PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN SDM KESEHATAN Oleh :
Yuti Suhartati Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDMK
Pertemuan Koordinasi Nasional Pengembangan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Pada Poltekkes Kemenkes BPPSDMK, Jakarta, 23 Maret 2017
1
MENCAPAI VISI INDONESIA 2025
2
NAWA CITA 3 PROGRAM WAJIB, 4 PROGRAM PRIORITAS 1 PROGRAM DUKUNGAN PROGRAM WAJIB KESEHATAN PENDIDIKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN POROS MARITIM PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI
3
NAWACITA KE 5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA Melalui: Peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan Peningkatan kesejahteraan masyarakat
4
3 DIMENSI PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019 Peraturan Presiden No. 2/2015
Dimensi Pembangunan Manusia
Faktor SDM akan sangat menentukan kualitas pembangunan sektor unggulan serta kewilayahan !!
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
Dimensi Pemerataan & Kewilayahan 5
PROFESIONALISME ASN Arah Kebijakan Pengembangan Profesionalisme ASN:
Peningkt an Kesejaht eraan Pengukuran Kinerja Individu & Displin
Penetapan Standar dan Pemetaan
Sertifikasi Kompeten si
Profesionalis me ASN
Capacity Building
Penguatan Jabatan Fungsional
Mutasi dan Rotasi (>5 tahun)
1. Pemetaan standar kompetensi jabatan dan kompetensi individu 2. Sertifikasi kompetensi 3. Penguatan jabatan fungsional 4. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi 5. Capacity Building ASN
Peningkatan jenjang pendidikan Formal
Diklat berbasis “gap” kompetensi indv. & jabatannya
Internship, coaching & counseling
6. Pengukuran kinerja individu & disiplin 7. Peningkatan kesejahteraan berbasis 6 kinerja
ASN YANG KOMPETEN
Pengetahuan, Keterampilan, Sikap yang harus dipenuhi oleh Pegawai ASN untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif (UU ASN) 7
Kompetensi ASN yang dibutuhkan (UU No. 5/2014 dan 23/2014)
Manajerial
Pemerintahan
Teknis
SosioKultural
8
Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Berdasarkan kesenjangan kompetensi individu & jabatannya, maka strategi pengembangannya adalah: Pendidikan Formal Tugas Belajar Ijin Belajar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Diklat Prajabatan Diklat Kepemimpinan Diklat Fungsional Diklat Teknis Non Diklat Internship (Magang) Bimbingan Teknis Sosialisasi Seminar Workshop
Peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal baik dalam maupun luar negeri Peningkatan kompetensi melalui pelatihan paling sedikit 80 (delapan puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
Peningkatan kompetensi melalui program magang maksimum 1 (satu) tahun (instansi pemerintah & swasta) 9
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN 1. Pendidikan dan pelatihan
3. Kursus
5. Praktek kerja, di instansi pusat dan daerah
2. Seminar
4. Penataran
6. Pertukaran PNS dan Swasata
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI
10
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN KSEHATAN
11
Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan
Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesilias dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara team based (min 5 orang)
Jumlah residen yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus residen
Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus individu
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang menjalani WKS
Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI
Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis
Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi
Prosentasi program studi / institusi Poltekes yang terakreditasi baik
NSPK (regulasi)
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi
Perancanaan dan Keuangan
Monitoring dan Evaluasi (misal: e-mones: DJA, Bappenas)
HIRARKI INDIKATOR PROGRAM PPSDM KESEHATAN
Jumlah peserta penerima program bantuan pendidikan SDM Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat biaya pendidikan (yg blm D III)
Data dan Informasi
Jumlah tenaga kesehatan yang melaksnakan internship 12
TUJUAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1. Pemenuhan SDM Kesehatan yang memiliki keahlian & kompetensi bagi pengembangan organisasi 2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, serta sikap dan kepribadian profesional ASN dalam pengembangan kariernya
13
KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR ---- PERLU DIRENCANAKAN Unit Kerja Pengusul menyusun rencana kebutuhan tubel 5 tahun dan tahunan Penyusunan rencana tubel berdasar peta jabatan dan pola karir pegawai
Rencana Lima Tahunan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan memuat : Kualifikasi pendidikan yg dibutuhkan
Keadaan SDM saat ini
Jumlah yg masih dibutuhkan
Jumlah yg diusulkan Tubel 5 tahun kedepan
DIREKAPITULASI DAN DIKUMPULKAN OLEH UNIT UTAMA KEMENKES/DINAS KESEHATAN PROVINSI
14
PESERTA TUBEL
PNS Kemenkes
PNS Daerah 15
PEMANGKU KEPENTINGAN PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN
UNIT UTAMA KEMENKES
DINKES PROVINSI
BPPSDMK
INSTITUSI PENDIDIKAN
INSTITUSI TERKAIT LAINNYA 16
PERSYARATAN PESERTA TUBEL Mendapat ijin tertulis dari pimpinan unit kerja.
