PUTUSAN Nomor : 02/P/FP/2016/PTUN-SMD “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa
Tata
Usaha
Negara
telah
menjatuhkan
Putusan
sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:-------------------------------------------YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN, tempat kedudukan Jalan Sport Nomor 1, Gn.Dubbs, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili, oleh Ketua Yayasan Istiqamah Balikpapan, Syarif Hidayat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, Alamat Jl. Riau No. 37, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.HAMZAH DAHLAN SH. 2.RAFLI HAMZAH, SH. 3.RATIH APRIANI, SH. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkedudukan di Ruko Bandar Balikpapan Blok G No. 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2016. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- PEMOHON ;
MELAWAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan DI Jalan Ruhui Rahayu, Kota Balikpapan. Hal 1-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.DAUD PIRADE, S.H, M.H. 2.AMIRUDDIN, S.H.,M.H. 3.MUH.SYAKIR, S.H. 4.YEMMIE HENDRAWAN PUTRA, S.H. 5.GERSON MARTHEN LUMANAU, S.H. Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Klandasan Ulu Kota Balikpapan. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 420/2792/SKT/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016;---------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------TERMOHON ; -------Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ; ------------------------------
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/P/FP/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 28 Nopember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; --------
-
Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/P.FP/2016/PTUN.SMD tanggal 28 Nopember 2016 Untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------
-
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 02/P.FP/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 30 November 2016 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini ;----------------------------------------------------------------------------Hal 2-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
-
Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ;----
-
Telah mendengarkan keterangan saksi 1 (satu) orang dari Pemohon ;---------
-
Telah
membaca
Penetapan
Jadwal
Sidang
Nomor
:
02/P/FP/2016/
PTUN.SMD, tanggal 30 November 2016 ;-----------------------------------------------
------------------------- TENTANG DUDUK PERKARANYA --------------------------------------- Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 17 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor : 02/P/FP/2016/PTUN-SMD. ;-------------Alasan-alasan diajukannya permohonan adalah sebagai berikut : A. Kewenangan Pengadilan 1. Bahwa merupakan suatu prinsip yang bersifat universal dalam hukum administrasi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus bersifat aktif dan tidak boleh bersifat pasif dalam rangka pelayanan terhadap warga masyarakat, oleh karenanya melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah merubah paradigma Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dari paradigm accepti victum negative menjadi acepti victum pasitiva (sikap diam /tidak menanggapi dianggap menolak menjadi dianggap mengabulkan). 2. Bahwa jika ditelusuri secara seksama didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi terdapat 3 (tiga) model/pola/bentuk dari accepti victum positiva yaitu : a.accepti victum positiva sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (3) Udang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. b.accepti victum positiva sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan . c.accepti victum positiva sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal 3-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
3. Bahwa terhadap accepti victum positiva sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (3) Udang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diberi saluran untuk memperoleh putusan penerimaan dilakukan melalui pengajuan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan accepti victum positiva sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (5) dan accepti victum positiva sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak ditentukan secara tegas saluran untuk memperoleh putusan penerimaan padahal konteksnya sama yaitu sama-sama sikap diam (sikap pasif) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Bahwa berdasarkan diamnya Undang-undang (silentio of de wet) maka Hakim sebagai judge mode law, hakim sebagai penemu hokum (recht vinding), Hakim sebagai creator of the law dan bukan sebagai corong Undang-undang (bouche the la loi)maka haruslah juga memberi perlakuan dan saluran yang sama terhadap accepti victum positiva yang ditentukan di dalam Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk memperoleh penerimaan putusan dilkukan dengan mekanisme pengajuan permohonan. 4. Bahwa berdasarkan paparan dan argumentasi pada angka 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha negara berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon. B.Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1.Bhawa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan pada tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 yang ditujukan antara lain kepada Pemohon, yang diteriam oleh Pemohon pada tanggal 19 Oktober 2016 didalam Surat Termohon secara tegas dan jelas disebutkan sebagai berikut :
Hal 4-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Memperhatikan situasi dan kondisi yang tidak kondusif bagi proses belajar dan mengajar di SDIT Itiqamah Balikpapan, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan memutuskan : 1.1.
Dinas Pendidikan Kota Balikpapan memberiakn izin perpanjangan
operasional sekolah Nomor : 420/130/Dikdas/V/2016 dengan masa berlaku sampai tanggal 31 Mei 2017 kepada SMPIT Istiqamah Balikpapan Terpadu Balikpapan yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 075 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan . 1.2.
Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Memberikan Izin Operasional
Sekolah Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 dengan masa berlaku sampai dengan 30 April 2017 kepada SDIT Istiqamah Balikpapan dibawa naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan yang berlokasi di Komp. Mesjid Istiqamah jalan Singkep No. 1A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota. 1.3.
Guna menjamin terselenggarannya proses pendidikan di SDIT
Istiqamah Balikpapan, Yayasan Istiqamah Balikpapan tidak diperkenankan melakukan Intervensi terhadap Management Sekolah sampai dengan terbitnya surat izin pendirian atau operasinal yang baru, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1.4.
Surat Izin Perpanjangan SDIT Istiqamah dibawah naungan Yayasan
Pendidikan Al- Istiqamah Terpadu Balikpapan yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT.075 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan akan diberikan untuk Tahun pelajaran 2017/2018. 1.5. 1.5.
