ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS

ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN)

Disusun oleh Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan

: Noor Cholis Madjid : 196902041990011001 : Penbina / IV a : Widyaiswara Madya

Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan

: Hasan Ashari : 197402251993011001 : Penata Tk.1 / III d : Widyaiswara Madya

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN JAKARTA 2013

i

Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan) Abstrak Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia secara formal telah dimulai sejak Tahun 2003, menggantikan penganggaran dengan pendekatan Tradisional yang ditengarai banyak terdapat kelemahan. Kelemahan pendekatan Tradisional atau Line Item Budgeting adalah: rendahnya tingkat transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta tidak jelasnya kinerja untuk mengukur layanan publik yang hendak dicapai. Penganggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan dan output serta hasil yang diharapkan. Penganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada perumusan keluaran kegiatan dan indikatornya yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi organisasi serta efektivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah dilaksanakan selama kurang lebih satu dekade penelitian ini bermaksud menganalisis penerapannya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada BPPK terkait: kelengkapan dokumen Anggaran Berbasis Kinerja, penerapkan elemen Anggaran Berbasis Kinerja, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK dan persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran di BPPK dan penerima layanan BPPK. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: BPPK telah memenuhi kelengkapan dokumen Anggaran Berbasis Kinerjanamun strategi BPPK dalam Renstra tidak dapat secara langsung diimplementasikan dalam kegiatan BPPK. BPPK telah menerapan elemen-elemen Penganggaran Berbasis Kinerja namun masih terdapat perbedaan antara Indikator kinerja pada dokumen perencanaan dengan indikator kinerja pada Renja dan RKA KL, Baru sebagian kecil standar biaya keluaran dapat diterapkan di BPPK, dan Evaluai kinerja belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Keberhasilan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK dipengaruhi oleh kelengkapan aturan, pemahaman, konsistensi dan evaluasi. Terdapat perbedaan terkait persepsi atas keberhasilan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK antara pelaku/pelaksana perencanaan dan penganggaran yang menyimpulkan bahwa BPPK telah berhasil menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Sedangkan menurut para pakar perencanaan dan penganggaran dan penerima layanan BPPK belum sepenuhnya berhasil menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja . Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Implementasi Kebijakan, Pengukuran Kinerja

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i ABSTRAK .......................................................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................... 4 C. Ruang Lingkup ................................................................................ 6 D. Tujuan ............................................................................................. 6 E. Manfaat ........................................................................................... 7 F. Sistematika ...................................................................................... 8 BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka ............................................................................. 9 B. Penelitian Terdahulu ........................................................................ 26 C. Kerangka Pemikiran Teoritis ............................................................ 28 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ............................................................................... 31 B. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 32 C. Definisi Operasional Variabel........................................................... 33 D. Metode Analisis Data ....................................................................... 35 E. Instrumen Penelitian ........................................................................ 38 BAB IVPEMBAHASAN A. Kelengkapan Dokumen Dan Elemen Anggaran Berbasis Kinerja Di BPPK ............................................................... 39 B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja ........................................ 64 C. Keberhasilan penerapan ABK di BPPK berdasarkan persepsi pihak-pihak yang terkait .................................................... 70 BAB V SIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan...................................................................................... 73 B. Saran............................................................................................... 76 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 82 LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP PENELITI

iii

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Variabel dan Indikator dalam Penelitian ........................................... 33 Tabel IV.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi BPPK ............................................... 43 Tabel IV.2 Kegiatan dan Output BPPK ............................................................. 46 Tabel IV.3 Perbandingan Antara Outcomes pada Dokumen Perencanaan Strategi, Rencana Kerja dan RKA KL ....................... 51 Tabel IV.4 Perbandingan Antara Output pada Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran ............................. 51 Tabel IV.5 Perbandingan Sasaran Renstra dengan Kegiatan dan Output BPPK ........................................................................... 53 Tabel IV.6 Program, Kegiatan Dan Indikator Pada RKA KL .............................. 55 Tabel IV.7 Outcomes dan Indikator Pada Renstra ............................................ 56 Tabel IV.8 Standar Biaya Keluaran BPPK tahun 2012 ...................................... 61 Tabel IV.9 Ringkasan Hasil Regresi Persamaan Penerapan Kebijakan Penerapaan Anggaran Berbasisk Kinerja ....................... 65 Tabel IV.10Uji Heteroskedastisitas ................................................................... 67 Tabel IV.11Uji Multikolinearitas ......................................................................... 68 Tabel IV.12Uji Normalitas ................................................................................. 69

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ....... 21 Gambar II.2 Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi ......... 26 Gambar II.3 Kerangka Pikir ................................................................................ 30

v

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Anggaran adalah rencana keuangan yang dibuat secara rinci dan sistematis yang memuat rencana penerimaan dan rencana pengeluaran.Dalam sebuah organisasi anggaran memegang peran yang sangat penting karena anggaran mengarahkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks kehidupan bernegara, Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk melakukan alokasi sumberdaya secara tepat, distribusi pendapatan yang lebih adil dan menjaga stabilitas perekonomian.Dalam menjalankan anggaran Negara pemerintah harus mampu menjamin bahwa anggaran yang dilaksanakan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan bagi kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan good governance and clean government di bidang keuangan Negara pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi dibidang pengelolaan keuangan Negara. Reformasitersebut antara lain ditandai dengan diterbitkannya paket Undang Undang dibidang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional rnengamanatkan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran

di

Indonesia.

Reformasi

ini

dilakukan

untuk


mengimplementasikan 3 (tiga) prinsip utama pengelolaan keuangan publik yang baik, yaitu: 1.

Disiplin Fiskal (aggregate fiscal discipline), yaitu prinsip untuk mengontrol kebijakan fiskal secara konsisten;

2.

Efisiensi Alokasi (allocative efficiency), yaitu prinsip memastikan anggaran dialokasikan pada prioritas dan mencapai manfaat yang terbesar dari ketersediaan dana yang terbatas; dan

3.

Efisiensi Teknis dan Operasional (technical and operational efficiency), yaitu memastikan pelaksanaan anggaran, dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Bentuk Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintahadalah penerapan

tiga pendekatan penganggaran yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budgeting), Anggaran Berbasis Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework).Ketiga pendekatan penganggaran tersebut harus diimplementasikan dengan baik untuk terciptanya pengelolaan Keuangan Publik yang baik sebagai prasyarat terciptanya good governance and clean government di Indonesia. Dari ketiga pendekatan penganggaran tersebut pendekatan penganggaran berbasis kinerja dianggap sebagai pendekatan yang paling utama. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja fokus pada output dan outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penerapan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja

akan menimbulkan efisiensi, efektivitas dan rasionalitas dalam pengelolaan anggaran. Dua pendekatan yang lain yaitu unified budgeting dan Medium Term Expenditure Framework merupakan bentuk implementasi bagi sempurnanya pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja.