Memiliki masa kerja paling sedikit 1 tahun terhitung sejak diangkat PNS Program studi yg akan diikuti di institusi pendidikan telah terakreditasi minimal B dari lembaga yg berwenang.
Lulus seleksi administrasi dan akademik.
Bagi PNS yg menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
Bagi PNS yg menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya. 17
BATAS USIA MAKSIMAL PESERTA TUGAS BELAJAR SE Kemen PAN dan RB No 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar
• Program D-1, D-2, D-3, dan S-1 atau setara berusia paling tinggi 25 tahun • Program S-2 atau setarasetara berusia paling tinggi 37 tahun • Program S-3 atau setarasetara berusia paling tinggi 40 tahun
Kemen PAN dan RB No B/1364/M.PAN-RB/03/2016 Tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Tenaga Kesehatan
• Program D-3, D-4 dan S-1 atau setara harus sudah lulus 45 tahun • Program D-3, D-4 dan S-1 atau setara dari daerah DTPK harus sudah lulus 50 tahun • Program dokter, apoteker, spesialis I, S-2 atau setara, dan S3 atau setara harus sudah lulus 50 tahun • Berlaku sampai tahun 2020
SE Kemen PAN dan RB No B/2556/D.III.PAN-RB/07/2016 Tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Dosen
• Program S-3 atau setara berusia paling tinggi 50 tahun 18
JENIS PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
PENDIDIKAN VOKASI
PENDIDIKAN AKADEMIK
PENDIDIKAN PROFESI 19
BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR
• Biaya hidup & biaya operasional Biaya yang diberikan kepada • Biaya buku & referensi peserta • Biaya lainnya
Biaya yang diberikan kepada institusi
• Biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor/masingmasing institusi pendidikan. 20
SANKSI Teguran tertulis Sanksi disiplin PNS
Penghentian biaya pendidikan Pengembalian biaya pendidikan ke Kas Negara 10 kali biaya yang telah dikeluarkan apabila : • Pindah program studi dan atau Perguruan tinggi yang ditentukan • Berhenti bukan atas pertimbangan akademis • Berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta.
Tidak boleh mengikuti tugas belajar kembali bagi peserta yang berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta 21
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Dilaksanakan oleh : • Menteri melalui Kepala Badan PPSDMK • Pimpinan unit kerja peserta tubel
Monitoring dan evaluasi tiap semester 22
PERMASALAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TUBEL 1. Program studi yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi (peta jabatan) 2. Program studi yg diambil tidak linier dg pendidikan sebelumnya 3. Rencana penempatan pasca tubel belum diperhitungkan. 4. Perencanaan 5 tahunan dan tahunan tidak sinkron 5. Proses seleksi akademik di Institusi Pendidikan Jadwal seleksi akademik tidak bersamaan, Keterlambatan pengumpulan berkas ke Tim Pusat, Peserta pindah Prodi/Universitas. 23
PERMASALAHAN TUBEL • Dana Kementerian Kesehatan terbatas untuk memberi tubel
• PNS mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri jauh dari unit kerja (tidak bekerja) • Peserta tubel; Tidak melepaskan jabatan, tetapi meninggalkan tugas • Syarat prodi harus terakreditasi minimal B tetapi masih ada yang mengikuti pendidikan di Prodi yang belum terakreditasi B • Melewati batas usia pendidikan • Pembiayaan : Hanya biaya pendidikan atau sekedarnya saja yg diberikan (biaya transport) • Monev belum terlaksana dengan baik 24
DATA PESERTA TUBEL PER JENJANG 2008-2016 DIII
DIV
SI
SII
SIII
TOTAL 10.292 ORANG 761
701
683
813
779
722
665 553
512
440 359
353
352
316 316 167
252
211
164
164
132 29
2008
68
2009
245
51
2010
111
78
12 2011
31
2012
88 43
2013
42
2014
2015
18 3
58
2016 25
BANTUAN BEASISWA TUBEL TAHUN 2008 - 2016 26
Peserta Poltek 2.454 0rang
Dari Unit Utama (4.522 orang) Bantuan Tubel (10.292) Dari Provinsi (5.770 orang)
Peserta diluar Poltek 2.067 orang
PEMUTIHAN TUBEL & IBEL BERMASALAH
27
