PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pebriyenni, Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkuat Karakter Bangsa

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERKUAT KARAKTER BANGSA DRA. PEBRIYENNI, M.Si. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat E-mail: [email protected]

ABSTRAK Persatuan, toleransi, dan kerja sama yang mencirikan karakter bangsa mulai terkikis akibat penetrasi pemikiran dan tindakan pragmatis-individualistis. Semangat nasionalisme dan patriotisme yang dicirikan bangsa Indonesia telah memudar seiring munculnya tantangan globalisasi, materialisme, hedonisme dan modernisme yang tidak disertai respons yang memadai. Keadaan ini seharusnya tidak dibiarkan terjadi, karena selain merongrong kekuatan dan integritas bangsa, juga muncul fenomena marginalisasi nilainilai Pancasila sebagai wujud disklamasi realitas dan karakter asli bangsa Indonesia yang penuh dengan dimensi luhur. Melihat kenyataan bahwa Pancasila semakin terpinggirkan dari pemikiran dan tindakan masyarakat saat ini, maka perlu kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, salah satu solusinya bisa dengan mengoptimalkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Melalui pembelajaran PKn, Pancasila akan dapat direvitalisasi agar selalu menjadi penuntun semangat yang mengalir pada setiap perilaku dan aktivitas semua elemen bangsa, pada posisi, status dan bidang profesi masing-masing. Kata kunci: karakter bangsa, belajar, pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan. A. PENDAHULUAN Belajar adalah suatu proses yang

(PKn) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

berlangsung di dalam diri seseorang

Belajar PKn pada dasarnya adalah

yang mengubah tingkah lakunya, baik

belajar tentang keindonesiaan. Belajar

tingkah laku dalam berpikir, bersikap

untuk menjadi manusia yang berkepri-

maupun berbuat (Gulo, 2002:23). Pada

badian Indonesia, membangun rasa ke-

dasarnya belajar merupakan tahapan pe-

bangsaan, dan mencintai tanah air Indo-

rubahan perilaku yang relatif positif dan

nesia. Karena itu, seorang sarjana atau

mantap sebagai hasil interaksi dengan

profesional sebagai bagian dari masya-

lingkungan yang melibatkan proses

rakat Indonesia yang terdidik perlu

kognitif (Syah, 2003). Perubahan peri-

memahami tentang Indonesia, memiliki

laku itu juga termasuk dari belajar

kepribadian Indonesia, memiliki rasa

tentang Pendidikan Kewarganegaraan

kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Warga negara inilah

Jurnal PPKn & Hukum_______________________________Vol. 12 No. 2 Oktober 2017

16


yang disebut warga negara yang baik

lebih baik. Tugas guru/dosen adalah

dan terdidik (smart and good citizen)

mengkoordinasikan lingkungan belajar

dalam kehidupan bermasyarakat, ber-

agar menunjang terjadinya perubahan

bangsa dan bernegara yang demokratis.

perilaku bagi siswa/mahasiswa. Secara

Hal itu berarti PKn bersifat pen-

umum, lingkungan sekolah yang baik

ting dalam pengembangan kemampuan

dapat meningkatkan karakter siswa

utuh sarjana atau profesional. Dalam

(Dupper, 2010:18; Wuryandani, Fathu-

Undang-Undang Republik

Indonesia

rrohan & Ambarwati, 2016:213). Kare-

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pen-

na itu, iklim sekolah yang positif perlu

didikan Tinggi tercantum bahwa pro-

diciptakan dengan memperhatikan: (1)

gram sarjana merupakan jenjang pen-

keadaan fisik sekolah yang menarik, (2)

didikan akademik bagi lulusan pen-

sekolah memiliki upaya untuk memba-

didikan menengah atau sederajat se-

ngun dan memelihara hubungan yang

hingga

ilmu

peduli, saling menghormati, mendukung

pengetahuan dan teknologi melalui

dan kolaborasi antara anggota staf

penalaran ilmiah. Lulusan program sar-

sekolah, siswa dan keluarga, (3) siswa

jana diharapkan akan menjadi intelek-

berpartisipasi dalam pengambilan kepu-

tual dan/atau ilmuwan yang berbudaya,

tusan, (4) siswa menganggap aturan

mampu memasuki dan/atau mencipta-

sekolah sebagai hal yang jelas, adil dan

kan lapangan kerja, serta mampu me-

tidak terlalu keras, (5) sekolah aman

ngembangkan diri menjadi profesional.

bagi siswa, keluarga dan guru, (6)

mampu

mengamalkan

Namun, agar memperoleh input

tersedia layanan belajar, (7) sekolah

(mahasiswa) yang memadai bagi per-

memiliki tingkat akademik dan perilaku

guruan tinggi, perlu pula proses pem-

yang tinggi, dan memberikan dukungan

belajaran yang optimal pada tingkat

untuk mencapai tujuan, (8) memiliki

pendidikan menengah atau sederajat.

upaya untuk mengembangkan kemam-

Untuk itu diperlukan pembelajaran yang

puan sosial dan emosional semua siswa,

bermakna. Pembelajaran pada hakikat-

(9) guru sebagai model dalam meme-

nya adalah proses interaksi antara pe-

lihara sikap, dan (10) memandang

serta didik dengan lingkungan, sehingga

orangtua dan anggota masyarakat seba-

terjadi perubahan perilaku ke arah yang

gai sumber daya yang berharga dan


17


mereka didorong untuk terlibat aktif di

serta seberapa baik menempatkan ren-

sekolah

cana tersebut ke dalam tindakan. Pe-

Pembelajaran juga dapat diartikan

rencanaan dianggap sebagai kunci pem-

sebagai usaha sadar pendidik untuk

belajaran yang dapat membuat siswa

membantu peserta didik agar mereka

belajar secara efektif, menarik, ber-

dapat belajar sesuai dengan kebutuhan

variasi dan progresif. Melalui peren-

dan minatnya. Di sini pendidik berperan

canaan yang baik, guru dapat meng-

sebagai fasilitator yang menyediakan

identifikasi bagaimana siswa belajar dan

fasilitas dan menciptakan situasi yang

membuat kemajuan (The Qualification

mendukung peningkatan kemampuan

and Curriculum Authority, 2015:2). Se-

belajar peserta didik. Pembelajaran

lanjutnya guru melaksanakan kegiatan

sebagai sistem terdiri dari sejumlah

pembelajaran dengan mengacu pada

komponen yang terorganisir, antara

persiapan pembelajaran yang telah di-

lain: tujuan pembelajaran, materi pem-

rancang.

