159 TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM TENTANG PELAKSANAAN

TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM TENTANG PELAKSANAAN ASURANSI KEBAKARAN TERHADAP BANGUNAN TOKO DI KOTA BANDA ACEH Oleh: Dahlan Abstrack Fire an incident which frequently take place everywhere, in unexpected by anyone. The more shop buildings built the more fire risk we will possibily have. Therefore, fire insurance including property insurance is very important to anticipate the risk of lost resulting from fire. Nevertheless the participation of shop building owners insurance Islam still low, only 2.670 out of 12.391 shop buildings are insured.This research is proposed to study and explain factors influencing shop owners participation in fire insurance, and how to solve conflict on fire unsurance. The conflict appears because the bearer betrrays. The research is also proposed to study and explain the consequence ermerging without is protection in insurance company in Banda Aceh. Research data consist of primary and secondary one. The tecnique used in collecting primary was interviewing. Meanwhile, secondary data opinion as well as regulations and cases related to the study. Qualitative approach was applied for data analyses emphasizing on answer quality orang strong orang not ythe reasons giving by respondent. It is recommeded that insurance companytry to motivate shop building owners to participate are in fire insurance, and premium interest in cover policy should be revised. The bearer companies in Banda Aceh should use only single policy called indonesia fire policy by simplifying procedure which cause difficulty to customers because of the difference between moving and not moving object. Keywords: Fire insurance, shop building A. Latar belakang Permasalah Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan bertambahnya kebutuhan hidup telah mendorong setiap orang untuk memiliki harta benda yang lebih banyak, serta usaha untuk menyelamatkan harta bendanya yang telah ada secara lebih baik. Penyelamatan dimaksud ditunjukan sebagai usaha menghindari terjadinya berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko dari kerusakan dan kehilangan harta benda yang bersangkutan, sehubungan dengan itu Emmy Pengaribuan Simanjuntak menyatakan sebagai berikut : Kemungkinan akan kehilangan harta kekayaan bagi sesesorang akan berjalan seiring dengan semakin banyaknya harta kekayaan orang itu, semakin makmur atau berlipat ganda harta kekayaan seseorang sebagai hasil kemajuan

159

160

Dahlan Tinjauan Dari Aspek Hukum Tentang Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Terhadap Bangunan ...

atau perkembangan modern semakin dapat pula dibayangkan atau dirasakan bahwa kemungkinan akan kehilangan tersebut akan bertambah. Menyadari akan hal itu maka salah satu altermatif yang harus diambil oleh seseorang untuk meniadakan atau sekurang-kurangnya mengurangi resiko yang dihadapinya adalah dengan mengasuransikan harta bendanya kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang bersedia menerima peralihan resiko tersebut. Dalam perjanjian asuransi terdapat dua pihak yang saling mengikat diri. Pihak penanggung mengikatkan diri untuk menanggung resiko yang dihadapi poleh pihak tertanggung, sedangkan pihak tertanggung mengikat diri untuk membayar sejumlah premi kepada penanggung. Hal ini sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggungan mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau kehidupan seseorang yang dipertanggungkan. Dalam rumusan pasal tersebut terdapat beberapa unsur penting yaitu : a. Pihak tertanggung yang berjanji membayar premi pada pihak penanggung. b. Pihak penanggung yang berjanji mengganti kepada pihak tertanggung apabila: c. Terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu (evenement). Dalam asuransi harta kekayaan, kepentingan yang dipertanggungkan adalah segala harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai orang yang terhadapnya terdapat resiko, yaitu kemungkinan hilang, rusak atau musnahnya barang-barang, oleh sesuatu bahaya atau peristiwa-peristiwa yang tidak terduga datangnya. Dalam praktek asuransi harta kekayaan disebut juga asuransi kerugian, yaitu asuransi yang ganti kerugiannya (jika terjadi), akan dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung sebanyak yang benar benar dialami oleh tertanggung. Asuransi kebakaran merupakan salah satu asuransi yang dimaksud dalam kelompok asuransi kerugian, yaitu asuransi yang objeknya harta kekayaan berupa rumah, pabrik, toko, mobil, dan sebagainya terhadap resiko kebakaran.


