PERUBAHAN SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM DIMENSI

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PERUBAHAN SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM DIMENSI PENDIDIKAN HUKUM Alfalachu indiantoro, Wafda Vivid Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 Telp/Fax: (0352) 481124, e-mail: [email protected] Abstrak Pembaharuan sistem kebijakan Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan Seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, Kurikulum pendidikan tinggi saat ini berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi akademik. Alasan dilakukannya pembaharuan sistem kebijakan pendidikan tinggi adalah karena kualitas lulusan pendidikan tinggi yang belum mampu menjawab kebutuhan dan daya saing global. Serta ketimpangan antara profil lulusan pendidikan tinggi dengan standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja. Kata kunci : pembaharuan, kebijakan, pendidikan A. Pendahuluan besar

ialah

bangsa

yang

mampu

potensi1 dimana dilakukan dengan usaha

mewujudkan

mimpi

yang

besar”.

sadar dan terencana untuk mewujudkan

Perwujudan itu memerlukan sejumlah

suasana belajar dan proses pembelajaran

syarat. Salah satu jembatan yang perlu

agar peserta didik dapat secara aktif

mendapat

mengembangkan potensi dirinya untuk

pendidikan.3

Pendidikan merupakan optimalisasi

ketrampilan

diri, yang

kecerdasan, diperlukan

serius

adalah

Tujuan pendidikan di indonesia ialah

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

perhatian

untuk mencerdaskan kehidupan Seluruh

serta

rakyat

dirinya,

Indonesia

tanpa

terkecuali:4

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan

masyarakat, bangsa, dan negara.2 menurut Presiden Soekarno bahwa : “Bangsa yang

butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.71 3 Forum Mangunwijaya, (2007), Kurikulum yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif, Cetakan Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 97 dan 98. 4 Ibid., hlm. 4.

1

Suyadi , (2012), Integrasi Pendidikan Islam Dan Neurosains Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Dasar (Pgmi), Al-Bidāyah, Vol 4 No. 1, Juni. 2 Ateng Syafrudin, (2008), Catatan Kecil Tentang Pemerintahan, Pendidikan dan Hukum, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Ed.), Butir-

267 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278


tumpah

darah

Indonesia,

memajukan

Penyelenggaraan

Pendidikan,

dan

kesejahteraan umum dan kemakmuran

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

rakyat, mencerdasnya kehidupan bangsa,

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

menjunjung tinggi martabat Indonesia

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

dalam percaturan global baik politik, eko-

Dalam rangka mewujudkan tujuan

nomi, serta Iptek; dan Bukan hanya

negara kesejahteraan, pemerintah turut

terlaksana tidaknya demokrasi sebagai

campur

suatu sarana untuk men-capai tujuan.

kebijakan antara lain dalam menetapkan

Sumber

daya

manusia

tangan

dalam

menetapkan

yang

kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum

berkualitas akan membuat suatu negara

merupakan pencerminan dari semua cita-

menjadi disegani oleh bangsa lainnya,

cita

melalui

Kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia

pendidikanlah

semua

dapat

dan

pikiran

dalam

pendidikan.6

diwujudkan.5 Pendidikan tinggi, saat ini

sering

menjadi syarat dalam mencari sebuah

setiap tahunnya, dengan cara peng-ajaran

pekerjaan atau menjalankan suatu profesi.

yang berbeda-beda.

mengalami

perubahan,

bahkan

Mengenai pendidikan tinggi diatur di

Meskipun sering terjadi perubahan

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia,

2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan

output dari pendidikan tinggi di Indonesia

Menteri

Kebudayaan

belum dapat mencetak lulusan pendidikan

Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014

tinggi siap dalam menghadapi perubahan

tentang

yang sangat cepat di era globalisasi,

Pendidikan

Standar

Tinggi,

Nasional

Peraturan

Teknologi,

dan

dan

Pendidikan

Menteri

Riset,

sehingga kebijakan pendidikan tinggi di

Pendidikan

Tinggi

Indonesia perlu dilakukan reformasi agar

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

dapat

tentang

terutama akibat dari adanya pengaruh

Standar

Nasional

Pendidikan

Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 66

memenuhi

tuntutan

perubahan,

globalisasi dewasa ini

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang

Pengelolaan

dan

5

Abdul Ghofur Anshori dan Shobirin Malian (Ed), (2008), Membangun Hukum Indonesia, Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 59 -60.

