secara berjenjang termasuk didalamnya melakukan updating data SDM Kesehatan

6 Pemenuhan Tenaga, Pemda di minta untuK menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk pengusulan formasi ke Kemenpan-RB 39

SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KU JAGA DAN KU PELIHARA

http://anakbersinar.com/assets/images/public/media/0b66834782d41ad790238af210e6470f.jpg

407

penguatan manajemen sdm kesehatan dalam pembagian

Recommend Documents