Surat Izin Pendirian dan Operasional SD dibawah naungan Yayasan
Istiqamah Balikpapan yang berlokasi di Komp. Mesjid Istiqamah Jalan Singkep No. 1A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota akan diberikan untuk tahun pelajaran 2017/2018. 1.6.
Permasalahan yang timbul diantara Yayasan istiqamah Balikpapan
dan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan agar diselesaikan Hal 5-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
secara internal oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan orangtua siswa SDIT Istiqamah Balikpapan. 2. Bahwa terhadap Surat Keputusan pada tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 yang dikeluarkan oleh Termohon, pihak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 74, 76, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang
Administrasi
Pemerintahan
telah
mengajukan
Upaya
Administratif berupa keberatan (bezwaar schrift) secara tertulis kepada Termohon sesuai Surat tanggal 24 Oktober 2016 Nomor : 022/YIB-IS/X/2016 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 24 Oktober 2016 (Surat keberatan dan tanda terima surat keberatan terlampir). Bahwa adapun kepentingan Pemohon yang dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pada tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 420/288/DikdasX/2016 adalah : 1. Keputusan angka 1 yang telah memberikan izin perpanjangan operasional nomor : 420/130/Dikdas/V/2016 masa berlaku sampai dengan 31 Mei 2017 kepada SMPIT Istiqamah Balikpapan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 075 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) yang duplikasi dengan nomor NIS SMP Istiqamah Jalan Sport No. 1 KOmplek Mesjid Istiqamah kelurahan prapatan yang diterbitkan sejak 10 Februari Th. 2004. 2. Keputusan angka 3 yang tidak memperkenankan Yayasan Istiqamah Balikpapan untuk melakukan intervensi terhadap manajemen sekolah dengan terbitnya Surat Izin Pendirian/Operasional yang baru adalah kontradiksi dengan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/129/Dikdas/V/2015 tgl. 27 Juni 2016 yang telah sdr. Terbitkan yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2017. 3. Keputusan angka 5, yang menyatakan Surat izin pendirian dan operasional SD di bawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan yang Hal 6-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
berlokasi di Komplek Mesjid Istiqamah jalan Singkep No. 1A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota akan diberikan untuk tahun pelajaran Tahun 2017/2018 adalah berkontradiksi dengan surat sdr. Nomor : 420/129/Dikdas/V/2015 tgl. 27 Juni 2016 tentang Surat Izin Pendirian/Operasional yang baru adalah kontradiksi dengan Surat Keterangan Perpanjangan Operasiolan Sekolah Swasta yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2017. 4. Bahwa berdasarkan alasan pada angka 1 sampai dengan angka 3 kami memohon melalui upaya administratif keberatan ini untuk sdr. Memutuskan kembali hal-hal sebagai berikut : a. Mencabut
keputusan
420/288/Dikdas-X/2016
angka
1
tanggal
dalam 19
surat
Oktober
sdr.
Nomor
2016,
:
perihal
Penjelasan keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah. b. Mencabut Keputusan angka 3 dalam surat sdr. Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016
tanggal
19
Oktober
2016,
perihal
Penjelasan keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah. c. Mencabut Keputusan angka 5 dalam surat sdr. Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016
tanggal
19
Oktober
2016,
perihal
Penjelasan keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Termohon seharusnya mengambil sikap untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan Pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 4. Bahwa sejak diterimanya keberatan Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2016 oleh Termohon, sampai dengan tanggal 07 November 2016 pihak Termohon tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan Pemohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dianggap dikabulkan. Hal 7-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (6) dan (7)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 6. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan di dalam Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pihak Termohon tidak menetapkan Keputusan padahal hal tersebut wajib untuk dilakukan oleh Termohon. 7. Bahwa berdasarkan paparan dan argumentasi pada huruf B angka 1 sampai angka 6 maka sangatlah jelas dan Nampak kepentingan Pemohon dirugikan oleh sikap Termohon. C. Alasan Permohonan 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban Pejabat
Pemerintahan.
