POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN PENINGKATAN KUALITAS

Download dan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan potensi .... memberdayaan pemerintah lokal dan sekaligus meningkatkan par...
0 downloads 459 Views 1MB Size
Download PDF
Love PNG Images
POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KAWASAN ~SYARAKAT PESISIR, KABUPATE~ BANGKA Soewartoyo* dan Toni Soetopo**

Abstract The regional autonomy gives opportunities to the local government to make policy and program regarding human resources devel9pment based on its natural resources and the needed of its society. Human resources development has a strategic position if it is directed accordingly to the natural resources potentials. This is because human resource with good quality will able to save the environment preservation. Using quantitative and qualitative approach, this article aims to describe the potential natural resources and human resource development in Bangka District. The discussed aspects would be related to the potential of the natural resources, which connected to the regional's development program, including human resource development. The results of this study show that the lack quality ofhuman resources in research area needs the improvement of education and skill. Moreover, the empowerment of society in coastal area, through skill's improvement as an anticipation ofpost tin-mining production in Bangka District should be done. Keywords: regional autonomy, human resources and natural resources Era otonomi daerah, memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan Si:>M mempunyai posisi strategis apabila diarahkan sesuai dengan potensi SDA, karena SDM yang berkualitas akan mampu menjaga pelestarian lingkung~. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran potensi SDA dan pembangunan SDM di Kabupaten Bangka. Aspek-aspek yang dibahas berkaitan dengan potensi sumber daya yang terkait dengan program pembangunan daerah termasuk pembangunan SDM. Hasil kajian menunjukkan bahwa SDM masyarakat yang rendah memerlukan peningkatan pendidikan dan ketrampilan. Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan meningkatan ketrampilan sebagai antisipasi kedepan paska produksi tambang timah di Kabupaten Bangka perlu dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kata kunci : Otonomi daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam. •Peneliti pada PUsat Penelitian Kependudukan- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). •Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI).

Vol. IV, No. 2, 2009

61

1. LATAR BELAKANG

Kualitas sumber daya manusia (human resources) dari suatu negara merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dalam usaha percepatan pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan agen-agen pembangunan yat)g secara aktif dapat meritberdayakan potensi sumber daya alam (SDA) menuju kearah yang lebih produktif. Namun sebaliknya manusia juga dapat mengeksploitasi SDA tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyadari pentingnya usaha pembangunan SDM melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi warganya (SDM) dan memanfaatkan potensinya secara efektip bagi pembangunan sosial-ekonomi dalam negara yang bersangkutan. (M. Todaro, 2000). Sementara itu modal fisik (SDA) merupakan faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara arif untuk kepentingan masyarakat yang merupakan kelompok yang perlu ditingkatkan kehidupannya. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa perlu mengatur dan menata arab dan strategi pembangunan yang·lebih baik, dengan melaksanakan pembangunan dan penyelenggaran pemerintahan yang demokratis, transparansi dan mampu memotivasi partisipasi masyarakat terlibat dalam pembangunan ke segenap wilayah, sehingga perlu penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersifat desentralistik dan otonom. Artinya kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan mengatur serta menentukan arab pembangunan yang akan dikembangkan. Selanjutnya daerahjuga mempunyai hak dalam proses pengangkatan pemimpinnya maupun kebijakan di daerahnya. Otonomi juga memberikan harapan terhadap percepatan pembangunan. Ryaas Rasyid (2000) menyatakan bahwa tugas pemerintah daerah harus mampu menciptakan "comparative advantage dan "competitive advantage" dengan cara petama, pemerintah harus dapat menjamin terciptanya suasana kondusif bagi penanaman modal dan kegiatan berusaha di kabupatenlkota. Kedua, pemerintah daerah dapat memfasilitasi dunia usaha dengan kemudahan kemudahan seperti peraturan dan perijinan. Secara teoritis desentralisasi merupakan" the transfer of responsibility for planning, management, and the raising and allocation of resources from central government and its agencies to field units of government agencies, subordinate units or levels of government, semi autonomous public authorities or corporation, area wide, regional or functional authorities, or non-governmental private or voluntary organizations (Rondinelli and Nellis, 1986: 4-23. Dengan demikian otonomi daerah akan memberi kewenangan yang lebih bes~ bagi kabupaten dan kota dalam menyusun berbagai perencanan kebijakan pembangunan sosial-ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan SDM terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun demikian hingga saat ini penduduk Indonesia sebagaian besar masih bermukim (tinggal) di pedesaan, dengan kondisi sosial ekonominya masih perlu ditingkatkan. Sehingga prioritas pembangunan pemerintah (kabupatenlkota) perlu meningkatkan pengembangan SDM dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah pedesaan dan kawasan rentan kemiskinan di kabupatenlkota. Di sisi lain, dengan

