PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA 2017 Sri Mulyani Indrawa: Menteri Keuangan Republik Indonesia Kuliah Umum Hari Ulang Tahun ke-47 Harian Media Indonesia Jakarta, 19 Januari 2017
1
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA cukup berdaya tahan di tengah berbagai gejolak 6.3
6.2
6.0
6.2
6.0 5.6
5.5
5.0 4.6
4.8
5.0
5.1
Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 oleh berbagai lembaga: Bank Indonesia 5,0% - 5,4% IMF 5,1% World Bank 5,3% Consensus Forecast 5,2%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016f 2017f
Sumber : BPS & Kemenkeu
2
PERTUMBUHAN PDB BERDASARKAN SISI PENGELUARAN Konsumsi RT dan Investasi sebagai engines of growth
Investasi (PMTB) • Rata rata 2006-2015 : 6,8% • Pertumbuhan Q3 2016 4,1%
Net Ekspor 1.7%
Lainnya 1.2%
Investasi (PMTB) 29.7%
Produk Domestik Bruto Konsumsi Pemerintah • Rata rata 2006-2015 : 6,3% • Pertumbuhan Q3 2016 -3,0%
Konsumsi Pemerintah 9.1%
Konsumsi Rumah Tangga 58.3%
* Termasuk LNPRT Sumber: BPS, Diolah
Ekspor • Rata rata 2006-2015 : 5,3% • Pertumbuhan Q3 2016 -6,0% Impor • Rata rata 2006-2015 : 5,1% • Pertumbuhan Q3 2016 -3,9% Konsumsi Rumah Tangga* • PeRata rata 2006-2015 : 4,9% • Pertumbuhan Q3 2016 5,0% 3
PERTUMBUHAN PDB BERDASARKAN SISI PRODUKSI
PRIMER
Didukung pertumbuhan sektor jasa yang terus tumbuh tinggi
Pertanian, Pertambangan, Perikanan Distribusi terhadap PDB 2006 - 2015: 23,6%
2.7%
2.9%
3.2%
4.1%
3.3%
4.1%
3.9%
3.5%
2.8%
0.3%
TERTIER
SEKUNDER
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
• Dipengaruhi oleh harga dan perdagangan komoditas dunia yang saat ini cenderung lemah • Dominan di beberapa daerah (Kalimantan, Papua, Sumatera)
Industri Pengolahan Distribusi terhadap PDB: 22,0%
4.6%
4.7%
3.7%
2.2% 4.7%
6.3% 5.6%
4.4%
4.6%
4.2%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
• Diharapkan terus membaik seiring dengan reformasi struktural • Sektor unggulan padat karya yang memiliki nilai tambah yang tinggi • Sektor yang memiliki porsi tertinggi dalam PDB
Sektor Jasa (terbagi dalam 14 sektor) Distribusi terhadap PDB: 51,9%
7.4%
9.0%
8.6%
6.1%
8.2%
8.5%
6.8%
6.3%
6.2% 5.7%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
• Tumbuh relatif tinggi dan stabil dalam beberapa tahun terakhir • Top pertumbuhan rata-rata sektor: Informasi & Komunikasi, Jasa Keuangan & Asuransi, Transportasi & Pergudangan,
4
Meski Ekonomi Tumbuh Tinggi DISPARITAS ANTAR DAERAH MASIH LEBAR KALIMANTAN: 5,7% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian
SULAWESI: 3,4% thd PDB
11,1%
Pertanian, konstruksi, perdagangan
6.5%
4,9%
4,1%
22,0%
7,5%
4,0%
11,0%
SUMATERA: 19,4% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan, pertambangan
14,7%
6,0 %
PAPUA: 1,5% thd PDB
Pertambangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan
5,8%
10,1%
BALI & NUSRA: 1,8% thd PDB Pertanian, pariwisata, perdagangan
JAWA: 57,0% thd PDB
Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi Pertumbuhan PDRB, rata-rata 2006-2015, YoY Source: BPS
Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016 Source: BPS
5
PERTUMBUHAN EKONOMI TELAH MEMBANTU MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA, TETAPI… GINI Ratio
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Angka Kemiskinan sumber: BPS
0.41
16.0
0.40 0.39 0.38 0.37 0.36
18.0
0.38 0.37 0.36 0.35
14.0 12.0
0.40 10.0
0.35
8.0 6.0
0.34
16.6 15.4 14.2 13.3 12.5 12.0 11.4 11.3 11.2
10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00
10.70