belajaran, strategi dan metode pembe-

Pelaksanaan pembelajaran PKn

lajaran, media pembelajaran/alat peraga,

banyak dipengaruhi oleh pendekatan

pengorganisasian kelas, evaluasi pem-

atau strategi dan metode-metode pem-

belajaran, dan tindak lanjut pembe-

belajaran yang telah dipilih dan di-

lajaran (remedial dan pengayaan). Pem-

rancang, serta filosofi kerja dan komit-

belajaran sebagai proses merupakan

men guru, persepsi dan sikapnya terha-

rangkaian kegiatan guru/dosen dalam

dap siswa/mahasiswa, menindaklanjuti

rangka membuat siswa/mahasiswa bela-

pembelajaran yang telah dikelola. Stra-

jar yang meliputi: persiapan, meren-

tegi pembelajaran merupakan bagian

canakan program pengajaran, penyu-

dari proses perencanaan. Kavaliaus-

sunan persiapan mengajar (lesson plan)

kiene (2011) menjelaskan, strategi pem-

dan penyiapan perangkat kelengka-

belajaran merupakan suatu sistem pe-

pannya antara lain alat peraga, alat

ngajaran yang mengandung prosedur

evaluasi, buku atau media cetak lainnya.

sistematis sehingga guru dapat meng-

Jones (2015:99) mengatakan, keber-

organisir materi dan kegiatan untuk

hasilan dalam pembelajaran sangat ter-

mencapai tujuan yang diinginkan dalam

gantung pada efektivitas perencanaan

pembelajaran. Kegiatan pasca pembe-


18


lajaran dapat berbentuk enrichment

capai tujuan: (1) Mengembangkan sikap

(pengayaan), dapat pula berupa pem-

dan perilaku kewarganegaraan yang

berian layanan remedial teaching bagi

mengapresiasi

siswa/mahasiswa yang berkesulitan be-

dan religius. (2) Menjadi warga negara

lajar.

yang cerdas berkarakter, menjunjung

nilai-nilai

moral-etika

Ciri-ciri pembelajaran yang baik

tinggi nilai kemanusiaan. (3) Menum-

yaitu: merupakan upaya sadar dan di-

buhkembangkan jiwa dan semangat

sengaja,

siswa/mahasiswa

nasionalisme dan cinta pada tanah air.

belajar, tujuan harus ditetapkan terlebih

(4) Mengembangkan sikap demokratik

dahulu sebelum proses dilaksanakan,

berkeadaban dan bertanggung jawab,

pelaksanaan aktivitas belajar terkendali,

serta

baik isi, waktu, proses maupun hasil-

kompetitif bangsa di era globalisasi. (5)

nya. Proses pembelajaran yang berkua-

Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

membuat

mengembangkan

kemampuan

litas dengan keluaran yang terukur dan

Dalam Undang-Undang Republik

relevan dengan kebutuhan masyarakat

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

merupakan faktor penting untuk meng-

tentang Guru dan Dosen dikemukakan

hasilkan lulusan yang unggul dan kom-

bahwa profesional adalah pekerjaan

petitif. Kualitas tidak dapat hanya dari

atau kegiatan yang dapat menjadi

capaian nilai dan persentase keterlibatan

sumber penghasilan, perlu keahlian,

siswa/mahasiswa dalam pembelajaran.

kemahiran, atau kecakapan, memiliki

Karena itu, kurikulum dan metode pem-

standar mutu, ada norma, dan diperoleh

belajaran yang dikembangkan di per-

melalui pendidikan profesi. Perlu di-

guruan tinggi perlu inovasi untuk men-

ketahui bahwa apapun kedudukannya,

dorong perkembangan peserta didik

sarjana atau profesional, dalam konteks

untuk menjadi pribadi yang memiliki

hidup berbangsa dan bernegara, bila

kemampuan hard skill dan soft skill

memenuhi persyaratan sebagaimana di-

yang seimbang.

atur dalam peraturan perundangan maka

Searah dengan perubahan pendi-

ia berstatus warga negara. Konsep war-

dikan ke masa depan dan dinamika

ga negara (citizen, citoyen) dalam arti

internal bangsa Indonesia, program

negara modern atau negara kebangsaan

pembelajaran PKn harus mampu men-

(nation-state) adalah “warga negara”


19


yang dapat berarti warga, anggota

proses globalisasi dalam segala aspek-

(member) dari sebuah negara. Warga

nya. Globalisasi akan berpengaruh ter-

negara adalah anggota dari sekelompok

hadap

manusia yang hidup atau tinggal di

bangsa di dunia, yang akan mengalami

wilayah hukum tertentu yang memiliki

“deteroliasisasi”. Konsekuensinya keja-

hak dan kewajiban.

dian-kejadian di berbagai belahan dunia

B. PERMASALAHAN

ini akan berpengaruh secara cepat

relasi-relasi

antarnegara

dan

Namun untuk mewujudkan hal

terhadap negara lain. (2) Berkembang

ideal dari pembelajaran PKn seperti di

paham humanisme dengan operasional-

atas tidaklah mudah. Apalagi mengingat

nya secara rasionalisme telah masuk ke

muncul fenomena marginalisasi nilai-

dunia pendidikan, sehingga dalam di

nilai Pancasila sebagai wujud diskla-

dunia pendidikan ada pendikotomian

masi realitas dan karakter asli bangsa

keilmuan. (3) Perkembangan gagasan

Indonesia yang penuh dengan dimensi

hak asasi manusia (HAM) yang tidak

luhur. Pancasila semakin terpinggirkan

diimbagi dengan kewajiban asasi manu-

dari pemikiran dan tindakan masyarakat

sia (KAM). (4) Lonjakan pemanfaatan

saat ini. Padahal, Pancasila adalah men-

teknologi informasi oleh masyarakat, di

jadi acuan utama PKn. Ada sejumlah

mana informasi menjadi kekuatan yang

penjelasan mengapa Pancasila terping-

amat berpengaruh dalam berbagai aspek

girkan dari kehidupan berbangsa dan

kehidupan, tetapi juga yang rentan

bernegara ini:

terhadap “manipulasi” informasi dengan

Pertama, situasi dan lingkungan

segala dampaknya. Perubahan tersebut

kehidupan bangsa yang telah berubah,

telah mendorong terjadinya pergeseran

baik di tingkat domestik, regional

nilai yang dialami bangsa Indonesia,

maupun global. Situasi dan lingkungan

sebagaimana terlihat dalam pola hidup

kehidupan bangsa pada tahun 1945 (72

masyarakat pada umumnya, termasuk

tahun yang lalu), telah mengalami

dalam corak perilaku kehidupan politik

perubahan yang amat nyata pada saat

dan ekonomi yang terjadi saat ini.