6

Esmi Warassih, (2011), Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 179.



pendidikan sebagai landasan dan pengawal

B. Metode Penelitian Metode

Penelitian

menggunakan

hukum

pendekatan

tegaknya suatu masyarakat.9

ini

konseptual

Bangsa

Indonesia

terus-menerus

(conceptual approach) dengan melakukan

melakukan perbaikan dalam peningkat-an

analisis terkait perubahan kebijakan sistem

kualitas

pendidikan

merupakan salah satu dari banyak negara

tinggi

dalam

dimensi

pendidikannya.

pendidikan hukum berdasarkan doktrin

yang

memasukkan

dan pandangan para ahli serta pandangan

pendidikan

konseptual dan teoritis, hal ini bertujuan

Dasar.10

Indonesia

ketentuan

dalam

tentang

Undang-Undang

untuk memecahkan isu hukum yang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

diajukan tidak hanya dengan pendekatan

Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan

perundang-undangan semata yang bersifat

bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan

terbatas.7

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

C. Pembahasan

peserta

Pengaturan pelaksanaan pendidikan tinggi

bangkan potensi dirinya untuk memiliki

di Indonesia;

kekuatan

Sejarah

peradaban

didik

secara

mengem-

spiritual

keagamaan,

diri,

kepribadian,

pengendalian

dunia

aktif

menunjukkan peranan sistem pendidikan,

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketram-

ter-utama sejak era industrialisasi, dalam

pilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

proses peradaban dunia menjadi modern,

bangsa, dan negara.

dan lebih dari itu, keberhasilan gerakan

Pendidikan tinggi yang merupakan

negara kebangsaan baik Jerman, Amerika

bagian dari sistem pendidikan nasional

Serikat,

merupakan

maupun

negara

kebangsaan

peran

strategis

lainnya juga berkat sistem pen-didikan

mencerdaskan

(persekolahan) nasional masing-masing

memajukan

negara tersebut.8 empat abad Sebelum

teknologi. Pendidikan tinggi diharapkan

Masehi,

dapat menjadi pencetak sumber daya

plato

sudah

menempatkan

kehidupan ilmu

bangsa

dalam

pengetahuan

dan dan

manusia yang profesional, berdaya guna, dan bersaing dengan sumber daya manusia dari luar negeri.

7

Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian hukum, Kencana Prenada Group: Jakarta, hlm.137140. 8 Forum Mangunwijaya, Op.Cit., hlm. 9.

9

Ibid., hlm. 10 dan 11. Ibid.

10



Saat ini, dunia sudah memasuki era globalisasi.

Kehidupan

antar

guru besar, dan tenaga pendidik yang

bangsa

berkualitas dan profesional.

sekarang yang tanpa batas, dan persaingan

Untuk

mewujudkan

nya,

maka

bebas dalam bidang ekonomi, politik, dan

dalam pendidikan, baik perguruan tinggi

ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti

negeri maupun swasta mengembangkan

seluruh rakyatnya harus menjadi warga

kurikulum

berdasarkan

ke-rangka

negara dari bangsa yang modern, yang

kualifikasi

nasional

Indonesia

maknanya adalah warga negara yang

(KKNI). kurikulum pendidikan tinggi di

rasional, demokratis, dan berorientasi ilmu

Indonesia berbasis kompetensi (mengacu

pengetahuan mengatasi

dan masalah

teknologi

dalam

pada

kehidupan

sosial,

akumulasi ke-mampuan seseorang dalam

ekonomi, dan politiknya.11

pencapaian

kompetensi),

yakni

m-laksanakan suatu deskripsi kerja secara

sistem

pendidikan

terukur melalui asesmen yang terstruktur.12

penting

dilakukan,

Dengan kata lain, kurikulum pendidikan

mengingat beragam tantangan luar biasa

tinggi saat ini berbasis kompetensi yang

baik

mengacu pada kualifikasi akademik.