62

Jurnal Kependudukan Indonesia

semakin banyaknya tugas yang harus elilaksanakan pemerintah, termasuk kabupaten/ · kota telah membawa kabupaten dan kota akan memiliki beban tugas bertambah banyak (Pramusinto, A., 2002). Untuk mengurangi beban tersebut pemerintah kabupaten dan kota harus mampu mengoptimalkan pelaksanan pembangunan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya keuangan seoara transparan. . Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bangka Belitung yang mayoritas penduduknya masih tinggal di wi.Jayah pedesaan. Prioritas pembangunannya eliarahkan pada pengembangan sektor pertanian, termasuk subsektor perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar. Provinsi ini dikelilingi oleh taut yang mempunyai garis pantai sepanjang 800 km yang mempunyai potensi ikan demersial maupun palagis. Produksi ikan laut pada tahun 2001 di ..Pulau Bangka 27.265 ton, Belitung 56.892 ton dan Pangkal Pinang sebesar 18.895 ton yang secara keseluruhnan berjumlah 103.052 ton dengan nilai sebesar Rp688.611,490.000,- Hal ini mengingat potensi sumber daya perikanan eli Kabupaten Bangka sangat besar tetapi belum dikelola secara optimal. Belum dikelolanya secara optimal karena rendahnya tingkat penelidikan dan ketrampilan SDM (tenaga kerja). Untuk mengelola sumber daya pesisir dan kelautan perlu peningkatan kualitas tenaga kerja eli bidang tersebut yang antara lain dapat dilakukan melalui penelidikan dan pelatihan (Becher 1975). Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Belitung, tahun 2000, kualitas SDM Kabupaten Bangka dapat dikategorikan relatif rendah, terutarna elilihat dari tingkat penelidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk. Persentase penduduk yang tidak/ belum tamat SD mencapai slebih dari 40%, yang tarnat SD sekitar 35%, SLTP hanya 11,2% bahkan yang tamat SL'i'Ahanya kllrang dari 10% dan perguruan tinggi 1,3%. Mengingat tingkat pendidikan penduduk yang rendah, diperkirakan sebagian besar angkatan kerja di provinsi ini, termasuk kabuapaten Bangka masih mempunyai kualitas tenaga kerja yang rendah pula. · Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bangka dan Provinsi pada umumnya adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini selain kualitas tenaga kerja berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan pesisir/pantai (misalnya kawasan Teluk Klabat). Rendahnya kualitas tenaga kerja (SDM}, maka perlu peningkatan pendidikan individu (ketrarnpilan, pengetahuan dan penguasaan teknologi}, termasuk teknologi perikanan yang merupakan salah satu potensi sektoral di Kabupaten Bangka. Hal ini merupakan kunci keberhasilan dalam melihat produktivitas ekonomi pada skala regional maupun nasional. Penguasaan Iptek dan kualitas manusia sangat penting bagi individu maupun kelompok dalam kerangka menghadapi percepatan pembangunan daerah. Peningkatan pendidikan bagi pekerja mempunyai arti penting yang mempunyai peluang untuk meningkatkan status pekerjaan, mendapat pekerjaan sesuai dengan latar belakang (kompetisi), meningkatkan produktivitas kerja dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan untuk menuju kesejahteraan. Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini bertujuan mengkaji potensi sumber daya ekonomi termasuk SDA serta permasalahan kerusakan lingkungan dan SDA Vol. IV, No. 2, 2009

63

yang dibadapi. Tulisan ini juga mendiskripsikan jenis pelatiban yang dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat pesisir untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Bangka. Pembabasan akan diarahkan pada persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan serta perubahan sosial-ekonomi. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif menggunakan data basil survei di satu wilayah kajian tingkat kelurahan yang berlokasi di Teluk Kelabat. Sementara itu data kualitatif merupakan basil wawancara .mendalam.

2.

POTENSI SUMBER DAYA EKONOMI DAERAH

OtQnomi daerah yang telab di atur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang "Pemerintahan Di Daerah" yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan salah satu aturan yang harus dilaksanakan di daerab. Di mana kabupaten dan kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memberdayaan pemerintah lokal dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah (Ratnawati, T., 2003). Dalam pelaksanaan otonomi daerah (kabuapaten dan kota) salah satu tujuan utama yang akan dicapai adalah mempercepat pembangunan daerah, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk wilayah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah untuk pembanguan ekonomi dalam rangka otonomi daerah barus mampu mengoptimalkan potensi sumber daya daerah dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Pembangunan daerah yang dilaksanakan barus melakukan perubahan yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya dan diharapkan mampu membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleb karena itu, pemerintah daerah perlu membangun dan mengembangkan sektor-sektor yang dapat membuka kesempatan kerja secara luas bagi penduduk setempat maupun penduduk daerah lain sebagai wujud pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pembangunan adalah sebagai suatu proses, sebingga kegiatannya tidak banya melihat aspek ekonomi, tetapi terkait pula dengan aspek lain seperti aspek sosial, politik, bukum dan budaya. Penduduk (SDM) bendaknya tidak banya dilibat sebagru obyek (penikmat) basil pembangunan (industrialisasi) tetapi sekaligus sebagai subyek (pelaku) pembangunan. Kebijakan pembangunan perlu berorientasi pada pertumbuhan ekon~mi, pemerataan dan dapat meniciptakan kesinambungan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi daerah . Potensi sumber daya Kabupaten Bangka merupakan aset daerah yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara arif, bijaksana dan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat/penduduk. Adapun potensi sumber daya ekonomi yang dapat dikelola dan dlmanfaatkan untuk kepentingan masyarakat adalah potensi sumber daya alam meliputi sumber daya

64

Jurnal Kependudukan Indonesia

pesisir dan laut tennasuk perikanan, serta potensi perkebunan sebagaimana uraian berikut.

