281 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN

281

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BIDAN PRAKTIK DI WILAYAH PUSKESMAS BANGKALAN IMPLEMENTATION OF NATIONAL HEALTH INSURANCE POLICY ON MIDWIVES PRACTICE IN BANGKALAN HEALTH CENTERS REGION Gyakuni Firsty Niko, Djazuly Chalidyanto Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya E-mail: [email protected]

ABSTRACT There was changed of policy from Delivery Assurance known as Jampersal into the National Health Insurance (JKN) and there are dissatisfaction from midwives to Jampersal program. This study was conducted to describe the implementation of JKN policy. This study was conducted with cross-sectional design and a quantitative approach. Respondents were obtained from a total population of midwives who practice in the region of Puskesmas Bangkalan. The semi-open questionnaire that have closed choices along with the reasons distributed to 23 practicing midwives in the region of Puskesmas Bangkalan, then analyzed by cross tabulation and coefficient contingency. Based on this study, it is known that the relation between the BPJS transmission, the health centers transmission, and resource with the disposition of JKN aspect and the disposition of JKN implementation each have a medium relation. The conclusion that can be drawn, there are still need a lot of improvements of the National Health Insurance implementation policy so it could work well. Should be performed to maximize the socialization and reexamination procedures of JKN implementation. Keywords: implementation, midwives, national health insurance, policy PENDAHULUAN Dengan

kurang adanya

Presiden

klaim dan kurangnya sosialisasi. Dari angket yang

(Perpres) nomor 12 tahun 2013 dan Peraturan

disebarkan kepada 17 bidan praktik, diketahui

Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 71 tahun

bahwa 15 orang bidan praktik (94%) beranggapan

2013 per

tanggal

Persalinan

resmi

Kesehatan

Nasional

1

Peraturan

tepat, ketidaksesuaian imbalan, kesulitan

Januari

digantikan

Jaminan

program Jampersal tidak tepat sasaran, 14 orang

oleh

Jaminan

bidan

mencakup

praktik

(88%)

merasa

terdapat

seluruh

ketidaksesuaian imbalan atas jasa, 14 orang bidan

penduduk Indonesia termasuk penduduk asing yang

praktik (88%) merasa kesulitan dalam klaim, dan 9

telah bekerja minimal 6 bulan di Indonesia dan telah

orang bidan praktik (58,8%) merasa kurangnya

membayar

sosialisasi mengenai Jampersal terhadap sasaran

iuran

yang

2014

(Kementerian

Kesehatan

RI, 2013).

program.

Jampersal telah dijalankan sejak tahun

Seluruh

(100%)

bidan

merasakan

ketidakpuasan terhadap program Jampersal.

2011 hingga tahun 2013. Dalam implementasi

Ketidakpuasan

bidan

program

kebijakan tersebut ditemukan ketidakpuasan dari

Jampersal

pihak

bidan

terhadap program tersebut sebagai hasil dari

(Kementerian Kesehatan RI, 2013). Berdasarkan

membandingkan kinerja atau hasil program dengan

hasil angket yang peneliti lakukan pada bidan di

harapan bidan. Program merupakan salah satu

wilayah kerja Puskesmas Bangkalan disimpulkan 4

bentuk

penyebab ketidakpuasan

adanya

pelaksana

kebijakan

yakni

yakni

sasaran

menggambarkan

terhadap

dari

implementasi

perubahan

perasaan

kebijakan.

kebijakan

Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014

negatif

Dengan

menjadi

JKN

282

dan adanya ketidakpuasan bidan terhadap program

Berdasarkan

uraian

tersebut

dapat

Jampersal sebagai keluaran dari implementasi

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah

kebijakan sebelumnya.

suatu proses yang dinamis yang melibatkan upaya

Dalam keluhan

dari

penelitian bidan

berkompetensi

oleh

Rukmini

dikarenakan

namun

(2013),

mampu

disebabkan

dan

peraturan

pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku pelaksanaan kebijakan

kebijakan,

melakukan

dimana

aktifitas

pelaksana

atau

kegiatan

menjadi tidak berwenang juga menjadi sumber

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu

ketidakpuasan bidan (Rukmini, et al., 2013). Saat

hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran

sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran

kebijakan itu sendiri (Pardede, 2013).

dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan

Menurut pendapat Edward implementasi

persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang

dapat

sangat

menjadi

penyebab

tidak

berhasilnya

irnplementasi kebijakan (Rohman, et al., 2011).

kebijakan

Jaminan

keberhasilan

implementasi

adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi

menentukan

struktur birokrasi (Agustino, 2012).

