PERAN KRIMINALISTIK DALAM BANTUAN PENGUNGKAPAN

PERAN KRIMINALISTIK DALAM BANTUAN PENGUNGKAPAN PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1306/Pid.B/2015/PN.Tjk). (JURNAL SKRIPSI)

Oleh DWI ANINDYA OVILASTISA 1312011109

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

ABSTRAK PERAN KRIMINALISTIK DALAM BANTUAN PENGUNGKAPAN PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1306/Pid.B/2015/PN.Tjk).

Oleh Dwi Anindya Ovilastisa, Heni Siswanto, Gunawan Jatmiko Email: [email protected] Kriminalistik merupakan ilmu bantu yang digunakan penyidik untuk menyelidiki/mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya berdasarkan buktibukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang diketemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Peran kriminalistik sangat penting dalam membantu pengungkapan suatu perkara, yaitu perkara pembunuhan dalam kriminalistik dikenal dengan ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik inilah yang digunakan oleh penyidik untuk mengungkap suatu perkara yaitu dengan dilakukannya visum et repertum. Keterangan visum et repertum merupakan alat bukti yang sah yang digunakan dalam proses peradilan sebagai dasar dalam pertimbangan putusan hakim. Permasalahan dalam tulisan ini adalah. Bagaimana peran kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan. Apa faktor penghambat kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan. Tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui peran kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan dan Untuk mengetahui faktor penghambat kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Dalam pendekatan ini maka digunakan data primer dan data sekunder yang masing-masing bersumber atau diperoleh dari lapangan dan kepustakaan. Untuk data primer dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan penyidik polda lampung, hakim pn tanjung karang, jaksa kejari bandar lampung, dan dosen fakultas hukum universitas lampung. sedangkan data sekunder dengan cara menelusuri literatur-literatur atau bahan pustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut bahwa Peran kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan adalah dilakukannya visum et repertum. visum et repertum diajukan oleh penyidik kepada ahli kedokteran. Hasil visum et repertum sangat berguna untuk proses peradilan karena visum et repertum merupakan alat bukti, yang termasuk dalam alat bukti surat. Hambatan-hambatan yang dihadapi kriminalistik diantaranya,faktor sarana dan prasarana yg belum memadai, masih banyak masyarakat yang enggan untuk di jadikan saksi dan apabila ada salah satu anggota keluarga mereka yang terkena musibah, pihak keluarga enggan untuk di adakannya pemeriksaan terhadap mayat keluarga mereka. Kata Kunci :Peran kriminalistik, Bantuan, Pengungkapan

ABSTRACT THE ROLE OF CRIMINALISTICS IN THE DISCLOSURE OF INCRIMINATING MURDER CASE (A STUDY ON VERDICT NUMBER: 1306 / Pid.B / 2015 / PN.Tjk). By Dwi Anindya Ovilastisa, Heni Siswanto, Gunawan Jatmiko Email: [email protected] Criminalistics is a criminal science used to help investigators to investigate/prosecute crimes in its broadest sense based on the evidence and explanations by using the results found by other sciences. The role of criminalistics is very crucial in helping the disclosure of a case, for example in murder case, it is known as medical forensic. This medical forensic is the one used by investigators to unravel a case by carrying out visum et repertum. The written report of visum et repertum is a means of legal evidence used in the judicial process as a basis for the judges' consideration in court's decision. The problems in this research are formulated as follows: How is the role of criminalistics in the disclosure of incriminating murder case. What are the inhibiting factors in the disclosure of incriminating murder case. The purpose and the use of this research are to determine the role of Criminalistics in the disclosure of incriminating murder case as well as to determine the inhibiting factors in the disclosure of the murder case. This research applied normative and empirical approaches. The data sources consisted of primary data and secondary data which were collected from the field study (observation) and literature study. The primary data were collected by conducting a direct interview with the regional police investigator, Judges of Tanjung Karang District Court, prosecutors of District Prosecutor General of Bandar Lampung and a lecturer of Law Faculty of Lampung University. While the secondary data were completed from literature or library materials that comprised primary law, secondary law and tertiary legal materials. According to the result and discussion of the research, the role of Criminalistics in the disclosure of incriminating murder case has been done by performing visum et repertum. The report of the visum were submitted by the investigator to medical experts. The results of a visum et repertum is very useful during the judicial process as a legal evidence, which is included in the documentary evidence. There were several barriers encountered in the disclosure of incriminating murder case, such as: the inadequate infrastructures, people were still reluctant to witness and to perform a post-mortem examination when one of their family members became the victims. Keywords: Role of Criminalistics, Help, Disclosure