Sumber Daya Pesisir dan Laut

Dampak refonnasi dan diberlakukan kebijakan otonomi daerah telah menimbulkan fenomena baru berupa pemekaran wilayah dan munculnya daerah otonomi serta pemerintahan baru. Pemekaran wilayah baru tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan daerah, menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 Provinsi Bangka-Belitung dibagi menjadi 5 wilayah kabupaten dan kota yang meliputi Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung Barat dan Kota Pangkal Pinang. Kabupaten Bangka mempunyai wilayah pesisir yang luas dan memiliki potensi sumber daya taut sangat besar. Wilayah pesisir dan laut merupakan daerah dimana terjadi interaksi tiga unsur alam yaitu daratan, laut dan atmosfir (Dahuri, 1996). Kawasan pesisir tennasuk pesisir Pulau Bangka dapat digambarkan dengan fen omena terjadinya pasang surut, arus, salinitas dan angin, ini merupakan karakteristik (ciri khas) kawasan pesisir dan laut. Secara fisiografis pulau yang terdapat di Indonesia, tennasuk Pulau Bangka, Belitung, Sumatra dan Jawa dicirikan adanya kawasan pesisir yang beraneka ragam. Sebagian besar pulau tersebut memiliki wilayah pesisir yang ditumbuhi hutan basah dan hutan mangrove yang terletak pada daerah pasang ·surut (Dahuri, 1996: 25). Kabupaten Bangka mempunyai SDA yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbarui antara lain timah dan kaolin, dan sumber tambang lainnya. Sedangkan SDA yang dapat diperbaharui meliputi hutan, pertanian (persawahan), perkebunan, perikanan dan petemakan. Potensi tersebut, terutama potensi sumber daya pesisir dan laut (perikanan) cenderung belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data BPS (2004) potensi ikan demersial dan palagis mencapai 213.625 ton/tahun, tetapi yang dihasilkan baru sekitar 116.680 ton atau 54,62%. Melihat ini, potensi sumber daya laut (ikan) di Kabupaten Bangka masih dapat dikembangkan dengan mengembangkan alat tangkap yang lebih modem. Selain perikanan laut potensi budi daya ikan air tawar juga sangat besar dengan memanfaatkan laban untuk pertambakan yang mencapai luas 114.655 Ha, sementara yang dimanfaatkan baru sekitar 1.300 hektar (Widodo, 2004). Kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka dalam pembangunan berdasarkan Renstra (Rencana Strategi) Tahun 2002-2004 ke depan adalah dengan pengembangan sektor unggulan yang meliputi industri perikanan (terpadu), agro industri, industri maritim (perkapalan), industri pertambangan, agro bisnis dan industri pariwisata. Kebijakan pembangunan menurut visi dari Kabupaten Bangka dalam lima tahun ke depan adalah Vol. IV, No. 2, 2009

65

menjadikan wilayah kecamatan sebagai "basis pembangunan wilayah" dengan memanfaatkan SDA, SDM, sumber daya lingkungan dan swnber daya buatan (infra struktur). Kebijakan tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional dan berkemb~g sesuai dengan karakteristik wilayah. Kebijakan pembangunan yang berbasis wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabell. Wilayah Pembangunan Berbasis Kecamatan. Kecamatan Kota Sungailiat Belinyu Puding Besar. Bakam dan Riau Slip Mendo Barat Merawang Pemall

Pengembangan Pembangunan Wlayah Pariwisata dan Pendidikan lndustri Pen"kanan dan Pariwisata Perkebunan Kelap SawitAgro lndustri Kota hinterland Sungalllat dan Pangkal Pinang Pariwisata yang berbasls agro-industri Pariwisata dan Pendidlkan

Sumber: Renstra Kabupaten Bangka, Tahun 2004.

Kabupaten Bangka yang mengembangkan sektor perikanan laut sebagai sektor unggulan terdapat di Kecamatan Belinyu dan Kota Pangkal Pinang. Potensi ikan dapat direpresentasikan dengan jumlah produksi, nilai produksi dan. sumbangan sektoral perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bangka. Jumlah produksi ikan laut dan nilai produksi dapat dilihat dalam Tabel2. Tabel 2. Jumlah Produksi dan Nilai (Rupiah) Ikan Menurut Kecamatan Kabupaten Bangka Tahun2003 ·

Kecamatan Sunganiat Bakam Pemali Merawang Puding Besar

MendoBamt Belinyu Riau Silio 2003 2002

Produksi (too)

Nilai (000 Rp)

3.258.00

19.548.000

-

1.076.220

-

179.37 38,63 819 2.610.00 393.10 7.298.10 9.444.17

-

231.780 4.914.000 15.660.000 2.358.600 43.788.600 56.665.020

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka 2003.

66

Jurnal Kependudukan Indonesia

Berdasarkan data di atas memperlihatkan terdap'at dua kecamatan yang mempunyai potensi perikanan yang sangat besar. Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu yang masing-masing memiliki produksi 3.258 ton dan 2.610 ton ikan. Potensi perikanan ·di Kecamatan Belinyu (khususnya di Teluk Klabat) mencapai 30% dari total produksi ikan _di Kabupaten Bangka (DKP Kabupaten Bangka, Tahun 2003). Besamya jumlah produksi ikan didukung dengan banyaknya kepemilikan alat tangkap dan besamya jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Jumlah Perahulkapal nelayan terdiri dari: Kapal motor (5-30 GT) di Kabupaten Bangka adalah 443 buah, Kapal Motor Tempel 571 buah, Perahu tanpa Motor 181 buah (Kabupaten Bangka Dalam Angka 2003). Sementara itu jumlah nelayan pada tahun 2003 mencapai 7.147 orang. Jumlah nelayan tersebut sekitar 40% berada di Kecamatan Belinyu {Teluk Klabat). Sesuai kebijakan dalam Renstra Kabupaten Bangka, Tahun 2002-2004 perikanan laut akan dikembangkan menjadi berorientasi ekspor. Untuk mendukung rencana tersebut akan dibangun kawasan industri perikanan terpadu yang berlokasi di Teluk Klabat. Pembangunan kawasan industri terpadu di Teluk Klabat, Kecamatan Beliyu diharapkan dapat menampung basil tangkapan ikan dari nelayan untuk diolah menjadi makanan kaleng (sarden) dan meningkatkan devisa bagi daerah. Saat ini basil tangkapan ikan nelayan di Kecamatan Belinyu, dan Desa Air Jukung (lokasi penelitian) lebih banyak dibawa ke Kota Mentok (Bangka Barat) dalam bentuk ikan segar, selanjutnya dikirim ke berbagai daerah di Sumatra dan Jakarta. Selain untuk memenuhi kebutuhan regional, hasil tangkapan sebagian dikonsumsi masyarakat setempat dan untuk bahan baku industri kecil seperti pembuatan kerupuk kemplang ikan, abon ikan, ikan asin dan cumi kering. Banyaknya industri kecil yang mengolah hasillaut menjadi makananjadi dapat menyerap tenaga kerja lokal/setempat cukup banyak sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Potensi Perkebunan dan Pertambangan