Kesehatan

Komunikasi

merupakan

faktor

yang

Nasional pada Bidan Praktik di wilayah kerja

sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan

Puskesmas Bangkalan. Manfaat dari penelitian ini

penyampaian

yakni sebagai salah satu evaluasi terhadap program

peraturan,

kesehatan yang dilaksanakan terutama program

tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila

PUSTAKA

mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui

informasi,

dan

lain-lain

ide,

keterampilan,

menggunakan

sarana

Meter dan Horn (1975), mendefinisikan

apa yang harus mereka lakukan (Subarsono, 2005).

implementasi kebijakan sebagai tindakan yang

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik

mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yakni

secara

transmisi,

individu

maupun

kelompok

yang

dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang

dirumuskan

didalam

kebijakan

kejelasan,

dan

konsisten

(Agustino, 2012). Perintah

implementasi

mungkin

(Wibawa, 1994). Implementasi kebijakan dapat

diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten,

dipandang sebagai suatu proses melaksanakan

namun jika pelaksana kekurangan sumber-sumber

keputusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk

yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka

Undang-

implementasi

Undang,

Keputusan Peradilan,

Peraturan Perintah

Pemerintah, Eksekutif

Instruksi Presiden (Koryati, et al., 2004).

atau

cenderung

(Subarsono,2005).

Sumber

tidak daya

berjalan

sebagaimana

telah disebutkan meliputi sumber daya manusia


283

(sdm),

sumber

fasilitas,

dan

daya anggaran, sumber daya

bulan

sumber

ini adalah

daya

informasi

dan

kewenangan (Widodo, 2013).

Juni

2014.

Populasi

seluruh

dalam

bidan

penelitian

praktik

yang

melakukan praktik baik yang bekerja pada fasilitas

Disposisi atau sikap dari implementor

kesehatan milik pemerintah maupun tidak di wilayah

adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan

kerja Puskesmas Bangkalan. Sampel yang diteliti

terhadap

adalah bidan yang melakukan praktik mandiri di

studi

implementasi

(Winarno, 2002).

yang

wilayah kerja Puskesmas Bangkalan. Besar sampel

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh

yang diambil adalah sebesar populasi bidan (total

yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

populasi) yang melakukan praktik selain di fasilitas

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan

kesehatan

suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana

diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan data

kebijakan

mengetahui

bidan

dilakukan

dan

melaksanakan

Struktur

kebijakan

apa

mempunyai suatu

birokrasi

yang

seharusnya

keinginan

kebijakan,

untuk

kemungkinan

yakni

serta

23

responden.

gambaran

Data

umum

primer

puskesmas

didapatkan secara sekunder. Seluruh data yang telah

dikumpulkan

dianalisis

berdasarkan

terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam

implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber

struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks

daya, disposisi dan struktur birokrasi.

menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika

dilakukan hubungan analisis dengan menggunakan

struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan

koefisien kontingensi.

yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan

HASIL DAN PEMBAHASAN Keberhasilan

menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai

implementasi

pelaksana

Nasional

sebuah

kebijakan

harus

dapat

yang

deskriptif

kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau

sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan

variabel

secara

komunikasi

kebijakan

diukur

terkait

dengan

Jaminan tiga

dalam

Lalu

dalam Kesehatan

indikator,

yakni:

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara

transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dari hasil

politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan

penelitian didapatkan bahwa transmisi informasi

baik. Menurut Edward, ada dua karakteristik utama

dari BPJS kepada bidan praktik sebagian besar

dalam birokrasi yakni prosedur kerja baku standar

yakni 13 orang bidan (56,5%) sudah baik. Bidan

atau standar operating procedures (SOPs) dan

yang

fragmentasi (Agustino, 2012).

merupakan

METODE

sosialisasi

Penelitian

ini

merupakan

penelitian

mendapatkan bidan

transmisi yang

langsung

mendapatkan

dari

surat

tidak BPJS edaran

yang

buruk

mendapatkan dan

tidak

mengenai

observasional dengan rancangan crosssectional.

penyelenggaraan BPJS. Sehingga bidan tersebut

Waktu pengambilan data dilaksanakan selama

hanya mendengar dari teman sejawat yang menjadi


284

perwakilan kegiatan sosialisasi langsung dari BPJS.

ditunjuk untuk mewakili sosialisasi tersebut.