Pembaharuan tinggi

sangatlah

skala

lokal,

internasional.

nasional

Maka

maupun

dari

itu

Dengan adanya KKNI, bertujuan

penyelenggaraan pendidikan tinggi harus

cara

dirubah

seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi

secara

total

mengikuti

pandang

melihat

perkembangan yang ada, di antaranya : (a)

dengan

Perubahan kebijakan pendidikan tinggi

kualifikasi yang disepakati secara nasional

yang mengikuti arus globalisasi; (b)

sebagai dasar pengakuan terhadap hasil

Penyediaan

pendidikan seseorang secara luas (formal,

pendidikan

tinggi

yang

melihat

kompetensi

fleksibel, berkualitas, berorientasi pada

non-formal,

mahasiswa,

akuntanbel dan transparan.13

mengikuti

pangsa

pasar,

mengikuti perkembangan ilmu penge-

atau

kepada

Kurikulum

informal)

perguruan

kerangka

yang

tinggi

tahuan dan teknologi, mencetak lulusan

memang harusnya dilakukan perubahan,

yang berdaya saing, melakukan riset dan

saat ini KKNI menjadi acuan pokok dalam

menghasilkan kurikulum

inovasi; pendidikan

(c)

Perubahan

tinggi;

12

(d)

Fitri, (2017), Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi Mengacu Pada KKNI, http://www.kopertis12.or.id/2013/04/28/kurikulumnasional-berbasis-kompetensi-mengacu-padakkni.html , [Akses 9 Agustus 2017] 13 Ibid.

Penyediaan tenaga pengajar, yakni dosen, 11

Ibid.



penetapan kompetensi lulusan pendidikan

tanpa adanya pengembangan kemampuan

akademik,

mahasiswa.

pendidikan

volasi

dan

pendidikan profesi. 1. Pembaharuan

Selain kebijakan

pendidikan

diperlukannya

tinggi di Indonesia.

pendidikan

Kebijakan pendidikan tinggi yang selalu

berganti

meningkatkan

hal

dengan mutu

tujuan

pembaharuan tinggi

alasan kebijakan

ialah

semakin

banyaknya konvensi internasional yang

untuk

pendidikan,

tersebut,

diratifikasi

serta

oleh

sehingga

negara

negara

Indonesia,

Indonesia

menghasilkan lulusan pendidikan tinggi

menyesuaikan

yang dapat bersaing dan dapat menerima

konvensi tersebut, salah satunya adalah

perubahan dan mampu beradaptasi dengan

konvensi internasional tentang hak-hak

perubahan di era globalisasi, sepertinya

ekonomi, sosial dan budaya.

belum

dapat

dilihat

hasilnya

secara

dan

harus

Berdasarkan

memuaskan.

Towers

Ijazah pendidikan tinggi saat ini

me-laksanakan

hasil

studi

isi

Willis

Watson yang meneliti tentang

praktik terbaik manajemen bakat dan

tidak menjadi jaminan untuk mendapat

program

pekerjaan dengan mudah, karena daya

tahun 2014 bahwa 8 dari 10 perusahaan di

saing di dunia kerja dengan para pekerja

Indonesia kesulitan mendapatkan lulusan

asing sebagai dampak adanya globalisasi,

perguruan tinggi yang siap pakai. Untuk

selain itu tidak dimilikinya skill dalam

menanggapi kendala ini, tokoh pendidikan

bekerja, sehingga mempersulit lulusan

Indonesia,

pendidikan tinggi untuk mendapatkan

Rachman mengatakan bahwa kita perlu

pekerjaan.

