PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (DARI

Download (Musrenbang), baik pada saat menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD maupun pada saat ... 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasiona...

0 downloads 577 Views 2MB Size
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (DARI RPJPD SAMPAI KE RKPD)

BAHAN DISKUSI DENGAN SKPD KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TANGGAL 30 JULI 2010 DISUSUN OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI (DOSEN IPDN)

A. PENDAHULUAN •

• • •



CAUSA PRIMA atau penyebab utama kegagalan negara menciptakan kesejahteraan rakyatnya terletak pada manajemennya (Peter F. Drucker; David McLeod). Manajemen adalam penemuan terbesar Abad ke-21. (Peter F. Drucker). Perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen yang perlu disiapkan secara matang. Perencanaan dalam bidang pemerintahan yang tepat (dari segi waktu, sasaran dan tujuan, irama pelaksanaan yang akan dijalankan, koordinasi antarbidang) akan memungkinkan tercapainya NILAI 4E ( efektivitas, efisiensi, “equity”, serta “economic”). Perencanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini sedang mencari bentuknya yang tepat, setelah mengalami masa turbulensi selama 7 tahun (1997-2004), dan masuk pada era desentralisasi yang seluas-luasnya. Sebelumnya telah dijalankan perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan pada masa orde baru, selama 30 tahun dalam suasana sentralistik.

UU No. 5/1974 bersifat Sentralistik Model Perencanaan Eklektik, yaitu perpaduan antara Top Down Planning dengan Bottom Up Planning dengan dominasi perencanaan yang datang dari atas karena : • Kewenangan • Pembiayaan dikendalikan dari Pusat • Personil UU No. 22/1999 bersifat Desentralistik Model Perencanaan Eklektik, yaitu perpaduan antara Top Down Planning dengan Bottom Up Planning dengan dominasi perencanaan Yang datang dari Daerah karena : • Kewenangan • Personil dikendalikan oleh Daerah Pembiayaan masih dipegang Pusat dengan pola Block grant







Pada Masa UU Nomor 32 Tahun 2004, perencanaan pembangunannya menggunakan pendekatan eklektik dengan memadukan pendekatan dari atas (top down planning) dengan pendekatan dari bawah (bottom up planning), dengan peran yang seimbang. Kebijakan perencanaan makro berasal dari pemerintah pusat, yang digunakan sebagai rujukan bagi perencanaan pembangunan di tingkat regional dan lokal. Sedangkan perencanaan pembangunan skala lokal dan regional diakomodasi dalam perencanaan pembangunan makro pada skala nasional. Pertemuan antara perencanaan dari atas dan dari bawah dilakukan secara periodik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik pada saat menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD maupun pada saat menyusun RAPBD. Kebijakan melibatkan masyarakat luas dalam berbagai perencanaan yang dibuat oleh pemerintah didasari pertimbangan bahwa indonesia adalah negara unitaris yang berkedaulatan rakyat. (Lihat UUD 1945), bukan kedaulatan penguasa seperti pada masa lalu.

PROBLEMATIKA • • • •

Kelemahan perencanaan dari Pusat; Kelemahan pengendalian dari Pusat; Munculnya egoisme kedaerahan yang berlebihan; Adanya salah tafsir terhadap UU 22/1999 yang dilanjutkan pada masa UU Nomor 32 Tahun 2004. Penggunaan kewenangan Daerah yang luas, belum diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai; Dominasi pertimbangan politik dalam pengambilan keputusan publik;

• •

 Terjadi : • • •

Tumpang tindih perencanaan antara Pemerintah Pusat, Prop. & Kabupaten/Kota Ketidakkonsistenan antara perencanaan Pusat, Propinsi & Kabupaten/Kota Konflik perencanaan terutama antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota

B. PERUBAHAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN • •

Untuk mengatasi berbagai masalah perencanaan pembangunan yang muncul setelah reformasi kemudian ditetapkan UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Di dalam SPPN kemudian ditetapkan kurun waktu perencanaan yaitu : a. Untuk rencana pembangunan jangka panjang, durasinya ditetapkan selama 20 tahun. b. Untuk rencana pembangunan jangka menenngah, durasinya ditetapkan selama 5 tahun. c. Untuk rencana pembangunan jangka pendek, durasinya ditetapkan selama satu tahun. (lihat Pasal 1 butir nomor 4, 5 , 6,7,8, dan 9 UU Nomor 25 Tahun 2004).







Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. UU terbit terlambat 3 tahun dari jadual yang seharusnya (tahun 2004), sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di dalam penyusunan dan implementasinya di daerah. Berdasarkan perintah Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang juga digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. Untuk pedoman teknis di tingkat daerah, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

C. PENYUSUNAN RPJP DAERAH 2005-2025 •



• •

Langkah pertama dalam menyusun RPJP Daerah adalah mempelajari dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ada sebelumnya (misalnya dalam bentuk Pola Dasar/Poldas) untuk melihat tahapan pencapaian perencanaan yang sudah dijalankan serta target-target lanjutan yang perlu diakomodasi dalam RPJPD. Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah sebuah kontinum perencanaan bagi sebuah daerah otonom sebagai suatu entitas, terlepas dari terjadinya pergantian regim pemerintahan. Tahap selanjutnya adalah menetapkan visi daerah untuk kurun waktu 20 tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, kemudian disusun misi, yakni rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

• •



RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (pasal 13 ayat 2 UU 25/2004).

Perencanaan dan pengendalian pembangunan; dan Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang merupakan urusan wajib bagi pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota. * Karena urusannya bersifat konkuren, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah mutlak diperlukan kerjasama dan saling pengertian antarsusunan pemerintahan. • Obyek dan subyek perencanaan pembangunan antarsusunan pemerintahan bersifat tumpang tindih. • Terdapat hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sehingga mutlak diperlukan perencanaan bersama.

JENIS DAN TINGKATAN VISI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Abstrak

Visi Daerah Visi Pemerintah Daerah

Visi Perangkat Daerah Kongkret & Terukur

Hierarkhi Visi Daerah

• Ciri Visi yang Baik : Spesifik (specific) Sederhana (simple) Terikat Waktu (time-bound) Mungkin untuk dicapai (achieveable) Terukur (measurable)

Visi Strategi Tujuan

Program Kegiatan

Misi

Faktor-faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun Visi Daerah Kontributor PDRB Terbesar 1) 2) 3)

Mata Pencarian Penduduk Terbanyak 1) 2) 3)

Penetapan Bisnis Inti (Core Business)

Susun Visi 10 kata

Keunggulan yang diRencanakan di masa Mendatang : 1) 2)

ALUR PENYUSUNAN

VISI PEMBANGUNAN DAERAH

POLA I VISI DAERAH

 VISI PEMERINTAH DAERAH

 VISI KEPALA DAERAH [

+ VISI PERANGKAT DAERAH

VISI PEMERINTAH DAERAH

Keterangan : 1. a. Visi Daerah bersifat jangka panjang (long – term vision)  20 – 25 tahun b. Visi Daerah disusun oleh para pemegang saham  Masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah 2. a. Visi Kepala Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision)  5 tahun, sesuai masa jabatan Kepala Daerah b. Visi Kepala Daerah disusun oleh Bakal Calon KDH kemudian dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD  Pasal 37 ayat (1) dan (2) 3. a. Visi Pemerintah Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision)  5 tahun b. Visi Pemerintah Daerah disusun dengan memadukan antara visi Kepala Daerah dengan visi masing-masing Perangkat Daerah, menurujuk pada visi Daerah

POLA II

[

VISI KDH

+ VISI PERANGKAT DAERAH

VISI PEMERINTAH DAERAH

 Dibahas Bersama Para Pemegang Saham (DPRD, Masyarakat, PT dan Pemda)

