ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA
( PGLII )
“ Dipanggil Untuk Bersekutu dan Memberitakan Injil “ ( Matius 28:19 ; Galatia 5:13 )
PENGURUS PUSAT PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA Kompleks Green Ville Blok AW 57 Kepa Duri Jakarta Barat 11510 Tel. (021) 5635747, 5673452 Fax (021) 5635748 E-mail :
[email protected]
MUKADIMAH
Menyadari panggilan bersama untuk menghayati suatu persekutuan sebagai tubuh Kristus, yakni suatu umat yang dipanggil, ditebus dan disucikan oleh Anak Allah bagi kemuliaan namaNya (II Petrus 2:9); Menyadari panggilan bersama untuk menghayati berbagai karunia Roh Kudus dan jabatan sebagai kesatuan dalam tubuh Yesus Kristus (I Korintus 12:1-21 ; Efesus 4:7-16 ; I Petrus 4:10-11); Menyadari panggilan bersama untuk saling melayani dan saling memikul beban dengan kerendahan hati demi kemuliaan Kristus (Galatia 5:13; Filipi 2:1-18; I Petrus 4:1011); Menyadari panggilan bersama sebagai saksi Kristus untuk memberitakan Injil sesuai dengan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus (Matius 28:18-20; Markus 16:15-18; Lukas 24:46-49; Yohanes 20:21-22; Kisah Para Rasul 1:8); Menyadari panggilan bersama untuk berperanserta dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Meyakini, bahwa Injil Yesus Kristus adalah mutlak dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bahwa panggilan untuk bersekutu dalam memberitakan Injil merupakan kebutuhan mendesak; Maka dengan ini kami gereja-gereja, lembaga-lembaga injili dan badan-badan misi Injili menyatakan: lahirnya “PERSEKUTUAN INJILI INDONESIA” (INDONESIA EVANGELICAL FELLOWSHIP). Dalam menyikapi perkembangan dan tuntutan kebutuhan bagi masa depan pelayanan, serta perubahan yang bersifat global, diperlukan perubahan nama dari Persekutuan Injili Indonesia (PII) menjadi Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII). Untuk hal tersebut Kongres Nasional IX PII di Hotel Indo Alam Cipanas pada tanggal 3-6 Oktober 2006 sepakat menerima perubahan dan menetapkan perubahan nama Persekutuan Injili Indonesia (PII) menjadi PERSEKUTUAN GEREJAGEREJA DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA (THE FELLOWSHIP OF INDONESIA EVANGELICAL CHURCHES AND INSTITUTIONS).
ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA
NAMA, TEMPAT DAN WAKTU
Pasal 1
1.
Persekutuan ini bernama “PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGALEMBAGA INJILI INDONESIA” (THE FELLOWSHIP OF INDONESIA EVANGELICAL CHURCHES AND INSTITUTIONS) selanjutnya disebut dengan singkatan PGLII.
2.
PGLII Pusat berkedudukan di Jakarta.
3.
PGLII didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
PENGAKUAN IMAN
Pasal 2
Sebagai persekutuan yang terpanggil untuk bersekutu dan memberitakan Injil, kami percaya bahwa :
1.
ALKITAB adalah FIRMAN ALLAH yang diilhamkan, tanpa salah dan merupakan otoritas tertinggi dalam semua segi kehidupan manusia.
2.
ALLAH adalah ESA yang keberadaan-Nya kekal di dalam tiga oknum, ALLAH BAPA, ANAK dan ROH KUDUS.
3.
YESUS KRISTUS adalah ALLAH yang menjadi manusia, lahir dari anak dara Maria, Suci, sempurna, tanpa dosa. Ia mati sebagai Penebus, dikuburkan, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan.
4.
ROH KUDUS memeteraikan orang-orang beriman menjadi anak-anak Allah dan memimpin mereka untuk hidup suci dan mampu bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus.
5.
Keselamatan manusia diperoleh melalui iman pada penebusan darah YESUS KRISTUS melalui pekerjaan Roh Kudus.
6.
Persekutuan orang-orang beriman sebagai tubuh Kristus merupakan perwujudan Gereja yang Kudus dan Am.
7.
Kebangkitan berlaku bagi semua orang mati, bagi yang percaya mendapat hidup yang kekal dan bagi yang tidak percaya kebinasaan kekal.
SIFAT
Pasal 3
PGLII adalah persekutuan yang bersifat inter denominasi dan Injili.
ASAS
Pasal 4
PGLII berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
TUJUAN
Pasal 5 PGLII bertujuan : 1.
Memelihara kemurnian asas Injili.
2.
Menggalang persekutuan sebagai perwujudan organisme yang hidup yaitu tubuh Kristus yang Kudus dan Am.
3.
Mendorong usaha-usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja, dan lembaga-lembaga Injili.