ini, dan akan terus berubah pada masa

Karena terjadinya perubahan tersebut

akan datang. Beberapa perubahan yang

maka diperlukan reaktualisasi nilai-nilai

dialami antara lain: (1) Terjadinya

Pancasila agar dapat dijadikan acuan


20


bagi bangsa Indonesia dalam menjawab

pilar penyangga bangunan yang ber-

berbagai persoalan yang dihadapi saat

nama Indonesia. Sepanjang Indonesia

ini dan akan datang, baik persoalan

masih ada, Pancasila akan menyertai

yang datang dari dalam maupun dari

perjalanannya.

luar.

akan berganti setiap waktu dan akan

Rezim

pemerintahan

Kedua, terjadinya euphoria refor-

pergi menjadi masa lalu, akan tetapi

masi sebagai akibat dari traumatis ma-

dasar negara akan tetap ada dan tidak

syarakat terhadap penyalahgunaan ke-

akan menyertai kepergian sebuah era

kuasaan di masa lalu yang mengatas-

pemerintahan.

namakan Pancasila. Semangat generasi

C. STRATEGI REVITALISASI

reformasi untuk menanggalkan segala

Karakter adalah cara berpikir dan

hal yang dipahaminya sebagai bagian

berperilaku yang menjadi ciri khas se-

dari

menggantinya

tiap individu untuk hidup dan bekerja

dengan sesuatu yang baru, berimplikasi

sama, baik dalam lingkup keluarga, ma-

pada munculnya “amnesia nasional”

syarakat, bangsa dan negara. Individu

tentang pentingnya kehadiran Pancasila

yang berkarakter baik adalah individu

sebagai grundnorm (norma dasar) yang

yang bisa membuat keputusan dan siap

mampu menjadi payung kebangsaan

mempertanggungjawabkan setiap akibat

yang menaungi seluruh warga yang

dari keputusan yang ia buat. Karakter

beragam suku bangsa, adat istiadat,

bangsa dalam antropologi (khususnya

budaya, bahasa, agama dan afiliasi po-

masa lampau) dipandang sebagai tata

litik. Memang, secara formal, Pancasila

nilai budaya dan keyakinan yang me-

diakui sebagai dasar negara. Pengaitan

ngejawantah dalam kebudayaan suatu

Pancasila dengan sebuah rezim peme-

masyarakat dan memancarkan ciri-ciri

rintahan tententu, merupakan kesalahan

khas keluar sehingga dapat ditanggapi

mendasar. Pancasila bukan milik sebuah

orang luar sebagai kepribadian masya-

era atau ornamen kekuasaan pemerin-

rakat tersebut. Untuk memperkuat ka-

tahan pada masa tertentu. Pancasila juga

rakter bangsa Indonesia diperlukan revi-

bukan representasi sekelompok orang,

talisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehi-

golongan atau orde tertentu. Pancasila

dupan berbangsa dan bernegara, ter-

adalah dasar negara yang akan menjadi

utama dalam rangka menghadapi ber-

masa lalu dan


21


bagai permasalahan bangsa masa kini

yang menjadi dasar karakter bangsa

dan masa datang. Problema kebangsaan

Indonesia.

yang dihadapi semakin kompleks, baik

Pancasila, yang sebetulnya tidak

dalam skala nasional, regional maupun

terkait khusus dengan sebuah era peme-

global, memerlukan solusi yang tepat,

rintahan, termasuk Orde Lama, Orde

terencana dan terarah dengan menjadi-

Baru dan orde manapun, seharusnya

kan nilai-nilai Pancasila sebagai peman-

terus menerus diaktualisasikan

du arah mempersiapkan generasi emas

menjadi jati diri bangsa yang akan

tahun 2045. Seseorang dikatakan memi-

mengilhami setiap perilaku kebangsaan

liki karakter yang baik, menurut Lic-

dan kenegaraan. Tanpa aktualisasi nilai-

kona (1994) dan Wuryandani, Fathu-

nilai dasar negara, negara akan kehi-

rrohan & Ambarwati (2016:209), adalah

langan arah perjalanan bangsa dalam

jika memenuhi komponen-komponen

memasuki era globalisasi di berbagai

moral knowing, moral feeling, dan

bidang yang kian kompleks dan rumit.

moral action. Karena itu pendidikan

Reformasi dan demokratisasi di segala

karakter yang dilakukan tidak boleh

bidang akan menemukan arah yang

hanya menyentuh salah satu aspek se-

tepat manakala dihidupkan kembali

cara parsial, misalnya pengetahuan mo-

nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehi-

ral saja, tetapi harus diupayakan sampai

dupan berbangsa dan bernegara yang

pada aspek perasaan dan perilaku moral.

penuh toleransi di tengah keberagaman

Dalam pembelajaran hendaknya guru

bangsa yang majemuk. Revitalisasi

menciptakan aktivitas kelas yang dapat

nilai-nilai Pancasila semakin menemu-

dijadikan wahana untuk mengembang-

kan relevansinya di tengah menguatnya

kan karakter siswa (Wynne, 1991:139).

paham radikalisme, fanatisme kelom-

Dalam meningkatkan karakter siswa,

pok dan kekerasan. Fenomena fanatis-

menurut Uliana dan Setyowati (2013:

me kelompok, penolakan terhadap ke-

165), diperlukan strategi yang berfokus

majemukan dan tindakan teror kekeras-

pada pengembangan kultur sekolah.

an tersebut menunjukkan bahwa obsesi

Karena itu kultur sekolah harus sesuai

membangun budaya demokrasi yang

dengan nilai-nilai Pancasila sebagai hal

beradab, etis dan eksotis serta menjun-

dan

jung tinggi keberagaman dan menghar-


22


gai perbedaan masih jauh dari kenya-

sedang bergulir dan proses reformasi di

taan.