 VISI DAERAH

MEKANISME

KOORDINASI DAN KESEPAKATAN PERENCANAAN MENURUT PARADIGMA UU 22/1999

DEPARTEMEN

GBHN

PROPENAS

POLA DASAR

PROPEDA

RENSTRA

RENSTRA DINAS

REPETADA

POLA DASAR

PROPEDA

RENSTRA

RENSTRA DINAS

REPETADA

D S P (Daftar Skala Prioritas)

= Garis Hubungan Langsung = Garis Hubungan Koordinasi = Garis Hubungan Kesepakatan

FKK (Forum Koordinasi & Kesepakatan)

KESEPAKATAN BUPATI/WALIKOTA DENGAN GUBERNUR

REPETANAS

Pusat

Propinsi

Kab./Kota

Perbandingan Beberapa Pengertian Mengenai Dokumen Perencanaan N O

NAMA DOKUMEN

SIFAT DOKUMEN

ISI POKOK

FUNGSI

1.

Pola Dasar

Perencanaan Induk

1. Visi & Misi 2. Arah Kebijakan & Strategi

Komitmen politis Daerah Untuk Mewujudkan Cita Cita Masyarakat

2.

Propeda

Perencanaan Manajerial

1. Prioritas Daerah 2. Program/Agenda Pembangunan Daerah

Pedoman bagi Semua pelaku pembangunan di Daerah (Pemerintahan, Swasta, & Masyarakat dengan pembiayaan dari berbagai sumber)

3.

Renstrada

Perencanaan Operasional/ Taktis

1. Tujuan/Sasaran Setiap Bidang, Kewenangan dan Sektor 2. Program & Kegiatan Tiap Bidang, Kewenangan & Sektor

Pedoman bagi Pemerin tah Daerah dalam melaksanakan fungsifungsi berdasarkan kewenangan Daerah yang ada dengan pembiayaan dari APBD

NO 4.

NAMA DOKUMEN APBD

SIFAT DOKUMEN Perencanaan Yang bersifat Alokasi Pembiayaan

ISI POKOK Program/Proyek Yang mendapatkan Pembiayaan Dari Pemda

FUNGSI Refleksi dari Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Berdasarkan Kewenangan Yang Ada

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menurut UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah NO

NAMA DOKUMEN

SIFAT DOKUMEN

ISI POKOK

FUNGSI

1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)

Perencanaan Induk untuk jangka waktu 20 tahun.

1. Visi & Misi Komitmen politis Daerah 2. Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Cita & Strategi pemb. Cita Masyarakat daerah mengacu RPJP Nasional

2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)

Perencanaan Manajerial Untuk masa 5 tahun

1. Prioritas Daerah Berisi : 2. -Arah kebijakan Program/Agenda keuangan daerah Pembangunan -Strategi pembangunan Daerah sbg pendaerah jabaran dari Visi, -Kebijakan umum, Misi dan - Program satuan kerja program Perangkat Daerah Kepala Daerah - Lintas satuan kerja perangkat daerah - Program kewilayahan disertai rencana kerja regulatif & pendanaan indikatif

NAMA DOKUMEN

NO 3.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)





SIFAT DOKUMEN Perencanaan Penjabaran dari RPJM utk jangka waktu 1 tahun.

ISI POKOK Berisi : -Rancangan kerangka ekonomi daerah -Prioritas pemb. daerah -Rencana kerja dan pendanaannya

FUNGSI Refleksi dari Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Berdasarkan Kewenangan Yang Ada Maupun berdasarkan partisipasi masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang disebut Renstra SKPD yang memuat : visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yg memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yg dilaksanakan oleh pemda maupun melalui partisipasi masyarakat.



Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup : a. penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; c. kepala daerah, dprd, perangkat daerah dan PNS daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Pasal 152).

