JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
PERUBAHAN SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM DIMENSI PENDIDIKAN HUKUM Alfalachu indiantoro, Wafda Vivid Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 Telp/Fax: (0352) 481124, e-mail:
[email protected] Abstrak Pembaharuan sistem kebijakan Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan Seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, Kurikulum pendidikan tinggi saat ini berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi akademik. Alasan dilakukannya pembaharuan sistem kebijakan pendidikan tinggi adalah karena kualitas lulusan pendidikan tinggi yang belum mampu menjawab kebutuhan dan daya saing global. Serta ketimpangan antara profil lulusan pendidikan tinggi dengan standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja. Kata kunci : pembaharuan, kebijakan, pendidikan A. Pendahuluan besar
ialah
bangsa
yang
mampu
potensi1 dimana dilakukan dengan usaha
mewujudkan
mimpi
yang
besar”.
sadar dan terencana untuk mewujudkan
Perwujudan itu memerlukan sejumlah
suasana belajar dan proses pembelajaran
syarat. Salah satu jembatan yang perlu
agar peserta didik dapat secara aktif
mendapat
mengembangkan potensi dirinya untuk
pendidikan.3
Pendidikan merupakan optimalisasi
ketrampilan
diri, yang
kecerdasan, diperlukan
serius
adalah
Tujuan pendidikan di indonesia ialah
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
perhatian
untuk mencerdaskan kehidupan Seluruh
serta
rakyat
dirinya,
Indonesia
tanpa
terkecuali:4
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
masyarakat, bangsa, dan negara.2 menurut Presiden Soekarno bahwa : “Bangsa yang
butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.71 3 Forum Mangunwijaya, (2007), Kurikulum yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif, Cetakan Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 97 dan 98. 4 Ibid., hlm. 4.
1
Suyadi , (2012), Integrasi Pendidikan Islam Dan Neurosains Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Dasar (Pgmi), Al-Bidāyah, Vol 4 No. 1, Juni. 2 Ateng Syafrudin, (2008), Catatan Kecil Tentang Pemerintahan, Pendidikan dan Hukum, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Ed.), Butir-
267 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
tumpah
darah
Indonesia,
memajukan
Penyelenggaraan
Pendidikan,
dan
kesejahteraan umum dan kemakmuran
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
rakyat, mencerdasnya kehidupan bangsa,
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
menjunjung tinggi martabat Indonesia
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
dalam percaturan global baik politik, eko-
Dalam rangka mewujudkan tujuan
nomi, serta Iptek; dan Bukan hanya
negara kesejahteraan, pemerintah turut
terlaksana tidaknya demokrasi sebagai
campur
suatu sarana untuk men-capai tujuan.
kebijakan antara lain dalam menetapkan
Sumber
daya
manusia
tangan
dalam
menetapkan
yang
kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum
berkualitas akan membuat suatu negara
merupakan pencerminan dari semua cita-
menjadi disegani oleh bangsa lainnya,
cita
melalui
Kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia
pendidikanlah
semua
dapat
dan
pikiran
dalam
pendidikan.6
diwujudkan.5 Pendidikan tinggi, saat ini
sering
menjadi syarat dalam mencari sebuah
setiap tahunnya, dengan cara peng-ajaran
pekerjaan atau menjalankan suatu profesi.
yang berbeda-beda.
mengalami
perubahan,
bahkan
Mengenai pendidikan tinggi diatur di
Meskipun sering terjadi perubahan
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia,
2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan
output dari pendidikan tinggi di Indonesia
Menteri
Kebudayaan
belum dapat mencetak lulusan pendidikan
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014
tinggi siap dalam menghadapi perubahan
tentang
yang sangat cepat di era globalisasi,
Pendidikan
Standar
Tinggi,
Nasional
Peraturan
Teknologi,
dan
dan
Pendidikan
Menteri
Riset,
sehingga kebijakan pendidikan tinggi di
Pendidikan
Tinggi
Indonesia perlu dilakukan reformasi agar
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
dapat
tentang
terutama akibat dari adanya pengaruh
Standar
Nasional
Pendidikan
Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 66
memenuhi
tuntutan
perubahan,
globalisasi dewasa ini
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang
Pengelolaan
dan
5
Abdul Ghofur Anshori dan Shobirin Malian (Ed), (2008), Membangun Hukum Indonesia, Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 59 -60.