USAHA
Pasal 6
Untuk mencapai tujuan seperti tersebut di atas, maka PGLII berusaha :
1.
Membela dan meneguhkan theologia Injili sesuai dengan kemurnian asas Injili.
2.
Memajukan pekabaran Injil dengan cara membantu anggota-anggota PGLII dalam pelayanan di bidang Penginjilan, misi, pendidikan dan pelayanan masyarakat.
3.
Mewujudkan persekutuan dan pelayanan dalam terang Injil dengan cara mengintensifkan komunikasi serta meningkatkan motivasi dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi usaha-usaha pelayanan anggota-anggota PGLII.
4.
Menjalin kerjasama dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga aras nasional dan internasional
5.
Menjadi mitra Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
ATRIBUT
Pasal 7
Atribut PGLII meliputi: Logo, Bendera dan Motto yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
KEANGGOTAAN
Pasal 8
1.
PGLII mengenal dua jenis keanggotaan, yaitu keanggotaan penuh dan keanggotaan “associate.” Anggota-anggota penuh terdiri dari : a.
Gereja-gereja Injili.
b.
Lembaga-lembaga injili.
2.
Yang dimaksudkan dengan anggota penuh adalah gereja-gereja injili dan lembagalembaga injili yang telah diterima dan disahkan dalam Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional.
3.
Anggota “associate” adalah gereja-gereja injili dan lembaga-lembaga Injili yang sedang menunggu pengesahan Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional untuk menjadi anggota penuh.
4.
Baik anggota penuh maupun anggota “associate” harus memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
1.
Setiap anggota berhak menyatakan pendapat.
2.
Setiap anggota penuh berhak memilih dan dipilih.
3.
Setiap anggota penuh mempunyai hak suara.
4.
Setiap anggota wajib mewujudkan tujuan PGLII.
5.
Setiap anggota wajib mentaati keputusan Musyawarah Nasional PGLII.
6.
Setiap anggota wajib membayar iuran.
7.
Setiap anggota wajib menjaga nama baik PGLII.
MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 10
Majelis Pertimbangan adalah mereka yang memberikan pertimbangan, masukan-masukan, nasehat-nasehat baik yang diminta maupun yang tidak diminta kepada Pengurus Pusat PGLII.
PENGURUS
Pasal 11
PGLII dipimpin oleh : (1) Pengurus Pusat : a.
Pengurus Pusat PGLII terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Komisi.
b.
Pengurus Pusat PGLII dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
c.
Masa jabatan Pengurus Pusat PGLII ditetapkan dari satu Musyawarah ke Musyawarah berikutnya
d.
Seorang anggota Pengurus Pusat PGLII dapat menjabat selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
e.
Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili PGLII dalam tindakan-tindakan hukum.
f.
Tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Pusat PGLII diatur dalam penjabaran tugas yang disusun dalam Rapat Kerja Nasional PGLII untuk masa jabatan yang sedang berlaku.
g.
Pengurus Pusat PGLII berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada semua anggota PGLII dan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya kepada Musyawarah Nasional.
(2) Pengurus Wilayah : a.
Pengurus Wilayah PGLII terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Ketua-Ketua
Komisi. b.
Pengurus Wilayah dipilih melalui Musyawarah Wilayah (Muswil).
c.
Masa jabatan Pengurus Wilayah PGLII ditetapkan dari satu Musyawarah ke Musyawarah berikutnya
d.
Seorang anggota Pengurus Wilayah PGLII dapat menjabat selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
e.
Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili PGLII dalam tindakan-tindakan hukum.
f.
Tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Wilayah PGLII diatur dalam penjabaran tugas yang disusun dalam Rapat Kerja Wilayah PGLII untuk masa jabatan yang sedang berlaku.
g.
Pengurus Wilayah PGLII berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada Pengurus Pusat PGLII dan semua anggota PGLII serta laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya kepada Musyawarah Wilayah.
h.
Pengurus Wilayah PGLII bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat PGLII.
(3) Pengurus Daerah : a.
Pengurus Daerah PGLII terdiri dari Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Ketua-ketua Komisi.
b.
Pengurus Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah (Musda).
c.
Masa jabatan Pengurus Daerah PGLII ditetapkan dari satu musyawarah ke Musyawarah berikutnya
d.
Seorang anggota Pengurus Daerah PGLII dapat menjabat selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
e.
Ketua dan Sekretaris mewakili PGLII dalam tindakan-tindakan hukum.
f.
Tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Daerah PGLII diatur dalam penjabaran tugas yang disusun dalam Rapat Kerja Daerah PGLII untuk masa jabatan yang sedang berlaku.
g.
Pengurus Daerah PGLII berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada Pengurus Wilayah PGLII dan semua anggota PGLII serta laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya kepada Musyawarah Daerah.
h.