Berdasarkan undang-undang nomor 24

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa

tahun 2013, BPJS memiliki kewenangan untuk

kejelasan informasi yang bidan praktik dapatkan

melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam

mengenai Jaminan Kesehatan sebagian besar

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan

bidan yakni 12 orang (52,2%) merasa sudah jelas.

dan memiliki tugas untuk memberikan informasi

Beberapa

mengenai Jaminan Kesehatan kepada peserta dan

dikarenakan

masyarakat. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang

langsung dan belum adanya edaran/petunjuk teknis

berpeluang menyelenggarakan program Jaminan

yang didapatkan, sebagian yang lainnya merasa

Kesehatan dan sebagai tenaga kesehatan yang

kurang

menjadi

kerjasama,

sumber

informasi

kesehatan

bagi

bidan

merasakan

tidak

jelas

ketidakjelasan

mendapatkan

terhadap

prosedur

penyelesaian

sosialisasi

pelaksanaan

terhadap

kendala

masyarakat selayaknya mendapatkan informasi

contohnya ketertundaan pembayaran imbalan jasa,

mengenai Jaminan Kesehatan secara langsung

pembayaran penggantian pelayanan yang diberikan

melalui sosialisasi oleh petugas BPJS. Sehingga

contohnya:

bidan

kompensasi pelayanan non kapitasi, sistem dan

dapat

turut

serta

menyelenggarakan menyebarluaskan

secara

dan informasi

aktif

membantu

mengenai

Jaminan

Kesehatan.

perujukan,

pemotongan

pelaksanaan

dan

besar

pemantauan,

pelaksanaan utilization review serta pelaporan khusus peserta Jaminan Kesehatan.

Puskesmas program

fasilitas

adanya

Jaminan

sebagai Kesehatan

penyelenggara dan

memiliki

Dimensi kebijakan

yang

kejelasan

menghendaki

ditransmisikan

kepada

agar para

kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan

pelaksana, target grup, dan pihak lain yang

praktik bidan dalam membentuk jejaring pelayanan

berkepentingan langsung maupun tidak langsung

kesehatan,

memberikan

terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas

informasi kepada tenaga kesehatan terutama bidan

sehingga di antara mereka mengetahui apa yang

praktik yang berada di wilayah kerja puskesmas

menjadi

tersebut. Namun pada kenyataannya dari hasil

substansi dari kebijakan publik tersebut. Perintah

penelitian didapatkan bahwa transmisi informasi

yang

dari Puskesmas kepada bidan praktik sebagian

komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk

besar yakni 12 orang bidan (52,2%) sudah baik.

diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah

Hampir

yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat

memiliki

separuh

tugas

dari

untuk

bidan

praktik

tidak

maksud,

diberikan

tujuan,

dalam

mendapatkan sosialisasi langsung dari puskesmas

menimbulkan

atau bahkan surat edaran dari puskesmas, para

lapangan (Widodo, 2013).

bidan mendapatkan informasi dari bidan yang

kebingungan

dan

sasaran

pelaksanaan

bagi

serta

suatu

pelaksana

di

Sebagian besar yakni 18 orang bidan


285

(78,3%) merasa informasi yang diberikan mengenai

bekerja sama dengan BPJS terdiri atas Surat Ijin

JKN

Praktik (SIP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

sudah

konsisten.

Perubahan

yang

dirasakan oleh bidan diantaranya adalah syarat-

perjanjian

syarat klaim yang berubah, informasi biaya yang

puskesmas

kurang jelas, dan sistem perujukan. Melihat dari

pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang

pernyataan

terkait

informasi

yang

berubah,

hal

ini

kerjasama

dengan

pembinanya,

dengan

Jaminan

dan

Kesehatan

surat

Nasional.

Kepemilikan

prosedur Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku

diadakannya kerjasama dengan BPJS menurut

per 1 Januari 2014. Berdasarkan ketiga variabel

Permenkes nomor 71 tahun

komunikasi di atas, terdapat

keterkaitan

antara

2013, sehingga tanpa NPWP bidan tersebut tidak

transmisi,

konsistensi

dalam

dapat

membentuk

suatu komunikasi yang baik. Namun

merupakan

atau

disebabkan karena ketidakjelasan bidan terhadap

kejelasan, dan

NPWP

dokter

menyelenggarakan

Jaminan

Kesehatan.

syarat

pelayanan

Permenkes

mutlak

program

Nomor

1464

pada kenyataannya, transmisi yang tidak merata

tahun 2010 pasal 18 menerangkan mengenai tugas

menyebabkan

yang

bidan, pada ayat 2 berbunyi bahwa bidan dalam

diterima sehingga menimbulkan kesalahpahaman

menjalankan praktik/kerja senantiasa meningkatkan

persepsi

mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti

ketidakjelasan

bahwa

terjadi

informasi

ketidakkonsistenan

informasi.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dalam mengukur terpenuhinya sumber daya

yang

dibutuhkan

dalam

implementasi

melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan peraturan tersebut,

kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional terdapat

bidan

empat indikator, yakni: sumber daya manusia,

dalam masa kerjanya sebagai pemberi pelayanan

sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, dan

kesehatan.

sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber

diharuskan

Edward

daya yang utama adalah manusia yang kompeten

menyatakan

dan

disarankan

memadai

untuk

melaksanakan

kebijakan

mengikuti

dalam

bahwa untuk

pelatihan/seminar

Agustino

salah

satu

(2012)

teknik

mengatasi

yang

masalah

Jaminan Kesehatan Nasional yakni kepemilikan

kecenderungan para pelaksana adalah dengan

SIB, NPWP, dan mengikuti pelatihan selama 5

memanipulasi insentif. Dengan cara menambah

tahun terakhir. Dari hasil penelitian didapatkan

keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan

bahwa sebagian besar bidan 20 orang (87,0%)

menjadi faktor pendorong yang membuat para

sudah

pelaksana

memadai

untuk

menjalankan

kebijakan

kebijakan

melaksanakan

perintah

Jaminan Kesehatan Nasional sebagai pemberi

dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya

pelayanan.

memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau

Persyaratan bagi praktik bidan untuk dapat

organisasi (Agustino, 2012).


286

Sebagian besar yakni 19 orang bidan (87,0%)

merasa

kebijakan

anggaran

Jaminan

yang

Kesehatan

diterapkan

Nasional

saat ini. Tidak terpenuhinya persyaratan minimal tersebut dapat menyebabkan kurangnya kualitas

tidak

dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada

memenuhi harapan bidan praktik sebagai pelaksana

peserta program Jaminan Kesehatan Nasional

kebijakan. Menurut bidan, kompensasi tarif yang

(JKN).

diberikan oleh BPJS lebih rendah dibandingkan

Dalam

penyelenggaraan

pelayanan

tarif pelayanan yang biasa diberlakukan oleh bidan

kesehatan

dalam

praktik tersebut, adanya kenaikan harga obat dan

Kesehatan,

informasi

bahan

sesuai

pelaporan perkembangan hasil pemeriksaan dan

dengan tarif yang diterapkan oleh BPJS, terjadi

diagnosis dibutuhkan untuk dapat memutuskan

keterlambatan waktu pencairan dana imbalan jasa

treatment apa yang selanjutnya harus diberikan dan

yang sejak Januari belum cair, dan belum ada

keputusan untuk melakukan perujukan. Begitu pula

kompensasi bagi pelayanan non kapitasi sehingga

dengan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan

bidan

sebagai

habis

pakai

menarik

sehingga

pembayaran

tidak

dari

pasien.

laporan

program dari

Jaminan

pencatatan

produktifitas

dan

dan

syarat

Berdasarkan hal diatas, ketidaksesuaian harapan

pengklaiman dana. Pada Permenkes nomor 71

bidan

tahun 2013 disebutkan bahwa fasilitas kesehatan

terhadap

kompensasi

tarif

dan

waktu

pencairan dana imbalan jasa dapat menurunkan

wajib membuat laporan kegiatan

partisipasi bidan praktik dalam program Jaminan

kesehatan

Kesehatan. Keterlambatan waktu pencairan dana

bulan kepada BPJS Kesehatan. Dari hasil penelitian

imbalan

pelayanan

didapatkan bahwa sebagian besar yakni 16 orang

kesehatan. Disebabkan oleh pembiayaan untuk

bidan (69,6%) tidak memenuhi kebutuhan sumber

pelayanan kesehatan bulan selanjutnya seperti

daya

pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan

Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagian besar

tidak dapat terpenuhi dengan baik.

memberikan laporan rutin mengenai pelayanan

jasa

dapat

menghambat

Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan

dalam

menyebabkan

pelaksanaan

gagalnya

kebijakan,

pelaksanaan kebijakan

(Widodo, 2013). Dari hasil penelitian didapatkan

yang

informasi

pelayanan

diberikan secara berkala setiap

dalam

pelaksanaan

kebijakan

yang dilakukan kepada bidan koordinator wilayah atau kepada puskesmas induk, namun kecil

bidan

tidak

sebagian

melaporkan secara rutin

pelayanan yang dilakukannya.

bahwa kelengkapan 75% fasilitas hanya dipenuhi

Sampai

beberapa

untuk

Nasional (JKN) belum mencakup seluruh rakyat

melakukan huknah sudah tidak diperlukan karena

Indonesia, hanya mencakup bagi masyarakat yang

sudah tidak sesuai dengan evidence base yang ada

mendaftarkan

semprit

gliserin

diri

Jaminan

yakni

Juni

seperti

kepesertaan

dilakukan

oleh 13 orang (56,5%). Menurut tanggapan bidan, alat

2014,

penelitian

menjadi


peserta

Kesehatan

Jaminan

287

Kesehatan Nasional (JKN). Pada sebagian besar

sebagai

bidan, tidak ada pelaporan khusus mengenai

mandiri. Berdasarkan uraian di atas, kebutuhan

pelayanan yang diberikan untuk peserta Jaminan

informasi dalam program Jaminan Kesehatan masih

Kesehatan.