Pulau Bangka sejak abad ke 19 merupakan daerah penghasillada putih di dunia yang dikenal dengan sebutan "Muntok White Paper". Lada putih merupakan komoditi ekspor unggulan dan andalan Kabupaten Bangka, karena lada putih banyak diminati berbagai negara sebagai bahan baku minuman keras, obat-obatan dan bahan pengawet daging. Produksi lada pada tahun 2003 berkisar 6.30 I, 10 ton (Kabupaten Bangka Dalam Angka 2003) yang dapat memberikan sumbangan sekitar 60% kebutuhan lada putih dunia. Luas perkebunan lada lokasinya merata di setiap kecamatan dengan total luas mencapai 13.725 Ha. Tanaman lada dalam 10 tahun terakhir menjadi andalan pendapatan petani dan ·secara umum perperan dalam peningkatan ekonomi rakyat. Saat ini harga lada di pasaran intemasional mencapai Rp80.000,-- RplOO.OOO,- per kg, sehingga lada sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Vol. IV, No. 2, 2009

67

Selain perkebunan lada, potensi perkebunan kelapa sawit di masa mendatang mempunyai prospek yang cukup baik bagi perekonomian Kabupaten Bangka. Diharapkan sektor perkebunan dan perikanan menjadi penyumbang PDRB Kabupaten Bangka setelah pertambangan. Keberadaan unit pengolahan kelapa sawit di Bangka dan di Kecamatan Simpang Teritip dan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat) diharapkan dapat mengembangkan industri lainnya. Pabrik kelapa sawit mentah ini memperoleh pasokan dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat baik yang berada di Kabupaten Bangka maupun Bangka Barat. Perkebunan kelapa sawit dikelola oleh 5 perusahaan swasta dengan luas sekitar 57.115 Ha. Selain swasta perkebunan kelapa sawit juga diusahakan oleh rakyat yang luasnya baru sekitar 11.320 Ha. Selain lada, potensi perkebunan yang lain yang cukup potensial adalah karet (19.660 Ha), kelapa (5.597 Ha) dan kebun cengkeh seluas 71 Ha (Kabupaten Bangka DalamAngka 2003). Sektor Kehutananjuga memberikan peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bangka. Selain berfungsi secara ekonomi, dengan memanfaatkan basil hutan untuk industri perkayuan, pertanian dan perkebunan. FUllgsi lain adalah fungsi ekologis, sebagai daerah resapan air dan dapat mengatur keseimbangan lingkungan. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya seluas 96.925 Ha yang terdiri dari hutan produksi tetap seluas 71.470 Ha dan hutan lindung seluas 25.455 Ha. Produksi basil hutan masih mempunyai prospek yang cukup baik, terutama untuk industri pengolahan kayu. Produksi basil hutan berupakayu hagan (59,468 kubik), kayu bulat (2.232,64 kubik) dan kayu BBS Acada mangium sebesar 89.959,60 kubik. Kayu-kayu tersebut merupakan bahan baku untuk industri mebel, pulp dan industri kayu olahan (BKPMD Kabupaten Bangka, 2003). Baban Tambang

Selain potensi perikanan laut terdapat SDA lain, berupa pertambangan. Beragam jenis bahan baku industri yang berasal dari pertambangan telah dilakukan penggaliannya di Bangka antara lain terdiri dari timah, kaolin, pasir kwarsa dan batu granit (200 1: 55). Potensi sumber daya tambang tersebut lokasinya tersebar merata hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka sebagimana dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut

68

Jurnal Kependudukan Indonesia

Tabel3. Jenis Bahan Tambang dan Luas Penambangan (Konsesi) Kabupaten Bangka Tahun 2003~

Jenis Bahan Tambang

Luas Penambangan

Timah: Darat Laut Pasir Kuarsa PasirBangunan Kaolin Batu Granit Batu Diabas

237.123,74 111.503,00 2.033,17 602,48 1.150,60 81,40 24,00

Sumber: Kabupaten Bangka Dalam Angka 2004

3.

PERMASALAHAN KERUSAKAN

SDA DAN LINGKUNGAN

Timah merupakan bahan tambang utama yang terdapat di Bangka yang telah dieksploitasi sejak ratusan tahun oleh bangsa BeIanda. Di samping itu, sejak UndangUndang Nc;>mor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan timah sebagai komoditas strategis, Bupati Bangka saat itu, Eko Mau1ana Ali, sekarang Gubemur ke-3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan izin aktivitas penambangan skala kecil atau tambang inkonvensional (TI). Dengan demikian, hanya dalam kurun waktu beberapa tahun,jumlah TI darat meningkat tajam di Pulau Bangka sampai Pulau Belitung. Selain itu beroperasi pula beberapa perusahaan peleburan (smelter) timah skala menengah di Pulau Bangka membuat persaingan pertambangan timah di darat semakin tinggi. (Ambali Syari, 2009). Menurut Ketua Komisi VII DPR, terdapat 6.507 usaha pengelolaan timah di Bangka dan Belitung. Tercatat 199 pertambangan dilengkapi izin, sedangkan 6.308 usaha lainnya ilegal. Merebaknya penambangan dan pemasaran timah ilegal karena pimpinan daerah, seperti bupati memiliki otoritas memberi izin usaha pertambangan. Hal ini menyebabkan kerusakan laban dan hutan. Penambangan ilegal terjadi pada 30% luas hutan di Provinsi Bangka Belitung. Hal ini mengakibatkan pencemaran air, laban tandus, abrasi pantai, dan kerusakan eagar alam. Aktivitas penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung kian tidak terkendali. Setelah di wilayah darat menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, aktivitas penambangan juga dilakukan di laut. Akibat pengerukan timah di lepas pantai terjadi perubahan topografi pantai dari yang sebelumnya landai menjadi curam. Hal ini akan menyebabkan daya abrasi pantai semakin kuat dan terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Aktivitas pengerukan dan pembuangan sedimen