6
Esmi Warassih, (2011), Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 179.
268 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
pendidikan sebagai landasan dan pengawal
B. Metode Penelitian Metode
Penelitian
menggunakan
hukum
pendekatan
tegaknya suatu masyarakat.9
ini
konseptual
Bangsa
Indonesia
terus-menerus
(conceptual approach) dengan melakukan
melakukan perbaikan dalam peningkat-an
analisis terkait perubahan kebijakan sistem
kualitas
pendidikan
merupakan salah satu dari banyak negara
tinggi
dalam
dimensi
pendidikannya.
pendidikan hukum berdasarkan doktrin
yang
memasukkan
dan pandangan para ahli serta pandangan
pendidikan
konseptual dan teoritis, hal ini bertujuan
Dasar.10
Indonesia
ketentuan
dalam
tentang
Undang-Undang
untuk memecahkan isu hukum yang
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
diajukan tidak hanya dengan pendekatan
Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan
perundang-undangan semata yang bersifat
bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan
terbatas.7
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
C. Pembahasan
peserta
Pengaturan pelaksanaan pendidikan tinggi
bangkan potensi dirinya untuk memiliki
di Indonesia;
kekuatan
Sejarah
peradaban
didik
secara
mengem-
spiritual
keagamaan,
diri,
kepribadian,
pengendalian
dunia
aktif
menunjukkan peranan sistem pendidikan,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketram-
ter-utama sejak era industrialisasi, dalam
pilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
proses peradaban dunia menjadi modern,
bangsa, dan negara.
dan lebih dari itu, keberhasilan gerakan
Pendidikan tinggi yang merupakan
negara kebangsaan baik Jerman, Amerika
bagian dari sistem pendidikan nasional
Serikat,
merupakan
maupun
negara
kebangsaan
peran
strategis
lainnya juga berkat sistem pen-didikan
mencerdaskan
(persekolahan) nasional masing-masing
memajukan
negara tersebut.8 empat abad Sebelum
teknologi. Pendidikan tinggi diharapkan
Masehi,
dapat menjadi pencetak sumber daya
plato
sudah
menempatkan
kehidupan ilmu
bangsa
dalam
pengetahuan
dan dan
manusia yang profesional, berdaya guna, dan bersaing dengan sumber daya manusia dari luar negeri.
7
Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian hukum, Kencana Prenada Group: Jakarta, hlm.137140. 8 Forum Mangunwijaya, Op.Cit., hlm. 9.
9
Ibid., hlm. 10 dan 11. Ibid.
10
269 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Saat ini, dunia sudah memasuki era globalisasi.
Kehidupan
antar
guru besar, dan tenaga pendidik yang
bangsa
berkualitas dan profesional.
sekarang yang tanpa batas, dan persaingan
Untuk
mewujudkan
nya,
maka
bebas dalam bidang ekonomi, politik, dan
dalam pendidikan, baik perguruan tinggi
ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti
negeri maupun swasta mengembangkan
seluruh rakyatnya harus menjadi warga
kurikulum
berdasarkan
ke-rangka
negara dari bangsa yang modern, yang
kualifikasi
nasional
Indonesia
maknanya adalah warga negara yang
(KKNI). kurikulum pendidikan tinggi di
rasional, demokratis, dan berorientasi ilmu
Indonesia berbasis kompetensi (mengacu
pengetahuan mengatasi
dan masalah
teknologi
dalam
pada
kehidupan
sosial,
akumulasi ke-mampuan seseorang dalam
ekonomi, dan politiknya.11
pencapaian
kompetensi),
yakni
m-laksanakan suatu deskripsi kerja secara
sistem
pendidikan
terukur melalui asesmen yang terstruktur.12
penting
dilakukan,
Dengan kata lain, kurikulum pendidikan
mengingat beragam tantangan luar biasa
tinggi saat ini berbasis kompetensi yang
baik
mengacu pada kualifikasi akademik.