161

Adapun yang dimaksud dengan “kebakaran” adalah akibat dari terbakarnya benda-benda yang tidak diperuntukan untuk di bakar-bakar yang menurut pasal 290 KUHD timbulkan kebakaran disebabkan oleh : a. Petir, api sendiri, kurang hati-hati dan kecelakaan lain. b. Kesalahan atau itikad jahat dari pelayanan sendiri, tetangga, musuh , perampok dan lain-lain. c. Sebab-sebab lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tidak kecualinya. Akibat dari kebakaran ialah “kerugian yang disebabkan oleh kebakaran pada benda pertanggungan yang ditimbulkan oleh tidak berhati-hati kesalahan atau kejahatan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok atau sebab-sebab kebakaran lainnya”. Sedangkan pasal 291 KUHD mengatur akibat kebakaran berupa kerugian yang timbul karena kebakaran gedung-gedung yang berdekatan dengan benda asuransi yaitu : a. Benda asuransi menjadi rusak atau berkurang karena air atau alat lain yang dipakai untuk memadamkan kebakaran. b. Benda asuransi hilang karena kecurian atau sebab lain selama dilakukan pemadaman kebakaran atau pertontonan. c. Benda asuransi dirusak sebagai atau seluruhnya atas perintah penguasa dalam usahanya untuk memadamkan kebakaran itu. Sebab-sebab lain yang disamakan dengan kerugian karena kebakaran menurut pasa 292 KHUD adalah kerugian yang ditimbulkan oleh ledakan mesin, ledakan ketel uap, sembaran petir dan sebagainya. Ledakan, semacam itu tidak mengibakatkan kebakaran. Jika salah satu sebab terjadinya kebakaran atau musnahnya objek yang diasuransikan maka penanggungan berkewajiban membayar klaim yang diajukan dari kewajiban kerugian. Apabila dia membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan kelalaian tertanggung sendiri yang sangat melampaui batas (pasal 294 KUHD). Apabila keseluruhan bangunan toko yang ada di Kota Banda Aceh dihubungkan dengan asuransi kebakaran, terbukti sedikit sekali pemilik bangunan toko yang mengasuransikan bangunannya. Hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh dimana bangunan toko yang terdaftar dari tahun 2008 sampai dengan 2012 seluruhnya berjumlah 12.391 bangunan, dan yang diasuransikan hanya 2670 bangunan. Sedangkan bangunan toko yang tidak diasuransikan hanya 2670 bangunan. Jumlah yang terbakar selama 6 tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan 2012 oleh tiga perusahaan asuransi yaitu Asuransi Jasa Indonesia, Asuransi

162


Berdikari dan Maskapai Asuransi Indonesia seluruhnya berjumlah 987.500.000. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian tentang pelaksanaan asuransi kebakaran di Kota Banda Aceh, khususnya terhadap bangunan toko, sebagai berikut : 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kurangnya keikutsertaan pemilik atau penyewa toko dalam asuransi kebakaran. 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam asuransi kebakaran yang terjadi terhadap bantuan toko, karena penanggung atau tertanggung melakukan wanprestasi di Kota Banda Aceh. 3. Bagaimanakah pemilik atau penyewa toko mengatasi kerugian akibat kebakaran tanpa perlindungan asuransi. B. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pertanggungan. Berbicara mengenai pengertian perjanjian pertanggungan tidak terlepas dari perjanjian pada umumnya. Di dalam KUH perdata mengenai perjanjian pada umumnya diatur dalam titel II buku ketiga, dan perjanjian khusus diatur dalam titel V sampai dengan XVIII buku ketiga. Menurut pasa 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah, “ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” J. Sastrio menjelaskan sebagai berikut : Kata perjanjian secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti yang luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak, sedang dalam arti sempit perjanjian di sini hanya ditunjukan pada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud dalam II KUH Perdata. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah “ Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk menyerahkan sesuatu hal. Pengertian di atas menunjukan bahwa perjanjian yang dilakukan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Dengan adanya hubungan hukum tersebut telah menimbulkan hak- hak dari kewajiban antara para pihak yang harus dipenuhi. Wirjono Pradjodikoro, memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut :


163

Perjanjian suatu perhubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksana. Ahmad Ichsan memberikan pengertiab perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (vermogens rechttelijke betrokking) antara dua pihak atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan sesuatu prestasi atas mana pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi tersebut. Bila diperhatikan pengertian perjanjian yang diberikan oleh Wirjono Pradjodikoro dan Ahmad Ichsan, keduanya menitikberatkan dalam bidang harta kekayaan atau harta benda. Dengan demikian, suatu perjanjian itu dapat dilakukan dalam bidang apa saja, sesuai dengan hasil pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat, secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mareka yang membuatnya untuk lahirkan sesuatu perjanjian harus tercapainya kata sepakat tentang sesuatu hal yang diperjanjikan dengan adanya kata sepakat, maka sejak itulah lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian”. Sehubungan dengan itu Subekti mengatakan : Dengan sepakat atau yang dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sipejual menginginkan sejumlah uang, sedangkan sipembeli menginginkan sesuatu barang dari pihak penjual. Sepakat merupakan faktor yang penting dalam membuat perjanjian, karena setiap pihak yang membuatnya telah memikirkan tentang hak yang akan diperoleh sebagai keuntungan baginya dan kewajiban badan prestasi yang harus dilaksanakan. Hal tersebut adalah sesuai dengan sistem terbuka yang dianut oleh KUH Perdata dalam buku ketiga, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian, namun sebaiknya suatu perjanjian dibuat secara tertulis sehingga dapat memudahkan pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian. Pelaksanaan perjanjian tertanggung yang dilaksanakan antara penanggung dan tertanggung timbul setelah adanya persetujuan antara para

164


pihak. Perjanjian pertanggung itu memberikan proteksi bagi tertanggung, yaitu menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugiankerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti. Secara umum perjanjian pertanggung merupakan suatu perjanjian pengalihan resiko, pengaturannya terdapat dalam KUHD Buku I title 9 dan 10 yaitu tentang asuransi pada umumnya, asuransi hasil panen, asuransi jiwa, asuransi laut dan asuransi di darat dan di sungai Berdasarkan pasal 1 (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Parasuransian, memberikan asuransi yang lebih lengkap sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkinakan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas, meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Perjanjian pertanggung tersebut diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa. Hal ini disebut resiko yang dapat saja terjadi kapan saja yang mungkin mendatangkan kerugian bagi tertanggung. Untuk menanggulangi resiko tersebut tertanggung mengalihkan atau melimpahkan resiko tersebut kepada pihak lain yang menanggung (lembaga asuransi) dengan syarat pihak tertanggung harus membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diperjanjikan antara tertanggung dan penanggung yang dibuat dengan premi. C. Faktor-faktor penyebab kurangnya keikutsertaan pemilik toko dalam asuransi kebakaran. Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh khususnya pembagunan pertokoan berpusat antara di 3 (tiga) Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Baiturrahman 2. Kecamatan Kuta Alam dan 3. Kecamatan Syiah Kuala. Mengingat kota Banda Aceh termasuk yang terletak di pinggiran pantai yang topografi frekuensi arus angin yang cukup tinggi yaitu pada musim


165

kemarau, maka kota Banda Aceh termasuk kota yang rawan kebakaran. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi 20 kali kasus kebakaran atau rata-rata 5 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2008 yang lalu terjadi lima kasus kebakaran yakni dua pintu bangunan toko aloha yang terletak diujung Jl. Tentara pelajar, yang kemudian turut memusnahkan bangunan toko perabot rumah tangga lainnya, toko Batam di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Banda Aceh. Namun demikian pemilik bangunan toko pada umumnya kurang berminat memfaatkan jasa perasuransikan. Jasa usaha asuransi dalam prakteknya selama ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja, yaitu anggota masyarakat Tionghoa, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab yang dapat diklasifikan sebagai berikut : 1. Faktor Ekonomi Kota Banda Aceh yang terletak di ujung pulau Sumatera merupakan ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang juga dijuluki sebagai daerah modal, mayoritas penduduknya (95%) beragama Islam. Sebelum terjadinya krisis moneter dan keadaan masih kondusif kota Banda Aceh menjadi sasaran utama bagi pendatang yang ada di KabupatenKabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, baik sebagai profesi pedagang maupun anggota masyarakat pencari kerja maupun pendidikan baik pendidikan formal maupun informal, sehingga pertumbuhan penduduk setiap tahunnya bertambah 2,7% dan pembangunan 2,6%. Sejak provinsi ini landa ekonomi, ditambah dengan keadaan tidak kondusif yang tidak hanya melumpuhkan perekonomian bahkan roda pemerintahan khususnya di daerah yang dianggap cukup aman. Salah satu sasaran utama anggota masyarakat yang melakukan eksodus tersebut adalah Kota Banda Aceh. Dengan adanya masyarakat eksodus permintaan akan mempengaruhi kesempatan pemilik toko dalam asuransi kebakaran di kota banda Aceh dikarenakan ketidak mampuan membayar suku premi yang terlalu memberatkan. Dalam hal ini pemilik bangunan toko yang beralamat Jl. T. Nyak Arief Kecamatan Syiah Kuala diiperoleh ketengan menganai keberatan mengasuransikan bangunan pada asuransi kebakaran didasari pada pembayaran suku premi yang mana untuk pembangunan berkontruksi beton kelas I dengan harga taksir pertanggungan senilai Rp.91.000.000,- dengan masa pertanggungan 12 bulan, kepada pemilik (tertanggungan) diharuskan membayar suku premi sebesdar Rp. 8,43% dari harga pertanggungan atau sejumlah Rp. 533.230 per tahun. Penegasan yang sama juga dikemukan oleh