2

BAB I PENDAHULUAN

Wakil Presiden Boediono dalam pidato rapat rencana kerja pemerintah (RKP) dan pagu indikatif 2012 di Istana Bogor, menyatakan “sangat penting bagi kita dari awal untuk mencamkan outcome orientation atau orientasi pada outcome.Sering kali kita terjebak, pada perangkap penata buku.Yaitu, kita ingin menyelesaikan sesuatu, pokoknya selesai pertanggung jawabannya dengan kuitansi yang lengkap dan anggaran habis.Orientasi seperti ini, kadangkala threat bagi kita, karena kita masuk dalam input oriented. Apa yang kita keluarkan, selesai anggarannya bersih secara administratif tetapi outcome-nya, maksud saya output atau outcome-nya, atau dampak setelah itu belum kita ukur,intinya jika ingin outcome oriented, tentunya harus ada definsi dari outcome yang jelas, terukur dan harus jelas itu apa. Ini merupakan inti setiap perencanaan. Oleh karena itu saya anjurkan sekali,” dalam economy.okezone.com tanggal 30 Maret 2011. Untuk memenuhi harapan Wakil Presiden tersebut jalan yang diyakini untuk mewujudkannya adalah dengan

mengimplementasikan Anggaran

Berbasis Kinerja. Pelaksanaan anggaran di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan juga perlu terus ditingkatkan. “…. BPPK perlu terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.Penyerapan anggaran yang menumpuk pada triwulan terakhir pada tahun 2012 harus diperbaiki, sehingga pola penyerapan anggaran menjadi lebih sehat.Selain itu BPPK juga harus mulai fokus pada outcome tidak lagi semata output. (Pidato Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuanga dalam rapat dinas pada bulan Desember 2012 di Yogyakarta). Menurut hemat penulis selain pola penyerapan yang lebih merata juga harus diperhatikan kualitas dari penyerapan sebagaimana amanat konsep pendekatan anggaran berbasis kinerja.Amanat untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap outcome

3


juga

merupakan

tantangan

bagi

BPPK

untuk

membenahi

penganggarannya.Berdasarkan uraian kondisi tersebut maka perlu diteliti sejauhmana

implementasi

anggaran

berbasis

kinerja

dalam

sistem

penganggaran di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti implementasi penganggaran berbasis kinerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. BPPK sebagai institusi pendidikan pada Kementerian Keuangan seharusnya mampu menjadi contoh dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Secara legal formal dengan berlakunya paket Undang Undang di bidang Keuangan Negara maka seluruh institusi termasuk BPPK dianggap telah menerapkan pendekatan tersebut, namun sejauh mana penerapan tersebut dilapangan harus dikaji secara mendalam.

B. Perumusan Masalah Dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran terdapat berbagai masalah yang harus diatasi dengan baik oleh pemerintah. Permasalahan tersebut antara lain adalahketerkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget), efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency), dan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). Dari ketiga pendekatan penganggaran yang telah diterapkan di Indonesia Pendekatan Penganggaran berbasis kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja) adalah pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.Tiga pendekatan penganggaran secara formal telah ditetapkan sejak tahun 2004,

4

BAB I PENDAHULUAN

namun dalam pelaksanaan masih ditemukan banyak kesenjangan.Kajian ini berfokus pada salah satu penerapan pendekatan penganggaran yaitu Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam kajian ini tidak dilakukan penelitian terhadap semua pendekatan penganggaran yang diterapkan namun kajian akan lebih berfokus pada bagaimana penerapan pendekatan penganggaran khususnya Anggaran Berbasis Kinerja (PBB) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Adapun perumusan permasalahan yang hendak diteliti

adalahsebagai

berikut: 1. Apakah BPPK telah memenuhi kelengkapan dokumenAnggaran Berbasis Kinerja; 2. Apakah BPPK telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerjasesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja; 4. Apakah BPPK telah berhasil dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Keberhasilan ini diukur dari persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran dalamimplementasi Anggaran Berbasis Kinerja

di BPPK dan dibandingkan dengan persepsi dari non

penyusun Anggaran para pengguna layanan BPPK Kajian difokuskan pada bagaimana implementasi kebijakan pendekatan penganggaran Anggaran Berbasis Kinerja. Dengan implementasi kebijakan secara tepat maka tujuan dari penerapan kebijakan tersebut akan dapat tercapai.

5


C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian

ini

akan

menganalisis

tentang

implementasi

penerapanAnggaran Berbasis Kinerjapada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan dipilih karena kementerian ini merupakan pilot project pelaksanaan reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran di Indonesia, dan BPPK dipilih karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada organisasi.

D. Tujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada BPPK terkait: 1. kelengkapan dokumenAnggaran Berbasis Kinerja; 2. penerapan elemen Anggaran Berbasis Kinerja; 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja; 4. persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran mengenai penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK Pengetahuan terhadap keberhasilan atau kendala dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerjadilingkungan BPPK Kementerian keuangan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki penerapan kebijakan dimasa mendatang. Selain itu penelitian ini juga dapat diperluas untuk unit eselon I lain di Kementerian Keuangan dan juga seluruh Kementerian/Lembaga.

6

BAB I PENDAHULUAN

E. Manfaat Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat

memberikan manfaat baik

akademis maupun praktis sebagai berikut : Manfaat Akademis

1. Mampu mengidentifikasi sejauh mana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyusun dokumen-dokumen kelengkapan Anggaran Berbasis Kinerja;

2. Mampu mengidentifikasi sejauh mana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja

secara konsisten

dilapangan;

3. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

4. Bagaimana persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK Berdasarkan keempat hal tersebut diatas maka kajian akan dapat memberikan landasan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan serta memberikan alternatif solusi;

Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki dan mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK;

7


2. Hasil kajian dapat dijadikan ”benchmarking” bagi unit eselon I lain pada Kementerian Keuangan dan juga Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan dalam rangka menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja.

F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan kajian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Bab I

: Pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan

Bab II

: Landasan Teori. Dalam Bab ini disampaikan mengenai landasan teori yang dipergunakan dalam melakukan kajian akademis

Bab III

: Metode Kajian Akademis. Dalam Bab ini ditulis mengenai metode kajian yang dilakukan

Bab IV

: Analisis Dan Pembahasan. Dalam Bab ini ditulis mengenai analisis dan pembahasan data-data kajian yang dilakukan

Bab V

: Penutup. Bab ini memuat simpulan dan saran dari kajian yang dilakukan

8

BAB II LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA 1. Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan di Indonesia dimulai dari system perencanaan dalam jangka panjang yang selanjutnya diturunkan pada perencanaan jangka menengah dan selanjutnya jangka pendek. a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merubah pola pengelolaan pembangunan, diantaranya : 1) Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2) Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pernbangunan nasional. 3) Diperkuatnya Otonomi Daerah dan Desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dibentuk untuk mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan


Nasional bertujuan untuk: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan

Pembangunan

Nasional

mencakup

penyelenggaraan

perencanaan makro semua fungsi pernerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan

secara,

terpadu

dalam

Wilayah

Negara

Republik

Indonesia.

Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: 1) Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). 2) Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). 3) Rencana pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: 1) penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. 2) musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

10


3) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Rancangan RPJP Nasional dalam penyusunannya disiapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas).Rancangan RPJP Nasional menjadi bahan utama bagi Musrenbang.Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan

masyarakat.Musrenbang

diselenggarakan

oleh

Menteri

PPN/Kepala Bappenas.Musrenbang Jangka Panjang Nasional dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhimya periode RPJP yang sedang berjalan.RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJM Nasional dan RKP dilakukan melalui urutan kegiatan: 1) penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. 2) penyiapan rancangan rencana kerja. 3) musyawarah perencanaan pembangunan. 4) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

11


Penyusunan rancangan awal RPJM Nasional disiapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan rencana strategis kementerian negara/lembaga (Renstra K/L) dan berpedoman pada RPJP Nasional.Rancangan RPJM Nasional menjadi bahan bagi Musrenbang

Jangka Menengah.Musrenbang Jangka

Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsurunsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat.Musrenbang Jangka

Menengah

Nasional

diselenggarakan

oleh

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas.Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah presiden dilantik. Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional.RPJM Nasional ditetapkan dengan peraturan presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah presiden dilantik, RPJM dilaksanakan per tahun dan dituangkan dalam RKP.

c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional.RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program

12


Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rancangan awal RKP disiapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai

penjabaran

dari

RPJM

Nasional.Pimpinan

Kementerian/Lembaga

menyiapkan rancangan rencana kerja kementerian negara/lembaga (Renja-KL) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal

RKP

dan

berpedoman

pada

Renstra-Kementerian/Lembaga.Menteri

PPN/Kepala Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL.Rancangan RKP menjadi bahan bagi Musrenbang.Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

menyelenggarakan

Musrenbang

penyusunan RKP.Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April.Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang.Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan menjadi RKP paling lambat pertengahan bulan Mei.RKP menjadi pedoman penyusunan

RAPBN.RKP

ditetapkan

dengan

Peraturan

Presiden.RKP

dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR.

d. Visi dan Misi Kementerian Negara/Lembaga Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dengan disusunnya visi dan misi penyelenggara pemerintahan dan hasil-hasil yang diharapkan dalam suatu perencanaan stratejik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses

13


penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan stratejik organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; penetapan pengukuran kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereviu dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Misi

adalah

rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

e. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) merupakan Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kementerian/Lembaga

adalah

dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal

14


RPJM

Nasional.Renstra-KL

ditetapkan

dengan

peraturan

pimpinan

Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional.Penyusunan Renstra berpedoman pada Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.

f.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang

selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya menggunakan Renja-KL sebagai bahan masukan. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian negara/lembaga untuk untuk periode 1 (satu) tahun. Kementerian negara/lembaga menyusun RKA-KL berpedoman kepada rencana kerja pemerintah.RKA-KL terdiri dari rencana kerja kementerian negara/lembaga dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut.Di dalam rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan.Di dalam anggaran yang diperlukan tersebut diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.RKA-KL meliputi seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga termasuk

15


kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Sistem Penganggaran Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Penyusunan APBN tersebut meliputi penyusunan dokumen RKA-K/L termasuk Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-Bendahara Umum Negara). Karena ada perbedaan dalam tata cara penyusunan antara anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) maka dokumen anggaran dibedakan menjadi: a. RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga; b. RDP-Bendahara Umum Negara adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Penganggaran sebagai suatu sistem mengatur kedua proses penyusunan dokumen anggaran tersebut di atas, terutama berkenaan dengan proses penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur 3 (tiga) materi pokok, yaitu: a) Pendekatan penyusunan anggaran, b) Klasifikasi anggaran, dan c) Proses penganggaran.

16


Pendekatan

yang

digunakan

dalam

penganggararan

terdiri

dari

pendekatan: penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi klasifikasi: organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganganggarannya dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran ini harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pendekatan Penyusunan Anggaran Pendekatan penyusunan anggaran yang digunakan dalam proses penganggaran meliputi pendekatan penganggaran terpadu, PBK, dan KPJM. Pendekatan penyusunan anggaran tersebut menjadi acuan bagi pemangku kepentingan bidang penganggaran dalam merancang dan menyusun anggaran. a. Pendekatan Penganggaran Terpadu Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya yaitu, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran

17


dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Pada sisi yang lain penerapan penganggaran terpadu juga diharapkan dapat mewujudkan Satuan Kerja (Satker) sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan/atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam penggunaannya. Mengacu pada pendekatan penyusunan anggaran terpadu tersebut di atas, penyusunan RKA-K/L menggunakan hasil restrukturisasi program/kegiatan dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut program dan kegiatan, serta penataan bagian anggaran dan satker untuk pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi. b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Rencana Pembangunan

Jangka Menengah pada prinsipnya adalah

penuangan visi dan misi Presiden terpilih. Untuk mendukung agar pembangunan jangka menegah tercapai secara tuntas maka perlu didukung perencanaan penganggaran yang konsisten.Untuk menjaga agar target-target pembangunan dalam jangka menengah tercapai sesuai dengan rencana maka penerapan Kebijakan

Pengeluaran

Jangka

Menengah

mutlak

diperlukan.

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah sebagai rencana program pembangunan harus di back-up dengan pendanaan yang cukup untuk mencapainya. Kerangka pendanaan tersebut adalah Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM). Kerangka Anggaran jangka menengah ini pada hakekatnya adalah kumpulan dari seluruh perencanaan penganggaran dari seluruh Departemen/Lembaga yang ada pada masing-masing Kementerian/Lembaga dihimpun dalam KPJM (kerangka

18


Pengeluaran Jangka Menengah). Keterkaitan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah senada dengan keterkaitan antara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan Rencana Kerja Pemerintah. c. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Merupakan

suatu

pendekatan

dalam

sistem

penganggaran

yang

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi: 1) Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja

(output and outcome

oriented); 2)

Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (Money follow function);

3) Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Landasan konseptual tersebut di atas dalam rangka penerapan PBK bertujuan untuk: 1) Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2) Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); 3) Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

19


Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan maka PBK menggunakan instrumen sebagai berikut: 1) Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja; 2) Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; 3) Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanan dan implementasi, tingkat efisiens, serta realisasi penyerapan anggaran. Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga). Dokumen perencanaan nasional tersebut meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

dan

Renja-K/L.

Sedangkan

alokasi

anggaran

yang

dikelola

Kementerian/Lembagatercermin dalam dokumen RKA-K/L dan DIPA yang juga merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat.