Pembaharuan tinggi
sangatlah
skala
lokal,
internasional.
nasional
Maka
maupun
dari
itu
Dengan adanya KKNI, bertujuan
penyelenggaraan pendidikan tinggi harus
cara
dirubah
seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi
secara
total
mengikuti
pandang
melihat
perkembangan yang ada, di antaranya : (a)
dengan
Perubahan kebijakan pendidikan tinggi
kualifikasi yang disepakati secara nasional
yang mengikuti arus globalisasi; (b)
sebagai dasar pengakuan terhadap hasil
Penyediaan
pendidikan seseorang secara luas (formal,
pendidikan
tinggi
yang
melihat
kompetensi
fleksibel, berkualitas, berorientasi pada
non-formal,
mahasiswa,
akuntanbel dan transparan.13
mengikuti
pangsa
pasar,
mengikuti perkembangan ilmu penge-
atau
kepada
Kurikulum
informal)
perguruan
kerangka
yang
tinggi
tahuan dan teknologi, mencetak lulusan
memang harusnya dilakukan perubahan,
yang berdaya saing, melakukan riset dan
saat ini KKNI menjadi acuan pokok dalam
menghasilkan kurikulum
inovasi; pendidikan
(c)
Perubahan
tinggi;
12
(d)
Fitri, (2017), Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi Mengacu Pada KKNI, http://www.kopertis12.or.id/2013/04/28/kurikulumnasional-berbasis-kompetensi-mengacu-padakkni.html , [Akses 9 Agustus 2017] 13 Ibid.
Penyediaan tenaga pengajar, yakni dosen, 11
Ibid.
270 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
penetapan kompetensi lulusan pendidikan
tanpa adanya pengembangan kemampuan
akademik,
mahasiswa.
pendidikan
volasi
dan
pendidikan profesi. 1. Pembaharuan
Selain kebijakan
pendidikan
diperlukannya
tinggi di Indonesia.
pendidikan
Kebijakan pendidikan tinggi yang selalu
berganti
meningkatkan
hal
dengan mutu
tujuan
pembaharuan tinggi
alasan kebijakan
ialah
semakin
banyaknya konvensi internasional yang
untuk
pendidikan,
tersebut,
diratifikasi
serta
oleh
sehingga
negara
negara
Indonesia,
Indonesia
menghasilkan lulusan pendidikan tinggi
menyesuaikan
yang dapat bersaing dan dapat menerima
konvensi tersebut, salah satunya adalah
perubahan dan mampu beradaptasi dengan
konvensi internasional tentang hak-hak
perubahan di era globalisasi, sepertinya
ekonomi, sosial dan budaya.
belum
dapat
dilihat
hasilnya
secara
dan
harus
Berdasarkan
memuaskan.
Towers
Ijazah pendidikan tinggi saat ini
me-laksanakan
hasil
studi
isi
Willis
Watson yang meneliti tentang
praktik terbaik manajemen bakat dan
tidak menjadi jaminan untuk mendapat
program
pekerjaan dengan mudah, karena daya
tahun 2014 bahwa 8 dari 10 perusahaan di
saing di dunia kerja dengan para pekerja
Indonesia kesulitan mendapatkan lulusan
asing sebagai dampak adanya globalisasi,
perguruan tinggi yang siap pakai. Untuk
selain itu tidak dimilikinya skill dalam
menanggapi kendala ini, tokoh pendidikan
bekerja, sehingga mempersulit lulusan
Indonesia,
pendidikan tinggi untuk mendapatkan
Rachman mengatakan bahwa kita perlu
pekerjaan.