Adapun
hak
dari
Pejabat
Pemerintahan
berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf I adalah : menyelesaikan Upaya Administratifyang diajukan masyarakat atas Keputusan yang dibuatnya, sedangkan kewajiban Pejabat Pemerintahan sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf j adalah menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dlam keberatan/atau banding. 2. Bahwa Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l dan Pasal 7 ayat (2) huruf j Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan upaya administratif yang telah Pemohon ajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Sikap dan
Hal 8-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
tindakan Termohon tersebut sama dengan melawan hokum atau melanggar peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Termohon yang antara lain ditujukan kepada Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan sebagai berikut : Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Frase “wajib” Pasal 9 ayat (3) tersebut merupakan suatu hal yang bersifat keharusan bukan merupakan suatu pilihan. Dengan demikian Surat Keputusan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah cacat yuridis. 4. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik dengan argumentasi hukum sebagai berikut : a.Keputusan pada angka 1 di dalam Surat Keputusan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 telah terjadi duplikasi Nomor Induk Sekolah (NIS) anatara Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Terpadu Balikpapan yang beralamat di Jalan Syarifudin Yoes
RT.075
Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Dengan SMP Istiqamah di Jalan Sport No. 1 Komplek Mesjid Istiqamah Kelurahan
Hal 9-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Prapatan yang diterbitkan sejak tanggal 10 Pebruari Tahun 2004. Hal ini melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan. b.Bahwa Keputusan pada angka 3 di dalam Surat Keputusan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016
tanggal
19
Oktober
2016
yang
tidak
memperkenankan Pemohon untuk membenahi manajemen sekolah adalah kontradiksi dengan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/129/Dikdas/V/2015 tanggal 27 Juni 2016, hal ini merupakan perbuatan yang sewenang-wenang. c.Bahwa Keputusan pada angka 5 di dalam Surat Keputusan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang menyatakan Surat Izin pendirian dan operasional SD dibawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan yang berlokasi di Komplek Masjid Istiqamah Jalan Singkep No. 1 A Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota akan diberikan untuk pelajaran tahun
2017/2018
kontradiksi
dengan
Surat
Termohon
Nomor
:
420/129/Dikdas/V/2015 tanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Izin Pendirian/Operasional yang baru adalah berkontradiksi dengan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2017, hal ini melanggar asas kepastian hukum dan bertindak sewenang-wenang. 5. Bahwa alasan-alasan yang Pemohon kemukakan pada angka 1-4 diatas cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (3), pasal 77 ayat (5) tentang accepti victum positiva (sikap diam/tidak menangapi dianggap menolak menjadi dianggap mengabulkan) untuk menduduki Termohon selaku Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan keputusan sesuai permohonan pemohon.
Hal 10-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
D. Hal-hal yang mohon untuk diputuskan. Berdasarkan alasan-alasan pada huruf A, B dan C tersebut diatas pemohon memohon agar diberikan putusan sebagai berikut : 1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2.Mewajibkan kepada Termohon untuk : a.
Mencabut
Keputusan
420/288/Dikdas-X/2016
angka tanggal
1
dalam
19
Surat Termohon
Oktober
2016,
Nomor
:
perihal
Penjelasan
Surat Termohon
Nomor :
keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah. b.
Mencabut
Keputusan
420/288/Dikdas-X/2016
angka tanggal
3
dalam
19
Oktober
2016,
perihal
Penjelasan
keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah. c.
Mencabut
Keputusan
420/288/Dikdas-X/2016
angka tanggal
5
dalam
19
Surat
Oktober
Termohon
2016,
perihal
Nomor
:
Penjelasan
keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah. 3. Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon. 4.Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini. Bahwa
terhadap
Permohonan
yang
diajukan
Pemohon,
Termohon
telah
menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil PEMOHON kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON. 2. Bahwa dalil Pemohon dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) pada angka 1 menyebutkan Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 420/288/DikdasHal 11-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, ternyata suadara pemohon tidak dapat membedakan yang mana Keputusan dan yang bukan Keputusan. Keputusan paling tidak memenuhi unsur, mempunyai format syarat-syarat yaitu terdapat judul Keputusan, ada Dasar Hukum menimbang, konsideran mengingat dan ada Diktum-Diktumnya, bahwa apa yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan adalah Surat Penjelasan Keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah berdasarkan hasil rapat yang dihadiri oleh kedua belah pihak Yayasan tertuang dalam notulen rapat mediasi tanggal 14 September 2016. 3. Bahwa dalil pada Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon angka 2 pada keberatan pemohon menyebutkan telah menerima surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 420/288/Dikdas-X/2016
tanggal
19
Oktober
2016
setelah
itu
Pemohon
mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERMOHON dengan surat nomor 022/YIB-IS/X/2016 tanggal 24 Oktober
2016 perihal Upaya Administratif