I.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu NegaraDidalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota - anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. 1 Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan social, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat, mengingat ini adalah perbuatan yang keji. Terlebih jika pembunuhan itu diikuti atau disertai dengan tindak pidana lain seperti pencurian (pembunuhan dengan pemberatan). Tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan 1

Chainur Arrasjid,Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2000) hlm. 133

merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang merugikan dan membahayakan orang lain Dalam proses penyidikan penyidik biasanya menggunakan ilmu-ilmu bantu lain guna mengungkap suatu kasus tindak pidana salah satunya adalah ilmu bantu kriminalistik. Ilmu bantu kriminalistik ini juga menggunakan ilmu-ilmu alam untuk menunjang penerapannnya. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dengan dengan menggunakan ilmu bantu lainnya seperti: ilmu kedokteran kehakiman (sekarang ilmu kedokteran forensik), ilmu racun kehakiman (sekarang toksikologiforensik) dan ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu psikologi forensik). Tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 339 Subsidair Pasal 338 lebih subsidair Pasal 365 KUHP yang dilakukan oleh 4 orang terdakwa (Sudirman), Syahrir Ramadon, Agus, Tomi dengan cara pelaku mencuri motor milik saksi korban bernama Jepri Saputra yang merupakan anggota brimob, saat itu saksi korban sedang berada di Bank Mandiri Kedaton Bandar Lampung, saat itu terdakwa dan rekan-rekannya melintas di depan Bank mandiri kedaton Bandar Lampung lalu terdakwa dan syahrir berhenti dan mendekati sepeda motor milik saksi korban. Agus dan Tomi berperan mengawasi situasi saat terdakwa dan syahrir romadhon mengambil sepeda

motor. Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor dengan kunci letter T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, aksi mereka diketahui oleh saksi korban yang sedang berada di dalam ATM Bank Mandiri. Setelah korban mengetahui sepeda motor miliknya diambil oleh para terdakwa, saksi korban berusaha untuk mengejar dan memberhentikan aksi terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menodongkan pistol rakitan kearah korban namun saksi korban berusaha melawan dan mempertahankan sepeda motornya, Syahrir Ramadon kemudian merebut senjata api dari tangan terdakwa kemudian menembak saksi korban dan mengenai dada sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh. Kriminalistik mempunyai peran yaitu dengan dilakukannya Visum Et Repertum atas perkara Pembunuhan dengan pemberatan yang dilakukan oleh Sudirman alias Sudir Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan) serta Apakah faktor yang menghambat kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Polda Lampung, Hakim PN Tanjung Karang serta

Dosen pada bagian Hukum Pidana Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. II. Pembahasan A. Peran Kriminalistik dalam Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1306/Pid.B/2015/PN.Tjk). Pembunuhan dengan pemberatan adalah pembunuhan yang diikuti, didahului ataupun disertai dengan tindak pidana lainnya. Untuk mengungkap kasus pembunuhan bukanlah hal yang mudah karena terdapat kendala dalam mengungkapnya. Kriminalistik sebagai ilmu bantu mempunyai peran penting dalam mengungkap perkara pembunuhan. Kriminalistik merupakan ilmu bantu yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan. Dalam “menjalankan tugasnya” kriminalistik menggunakan ilmu bantu lainnya untuk mengungkap suatu peristiwa. Ilmu-ilmu bantu kriminalistik diantaranya adalah ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, ilmu balistik forensik, garmafologi dll. Kriminalistik merupakan sarana ilmu yang secara praktis dan teknis, fungsi membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan serta membantu dalam penyajian kelengkapan pemenuhan data/bukti.2

2

Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, Hukum dan Kriminalistik, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), Hlm. 9

Peran kriminalistik dalam kasus ini adalah penggunaan ilmu kedokteran forensik Pada ilmu kedokteran forensik yaitu dilakukannya visum et repertum. visum et repertum ini berguna sebagai alat bukti yang sah yang digunakan dalam suatu peradilan. Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan ilmu ini mepelajari sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat postmortem, perlukaan, abortus, dan pembunuhan anak, perzinahan, dan perkosaan, serta pemeriksaan noda darah. visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensikatas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Kriminalistik melalui fungsinya diharapkan mampu mengungkap kasus pembunuhan baik penyebab kematian ataupun dan menemukan siapa pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Mengingat bahwa perkembangan masyarakat yang semakin maju maka perkembangan kejahatan akan makin bervariasi maka metode yang digunakan dalam kriminalistik dalam crime detection seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang digunakan dalam setiap pola kejahatan. Bertitik tolak dari tugas dan fungsi kriminalistik dalam mengungkap

kasus pembunuhan menunjukkan suatu “peran”, yang terdapatpada kriminalistik sebagai suatu ilmu untuk mengungkap kejahatan. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut: 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2. Peran adalah sesuatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.3 Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut: 1). Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lemabaga yang didasarkan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 2). Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem. 3.) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.4 3