memiliki konsep pendidikan tinggi yang
Selain ketimpangan
hal
tersebut,
antara
profil
terdapat
penghargaan
Prof.
karyawan
Dr.
pada
Arief
modern untuk menciptakan lulusan yang
lulusan
kompeten
dan
memiliki
skill
yang
mumpuni.14
perguruan tinggi dengan kualifikasi tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan oleh per-
Adanya
perubahan
kurikulum
usahaan. Lulusan perguruan tinggi di
dengan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia belum siap pakai, selama ini
Indonesia sebagai acuan pokok, maka
perguruan
tinggi
hanya
mengajarkan 14
USAID, (2017), Reformasi Pendidikan Tinggi di Indonesia, http://www.prestasiiief.org/index.php/id/feature/108-reformasipendidikan-tinggi-di-indonesia, [Akses 9 Agustus 2017].
mengenai ilmu logika atau teori-teori,
271 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
diharapkan lulusan perguruan tinggi di
pelajaran, tanpa lapangan olah raga, tanpa
Indonesia setara dan diakui kualifikasinya
laboratorium, tanpa perpustakaan, tanpa
dengan sumber daya manusia dari luar
guru yang tidak berkomitmen kepada
negeri, sehingga sumber daya manusia
pendidikan anak karena rendahnya insentif
Indonesia mampu bersaing dengan sumber
dan kesejahteraan yang diterima, dan tanpa
daya manusia luar negeri.
fasilitas esensial bagi sekolah sebagai
2. Model pembaharuan sistem kebijakan
pusat pembudayaan segala kemampuan,
pendidikan tinggi di Indonesia.
nilai, dan sikap, sehingga sekolah hanya
sebagaimana diketahui bahwa di indonesia
pendidikan
merupakan
menjadi
tempat
peserta
didik
untuk
hak
mendengar, mencatat, menghafal, dan
warga negara. Setiap warga negara wajib
latihan menjawab soal-soal ujian. Inilah
mengikuti pendidikan, tanpa dikenai biaya.
kondisi lembaga pendidikan Indonesia
Manusia Indonesia yang sesuai dengan
pada umumnya dari Sekolah Dasar bahkan
tuntutan
sebagai
sampai tingkat universitas. Pada umumnya
diamanatkan Pembukaan Undang-Undang
sekolah hanyalah tempat untuk bertemu
Dasar Negara Republik Indo-nesia Tahun
guru di kelas.
membangun
bangsa
1945 adalah manusia yang bermoral,
Kondisi sekolah seperti ini yang
berdisiplin (pribadi, sosial, dan nasional)15
pada umumnya terdapat di negara-negara
Untuk membangun sumber daya manusia
berkembang oleh UNESCO dalam publi-
yang sesuai dengan harapan bangsa,
kasinya pada tahun 1996 tidak dapat
tidaklah semudah membalikkan telapak
diharapkan untuk dapat menunjang pem-
tangan. Segala macam ke-butuhan untuk
bangunan bangsa melainkan sebaliknya,
memajukan pendidikan harus benar-benar
akan melahirkan masalah-masalah baru,
sangat dipikirkan dan harus dipenuhi.
yaitu unprepared and unskilled educated young generation. 16
Manusia yang bermoral, berdisiplin, beretos
kerja
menguasai
tinggi,
dan
dan
mampu
Dalam
rangka
meningkatkan
menerapkan
ilmu
kemampuan peserta didik (mahasiswa),
teknologi
serta
maka dapat dilakukan tidak hanya melalui
demokratis dan bertanggung jawab tidak
pendidikan formal, akan tetapi perlu pula
dapat dilahirkan dalam sistem pendidikan
perguruan
sekolah dengan peserta didik tanpa buku
instansi terkait agar mahasiswa dapat
15
16
pengetahuan
dan
Ibid., hlm. 19-20.
tinggi
bekerjasama
dengan
Ibid., hlm. 20-21.
