22-Nov-17
• Dalam suatu kegiatan usaha / bisnis berutang merupakan hal yang lazim. Permasalahan akan timbul apabila kemudian debitor tidak mampu membayar utang tersebut.
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Perusahaan yang mampu mebayar utang disebut perusahaan yang solven (solvent) dan perusahaan yang tidak mampu membayar utang disebut insolven (insolvent)
Ranitya Ganindha, SH. MH. Dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum Univ Brawijaya
2
1
TUJUAN KEPAILITAN
TUJUAN KEPAILITAN
• Melindungi Kreditur
• Melindungi Debitur
– Utk melindungi perebutan harta debitur apabila ada bbrpa kreditur yg memiliki piutang pd debitur
– Memberikan cara utk menyelesaikan hutangnya sehingga usaha debitur dapat bangkit lagi – Mencegah perbuatan melawan hukum yg dilakukan kreditur utk mengambil pelunasan piutangnya pd debitur.
– Utk m’hindari adanya kreditur yg curang spti menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya.
3
4
22-Nov-17
• Kepailitan berasal dari ketidakmampuan (disertai ketidakmauan dalam praktiknya) debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo. • Jika keadaan demikian terjadi, maka debitor atau pihak lain dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan
Istilah Kepailitan Istilah: • Dari Bahasa Belanda yakni Failisement • Bankcrupty (bangkrut)
• Pernyataan pailit harus dengan Putusan Pengadilan 5
6
Definisi Kepailitan Definisi - Hakikat umum kepailitan ialah sita umum yang bersifat konservatoir terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditor. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan hak penguasaan atas seluruh hartanya sedangkan penyelesaian harta dilakukan oleh Kurator 7
• Pasal 1 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mendefinisikan kepailitan adalah sita umum atas segala kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas
8
22-Nov-17
Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia • Diatur dalam Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan ) yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 No. 217 jo Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 • Kemudian diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) No. 1 tahun 1998 yang kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 1998
• Setelah sekian tahun berlakunya UU tersebut dirasakan banyak kekurangan sehubungan dengan praktik yang terjadi di lapangan sehingga diundangkannya UU Kepailitan yang baru yakni UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
9
10
Tujuan Hukum Kepailitan
Asas Kepailitan
1. Meningkatkan Upaya Pengembalian Kekayaan kepailitan menyediakan suatu forum untuk likuidasi secara kolektif atas aset debitor 2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor.
1. 2. 3. 4.
Asas Keseimbangan Asas Kelangsungan Usaha Asas Keadilan Asas Integrasi
3. Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan sosial dilayani lebih baik dengan mempertahankan debitor dalam kegiatan usahanya. 11
12
22-Nov-17
Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit • Definisi Debitor adalah Orang yang mempunyai Utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU)
• Bagaimana dengan Badan Usaha yang tidak berbentuk Badan Hukum? Karena tidak memiliki karakter badan hukum namun melekat pada sekutunya maka yang dapat dipailitkan adalah sekutunya.
• Debitor tersebut dapat berupa perseorangan maupun badan Hukum (yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan dan BUMN) 13
Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Kepailitan
14
4. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan Bank, Kepailitan hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
1. Debitor Sendiri 2. Seorang atau Lebih Kreditor 3. Kejaksaan untuk Kepentingan Umum
5. Dalam Hal menyangkut perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, permohonan Kepailitan diajukan oleh BAPEPAM (sekarang Otoritas Jasa Keuangan setelah diundangkannya UU OJK 2011)
Bagi lembaga-lembaga publik semacam bank, perusahaan asuransi, maka tidak dapat dipailitkan dg mudah, karena kalau jika mereka pailit akan berpengaruh thdp kepentingan masyarakat luas. Shg perlu diperhatikan ketentuan di bawah ini: 15
4. dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, perusahaan reasuransi kepailitan hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
( Pasal 2 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU Kepailitan dan PKPU) 16
22-Nov-17
Penggolongan Kreditor • Catatan : UU Kepailitan dan PKPU merupakan UU yang telah berlaku sejak tahun 2004.