Vol. IV, No.2, 2009

69

akan menyebabkan perairan di sekitar penambangan mengalami kekeruhan yang luar biasa tinggi. Radius kekeruhan tersebut akan semakin jauh ke kawasan lainnyajika arus laut semakin kuat. Karenanya, meskipun pengerukan tidak dilakukan di sekjtar daerah terumbu karang, namun sedimen yang terbawa oleh arus bisa mencapai daerah terumbu karang yang bersifat fotosintetik sangat rentan terhadap kekeruhan. Oleh karena itu, ekosistem laut di wilayah Bangka kini rusak parah. Sudah 40% terumbu karang di perairan Bangka hancur gara-gara penambangan timah. Di Teluk Klabat, sebelah barat laut Bangka, kehancuran terumbu karang mencapai 80%, sebab di lokasi itu penambangan timah dilakukan sudah puluhan tahun oleh PT Timah. Sebagai akibatnya, ikan semakin sulit didapat karena habitatnya sudah hancur. (Kompas, 17 Mei2010). Kerusakan lingkungan karena aktivitas pen~bangan, juga terjadi di .wilayah hutan konservasi. Hal itu, membuat area hutan di pulau Bangka semakin terancain keberadaannya. Beberapa penambang inkonvensional bahkan telah menggunduli area hutan, diantaranya hutan fungsi khusus, hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi atau reklamasi eks tam bang timah hingga hutan magrove. Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan membuka laban pertambangan timah. Para penambang inkonvensional membuka lahan pertambangan dengan cara membabat, membakar, kemudian menggunduli area hutan, guna kepentingan· eksploitasi. Hilangnya ekosistem hutan yang berganti menjadi area pertambangan telah menghilangkan fungsi ekosistem hutan sebagai pertukaran energi (energy circuits), siklus hidrologi, rantai makanan mahkluk hidup (food chains), mempertahankan keanekaragaman hayati (diversity patterns). Kerusakan ekosistem hutan telah berdampak pada ketidakseimbangan sistem alam. Akibatnya, Bangka Belitung mengalami kekeringan ketika musim kemarau, basil pertanian mereka pun menurun. Apalagi banyak petani yang beralih profesi menjadi penambang sehingga laban pertanian pun terbengkalai. Hilangnya ekosistem hutan mengakibatkan beberapa kawasan tererosi dan sungai-sungai pun mengalami abrasi. Karena terjadi sedimentasi yang tinggi, terkadang sungai meluap ketika musim hujan. Terlebih lagi, tailing yang dibuang ke sungai mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kematian beberapa biota perairan. (http://www.eramuslim.com/beritallaporan· khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung-l.htm).

Menghadapai kondisi dan permasalahan tersebut di atas, pemerintah berada dalam posisi dilematis. Jika aktivitas pertambangan ilegal ditertibkan, pemerintah akan didemo masyarakat yang telanjur menggantungkan hidupnya pada penambangan timah inkonvensional. Namun,jika terus dibiarkan, lingkungan akan bertambah rusak.

70

Jurnal Kependudukan Indonesia

4.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam percepatan pembangunan daerah dan nasional. Dalam Renstra Tenaga Kerja Nasional (2004-2009) disebutkan salah satu sasaran pembangunan ketenagakerjaan yang hendak dicapai adalah terciptanya lapangan kerja yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya, sehingga dapat menyerap pertambahan tenaga keJja dan mengurangi angka pengangguran terbuka yang bertambah setiap tahunnya. Jumlah angkatan kerja yang besar di satu sisi merupakan potensi yang dapat digunakan dalam pembangunan, akan tetapi menjadi masalah jika kualitasnya tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan keberadaan potensi SDA yang harus dikelola. Sejak tahun 1999 sampai saat ini, arab pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Bangka ada dua yaitu 1) sosialisasi peraturan ketenagakerjaan dan 2) pelatihan ketrampilan kewirausahaan (Properda Kabupaten Bangka 2003). Selanjutnya program yang dikembangkan Dinas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan kualitas tenaga kerja (SDM) dikembangkan program antara lain 1) peningkatan usaha kesejahteraan tenaga kerja; 2) pembinaan hubungan industrial; 3) pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja; 4) penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja; 5) pengembangan produktivitas; 6) pengembangan dunia usaha dan pembinaan dunia usaha. Dari enam program tersebut program pelatihan dan ketrampilan merupakan program utama dan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dalam semangat otonomi daerah, sejak diberlakukannya pada tahun 2000 tiap kabupatenlkota mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan, termasuk merumuskan dan membuat kebijakan bidang ketenagakerjaan. Pembangunan Kabupaten Bangka, khususnya pembangunan ketenagakerjaan perlu mengacu pada landasan pembangunan secara umum (lihat, Soewartoyo, 2004). Pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Bangka mengacu pada araban yang telah tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah (Properda). Untuk melaksanakan program pembangunan daerah, Dinas-dinas diwajibkan menyusun Rencana Strategi Daerah (Renstrada) sebagai petunjuk pembangunan yang akan dilakukan, termasuk arab pembangunan ketenagakerjaan. Sektor-sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Bangka pada tahun 2004-2008 adalah lndustri Perikanan Terpadu, Agroindustri, lndustri Marltim, Industri Pariwisata, Pertambangan dan Agribisnis. Dalam Renstrada tersebut masalah ketenagakerjaan yang penting dalam jangka panjang adalah peningkatan kualitas dan merupakan tugas semua sektor, terutama tenaga kerja sektor unggulan yang sedang dan akan dikembangkan. Sektor unggulan harus mampu menyerap tenaga kerj a yang sekaligus dapat mangatasi tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Vol. IV, No. 2, 2009

71

Kondisi Tenaga Kerja Berdasarkan data, jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Bangka (BPS, 2003) pacb tahun 1995 diperkirakan sebanyak 144.668 orang dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 168.820 orang atau sekitar 77% dari total penduduk seluruhnya (YB Widodo, 2004). Hal ini memperlihatkan bahwa selama 8 tahun telah terjadi pertambahan penduduk usia ketja sebesar 1,9%/ tahun. Pertambahan yang cukup tinggi tersebut kemungkinan disebabkan migrasi masuk dan juga pertumbuhan alami, yang masih cukup tinggi. · Sementara itu, jumlah angkatan ketja pada tahun 2005 sebesar 92.879 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Ketja (TPAK) sekitar 64,2% dari total penduduk usia ketja (Soewartoyo, 2005). Angka tersebut sedikit meningkat menjadi 109,269 atau TPAK 64,7 persen dari total penduduk pada tahun 2003. TingiGlt pertambahan angkatan kerja selama periode 1995-2003 juga menunjukkan angka yang tinggi sekitar 2% per tahun. Jumlah pengangguran terbuka antara 1995-2003 terus meningkat dai 3,1% pada tahun 1995 menjadi 5,9% pada tahun 2003. Ini memperlihatkan bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangka belum cukup berarti untuk menyerap tenaga ketja.