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar.( Rajawali Press. Jakarta. 2002). Hlm.243 4 Ibid Hlm 244

Mengenai visum et repertum meskipun dalam KUHAP tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan kepada dokter Ahli Kedokteran Forensik ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara dan agar lebih jelas duduk perkaranya serta untuk mendukung keyakinan hakim, maka akan lebih baik jika visum et repertum tersebut dimintakan kepada dokter yang bersangkutan. Peran kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan adalah dilakukannya visum et repertum,visum et repertumini berguna untuk memperjelas keterangan saksi mengenai luka tembak, yang menjadi penyebab kematian. Apabila antara keterangan saksi dengan visum seudah sesuai penyidik dapat menyimpulkan penyebab kematian dan menemukan siapa tersangkanya. kriminalistik sangat vital untuk mengungkap terjadinya tindak pidana khususnya pembunuhan. Terutama apabila suatu tindak pidana tersebut minim pembuktian yang disebabkan oleh ketiadaan saksi yang melihat tindak pidana tersebut. Bahwa untuk melakukan visum et repertum harus melalui persetujuan keluarga korban. Apabila keluarga tidak menyetujui maka tidak dapat dilakukannya visum et repertum. Diperlukan koordinasi antara keluarga korban dan pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian korban. visum et repertum digunakan untuk mengetahui luka dalam tubuh korban. Apabila terjadi luka tembak dan mengenai bagian tubuh dada korban harus dibuktikan terlebih dahulu apakah mengenai

organ vital yang menyebabkan matinya korban atau tidak. kriminalistik sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti dalam proses penyidikan guna membuat terang mengenai tindak pidana pembunuhan dan mengungkap penyebab kematian serta menemukan siapa pelakunya. Kriminalistik digunakan oleh banyak pihak tidak hanya bagi pihak kepolisian namun juga digunakan oleh pihak kedokteran. selain itu koordinasi antara pihak kepolisian dan pihak kedoteran juga diperlukan untuk membuat terang tindak pidana tersebut.

B. Faktor Penghambat Kriminalistik dalam Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1306/Pid.B/2015/PN.Tjk). Untuk mengungkap perkara pembunuhan bukanlah hal yang mudah terlebih jika ketiadaan saksi yang melihat langsung suatu perkara, dengan demikian maka di butuhkan kriminalistik untuk mengungkap perkara pembunuhan. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktorfaktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktorfaktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undnag-undang saja. 2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk

3. 4.

5.

maupun yang menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan padakarsa manusia di dalam pergaulan hidup.5

1. Faktor Hukum sendiri Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaanya. Hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundangundangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuan atau doktrin.Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertantangan baik secara vertical maupun secara horizontal antara perundanganundangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Muchlis bahwa Hukum yang berlaku di Indonesia masih mengikuti hukum negara Belanda. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum Belanda yang masih digunakan di Indonesia sampai sekarang, sesuai dengan pasal 2 aturan peralihan Undang Undang 5

Soejono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.(Jakarta: RajaGrafindo Persada) 2014. hlm.8

Dasar 1945 disebutkan “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini”. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945 dikeluarkan agar tidak terjadi kevakuman hukum di Indonesia. Peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang masih kita pakai dan dijadikan pedoman adalah sistem hukumnya. Salah satu contohnya, di Indonesia hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Sebelumnya bernama wetboek van straafrecht (WvS.). Syamsudin menyatakan bahwa secara teori hukum memang lambat perkembangannya daripada kejahatan-kejahatan yang ada dalam masyarakat. Jika suatu kejahatan belum ada mengenai ketentuannya maka tidak bisa diusut. Sehingga memperhambat penegakan hukum oleh penegak hukum Muhammad Iqbal menyatakan Hukum yang ada di Indonesia perkembangannya lambat tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Hukum yang ada di Indonesia harus bergerak cepat sesuai dengan perkembangan zaman. 6 Erna Dewi menyatakan bahwa di dalam KUHAP (kitab undangundang hukum acara pidana) kurang mengenai penjelasan tentang kriminalistik. Penjelasan mengenai kriminalistik harus ditambah di dalam KUHAP sehingga mempermudah aparat penegak 6