• Dalam Kepailitan penggolongan Kreditor dibagi menjadi 3 yakni: 1. Kreditor Separatis 2. Kreditor Preferen 3. Kreditor Konkuren
• Pasca UU OJK bagaimana kedudukan BI, BAPEPAM dan Menteri Keuangan? • Baca http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dfe654d9902/hubungan-ojk-
• Dasar Hukum Perbedaan Kreditor dapat dilihat dalam Pasal 1131, 1132, 1134, dan 1135 BW.
terhadap-prosedur-kepailitan-perbankan-dan-industri-keuangan
17
18
Kreditor Separatis • Ialah kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan (Pasal 1134 ayat 2 BW) baik berupa hipotik , gadai, fidusia , resi gudang dan hak tanggungan.
• Kata Separatis memiliki makna terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminkan dari harta yang dimiliki debitor pailit.
• Golongan kreditor ini tidak terkena dampak akibat putusan pernyataan pailit, artinya hakhak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan.
• Posisi kedudukan debitor separatis merupakan yang paling Utama.
19
20
22-Nov-17
Kreditor Preferen • Kreditor Preferen adalah kreditor yang punya hak istimewa atau hak prioritas. • Kreditor ini memiliki hak mendahului karena sifat piutangnya yang istimewa.
• Hak istimewa tersebut memiliki arti hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari yang berpiutang lainnya. • Kreditor Preferen dibagi menjadi Kreditor Preferen Khusus (1139 BW) dan Kreditor Preferen Umum (1149 BW)
21
22
Kreditor Konkuren • Kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (pari passu). • Kreditor ini tidak termasuk dalam kreditor separatis maupun preferen ( Pasal 1131 jo 1132 BW).
23
• Pembagian dilakukan berdasar perbandingan besarnya masing-masing tagihan dari hasil penjualan harta debitor yang tidak dibebani oleh hak jaminan. • Kreditor ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hasil penjualan harta kekayaan debitor setelah dikurangi kewajiban membayar kepada kreditor separatis dan kreditor preferen. 24
22-Nov-17
Urutan Prioritas Kreditor • Pasal 1132 : Hasil dari penjualan lelang dimuka umum akan dibagikan kepada para kreditur.
• Kepailitan merupakan penjabaran atas pasal: – 1131 BW (Jaminan Umum) dan – 1132 BW (Jaminan Khusus)
• Bisa timbul sengketa jika ada itikad tidak baik dari debitur, yaitu mengalihkan hartanya kepada orang lain padahal dia masih punya hutang, sehingga perlu diatur dalam kepailitan.
• Pasal 1131 : Semua harta yang ada atau yang akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan hutang hutang debitur. 25
• Perbedaan kreditor separatis dan kreditor konkuren adalah kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 UU no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU) dan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditor konkuren.
26
• Pembagian hasil penjualan harta pailit dilakukan berdasar urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapat pembagian lebih dahulu dibanding kreditor yang kedudukannya lebih rendah dan antara kreditor yang tingkatannya sama dibagi berdasar asas prorata ( pari passu prorata parte) 27
28
22-Nov-17
Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit
Syarat Pernyataan Pailit
• Pengadilan yang memiliki kompetensi adalah Pengadilan Niaga • Panitera akan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 hari setelah permohonan • Paling lambat tiga hari setelah pengajuan permohonan pengadilan harus mempelajari dan menetapkan hari sidang • Sidang Pemeriksaan harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan.
• Dapat dinyatakan Pailit apabila: 1. debitor setidaknya memiliki dua kreditor ( concursus creditorium) 2. debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor 3. utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 29
30
• Permohonan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta/ keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. (Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU)
Lanjutan..... • Tujuh hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan oleh pengadilan melalui panitera harus:
• Setelah melalui prosedur akan diputuskan apakah debitur dijatuhkan putusan pailit atau tidak.