20


Gambar II.1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: PMK No: 94/PMK.02/2013

4. Implementasi Kebijakan Dalam konteks kebijakan, Anggaran Berbasis Kinerja merupakan ekstrapolasi dari suatu kebijakan-kebijakandan anggaran ke dalam suatu periode tahun tertentu.Definisi kebijakan antara lain diuraikan oleh Andersen. Andersen (1979) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian kegiatan (course of action) dan maksud tertentu yang diikuti oleh seseorang atau satu perangkat aktor dalam mengatasi masalah mengenai satu hal. Wahab, dalam bukunya Analisis Kebijaksanaan:Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, mengartikan kebijakan negara dengan mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh Anderson (2005:5). Menurut wahab (2005:5) kebijakan negara adalah: “kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Aktor-aktor bukan pemerintah/swasta dapat memengaruhi perkembangan atau perumusan kebijaksanaan negara. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula proses implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

21


Oleh karena itu, definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Apabila diperhatikan secara keseluruhan dari pendapat para ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan proses atau rangkaian atau pola dari aktivitas pemerintah atau keputusan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan yang nyata atau tidak nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karenanya secara garis besar kebijakan publik berbicara tentang manusia (masyarakat), nilai-nilai yang dianut, kebutuhannya, hal-hal yang bisa dipilih dan pilihannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari

serangkaian

keputusan

yang

memuat

petunjuk-petunjuk

pelaksanaan.Dengan demikian, penerapan pendekatan penganggaran pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan public.. Menurut Bromley (1989:32) kebijakan publik secara hirarki terbagi dalam tiga tingkat yaitu policy level, organizational level, dan operational level.Policy level adalah tingkat kebijakan publik dimana pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan pada tingkatan ini (institutional arrangements) adalah kebijakan

nasional

berupa

perundang-undangan

(Undang-Undang)

dan

kelembagaan tinggi negara. Organizational level merupakan tingkat kedua kebijakan poblik setelah policy level.Kebijakan yang diformulasikan oleh lembaga eksekutif berupa institutional arrangements teknis seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri, programpembangunan atau pemerintah dan ketetapan pembiayaan program tersebut. Operational level merupakan tingkat kebijakan yang personilnya melakukan implementasi terhadap

22


kebijakan yang telah ditetapkan oleh policy level dan organizational level seperti rumah tangga dan perusahaan. Evaluasi kebijakandilakukan pada tiap tingkat kebijakan melalui perumusan masalah pada peraturan perundang-undangan terkait (institutional arrangements) dengan konsistensi dan koherensi antar kebijakan tersebut. Hal ini senada dengan teori hierarki kebijakan publik Bromley (2004:40) bahwa pola interaksi masing-masing stakeholder yang terlibat di tingkat operasional memiliki persepsi, asumsi dan deskripsi tertentu mengenai kebijakan yang diimplementasikan. Persepsi, asumsi dan deskripsi tentang kebijakan ini dipengaruhi oleh keterbatasan rasionalitas (bounded rationality) dan sifat oportunis (opportunism) stakeholder terhadap kebijakan tersebut. Pada akhirnya persepsi, asumsi dan deskripsi ini akan memengaruhi sikap stakeholder terhadap kebijakan yang diimplementasikan ini. Hal yang penting untuk memastikan kebijakan tidak terjadi penyimpangan dari level atas sampai dengan bawah adalah konsistensi.Menurut Lukman Hakim (2004:23) konsistensi kebijakan terbagi menjadi dua jenis yaitu konsistensi internal konsistensi tujuan (eksternal). Konsintensi internal adalah konsistensi antara perumusan tujuan fokus dan mekanisme serta implementasi yang dijalankan dengan evaluasi kinerja yang ditetapkan sejakawal. Sedangkan konsistensi eksternal adalah adanya arah yang jelas darikebijakan sehingga stakeholdersmemahami tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah secara konsisten. Koherensi merupakan keterpaduan antar kebijakan agar tidak saling meniadakan, bertabrakan dan membingungkan sehingga terjadi sinergi. Masih menurut Lukman Hakim (2004:32) terjadinya koherensi dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan tersebut memengaruhi pola

23


interaksi (patterns of interaction) pelaku implementasi kebijakan pada tingkat operasional yang pada akhirnya menghasilkan outcome tertentu. Untuk mencapai koherensi kebijakan diperlukan beberapa hal sebagai berikut : a) Pemahaman bersama atas isu kebijakan yang akan dibuat; b) Komitmen dan kepemimpinan yang tegas; c) Mekanisme kelembagaan yang spesifik untuk mengarahkan integrasi; d) Efektifitas keterlibatan stakeholder; dan e) Knowledge management yang efisien jaringan dengan komunitas ilmiah. Pelaksanaan undang-undang harus dijabarkan dalam bentuk petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis agar birokrasi pemerintah sebagai pelaku implementasi kebijakan dapat menerapkan kebijakan tersebut. Selain itu hendaknya kebijakan publik yang ada memiliki tujuan yang ingin dicapai denganjelas serta konsisten dengan kebijakan publik lainnya agar kebijakan tersebut mudah diimplementasikan (Cohran & Malone,1995:55). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar

sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, akan tergantung pada saat kebijakan tersebut

diimplementasikan.

Namun

berdasarkan

realitas,

sering

terjadi

kesenjangan antara kebijakan yang telah digariskan dengan implementasi atas kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus studi yang sangat crusial (penting). Bersifat crusial (penting) karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan,

kalau

tidak

dipersiapkan

dan

direncanakan

secara

baik

dalamimplementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan terwujud. Demikian

24


pula

sebaliknya,

bagaimanapun

baiknya

persiapan

dan

perencanaan

implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan tercapai. Hal ini berarti bahwa jika menghendaki tujuan kebijakan dapatdicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards menjawab dua pertanyaan penting dalam implementasi yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil dan hambatan apa yang

mengakibatkan

suatu

implementasi

gagal

dengan

membicarakan

empatfaktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakn publik. Berkaitan dengan penelitian ini, maka dengan merujuk kepada pendapat George C. Edwards III (1978:295-305) yang menyatakan pada dasarnya ada empat factor atau variabel krusial yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik, yaitu : a) Komunikasi b) Sumber daya c) Karakteristik/disposisi pihak pelaksana d) Struktur birokrasi Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk mendukung atau menghambat implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan idealnya dilakukan dengan menilai seluruh variabel tersebut sekaligus.Agar dapat dinilai, variabel-variabel tersebut perlu dirinci ke dalam komponen-komponen yang lebih detail dan

25


jelas.Komponen-komponen tersebut berupa indikator-indikator yang dapat diukur atau diteliti untuk mewakili empat variabel tersebut.Gambar dibawah ini menjelaskan interaksi-interaksi empat faktor atau variabel krusial yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik (Edwards III). Gambar II.2