belum dapat terpenuhi, di luar pelayanan non-

Pelaporan

menggabungkan

dilakukan

dengan

pelayanan peserta

dan

non

bukti

kewenangan

melakukan

praktik

kapitasi bidan memiliki kewenangan yang lebih luas

peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan

dan

tidak

untuk

kompensasi pelayanan kesehatan yang dilakukan

mencatat dan melaporkan pelayanan kesehatan

ini menyebabkan bidan tidak melayani pelayanan

peserta Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS.

kesehatan

disediakan

form

secara

khusus

Selain pelayanan kesehatan dalam daftar

kurang

terakomodir

di

luar

sumber

kapitasi, bidan memiliki kewenangan melakukan

melakukan kerjasama

pelayanan

Kesehatan

yang lebih

luas sesuai

dengan Permenkes nomor 1464 tahun 2010. Berdasarkan

hasil

penelitian

sebagian

pelayanan

pemberian

non-kapitasi

menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional, dan

pelayanan kebidanan dan neonatal dengan tarif non

kesehatan

dalam

daya

kewenangan

Nasional

dalam sudah

untuk

program

Jaminan

dipenuhi

secara

keseluruhan.

besar

Menurut Van Mater dan Van Horn dalam

yakni

Widodo (2013), arah disposisi para pelaksana

14 orang bidan (60,9%) tidak melayani pelayanan

(implementors)

kesehatan di luar non kapitasi menggunakan

kebijakan merupakan hal yang crucial. Intensitas

Jaminan

disposisi

Kesehatan

Nasional.

Dikarenakan

terhadap

para

standar

pelaksana

dan

(implementor)

tujuan

dapat

ketidakjelasan pembayaran pelayanan kesehatan

mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan.

selain non-kapitasi pada penyelenggaraan program

Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini,

Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja

akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi

Puskesmas

kebijakan.

Bangkalan.

Sehingga

bidan

menerapkan penarikan biaya langsung kepada pasien

untuk

mengkompensasi

pelayanan

kesehatan yang diberikan. Permenkes

nomor

Aspek dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

terdiri

atas

tujuan,

sasaran,

fasilitas

penyelenggara pelayanan, kerjasama, pelayanan 2013

kesehatan dalam JKN, sistem pembayaran, kendali

menerangkan bahwa bidan yang dapat melakukan

mutu dan kendali biaya, serta pelaporan dan

kerjasama

Utilization Review (Survei Kepuasan). Dari hasil

penyelenggaraan

71

tahun

program

Jaminan

Kesehatan Nasional diharuskan memiliki Surat Izin

penelitian

didapatkan

Praktik Bidan (SIPB) sebagai bukti kewenangan

yakni 18 orang bidan (78,3%) setuju dengan aspek

melakukan praktik bidan. Dari hasil penelitian

dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan

diketahui bahwa seluruh bidan memiliki SIPB

Nasional.

Bidan

bahwa

merasa

tidak


sebagian

setuju

besar

dengan

288

ketentuan fasilitas penyelenggara pelayanan JKN

utilization review dan audit medis, pembinaan etika

dikarenakan merasa kesulitan melakukan perujukan

dan

ke tingkat lebih lanjut karena pengaruh jarak tempat

penggunaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis

rujukan yang saat ini berlaku pembagian lingkup

habis pakai) dan kendali mutu dan biaya oleh BPJS

wilayah rujukan. Pada saat askes atau jamkesmas

(pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan,

berlaku,

dapat

pemenuhan

standar

proses

pelayanan,

dan

melayani jaminan sosial tersebut sehingga tidak

pemantauan

luaran

kesehatan

peserta)

serta

perlu melakukan rujukan ke rumah sakit negeri yang

ketentuan pelaporan dan utilization review dalam

jaraknya lebih jauh. Selain itu, sebagian bidan

JKN,

merasa kurang mengetahui dengan jelas fasilitas

ketidakjelasan proses pelaksanaan pengendalian

mana saja yang dapat dilakukan kerjasama dalam

mutu dan biaya serta utilization review tersebut.

rumah

sakit

swasta

terdekat

melakukan pelayanan kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan.

disiplin

serta

bidan

pemantauan

merasa

tidak

dan

evaluasi

setuju

karena

Sebagian besar yakni 18 orang bidan (78,3%) bersikap netral terhadap penyelenggaraan