Pengurus Daerah PGLII bertanggung jawab kepada Pengurus Wilayah PGLII.
MUSYAWARAH NASIONAL
Pasal 12
1.
Musyawarah Nasional adalah persidangan dari diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
utusan-utusan anggota
yang
2.
Musyawarah Nasional merupakan musyawarah tertinggi.
3.
Musyawarah Nasional PGLII adalah sah dan memenuhi kuorum kalau dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota penuh PGLII tingkat Nasional ditambah satu, termasuk pernyataan tertulis tidak mengikuti Musyawarah Nasional dan yang tidak hadir tanpa pemberitahuan.
4.
Musyawarah Nasional PGLII diselenggarakan oleh Pengurus Pusat PGLII dengan membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional PGLII.
5.
Musyawarah Nasional PGLII dipimpin oleh Pimpinan Persidangan yang diusulkan oleh Pengurus Pusat PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.
WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL
Pasal 13
Musyawarah Nasional mempunyai wewenang untuk : a.
Menetapkan dan mensahkan Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPK Nasional).
b.
Menilai dan mensahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PGLII.
c.
Meminta laporan Majelis Pertimbangan PGLII.
d.
Mensahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
e.
Memilih Majelis Pertimbangan dan Pengurus Pusat PGLII.
f.
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
MUSYAWARAH NASIONAL ISTIMEWA
Pasal 14
Dalam keadaan khusus dapat dilaksanakan Musyawarah Nasional istimewa, berdasarkan keputusan Pengurus Pusat dan Majelis Pertimbangan atau atas permintaan setengah dari jumlah anggota penuh ditambah satu.
MUSYAWARAH WILAYAH
Pasal 15
1.
Musyawarah Wilayah adalah persidangan diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
dari
utusan-utusan
anggota
yang
2.
Musyawarah Wilayah merupakan musyawarah tertinggi di tingkat Wilayah.
3.
Musyawarah Wilayah PGLII adalah sah dan memenuhi kuorum kalau dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota PGLII di tingkat Wilayah ditambah satu, termasuk pernyataan tertulis tidak mengikuti Musyawarah Wilayah dan yang tidak hadir tanpa pemberitahuan.
4.
Musyawarah Wilayah PGLII diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah PGLII dengan membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah PGLII.
5.
Musyawarah Wilayah PGLII dipimpin oleh Pimpinan Persidangan yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
WEWENANG MUSYAWARAH WILAYAH
Pasal 16
Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang untuk : a.
Menetapkan dan mensahkan Garis Besar Program Kerja Wilayah (GBPK Wilayah).
b.
Menilai dan mensahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah PGLII.
c.
Meminta laporan Majelis Pertimbangan Wilayah PGLII.
d.
Memilih Majelis Pertimbangan dan Pengurus Wilayah PGLII.
e.
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
MUSYAWARAH DAERAH
Pasal 17
1.
Musyawarah Daerah adalah persidangan diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
dari
utusan-utusan
anggota
yang
2.
Musyawarah Daerah merupakan musyawarah tertinggi di tingkat Daerah.
3.
Musyawarah Daerah PGLII adalah sah dan memenuhi kuorum kalau dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota PGLII di tingkat Daerah ditambah satu, termasuk pernyataan tertulis tidak mengikuti Musyawarah Daerah dan yang tidak hadir tanpa pemberitahuan.
4.
Musyawarah Daerah PGLII diselenggarakan oleh Pengurus Daerah PGLII dengan membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah PGLII.
5.
Musyawarah Daerah PGLII dipimpin oleh Pimpinan Persidangan yang diusulkan oleh Pengurus Daerah PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Daerah.
WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH
Pasal 18
Persidangan Musyawarah mempunyai wewenang untuk : a.
Menetapkan dan mensahkan Garis Besar Program Kerja Daerah (GBPK Daerah).
b.
Menilai dan mensahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah PGLII.
c.
Meminta laporan Majelis Pertimbangan Daerah PGLII.
d.
Memilih Majelis Pertimbangan dan Pengurus Daerah PGLII.
e.
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
RAPAT KERJA NASIONAL
Pasal 19
1.
Segera sesudah pengesahan oleh Musyawarah Nasional, maka Pengurus Pusat PGLII menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk menyusun dan menetapkan Program Kerja Nasional berdasarkan Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPK Nasional) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Musyawarah Nasional.
2.
Program kerja dijabarkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.
3.
Program kerja dilaksanakan berdasarkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi oleh Pengurus Pusat PGLII.
RAPAT KERJA WILAYAH
Pasal 20
1.
Segera sesudah pengesahan oleh Musyawarah Wilayah, maka Pengurus Wilayah PGLII menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) untuk menyusun dan menetapkan Program Kerja Wilayah berdasarkan Garis Besar Program Kerja Wilayah (GBPK Wilayah) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Musyawarah Wilayah.