berbagai bidang yang sedang berlangDalam perspektif itulah, revita-

sung akan lebih terarah manakala nilai-

lisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan

nilai Pancasila diaktualisasikan dalam

untuk memperkuat paham kebangsaan

kehidupan berbangsa dan bernegara.

yang majemuk dan memberikan jawa-

Kedua, membendung arus globa-

ban atas sebuah pertanyaan akan dibawa

lisasi dengan berupaya untuk mencipta-

ke mana peradaban bangsa. Pancasila

kan suatu kondisi (konsepsi) agar keta-

perlu diaktualisasikan dalam tataran

hanan nasional dapat terjaga, salah satu-

praksis yang lebih “membumi” sehing-

nya dengan cara membangun sebuah

ga mudah diimplementasikan dalam

konsep nasionalisme kebangsaan yang

berbagai bidang kehidupan. Berikut ini

mengarah kepada konsep identitas na-

adalah strategi yang dapat dilakukan

sional.

untuk merevitalisasi nilai-nilai Panca-

Ketiga, pembinaan akhlak dan pe-

sila dalam mengembangkan karakter

rilaku masyarakat. Upaya untuk mem-

bangsa Indonesia:

perbaiki akhlak serta perilaku masya-

Pertama, revitalisasi dan aktuali-

rakat tidak cukup dilakukan melalui

sasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi

kegiatan-kegiatan formal, seperti upa-

gerakan nasional yang terencana dengan

cara bendera, menyanyikan lagu ke-

baik sehingga tidak menjadi slogan

bangsaan atau sekedar mengenalkan

politik yang tidak ada implementasinya.

masa perjuangan dahulu. Tetapi harus

Melalui gerakan nasional, revitalisasi

lebih kongkrit pada upaya memberi

nilai-nilai Pancasila bukan saja akan

perhatian yang lebih mendalam untuk

menghidupkan kembali memori publik

meningkatkan kualitas hidup dalam

tentang dasar negara tetapi juga akan

segala bidang kehidupan. Langkah yang

menjadi inspirasi bagi para penyeleng-

perlu dan harus dilakukan antara lain

gara negara di tingkat pusat sampai di

dimulai dengan mengurangi konflik

daerah dalam menjalankan roda peme-

dalam masyarakat melalui perubahan

rintahan yang telah diamanahkan rakyat

sikap, perilaku dan akhlak masyarakat

melalui proses pemilihan langsung yang

dari perilaku negatif menjadi perilaku

demokratis. Demokratisasi yang saat ini

positif. Perbaikan perilaku dan akhlak


23


negatif tersebut dilakukan melalui lang-

otonomi nyata, bertanggung jawab, di-

kah-langkah yang saling berhubungan

namis dan serasi.

dengan langkah-langkah di bidang lain

Kelima,

revitalisasi

nilai-nilai

serta dilakukan oleh pemerintah sebagai

Pancasila dalam bidang sosial budaya.

pengelola negara maupun oleh masya-

Masyarakat Indonesia digolongkan se-

rakat sebagai subjek utama pemba-

bagai masyarakat pluralistik, dengan

ngunan.

semboyan “bhinneka tunggal ika” (per-

Keempat, revitalisasi nilai-nilai

bedaan kultur, agama, adat-istiadat, ras,

Pancasila dalam bidang politik. Mem-

etnis dan bahasa). Keanekaragaman

buat regulasi yang berkaitan dengan

tersebut tidak boleh meretakkan ke-

penyaluran kedaulatan rakyat melalui

satuan dan persatuan bangsa Indonesia.

beberapa tingkat, yakni penyampaian

Seluruh komponen bangsa harus meng-

aspirasi atau pendapat rakyat secara

hargai perbedaan pendapat, sportif,

bebas terkendali. Pengambilan keputu-

yang pada akhirnya bermuara pada

san bersama, pelaksanaan keputusan

suatu masyarakat yang selalu meng-

bersama, pelaksanaan hak asasi manusia

utamakan kesepakatan dalam menentu-

(HAM) untuk menjamin kelangsungan

kan keputusan bersama. Selalu mema-

hidup, kebebasan, perkembangan manu-

tuhinya serta menghargai harkat dan

sia dan masyarakat, yang tidak boleh

martabat manusia, menuntut berlang-

diabaikan, tidak boleh dirampas dan di-

sungnya disiplin, transparansi, kejujuran

ganggu gugat oleh siapapun. Pelaksana-

dan tanggung jawab sosial dalam segala

an otonomi daerah diselenggarakan

penyelenggaraan kehidupan. Selain itu

dalam rangka memperkokoh Negara

penting upaya mengutamakan kepenti-

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

ngan bangsa dan negara, tanpa menge-

bersendi pada kerakyatan yang di-

sampingkan kepentingan pribadi dan

pimpin oleh hikmat kebijaksanaan da-

kelompok masyarakat.

lam permusyawaratan/perwakilan dan

Keenam, revitalisasi nilai-nilai

disesuaikan dengan kondisi, situasi dan

Pancasila dalam penegakkan hukum.

karakteristik daerah. Pemberian kewe-

Konsep dan nilai Pancasila di bidang

nangan urusan dari pemerintah pusat

hukum mengharuskan pembuat undang-

kepada daerah harus bersendi kepada

undang untuk menggali nilai-nilai yang


24


hidup dalam masyarakat sesuai dengan

serta memegang prinsip tidak ada warga

inspirasi dan kesadaran hukum masya-

negara Indonesia yang kebal hukum.

rakat yang berkembang. Pancasila perlu

Ketujuh, kembali ke

jati diri

dioperasionalkan dalam setiap aspek

bangsa. Langkah-langkah kongkrit yang

penyelenggaraan

setiap

disampaikan di atas perlu didukung

sikap dan tingkah laku masyarakat

langkah-langkah untuk kembali kepada

dalam melaksanakan kehidupan ber-

jati diri bangsa. Kembali pada nilai-nilai

bangsa dan bernegara. Karena itu, bagi

positif yang hidup, tumbuh dan ber-

bangsa Indonesia, merevitalisasi nilai-

kembang dalam bangsa Indonesia sen-

nilai Pancasila adalah suatu keharusan,

diri. Upaya ini dilakukan melalui pene-

baik moral maupun yuridis. Dengan

lusuran sejarah, penggalian nilai-nilai

demikian praktek-praktek diskriminasi

serta mengaplikasikan nilai-nilai terse-

hukum dan perlakuan yang kurang adil

but dalam kehidupan sehari-hari yang

oleh aparatur penegak hukum harus da-

dilaksanakan secara terus menerus.