(keberatan) terhadap surat Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Undang-undang 30 Tahun 2014 berbunyi Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b , menimbulkan kerugian yang lebih besar. 4. Bahwa dalil pada Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya izin perpanjangan operasional sebagaimana angka 2 point 1 menyebutkan TERMOHON telah memberikan izin perpanjangan operasional Nomor 420/130/Dikdas/V/2016 masa berlaku sampai 31 Mei 2017 kepada SMPIT Istiqamah Balikpapan dibawah naungan Yayasan Pendidkan ALIstiqamah Terpadu Balikpapan.Bahwa
tindakan
tersebut
telah
memenuhi
persyaratan prosedur pelayanan perpanjangan operasional sekolah sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 ahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal 12-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
5. Bahwa dalil pada Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon angka 2 point 2 menyebutkan
Keputusan
Angka
3
dalam
Surat
TERMOHON
Nomor
420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Penjelasan keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah yang berbunyi ‘’Guna menjamin terselenggaranya proses pendidikan di SDIT Istiqamah Balikpapan, Yayasan Istiqamah Balikpapan tidak diperkenakan melakukan intervensi terhadap manajemen sekolah sampai dengan terbitnya Surat Izin Pendirian/Operasional yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah mempertimbangkan surat keberatan Kepala SDIT dan SMPIT, Guru serta seluruh Karyawan Nomor : 424/023/SDIT-SMPIT/VIII 2016 tanggal 8 Agustus 2016, Perihal : Pernyataan Keberatan yang mempunyai potensi menimbulkan konflik sehingga dapat menggangu kegiatan belajar mengajar hal ini di lakukan TERMOHON selaku unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancer dan kondusif sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 yang berbunyi “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelengaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon angka 3, yang menyatakan keputusan angka 5 dari surat Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 kontradiktif dengan surat Nomor : 420/129/Dikdas/V/2015 hal ini didasarkan pada surat DPRD Kota Balikpapan Nomor 170/08.60/DPRD Kota Balikpapan tanggal 1 September 2016 perihal Rapat Dengar Pendapat DPRD yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Yayasan Istiqamah Kota Balikpapan, Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan dan Orangtua Siswa dengan hasil rekomendasi : a.Dinas Pendidikan tetapmengupayakan proses belajar mengajar di sekolah ; b.Dinas Pendidikan melaksanakan mediasi antara kedua yayasan tersebut; Hal 13-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Sehubungan dengan itu pada tanggal 14 September 2016 ditempat ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dilaksanakan mediasi antara Yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB) dengan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu (YPAIT) Balikpapan disepakati sebagai berikut : 1. Surat keterangan perpanjangan operasional sekolah swasta atas nama SDIT Istiqamah Nomor
420/129/Dikdas/V/2016 dari Dinas Pendidikan Kota
Balikpapan tetap berlaku dengan ketentuan pihak yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB) tidak boleh intervensi dan merubah manajemen SDIT Istiqamah sampai terbit surat izin pendirian/operasional yang baru, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. SDIT Istiqamah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu (YPAIT) Balikpapan yang berlokasi di Jalan Syarifuddin Yoes RT.075 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan dapat mengajukan izin operasional selambat-lambatnya untuk tahun pelajaran 2017/2018. 3. SDIT Istiqamah dibawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB) yang berlokasi di Komp.Mesjid Istiqamah Jalan Singkep Nomor 1 A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota dapat mengajukan izin pendirian dan izin operasional (dengan nama sekolah yang baru) selambat-lambatnya untuk tahun pelajaran 2017/2018. 4. Selanjutnya terkait dengan siswa di kedua sekolah tersebut diatas diserahkan kepada orangtua siswa bersangkutan dalam menentukan sekolah untuk anaknya. 7. Bahwa dalil pada Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon angka 4 untuk mencabut keputusan angka 1, angka 3, dan angka 5 dalam surat Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Penjelasan keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah dapat dijelaskan sebagai berikut :
Hal 14-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
a. Jika angka 1 dicabut maka hal ini bertentangan dengan Pasal 50 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. b. Jika angka 3 dan angka 5 dicabut harus didasarkan pada Pasal 64 ayat (3) huruf © Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi : “Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan : (a).Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; (b).Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau (c).Atas perintah Pengadilan. Untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak permohonan keberatan PEMOHON. 8. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon angka 5, 6, dan 7 yang menyatakan TERMOHON seharusnya mengambil sikap untuk menyelesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dianggap keberatan itu dikabulkan hal ini tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Karena pada tanggal 3 Nopember 2016 TERMOHON mengundang kedua belah pihak Yayasan agar dapat berkumpul pada tanggal 4 Nopember 2016, undangan diterima PEMOHON pada tanggal 3 Nopember 2016 dengan agenda rapat koordinasi menanggapi surat dari Yayasan Istiqamah Balikpapan nomor 022/YIB-IS/X/2016 perihal upaya administrative (keberatan) terhadap surat Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Penjelasan keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah dan surat dari Yayasan
Al-Istiqamah
Terpadu
Nomor
052/YPAITB/X/2016
perihal
pendapat/saran/solusi untuk menciptakan akan tetap pihak Yayasan Istiqamah Balikpapan (PEMOHON) tidak hadir.