2.
Program kerja dijabarkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
3.
Program kerja dilaksanakan berdasarkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi oleh Pengurus Wilayah PGLII.
RAPAT KERJA DAERAH
Pasal 21
1.
Segera sesudah pengesahan oleh Musyawarah Daerah, maka Pengurus Daerah PGLII menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk menyusun dan menetapkan
Program Kerja Daerah berdasarkan Garis Besar Program Kerja Daerah (GBPK Daerah) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Musyawarah Daerah. 2.
Program kerja dijabarkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
3.
Program kerja dilaksanakan berdasarkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi oleh Pengurus Daerah PGLII.
KEUANGAN
Pasal 22
Keuangan PGLII ditujukan untuk: 1. 2.
Menjalankan tugas-tugas PGLII Menyediakan sarana dan prasarana PGLII
HARTA MILIK
Pasal 23
1.
PGLII dapat memperoleh harta milik, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dari usaha-usaha yang sah, hibah, pemberian atau persembahan yang tidak mengikat.
2.
Pengelolaan harta milik PGLII dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PGLII dengan ketentuan, bahwa harta milik PGLII yang tidak bergerak, tidak boleh dipindahtangankan tanpa persetujuan Musyawarah Nasional.
3.
Pengurus Pusat PGLII berkewajiban menyampaikan laporan tentang keadaan Harta milik PGLII pada akhir masa jabatannya kepada Musyawarah Nasional.
4.
Apabila PGLII mengalami pembubaran, maka harta milik PGLII akan dihibahkan kepada badan atau badan-badan yang se-asas dan melakukan kegiatan pelayanan sejenis.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 25
Jika dianggap perlu Anggaran Dasar ini dapat dirubah melalui Musyawarah Nasional.
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA
WILAYAH PELAYANAN
Pasal 1
Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbagi atas: 1.
2.
Pengurus Wilayah Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PW PGLII) adalah kesatuan organisasi yang meliputi keanggotaan PGLII di seluruh wilayah Propinsi. Pengurus Daerah Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PD PGLII) adalah kesatuan organisasi yang meliputi keanggotaan PGLII di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
LOGO, BENDERA DAN MOTTO
Pasal 2
1.
Logo PGLII menggambarkan tugas, tanggung jawab dan peran PGLII di dalam mengemban mandat ilahi pembangunan dan mandat ilahi pembaharuan berdasarkan Firman Tuhan yang terdiri dari: a. ALKITAB, melambangkan bahwa pelayanan PGLII berlandaskan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Firman Allah yang diilhamkan, tanpa salah dan merupakan otoritas tertinggi dalam semua segi kehidupan manusia. b. SALIB, melambangkan pengorbanan sebagai wujud perdamaian dengan Tuhan dan sesama, serta sikap PGLII yang siap berkorban dalam kiprah pelayanannya. c. BURUNG MERPATI, melambangkan kehadiran kuasa Roh Kudus, ketulusan dan misi membawa damai bagi dunia. d. NATS ALKITAB, melambangkan landasan operasional PGLII dalam melaksanakan tugas dan panggilan untuk bersekutu dan memberitakan Injil dengan kasih. e. BOLA DUNIA, melambangkan sasaran, ladang dan tempat PGLII melaksanakan tugas dan panggilannya. f. PITA TAK BERUJUNG, melambangkan ikatan kasih tak berbatas yang mengikat
motto “Dipanggil untuk Bersekutu dan Memberitakan Injil.” LINGKARAN, melambangkan persekutuan. WARNA BIRU pada bola dunia, melambangkan keteduhan, kedamaian, kesejahteraan dan keamanan yanhg diharapkan mengayomi perjalanan pelayanan/perjuangan PGLII di tengah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. i. WARNA KUNING keemasan pada seluruh tulisan, melambangkan kekuatan “fajar pengharapan” yang harus dimiliki dan diyakini oleh seluruh kaum injili di Indonesia. j. WARNA MERAH pada Salib, melambangkan kekuatan Darah Kristus yang menyucikan, menguduskan dan menyempurnakan. k. WARNA MERAH yang menjadi latar belakang motto PGLII, “Dipanggil Untuk Bersekutu dan Memberitakan Injil” melambangkan keberanian, semangat, tekad dan komitmen PGLII untuk melaksanakan kiprah pelayanan di tengah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. l. WARNA PUTIH pada burung merpati, pita dan Alkitab melambangkan kesucian, kemurnian, ketulusan dan kebenaran yang harus terus menerus diperjuangkan dan dipertahankan oleh PGLII. m. Warna putih transparan pada lingkaran yang menjadi latar belakang tulisan Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) melambangkan transparansi dalam kinerja pelayanan PGLII. n. Contoh Logo : g. h.