pat dihilangkan, termasuk dalam prak-

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pan-

tek-praktek koruptif. Untuk itu diperlu-

casila tersebut adalah akhlak dan pe-

kan penerapan hukum secara baik guna

rilaku positif yang apabila dapat di-

meningkatkan kepercayaan masyarakat

terapkan secara baik akan menjadi pere-

terhadap negara dan secara langsung

kat kehidupan berbangsa dan bernegara.

memberikan efek jera. Hal ini secara

Bangsa Indonesia dalam melanjutkan

perlahan

meningkatkan

kehidupannya harus berpegang pada

kualitas akhlak dan perilaku bangsa.

nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, per-

Badan kehakiman melaksanakan pene-

satuan, permusyawaratan dan perwakil-

gakkan hukum terhadap berbagai ben-

an, serta keadilan sosial.

tuk pelanggaran sesuai dengan norma

D. PERAN PEMBELAJARAN PKn

akan

negara

dapat

dan

hukum yang berlaku dan dengan berlan-

Secara epistemologis, PKn dipa-

daskan kepada nilai-nilai kepribadian

hami sebagai konsep civic/citizenship

Pancasila serta menyelenggarakan pene-

education. Pendidikan (education =

gakkan hukum yang adil, tidak tebang

educare) merupakan upaya manusia de-

pilih, secara konsekuen dan konsisten

ngan sadar yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan potensi individu


25


agar menjadi anggota masyarakat dan

individu agar dapat berperan sebagai

warga negara yang cerdas. Oleh karena

“participative and responsible citizen”

itu pendidikan, termasuk PKn, meru-

atau warga negara Indonesia yang cer-

pakan wahana pedagogis dan sosio-

das dan baik. “Education in democracy”

kultural, yang diterima sebagai unsur

dapat menghasilkan orang yang tahu,

peradaban kemanusiaan. PKn memberi-

mau dan mampu hidup berdemokrasi.

kan kontribusi untuk membangun warga

Sedangkan “education for democracy”

negara yang sadar akan konstitusi.

sangat potensial menghasilkan orang

Sebagaimana telah dipahami publik

yang bukan saja tahu, mau dan mampu

akademik universal, civic/citizenship

hidup berdemokrasi, tetapi juga mau

education – secara universal disebut

dan mampu memperbaiki kehidupan

“Citizenship Education” (UK), atau

demokrasi secara terus menerus. Secara

“Civic Education” (USA), atau disebut

psiko-pedagogis

juga

Kewarganegaraan

perubahan paradigma kontinum konsen-

(Indonesia) – merupakan wahana pendi-

tris tersebut berlangsung secara “deve-

dikan karakter (character education)

lopmental”, dalam arti bertahap berke-

yang bersifat multidimensional (Wina-

lanjutan.

Pendidikan

dan

sosio-kultural,

taputra, 2014:2-3). Sebagai pendidikan

Dilihat dari penjelasan tersebut,

karakter yang bersifat multidimensio-

maka sangat rasional bahwa PKn adalah

nal, “citizenship education” mengem-

pendidikan yang mampu atau dapat

ban visi dan misi utuh pengembangan

membangun kesadaran warga negara.

“civic competencies”. Di dalam kemam-

Untuk itu PKn harus dikembangkan

puan

menjadi

tersebut

terkandung

sasaran

program

pendidikan

yang

pengembangan: “civic knowledge, civic

mensintesiskan secara harmonis pende-

dispositions, civic skills, civic compe-

katan “content-related” dan “process-

tence, civic confidence, civic committ-

led” serta “value-based”, yang berarti

ment” yang bermuara pada kemampuan

juga meminimumkan modus “didactic

integratif “well informed and reasoned

transmission” dan mengoptimalkan pe-

decision making”.

nerapan

Secara praksis, kesemua dimensi kemampuan itu sangat diperlukan oleh

prinsip

interactive”.

“participative

Menurut

and

Winataputra

(2014:4), memang harus diakui bahwa


26


PKn Indonesia yang kini bersifat “mini-

dan efektif untuk membangun karakter.

mal” seyogyanya dikembangkan men-

(4) Menciptakan kepedulian komunitas

jadi PKn yang “moderate”, sehingga ia

sekolah. (5) Memberikan kesempatan

berubah dari paradigma “education

kepada siswa untuk tindakan moral. (6)

about democracy” menjadi “education

Memasukkan kurikulum akademik yang

in democracy”. Dalam konteks itu,

bermakna dan menantang yang meng-

kelas PKn seyogyanya dikembangkan

hormati semua peserta didik, mengem-

sebagai “laboratory for democracy” dan

bangkan karakter mereka, dan mem-

masyarakat

global

bantu mereka untuk sukses. (7) Ber-

classroom”. Dalam konteks itu pula

usaha untuk mendorong motivasi diri

berbagai kegiatan “co-curricular” dan

siswa. (8) Melibatkan staf sekolah

kegiatan

seperti

dalam pembelajaran dan melibatkan

debat publik, praktik belajar, kajian

komunitas moral yang bertanggung

sosial, aksi sosial, dan simulasi dengan

jawab dalam pendidikan karakter dan

pendapat seyogyanya digalakkan. Seca-

upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti

ra psiko-pedagogis dan sosio-kultural,

yang sama dalam membimbing pendidi-

semua kegiatan dan pengalaman belajar

kan siswa. (9) Memupuk kepemimpinan

yang tercipta sangat potensial mengem-

moral dan mendukung inisiatif pen-

bangkan karakter warga negara yang

didikan karakter dalam jangka panjang.

cerdas, partisipatif dan bertanggung

(10) Melibatkan keluarga dan anggota

jawab melalui pengembangan aneka

masyarakat sebagai mitra dalam upaya

ragam “instructional effects”.

membangun karakter. (11) Mengevalua-

sebagai

“extra

“open

curricular”

Glanzer & Milson (2006:534)

si karakter sekolah, fungsi staf sekolah

prinsip

sebagai pendidik karakter, dan sejauh

pendidikan karakter: (1) Mempromosi-

mana siswa memanifestasikan karakter

kan nilai-nilai etika inti sebagai dasar

yang baik.