memiliki konsep pendidikan tinggi yang

Selain ketimpangan

hal

tersebut,

antara

profil

terdapat

penghargaan

Prof.

karyawan

Dr.

pada

Arief

modern untuk menciptakan lulusan yang

lulusan

kompeten

dan

memiliki

skill

yang

mumpuni.14

perguruan tinggi dengan kualifikasi tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan oleh per-

Adanya

perubahan

kurikulum

usahaan. Lulusan perguruan tinggi di

dengan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia belum siap pakai, selama ini

Indonesia sebagai acuan pokok, maka

perguruan

tinggi

hanya

mengajarkan 14

USAID, (2017), Reformasi Pendidikan Tinggi di Indonesia, http://www.prestasiiief.org/index.php/id/feature/108-reformasipendidikan-tinggi-di-indonesia, [Akses 9 Agustus 2017].

mengenai ilmu logika atau teori-teori,



diharapkan lulusan perguruan tinggi di

pelajaran, tanpa lapangan olah raga, tanpa

Indonesia setara dan diakui kualifikasinya

laboratorium, tanpa perpustakaan, tanpa

dengan sumber daya manusia dari luar

guru yang tidak berkomitmen kepada

negeri, sehingga sumber daya manusia

pendidikan anak karena rendahnya insentif

Indonesia mampu bersaing dengan sumber

dan kesejahteraan yang diterima, dan tanpa

daya manusia luar negeri.

fasilitas esensial bagi sekolah sebagai

2. Model pembaharuan sistem kebijakan

pusat pembudayaan segala kemampuan,

pendidikan tinggi di Indonesia.

nilai, dan sikap, sehingga sekolah hanya

sebagaimana diketahui bahwa di indonesia

pendidikan

merupakan

menjadi

tempat

peserta

didik

untuk

hak

mendengar, mencatat, menghafal, dan

warga negara. Setiap warga negara wajib

latihan menjawab soal-soal ujian. Inilah

mengikuti pendidikan, tanpa dikenai biaya.

kondisi lembaga pendidikan Indonesia

Manusia Indonesia yang sesuai dengan

pada umumnya dari Sekolah Dasar bahkan

tuntutan

sebagai

sampai tingkat universitas. Pada umumnya

diamanatkan Pembukaan Undang-Undang

sekolah hanyalah tempat untuk bertemu

Dasar Negara Republik Indo-nesia Tahun

guru di kelas.

membangun

bangsa

1945 adalah manusia yang bermoral,

Kondisi sekolah seperti ini yang

berdisiplin (pribadi, sosial, dan nasional)15

pada umumnya terdapat di negara-negara

Untuk membangun sumber daya manusia

berkembang oleh UNESCO dalam publi-

yang sesuai dengan harapan bangsa,

kasinya pada tahun 1996 tidak dapat

tidaklah semudah membalikkan telapak

diharapkan untuk dapat menunjang pem-

tangan. Segala macam ke-butuhan untuk

bangunan bangsa melainkan sebaliknya,

memajukan pendidikan harus benar-benar

akan melahirkan masalah-masalah baru,

sangat dipikirkan dan harus dipenuhi.

yaitu unprepared and unskilled educated young generation. 16

Manusia yang bermoral, berdisiplin, beretos

kerja

menguasai

tinggi,

dan

dan

mampu

Dalam

rangka

meningkatkan

menerapkan

ilmu

kemampuan peserta didik (mahasiswa),

teknologi

serta

maka dapat dilakukan tidak hanya melalui

demokratis dan bertanggung jawab tidak

pendidikan formal, akan tetapi perlu pula

dapat dilahirkan dalam sistem pendidikan

perguruan

sekolah dengan peserta didik tanpa buku

instansi terkait agar mahasiswa dapat

15

16

pengetahuan

dan

Ibid., hlm. 19-20.