4.00 3.00 2.00
0.32
2.0
1.00
0.31
0.0
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4.0
0.33
9.11 8.39 7.87 7.48 7.14 6.18 6.17 6.13 5.94
5.61
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.42
6
INFLASI SUDAH LEBIH TERKENDALI
Sementara itu tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sudah relatif mereda Inflasi (%)
Pergerakan nilai tukar Rupiah thd dolar AS 15000
yoy (%) 24.0
Inflasi - Harga Bergejolak
21.0
14000
Inflasi - Harga diatur Pemerintah 13000
18.0 15.0
12000
12.0 9.0 6.0
Inflasi - In:
10000
3.0 0.0 -3.0
11000
Inflasi - Umum
-6.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9000
8000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7
Kinerja neraca eksternal Indonesia masih menghadapi tantangan baik dari perlambatan pemulihan ekonomi global maupun permintaan domestik (USD miliar)
(USD miliar)
[SERIES NAME]
50
130
40
110
30
90
[SERIES NAME]
20
[SERIES NAME] 70
10
50
0
30
-10
10
[SERIES NAME]
-20
-10
-30
-30
-40
-50
2005 USD miliar 250 200
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
[SERIES NAME]
2016 Q3
144.43
150
Neraca Perdagangan
100 50 0
[VALUE]
-50 -100 -150 -200
-135.65
[SERIES NAME]
-250
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 8
TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL & MAKMUR Mengentaskan Kemiskinan
Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkualitas Meningkatkan Produktivitas
Meningkatkan Daya Saing
Mengurangi Ketimpangan Tata kelola yang baik Institusi yang bersih & efektif
9
APBN MERUPAKAN INSTRUMEN PEMBANGUNAN Memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan
Belanja Negara
Pendapatan Negara 25% 2500
5%
500
200 0
0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2080.5
1859.5
10% 1000
1806.5
15% 1500
1777.2
1550.5
1438.9
1210.6
995.3
400
848.8
600
981.6
800
1338.1
1000
1750.3
13.1% 12.4% 12.8%
15.1%
1551.8
1200
20% 18.1% 18.2% 17.4% 16.9% 16.2% 15.7% 14.9% 15.2% 16.7% 15%
1491.4
16.3% 16.2% 15.8% 15.4% 14.7%
19.9%
1295
1400
% thd PDB (RHS)
1650.6
20% 2000
937.4
19.8%
1508
1600
Nominal (Rp Tn)
% thd PDB (RHS)
985.7
Nominal (Rp Tn)
1800
25%
1042.1
2000
0
10%
5%
0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10 10
PAJAK ADALAH TULANG PUNGGUNG NEGARA Sumber penerimaan utama dalam APBN
Penerimaan Perpajakan (Rp Tn)
Tax Ratio Indonesia (%) 13.3
1495.9 11.1 11.2
11.8 11.9 11.9
11.4
10.7
10.3
1283.6 1240.4 1146.9 1077.3 980.5
11.0
873.9 723.3 658.7 619.9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: Kemenkeu
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: Kemenkeu 11 11
KEPATUHAN PAJAK MASIH RENDAH Jumlah Pegawai Pajak Juga Masih Terbatas
63,16%
35,000,000 30,000,000
62.00%
60.42%
25,000,000
59.12%
60.00%
20,000,000 15,000,000
58.00%
56.21%
56.00%
10,000,000
54.00%
5,000,000 0
52.00% 2013
2014 WP TERDAFTAR
NO
64.00%
URAIAN/TAHUN
1 WP TERDAFTAR 2 WP TERDAFTAR WAJIB SPT 3 TARGET RASIO KEPATUHAN (%) TARGET RASIO KEPATUHAN - SPT ( 3 x 4 2) 5 REALISASI SPT
2015
WP TERDAFTAR WAJIB SPT
2016
REALISASI SPT
RASIO
2013 24.347.763
2014 27.379.256
2015 30.044.103
2016 32.769.215
17.731.736
18.159.840
20.165.718
65,00%
18.357.833 70,00%
70,00%
72,50%
11.525.628
12.852.301
12.711.888
14.620.146
9.966.833
10.852.301 10.972.336 12.737.541
6 RASIO KEPATUHAN ( 5 : 2 )
56,21%
59,12%
60,42%
63,16%
7 CAPAIAN RASIO KEPATUHAN ( 5 : 4 )
86,48%
84,45%
86,32%
87,12%
Jumlah Pegawai pajak 39.980 orang 12
PAJAK MEMILIKI FUNGSI REDISTRIBUSI
Namun pendapatan pajak masih terkonsentrasi di Jawa