272 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
melakukan dengan
kuliah
kerja,
bekerjasama
perusahaan-perusahaan
teknologi. Pemahaman tentang pilar ini,
agar
pada berbagai jenjang pendidikan harus
memperoleh pengalaman kerja, melakukan
memungkinkan peserta didik dalam proses
praktek profesi, maupun belajar secara
pembelajarannya sampai pada tingkatan
mandiri, sehingga pada nantinya dapat
penggunaan berbagai konsep, prinsip, atau
dideskripsikan
hukum untuk memecahkan masalah yang
(learning
capaian
outcomes)
pem-belajaran dari
ukuran
konkret.
Ini jelas memerlukan suatu
kemampuan mahasiswa dengan Kerangka
lembaga pendidikan dengan tenaga guru
Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai
berderajat
acuan dengan melihat penguasaan ilmu
prasarana yang memadai dan suasana
pengetahuan, sikap, kemampuan kerja,
pembelajaran yang penuh tantangan.
serta tanggung jawab dari mahasiswa.
c. Learning to live together; dan
Komisi
Internasional
profesional,
sarana
dan
Unesco,
Pendidikan tidak hanya membekali
memasuki abad ke-21 merekomendasikan
generasi muda untuk menguasai ilmu
4 (empat) pilar belajar, yaitu : 17
pengetahuan
a. Learning to know;
kemampuan bekerja serta memecahkan
dan
teknologi
dan
Learning to know adalah suatu
masalah, melainkan kemampuan untuk
proses pembelajaran yang me-mungkinkan
hidup bersama dengan orang lain yang
peserta didik menghayati dan akhirnya
berbeda dengan penuh toleransi, pe-
dapat merasakan dan dapat menerapkan
ngertian, dan tanpa prasangka. Tugas
cara
suatu
pendidikan
proses yang me-mungkinkan tertanamnya
bersamaan,
sikap ilmiah, yaitu sikap ingin tahu dan
memperoleh pengetahuan dan memiliki
selanjut-nya menimbulkan rasa mampu
kesadaran bahwa hakikat manusia adalah
untuk selalu mencari jawab atas masalah
beragam, tetapi dalam keragaman tersebut
yang dihadapi secara ilmiah.
terdapat persamaan. Pendidikan untuk
b. Learning to do;
mencapai
memperoleh
pengetahuan,
untuk
pada
setiap
tingkat
saat
peserta
kesadaran
yang didik
akan
Sasaran akhir dari diterapkannya
persamaan antar sesama manusia dan
pilar ini adalah lahirnya generasi muda
terdapat saling keter-gantungan satu sama
yang dapat bekerja secara cerdas dengan
lain,
memanfaatkan ilmu penge-tahuan dan
pendidikan dengan pendekatan tradisional,
tidak
melainkan 17
dapat
perlu
ditempuh
menciptakan
dengan
situasi
Ibid., hlm. 22-27.
273 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
kebersamaan dalam waktu yang relatif
melakukan suatu inovasi atau terobosan
lama.
baru agar lulusannya memiliki kemampuan
d. Learning to be
yang dibutuhkan oleh perusahaan baik di
Tiga pilar, yaitu learning to know,
dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya
learning to do, dan learning to live
itu, semangat untuk berwiraswasta perlu
together ditujukan bagi lahirnya generasi
diberikan, sehingga lulusan perguruan
muda yang mampu mencari informasi
tinggi tidak hanya mampu sebagai tenaga
dan/atau menemukan ilmu pengetahuan,
kerja yang memiliki skill dan profesional,
yang mampu melaksana-kan tugas dalam
tetapi juga mampu men-ciptakan lapangan
memecahkan masalah secara cerdas, dan
kerja
mampu bekerja-sama, bertenggang rasa,
pengangguran.