UUD 1945

MEKANISME KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENURUT UU 25/2004 & UU 32/2004

RPJP NAS

RPJM NAS

RKP

RPJP PROP

RPJM PROP

RKPD Prop

RENSTRA SKPD PROP

RENJA SKPD PROP

RPJP KAB/KOTA

RPJM KAB/KOTA

RKPD

RENSTRA SKPD KAB/KOTA

RENJA SKPD KAB/ KOTA

KAB/KOTA

= Garis Hubungan Langsung = Garis Hubungan Koordinasi

RENSTRA KL

RENJA KL

Pusat

Propinsi

Kab./Kota

UUD 1945

MEKANISME KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENURUT UU 25/2004 & UU 32/2004

RPJP NAS

RPJM NAS

RKP

RPJP PROP

RPJM PROP

RKPD Prop

RENSTRA SKPD PROP

RENJA SKPD PROP

RPJP KAB/KOTA

RPJM KAB/KOTA

RKPD

RENSTRA SKPD KAB/KOTA

RENJA SKPD KAB/ KOTA

KAB/KOTA

= Garis Hubungan Langsung = Garis Hubungan Koordinasi

RENSTRA KL

RENJA KL

Pusat

Propinsi

Kab./Kota

KERANGKA PEMIKIRAN DISAIN PERENCANAAN DI DAERAH

Aspirasi Masyarakat

Stakeholders/ Masyarakat

 Propeda Renstra & Dokumen lain

Tuntutan, Aspirasi, Kebutuhan Masalah di Masyarakat

DPRD PEMDA



 Visi, Misi & Strategi Daerah

DPRD PEMDA

P E M D A

 

Arah & Kebijakan



Strategi & Prioritas

Hal. 1



Unit – unit Kerja



1. Visi, Misi & Tupoksi Unit Kerja; 2. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan/ Aktivitas; 3. Tolok Ukur Kinerja & Target Kinerja; 4. Rincian Anggaran perAktivitas & SAB



PEMDA



RAPBD



DPRD PEMDA



APBD

Hal. 2

C. PENYUSUNAN RPJMD •

RPJM Daerah memuat : - arah kebijakan keuangan Daerah - strategi pembangunan Daerah; - Kebijakan Umum; - Program Satuan Kerja Perangkat Daerah; - Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah; - Program kewilayahan serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. • RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. • Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, ditetapkan dengan Perda. • UU Nomor 25 Tahun 2004 disusun pada masa UU Nomor 2 Tahun 1999 yang masih terdapat pemisahan antara Kepala Daerah dengan DPRD, sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004, antara KDH dengan DPRD sama-sama merupakan UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH.

D. PENYUSUNAN RENSTRA SKPD * Renstra- SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah) memuat : - visi - misi, - tujuan - strategi - kebijakan - program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. *



*

* * *

Rencana Kerja – SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD memuat : - kebijakan - program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan ) Jangka Menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2(dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Masa transisi ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan.

E. PENYUSUNAN RKPD •

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu RKP, memuat : - rancangan kerangka ekonomi daerah; - prioritas pembangunan Daerah; - rencana kerja dan pendanaannya – baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. * Renstra- SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) memuat : - visi - misi, - tujuan - strategi - kebijakan - program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

• •

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (pasal 26 ayat 2 UU 25/2004). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBD (pasal 25 ayat 2 UU 25/2004).

KAITAN ANTARA VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM PRIORITAS 1 MISI 1 PROGRAM PRIORITAS 2 … DST

VISI PROGRAM PRIORITAS 1 MISI 2…… DST PROGRAM PRIORITAS 2 ….. DST

KAITAN ANTARA VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS SERTA PENGALOKASIKAN ANGGARAN SETIAP TAHUNNYA APBD I 2 3 4

PROGRAM PRIORITAS 1

MISI 1

PROGRAM PRIORITAS 2 … DST

VISI MISI 2…… DST

PROGRAM PRIORITAS 1 PROGRAM PRIORITAS 2 ….. DST

Contoh : TEMA TAHUN 2011 “ PENINGKATAN DAN PROMOSI INVESTASI TERPADU DI BIDANG INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, AGROINDUSTRI DAN PARIWISATA” •