Kualltas Tenaga kerja Kualitas tenaga ketja dilihat dari tingkat pendidikan para pencarl ketja pada tahun 2003 maupun 2004 mayoritas berpendidikan tingkat SLTA sebanyak 70%, dan sekitar 30% mempunyai pendidikan diploma dan sarjana (S 1). Hal ini bukan berarti tingkat

pendidikan para pencari ketja sudah cukup tinggi, akan tetapi karena para pencari ketja yang mempunyai tingkat pendidikan SLTP k~ bawah tidak perlu mendaftar ke kantor Dinas Tenaga Ketja, mereka cukup melamar langsung ke perusahaan atau tempat ketja. Dengan kondisi tersebut agak sulit mengemukakan kualitas tenaga ketja yang tersedia di Kabupaten Bangka dan ini akan berdampak pada pembuatan programprogram untuk pelatihan ketrampilan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja.

Lapangan, Jenis dan Status Pekerjaan Lapangan peketjaan sangat berkaitan erat dengan kualitas SDM (angkatan ketja). Angkatan ketj a di Kabupaten Bangka persentase tertinggi masih terserap di sektor pertanian tennasuk (perikanan, perkebunan dan kehutanan) sebesar 48,7%, kemudian di sektor pertambangan sebesar 16, I%, sektor perdagangan, perhotelan dan restoran sebesar 15,3% dan selanjutnya sektor jasa dan kemasyarakatan sebesar 7,9%. Melihat persentase dan besarnya tenaga kerja yang teserap di masing-masing sektor

72

Jurnal Kependudukan Indonesia

menunjukkan telah terjadi transfonnasi ketenagakerjaan antar sektor, yaitu sektor tradisional ke sektor modem atau juga dapat dikatakan terjadi transfonnasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Meskipun sektor pertanian dan perkebunan belum menduduki sebagai penyumbang ekonomi utama di Bangka, tetapi menurut catatan sektor ini menyerap tenaga kerja terbanyak, persentasenya menunjukkan lebih dari 45% tenaga kerja di Kabupaten Bangka terserap pada sektor primer.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) Di Kawasan Pesisir.

Pemberdayaan tenaga kerja pada intinya dimaksudkan untuk memberikan power kepada yang powerless. Usaha pemberdayaan merupakan satu sistem yang berinteraksi dan berkolaborasi dengan lingkungan sosial dan fisik serta melibatkan agen pembangunan (pemerintah dan masyarakat). Pemberdayaan tenaga kerja tesebut salah satunya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sehingga dengan dimilikinya ketrampilan, tenaga kerja (pekerja) dapat meningkatkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan. Kabupaten Bangka yang mempunyai kawasan pesisir dan laut yang sangat luas, maka tenaga kerja di sub sektor perikanan (kelautan) dan tenaga kerja di pertambangan (timah) perlu mendapat perhatian, terutama untuk meningkatkan ketrampilan sesuai potensi sumber daya lokal dan menghadapi paska berakhimya tambang timah tennasuk tambang inkonvensional. Keberadaan somber daya laut dan pesisir merupakan salah satu somber pendapatan utama penduduk dan pekerja (nelayan) yang merupakan satu komunitas masyarakat bertempat tinggal di sekitar kawasan pantai. Mata pencaharian penduduk, selain sebagai nelayan, biasanya mereka mempunyai pekerjaan tambahan yang masih berhubungan dengan kegiatan kenelayanan antara lain menjadi ABK maupun buruh angkut di pelabuhan. Selain pentingnya memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana nelayan perlu juga melihat dan memperhatikan tingkat pendidikan dan kemampuan ketrampilan SDM agar mampu bersaing dalam memasuki pasar kerja terutama di bidang kenelayanan. Ketrampilan nelayan di desa penelitian perlu kiranya ditingkatkan dan adanya diversiftkasi pekerjaan, terutama menghadapi perubahan pekerjaan, agar mereka dapat mempertahankan kehidupannya.

Prospek dan Kesempatan Kerja di Pertanian (Kenelayanan, dan Perkebunan)

Kesempatan kerja di sektor kenelayanan di Kabupaten Bangka masih cukup menjanjikan untuk masa mendatang. Potensi sumber daya laut masih cukup besar, mereka dapat melakukan penangkapan ikan laut, (terutama di Kecamatan Belinyu

Vol. IV, No. 2, 2009

73

dan Sungailiat). Dengan akan dibangunnya kawasan industri perikanan terpadu dan industri maritim dapat memberikan peluang kerja, terutama tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan menengah, karena tenaga kerja tersebut akan mengoperasikan berbagai peralatan pabrik antara lain pabrik pengalengan ikan. Selain itu industri maritim ak~n membangun galangan perbaikan kapal-kapal yang akan diperbaiki maupun pembuatan kapal baru. Selain perikanan laut, kesempatan kerja untuk mengembangkan budi daya ikan air tawar masih punya prospek yang cerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota (Pangkal Pinang) dan kota-kota lain (seperti Palembang, Batam). Peluang dan prospek tenaga kerja yang menggantungkan pada kehidupan laut (perikanan) masih tetap menjanjikan apabila areal pertambangan timah dilak:ukan penataan areal pertambangan dengan peraturan yang jelas dan tegas. Peluang dan prospek di sub sektor perikanan sesuai dengan progam Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut: • • • •

Peningkatkan produksi hasil kelautan dan perikanan. Peningkatkan kualitas nelayan dan kualitas aparatur yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan. Peningkatkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Peningkatkan pendapatan nelayan.