menjelaskan

ada

sebelas

karakter yang baik. (2) Mendefinisikan

Pembelajaran PKn dilaksanakan

karakter secara komprehensif dengan

dengan memadukan kegiatan intra, ko

memasukkan aktivitas berpikir, merasa

dan ekstra kurikuler dalam konstelasi

dan berprilaku. (3) Menggunakan pen-

utuh kehidupan bermasyarakat, ber-

dekatan yang komprehensif, proaktif

bangsa dan bernegara Indonesia. De-


27


ngan demikian akan tercipta iklim

pembelajaran yang berhubungan dengan

pembelajaran PKn yang mencerminkan

institusi-institusi dan sistem yang me-

sebagai kelas global yang terbuka (open

libatkan pemerintah, budaya politik

global classroom) (Winataputra, 2014:

(political

4). Oleh karena itu, secara sadar dan

demokratis,

terencana sesuai dengan perkembangan

jawab warga negara, administrasi publik

psikologis dan konteks kehidupannya

dan sistem peradilan. PKn sebagai mata

secara sistemik, siswa/mahasiswa di-

pelajaran tersendiri (separated subject)

fasilitasi untuk belajar berkehidupan

seperti di Indonesia, sangat menarik dan

demokrasi secara utuh, yakni belajar

tampaknya menjadi common sense dari

tentang

about

teoretisi PKn di dunia, yakni dengan

democracy), belajar dalam iklim dan

mulai diperkenalkan istilah paradigma

melalui proses demokrasi (learning

baru PKn. Ciri-ciri utama PKn adalah

through democracy), dan belajar untuk

mengkaji hak-hak dan tanggung jawab

membangun demokrasi (learning for

warga negara; pemerintah dan lembaga-

democracy).

lembaga negara; sejarah dan konstitusi;

demokrasi

(learning

heritage), hak-hak

proses-proses dan

tanggung

Dari kajian terhadap pelaksanaan

identitas nasional; sistem hukum dan

PKn di Asia dan Pasifik, ditemukan ada

rule of law; hak-hak asasi manusia,

negara yang menyebutnya sebagai civic

politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan

education. Lingkup kajian civic edu-

proses demokratik; partisipasi aktif war-

cation adalah pemerintahan, konstitusi,

ga negara dalam masalah kewargaan;

rule of law, serta hak dan tanggung

perspektif internasional; dan nilai-nilai

jawab warga negara. Untuk yang lain-

kewarganegaraan demokratis.

nya, PKn disebut dengan citizenship

Perubahan kurikulum pendidikan

education dengan cakupan dan pene-

(formal) di suatu negara tidak dapat di-

kanan kajian meliputi proses-proses

pisahkan dari konteks yang melatarinya.

demokrasi,

warga

Kebijakan pendidikan tentang kuri-

negara, dan keterlibatan warga dalam

kulum sekolah berhubungan erat de-

suatu civil society (masyarakat warga).

ngan kepentingan politik pendidikan

Namun, bagi kebanyakan, kajian civic

nasional terhadap situasi dan konteks

education memasukkan pembelajaran-

yang mendukungnya. Demikian pula

partisipasi

aktif


28


pemberlakuan Kurikulum 2013 di Indo-

65 tahun ke atas). Jumlah penduduk

nesia untuk jenjang pendidikan dasar

usia produktif ini akan mencapai pun-

dan menengah, pengembangannya di-

caknya pada tahun 2020-2035. Ini

dasari oleh beberapa pertimbangan dan

berarti bahwa pada tahun 2020-2035,

latar belakang. Kurikulum 2013 di-

sumber daya manusia (SDM) Indonesia

lahirkan dengan rasional pengembangan

usia produktif akan melimpah. SDM

adanya tantangan internal maupun tan-

yang melimpah ini apabila memiliki

tangan eksternal.

kompetensi dan keterampilan akan men-

Tantangan internal antara lain

jadi modal pembangunan yang luar

terkait dengan kondisi pendidikan yang

biasa besarnya. Namun apabila tidak

dikaitkan dengan tuntutan pendidikan

memiliki kompetensi dan keterampilan

yang mengacu kepada delapan Standar

tentunya akan menjadi beban pemba-

Nasional Pendidikan yang meliputi

ngunan. Oleh sebab itu tantangan besar

standar pengelolaan, standar biaya, stan-

yang dihadapi adalah bagaimana meng-

dar sarana prasarana, standar pendidik

upayakan agar SDM usia produktif

dan tenaga kependidikan, standar isi,

yang melimpah ini dapat ditransfor-

standar proses, standar penilaian, dan

masikan menjadi SDM yang memiliki

standar

kompetensi dan keterampilan melalui

kompetensi

lulusan

sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

pendidikan agar tidak menjadi beban.

Tahun 2013 tentang Perubahan Peratu-

Tantangan eksternal yang di-

ran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

hadapi dunia pendidikan antara lain

tentang Standar Nasional Pendidikan.

berkaitan dengan tantangan masa depan,

Tantangan internal lainnya terkait de-

kompetensi yang diperlukan di masa

ngan faktor perkembangan penduduk

depan, persepsi masyarakat, perkemba-

Indonesia dilihat dari pertumbuhan pen-

ngan pengetahuan dan pedagogi, serta

duduk usia produktif.

berbagai fenomena negatif yang menge-

Terkait perkembangan penduduk,

muka. Tantangan masa depan antara

saat ini jumlah penduduk Indonesia usia

lain terkait dengan arus globalisasi dan

produktif (15-64 tahun) lebih banyak

berbagai

dari usia tidak produktif (anak-anak

masalah lingkungan hidup, kemajuan

berusia 0-14 tahun dan orangtua berusia

teknologi dan informasi, kebangkitan

isu

yang

terkait

dengan


29


industri kreatif dan budaya, dan per-

pandangan yang berbeda, dan (5) ke-

kembangan pendidikan di tingkat inter-

mampuan hidup dalam masyarakat yang

nasional. Di era globalisasi juga akan

mengglobal.

terjadi perubahan-perubahan yang ce-

PKn atau PPKn sebagai pendidi-

pat. Dunia akan semakin transparan,

kan karakter harus mampu melahirkan

terasa sempit, dan seakan tanpa batas.