Sumber : Edwar George, Implementing Public Policy, Hal : 148

B. Penelitian Terdahulu Penelitian tentang Implementasi Anggaran berbasis Kinerja telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dari hasil penelitian yang ada. Hasil penelitan terdahulu adalah sebagai berikut : 1. Penelitian tentang Analisis Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Sekjen Departemen Hukum dan HAM RI oleh Sari Mesfriati tahun 2009 yang menyimpulkan bahwa dalam penyusunan anggaran telah menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja, akan tetapi masih terdapat kelemahan terkait dengan ketidakjelasan tujuan implementasi

26


anggaran berbasis kinerja sehingga indikator kinerja yang akan dicapai belum jelas dan tidak terstruktur. 2. Penelitian tentang Analisis Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdiknas yang dilakukan oleh Anang Ristanto tahun 2011 yang menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Sekretariat JenderalKemdiknas telah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ditetapkan danmengikuti alur pelaksanaan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja yangberlaku di Indonesia, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapapermasalahan dan hambatan diantaranya kegiatan yang terdapat pada Unit Eselon II di lingkungan Setjen Kemdiknasdisusun secara umum (tidak spesifik) untuk menampung beberapa output yangakan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya,

sehingga

dalam

pencapaiansasaran

kegiatan

sepenuhnya

tergantung dari pencapaian output-output yang adadidalamnya. Sedangkan untuk mencapai output-output tersebut dengankomponen input (aktivitas), komponen input

ini justru merupakan kegiatan yang

spesifik

yang

menghasilkan output.IKU dan IKK belum sepenuhnya fokus pada aspekaspek kinerjaatau belum mencerminkan core bisnis organisasi, tetapi masih berorientasi padatugas fungsi dan untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar. 3. Penelitian tentang Analisis Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Rumah tangga Kepresidenan-Sekretariat Negara RI yang disusun oleh Erry Hermawan tahun 2011, kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penyusunan

anggaran berbasis kinerja dengan tujuan akhir menunjukkan

akuntabilitas kinerja yang sebenarnya dari suatu organisasi, masih belum

27


sesuai penerapannya di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan. Proses Manajemen Kinerja yang diawali dengan tahap penetapan rencana strategis yang dijabarkan dalam rencana kinerja yang kemudian dituangkan dalam penganggaran, belum selaras. Ketidaksesuain penerapan ini menunjukkan akuntabilitas yang tidak sebenarnya dari kinerja organisasi, dan menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis

kinerja baru sebatas memenuhi

ketentuan yang ada 4. Penelitian Naniek Pangestuti (2008) : “Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Dalam

Penyusunan

Anggaran

Pada

Direktorat

Jenderal

Perlindungan HAM”. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi Edwards III, ada empat faktor atau variabel yang dianalisis yaitu, faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparat pelaksana dan struktur birokrasi.Hasil analisis menunjukan bahwa secara umum faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi tidak mendukung implementasi KPJM.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran sebagai pendekatan untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan dua pendekatan yaitu studi kepustakaan dan observasi lapangan. Dua pendekatan yaitu studi kepustakaan dan observasi lapangan dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian ini yaitu : 1. Meneliti kelengkapan elemen anggaran berbasis kinerja dan penerapannya di BPPK, dilakukan studi kepustakaan terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang mengkaitkan kesesuaian dengan

28


peraturan yang menjadi dasar penyusunan. Selanjutnya hasil observasi dilapangan

dijadikan bahan

diskusi mendalam

dengan

pemangku

kepentingan (in depth analysis) dengan menggunakan metode AHP; 2. Menguji

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

keberhasilan

implementasi

Anggaran Berbasis Kinerjadan persepsi para pelaku, pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penganggaran, kuesioner dan

dilakukan dengan menyebarkan

wawancara/in depth interview. Hasil pengumpuklan data

kemudian dilakukan uji statistik untuk mendapatkan kesimpulan. Kerangka pemikiran teoritis disusun berdasarkan pendapat Edward, implementasi kebijakan dipengaruhi empat faktor yaitu komunikasi, sumbersumber, kecenderungan dan birokrasi.Dalam penilitian ini, variabel yang dijadikan sebagai faktor yang menentukan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terdiri dari Kelengkapan aturan, Pengetahuan Pelaksana terkait aturan, Konsistensi Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan. Tidak terdapat perbedaan secara esensial dengan teori yang dikemukakan oleh Edward. Kajian ini hanya memodifikasi faktor-faktor yang dikemukanan oleh Edward disesuaikan dengan kondisi untuk memudahkan dalam memahami konsep penerapan kebijakan APBN. Dalam modifikasi yang dilakukan faktor komunikasi dimasukkan kedalam pemahaman, sumber-sumber merupakan bagian dari kelengkapan aturan, kecenderungan dan birokrasi

dimasukkan kedalam konsistensi. Selanjutnya

ditambahkan satu faktor lagi yaitu evaluasi kebijakan. Secara sederhana Kerangka Pemikiran Teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:

29


Gambar II.3 Kerangka Pikir Kelengkapan Aturan

Pemahaman Konsep ABK Keberhasila Penerapan ABK Konsisten Penerapan ABK

Evaluasi Kebijakan

30

BAB III METODE KAJIAN AKADEMIS

A. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini meliputi baik metode kualitatif maupun kuantitatif.Metode kualitatif dilakukan dilakukan dengan melakukan observasi lapangan dan dilanjutkan indepth analisis.Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan melakukan penyebaran kuestioner yang selanjutnya diolah dengan metode statistic kuatitatif dengan menggunakan program e-views. 1. Kajian secara deskriptif kualitatif terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK. Kajian ini dilakukan dengan melakukan observasi terhadap implementasi terkait kelengkapan dokumen dan ketaatan BPPK untuk menyusun/membuat dokumen yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja seperti: indikator kinerja, standar biaya, evaluasi kinerja, dokumen anggaran dan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan anggaran. Hasil observasi selanjutnya juga akan dilenglapi dengan indepth interview dan diskusi dengan menggunakan model AHP dengan pihak-pihak terkait (pejabat dan pelaksana) dilingkungan BPPK untuk menghasilkan simpulan yang tepat. 2. Pengujian Model Penelitian. Model penelitian akan diuji apakah variabel Independen Keberhasilan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y) dipengaruhi variabel independen: Kelengkapan

aturan

(X1)+

Pengetahuan

dan

Keahlian

Pelaku

(X2)+Konsistensi Penerapan Di Lapangan (X3)+ Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan (X4)


Model ini akan diuji dengan cara melakukan survey dan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pejabat yang menyusun perencanaan di BPPK beserta unit eselon II dibawahnya. 3. Kajian statistik deskriptif terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK. Kajian ini dibuat dengan melakukan survey mengenai uji persepsi para pegawai yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran pada BPPK terhadap Keberhasilan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK.

Kepada para pegawai tersebut akan ditanyakan sejauh mana

persepsi mereka terhadap kelengkapan aturan, Pemahaman pegawai terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Konsistensi penerapan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan. Selanjutnya sebagai pembanding juga akan dibuat kuestioner untuk mengetahui keberhasilan penerapan Anggaran Berbais kinerja dari sudut pandang

pegawai BPPK

yang tidak terkait

langsung dengan perencanaan dan penyusunan anggaran serta penerima layanan BPPK serta pendapat para pakar terkait penerapan anggaran berbasis kinerja.