Selain sektor di atas potensi SDA yang mempunyai prospek ke depan adalah sektor perkebunan. Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor yang akan berkembang seiring dengan kebutuhan terhadap bahan baku minyak nabati yang permintaannya terus bertambah baik di pasar intemasional maupun intemasional. Perkebunan lada juga masih sangat menjanjikan karena kebutuhan lada dunia sekitar 60% dipasok dari Kabupaten Bangka.

Tambang Timah Rakyat

Peluang dan kesempatan kerja selain di sektor perikanan dan kelautan adalah sektor pertambangan (tambang timah rakyat). Luas tambang timah, termasuk tambang timah rakyat yang dikenal dengan sebutan tambang inkonvensional (TI) mencapai 9.501.114 Ha yang tersebar secara merata di seluruh kecamatan. Mereka yang bekerja di TI pada umumnya tenaga kerja usia muda (produktit), bahkan sebagaian tenaga kerja tersebut berasal dari propinsi lain seperti dari Jawa, lampung, Sumatra Selatan dan Sumatra Utara. Mereka tidak hanya menggali TI di darat tetapi sudah merambah ke TI apung (sekitar Teluk Klabat). Pekerjaan tambang rakyat ini sering melibatkan pekerja wanita dan anak-anak, karena proses penambangan dapat dikerjakan oleh siapa saja, biasanya mereka pada pekerjaan yang ringan tidak mempunyai resiko kecelakaan (mengasak hasil sisa timah), hal ini berbeda dengan kegiatan para

74

Jurnal Kependudukan Indonesia

penambang yang memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan. Tambang inkonvensional sekarang telah dilarang oleh pemerintah daerah, karena telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa dan membahayakan kehidupan masyarakat sekitar lokasi TI.

Industri Kecil, Transportasi dan Pariwisata Peluang dan kesempatan kerja lain yang masih sangat terbuka adalah usaha industri kecil dan menengah, terutama perdagangan dan jasa. Berkembangnya usaha industri kecil, khususnyajenis makanan ringan (kerupuk) dan makanan kecillainnya dengan bahan baku yang tersedia di Bangka. Penduduk yang mengusahakan industri kecil dan menengah pada umumnya penduduk keturunan (Cina) yang sejak nenek moyangnya mengusahakan makanan ringan, sehingga sampai saat ini menguasai perdagangan. Selain itu usaha yang menyerap tenaga kerja adalah angkutan (transportasi). Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pada tahun 2002 sekitar 11.213 orang meningkat menjadi 12.442 orang pada tahun 2004, yang sebagian besar (70%) terserap di sektor industri kecil dan rumah tangga. Selain industri kecil dan menengah peluang bekerja di sektor pariwisata sangat terbuka, karena beberapa kawasan di Kabupaten Bangka telah dikembangkan menjadi tujuan wisata, terutama untuk wisatawan lokal maupun regional. Kawasan obyek wisata di Kabupaten Bangka . yang dikembartgkan oleh pemerintah antara lain Pantai Matras, Parai Indah, Pantai Teluk Uber, Pantai Tanjung Ratu (alam/pantai}, Bukit Betung (pegunungan), THR Batin Tikal di Sungailiat, di Kecamatan Pemali terdapat pemandian air panas, di Kecamatan Belinyu terdapat pantai Romodong, Pantai Tanjung Gudang dan hutan wisata Pha kak Liang dan beberapa tempat lain. .

s. PROGRAM PELATIHAN DAN KETRAMPILAN KERJA Pembangunan SDM perlu dikaitkan dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong masa depan. SDM yang handal dapat diasumsikan adalah SDM yang memiliki ketrampilan, menguasai teknologi, memiliki produktifitas tinggi dan memiliki wawasan kedepan yang lebih baik. Untuk melaksanakan pembangunan daerah dan kualitas tenaga kerja salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan dan ketrampilan yang diperlukn masyarakat. Dinas Tenaga kerja Kabupaten B~gka sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan yang tertuang dalam Properda menyelenggaran beberapa pelatihan untuk masyarakat antara lain bidang elektronika, perbengkelan dan menjahit. Berdasarkan temuan lapangan, hal yang menarik adalah adanya keinginan remaja putri dan kaum ibu untuk mengikuti pelatihan ketrampilan menjahit. Hal ini karena peluang kerja bidang menjahit dan bordir masih

Vol. IV, No. 2, 2009

75

sangat terbuka pasarnya. Selain menjahit, jasa perbengkelan banyak diminati oleh para pemuda karenakesempatan kelja bidang ini masih sangat terbuka dengan semakin berkembangnya jasa transportasi, perbaikan mesin kapal dan mesin TI serta mengantisipasi dibukanya industri Maritim di kawasan ini (Belinyu!feluk Klabat). Sementara pelatihan ketrampilan di bidang elektronika juga banyak diminati para pemuda, karena akan dibukanya industri listrik (elektronik) di Kecamatan Mantung sehingga kesempatan kerja masih sangat terbuka sekali. Tabel 4. Pelatihan yang diinginkan penduduk umur 15 tahun keatas kasus eli Kelurahan Air

Jungkung(2005)(n=272)

Jenis ketrampUan

Frekwensi

Persentase

Bengkel motor dan mobil Perbaikan mesin dan perahu Budidaya, tangkap, perikanan dan kelautan Menjahit dan kewanitaan Tukang bangunan Bercocok tanam Komputer dan elektronoik Kerajinan Baca Alqur 'an Tak bemiat lagi Lain-lain Total