siswa yang memiliki kompetensi seperti

Hubungan komunikasi, informasi dan

di atas. Di samping itu generasi muda

transportasi menjadikan satu sama lain

Indonesia juga harus memiliki minat

menjadi dekat sebagai akibat dari

luas dalam kehidupan, memiliki kesia-

revolusi industri dan hasil pengemba-

pan untuk bekerja, memiliki kecerdasan

ngan ilmu pengetahuan dan teknologi.

sesuai

Arus globalisasi juga akan menggeser

memiliki rasa tanggung jawab terhadap

pola hidup masyarakat dari agraris dan

lingkungan. Guru PPKn perlu memper-

perniagaan tradisional menjadi masya-

hatikan

rakat industri dan perdagangan modern

yang terkait dengan perkembangan

seperti dapat terlihat di WTO, ASEAN

neurologi dan psikologi serta perkem-

Community, APEC dan AFTA.

bangan pedagogi yang terkait dengan

Tantangan masa depan juga terkait dengan pergeseran kekuatan eko-

dengan

bakat/minatnya,

perkembangan

dan

pengetahuan

observation-based (discovery) learning serta collaborative learning.

nomi dunia, pengaruh dan imbas tekno-

Tantangan eksternal lainnya be-

sains, serta mutu investasi dan transfor-

rupa fenomena negatif yang menge-

masi pada sektor pendidikan. Kompe-

muka di antaranya terkait dengan masa-

tensi masa depan yang diperlukan da-

lah perkelahian pelajar, masalah nar-

lam menghadapi arus globalisasi antara

koba, korupsi, plagiarisme, kecurangan

lain: (1) kemampuan berkomunikasi,

dalam ujian, dan gejolak sosial di

berpikir jernih dan kritis, (2) kemam-

masyarakat (social unrest). Penyempur-

puan mempertimbangkan segi moral

naan pola pikir pendidikan yang sesuai

suatu permasalahan, (3) kemampuan

dengan kebutuhan masa depan hanya

menjadi warga negara yang bertang-

akan dapat terwujud apabila terjadi

gung jawab, (4) kemampuan mencoba

pergeseran atau perubahan pola pikir.

untuk mengerti dan toleran terhadap


30


Sejalan dengan tujuan pendidikan

menyebutkan bahwa belajar adalah se-

nasional, disadari sepenuhnya bahwa

buah proses yang dilakukan oleh indi-

PPKn yang diajarkan pada pendidikan

vidu untuk memperoleh sebuah peru-

dasar sampai pendidikan tinggi sesung-

bahan tingkah laku yang menetap, baik

guhnya berperan sebagai motor peng-

yang dapat diamati maupun yang tidak

gerak untuk memfasilitasi perkemba-

dapat diamati secara langsung, yang

ngan karakter bangsa. Secara umum,

terjadi sebagai suatu hasil latihan atau

tujuan PKn yang ingin dicapai adalah

pengalaman dalam interaksinya dengan

terciptanya siswa (warga negara) yang

lingkungan (Roziqin, 2007:62).

mempunyai kesadaran terhadap kehidu-

Dari berbagai definisi tersebut,

pan berbangsa dan bernegara yang

dapat disimpulkan adanya beberapa ciri

harmonis dan demokratis dengan tetap

belajar, yaitu: (1) Belajar ditandai de-

memperhatikan sendi-sendi NKRI dan

ngan perubahan tingkah laku (change

norma-norma sosial di masyarakat.

behavior). (2) Perubahan perilaku relatif

Melalui PPKn diharapkan dapat mem-

permanen. Ini berarti bahwa perubahan

persiapkan siswa menjadi warga negara

tingkah laku yang terjadi karena belajar

yang memiliki komitmen kuat dan kon-

untuk waktu tertentu akan tetap atau

sisten untuk mempertahankan NKRI.

tidak berubah-ubah. (3) Perubahan ting-

Semua itu perlu diproses dalam dunia

kah laku tidak harus segera dapat di-

pendidikan melalui kegiatan belajar.

amati pada saat proses belajar sedang

Belajar tersebut merupakan kegiatan

berlangsung, perubahan perilaku ter-

berproses yang terdiri dari beberapa

sebut bersifat potensial. (4) Perubahan

tahap. Tahapan dalam belajar tergan-

tingkah laku merupakan hasil latihan

tung pada fase-fase belajar, dan di

atau pengalaman. (5) Pengalaman atau

antara tahapannya adalah yang dikemu-

latihan itu dapat memberi penguatan.

kakan oleh Syam (2003), yakni: tahap

Di dalam tugas melaksanakan

acquisition, yaitu tahapan perolehan

proses pembelajaran, seorang guru/do-

informasi; tahap storage, yaitu tahapan

sen

penyimpanan

tahap

prinsip belajar berikut: (1) Apapun yang

retrieval, yaitu tahapan pendekatan

dipelajari siswa/mahasiswa, dialah yang

kembali informasi. Definisi yang lain

harus belajar, bukan orang lain. (2)

informasi;

dan

perlu

memperhatikan

beberapa


31


Setiap siswa/mahasiswa belajar sesuai

diupayakan untuk mewujudkan warga

dengan tingkat kemampuannya. (3) Sis-

negara yang sadar bela negara ber-

wa/mahasiswa

belajar

landaskan pemahaman politik kebang-

dengan baik bila mendapat penguatan

saan, dan kepekaan mengembangkan

langsung pada setiap langkah yang

jati diri dan moral dalam perikehidupan

dilakukan selama proses belajar. (4) Pe-

bangsa. Untuk itu standar isi PPKn di

nguasaan yang sempurna dari setiap

antaranya adalah pengembangan ter-

langkah yang dilakukan siswa akan

hadap: (1) nilai-nilai cinta tanah air; (2)

membuat proses belajar lebih berarti.

kesadaran berbangsa dan bernegara; (3)

(5) Motivasi belajar siswa akan lebih

keyakinan terhadap Pancasila sebagai

meningkat apabila ia diberikan tang-

ideologi negara; (4) nilai-nilai demo-

gung jawab dan kepercayaan penuh atas

krasi, hak asasi manusia dan lingkungan

belajarnya.

hidup; (5) kerelaan berkorban untuk

akan

dapat

PPKn adalah pendidikan demokratis yang pelaksanaannya dilakukan

masyarakat, bangsa dan negara; serta (6) kemampuan awal bela negara.