Wawancara dengan Muhammad Iqbal penyidik Polda Lampung. 28 November 2016

hukum khususnya penyidik mengenai penggunaan ilmu kriminalistik. 2. Faktor Penegak Hukum setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan.Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak– hak dan kewajiban–kewajiban tertentu. Hak–hak dan kewajiban– kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas Ahmad Muchlis menyatakan kurang profesionalismenya cara bekerja aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara. Padahal Profesionalisme aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar suatu kasus dapat terungkap dengan cepat. Syamsudin menyatakan faktor penegak hukum ini “ujung tombaknya” ada pada aparat kepolisian. Apabila ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, tetapi kasus tersebut belum tentu di usut oleh polisi Muhammad Iqbal menyatakan faktor penegak hukum ini tergantung koordinasi antara penegak hukum. Apabila masing-masing anggota aparat penegak hukum kurang profesional maka hal tersebut dapat memperhambat pengungkapan suatu perkara. Kurang tegaknya hukum juga memperhambat penegakan hukum terutama untuk kasus-kasus

yang ada “nama besar” . kasus hilang begitu saja tanpa ada kejelasan Erna Dewi menyatakan mengenai aparat penegak hukum tidak semua aparat penegak hukum mengerti untuk mencari ahli yang tepat, untuk mencari ahli yang benar-benar mendukung untuk mengungkap suatu perkara, sehingga hal tersebut dapat memperhambat proses hukum 3. Faktor Sarana Sarana dan prasarana yang mendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Ahmad Muchlis menyatakan sarana dan prasarana belum memadai. Teknologi yang dimiliki belum sesuai dengan perkembangan jaman dalam arti lain teknologi yang dimiliki belum canggih. Contohnya keberadaan lie detector teknologi ini belum di POLDA Lampung.7 Syamsudin menyatakan sarana belum lengkap atau belum memadai. Terutama untuk pemeriksaan mayat sarana yang ada di rumah sakit Lampung belum lengkap. Muhammad Iqbal menyatakan a) Penyediaan Lie detector lie detector saat ini belum dimiliki oleh pihak kepolisian POLDA Lampung, sehingga apabila ada kasus di lampung yang 7

Wawancara dengan Ahmad Muchlis jaksa kejari Bandar Lampung. 21 November 2016

membutuhkan lie detector harus ke palembang. Hal tersebut menghambat pengungkapan kasus. b) Alat lab DNA Apabila ada suatu kasus yang membutuhkan hasil DNA namun alat tersebut rusak dan membutuhkan dana lagi, ini dapat memperhambat pengungkapan kasus. Selain itu untuk alat-alat sekali pakai jika belum ada pembaruan atau belum ada pengganti dapat menghambat pemeriksaan. c) TKP Suatu kasus yang tempat kejadian perkaranya tidak terdeteksi oleh google maps susah untuk dideteksi menyulitkan penyidik untuk menjangkau lokasi TKP. d) Sumber daya manusia Kurangnya tenaga ahli untuk memeriksa suatu kasus. Tidak cukup banyak jumlah ahli yang ada.8 Erna Dewi menyatakan Sarana belum maksimal. Penyediaan Fasilitas belum lengkap. Penyediaan sarana merupakan hal yang penting yang dapat menunjang kinerja dalam hal pengungkapan suatu perkara.9 4. Faktor masyarakat Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor masyarakat ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum

masyarakat . Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Ahmad Muchlis menyatakan faktor masyarakat ini terlihat dari tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya. Hal ini terlihat dari masyarakat desa yang pendidikannya masih rendah, kesadaran dan kepatuhan hukumnya masih rendah pula. 10 Syamsudin menyatakan didalam pengungkapan suatu tindak pidana tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Masyarakat menghindar untuk dijadikan saksi. Masyarakat cenderung ketakutan apabila sudah berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Padahal keterangan saksi sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. 11 Muhammad Iqbal menyatakan Masyarakat sudah “membentuk” hukum sendiri bila terjadi kasus kriminal. Tanpa ada kepolisian bisa secara kekeluargaan. Sehingga tidak tegaknya hukum yang ada. Masyarakat lebih memilih menerapkan hukum mereka sendiri. 12

10 8

Wawancara dengan Muhammad iqbal penyidik Polda Lampung. 28 November 2016 9 Wawancara dengan Dr. Erna Dewi S.H.,M.H. dosen Pidana Unila. 23 Desember 2016