LATAR BELAKANG • Banyaknya peserta tugas belajar yang tidak bisa menyesuaikan pendidikannya setelah melaksanakan tugas belajar/izin belajar • Memiliki ijazah dari perguruan tinggi, tetapi tidak memiliki Keputusan Tugas Belajar atau lzin Belajar dari pejabat yang berwenang. • Peserta yang telah selesai atau sedang melaksanakan tubel/ibel merupakan aset dan investasi bagi organisasi
• Hanya Dilakukan pada tahun 2017 28
Dasar Penentuan Pemutihan bagi Peserta Pasca Tubel/ Ijin Belajar 1. Belum memiliki SK Tubel/Ibel 2. Tidak dapat penyesuaian ijazah atau kenaikan pangkat 3. Pendidikan Tidak Linier
29
Jadwal Proses Pemutihan Tubel/Ibel Kemenkes No
Tahapan
Waktu
1
Pengiriman surat edaran
Januari 2017
2
Pengiriman berkas ke unit
Tahap I : Paling lambat 28 FEBRUARI 2017
utama
Tahap II : Paling Lambat 10 Juli 2017 Tahap III : Paling lambat 10 Oktober 2017
3
Verifikasi Dokumen Tingkat unit
Tahap I : 1-8 Maret 2017
Utama
Tahap II 10-17 Juli 2017 Tahap III : 10-17 Oktober 2017
30
Jadwal Proses Pemutihan Tubel/Ibel Kemenkes
4
5
Tahapan
Waktu
Pengiriman Berkas ke Biro
Tahap I: Paling lambat 16 Maret 2017
Kepegawaian dan Pusat
Tahap II: Paling lambat 24 Juli 2017
Peningkatan Mutu SDMK
Tahap III: Paling lambat 24 Oktober 2017
Verifikasi dokumen oleh Tim
Tahap I: 22 – 30 Maret 2017 Tahap II: 25 Juli-10 Agustus 2017 Tahap III: 25 Oktober-10 November 2017
31
Jadwal Proses Pemutihan Tubel/Ibel Kemenkes 6
Tahapan
Waktu
Proses Penerbitan SK Pemutihan
Tahap I: Minggu III Maret 2017
Tugas Belajar atau Izin Belajar
Tahap II: Minggu II September 2017 Tahap III: Minggu III Desember 2017
32
PENGAKUAN PEMBELAJARAN LALU (PPL) JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
33
Pengakuan Pembelajaran Lalu (PPL) No
Aturan dalam PermenPAN nomor 25 tahun 2014
Permasalahan /Potensial Masalah
1 Permenristek Dikti tentang RPL sudah ada, namun Pedoman Umum yang ditetapkan melalui Per Dirjen Belmawa belum ditetapkan. Sampai saat ini program penyetaraan Pembelajaran Lalu (PPL) belum dilaksanakan
34
Pengakuan Pembelajaran Lalu (PPL) N o 2
Aturan dalam PermenPAN
Permasalahan /Potensial Masalah Sampai Saat ini pendidikan Diploma IV/S1 Terapan keperawatan masih berlangsung dan masih menerima siswa/siswi baru tahun ajaran 2016/2017. Diharapkan selesai tahun 2016/2017
35
Data Pemangku JF Perawat dengan Latar Belakang Pendidikan D IV Keperawatan/S1 Terapan Berdasarkan data SAPK Badan Kepegawaian Negara per tanggal 23 Agustus 2016 bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional perawat kategori keterampilan yang melanjutkan pendidikan D IV Keperawatan adalah sebanyak 2.232 perawat, dengan distribusi 221 pejabat fungsional perawat di Kementerian/Lembaga 2011 pejabat fungsional perawat di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
36
Sebaran FIK akreditasi A dan B di Indonesia Universitas syiah Kuala Universitas Sumatera Utara
Universitas Andalas
Universitas Jenderal Soedirman
Universitas Gajah Mada Universitas Diponegoro
Universitas Airlangga Universitas Indonesia
Universitas Hasanuddin
Universitas Brawijaya
PT Negeri PT Swasta
Universitas Padjajaran
37
ALTERNATIF SOLUSI • Percepatan PPL lulusan D.IV Keperawatan - Percepatan regulasi: Pedoman Umum RPL D.IV keperawatan ke Program Ners - Percepatan regulasi: Juknis RPL • Percepatan pembukaan Program Profesi Ners pada Poltekkes
38
Rencana Kegiatan Membuat MoU dengan FIK
Sosialisasi SE 3
2
1
Membuat surat Edaran terkait PPL JF Perawat
Koordinasi dengan Kemenristekdikti
Goal D IV Ners
4 Mendorong Pembuatan Proposal 5 untuk penyelenggar aan PPL
8
Proses Penyelenggaran PPL
6 Revisi Proposal
7
Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa/I Baru
39
PENUTUP Pengembangan Kompetensi ASN melalui TUBEL dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi Pemutihan untuk peserta tubel dan ibel dengan usulan dari unit utama Puskatmutu dan Biro Kepegawaian
Mendorong percepatan program RPL/PPL DIV Keperawatan Ners 40
KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
41