oleh lembaga pendidikan formal. Dalam

Dilihat dari hakikat dan tujuan

pembelajarannya siswa diarahkan dan

PPKn, dapat dikatakan bahwa PPKn

dibimbing untuk memahami orientasi,

adalah pendidikan karakter dalam arti

sikap dan perilaku politik sehingga

sempit. Kesimpulan ini didasarkan pada

siswa memiliki political knowledge,

perbandingan antara aspek nilai yang

awareness, attitude, political efficacy

ada dalam pendidikan karakter dan nilai

dan political participation serta kemam-

demokrasi/keberadaban yang terdapat

puan mengambil keputusan politik se-

pada PPKn. Pendidikan karakter lebih

cara rasional. Hakikat PPKn adalah

luas karena berkaitan bukan hanya pada

upaya sadar dan terencana untuk men-

pengembangan nilai-nilai moral indi-

cerdaskan kehidupan bangsa dengan

vidu, melainkan juga memperhatikan

menumbuhkan jati diri dan moral

corak hubungan antarindividu dalam

bangsa sebagai landasan pelaksanaan

struktur sosial yang ada dalam masya-

hak dan kewajiban dalam bela negara,

rakatnya. Untuk membangun kehidupan

demi kelangsungan kehidupan dan ke-

berbangsa, maka nilai demokrasi/kebe-

jayaan bangsa dan negara. Hal ini

radaban, nasionalisme dan patriotisme


32


sangat urgen diterapkan dalam konteks

yang dikembangkan dalam kurikulum

kehidupan masyarakat yang plural.

pendidikan.

Saat ini dalam Kurikulum 2013

E. PENUTUP

terdapat perubahan pendidikan kewar-

Seorang guru harus menjadi se-

ganegaraan, baik dari penamaan (PKn

orang pengasuh bagi peserta didik,

berubah menjadi PPKn), isi (content),

menjadi panutan dan teladan untuk di-

pendekatan, model pembelajaran dan

contoh oleh peserta didik. Guru harus

penilaian. Secara prinsip, kebijakan dan

pula

implementasi Kurikulum 2013 dimak-

didiknya agar memiliki integritas dan

sudkan

manusia

kedisiplinan dalam kehidupan sehari-

seutuhnya, menyiapkan generasi muda

hari. Namun upaya mengembangkan

menghadapi kehidupan masa datang,

dan memperkuat karakter siswa meru-

dan membangun sikap mental bangsa

pakan hal yang tidak mudah. Guru,

yang mandiri sebagaimana tersirat da-

terutama guru PPKn, akan kesulitan

lam sila Pancasila. Ada tiga nilai utama

dalam mengembangkan dan memper-

yang dikembangkan dalam Kurikulum

kuat karakter siswa, jika tidak ada

2013, yaitu: Pertama, menghormati

dukungan dari keluarga dan masyarakat

kembali norma-norma yang menjadi

yang ada di lingkungan siswa tersebut.

budaya bangsa, di antaranya adalah

Memperkuat karakter bangsa merupa-

pembangunan karakter jujur, disiplin

kan tanggung jawab bersama antara

dan bertanggung jawab. Kedua, me-

guru, keluarga dan masyarakat.

untuk

membentuk

menjadi

pembimbing

peserta

numbuhkan nilai-nilai keilmuan. Dalam

Guru pada umumnya dan khusus-

hal ini pemerintah berupaya untuk

nya guru PPKn haruslah memberi con-

menumbuhkan

berinovasi,

toh yang baik, segala tingkah lakunya

mencari ilmu dan berkreasi pada para

tidak bertentangan dengan norma dan

siswa.

nilai

nilai yang berlaku di masyarakat. Segala

kebangsaan dan cinta tanah air, ter-

bentuk penyimpangan tidak akan terjadi

masuk di dalamnya menghargai kebu-

jika guru, orangtua dan masyarakat

dayaan dan karya anak bangsa. Jadi,

mampu memberikan teladan yang baik

PPKn merupakan salah satu mata pela-

bagi siswa; potensi untuk melanggar

jaran pokok untuk mencapai nilai utama

norma dan aturan akan semakin kecil.

Ketiga,

semangat

menumbuhkan


33


Akhirul kalam, bagi guru PPKn perlu diingat bahwa pengembangan karakter tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sini PPKn dapat dijadikan sebagai sarana dalam memperkuat karakter siswa. Hal ini karena Pancasila yang menjadi acuan utama PPKn mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA Budimansyah, D. 2012. Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter. Bandung: Widya Aksara Pers. Dupper, D.R. 2010. A New Model of School Discipline Engaging Students and Preventing Behavior Problems. New York: Oxford University Press. Glanzer, P.L. and A.J. Milson. 2006. “Legislating the Good: a Survey and Evaluation of Character Education Laws in the United States.” Educational Policy, 20 (3) p. 525-550. Gulo, W. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Grasindo. Jones, Keith. 2004. Planning for Mathematics Learning. New York: Routledge. Kavaliauskiene, Galane. 2011. “Life Long Learning Strategis: Socialiniu Mokslu Studi.jos.” Societal Studie, Vol 3(4), p. 1253-1267. Lickona, T. 1994. Educating for Character. New York: Routledge.

Panduan Implementasi Kurikulum 2013. Roziqin, Muhammad Zainur. 2007. Moral Pendidikan di Era Global: Pergeseran Pola Interaksi GuruMurid di Era Global. Malang: Averroes Press. Syah, Muhibbin. 2008. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya. The Qualification and Curriculum Authority. 2001. Planning for Learning in the Fondation Stage. London: QCA. Uliana, Pipit dan Naniek Setyawati. 2013. “Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kultur Sekolah pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri I Gedang Sidoarjo.” Kajian Moral dan Kewarganegaraan, No. 1 (1) hlm 165-179. Winataputra, Udin S. 2014. “Memantapkan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Wahana Pendidikan Kebangsaan.” Prosiding AP3KnI, Prodi PPKn FIS Universitas Manado, ISBN 978-602-71575-0-7. Wuryandani, Wuri, Fathurrohan dan Unik Ambarwati. 2016. “Implementasi Pendidikan Karakter Kemandirian di Muhammadiyah Boarding School.” Jurnal Cakrawala Pendidikan, No. 2 Juni 2016. Wynne, E.A. 1991. “Character and Academics in the Elementary School.” Dalam J.S. Benninga. (Penyunting). Moral, Character, and Civic Education in the Elementary School. New York: Theachers College, Columbia University. hz


34

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Recommend Documents