Dari tema tersebut tergambar bahwa prioritas pembangunan tahun 2011 adalah peningkatan investasi di bidang industri, infrastruktur, agroindustri, dan pariwisata secara terpadu, yang dilakukan melalui promosi. Konsekuensi logis dari penetapan tema berarti sektor industri, infrastruktur, agroindustri serta pariwisata akan menjadi prioritas dalam kegiatan maupun dukungan dananya. Sedangkan sektor-sektor lainnya menjadi pendukung. Pilihan tema di atas, tentunya sudah memperhitungkan kelanjutan dengan tema RKPD tahun-tahun sebelumnya, mengingat tahun 2011 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2007 – 2012.

BIDANG INTI DAN BIDANG PENDUKUNG DALAM RKPD TAHUN 2011

SEKTOR LAINNYA

SEKTOR LAINNYA

INDUST RI PARIWI SATA SEKTOR LAINNYA

INFRA STRUKTUR

AGRO INDUSTRI SEKTOR LAINNYA









Mengingat bidang industri, infrastruktur, agribisnis, dan pariwisata mencakup aktivitas yang sangat luas, melalui Musrenbang sekarang ini tentunya akan ditentukan pilihan prioritas dari masing-masing bidang, termasuk sumber pembiayaannya dari berbagai sumber. Sekaitan dengan penjelasan di atas, Musrenbang sekarang ini tentunya akan mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti kalangan industriawan dan asosiasinya, asosiasi pengembang infrastruktur, asosiasi agribisnis serta asosiasi pariwisata, selain tokoh masyarakat. Apabila kedalaman bidang-bidang prioritas sudah ditentukan, perlu dilanjutkan dengan menentukan target-target yang terukur secara kuantitas. Dalam hal ini perlu adanya Key Result Indicators (KRIs) maupun Key Performance Indicators (KPIs) ( Lihat David Parmenter, 2010) Cara ini akan mempermudah dalam menyusun angka-angka indikatif yang akan dituangkan dalam RAPBD, yang selanjutnya akan dibahas dengan DPRD.

BIDANG INDUSTRI

SUBSEKTOR INDUSTRI ………

SUBSEKTOR INDUSTRI ……….

KONSEN

KONSEN

KONSEN

TRASI ……..

TRASI……

TRASI ……

BIDANG INFRASTRUKTUR SUBSEKTOR INFRA STRU………

SUBSEKTOR INFRSTRUK TUR……….

KONSEN

KONSEN

KONSEN

TRASI ……..

TRASI……

TRASI ……

BIDANG AGROINDUSTRI SUBSEKTOR AGROINDU STRI……

SUBSEKTOR AGROINDU STRI……….

KONSEN

KONSEN

KONSEN

TRASI ……..

TRASI……

TRASI ……

BIDANG PARIWISATA

SUBSEKTOR PARIWI SATA…….

SUBSEKTOR PARIWI SATA…….

KONSEN

KONSEN

KONSEN

TRASI ……..

TRASI……

TRASI ……



David Parmenter (2010 : 1) menegaskan bahwa : 1. Key Result Indicators (KRIs) tell you how you have done in a perspective or critical success factor. 2. Result Indicators (RIs) tell you what you have done. 3. Performanve Indicators (Pis) tell you what to do. 4. KPIs tell you what to do increase performance dramatically.

F. PENYUSUNAN APBD •



Perencanaan jangka panjang yang tersusun dalam RPJPD yang kemudian dijabarkan dalam RPJMD perlu dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahunnya sebagaimana tertuang dalam RKPD. Dari dimensi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah serta jangka pendek (tahunan) perlu dibumikan dalam bentuk implementasi program dan kegiatan, yang diwujudkan dalam bentuk anggaran tahuan yang tersusun dalam APBD.