tinggi

bekerjasama

dengan

Ibid., hlm. 20-21.



melakukan dengan

kuliah

kerja,

bekerjasama

perusahaan-perusahaan

teknologi. Pemahaman tentang pilar ini,

agar

pada berbagai jenjang pendidikan harus

memperoleh pengalaman kerja, melakukan

memungkinkan peserta didik dalam proses

praktek profesi, maupun belajar secara

pembelajarannya sampai pada tingkatan

mandiri, sehingga pada nantinya dapat

penggunaan berbagai konsep, prinsip, atau

dideskripsikan

hukum untuk memecahkan masalah yang

(learning

capaian

outcomes)

pem-belajaran dari

ukuran

konkret.

Ini jelas memerlukan suatu

kemampuan mahasiswa dengan Kerangka

lembaga pendidikan dengan tenaga guru

Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai

berderajat

acuan dengan melihat penguasaan ilmu

prasarana yang memadai dan suasana

pengetahuan, sikap, kemampuan kerja,

pembelajaran yang penuh tantangan.

serta tanggung jawab dari mahasiswa.

c. Learning to live together; dan

Komisi

Internasional

profesional,

sarana

dan

Unesco,

Pendidikan tidak hanya membekali

memasuki abad ke-21 merekomendasikan

generasi muda untuk menguasai ilmu

4 (empat) pilar belajar, yaitu : 17

pengetahuan

a. Learning to know;

kemampuan bekerja serta memecahkan

dan

teknologi

dan

Learning to know adalah suatu

masalah, melainkan kemampuan untuk

proses pembelajaran yang me-mungkinkan

hidup bersama dengan orang lain yang

peserta didik menghayati dan akhirnya

berbeda dengan penuh toleransi, pe-

dapat merasakan dan dapat menerapkan

ngertian, dan tanpa prasangka. Tugas

cara

suatu

pendidikan

proses yang me-mungkinkan tertanamnya

bersamaan,

sikap ilmiah, yaitu sikap ingin tahu dan

memperoleh pengetahuan dan memiliki

selanjut-nya menimbulkan rasa mampu

kesadaran bahwa hakikat manusia adalah

untuk selalu mencari jawab atas masalah

beragam, tetapi dalam keragaman tersebut

yang dihadapi secara ilmiah.

terdapat persamaan. Pendidikan untuk

b. Learning to do;

mencapai

memperoleh

pengetahuan,

untuk

pada

setiap

tingkat

saat

peserta

kesadaran

yang didik

akan

Sasaran akhir dari diterapkannya

persamaan antar sesama manusia dan

pilar ini adalah lahirnya generasi muda

terdapat saling keter-gantungan satu sama

yang dapat bekerja secara cerdas dengan

lain,

memanfaatkan ilmu penge-tahuan dan

pendidikan dengan pendekatan tradisional,

tidak

melainkan 17

dapat

perlu

ditempuh

menciptakan

dengan

situasi

Ibid., hlm. 22-27.



kebersamaan dalam waktu yang relatif

melakukan suatu inovasi atau terobosan

lama.

baru agar lulusannya memiliki kemampuan

d. Learning to be

yang dibutuhkan oleh perusahaan baik di

Tiga pilar, yaitu learning to know,

dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya

learning to do, dan learning to live

itu, semangat untuk berwiraswasta perlu

together ditujukan bagi lahirnya generasi

diberikan, sehingga lulusan perguruan

muda yang mampu mencari informasi

tinggi tidak hanya mampu sebagai tenaga

dan/atau menemukan ilmu pengetahuan,

kerja yang memiliki skill dan profesional,

yang mampu melaksana-kan tugas dalam

tetapi juga mampu men-ciptakan lapangan

memecahkan masalah secara cerdas, dan

kerja

mampu bekerja-sama, bertenggang rasa,

pengangguran.