Hal 15-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
9. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada Alasan Pemohon angka 3 yang menterjemahkan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanpa melihat secara keseluruhan dan mengatakan surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 cacat yuridis, hal ini dapat dijelaskan bahwa surat sebagaimana tersebut diatas yang menyebutkan frase memperhatikan situasi dan kondisi yang tidak kondusif bagi proses belajar mengajar di SDIT Istiqamah Balikpapan “hal ini dilakukan TERMOHON selaku unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara kondusif sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga surat tersebut dikategorikan sesuai dengan asas kepastian hukum. 10.Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas pada dalil Alasan Permohonan Pemohon pada
angka 4 huruf b yang menyebutkan bahwa perbuatan
TERMOHON yang sewenang-wenang hal ini tidak benar karena faktanya TERMOHON telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya untuk terciptanya kesepakatan melalui beberapa kali pertemuan. DALAM POKOK PERKARA 1.Bahwa dalil TERMOHON dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah TERMOHON uraikan tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Hal 16-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM PROVISI : -Menolak Provisi PEMOHON. DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1.Menolak dalil-dalil gugatan PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 2.Menyatakan TERMOHON melakukan perbuatan yang Rechmatig (berdasarkan hukum); 3.Membebankan kepada PEMOHON biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR Apabila Majelis mempunyai pertimbangan lain pada dasarnya kami mohon putusan seadil-adilnya. ------ Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya kuasa Pemohon telah mengajukan bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau foto kopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------------Bukti P-1
:
foto kopi sesuai asli Akta Notaris Arifin Samuel Candra, SH.M.Kn., Pernyataan
Keputusan
Rapat
Pembina
Yayasan
“Istiqamah
Balikpapan”, Nomor : 42, tanggal 17 Pebruari 2016 ;-------------------
Hal 17-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Bukti P-2
:
foto kopi sesuai asli Akta Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016, tanggal 19 Oktober 2016, Perihal Penjelasan Keberatan SDIT dan SMPIT Istiqamah ;---------------------
Bukti P-3
:
foto kopi sesuai asli Surat Yayasan Istiqamah Balikpapan, Nomor : 022/YIB-IS/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, Perihal Upaya Administrasif (Keberatan) terhadap Surat Nomor : 420/288/DikdasX/2016, tanggal 19 Oktober 2016, Perihal Penjelasan Keberatan SDIT dan SMPIT Istiqamah ;--------------------------------------------------
Bukti P-4
:
foto kopi sesuai asli Tanda Terima Surat Nomor : 022/YIBIS/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, Perihal Upaya Administrasif (Keberatan) terhadap Surat Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016, tanggal 19 Oktober 2016, Perihal Penjelasan Keberatan SDIT dan SMPIT Istiqamah, telah diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tanggal 24 -10-2016 ;--------------------------------------------
Bukti P-5
:
foto kopi sesuai kopi Surat Izin Walikota Balikpapan, Nomor : 460/0834/Bagsos/VI/2003, tanggal 5 Juni 2003, Tentang Izin Operasional SLTP Istiqamah Balikpapan ;---------------------------------
Bukti P-6
:
foto kopi sesuai kopi Sertifikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) Nomor : 163/126 16/HK.z/2004, tanggal 10 Pebruari 2004, an. SD Istiqamah Balikpapan ;-----------------------------------------------------------
Bukti P-7
:
foto kopi sesuai dengan kopi Sertifikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) Nomor : 163/126 16/HK.z/2004, tanggal 10 Pebruari 2004, an. SMP Istiqamah Balikpapan ;----------------------------------------------
Bukti P-8
:
foto kopi sesuai kopi Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar , tanggal 10 Nopember 2003 ;-------------------------------------------------------------
Bukti P-9
:
foto kopi sesuai kopi Sertifikat Akreditasi Sekolah
Menengah
Pertama, tanggal 27 Desember 2006 ;--------------------------------------Hal 18-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Bukti P-10
: foto kopi sesuai asli Akta Notaris Siti Rahayu, SH., Nomor : 08 , tanggal 23 Agustus 2010, Tentang Pendirian Yayasan Istiqamah Balikpapan ;-------------------------------------------------------------------------
Bukti P-11
: foto kopi sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-4373.AH,01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan, tanggal 21 Oktober 2010 ;----------
Bukti P-12
: foto kopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0000174.AH,01.05 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Istiqamah Balikpapan, tanggal 25 Februari 2016 ;----------
Bukti P-13
: foto kopi sesuai kopi Surat Yayasan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan, Nomor : 025/YPAITB/XI/2014, tanggal 7 November 2014,
Perihal
Tanggapan
Terhadap
Surat
Ketua
Yayasan
Istiqamah Balikpapan Nomor : 005/YSI-BDI.RU.V/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 ;----------------------------------------------------------------Bukti P-14
:
foto kopi sesuai asli Surat Yayasan Istiqamah Balikpapan,
Nomor : 002/YIB-IS/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, Perihal Somasi pengelolaan SDIT/SMPIT Oleh Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Terpadu Balikpapan;------------------------------------------------------------Bukti P-15
: foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016, tanggal 27 Juni 2016 ;--------------------------------------------------------------------------------
Bukti P-16 :
foto kopi dari kopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqomah dari Yayasan Istiqomah Balikpapan Kepada
Pengurus
Sekolah
Dasar
Islam
Istiqomah
Balikpapantanggal 13 Mei 2001;----------------------------------------------
Hal 19-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Bukti P-17 :
foto kopi dari kopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqomah dari Yayasan Istiqomah Balikpapan Kepada
Pengurus
Sekolah
Dasar
Islam
Istiqomah
Balikpapantanggal 13 Mei 2001;----------------------------------------------Bukti P-18 :
foto kopi dari kopi Perbandingan materai Tahun 2000-2002 dengan materai tahun 2006 -2009 ;-----------------------------------------------------
Bukti P-19 :