1. memanggil debitor 2. dapat memanggil kreditor
• Diputuskan juga siapa kuratornya dan siapa hakim pengawasnya. 31
32
22-Nov-17
Upaya Hukum
Akibat Hukum Kepailitan
• Upaya Hukum yang dapat dilakukan adalah dalam bentuk Kasasi ( Pasal 11 UU Kepailitan dan PKPU) • Tidak dikenal Upaya Banding dalam Kepailitan
•
Meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan dijatuhkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, kecuali : 1. Benda yang benar- benar dibutuhkan oleh debitor karena pekerjaannya, alat medis utk kesehatannya, tempat tidur dan bahan makanan untuk 30 hari.
• Putusan atas Permohonan Pailit yang telah inkracht dapat diajukan melalui Peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung 33
34
Pengurusan Harta Pailit 2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor sebagai penggajian karena jabatannya, ditentukan oleh hakim pengawas. 3. Uang yang untuk membayar upah yang ditentukan oleh UU
35
• Sejak Putusan Pailit diucapkan Debitor akan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta pailit dan akan diserahkan pada Kurator. • Kurator Tidak bertindak seorang diri, ada pihak lain yakni: 1. Hakim Pengawas 2. Kurator 3. Panitia Kreditor 36
22-Nov-17
Rapat Kreditor
Tugas Kurator •
Melakukan pengurusan pemberesan harta pailit :
dan
atau
1. Tidak harus dengan persetujuan debitur 2. Boleh melakukan pinjaman kepada pihak ke 3 untuk meningkatkan nilai harta pailit dengan persetujuan hakim pengawas
• Panitia Kreditor ialah Tiga orang kreditor yang dipilih oleh pegadilan untuk memberi nasihat pada kurator tentang pencocokan hutang. • Rapat-Rapat yang mungkin dilakukan oleh Para Kreditor adalah: a) Rapat verifikasi b) Rapat untuk membicarakan perdamaian c) Rapat luar biasa d) Rapat untuk melanjutkan perusahaan pailit e) Rapat untuk pemberesan harta pailit
37
38
Perdamaian/ Accord • Menurut Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU debitor pailit berhak menawarkan perdamaian kepada semua kreditor
• Apabila perdamaian diterima maka perdamaian akan mengikat semua kreditor. • Agar mempunyai kekuatan hukum maka harus ada Pengesahan dari Pengadilan.
• Perdamaian merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor di mana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi tagihan.
39
40
22-Nov-17
Lanjutan....
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
• Jika tidak tercapai perdamaian, maka dimulailah tahap INSOLVENSI • Insolvensi adalah suatu keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya • Insolvensi terjadi ketika debitor pailit dalam tahapan verifikasi tidak mengajukan perdamaian, rencana perdamaian ditolak, atau pengesahan perdamaian ditolak. • Kurator mulai membereskan (likuidasi) harta debitor untuk dibagi ke para kreditor.
• UU Kepailitan memberi kesempatan kepada debitor yang tidak dapat atau sudah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan telah ditagih untuk mengajukan penundaan pembayaran (PKPU) ke Pengadilan Niaga.
41
42
Pihak yang Dapat Mengajukan PKPU • PKPU dapat diajukan terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan debitor diduga tidak mampu membayar utangnya
• • • • •
43
Debitor sendiri Kreditor Bank Indonesia BAPEPAM (sekarang OJK) Menteri Keuangan
44
22-Nov-17
Perbedaan Kepailitan dan PKPU Kepailitan
PKPU
• Upaya Hukum yang dapat dilakukan adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali atas Putusan Pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 11 dan 14 UU Kepailitan dan PKPU)
• Tidak dapat diajukan upaya hukum (Pasal 235 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU) • Pengurusan Harta dilakukan oleh Pengurus
• Pengurusan Harta Kepailitan dilakukan oleh Kurator
Kepailitan (lanjutan)
PKPU (lanjutan)
• Sejak ada putusan pernyataan pailit maka debitor kehilangan seluruh haknya untuk mengurus dan menguasai semua kekayaannya termasuk atas harta pailit
• Dalam PKPU debitor masih diperkenankan untuk mengurus harta selama mendapat persetujuan pengurus.
• Tidak ada jangka waktu penyelesaian Kepailitan di Pengadilan Niaga 45
• Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak lebih dari 270 hari.
46