dan toleran terhadap perbedaan. Bila

dan

dapat

mengurangi

tingkat

Agar dapat menetapkan kebijakan

ketiganya berhasil dengan memuaskan

pendidikan

akan menimbulkan adanya rasa percaya

pemerintah dan perguruan tinggi dapat

diri pada masing-masing peserta didik,

mengikutsertakan

hasil

yang

menyusun kurikulum yang tepat bagi

mampu mengenal dirinya, dalam bahasa

perguruan tinggi. Pihak swasta dapat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

memberikan masukan dan apa yang perlu

adalah

dilakukan oleh para mahasiswa untuk

akhirnya

adalah

manusia

yang

manusia

ber-kepribadian

mantap dan mandiri.

tinggi

yang

pihak

baik,

swasta

maka

untuk

mendapatkan pekerjaan yang baik, karena

Manusia yang utuh yang memiliki

pihak swasta memiliki pengalaman di

kemantapan emosional dan intelektual,

lapangan.

yang mengenal dirinya, yang dapat me-

Tidak kalah penting dari adanya

ngendalikan dirinya, yang konsisten dan

peningkatan kemampuan para lulusan

yang memiliki rasa empati (tepo sliro),

pendidikan

atau dalam kamus

perkembangan

psikologi

disebut

tinggi ilmu

yang

mengikuti

pengetahuan

memiliki emotional intelligence. Inilah

tekno-logi

sebagai

implikasi

kurang lebih makna learning to be, yaitu

globalisasi

adalah

karakter

muara akhir dari tiga pilar belajar.

Indonesia. Merupakan sebuah pekerjaan

Dengan pendidikan

adanya tinggi

yang

kebijakan baru,

dai

dan era

manusia

yang besar bagi bangsa Indonesia untuk

maka

mem-bentuk karakter manusia Indonesia

perguruan tinggi di Indonesia diharapkan

menjadi yang beretos kerja tinggi, yang 274 Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278


berdisiplin,

yang

bermoral,

yang

dilakukan oleh pendidik, tentunya akan

bertanggung jawab, yang menghormati

ditiru

tegak-nya hukum, dan yang mampu

kualitas pendidik juga menentukan kualitas

menguasai

dan

menerapkan

sumber daya manusia yang dihasilkan.

pengetahuan

dan

teknologi,

ilmu bersikap

oleh

anak

Apabila

demokratis, dan berdaya saing global. Untuk dapat menghasilkan manusia

didiknya,

sehingga

karakteristik

pendidikan

tinggi

di

landaskan

nilai-nilai

kebijakan

Indonesia

ber-

Pancasila

dan

yang karakteristiknya digambarkan di atas,

Undang-Undang Dasar Negara Republik

perlu dirancang dan diselenggarakan suatu

Indonesia Tahun 1945, akan dengan

sistem

yang

mudah membangun sumber daya manusia

proses

yang berkualitas dan berdaya saing global.

proses

Hal yang terpenting adalah manfaat

pembudayaan berbagai kemampuan, nilai,

dari keberadaan pendidikan tinggi bagi

dan sikap seorang Indonesia modern yang

masyarakat. Sangat disayangkan apabila

demokratis dan bertanggung jawab.18

pendidikan tinggi mampu men-cetak para

pendidikan

memungkinkan pembelajaran

nasional

terjadinya yang

bermakna

Selain itu, hasil didikan itu sangat

pekerja yang profesional dan berkualitas

dipengaruhi oleh integritas kemanusia-an

tinggi, akan tetapi di dalam masyarakat,

pendidiknya, yaitu : 19

keberadaannya tidak diakui dan tidak

a. Berjiwa besar ataukah bermentalitas

memberikan kontribusi bagi masyarakat.

kerdil;

Di sinilah tugas pemerintah dan seluruh

b. Jujur ataukah koruptif;

rakyat Indonesia untuk bekerjasama dalam

c. Bersahaja atau serba semu, apalagi

meningkatkan pendidikan nasional, agar

bermewah-mewah; d. Konsekuen mengikuti seruling

ataukah liak-liuk yang

sumber daya manusia Indonesia diakui di angin-anginan, irama

mata internasional.