foto kopi dari kopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Desember 2009 yang terletak di jalan Syarifuddin Yoes RT. 075, menurut Surat Keterangan Garap tertanggal 16 November 1980 ;--------------
Bukti P-20 :
foto kopi dari kopi Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/130/Dikdas/V/2016, tanggal 27 Juni 2016 ;----------------------------------------------------------------------------------
-------Bahwa untuk membantah Permohonan Pemohon, kuasa Termohon telah mengajukan bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau foto kopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-41 sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------------------------Bukti T-1
:
foto kopi sesuai asli Surat SDIT Istiqamah Nomor : 421.2/ 317b/SDIT ISTIQAMAH BALKOT /IV/2016 tanggal 28 April 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah ( 1 bundel) ;----------------------------------------------------------------------------
Bukti T-2
:
foto
kopi
sesuai
asli
Surat
SMPIT
Istiqamah
Nomor
:
425/274/TU/V/2016 tanggal 28 April 2016 perihal Surat Keterangan ( 1 bundel) ;-----------------------------------------------------------------------Bukti T-3
:
foto kopi sesuai asli Daftar Hadir Rapat tanggal 1 Juni 2016 ;-------
Bukti T-4
:
foto kopi sesuai asli Notulen Rapat tanggal 1 Juni 2016 ;------------
Hal 20-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Bukti T-5
:
foto kopi sesuai asli Surat SDIT Istiqamah Nomor : 425/284/SDIT SMPIT /TU/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 Hal Pemberitahuan Pindah Gedung Sekolah; -----------------------------------------------------------------
Bukti T-6
:
foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 425/129/Dikdas /V/2016 tanggal 27 Juni 2016 ;---------------------------------------------------------------------------------
Bukti T-7
:
foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/130/Dikdas /V/2016 tanggal 27 Juni 2016 ;---------------------------------------------------------------------------------
Bukti T-8
:
foto kopi sesuai asli Surat SDIT-SMPIT Istiqamah Nomor : 424/023/SDIT-SMPIT/ /VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Pernyataan Keberatan ;---------------------------------------------------------
Bukti T-9
:
foto kopi sesuai asli Undangan Dinas Pendididkan Kota Balikpapan Nomor : 420/238/Dikdas-VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Agenda Penjelasan tentang Surat Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;-
Bukti T-10 :
foto kopi sesuai asli Tanda Terima Surat Undangan Nomor : 420/238/Dikdas-VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 ;---------------------
Bukti T-11 :
foto kopi sesuai asli Daftar Hadir tanggal 10 Agustus 2016, Rapat tentang Penjelasan tentang Surat Perpanjangan izin Operasional Sekolah ;-----------------------------------------------------------------------------
Bukti T-12 :
foto kopi sesuai asli Notulen Rapat tanggal 10 Agustus 2016, Rapat tentang Penjelasan tentang Surat Perpanjangan izin Operasional Sekolah ;-----------------------------------------------------------------------------
Bukti T-13 :
foto kopi sesuai asli Surat DPRD Kota Balikpapan Nomor 170/08.60/DPRD tanggal 01 September 2016, Perihal Rapat
Hal 21-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Dengar Pendapat tentang Pengaduan Orang Tua Siswa terhadap Yayasan Istiqomah Balikpapan ;--------------------------------------------Bukti T-14 :
foto kopi sesuai asli Daftar Hadir Peserta Rapat perihal Rapat Dengar Pendapat tentang Pengaduan Orang Tua Siswa terhadap Yayasan Istiqomah Balikpapan, tanggal 06 September 2016 ;------
Bukti T-15 :
foto kopi sesuai asli Daftar Hadir Anggota DPRD perihal Rapat Dengar Pendapat tentang Pengaduan Orang Tua Siswa terhadap Yayasan Istiqomah Balikpapan, tanggal 06 September 2016 ;-------
Bukti T-16 :
foto kopi sesuai asli Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/269/Dikdas/VIII/2016 Perihal Rapat Koordinasi tanggal 08 September 2016 ;-------------------------------------------------------------
Bukti T-17 :
foto kopi sesuai asli Tanda Terima Penerimaan Surat Undangan Nomor : 420/269/Dikdas/VIII/2016, Perihal Rapat Koordinasi ;-------
Bukti T-18 :
foto kopi sesuai asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil RDP dengan DPRD Kota Balikpapan, tanggal 14 September 2016 ;----------------------------------------------------------------------------------
Bukti T-19 :
foto kopi sesuai asli Notulen Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil RDP dengan DPRD Kota Balikpapan, tanggal 14 September 2016;
Bukti T-20 :
foto kopi sesuai asli Tanda Terima Notulen Rapat, tanggal 14 September 2016 ;-----------------------------------------------------------------
Bukti T-21 :
foto kopi sesuai asli Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Perihal : Penjelasan Keberatan SDIT dan SMPIT Istiqamah ;-------------------
Bukti T-22 :
foto kopi sesuai asli Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/292/Dikdas/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Perihal : Undangan Rapat Koordinasi ;------------------------------------------------Hal 22-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Bukti T-23 :
foto kopi sesuai asli Daftar Hadir Rapat, tanggal 20 Oktober 2016, acara Rapat Koordinasi ;------------------------------------------------------
Bukti T-24 :
foto kopi sesuai asli Notulen Rapat, tanggal 20 Oktober 2016, acara Rapat Koordinasi ;--------------------------------------------------------------
Bukti T-25 :
foto kopi sesuai asli Surat Yayasan Istiqamah Nomor : 022/YIBIS/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Upaya Administratif (Keberatan) terhadap Surat Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Perihal Penjelasan Keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah ;-------------------------------------------------------------------------
Bukti T-26 :
foto kopi sesuai asli Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/294/Dikdas-X/2016 tanggal 3 November 2016, Perihal : Rapat Koordinasi ;--------------------------------------------------------------
Bukti T-27 :
foto kopi sesuai asli Tanda Terima Rapat Koordinasi, tanggal 4 November 2016 ;-----------------------------------------------------------------
Bukti T-28 :
foto kopi sesuai asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi, tanggal 4 November 2016 ;-----------------------------------------------------------------
Bukti T-29 :
foto kopi sesuai asli Notulen Rapat Koordinasi 4 November 2016 ;-
Bukti T-30 :
foto kopi sesuai asli Dinas Pendidikan Kota Balikpapan “Prosedur Pelayanan Perpanjangan Operasional Sekolah”; ------------------------