2.
Bendera PGLII: a. Terbuat dari kain dengan warna dasar biru. b. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 90cmx120cm c. Di tengah bendera tertera logo PGLII. d. Di bawah logo PGLII tertulis: i. Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (untuk Pusat). ii. Pengurus Wilayah Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (untuk Wilayah). iii. Pengurus daerah Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (untuk Daerah). e. Tulisan di dalam logo dan tulisan di bawah logo berwarna kuning emas.
f. g.
3.
Dipergunakan dalam acara-acara resmi baik yang bersifat umum maupun khusus bersama dengan bendera Merah Putih. Contoh Bendera:
MOTTO : “Dipanggil Untuk Bersekutu dan Memberitakan Injil.”
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN
Pasal 3
1.
Yang dapat diterima sebagai anggota penuh PGLII adalah gereja-gereja dan lembagalembaga Injili yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.
Merupakan gereja injili dan lembaga injili tingkat pusat.
b.
Memiliki akta yang disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
c.
Sudah terdatar di Departemen Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Dirjen Bimas Kristen.
d.
Bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGLII.
e.
Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota penuh PGLII dan melengkapi semua prosedur administrasi yang telah ditetapkan.
f.
Mendapat rekomendasi dari Pengurus Wilayah PGLII yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota penuh PGLII.
2.
Penetapan menjadi anggota “associate” dilakukan dalam Rapat Pengurus Pusat PGLII.
3.
Penetapan menjadi anggota penuh diusulkan oleh Pengurus Pusat PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional.
GUGURNYA KEANGGOTAAN Pasal 4 Keanggotaan PGLII gugur, apabila : 1.
Anggota yang bersangkutan mengajukan permohonan mengundurkan diri yang dilakukan secara tertulis.
2.
Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGLII, serta hukum yang berlaku.
3.
Anggota yang bersangkutan tidak lagi melakukan kegiatan pelayanan seperti yang tercantum dalam aktanya.
4.
Anggota yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGLII.
SYARAT MAJELIS PERTIMBANGAN Pasal 5
1.
Majelis Pertimbangan dipilih melalui Musyawarah Nasional dari antara tokoh-tokoh PGLII yang telah menunjukkan pengabdiannya demi kemajuan PGLII.
2.
Majelis Pertimbangan PGLII dipilih melalui Musyawarah Nasional pada tingkat pusat, Musyawarah Wilayah pada tingkat Propinsi, dan Musyawarah Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
3.
Majelis Pertimbangan PGLII terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
SYARAT PENGURUS PUSAT Pasal 6
Syarat menjadi Pengurus Pusat PGLII: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Peserta Musyawarah Nasional PGLII. Telah membuktikan diri terlibat aktif dalam PGLII. Mendapat dukungan dari gereja/lembaga pengutus. Terpanggil, terpilih, memiliki wawasan, visi dan misi yang luas. Memiliki reputasi yang baik dalam pelayanan. Memahami sistem dan mekanisme organisasi. Memiliki wibawa, bertanggungjawab, mau bekerja keras dan dapat bekerja sama. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PGLII.
MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT
Pasal 7
1.
2.
Pemilihan Ketua Umum PGLII dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni : a.
Pemilihan calon Ketua Umum.
b.
Pemilihan Ketua Umum.
Mekanisme pemilihan calon Ketua Umum dilaksanakan sebagai berikut a.
Setiap peserta menulis 3 (tiga) nama calon Ketua Umum dengan nama yang berbeda di atas kertas suara yang disediakan oleh Panitia Pengarah.
b.
Penulisan nama dilakukan di tempat yang telah ditentukan, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
c.
Perhitungan suara dilakukan secara terbuka yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang dibantu 2 (dua) orang anggota Pimpinan Sidang.
d.
Dari hasil perhitungan suara ditentukan 5 (lima) orang pengumpul suara terbanyak
untuk menjadi calon Ketua Umum dan berhak selanjutnya untuk turut dalam tahap pemilihan Ketua Umum. e.
Bila terdapat suara yang sama banyaknya, maka suara yang sama banyaknya tersebut akan dilakukan pemilihan ulang sampai terdapat 5 (lima) orang pengumpul suara terbanyak.
3.
Setiap calon Ketua Umum PGLII harus mengajukan surat pernyataan kesediaan.
4.
Mekanisme pemilihan Ketua Umum dilaksanakan sebagai berikut
5.
a.
Setiap anggota sidang menulis 1 (satu) nama diantara calon-calon Ketua Umum di atas kertas yang disediakan oleh Panitia Pengarah.
b.
Penulisan nama dilakukan di tempat yang telah ditentukan kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
c.
Perhitungan suara dilakukan secara terbuka yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang dibantu 2 (dua) orang anggota Pimpinan Sidang.
d.