Perencanaan & Penganggaran Daerah Alur Perencanaan & Penganggaran PEMERINTAH PUSAT

Renstra KL

RPJP Nasional

RPJM Nasional

Renja KL

RKA - KL

Pedoman

RAPBN

RKP

Rincian APBN

APBN

DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANGDA PEMERINTAH DAERAH

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Renstra SKPD

PERENCANAAN

RKPD

KUA

RAPBD

APBD

PPAS

Renja SKPD

RKA – SKPD

PENGANGGARAN

Penjabaran APBD

III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (1) A. Umum  Disusun sesuai dengan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.  Jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (Tahunan), RPJP-D, RPJM-D, RKP-D.  Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian

dan

III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (3) C. Fungsi Perencanaan RPJP-D berfungsi :  Pedoman penyusunan Visi, Misi, dan Program Prioritas para Calon Kepala Daerah  Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah  RPJP-D Provinsi menjadi acuan penyusunan RPJP-D Kabupaten/Kota

RPJM-D berfungsi :  Pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD  Bahan utama penyusunan RKP Daerah

 Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kerja KDH  RPJM-D Provinsi merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM-D Kabupaten/Kota

III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (4) RKPD- digunakan sebagai:  Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD

 Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan

Pengintegrasian SPM dalam RPJMD Urusan Pemerintahan Urusan Bersama

Urusan Pilihan

Pelayanan Dasar

Urusan Wajib

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjadi salah satu faktor dalam menggambarkan

Urusan Mutlak

Renja-SKPD RKPD

Menjadi acuan dalam penyusunan

RKA-SKPD Rancangan RPJMD

Renstra-SKPD • Visi, Misi dan Tujuan • Strategi dan Kebijakan • Program, Indikasi Kegiatan, Prestasi Kerja Berbasis SPM

Penetapan Perda tentang RPJMD

• Strategi Pembangunan Daerah • Arah Kebijakan Umum • Arah Kebijakan Keuangan Daerah • Program Prioritas Daerah

Analisis Keuangan dan Kondisi Umum Daerah

Kondisi Umum Daerah

• Faktor Geografis • PerekonomiUrusan Pemerintahan yg menjadi Kewenangan Daerah • an Daerah • Kondisi Sosial Budaya • Prasarana dan Sarana • Pemerintahan Umum • Prestasi Kerja Pelayanan Publik Berbasis SPM

IV. Penyusunan KUA dan PPAS (1) A. KU - APBD  Sinkronisasi penyusunan rancangan APBD dan APBN (UU No. 17/2003, UU No. 25/2004, UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004) (PP No. 58/2005)  Mempedomani pada Permendagri No. 13/2006 jo Permendagri No. 59/2007

IV. Penyusunan KUA dan PPAS (2) 1. Pengertian KUA Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan RP APBD

IV. Penyusunan KUA dan PPAS (2) RPJM

5 th

5 th

RPJM

5 th

1 th

Renja SKPD 1 th

RPJM 1 th

RKPD

RKP

1 th

KUA

PPAS

Nota kesepakatan DPRD dan Kepda

RKA-SKPD

Pedoman Peny RKA-SKPD TAPD

Raperda APBD

1 th

Dibahas bersama DPRD

IV. Penyusunan KUA dan PPAS (3) Kebijakan Pemb. Nas dan Keu Da

Kerangka Ekonomi Makro dan Prioritas Pembangunan RPJMD

Jaring Asmara Musrenbang

Evaluasi Kinerja Masa Lalu

RKPD KUA & PPAS

Rensta SKPD

DPRD Depdagri Provinsi

BAN ANGGR

PEMDA Per. KDH Pedoman Penyusunan RKA - SKPD

Renja SKPD

RKA - SKPD

Tahap Penyusunan dan Penetapan Perda APBD

Konsultasi Publik

TAPD RAPBD PERDA APBD

Klarifikasi RAPBD

Pengajuan RAPBD Evaluasi Raperda APBD

Persetujuan Raperda APBD

IV. Penyusunan KUA dan PPAS (5) Tahapan-tahapan dalam menyusun PPAS

KUA

Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan

Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan pemerintahan (wajib dan pilihan)

Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)