dan toleran terhadap perbedaan. Bila
dan
dapat
mengurangi
tingkat
Agar dapat menetapkan kebijakan
ketiganya berhasil dengan memuaskan
pendidikan
akan menimbulkan adanya rasa percaya
pemerintah dan perguruan tinggi dapat
diri pada masing-masing peserta didik,
mengikutsertakan
hasil
yang
menyusun kurikulum yang tepat bagi
mampu mengenal dirinya, dalam bahasa
perguruan tinggi. Pihak swasta dapat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
memberikan masukan dan apa yang perlu
adalah
dilakukan oleh para mahasiswa untuk
akhirnya
adalah
manusia
yang
manusia
ber-kepribadian
mantap dan mandiri.
tinggi
yang
pihak
baik,
swasta
maka
untuk
mendapatkan pekerjaan yang baik, karena
Manusia yang utuh yang memiliki
pihak swasta memiliki pengalaman di
kemantapan emosional dan intelektual,
lapangan.
yang mengenal dirinya, yang dapat me-
Tidak kalah penting dari adanya
ngendalikan dirinya, yang konsisten dan
peningkatan kemampuan para lulusan
yang memiliki rasa empati (tepo sliro),
pendidikan
atau dalam kamus
perkembangan
psikologi
disebut
tinggi ilmu
yang
mengikuti
pengetahuan
memiliki emotional intelligence. Inilah
tekno-logi
sebagai
implikasi
kurang lebih makna learning to be, yaitu
globalisasi
adalah
karakter
muara akhir dari tiga pilar belajar.
Indonesia. Merupakan sebuah pekerjaan
Dengan pendidikan
adanya tinggi
yang
kebijakan baru,
dai
dan era
manusia
yang besar bagi bangsa Indonesia untuk
maka
mem-bentuk karakter manusia Indonesia
perguruan tinggi di Indonesia diharapkan
menjadi yang beretos kerja tinggi, yang 274 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
berdisiplin,
yang
bermoral,
yang
dilakukan oleh pendidik, tentunya akan
bertanggung jawab, yang menghormati
ditiru
tegak-nya hukum, dan yang mampu
kualitas pendidik juga menentukan kualitas
menguasai
dan
menerapkan
sumber daya manusia yang dihasilkan.
pengetahuan
dan
teknologi,
ilmu bersikap
oleh
anak
Apabila
demokratis, dan berdaya saing global. Untuk dapat menghasilkan manusia
didiknya,
sehingga
karakteristik
pendidikan
tinggi
di
landaskan
nilai-nilai
kebijakan
Indonesia
ber-
Pancasila
dan
yang karakteristiknya digambarkan di atas,
Undang-Undang Dasar Negara Republik
perlu dirancang dan diselenggarakan suatu
Indonesia Tahun 1945, akan dengan
sistem
yang
mudah membangun sumber daya manusia
proses
yang berkualitas dan berdaya saing global.
proses
Hal yang terpenting adalah manfaat
pembudayaan berbagai kemampuan, nilai,
dari keberadaan pendidikan tinggi bagi
dan sikap seorang Indonesia modern yang
masyarakat. Sangat disayangkan apabila
demokratis dan bertanggung jawab.18
pendidikan tinggi mampu men-cetak para
pendidikan
memungkinkan pembelajaran
nasional
terjadinya yang
bermakna
Selain itu, hasil didikan itu sangat
pekerja yang profesional dan berkualitas
dipengaruhi oleh integritas kemanusia-an
tinggi, akan tetapi di dalam masyarakat,
pendidiknya, yaitu : 19
keberadaannya tidak diakui dan tidak
a. Berjiwa besar ataukah bermentalitas
memberikan kontribusi bagi masyarakat.
kerdil;
Di sinilah tugas pemerintah dan seluruh
b. Jujur ataukah koruptif;
rakyat Indonesia untuk bekerjasama dalam
c. Bersahaja atau serba semu, apalagi
meningkatkan pendidikan nasional, agar
bermewah-mewah; d. Konsekuen mengikuti seruling
ataukah liak-liuk yang
sumber daya manusia Indonesia diakui di angin-anginan, irama
mata internasional.
