PERAWAT GIGI A. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis; 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/3/2006; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/KEPMEN-KP/2013 tentang Pemberian Kuasa Penandatangan Keputusan tentang Pengangkatan, Kepangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya. B. PENGERTIAN Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
59
C. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN JABATAN, DAN BATAS USIA PENSIUN NO. 1. 2.
JENJANG JABATAN Perawat Gigi Pelaksana Pemula Perawat Gigi Pelaksana
3.
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan
4.
Perawat Gigi Penyelia
GOL II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d
ANGKA KREDIT 25 40 60 80 100 150 200 300
TUNJANGAN Rp. 183.000,00
BUP (THN)
197.000,00 58 242.000,00 440.000,00
D. PENGANGKATAN PERTAMA 1. Pejabat yang berwenang mengangkat a. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Perawat Gigi Penyelia; dan b. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Perawat Gigi Pelaksana Pemula s.d. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan. 2. Persyaratan PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Perawat Gigi harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut : a. Berijazah paling rendah Sekolah Pengatur Rawat Gigi; b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; dan d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3)/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. E. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN PNS yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan pertama kali; b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sekurang-kurangnya selama 2 (dua); c. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya. d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3)/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. F. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN 1. Pembebasan Sementara Perawat Gigi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
60
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bagi Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d; c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Perawat Gigi; d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; f. Diberhentikan sementara sebagai PNS; g. Menjalani cuti diluar tanggungan negara. 2. Pengangkatan Kembali Pengangkatan kembali dalam jabatan Perawat Gigi dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi baru di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Perawat Gigi. 3. Pemberhentian Perawat Gigi diberhentikan dari jabatannya apabila : a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan bagi Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; atau c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.
61