Distribusi per Pulau
PULAU PPh & PPN Dana Transfer Belanja APBD
PULAU PPh & PPN Dana Transfer Belanja APBD
SUMATERA 25,75 T (8,8%) 207,3 T (28,3%) 322,51 T
KALIMANTAN 11,08 T (3,8%) 70,9 T (9,7%) 108,99 T
JAWA 737,65 T (81,3%) 198,3 T (27,0%) 383,61 T
SULAWESI PAPUA & MALUKU 9,13 T (3,1%) 4,77 T (1,6%) 73,8 T 10,1%) 144,7 T (19,7%) 85,81 T 64,86 T
BALI & NUSA TENGGARA 3,96 T (1,4%) 38,8 T (5,3%) 53,74 T
13
AMNESTI PAJAK sebuah
awal reformasi perpajakan
Uang Tebusan Rp
109,8 triliun Wajib Pajak
627.309 orang Diperkuat dengan
REFORMASI PERPAJAKAN
Nilai aset
Rp
4.314 triliun
Deklarasi DN Rp3.160 T Repatriasi Rp141 T Deklarasi LN Rp1.013 T Data hingga 17 Januari 2016
yang lebih komprehensif
Reformasi Kebijakan
Revisi peraturan perundang-undangan pajak
Reformasi Administrasi IT, database, SDM, tata kelola
14
PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA PADA BELANJA K/L
3.541m 3.541 m jembatan jembatan
155 km
infrastruktur subsidi
jalan
52.631 ha sawah
11.900
rumah prajurit
10 ribu
Gaji Polri setahun BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
3.541 m jembatan 729 ribu RTS
93 ribu ton benih
Rp
1 triliun
9,4 ribu
gaji guru senior
beras
306 ribu ton pupuk
2,2 juta/ 1,3 juta/1 juta
siswa SD/SMP/SMA
355 ribu
belanja pegawai bantuan sosial
keluarga miskin
3,6 juta PBI orang miskin
15
PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA PADA TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
6.765 3.541 m jembatan
1,25 juta
DAK Fisik BOS
ruang kelas SD
5.511
BOS siswa SD/ Ibddaiyah setahun
1 juta
BOS siswa SMP/ Tsanawiyah setahun
ruang kelas SMP
ruang kelas SMA
50
rumah sakit
23.585 org Tunj.prof guru setahun 24.911 org Tunj.khss guru setahun BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
714.286
Rp
4.182
+
1 triliun
BOS siswa SMA/ Aliyah setahun +
2.018
BOK Puskesmas
4,2 juta
tunj.profesi guru BOK
Jampersal ibu hamil
2.144
Akreditasi RS 16
Alokasi Anggaran (trillion rupiah)
KUALITAS ALOKASI BELANJA MEMBAIK SEIRING PENINGKATAN BELANJA PRODUKTIF… namun efektivitas dan efisiensi belanja perlu terus diperbaiki Awal Reformasi
Komitmen Reformasi
450.0
416.1 Pendidikan 387.3
375.5
400.0
2017 : 2014
Infrastruktur
350.3
350.0
10,8% 117,7%
300.0
250.0
200.0
177.9
150.0
100.0
104.0 Kesehatan
67.5
77.3
50.0
54,1%
Subsidi Energi 77,9%
0.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sumber: MoF BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
17
PERTUMBUHAN ALOKASI BELANJA K/L DALAM APBN 2017 LEBIH REALISTIS, NAMUN ALOKASI BELANJA BARANG MASIH DOMINAN DAN BELANJA MODAL MASIH KECIL % dari Belanja Pemerintah Pusat 2017
(non transfer ke daerah dan dana desa)
800
700
97.2
55.7 49.6
600
500
400
92.1
97.9
180.9
147.3
300
200
100
215.4
233.1
200.7
165.0
257.7
285
169.7
176.6
140.2
155.4
186.5
205.4
222.2
2013 LKPP
2014 LKPP
2015 LKPP
2016 Realisasi
2017 APBN
4,23% 15,25% 21,66% 16,89%
0
Pegawai
Barang
Modal
Bansos 18
PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL
Perimbangan keuangan Pusat dan daerah semakin baik, namun tetap perlu perbaikan kualitas belanja di daerah Total TKDD 513,3
573,7
623,1
710,9
764,9
Belanja K/L 582.9
577.2
732.1
677.6
763.6
900 800 700 600 500
20.8
0
0
46.7
200
602.3
573.7
513.3
664.2
0
2014 LKPP
Transfer ke Daerah
2015 LKPP Dana Desa
2016 Realisasi
Rp60,0 T (Dana Desa)
Rp7,5 T (DID)
Rp503, 6 T (DTU)
704.9
100
2013 LKPP
(Otsus & DIY)
Rp173, 4 T (DTK)
400 300
60
Rp20,3 T
2017 APBN
UU APBN TA 2017 minimal 25% DTU untuk belanja infrastruktur