Bukti T-31 :
foto kopi dari kopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;---------------------
Bukti T-32 :
foto kopi dari kopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;----------
Hal 23-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Bukti T-33 :
foto kopi dari kopi Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dDan Pengembangan Nomor 3574/G.G4/KL/2009
Tentang Penetapan
Nomor Pokok Sekolah Nasional ;--------------------------------------------Bukti T-34 :
foto kopi dari kopi Surat Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan ;------------------------------------------------
Bukti T-35 :
foto kopi dari kopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan ;-------------------------------------------------------------------------
Bukti T-36 :
foto kopi dari kopi User Guide Verifikasi Validasi Data Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;---------------
Bukti T-37 :
foto kopi dari kopi Surat Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Nomor :
9090/450.1/BPKAD
Perihal
Pemberitahuan
Persyaratan
Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial APBD 2016 ;--------------------Bukti T-38 :
foto kopi dari kopi Contoh Lembaran Verifikasi Pengajuan Dana BOSDA Kota/BOSDA Provinsi Tahun Anggaran 2016, yang antara lain
mensyaratkan adanya
Surat
Perpanjangan Operasional
Sekolah ;----------------------------------------------------------------------------Bukti T-39 :
foto kopi sesuai asli Surat dari SDIT Istiqamah Balikpapan nomor : 421/131/SDIT-SMPIT/TU/XII/2016 Perihal Informasi Sekolah ;-------
Bukti T-40 :
foto kopi dari kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kebudayaan/Kota ;------------------------------
Bukti T-41 :
foto kopi dari kopi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 08 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan ;----------------------------------------------------------------Hal 24-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
------ Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi fakta 1 (satu) orang, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -------------------------------------MUSIR ALI NUR, SS, Tempat lahir Polawali Mamasa, 01 Maret 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan. Jend. Sudirman RT. 30, Kelurahan Sungai nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Pekerjaan Karyawan Swasta ;- Bahwa Saksi kenal Pemohon - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Pemohon - Bahwa Saksi tidak kenal Termohon - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Termohon -Bahwa Saksi tahu Surat Yayasan Istiqamah Balikpapan, Nomor : 022/YIBIS/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, Perihal Upaya Administrasif (Keberatan) terhadap Surat Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016, tanggal 19 Oktober 2016, Perihal Penjelasan Keberatan SDIT dan SMPIT Istiqamah (bukti P-3 = T-25) - Bahwa Saksi pada tanggal 24 Oktober 2016 mengantar Surat ini (Surat Yayasan Istiqamah Balikpapan, Nomor : 022/YIB-IS/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, Perihal Upaya Administrasif (Keberatan) terhadap Surat Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016,
Hal 25-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
tanggal 19 Oktober 2016, Perihal Penjelasan Keberatan SDIT dan SMPIT Istiqamah. - Bahwa yang menerima surat Lisa Pegawai Diknas Balikpapan (tanda terima bukti P-4). Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara Permohonan ini, Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 15 Desember 2016 dan Pemohon melalui bagian Umum kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyampaikan kesimpulannya tertanggal 15 Desember 2016 ; ----------------- Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; ------------------------- Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan telah terurai di atas;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa atas Permohonan Pemohon tertanggal 17 November 2016, pada pokoknya adalah sikap diam Termohon atas Permohonan pemohon untuk pembatalan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal : Penjelasan keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah, ditujukan kepada Pengurus Yayasan Istiqamah Balikpapan, Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan dan Kepala SDIT & SMPIT Istiqamah Balikpapan;
Hal 26-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dan bantahannya melalui surat jawabanya tertanggal 6 Desember 2016 Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya tertanggal 6 Desember 2016, Termohon telah mengajukan Eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk sengketa Putusan ini; Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Termohon, menurut Majelis Hakim hanya eksepsi Termohon pada angka 2 yang dapat dikategorikan sebagai eksepsi, sedangkan eksepsi selebihnya sudah masuk kedalam pokok sengketa sehingga terhadap eksepsi selebihnya akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa; Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Termohon pada angka 2 (dua) pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan bukan merupakan keputusan tata usaha negara karena hanya berupa penjelasan mengenai keberadaan SDIT dan SMPIT; Menimbang,
bahwa
sebelum
Majelis
Hakim
mempertimbangkan
terhadap
Kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintah, Prosedur dan/atau Substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau asasasas
umum
pemerintahan
mempertimbangkan
yang
baik,
Eksepsi Termohon
terlebih
dahulu
Majelis
Hakim
akan
pada angka ke 2 (dua) yang terkait obyek
sengketa; Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dimohonkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam uraian sebagai berikut : Hal 27-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Menimbang, berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa : Ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk dan/atau Tindakan sesuai undangan;
menetapkan dengan
dan / atau melakukan Keputusan ketentuan Peraturan perundang-
Ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas Waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan; Ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); Ayat (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan; Ayat (6) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) hari kerja sejak putusan; Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Pengadilan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi bahwa : “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur lebih lanjut oleh diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;