Bila terdapat 2 (dua) calon Ketua Umum mempunyai suara terbanyak yang sama jumlahnya, maka terhadap keduanya akan dilakukan pemilihan ulang sampai terdapat perbedaan jumlah suara di antara mereka, dan suara yang terbanyak menjadi Ketua Umum PGLII sekaligus merangkap Ketua Formatur, sedang yang lain menjadi anggota Formatur.
Rapat Formatur : Ketua Umum terpilih bertindak sebagai Ketua Formatur, memimpin rapat Formatur untuk menyusun personalia kepengurusan PGLII sebelum acara penutupan.
SYARAT CALON KETUA UMUM PENGURUS PUSAT
Pasal 8
Syarat Calon Ketua Umum PGLII: 1.
Peserta Musyawarah Nasional PGLII.
2.
Telah membaktikan diri terlibat aktif dalam PGLII.
3.
Berumur 40 – 60 tahun.
4.
Unsur pimpinan serta mendapat dukungan dari gereja/lembaga pengutus.
5.
Terpanggil, terpilih, memiliki wawasan, visi dan misi yang luas.
6.
Memiliki reputasi yang baik dalam pelayanan.
7.
Memahami sistim dan mekanisme organisasi.
8.
Memiliki wibawa, bertanggungjawab, mau bekerja keras dan dapat bekerjasama.
9.
Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PGLII.
10. Bersedia berdomisili di Jakarta selama menjabat sebagai Ketua Umum PGLII.
MASA JABATAN
Pasal 9
1.
Masa jabatan Pengurus PGLII ditetapkan dari satu Musyawarah ke Musyawarah berikutnya.
2.
Sedang anggota Pengurus PGLII hanya dapat menjabat selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
3.
Mengenai hal-hal dimana pengurus mengundurkan diri atau meninggal dunia, cacat tetap maka akan diadakan penggantian antar waktu melalui mekanisme Rapat Pengurus PGLII. HAK SUARA
Pasal 10
Hak suara sebagai berikut
:
1.
Gereja (Sinode)
:
2 (dua) suara
2.
Lembaga/Yayasan
:
1 (satu) suara
3.
Pengurus Pusat
:
1 (satu) suara
4.
Pengurus Wilayah
:
1 (satu) suara
5.
Pengurus Daerah
:
1 (satu) suara
6.
Perwakilan Luar Negeri
:
1 (satu) suara
MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS WILAYAH
Pasal 11
1.
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di daerah-daerah tingkat I, maka Pengurus Pusat PGLII membentuk Pengurus Wilayah (PW) PGLII.
2.
Pembentukan Pengurus Wilayah PGLII dilaksanakan melalui Musyawarah (Muswil).
3.
Pengurus Wilayah terpilih dikukuhkan dan dilantik dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) dengan Surat Keputusan oleh Pengurus Pusat PGLII.
4.
Pokok-pokok tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Wilayah PGLII diatur dalam penjabaran tugas yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PGLII.
5.
Dalam keadaan khusus dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) Istimewa.
Wilayah
MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH
Pasal 12
1.
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di daerah-daerah tingkat Kabupaten/Kota, maka Pengurus Wilayah PGLII membentuk Pengurus Daerah (PD) PGLII.
2.
Pembentukan Pengurus Daerah PGLII dilaksanakan melalui Musyawarah Daerah.
3.
Pengurus Daerah terpilih dikukuhkan dan dilantik dalam Musyawarah Daerah (Musda) dengan Surat Keputusan oleh Pengurus Wilayah PGLII.
4.
Pokok-pokok tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Daerah PGLII diatur dalam penjabaran tugas yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah PGLII.
5.
Dalam keadaan khusus dapat melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) istimewa.
PERSIDANGAN DAN RAPAT
Pasal 13
1.
2.
3.
PGLII mengenal jenis-jenis persidangan sebagai berikut : a.
Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh utusan-utusan anggota diselenggarakan satu kali dalam empat tahun.
b.
Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh Majelis Pertimbangan, Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah PGLII, diselenggarakan tiga bulan sesudah Musyawarah Nasional.
c.
Rapat Pengurus Pusat PGLII dihadiri oleh semua anggota Pengurus Pusat PGLII dan dapat juga dihadiri oleh Majelis Pertimbangan, diselenggarakan tiap tiga bulan.
d.
Musyawarah Wilayah (Muswil) PGLII yang dihadiri oleh seluruh anggota PW PGLII diselenggarakan satu kali dalam 4 (empat) tahun.
e.
Rapat Pengurus Wilayah PGLII yang dihadiri oleh semua anggota Pengurus Wilayah diselenggarakan setiap tiga bulan.
f.
Musyawarah Daerah (Musda) PGLII yang dihadiri oleh seluruh anggota PD PGLII diselenggarakan satu kali dalam 4 (empat) tahun.
g.