Wawancara dengan Ahmad Muchlis Jaksa Kejari Bandar Lampung. 21 November 2016 11 Wawancara dengan Syamsudin hakim PN Tanjung Karanag. 24 November 2016 12 Wawancara dengan Muhammad Iqbal penyidik Polda Lampung. 28 November 2016

anggota keluarga yang terkena kasus hukum. 13

5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta rasa yang berdasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundangundangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam penegakannya. Ahmad Muchlis menyatakan : a) Budaya Budaya yaitu karakteristik. Di daerah terutama kampungkampung, masyarakat antipati terhadap polisi. Mereka cenderung ketakutan dan malas jika sudah berhadapan dengan pihak kepolisian, sehingga polisi kesulitan untuk mengungkap suatu perkara

b) Kekeluargaan Masyarakat yang tinggal di daerah terutama pedesaan kesadaran hukumnya masih rendah. Masyarakat di pedesaan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi namun digunakan dalam hal yang tidak benar. Contohnya Masyarakat desa menutupi tindak pidana yang dilakukan oleh keluarga mereka. Hal ini didasari oleh rasa kekeluargaan yang kuat sehingga mereka menutup nutupi apabila ada

Syamsudin menyatakan dalam pengungkapan kasus tindak pidana budaya tidak begitu mengikat/mempengaruhi didalam penegakan hukum, karena budaya sekarang bergeser, masyarakat tidak berpegang teguh pada kebudayaan.14 Erna Dewi menyatakan Masyarakat, apabila sudah berbicara mengenai biaya cenderung enggan untuk mengeluarkannya. Hal tersebut sudah “membudaya’ di masyarakat.15 III. Penutup Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah responden dan penelitian kepustakaan dengan sejumlah bukubuku yang relevan, terkait peran kriminalistik dalam bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan, dalam pandangan penulis adalah sebagai berikut: 1. Peran kriminalistik sangat penting untuk mengungkap terjadinya tindak pidana khususnya pembunuhan. Terutama apabila suatu tindak pidana tersebut minim pembuktian yang disebabkan oleh ketiadaan saksi yang melihat tindak pidana tersebut Peran kriminalistik sebagai ilmu bantu yang membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan adalah dengan cara dilakukannnya visum et repertum. Visum et 13

Wawancara dengan ahmad Muchlis jaksa kejari Bandar Lampung 21 November 2016 14 Wawancara dengan Syamsudin Hakim PN Tanjung Karang. 24 November 2016 15 Wawancara dengan Dr. Erna Dewi S.H.,M.H dosen pidana Unila. 23 Desember 2016

repertum ini digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradillan. pembuktian yang disebabkan oleh ketiadaan saksi yang melihat tindak pidana tersebut. visum et repertum berguna untuk memperjelas keterangan saksi mengenai luka tembak, yang menjadi penyebab kematian. 2. Faktor utama yang paling menghambat kriminalistik dalam memberi bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan adalah faktor sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana yang di miliki rumah sakit belum lengkap terutama untuk pemeriksaan mayat sarana yang ada di rumah sakit Lampung. Sampai saat ini kondisi sarana prasarana atau alat-alat yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyidikan belum memadai, sehingga dalam melaksanakan penyidikan masih lamban. Selain itu juga untuk di provinsi Lampung sendiri belum tersedia laboratorium forensik. Sehingga apabila di perlukan uji laboratorium forensik, maka penyidik harus mengirimkannya ke laboratorium forensik POLDA Sumatera selatan. Hal lain yang menjadi penghambat adalah bahwa belum ada penyidik khusus forensik di POLDA Lampung, serta sumber daya manusia dari pihak dokter forensik yang masih minim.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1. Hendaknya pada proses penyidikan penyidik menggunakan ilmu kriminalistik Apabila dalam suatu perkara

membutuhkan ilmu bantu kriminalistik mengingat modus operandi yang digunakan penjahat makin canggih. Hal ini memudahkan penyidik untuk melakukan penyidikan. 2. Mengingat penyediaan alat-alat pemeriksaan mayat yang masih terbatas, maka hendaknya pihak rumah sakit dan kepolisian meyediakan alat-alat yang lebih lengkap. Hal ini dibutuhkan agar barang bukti cepat diperiksa dan tidak mudah rusak. . Daftar Pustaka Chainur Arrasjid. 2000 Dasar-Dasar Ilmu Hukum., Sinar Grafika. Jakarta

Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. Hukum dan Kriminalistik. Bandar Lampung: Justice Publisher SoekantoSoerjono . 2002. Sosiologi Suatu Pengantar.Rajawali Press. Jakarta. SoekantoSoerjono. 2014. Faktorfaktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.RajaGrafindo Persada. Jakarta. Andrisman Tri. 2011. Delik tertentu dalam KUHP. Bandar Lampung: Universitas Lampung