Belanja Kementerian/Lembaga 19
MENJAGA DEFISIT PADA TINGKAT YANG AMAN
dengan defisit dan utang yang rendah, pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu paling tinggi Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir 9.6
-4.1
surplus/defisit fiskal (%) 3.9 3.5
3.9 2.4
1.1
1.6
1.5
7.5
pertumbuhan PDB (%)
5.7 3.6
Defisit APBN (Rp Tn)
2.7
3.3
2.8
2.6 2.4
1.2 1.4
0.9
-88.6
-153.3
-2.9 -3.0 -3.1 -3.2 -3.3 -4.4 -4.5
-211.7 -226.7 -7.7
India
Japan
-6.7 -7.0
United States
United Kingdom
Brazil
France
Mexico
South Africa
Italy
Argendna
Australia
Turkey
Canada
Indonesia
China
Germany
Russia
Korea
-6.2
Saudi Arabia
-84.4
0.5
-0.5
-0.7 -0.8 -0.9
-1.6 -1.9 -2.2
-46.8
-298.5 -307.7 -330.2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: World Economic Outlook – IMF, Oktober 2016 & CEIC, diolah
20 20
0
17 14
Sumber: World Economic Outlook – IMF, Oktober 2016, diolah
2,917 2,501 2,468 1,665 1,339 1,157
South Africa Turkey Thailand Russia Vietnam India
934
4,266
Mexico
Philippines
4,945
Malaysia
997
6,017
Argendna
Indonesia
7,200
32 27 32
Brazil
133
32,224
2016
UK
2006
62,020
250
US
300
85,635
Rasio Utang terhadap PDB (%)
Japan
Saudi Arabia
Russia
Indonesia
56 52 52 46 41 39
Turkey
Korea
Australia
China
South Africa
50
Argendna
68 68
Mexico
Germany
78
India
97 92 89
Brazil
100
United Kingdom
108
Canada
200
France
United States
150
Italy
250
Japan
MEMPERKUAT PENGELOLAAN PEMBIAYAAN YANG PRUDEN Tingkat utang publik Indonesia salah satu paling rendah Utang Per Kapita (US$)
21 21
TANTANGAN PENGELOLAAN APBN Penerimaan
Proyeksi & Estimasi
Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara
Rasio penerimaan perpajakan masih
rendah
Pembiayaan
Belanja
Komitmen Membuat keputusan belanja yang strategis Efektif dan memperbaiki fondasi Indonesia
Terus diperbaiki Reformasi di Sektor Keuangan, antara lain melalui pendalaman pasar keuangan
Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan Memerangi inefisensi dan korupsi
Reformasi perpajakan Sangat dibutuhkan
Reformasi belanja menuju efisiensi dan efektifitas
22 22
Memperkuat Reformasi Struktural untuk mendorong daya beli dan meningkatkan iklim investasi 1
9 Sept 15
• Deregulasi • Akselerasi proyek strategis • Mendorong pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
6
5 Nov 15
• Pembangunan KEK • Perbaikan suplai air bersih • Penyederhanaan izin impor untuk farmasi
2
29 Sept 15
• Peluncuran program perizinan 3 jam • Pembebasan PPN untuk industri transportasi • Fasilitas logisdk terintegrasi
7
4 Dec 15
• Percepatan proses serdfikasi tanah • Insendf pajak untuk industri padat karya
11 29 Mar 16 • Insendf kredit usaha REIT berbasis ekspor • Indonesia Single Risk Mgmt (ISRM) • Pembangunan industri farmasi
3
7 Oct 15
4
15 Oct 15
• Penurunan harga BBM • Sistem upah yang dan TDL simpel dan adil • Penyederhanaan izin • Kredit UMKM yang investasi mudah dan • Perluasan basis terjangkau penerima kredit UMKM
8
21 Dec 15
• One Map Policy • Pembangunan pengolahan sumber daya alam (refinery) • Insendf untuk industri penerbangan
12 28 Apr 16
9
27 Jan 16
5
23 Oct 15
• Penurunan pajak revaluasi aset • Penghapusan pajak berganda REITs
10 11 Feb 16
• Percepatan konstruksi infrastruktur ketenagalistrikan • Stabilisasi harga daging • Deregulasi sektor logisdk
• Perbaikan kemudahan berinvestasi (ease of doing business)
13 24 Aug 16
14 10 Nov 16
• Penyederhanaan izin, prosedur, • Percepatan pembangunan durasi dan biaya memulai bisnis rumah murah bagi MBR melalui kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan
• Pembiayaan E-commerce • Insendf pajak bagi pelaku usaha digital • Perlindungan konsumen • Perbaikan logisdk 23 23
Pengakuan atas upaya reformasi Indonesia – Perbaikan signifikan posisi Ease of Doing Business 70
- China 82 - Vietnam
78
80
- INDONESIA
90
91
#91
Dari 190 negara
Skor: 61,5 (↑3,4)
- Philippines
99
100
110
Melonjak 15 peringkat
120
2016: #106 2015: #120 - Brazil
123
- India
130
130
140
150
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
“Indonesia is amongst the top 10 improvers in Doing Business 2017: Equal Opportunity for All” - World Bank Group, Press Release EODB 2017 Source: World Bank Ease of Doing Business Report 2017 24 24
TANTANGAN 2017 Ketidakpastian global
Tingkat permintaan yang lemah Harga komoditas yang rendah Economic rebalancing Tiongkok Isu Geopolitik, e.g. Brexit Kebijakan ekonomi AS di bawah pemerintahan baru Kenaikan suku bunga The FED Pembalikan arus modal dari EMEs
25 25
ASUMSI EKONOMI MAKRO
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
2016
2017
Realisasi
*
5,0
APBN
5,1
INDIKATOR KESEJAHTERAAN Tingkat Pengangguran (%)
2016
2017
Realisasi
Target
5,61
5,3 – 5,6
IMF 5.1%, World Bank 5.3%, ADB 5.1%, Bloomberg Consensus 5.3%, Bank Indonesia 5,0 – 5,4%
Angka Kemiskinan (%)
10, 70
9,5 – 10,5
Inflasi
3,02
Gini ratio (indeks)
0,397
0,38
SPN 3 Bulan
5,7
5,3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
70,1
70,11
13.307
13.300
ICP
40
45
Lifting Minyak
829
815
1.184
1.150
(%, yoy)
(rata-rata %)
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)
(US$/barrel)
(ribuan barrel/hari)
Lifting Gas
(setara dengan ribuan barrel minyak/hari) BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
4,0
Kunci utama pertumbuhan: • Memperkuat ekonomi domestik melalui stabilitas konsumsi, peningkatan investasi, dan ekspansi belanja pemerintah yang efektif • Meningkatan daya saing produk dalam negeri untuk mendukung perbaikan ekspor
Postur realisasi APBN-P 2016 & APBN 2017 2016 Deksripsi (Triliun Rupiah)
APBN-P
Outlook
2017
Realisasi Sementara
Realisasi thd Outlook
APBN
Pertumbuhan thd realisasi 2016
A. Pendapatan Negara
1.786,2
1.582,9
1.551,8
98,0%
1.750,3
12,8%
I. Penerimaan Dalam Negeri
1.784,2
1.580,9 1.546,0
97,8%
1.748,9
13,1%
1. Penerimaan Pajak
1.539,2
1.320,2 1.283,6
97,2%
1.498,9
16,8%
2. PNBP
245,1
260,7
262,4
100,7%
250,0
-4,7%
II. Hibah
2,0
2,0
5,8
290,0%
1,4
-75,9%
B. Belanja Negara
2.082,9
1.898,6 1.859,5
97,9%
2.080,5
11,9%
I. Pemerintah Pusat
1.306,7
1.195,3 1.148,6
96,1%
1.315,5
14,5%
1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)
767,8
672,0
677,6
100,8%
763,6
12,7%
2. Belanja Non K/L
538,9
523,3
471,0
90,0%
552,0
17,2%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
776,3
703,3
710,9
101,1%
764,9
7,6%
1. Transfer Ke Daerah
729,3
659,1
664,2
100,8%
704,9
6,1%
2. Dana Desa
47,0
44,2
46,7
105,7%
60,0
28,5%
C. Keseimbangan Primer
(105,5)
(126,4) (124,9)
98,8% (109,0)
-12,7%
D. Surplus/Defisit
(296,7)
(315,7) (307,7)
97,5% (330,2)
7,3%
(2,35)
(2,50) (2,46)
98,4% (2,41)
-2,0%
% terhadap PDB
E. Pembiayaan
296,7
315,7
330,3
104,6%
330,2
0,0%
I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Investasi
371,6
387,8
n/a
n/a
384,7
n/a
(94,0)
(91,5)
n/a
n/a (47,5)
n/a
III. Pembiayaan Lainnya
19,1
19,4
n/a
n/a (7,0)
n/a 27
PRIORITAS STRATEGIS 2017 1
Akselerasi pembangunan infrastruktur, baik dari APBN, BUMN dan Swasta Efektivitas Belanja daerah dan Dana Desa.