166


responden lain sebagai berikut : Jika harga bangunan berkontruksi beton kelas I dengan harga taksir yang dipertanggungan senilai Rp. 60.000.000,- maka besarnya suku premi yang diharuskan untuk dibayar oleh pemilik sejumlah Rp. 1,5 %/perbulan. Responden dikecamatan Baiturrahman menjelaskan bahwa besarnya suku premi yang harus dibayar oleh pemilik selaku tertanggung cukup memberatkan, apabila dengan keadaan sekarang ini untukb mendapatkan uang sejumlah di8maksud setiap bulanny tergolong sulit, begitu bjuga bagi pedagang baik berstatus sebagai pemilik toko dimana dengan resesi ekonomi. Di tambah dengan keadaan yang tidak kondusif daya beli masyarakat menjadi berkurang yang secara langsung akan mengurangi omzet pedangan. 2. Faktor Agama Kota Banda Aceh yang didomisili oleh 95% anggota masyarakat yang beragama Islam dalam pergaulannya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari perbuatan-perbuiatan yang dapat menimbulkan dosa seperti halnya perjudian, minuman-minuman yang memabukkan berzina dan sebagainya. Begitu juga halnya dengan menjadi peserta asuransi kebakaran yang sebagian masyarakat menggangap hukumnya dosa, karena termasuk dari sebagian perbuatan yang mengarah pada perjudian. Perjudian merupakan perbuatan perbuatan yang mengarah pada adu nasib yang bersifat untung-untungan, yang mana jika nasibnya baik ia akan mendapatkan keuntungan dan sebaliknya jika nasibnya kurang baik akan menderita kerugian. Bagitu juga halnya dengan asuransi kebakaran seorang pemilik toko di Kp. Baro Kecamatan Baiturrahman mengemukakan, jika bangunan yang dipertanggungkan terjadi evenemen dalam hal ini terbakar, maka pemilik dari bangunan yang dipertanggungkan tersebut akan memperoleh keuntungan, sebab harga ganti yang diterima lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kerugian yang diderita. Sebaliknya jika bangunan toko yang dipertanggungkan selama masa pertanggungan tidak terbakar atau terjadi evenemen dalam bentuk lain, maka seluruh suku premi yang telah disetor tersebut menjadi hak milik penanggung (Perusahaan asuransi). Seorang pemilik bangunan toko Jl. Pocut baren kecamatan Kuta Alam mengemukakan bahwa sifat asuransi akan memperoleh ganti rugi jika kebakaran terjadi dan jika tidak akan mendapat apapun pembayaran kecuali kerugian berupa jumlah premi telah telah disetornya. Seorang penyewa bangunan di Jl. Tentara Pelajar Kecamatan Baiturrahman menegaskan asuransi kebakaran hukumnya dosa karena peserta kemungkinan akan mendapat keuntungan dengan cara yang tidak patut. Oleh karena itu sebagai orang yang beragama hal tersebut dihindari dan jika suatu