Pada aspek ketentuan kerjasama dalam

kebijakan

Jaminan

Kesehatan

JKN, bidan merasa tidak setuju dikarenakan pada

Bidan merasa

perjanjian

puskesmas/klinik

memperhatikan kesejahteraan petugas kesehatan

induk jejaring sulit diterapkan dan ketidakjelasan

dan menolak berpartisipasi dalam penyelenggaraan

besaran kapitasi yang dapat diterima seorang bidan

program JKN karena merasa pelayanan rujukan

praktik dalam penyelenggaraan program Jaminan

dengan menggunakan JKN tidak memuaskan.

kerjasama

Kesehatan

dengan

Pada

JKN

kurang

Sebagian besar yakni 14 orang bidan

pelayanan kesehatan bagi peserta, bidan merasa

(60,9%) merasakan standar operasional prosedur

tidak

melakukan

pada bidan praktik di wilayah kerja Puskesmas

perujukan karena ketentuan yang memberatkan

Bangkalan dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan

semaksimal

Kesehatan Nasional tidak berjalan. Belum ada

dikarenakan

mungkin

aspek

program

ketentuan

setuju

Nasional.

bahwa

Nasionall.

kesulitan

untuk

ditangani

pada

pelayanan tingkat pertama dan obat-obatan yang

perjanjian

kerjasama

antara

termasuk dalam daftar obat program Jaminan

jejaring dengan bidan praktik, bidan menerima

Kesehatan dianggap kurang lengkap. Pada aspek

pelayanan non-kapitasi pada tempat praktiknya lalu

sistem pembayaran dalam JKN, bidan merasa tidak

dilakukan permintaan penggantian imbalan jasa ke

setuju dikarenakan kompensasi yang rendah dan

puskesmas tanpa melakukan perjanjian kerjasama.

pencairan dana yang terlambat hingga penelitian

Pengajuan

dilakukan bulan Juni belum ada pencairan dana

puskesmas sudah dilakukan namun pencairan dana

sejak Januari. Dalam aspek kendali mutu dan biaya

imbalan jasa

oleh fasilitas kesehatan (pengaturan kewenangan,

dilakukan

penggantian

sejak

(Juni)

imbalan

Januari

belum

puskesmas

ada


jasa

induk

kepada

hingga penelitian pencairan

dana.

289

Beberapa bidan tidak memiliki standar prosedur

Kesehatan Nasional tidak merata. Selain tanggung

pelayanan kebidanan dan neonatal secara tertulis

jawab

namun melakukan sesuai dengan standar asuhan

dan neonatal dalam pelaksanaan JKN, bidan

kebidanan pada Kepmenkes nomor 938 tahun

melakukan

2007.

pendataan kepemilikan kartu Jaminan Sosial. Fragmentasi adalah upaya penyebaran

sebagai

pemberi

tugas

pelayanan

lainnya

seperti

kebidanan

melakukan

Hubungan antara Transmisi dari BPJS dan

tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-

Puskesmas

dengan

aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja

Penyelenggaraan JKN

Disposisi

Aspek

dan

(Agustino, 2012). Dari hasil penelitian didapatkan

Dari hasil penelitian didapatkan tabulasi

bahwa sebagian besar yakni 15 orang bidan

silang antara transmisi dari BPJS dan Puskesmas

(65,2%) merasakan penyebaran tanggung jawab

dengan disposisi responden terhadap aspek dan

pada bidan praktik di wilayah kerja Puskesmas

penyelenggaraan JKN seperti yang tertera pada

Bangkalan dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan

Tabel 1.

Tabel 1 Transmisi dari BPJS dan Puskesmas dengan Disposisi Aspek dan Penyelenggaraan JKN pada Bidan Praktik di Wilayah Kerja Puskesmas Bangkalan

1 (92,3%) Transmisi Buruk

Disposisi Aspek Setuju Tidak Setuju 1 12 (0%) 6 4 (60%) (40%)

11 (8,3%) Transmisi Buruk

C=0,371 1 1 (91,7%) (0%) 7 4 (63,6%) (36,4%)

Variabel ) Transmisi dari BPJS C=0,362 k Transmisi dari Puskesmas C=0,321

Disposisi Penyelenggaraan Menerima Netral Menolak 0 (7,7%) (7,7%) 3 (30%) 11 3 (17,4%)

6 (60%)

1 (10%)

0 (91,7%)

(8,3%)

7 (78,3%)

1 (4,3%)

C=0,332

Lewat komunikasi dengan pemangku kepentingan

mendapatkan transmisi baik maupun buruk dari

lebih awal dan lebih sering, dapat dipastikan bahwa

BPJS dan Puskesmas bersikap netral dengan

mereka paham secara keseluruhan apa yang

adanya penyelenggaraan program JKN. Namun

dilakukan dan mengerti keuntungan kebijakan yang

terdapat bidan yang menolak atas penyelenggaraan

diberlakukan. Ini berarti mereka dapat memberi

program JKN dan bidan tersebut mendapatkan

dukungan aktif ketika diperlukan (Ayuningtyas,

transmisi yang buruk dari BPJS dan Puskesmas.