gendang
Reformasi
membiuskan
kurikulum
pendidikan
tinggi berbasis mutualisme antara hukum
menghanyutkan.
nasional dan hukum internasional sangat
Di sini, pendidik atau dosen atau
diperlukan, karena persaingan di dunia
guru juga mempengaruhi pembentukan
global, yang berakibat juga terhadap
karakter dari anak didik. Apa yang
persaingan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga
18
Ibid., hlm. 21- 22. Abdul Ghofur Anshori dan Shobirin Malian (Ed.), Op.Cit., hlm. 61.
perguruan
19
tinggi
dituntut
untuk
275 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
menghasilkan lulusan yang dapat bersaing
dengan
dalam dunia global.
Pendidikan (Ley Organica de Educacion,
Bergesernya
orientasi
ditetapkannya
Undang-Undang
pendidikan
LOE) sebagai proses refor-masi umum
tinggi yang tidak lagi hanya meng-hasilkan
pendidikan pada tahun 2006. Undang-
manusia cerdas berilmu, tetapi juga yang
undang pendidikan yang baru ini berbasis
mampu menerapkan ke-ilmuannya dalam
pada 3 (tiga) prinsip atau tujuan umum,
kehidupan di masyarakatnya (kompeten
yakni : 20
dan relevan), yang lebih berbudaya, harus
a. Kualitas
dipupuk secara sumber daya kemanusiaan (pengajar),
dan
berbasis
dan
kesetaraan
dalam
pendidikan;
kompetensi
b. Kerjasama
internasional.
seluruh
sektor
dalam
komunitas pendidikan dalam upaya
Selain mengembangkan kemampuan
men-capai proses pembelajaran;
intelektual dan skill bagi para peserta
c. Bentuk komitmen penuh pada tujuan
didik, kurikulum pendidikan tinggi di
bersama
Indonesia harus diarahkan pula pada
dalam mencapai proses konvergensi
pengembangan
sistem pendidikan dan pelatihan.
akhlak
mulia,
yang
bersumber pada ajaran agama sebagai basis
filosofisnya,
sebagaimana
negara-negara
Waktu
yang
yang
Uni
Eropa
ditetapkan
untuk
mengimplementasikan semua tujuan ter-
terdapat di dalam sila Pancasila terutama
sebut
adalah
5
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
mana pendidikan nasional, antara lain
Ley
bertujuan untuk membentuk manusia yang
dimaksudkan pula untuk mempersiapkan
bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
perguruan
dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan
persetujuan Bologna (1999) yang ditanda-
Beradab.
tangani oleh 30 negara Eropa, yakni
Organica
(lima)
de
tinggi
tahun
Educacion
Spanyol
yang
juga
mengikuti
Tidak ada salahnya jika bangsa
Austria, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko,
Indonesia belajar dari proses reformasi
Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis,
pendidikan tinggi di negara Spanyol.
Jerman,
Yunani,
Reformasi pendidikan di negara Spanyol
Irlandia,
Italia,
Hungaria, Letonia,
Islandia, Lithuania,
tidak hanya berhenti di tahun 2001 yang ditandai
dengan
Ley
de
Reforma
20
Ari Warokka, (2008), 20 Tahun Reformasi Pendidikan Tinggi Spanyol : Apa yang Dapat Dipelajari Oleh Indonesia, PPI Spanyol: Madrid, hlm. 16.