B. Jenis Dan Sumber Data Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah : 1. Data primer berupa data-data yang berasal dari hasil kuesioner. Kuesioner dilengkapi dengan in depth interview untuk menghindari adanya perbedaaan persepsi dari responden. Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara observasi dilapangan, in depth interview dan kuestioner dengan pemangku kepentingan di bidang perencanaan dan

32


penganggaran Kementerian Keuangan (Pejabat pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bagian OTL BPPK, Kabag Keuangan BPPK, Kabag TU Pusdiklat

serta

para

pelaksana

yang

terkait

perencanaan

dan

penganggaran). Juga dilakukan survey terhadap penerima layanan BPPK dan in depth interview terhadap para pakar perencanaan dan penganggaran 2. Data

Sekunder

berupa

data-data

dan

dokumen-dokumen

terkait

perencanaan dan penganggaran pada BPPK dan Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;

C. Definisi Operasional Variabel Variabel dan Indikator dalam penelitian ini adalah sebagai beikut : Tabel III.1 Variabel dan Indikator dalam Penelitian Variabel

Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran

Faktor-Faktor/ Variabel yang mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK

Pemahaman konsep Anggaran Berbasis Kinerja

Konsistensi Penerapan Anggaran

Indikator a. Peraturan tentang Anggaran Berbasis Kinerja sudah memadai b. Peraturan tentang Anggaran Berbasis Kinerja sudah di jabarkan lebih detil c. Data-data dan referensi dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja mudah diperoleh. a. Adanya sosialisasi tentang Anggaran Berbasis Kinerja b. mengetahui informasi tentang penyusunan anggaran dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja c. Pemahaman informasi tentang penyusunan anggaran dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja d. Adanya informasi mengenai penyusunan anggaran dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja; e. Mampu menyusun anggaran sesuai konsep Anggaran Berbasis Kinerja a. Penyusunan perencanaan berpedoman kepada Visi dan Misi b. BPPK telah menyusun renstra

33


Variabel Berbasis Kinerja c. d.

e.

f. g. h.

i. j. k.

l.

m. n.

o.

p.

q.

a. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan

b. c.

d.

34

Indikator sesuai dengan visi dan misi Dalam penyusunan renja Saudara berpedoman kepada renstra K/L Dalam penyusunan Program Saudara berpedoman pada Renstra K/L Dalam penyusunan Kegiatan Saudara berpedoman pada Renja K/L Outcome telah ditetapkan dengan jelas dan mendukung program Output telah ditetapkan dengan jelas dan mendukung kegiatan Penyusunan indokator kinerja utama program telah mengacu pada outcome Penyusunan indokator kinerja kegiatan telah mengacu pada output Penyusunan anggaran berpedoman kepada dokumen perencanaan BPPK Menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja dlm perencanaan penganggaran Penyusunan alokasi anggaran berpedoman pada indokator kinerja yang harus dicapai Penyusunan alokasi anggaran berpedoman pada standard biaya Untuk kegiatan yang tidak tersedia dalam standard biaya umum telah disusun standard biaya keluaran Penyusunan kelengkapan dokumen seperti TOR dan RAB sesuai dengan ketentuan. bekerjasama dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dengan bagian/unit lain Perlunya ketersediaan alokasi dana untuk menyusun Anggaran Berbasis Kinerja evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan evaluasi atas outcome dan output yang dihasilakan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan penyusuanan program baru berdasarkan hasil evaluasi atas


Variabel

Indikator pelaksanaan program sebelumnya e. melakukan review atas ketercapain output dan outcome tahun lalu f. Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Model Penelitian adalah sebagai berikut: Implementasi kebijakan

= α + β aturan + β pemahaman + β konsistensi + β evaluasi

Berdasarkan model penelitian, persamaan penelitian adalah : Y= α + β aturan + β pemahaman + β konsistensi + β evaluasi D. Metode Analisis Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui apakah BPPK telah menerapkan pendekatan

Anggaran Berbasis

Kinerja

dalam

penyusunan

anggaran

berdasarkan dokumen, SOP dan pelaksanaan pekerjaan penganggaran. 1. Indepth interview; Dilakukan untuk menjawap tujuan penelitian terkait:

kelengkapan elemen

Anggaran Berbasis Kinerja dapat dipenuhi seperti peraturan terkait dan dokumen perencanaan dan penganggaran dihasilkan dan dipatuhi; serta penilaian terhadap keberhasilan penerapan Anggaran Berbasis Kinerjayang dilaksanakan oleh BPPK; 2. Penyebaran kuestioner dan dilanjutkan dengan olah data kuantitatif Dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian mengenai: Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja; dan persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK.

35


Dari kuestioner yang disebarkan selanjutnya akan dibuat skala penilaian dengan mengikuti skala model Likert (skala 1-5) selanjutnya ditabulasi dan diolah dengan metode ekonometrik dengan menggunakan program eviews. Adapun rincian pengamatan dilakukan dengan meneliti: 1. Perangkat Aturan: Kajian dilakukan

dengan

melakukan observasi

dilapangan dan indepth interview terkait kelengkapan aturan yang ada terkait dengan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja antara lain: UndangUndang, Peraturan Menteri Keuangan, petunjuk pelaksanaannya di unit eselon I yang bersangkutan, 2. Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku: Untuk mengetahui apakah para pelaku yang melaksanakan kebijakan terkait Anggaran Berbasis Kinerja telah benar-benar memahami konsep Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan dengan melakukan melakukan observasi dilapangan dan indepth interview serta membuat kuestioner apakah hasil pekerjaan atau pelaksanaan perencanaan

dan

penganggaran

pada

BPPK

telah

dipahami

dan

dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku; 3. Penerapaan Anggaran Berbasis Kinerja : Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan melakukan observasi dilapangan dan indepth interview apakah komponen-komponen Anggaran Berbasis Kinerja telah terdapat dalam unit eselon I: Renstra BPPK, Visi dan misi organisasi, program prioritas, kegiatan-kegiatan pada unit organisasi, penerapan rolling budget, penetapan baseline, penetapan new initiative, penggunaan parameter untuk penyesuain, kejelasan keterkaitan kegiatan dengan program dan keterkaitan program dengan renstra Kementerian

36


Keuangan, Tahapan pencapaian target yang jelas dan penuangan dalam dokumen anggaran. 4. Pelaksanaan

Evaluasi

Kebijakan:

Dilakukan

dengan

cara

observasi

dilapangan dan indepth interview Untuk mengetahui apakah unit eselon I telah melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang dilakukan dan apakah telah ada tindak lanjut perbaikan terkait dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan.