gendang

Reformasi

membiuskan

kurikulum

pendidikan

tinggi berbasis mutualisme antara hukum

menghanyutkan.

nasional dan hukum internasional sangat

Di sini, pendidik atau dosen atau

diperlukan, karena persaingan di dunia

guru juga mempengaruhi pembentukan

global, yang berakibat juga terhadap

karakter dari anak didik. Apa yang

persaingan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga

18

Ibid., hlm. 21- 22. Abdul Ghofur Anshori dan Shobirin Malian (Ed.), Op.Cit., hlm. 61.

perguruan

19

tinggi

dituntut

untuk



menghasilkan lulusan yang dapat bersaing

dengan

dalam dunia global.

Pendidikan (Ley Organica de Educacion,

Bergesernya

orientasi

ditetapkannya

Undang-Undang

pendidikan

LOE) sebagai proses refor-masi umum

tinggi yang tidak lagi hanya meng-hasilkan

pendidikan pada tahun 2006. Undang-

manusia cerdas berilmu, tetapi juga yang

undang pendidikan yang baru ini berbasis

mampu menerapkan ke-ilmuannya dalam

pada 3 (tiga) prinsip atau tujuan umum,

kehidupan di masyarakatnya (kompeten

yakni : 20

dan relevan), yang lebih berbudaya, harus

a. Kualitas

dipupuk secara sumber daya kemanusiaan (pengajar),

dan

berbasis

dan

kesetaraan

dalam

pendidikan;

kompetensi

b. Kerjasama

internasional.

seluruh

sektor

dalam

komunitas pendidikan dalam upaya

Selain mengembangkan kemampuan

men-capai proses pembelajaran;

intelektual dan skill bagi para peserta

c. Bentuk komitmen penuh pada tujuan

didik, kurikulum pendidikan tinggi di

bersama

Indonesia harus diarahkan pula pada

dalam mencapai proses konvergensi

pengembangan

sistem pendidikan dan pelatihan.

akhlak

mulia,

yang

bersumber pada ajaran agama sebagai basis

filosofisnya,

sebagaimana

negara-negara

Waktu

yang

yang

Uni

Eropa

ditetapkan

untuk

mengimplementasikan semua tujuan ter-

terdapat di dalam sila Pancasila terutama

sebut

adalah

5

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

mana pendidikan nasional, antara lain

Ley

bertujuan untuk membentuk manusia yang

dimaksudkan pula untuk mempersiapkan

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

perguruan

dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan

persetujuan Bologna (1999) yang ditanda-

Beradab.

tangani oleh 30 negara Eropa, yakni

Organica

(lima)

de

tinggi

tahun

Educacion

Spanyol

yang

juga

mengikuti

Tidak ada salahnya jika bangsa

Austria, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko,

Indonesia belajar dari proses reformasi

Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis,

pendidikan tinggi di negara Spanyol.

Jerman,

Yunani,

Reformasi pendidikan di negara Spanyol

Irlandia,

Italia,

Hungaria, Letonia,

Islandia, Lithuania,

tidak hanya berhenti di tahun 2001 yang ditandai

dengan

Ley

de

Reforma

20

Ari Warokka, (2008), 20 Tahun Reformasi Pendidikan Tinggi Spanyol : Apa yang Dapat Dipelajari Oleh Indonesia, PPI Spanyol: Madrid, hlm. 16.