2
3
Untuk mengurangi kemiskinan Menciptakan kesempatan kerja Mengurangi kesempatan
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBN guna mendukung ekonomi dan pembangunan inklusif Mendukung Daya Beli
§ Gaji/Pensiun (2017: Rp343,4 T) § Subsidi Masyarakat / transfer keluarga miskin (2017: Rp204,6 T)
Investasi membangun produktivitas dan daya saing § belanja infrastruktur (2017: Rp387,7 T) § belanja pendidikan (20% APBN) § belanja kesehatan (5% APBN) § belanja riset/litbang (2017: Rp12,8 T)
Membangun institusi
§ belanja legislatif (DPR, DPD, MPR) (2017: Rp6,1 T) § Yudikatif (MA, MK, Pengadilan seluruh Indonesia) (2017: Rp8,4 T) § Eksekutif (Pusat, Pemda)
Menjaga stabilitas dan keamanan
§ Belanja Kemhan/TNI (2017: Rp108 T) § Belanja POLRI (2017: Rp84 T)
28 28
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia MASIH LEBIH BAIK Dibandingkan Dengan Negara Lainnya di Dunia Rata-rata pertumbuhan PDB satu dekade terakhir (%,yoy) Negara – Negara G20 & BRICS
Negara – Negara ASEAN
12.0
12.0
9.6
10.0
7.5
8.0
6.0
2.0
0.5
Sumber: IMF & BPS
Brunei Darussalam
Thailand
Malaysia
Italy
Japan
France
United Kingdom
United States
Germany
Mexico
Russia
South Africa
Australia
Brazil
Argendna
Korea
Turkey
Saudi Arabia
Indonesia
0.0
Singapore
0.3 Philippines
0.9
Indonesia
1.2
-0.5 India
4.9
2.4 2.4 1.6 1.5 1.4
China
-2.0
5.4 5.4
3.3
Vietnam
2.8 2.7 2.6
2.0
0.0
5.7
4.0
Cambodia
3.5 3.3
Myanmar
3.9 3.9
4.0
7.0 6.1
5.7
6.0
7.9 7.6
Lao P.D.R.
8.0
Canada
10.0
29 29
Namun beberapa hal masih perlu untuk diperbaiki a.l. DAYA SAING INDONESIA Peringkat Global Competitiveness Index 100
81
80
China
Saudi Arabia
44
58
60
Vietnam
29
41
Russia
28
34
39
Indonesia
26
Korea
22
25
Malaysia
21
Australia
20
France
40
43
India
Ket: Semakin kecil peringkat, semakin baik
Italy
54
57
Brunei
2016
60
Philippines
2007
47
Brazil
Japan
South Africa
United Kingdom
Thailand
Germany
Canada
7
8
2
5
United States
0
3
Singapore
15
30 30
Kebijakan Ekonomi yang Tepat Sasaran, Efektif, dan Berefek Berorientasi kepada pertumbuhan ganda ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
#1
Lembaga Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Efektif Mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah
#2
INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR #3 Keterbukaan Pikiran dalam Menerima Keragaman Mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah
#4 Investasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi 31
TERIMA KASIH Sri Mulyani Indrawa: Menteri Keuangan Republik Indonesia Kuliah Umum Hari Ulang Tahun ke-47 Harian Media Indonesia Jakarta, 19 Januari 2017
32 32