Rapat Pengurus Daerah PGLII yang dihadiri oleh semua anggota Pengurus Daerah diselenggarakan setiap tiga bulan.
Dalam melaksanakan Musyawarah Nasional, ditetapkan pimpinan sidang sebagai berikut : a.
Musyawarah Nasional dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) orang Ketua dan 2 (dua) orang Sekretaris.
b.
Pimpinan Musyawarah Nasional diusulkan oleh Pengurus Pusat PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.
Untuk menjamin keabsahan persidangan, maka ditetapkan kuorum persidangan sebagai berikut : a.
Musyawarah Nasional adalah sah, bila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
b.
Rapat Pengurus Pusat PGLII adalah sah, bila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
c.
Pernyataan tertulis tidak menghadiri persidangan dihitung sebagai kehadiran dalam menentukan kuorum.
MEKANISME MUSYAWARAH NASIONAL
Pasal 14
1.
2. 3. 4.
5.
6.
7. 8.
9.
Pengurus Pusat PGLII membentuk Panitia Musyawarah Nasional yang terdiri dari Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) untuk mengatur penyelenggaraan Musyawarah Nasional, dengan segala perlengkapan yang diperlukan selama Musyawarah Nasional. Mulai dari pembukaan sampai dengan serah terima Pimpinan Sidang dalam Rapat Pleno I (pertama), Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat PGLII. Selanjutnya Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Persidangan Musyawarah Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) orang Ketua dan 2 (dua) orang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Persidangan Musyawarah Nasional didampingi oleh Pengurus Pusat PGLII, dalam hal ini Ketua Umum (demisioner) sebagai nara sumber dan Sekretaris Umum (demisioner) sebagai Sekretaris Persidangan Musyawarah Nasional. Musyawarah Nasional diselenggarakan atas dasar musyawarah mufakat, kecuali untuk hal-hal tertentu seperti penentuan kuorum, pemilihan pengurus dan lain-lain, diberlakukan sistem pemungutan suara. Dalam hal kuorum tidak tercapai, Musyawarah Nasional dapat ditunda untuk masa tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dan kalau kuorum tetap tidak tercapai juga Musyawarah Nasional dianggap sah dengan pengertian setiap anggota penuh telah dikirimi surat undangan. Musyawarah Nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada tata tertib Musyawarah Nasional. Musyawarah Nasional dilaksanakan berdasarkan agenda dan jadwal Musyawarah Nasional yang disusun oleh Pengurus Pusat PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Nasional. Musyawarah Nasional dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyelesaikan tugastugas khusus, baik selama Musyawarah Nasional maupun sesudah Musyawarah Nasional.
MEKANISME MUSYAWARAH WILAYAH
Pasal 15
1.
2. 3.
Pengurus Wilayah PGLII membentuk Panitia Musyawarah Wilayah yang terdiri dari Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) untuk mengatur penyelenggaraan Musyawarah Wilayah, dengan segala perlengkapan yang diperlukan selama Musyawarah Wilayah. Mulai dari pembukaan sampai dengan serah terima Pimpinan Sidang dalam Rapat Pleno I (pertama), Musyawarah Wilayah l dipimpin oleh Pengurus Wilayah PGLII. Selanjutnya Musyawarah Wilayah l dipimpin oleh Pimpinan Persidangan Musyawarah Wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) orang Ketua dan 2 (dua) orang Sekretaris.
4.
5.
6.
7. 8.
9.
Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Persidangan Musyawarah Wilayah didampingi oleh Pengurus Wilayah PGLII, dalam hal ini Ketua Umum (demisioner) sebagai nara sumber dan Sekretaris Umum (demisioner) sebagai Sekretaris Persidangan Musyawarah Wilayah. Musyawarah Wilayah diselenggarakan atas dasar musyawarah mufakat, kecuali untuk hal-hal tertentu seperti penentuan kuorum, pemilihan pengurus dan lain-lain, diberlakukan sistim pemungutan suara. Dalam hal kuorum tidak tercapai, Musyawarah Wilayah dapat ditunda untuk masa tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dan kalau kuorum tetap tidak tercapai juga Musyawarah Wilayah dianggap sah dengan pengertian setiap anggota telah dikirimi surat undangan. Musyawarah Wilayah dilaksanakan dengan berpedoman pada tata tertib Musyawarah Wilayah. Musyawarah Wilayah dilaksanakan berdasarkan agenda dan jadwal Musyawarah Wilayah yang disusun oleh Pengurus Wilayah PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Wilayah. Musyawarah Wilayah dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyelesaikan tugastugas khusus, baik selama Musyawarah Wilayah maupun sesudah Musyawarah Wilayah.
MEKANISME MUSYAWARAH DAERAH Pasal 16
1.