2014). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa

Melihat kecenderungan bidan yang setuju

sebagian besar bidan yang mendapatkan transmisi

terhadap aspek dalam JKN namun bersikap netral

baik maupun buruk dari BPJS dan Puskesmas

terhadap penyelenggaraan program JKN dapat

setuju dengan aspek ketentuan yang terdapat

disimpulkan bahwa sebagian besar bidan tidak

dalam kebijakan JKN. Sebagian besar bidan yang

mengerti

secara

mendalam


keuntungan

dari

290

program JKN. Sebagai tenaga kesehatan dengan

BPJS dan Puskesmas mengenai program JKN.

tercakupnya semua aspek dalam meningkatkan

Hubungan antara Kejelasan dan Konsistensi

kesehatan masyarakat seharusnya bidan tidak

Informasi

hanya bersikap netral namun mendukung program

Penyelenggaraan JKN

JKN. Pada kenyataannya bidan bersikap netral, hal

Dari hasil penelitian didapatkan tabulasi silang

ini dapat disebabkan oleh tidak tersampaikannya

antara

keuntungan bagi khalayak ramai dari program JKN

dengan disposisi responden terhadap aspek dan

tersebut. Terlihat dari pengakuan bidan bahwa tidak

penyelenggaraan JKN seperti yang tertera pada

semua bidan mendapatkan sosialisasi langsung dari

Tabel 2.

dengan

kejelasan

Disposisi

dan

Aspek

konsistensi

dan

informasi

Tabel 2 Kejelasan dan Konsistensi Informasi dengan Disposisi Aspek dan Penyelenggaraan JKN pada Bidan Praktik di Wilayah Kerja Puskesmas Bangkalan Variabel Kejelasan s

12 (8,3%) 6 (17,4%)

s C=0,482 Konsistensi n

14 (16,7%) Tidak Konsisten

Disposisi Aspek Setuju Tidak Setuju 0 1 (91,7%) (0%) 5 3 (78,3%) (4,3%) C=0,332 4 3 (83,3%) (0%) 4 1 (80%) (20%)

C=0,022

Disposisi Penyelenggaraan Menerima Netral Menolak 11 0 (100%) (0%) 7

1 (54,5%)

(45,5%)

15

0 (77,8%)

(22,2%)

1 (20%)

3 (60%)

1 (20%)

C=0,381

Peraturan

Presiden

tentang

JKN

tidak

rinci

konsisten informasi mengaku setuju dengan aspek

mengatur manfaat dan tata laksana pelayanan

ketentuan dalam JKN dan bersikap netral terhadap

kesehatan. Banyak informasi detil harus diatur lebih

penyelenggaraan

JKN.

lanjut dalam berbagai Peraturan Menteri, serta

penyelenggaraan

program

Peraturan BPJS Kesehatan dan Peraturan Direksi

informasi yang tidak jelas dan tidak konsisten.

Bidan

yang

JKN

menolak

mendapatkan

BPJS Kesehatan. Tidaklah mengherankan bila

Ketidakpahaman bidan mengenai prosedur

peserta JKN dan fasilitas kesehatan masih bingung.

pelaksanaan kerjasama, penyelesaian terhadap

Mempelajari

kendala

sendiri

ketentuan-ketentuan

JKN

(contohnya

ketertundaan

pembayaran

Selain

imbalan jasa), pembayaran penggantian pelayanan

hambatan akses pada peraturan, masih banyak

yang diberikan (pemotongan dan besar kompensasi

peraturan pelaksanaan JKN yang belum diterbitkan

pelayanan

(JamsosIndonesia.com, 2014).

perujukan, pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan

dalam

waktu

singkat

tidaklah

mudah.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian

besar

bidan

baik

yang

mendapat

kejelasan, ketidakjelasan, konsisten, dan tidak

non

kapitasi),

sistem

dan

fasilitas

utilization review serta pelaporan khusus peserta Jaminan Kesehatan menimbulkan keraguan bidan untuk

mendukung

secara


penuh

terhadap

291

penyelenggaraan program JKN.

silang

antara

sumber

daya

dengan

disposisi

Hubungan antara Sumber Daya dan Disposisi Penyelenggaraan JKN

responden terhadap aspek dan penyelenggaraan JKN seperti yang tertera pada Tabel 3.