Universitaria (LRU), namun terus bergulir 276

Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 267-278


Luxemburg, Malta, Belanda, Norwegia,

pendidikan

Rolandia, Portugal, Rumania, Slowakia,

dilakukan, mengingat bangsa Indonesia

Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan

menghadapi

Inggris.

telah

Kurikulum pendidikan tinggi saat ini

diratifikasi di Paris, Lisabon, Salamanca,

berbasis kompetensi yang mengacu pada

Berlin, Barcelona dan Bergen. Proses

kualifikasi akademik. Alasan dilakukannya

Bologna ini berupaya untuk : 21

pembaharuan sistem kebijakan pendidikan

Proses

a. Melakukan

Bologna

ini

harmonisasi

sistem

berbasis

daripada

beragam

penting

tantangan,

pendidikan tinggi yang belum mampu

pengetahuan

pembelajaran

sangatlah

tinggi adalah karena kualitas lulusan

pendidikan tinggi di Eropa; b. Transfer

tinggi

menjawab kebutuhan dan daya saing

pengajaran

global.

(based on learning more than on

Adanya ketimpangan antara profil

teaching);

lulusan pendidikan tinggi dengan standar

c. Meningkatkan

kapasitas

perguruan

kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan

tinggi menarik orang muda untuk studi

pasar kerja, adanya tuntutan perubahan

dan meningkatkan kompetensi;

kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi

d. Meningkatkan kualitas dan keunggulan

Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar

sebagai faktor kunci kesuksesan; Membantu mengakui

mobilitas,

gelar

kesarjanaan

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang saling

mempunyai daya saing global.

dan

pendidikan berkelanjutan

E. Daftar Pustaka Buku

D. Penutup

Abdul Ghofur Anshori dan Shobirin

Kurikulum merupakan pencerminan

Malian (Ed.), (2008), Membangun

dari semua cita-cita dan pikiran dalam

Hukum Indonesia, Kumpulan Pidato

pendidikan, Pendidikan tinggi merupakan

Guru

bagian dari sistem pendidikan nasional

Filsafat, Cetakan Pertama, Kreasi

memiliki

Total Media, Yogyakarta,

peran

mencerdaskan memajukan

strategis

kehidupan ilmu

bangsa

pengetahuan

dalam

Ilmu

Hukum

dan

dan Ari Warokka, (2008), 20 Tahun Reformasi

dan

Pendidikan Tinggi Spanyol : Apa

teknologi. Pembaharuan sistem kebijakan

yang 21

Besar

Dapat

Dipelajari

Oleh

Indonesia, PPI Spanyol,

Ibid.



Ateng Syafrudin, (2008), Catatan Kecil

Jurnal

Tentang Pemerintahan, Pendidikan

Suyadi , (2012), Integrasi Pendidikan

dan Hukum, dalam Sri Rahayu

Islam

Oktoberina dan Niken Savitri (Ed.),

Implikasinya Bagi Pendidikan Dasar

Butir-butir

(Pgmi), Al-Bidāyah, Vol 4 No. 1,

Pemikiran

Dalam

Hukum, Memperingati 70 Tahun

Dan

Neurosains

Dan

Juni.

Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.,

Internet

Cetakan Pertama, Refika Aditama,

Fitri, (2017), Kurikulum Nasional Berbasis

Bandung,

Kompetensi Mengacu Pada KKNI,

Esmi Warassih, (2011), Pranata Hukum

http://www.kopertis12.or.id/2013/04

Sebuah Telaah Sosiologis, Cetakan

/28/kurikulum-nasional-berbasis-

Kedua, Badan Penerbit Universitas

kompetensi-mengacu-pada-

Diponegoro, Semarang.

kkni.html ,[Akses 9 Agustus 2017].

Forum Mangunwijaya, (2007), Kurikulum

USAID, (2017), Reformasi Pendidikan

yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Cetakan

Tinggi di Indonesia,

Pertama, Kompas Media Nusantara.

http://www.prestasi-

Jakarta.

iief.org/index.php/id/feature/108-

Pendidikan

Alternatif,

reformasi-pendidikan-tinggi-di-

Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian

indonesia, [Akses 9 Agustus 2017].

hukum, Kencana Prenada Group: Jakarta


PERUBAHAN SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM DIMENSI

Recommend Documents