Universitaria (LRU), namun terus bergulir 276
Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Luxemburg, Malta, Belanda, Norwegia,
pendidikan
Rolandia, Portugal, Rumania, Slowakia,
dilakukan, mengingat bangsa Indonesia
Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan
menghadapi
Inggris.
telah
Kurikulum pendidikan tinggi saat ini
diratifikasi di Paris, Lisabon, Salamanca,
berbasis kompetensi yang mengacu pada
Berlin, Barcelona dan Bergen. Proses
kualifikasi akademik. Alasan dilakukannya
Bologna ini berupaya untuk : 21
pembaharuan sistem kebijakan pendidikan
Proses
a. Melakukan
Bologna
ini
harmonisasi
sistem
berbasis
daripada
beragam
penting
tantangan,
pendidikan tinggi yang belum mampu
pengetahuan
pembelajaran
sangatlah
tinggi adalah karena kualitas lulusan
pendidikan tinggi di Eropa; b. Transfer
tinggi
menjawab kebutuhan dan daya saing
pengajaran
global.
(based on learning more than on
Adanya ketimpangan antara profil
teaching);
lulusan pendidikan tinggi dengan standar
c. Meningkatkan
kapasitas
perguruan
kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan
tinggi menarik orang muda untuk studi
pasar kerja, adanya tuntutan perubahan
dan meningkatkan kompetensi;
kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi
d. Meningkatkan kualitas dan keunggulan
Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar
sebagai faktor kunci kesuksesan; Membantu mengakui
mobilitas,
gelar
kesarjanaan
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang saling
mempunyai daya saing global.
dan
pendidikan berkelanjutan
E. Daftar Pustaka Buku
D. Penutup
Abdul Ghofur Anshori dan Shobirin
Kurikulum merupakan pencerminan
Malian (Ed.), (2008), Membangun
dari semua cita-cita dan pikiran dalam
Hukum Indonesia, Kumpulan Pidato
pendidikan, Pendidikan tinggi merupakan
Guru
bagian dari sistem pendidikan nasional
Filsafat, Cetakan Pertama, Kreasi
memiliki
Total Media, Yogyakarta,
peran
mencerdaskan memajukan
strategis
kehidupan ilmu
bangsa
pengetahuan
dalam
Ilmu
Hukum
dan
dan Ari Warokka, (2008), 20 Tahun Reformasi
dan
Pendidikan Tinggi Spanyol : Apa
teknologi. Pembaharuan sistem kebijakan
yang 21
Besar
Dapat
Dipelajari
Oleh
Indonesia, PPI Spanyol,
Ibid.
277 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Ateng Syafrudin, (2008), Catatan Kecil
Jurnal
Tentang Pemerintahan, Pendidikan
Suyadi , (2012), Integrasi Pendidikan
dan Hukum, dalam Sri Rahayu
Islam
Oktoberina dan Niken Savitri (Ed.),
Implikasinya Bagi Pendidikan Dasar
Butir-butir
(Pgmi), Al-Bidāyah, Vol 4 No. 1,
Pemikiran
Dalam
Hukum, Memperingati 70 Tahun
Dan
Neurosains
Dan
Juni.
Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.,
Internet
Cetakan Pertama, Refika Aditama,
Fitri, (2017), Kurikulum Nasional Berbasis
Bandung,
Kompetensi Mengacu Pada KKNI,
Esmi Warassih, (2011), Pranata Hukum
http://www.kopertis12.or.id/2013/04
Sebuah Telaah Sosiologis, Cetakan
/28/kurikulum-nasional-berbasis-
Kedua, Badan Penerbit Universitas
kompetensi-mengacu-pada-
Diponegoro, Semarang.
kkni.html ,[Akses 9 Agustus 2017].
Forum Mangunwijaya, (2007), Kurikulum
USAID, (2017), Reformasi Pendidikan
yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Cetakan
Tinggi di Indonesia,
Pertama, Kompas Media Nusantara.
http://www.prestasi-
Jakarta.
iief.org/index.php/id/feature/108-
Pendidikan
Alternatif,
reformasi-pendidikan-tinggi-di-
Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian
indonesia, [Akses 9 Agustus 2017].
hukum, Kencana Prenada Group: Jakarta
278 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278