167

saat terjadi kebakaran terhadap bangunan toko seharusnya diterima dengan penuh kesabaran dan merupakan takdir. D. Penyelesaian Perselisihan Dalam dunia pertanggungan terjadi perselisihan disebabkan peralihan oleh penanggung, sedangkan tertanggung berharap penanggung dapat membayar ganti rugi berupa klaim yang sesuai dengan tertera dalam polis. Sebaiknya penanggung Dalam dunia pertanggungan terjadi perselisihan disebabkan peralihan oleh penanggung, sedangkan tertanggung berharap penanggung dapat membayar ganti rugi berupa klaim yang sesuai dengan tertera dalam polis. Sebaiknya penanggung berusaha dapat menanggung resiko sekecil mungkin. Perselisihan yang timbul dalam peralihan resiko ini tidak berkisar pada persoalan adanya keragu-raguan atas sesuatu jumlah harga yang telah ditetapkan oleh tertanggung setelah terjadinya kebakaran terhadap objek asuransi, dan dapat pula terjadi karena adanya kecurigaan dari penanggung akan sebab-sebab terjadinya kebakaran. Perselisihan–perselisihan yang timbul dalam perjanjian pertanggungan kebakaran umumnya tidak selalu diselesaikan oleh para ahli atau juru pisah yang ditunjuk tertanggung dan penanggung, kendatipun demikian penyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri dapat juga terjadi walaupun lamanya waktu dalam memutuskan perselisihan yang terjadi. Di kota Banda Aceh berdasarkan data yang diperoleh selama 5 tahun terakhir dari tahun 2008-2012 pada tiga perusahaan asuransi kebakaran, jumlah klaim yang telah dibayar seluruhnya berjumlah Rp. 987.500.000,-. E. Cara Mengatasi Kerugian Akibat Kebakaran Tanpa Perlindungan Asuransi. Bagi pemilik toko tanpa perlindungan asuransi akibat kebakaran harus ditanggung sendiri, atau setidak-tidaknya pemilik harus menanggung sebagian dari kerugian yang tidak dapat diselamatkan. Sehubungan dengan hal tersebut seorang pemilik di Jl. T. Umar No.53 mengatakan “cara kerugian dari kemungkinan timbulnya kebakaran yaitu dengan melakukan tindakan ekstra hati-hati terhadap pernggunaan listrik arus pendek dalam hal mana dalam waktu 3 tahun sekali dilakukan pemeriksaan ulang instalasi, penggunaan perangkat alat dapur yang rawan api, serta meletakkan benda-benda yang muda terbakar pada tempat yang dianggap cukup aman dari jangkauan api. Jika terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian orang lain seperti datangnya sumber api dari bangunan lain, maka yang terlebih dahulu

168


diselamatkan terutama mengenai surat-surat berharga, sedangkan yang lainnya sesuai dengan kemampuan dan bantuan yang ada diupayakan untuk diselamatkan. Mengenai pembangunan yang terbakar, jika bentuk dan sifatnya masih dimungkinkan untuk ditempati dilakukan perbaikan kembali, seperti terlihat dari beberapa bangunan yang telah mengalami kebakaran umumnya oleh pemilik dari bangunan yang bersangkutan tidak melakukan pembongkaran tetapi hanya merenovasi kambali. Hal ini tidak hanya terjadi terhadap bangunan milik perseorangan, juga pada bangunan milik Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi orang banyak seperti halnya Supermarket PAS di Jl. Tentara Pelajar Pasar Aceh. Seorang responden lainnya mengemukakan penyelamatan dari keadaan overmocht akibat kebakaran yaitu mengurangi resiko dengan cara penyelamatan sebanyak mungkin dari barang-barang yang ada terutama terhadap barangh-barang yang bernilai, kalaupun terhadap barang-barang yang bernilai, kalaupun terdapat barang yang tidak dapat diselamatkan merupakan resiko yang harus diterima. Resiko kerugian seperti tersebut sebenarnya juga harus diterima jika pemilik bangunan toko menjadi peserta asuransi kebakaran. F. Kesimpulan Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Keikutsertaan pemilik dalam asuransi kebakaran di Kota Banda Aceh dirasakan pentingnya terutama oleh warga Indonesia Keturunan Cina, sedangkan pemilik toko yang bukan keturunan Cina kurang merasakan pentingnya asuransi sehingga tingkat kepersertaannya juga rendah yang menyebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor. 2. Penyelesaian sengketabasuransi kebakaran bangunan toko karena penanggung atau tanggung melakukan wanprestasi, kedua belah pihak melakukan dengan cara musyawarah, apabila cara yang dimaksud tidak terdapat titik temu penyelesaian, sedangkan adjuster untuk kota Banda Aceh tidak ada, maka para pihak harus menyelesaikan melalui jalur hukum. Penyebab terjadinya sengketa antara tertanggung dengan penanggung berkisar mengenai waktu pembayaran klaim. Berdasarkan pasal 15 cover polis disebutkan penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejakb adanya kesepatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar. Namun ketentuan mengenai jangka waktu tersebut sering dilanggar oleh penanggung. 3. Untuk mengatasi kerugian akibat kebakaran tanpa perlindungan asuransi, oleh pemilik toko mengatasi dan menempatkan barang-barang yang mudah terbakar pada tempat tertentu dan memeriksa ulang kabel-kabel listrik arus pendek. Jika terjadi kebakaran usaha pertama dilakukan meminta bantuan