45 20 37

16 7 14

66 13 8 9 16 11 35 12 272

24

5 3 3 6 4 '13 4 100

Sumber: Data primer basil survey 2005

Berdasarkan basil penelitian jenis pelatihan ketrampilan yang diinginkan oleh tenaga kelja antara lain 1) bengkel motor dan mobil, 2) pelatihan mesin perahu, 3) perikanan budi daya dan laut, 4) elektronika, 5) bangunan dan menjahit {Tabel4). Dari data ini menunjukkan bahwa pelatihan ketrampilan yang berkaitan dengan potensi SDA di Kabupaten Bangka yaitu perikanan, proporsinya relatifkecil yaitu pelatihan perbaikan mesin perahu (7%) dan budi daya perikanan dan kelautan (14%). Bahkan tidak ada responden yang menginginkan pelatihan yang terkait dengan potensi pertambangan. Adapun pelatihan ketrampilan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu pelatihan manajemen industri kecil dan seminar hubungan industrial yang membahas hubungan kelja antara industri dengan pekerja. Program lain yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dengan dana APBN adalah program pembuatan percontohan tambak ikan air payau dan peternakan ayam. Program ini diharapkan dapat dikembangkan peserta program kepada masyarakat di sekitar lokasi tempat tinggal

76

Jurnal Kependudukan Indonesia

mereka. Meskipun demikian, program pelatihan serta kegiatan yang dilakukan tersebut relatifkurang berorientasi pada otensi SDA yang dimiliki oleh K.abupaten Bangka.

6.

PENUTUP

Pembangunan masyarakat dan ketenagakerjaan di era otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari usaha pemerintah dalarn mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan (peluang) kerja. Peluang kerja akan menjawab setiap pennintaan pencari kerja yang terus meningkat setiap tahun. Sehingga penciptaan lapangan kerja dan peluang kerja menjadi program pemerintah pusat, kabupaten dan kota. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan dengan melalui pendidikan dati pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan potensi SDA setempat. Dengan diberlakukannya otonomi kabupatenlkota, termasuk Kabupaten Bangka mempunyai wewenang untuk menyusun program pendidikan dan pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mengelola dan memanfaatkan SDA setempat. Berdasarkan basil kajian di sekitar Belinyu, Kabupaten Bangka m~ masyarakat perlu meningkatkan budidaya tangkap dan juga keterampilan paska panen hasillaut. Disamping itu untuk menyongsong peralihan· dari tambang ke industrialisasi lain,maka ketrampilan perbengkelan, dan kursus mesin perlu diperhatikan. Hal ini juga perlu didukung usaha pelatihan pada kaum wanitanya terutama industri rumah tangga. Di samping itu,.berkaitan dengan potensi SDA pertambangan yang telah mengalami kerusakan, maka pembangunan SDM harus diarahkan pada sektor-sek.tor pertanian dan perkebunan yang merupakan potensi di Kabupaten Bangka. Sebagaimana dikemukakan oleh Emil Salim bahwa : " ada kekhawatiran terjadinya konflik horizontal yang pemicunya adalah laban pekerjaan yang tidak disiapkan pasca tambang timah, karena saat ini belum ada persiapan menghadapi dunia baru, dunia pasca timah. Dengan demikian sambil tetap mengeksplorasi timah dengan bijaksana tanpa merusak lingkungan, persiapkan diversifikasi, pariwisata, perkebunan, pertanian perlu dilakukan bahkan perlu mengembangkan pendidikan dengan mempersiapkan universitas terbaik sekaliber UI, UGM, dan ITB" (Pos Belitung, 12 Maret 2010). Artinya diperlukan kesiapan dalam pembangunan SDM untuk membangun Kabupaten Bangka. DAFTAR PUSTAKA

Addinul Yakin. 1997. Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan: Teori dan Kebijaksanaan Pembngunan Berkelanjutan. Jakarta: Penerbit Akademika Presindo. Arief, Rivai, Syamsul. 2005. Kebutuhan Teknologi untuk Pengembangan lndustri Kecil Menengah. Lokakarya PerspektifPenguatan Teknologi Bagi Usaha Kecil Menengah, Wydia Graha -tiPI, Jakarta, 8 Maret 2005.

Vol. IV, No. 2, 2009

77

Becker, Garry. S. 1975. Human Capital, A Theoritical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago : The University of Chicago Press. Daliyo, Soewartoyo, dkk 2002. Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Konteks Otonomi Daerah, Kepulauan Bangka-Belitung: Arab, Strategi dan Proses. Jakarta: PPK-LIPI. Dahuri, Rokhmin. 1996. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita. Soewartoyo, dkk.2004. Isu Ketenagakerjaan dalam Konteks Otonomi Daerah, Kasus di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka-Belitung. Jakarta: PPK- LIPI. Widodo, YB. Daliyo dkk. 2004. Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Konteks Otonomi Daerah. Jakarta: PPK-LIPI. Reksohadiprodjo, S dan Pradono. 1988. Ekonomi Sumber DayaAlam dan Energi. Yogyakarta: BPFE. Ratnawati, Tri, 2003. Evaluasi dan Implementasi OTODA. Makalah dalam Pengayaan llmiah dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 26-28 Mei 2003. LIPI, Jakarta. Sondakh, Lucky. 1998. Reformasi Politik Ekonomi Pembangunan Regional dari Unitarisme ke Desentralisasi. Makalah disampaikan pada Seminar, Reorentasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perekonomian Wrlayah, Fak. Ekonomi Unhas, 24 Oktober 1998. Rl. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi, Edisi Lima. Kerja Sarna Bumi Aksara dan Longman, Jakarta. SuratKabar

Kompas, Kerusakan Laut Tak Terkendali, 17 Mei 2010. Kompas, "Penertiban Tambang Timah Ilegal Dilematis karena Jadi Natkah Rakyat", Senin, 17 Mei2010. Kompas, "Para Cukong Tambang llegal Harus Ditangkap", Rabu, 19 Mei 2010. Pos Belitung, "Babel Mesti Berlari Kencang", 12 Maret 2010. Website

http:/lwww.eramuslim.com/berita/laporan-khususlmenyelamatkan-kehancuranpertambangan-timah-bangka-belitung-l.htm,

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php, Pemanfaatan laban pasca tambang timah.

78

Jurnal Kependudukan Indonesia