Dari hasil penelitian didapatkan tabulasi Tabel 3 Sumber Daya dengan Disposisi Penyelenggaraan JKN pada Bidan Praktik di Wilayah Kerja Puskesmas Bangkalan Variabel Sumber Daya Manusia

Disposisi Penyelenggaraan Menerima Netral 4 15 (20%) (75%) 0 3 (0%) (100%) C=0,200 0 4 (0%) (100%) 4 14 (21,1%) (73,7%) C=0,235 1 11 (7,7%) (84,6%) 3 7 (30%) (70%) C=0,315 4 7 (33,3%) (58,3%) 0 11 (0%) (100%) C=0,451

Memadai Tidak Memadai

Sumber Daya Anggaran

Memenuhi Tidak Memenuhi

Sumber Daya Fasilitas

Lengkap Tidak Lengkap

Sumber Daya Informasi dan Kewenanangan

Memenuhi Tidak Memenuhi

kebijakan

1 (7,7%) 0 (0%) 1 (8,3%) 0 (0%)

anggaran

besar bidan yang memadai maupun tidak memadai

Kesehatan Nasional tidak memenuhi harapan. Melihat

diterapkan

0 (0%) 1 (5,2%)

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian

sebagai SDM, terpenuhi maupun tidak terpenuhi

yang

Menolak 1 (5%) 0 (0%)

Jaminan

penolakan bidan terhadap

harapan terhadap anggaran, memenuhi maupun

penyelenggaraan program JKN dengan seluruh

tidak

sumber

memenuhi

kelengkapan

sarana,

dan

daya

terpenuhi

namun

karena

memenuhi maupun tidak memenuhi kebutuhan

ketidaksesuaian harapan terhadap anggaran atau

informasi dan kewenangan bersikap netral terhadap

dalam hal ini insentif yang diberikan sebagai

penyelenggaraan

yang

imbalan dari pelayanan, insentif memiliki peran

menolak menyelenggarakan program JKN sudah

yang kuat dalam menentukan dukungan terhadap

memadai sebagai SDM penyelenggara, memenuhi

penyelenggaraan program JKN. Hal ini sesuai

kelengkapan sumber daya fasillitas, dan memenuhi

dengan teori dari Edward bahwa insentif merupakan

kebutuhan kewenangan,

program

sumber namun

JKN.

Bidan

daya

informasi

dan

faktor pendorong yang membuat para pelaksana

merasa

anggaran

yang

kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

diberikan tidak sesuai harapan. Perbedaan terbesar

(Agustino, 2012)

dalam sumber daya terdapat dalam sumber daya

SIMPULAN

anggaran dimana 19 orang bidan (87,0%) merasa

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi


292

kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional pada bidan praktik di wilayah Puskesmas Bangkalan belum berjalan

dengan

memaksimalkan

berpeluang

Perlu

sosialisasi

program Jaminan terutama

baik.

kepada ikut

dilakukan mengenai

Kesehatan

Nasional

(JKN)

tenaga

kesehatan

yang

berpartisipasi

dalam

penyelenggaraannya, penyusunan dan penyebaran informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan JKN secara jelas dan terperinci, pengkajian ulang dan perbaikan dalam sumber daya anggaran baik dalam besar tarif, lama waktu pencairan dana imbalan jasa, dan perjanjian kerjasama yang baik agar di luar pelayanan non- kapitasi bidan tetap

12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/PER/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Subarsono, A. G., 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tangkilisan, H. N. S., 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset. Wahab, S. A., 2004. Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. 2nd penyunt. Jakarta: Bumi Aksara. Wibawa, S., 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Widodo, J., 2013. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Winarno, B., 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pressindo Publishing.

mendapatkan imbalan secara jelas kisaran tarifnya dengan puskesmas/klinik jejaring. DAFTAR PUSTAKA Agustino, L., 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Ayuningtyas, D., 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Islamy, M. I., 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. JamsosIndonesia.com, 2014. Memahami Manfaat JKN dan Prosedur Pelayanan, s.l.: s.n. Jones, C. O., 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Rajawali. Kementerian Kesehatan RI, 2013. Laporan Akhir Penelitian Riset Evaluatif Implementasi Jaminan Persalinan, Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Koryati, N. D., Hidayat, W. & Tangkilisan, H. N. S., 2004. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: YPAPI. Kotler, P., 2003. Marketing Management. 11th penyunt. New Jersey: Prentice Hall. Pardede, C. M., 2013. Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Medan: Universitas Sumatera Utara. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014

281 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN

Recommend Documents