2. 3. 4.
5.
6.
7. 8.
9.
Pengurus Daerah PGLII membentuk Panitia Musyawarah Daerah yang terdiri dari Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) untuk mengatur penyelenggaraan Musyawarah Daerah, dengan segala perlengkapan yang diperlukan selama Musyawarah Daerah. Mulai dari pembukaan sampai dengan serah terima Pimpinan Sidang dalam Rapat Pleno I (pertama), Musyawarah Daerah l dipimpin oleh Pengurus Daerah PGLII. Selanjutnya Musyawarah Daerah l dipimpin oleh Pimpinan Persidangan Musyawarah Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) orang Ketua dan 2 (dua) orang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Persidangan Musyawarah Daerah didampingi oleh Pengurus Daerah PGLII, dalam hal ini Ketua (demisioner) sebagai nara sumber dan Sekretaris (demisioner) sebagai Sekretaris Persidangan Musyawarah Daerah. Musyawarah Daerah diselenggarakan atas dasar musyawarah mufakat, kecuali untuk hal-hal tertentu seperti penentuan kuorum, pemilihan pengurus dan lain-lain, diberlakukan sistim pemungutan suara. Dalam hal kuorum tidak tercapai, Musyawarah Daerah dapat ditunda untuk masa tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dan kalau kuorum tetap tidak tercapai juga Musyawarah Daerah dianggap sah dengan pengertian setiap anggota penuh telah dikirimi surat undangan. Musyawarah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada tata tertib Musyawarah Daerah. Musyawarah Daerah dilaksanakan berdasarkan agenda dan jadwal Musyawarah Daerah yang disusun oleh Pengurus Daerah PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Daerah Musyawarah Daerah dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyelesaikan tugastugas khusus, baik selama Musyawarah Daerah maupun sesudah Musyawarah Daerah.
SEKRETARIAT
Pasal 17
1.
Sekretariat PGLII merupakan satuan pendukung Pengurus Pusat PGLII dalam menggerakkan organisasi PGLII.
2.
Sekretariat PGLII berkedudukan di Jakarta.
3.
Sekretariat PGLII dipimpin oleh Sekretaris Umum PGLII, yang juga bertempat tinggal di Jakarta.
4.
Sekretariat PGLII melaksanakan koordinasi pelayanan : administrasi, humas dan keanggotaan.
5.
Pembiayaan Sekretariat PGLII menjadi beban anggaran PGLII.
6.
Surat-surat resmi kepada/dari PGLII dialamatkan/disalurkan melalui Sekretariat PGLII.
7.
Sekretariat PGLII berfungsi sebagai penyalur informasi dan pusat komunikasi PGLII, baik secara nasional maupun secara internasional.
HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH
Pasal 18
1.
PGLII berfungsi untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kaum Injili Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia.
2.
PGLII berfungsi untuk menyalurkan harapan dan menyampaikan informasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada anggota-anggota PGLII.
3.
PGLII berfungsi memberi sumbangan gagasan-gagasan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.
HUBUNGAN ANTAR GEREJA
Pasal 19
1.
Pengurus Pusat PGLII dapat menjalin hubungan kerjasama dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili yang bukan anggota PGLII.
2.
Pengurus Pusat PGLII membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara sesama anggota PGLII dan/atau antara anggota PGLII dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga injili lainnya.
HUBUNGAN INTERNASIONAL
Pasal 20
1.
PGLII berfungsi untuk menyalurkan aspirasi kaum Injili Indonesia kepada dunia internasional.
2.
PGLII berfungsi membantu anggota-anggotanya dalam rangka kerjasama. Dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili secara internasional.
3.
Pengurus Pusat PGLII mewakili PGLII dalam memberikan saran dan rekomendasi bagi badan-badan misi Injili dari luar negeri yang akan melayani di Indonesia.
4.
PGLII dalam lingkup Asia berafiliasi dengan Evangelical Fellowship of Asia (EFA) dan dalam lingkup internasional berafiliasi dengan World Evangelical Alliance (WEA).
IURAN DAN TAHUN ANGGARAN
Pasal 21
1.
Setiap anggota PGLII berkewajiban membayar iuran yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
2.
Uang iuran dikirimkan kepada Bendahara Umum PGLII.
3.
Pengurus Wilayah dan Pengurus DaerahPGLII dapat menarik iuran dari anggota PGLII (bukan tingkat pusat) yang berada di wilayah atau daerahnya.
4.
Tahun anggaran PGLII berlaku dari tanggal 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya.
5.
Pada akhir tiap tahun anggaran diadakan pemeriksaan Keuangan dan Harta Milik oleh Pengurus Pusat PGLII.
HAL-HAL LAIN
Pasal 22
Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh Pengurus Pusat PGLII sesuai dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGLII.