169

dan pertolongan serta menyelamatkan barang-barang yang cukup beharga dan menyediakan tabung pemadam. A. Saran Sesudah mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagaimana yang tersebut di atas, maka disini penulis ingin menyampaikan s aran-saran sebagai berikut : 1. Untuk menambah keikutsertaan pemilik bangunan toko dalam asuransi kebakaran, hendaknya suku premi yang telah ditetapkan dalam cover lam polis ditinjau kembali. 2. Supaya badan-badan yang berfungsi sebagai juru pisah seperti adjuster membuka cabangnya di Kota Banda Aceh. Agar tertanggung atau penanggung tidak menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui prosedur hukum biasa yang memerlukan biaya dan waktu yang lama. 3. Hendaknya perusahaan pertanggungan yang ada di Kota Banda Aceh menggunakan satu macam polis saja yaitu polis kebakaran Indonesia dengan syarat menyederhanakan prosedur-prosedur yang dapat menyulitkan bertanggung terutama mengenai perbedaan prosedur antara barang bergerak dan tidak bergerak.

170


DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. (1987). Majalah Astek No.9 Tahun 11 Januari ___________. (1987) Majalah Astek No.9 Tahun 11 Pebruari/ Maret Abdul Kadir Muhammad., Pokok-pokok Hukum Pertanggungan, Alumni, Bandung, 1978 Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Asuransi. 1984 Ali A. Hasyimi, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, 1984 Ari S. Hutagalung, Cs, Hukum Kontrak di Indonesia, ELIPS Jakarta, 1998 Barneveld, Van H. Pengantar Dalam Pengetahuan Umum Asuransi, Bina Cipta, Jakarta, 1990 BPHN, Depatermen Kehakiman, Simposium tentang Hukum Asuransi, Bina Cipta, 1980 Dewan Asuransi Indonesia, Fire Tarif Indonesia, Lotus Jakarta tt. 1998 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1988 Djusnardin, Asuransi Kebakaran dan Perluasannya, Lembaga Pendidikan Asuransi8 Indonesia, Jakarta, 1988. Gunanto, H. Asuransi Kebakaran Indonesia. Tira Pustaka, Jakarta. 1994 Ichsan Ahmad, Hukum Perdata I B, Pembimbing Masa, Jakarta 1984 Kaihatu. JE. Asuransi Kebakaran, Djambatan Jakarta, 1983 Majalah Astek No.10 Tahun 11, Pebruari/Maret 1987 Majalah Astek No.9 Tahun 11, Januari 1987 Mark dan Cammack-A. Hasyimi, Bidang Usaha Asuransi, balai Aksara, Jakarta Tahun 1984 Mashuri. H. Hukum Asuransi, Madat Maju, 1984


171

Rido R, Hukum Dagang tentang Aspek-aspek dalam Asuransi Udara dan Perkembangan ,Perseroan Terbatas, CV. Remaja Karya, 1984 Salim A. Abbas, Dasar-dasar Asuransi, Rajawali, Jakarta, 1989 Satrio J, Hukum Perikatan, Alumni, bandung, 1992, hal. 23 Siti Soemarti Hartono. (1986). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepalitan. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Subekti R. Dan Tjitrosudibio, R (1994). Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pradnya paramita, Jakarta Wirjono Prodjodikoro (1984) Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Inter Masa _________________. (1960) Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumut, Bandung Wery, P.L Hoofd dan Zaken Van Het Verzeking Srecht, Deveter, Kluwer BV, 1984

159 TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM TENTANG PELAKSANAAN

Recommend Documents