Hal 28-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menjelaskan bahwa : Angka 1 Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan; Angka 6 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 1 angka 1 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Permohonan Fiktif Positif adalah Permohonan untuk memperoleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara agar mendapatkan keputusan dan/tindakan dari badan atau pejabat pemerintahan, apabila dalam hal keputusan dan/tindakan tersebut secara hukum telah dianggap dikabulkan karena telah melampaui batas yang ditentukan atas permintaan yang diajukan pemohon untuk dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi wewenang Termohon; Menimbang, bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, intinya adalah Pemohon keberatan terhadap poin 1, 3 dan 5 Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Perihal : Penjelasan keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah, yang telah diterbitkan oleh Termohon, dimana surat tersebut berisi tentang : 1. Dinas pendidikan kota Balikpapan memberikan izin perpanjangan operasional sekolah nomor : 420/130/Dikdas/V/2016 dengan masa berlaku sampai tanggal 31 Mei 2017 kepada SMPIT Istiqamah Balikpapan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Al-
Hal 29-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Istiqamah Terpadu Balikpapan yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT.075 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan; 2. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Memberikan izin operasional sekolah nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 masa berlaku sampai tanggal 30 April 2017 kepada SDIT Istiqamah Balikpapan dibawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan yang berlokasi di Komp. Mesjid Istiqamah Jalan Sikep No. 1A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota ; 3. Guna menjamin terselenggaranya proses pendidikan di SDIT Istiqamah Balikpapan, Yayasan Istiqamah Balikpapan tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap manajemen sekolah sampai dengan terbitnya Surat Izin Pendirian/Operasional yang baru, sesuai dengan peraturan yang berlaku ; 4. Surat izin perpanjangan SDIT Istiqamah dibawah naungan Yayasan Pendidikan AlIstiqamah Terpadu Balikpapan yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT.075 Kelurahan gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan akan diberikan untuk tahun pelajaran 2017/2018 ; 5. Surat izin pendirian dan operasional SD dibawah na7ungan Yayasan Istiqamah Balikpapan yang berlokasi di Komp. Mesjid Istiqamah Jalan Singkep No. 1A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota akan diberikan untuk tahun pelajaran 2017/2018 ; 6. Permasalahan yang timbul diantara Yayasan Istiqamah Balikpapan dan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan agar diselesaikan secara internal oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan orangtua siswa SDIT Istiqamah Balikpapan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok Permohonan Fiktif Positif
dalam perkara a quo adalah Permohonan pemohon untuk pembatalan Surat
Keputusan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal : Penjelasan keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah” yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Istiqamah Balikpapan, Pengurus Yayasan Pendidikan AlIstiqamah Terpadu Balikpapan dan Kepala SDIT & SMPIT Istiqamah Balikpapan (vide bukti P-2=T-21) Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat inti pokok dari permohonan Fiktif Positif pemohon adalah untuk membatalkan Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 Hal 30-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
tanggal 19 Oktober 2016 (vide bukti P-2=T-21), jika dikaitkan dengan pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk membatalkan beberapa poin dalam Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tidak dapat dikategorikan dalam permohonan fiktif positif sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, karena
permohonan yang diajukan oleh pemohon pada dasarnya adalah permohonan untuk membatalkan suatu keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Termohon, bukanlah permohonan untuk
memperoleh suatu keputusan tata usaha yang menjadi
wewenang Termohon untuk menerbitkannya. Apabila Pemohon ingin membatalkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara maka haruslah memakai prosedur yang telah ada yaitu melalui pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohon pemohon bukan merupakan permohonan yang dapat diajukan dalam sengketa fiktif positif sebagaimana dimaksud pasal 53 UndangUndang Nomor :
30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, maka sudah
sepatutnya eksepsi Termohon mengenai objek sengketa tidak termasuk dalam sengketa permohonan fiktif positif dinyatakan dapat diterima ;-----------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon terkait obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor :
30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan dinyatakan diterima, maka mengenai
pokok perkara
tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Hal 31-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan olehpara pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; ----------------------------------------------------------------Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;
MENGADILI DALAM EKSEPSI -
Menerima Eksepsi Termohon; ------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;------------------------------2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah); -----------------------------------------------------------------------Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh kami YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H., dan Hal 32-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn, masing-masing
sebagai Hakim Anggota.
Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu LEZI FITRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;
Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
EFFRIANDY, SH.
YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.
DEDI WISUDAWAN G, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti,
LEZI FITRI, S.H.
Hal 33-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
Rincian Biaya Perkara Nomor : 02/P/FP/2016/PTUN.SMD : 1.Pendaftaran gugatan
Rp. 30.000,-
2.ATK
Rp. 100.000,-
3.Panggilan
Rp. 60.000,-
4.Sumpah
Rp.
5.000,-
5.Materai
Rp.
6.000,-
6.Redaksi
Rp.
5.000,-
------------------J u m l a h : Rp. 206.000,-
Hal 34-34 Put 02/P/FP/2016/PTUN-SMD