Teknis analisis kebijakan penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan tiga tahapan. Tiga tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu : 1. Melakukan observasi lapangan kelengkapan elemen Anggaran Berbasis Kinerja telah dipenuhi BPPK seperti peraturan terkait dan dokumen perencanaan dan penganggaran dihasilkan dan dipatuhi 2. Melakukan kajian secara mendalam dengan melakukan diskusi secara mendalam

terhadap penerapan

Anggaran Berbasis Kinerjadi Badan

Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan responden terpilih; 3. Menguji model penelitian untuk melihat sejauhmana pengaruh atau hubungan antara keberhasilan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja(Y) dengan Kelengkapan aturan (X1), Pengetahuan dan Keahlian Pelaku (X2), Konsistensi Penerapan Di Lapangan (X3), Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan (X4); 4. Menguji sejauhmana keberhasilan implementasiAnggaran Berbasis Kinerjadi BPPK menurut persepsi petugas penyusun perencanaan dan penganggaran

37


di BPPK dibandingkan dengan persepsi penerima layanan BPPK dan persepsi dari pakar perencanaan dan penganggaran; Pengujian dengan metode statistik (analisis kuantitatif) dilakukan untuk mengetahui keterkaitan keberhasilan implementasiAnggaran Berbasis Kinerjadi BPPK dengan varibel-varibel tertentu.Model penelitian akan diuji apakah variabel Independen

Keberhasilan

implementasiAnggaran

Berbasis

Kinerja

(Y)

dipengaruhi variabel independen: Kelengkapan aturan (X1)+ Pengetahuan dan Keahlian Pelaku (X2)+Konsistensi Penerapan Di Lapangan (X3)+ Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan (X4).

E. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini meliputi: angket/kuestioner, wawancara dan indepth interview, catatan komprehensif atas dokumen-dokumen, diskusi intensif, dan dokumentasi.

38

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam Bab ini dibahas mengenai pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja di BPPK.Untuk menganalisis keberhasilan penerapan penganggaran berbasis kinerja dilakukan analisis terhadap: 1. Kelengkapan Elemen Anggaran Berbasis Kinerja Di BPPK; 2. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan di BPPK 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 4. Keberhasilan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK berdasarkan persepsi pihak-pihak yang terkait terhadap

A. Kelengkapan Dokumen Dan Elemen Anggaran Berbasis Kinerja Di BPPK Untuk menganalisis implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK langkah

pertama

yang

dilakukan

adalah

melakukan

penelitian

terkait

kelengkapan dokumen.Dalam rangka menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja diperlukan adanya dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling berkaitan. Untuk itu dalam sub bab ini akan dianalisis apakah dokumen-dokumen tersebut telah dibuat dan bagaimana keterkaitan antar dokumen. Dokumen

Perencanaan

ImplementasiAnggaran Berbasis

Kinerja

Berbasis dimulai

dan

Penganggaran

Kinerja.Penilaian dari

diperlukan

implementasi

pelaksanaan

kajian

dalam

Anggaran Dokumen

Anggaran.Sebagaimana tujuan penerapan Anggran Berbasis Kinerja yang ingin


menunjukkan keterkaitan antara rencana yang dibuat oleh suatu organisasi dengan penganggaran maka kajian terhadap dokumen anggaran merupakan hal yang mutlak. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikaji terkait dengan penelitian ini adalah: Dokumen Renstra, Dokumen Renja, dan RKA KL. Dokumen tersebut menjadi landasan penting bagi BPPK untuk dapat menilai sejauh mana keberhasilan organisasi mencapai tujuan dalam jangka panjang, menengah

dan rencana tahunan sesuai dengan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Untuk melakukan kajian terkait dengan penerapan ABK di BPPK maka dilakukan pembahasan terkait struktur perencanaan dan penganggaran di BPPK.Struktur perencanaan dilihat dari tugas pokok dan fungsi, renstra dan renja BPPK.Sedangkan struktur pendanaan dilihat dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga pada BPPK (RKA K/L BPPK). 1. Dokumen Terkait Visi, Misi, Tugas dan Fungsi, Organisasi BPPK Dokumen ini sangat diperlukan karena menentukan arah dan tujuan organisasi BPPK. Dari dokumen ini antara lain akan ditetapkan apa yang menjadi outcomes BPPK yang selanjutnya akan diturunkan output-output apa yang akan dihasilkan oleh BPPK. a) Visi dan Misi BPPK Dokumen visi dan misi sangat penting untuk mengarahkan tujuan BPPK.Gerak langkah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut membutuhkan pendanaan yang dimuat dalam penganggaran.Alokasi anggaran BPPK sanagt ditentukan oleh visi dan misi yang hendak dicapai. Visi dan misi BPPK merupakan cascading dari visi dan misi Kementerian Keuangan.Visi Kementerian Keuangan adalah “Menjadi Pengelola Keuangan

40

BAB IV PEMBAHASAN

dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel dan terbaik di tingkat regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”.Selanjutnya salah satu misi Kementerian keuangan menjadi dasar penyusunan visi dan misi BPPK. Misi Kementerian Keuangan yang dijadikan dasar menyusun visi dan misi BPPK

adalah

misi

Kementerian

Keuangan

untuk

membangun

dan

mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. 1) Visi BPPK Sebagai Cascading dari misi Kementerian Keuangan, BPPK menetapkan visinya sebagai berikut: “Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM

Keuangan

dan

Kekayaan

Negara

yang

amanah,

profesional,

berintegritas tinggi dan bertanggung jawab”. 2) Misi BPPK BPPK membagi misi yang hendak dicapai menjadi dua yaitu misi umum dan misi khusus. a) Misi Umum Melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan.Misi ini merupakan misi umum BPPK sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan sebagai lembaga penunjang tugas-tugas Kementerian Keuangan dalam memiliki SDM keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab.

41


b) Misi Khusus i.

Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta bidang Keuangan dan Kekayaan Negara Misi ini merupakan misi khusus untuk menjadikan BPPK sebagai lembaga diklat yang memiliki pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab.

ii.

Melanjutkan reformasi birokrasi BPPK Misi ini merupakan misi khusus dalam melanjutkan kembali reformasi birokrasi di BPPK yang telah digulirkan pertama kali pada tahun 2007 seraya melakukan persiapan dalam penambahan fungsi BPPK sebagai Badan Transformasi/ Reformasi Birokrasi yang bertugas untuk

merumuskan

kebijakan

pelaksanaan

program

reformasi

birokrasi di Kementerian Keuangan. iii.

Mewujudkan tata kelola yang baik di BPPK Misi ini merupakan misi khusus dalam mengelola manajemen di BPPK melalui

penerapan

praktik-praktik

manajemen

terbaik

guna

terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien. Berdasarkan tugas, fungsi, visi dan misi BPPK selanjutnya menyusun tujuan, sasaran dan strategi BPPK dalam rangka mencapai tujuannya. Tujuan, sasaran dan strategi BPPK tertuang dalam tabel berikut:

42

BAB IV PEMBAHASAN

Tabel IV.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi BPPK Tujuan

Sasaran

Strategi

menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan.

Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat

menumbuhkan budaya penelitian pada SDM di lingkungan BPPK;melaksanakan penelitian/kajian ilmiah dalam rangka merencanakan dan mendesain diklat; mewujudkan diklat melalui memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan data kebutuhan diklat yang relevan dengan kebutuhan kompetensi pemangku kepentingan; penyempurnaan tata kelola penelitian/kajian ilmiah (kajian Akademis, AKD, IKD); pemberian dukungan fasilitas penelitian dalam bentuk dukungan finansial dan non-finansial penyediaan tenaga pengelola diklat yang profesional; penyediaan tenaga pengajar yang kompeten dan berkualitas; pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi peserta diklat secara maksimal; menghasilkan lulusan diklat yang berkualitas. Peningkatan mutu dan teknik evaluasi penyelenggaraan diklat; Peningkatan mutu rekomendasi hasil evaluasi

menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik

Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan Penerapan mana-jemen pengemba-ngan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset

Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi Sumber: Renstra dan Renja BPPK

Perencanaan, penataan, dan pengembangan organisasi sesuai dengan kebutuhan; Pengembangan sistem dan prosedur Pengembangantata kelola TIK; Pengembangan sistem aplikasi TIK ; Pengembangan infrastruktur TIK

Melaksanakan pengadaan pegawai (human resource planning) sesuai kebutuhan Melaksanakan Assessment Center; Melaksanakan penataan pegawai; Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ; Menyelenggarakan penyelesaian administrasi kepegawaian; Melaksanakan penegakan disiplin pegawai Peningkatan efisiensi dan akurasi pelaksanaan anggaran yang diupayakan sejalan dengan peningkatan kinerja dan sesuai dengan kerangka pengeluaran yang telah ditetapkan; Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ; Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan sarana dan prasarana BPPK.; Pengamanan aset kekayaan negara Peningkatan jumlah dan mutu jejaring kerjasama dengan institusi di dalam negeri (nasional) dan luar negeri (internasional) dengan kebijakan memprioritaskan kerjasama yang memberikan posisi strategis BPPK di tingkat nasional maupun internasional

43


b) Tugas dan fungsi BPPK Tugas dan fungsi BPPK termuat didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPKbertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program pendidikan dan pelatihan dibidang keuangan negara; 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara; 4) Pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. Visi dan misi BPPK termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 297/KMK.012/2010 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2010 – 2014.Visi dan misi yang ditetapkan mengacu kepada tugas dan fungsi dari BPPK.

Dokumen Perencanaan BPPK telah menyatakan dengan jelas arah organisasi.Visi, misi, Tujuan, fungsi, termasuk strategi telah dibuat dengan baik dan

telah

sesuai

dan

in

line

dengan

visi

dan

misi

Kementerian

Keuangan.Outcomesdan outputyang hendak dicapai juga telah didefinisikan dengan jelas.

44

BAB IV PEMBAHASAN

2. Keterkaitan Program dan Kegiatan BPPK Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran. Salah satu konsep Anggaran berbasis kinerja adalah “Money follow function, function followed by structure”. Konsep ini diperlukan untuk memastikan organisasi yang ada benar-benar bermanfaat untuk menunjang fungsi tertentu dan selanjutnya memastikan fungsi tersebut dikerjakan sehingga tujuan organisasidapat dicapai. Dalam konteks BPPK konsep ini seharusnya tergambar dalam Perencanaan berupa: Renstra dan Renja. Sedangkan dari sisi penganggaran akan tecermin dalam program dan kegiatan. Untuk menjalankan perencanaan tersebut maka harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Secara ringkas keterkaitan Program, kegiatan dan output BPPK dapat dianalisis sebagai berikut: a. Program Setelah

dilaksanakan

restrukturisasi

program

dan

kegiatan

oleh

Bappenas maka ditetapkan bahwa satu unit Eselon I memiliki satu program. Program yang menjadi milik BPPK adalah: “Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan.” Program yang dilaksanakan oleh BPPK tersebut ditargetkan untuk memberikan hasil: 1) Meningkatkan

pemahaman

masyarakat

dan

pelaku

ekonomi

akan

penyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara; 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan; 3) Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 4) Mengembangkan organisasi yang handal dan modern

45


Kalau kita cermati maka program BPPK pada level penganggaran setara dengan pencapaian tujuan organisasi pada level perencanaan. Namun dalam penetapan target program pada level anggaran ternyata tidak sama persis dengan tujuan organisasi.

Dalam target program ditetapkan ada empat

sementara tujuan dari organisasi BPPK hanya ada dua yaitu: 1) menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan. 2) menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik Meskipun tidak terdapat pertentangan namun terdapat ketidak sinkronan antara perencanaan dan penganggaran.Kondisi ini akan menimbulkan kerancuan dan membuat organisasi menjadi tidak fokus.

b. Kegiatan dan Output Kegiatan Hasil restrukturisasi program dan kegiatan oleh Bappenas menghasilkan rumusan secara umum satu unit eselon II/III menjalankan satu kegiatan. Dari seluruh unit eselon II dan III yang terdapat pada BPPK maka kegiatan yang diberikan dan terdapat dalam RKA KL BPPK adalah sebagai berikut: Tabel IV.2 Kegiatan dan Output BPPK Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Di Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional

46

Output Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, tanah, gedung dan bangunan,, peralatan kantor dan kendaraan operasional, kendaraaan bermotor, perangkat pengolah data, peralatan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas perkantoran Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, tanah, gedung

BAB IV PEMBAHASAN

Kegiatan

Output

Di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Di Bidang Kekayaan negara dan Perimbangan Keuangan Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Di Bidang selain anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan CukaiKekayaan negara dan Perimbangan Keuangan Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Di Bidang , Perpajakan,

dan bangunan lainnya.

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraaan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, perangkat pengolah data, peralatan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas perkantoran

Pengembangan SDM Melalui Pendidikan Program Diploma Keuangan

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah mahasiswa, peralatan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan.

Penyelenggaraan dukungan manajemen Dan Dukungan Teknis lainnya bagi unit kerja di lingkungan BPPK

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, layanan kepegawaian, kajian akademis, jurnal BPPK, gedung/bangunan, KENDARAAN BERMOTOR, perangkat pengolah data DAN KOMUNIKASI, peralatan dan fasilitas perkantoran

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas perkantoran Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, tanah, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, tanah, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan

Sumber: RKA KL BPPK

Kegiatan dalam level penganggaran setara dengan sasaran pada level perencanaan.

Kegiatan

menghasilkan

output

sedangkan

sasaran

juga

mencerminkan output. Organisasi level Eselon II danoutputdi BPPK fokus hanya pada beberapa sasaran saja yaitu: Sasaran strategis BPPK untuk tujuan “menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan’’ menentukan kondisi yang ingin dicapai ialah:

47


1) Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat. 2) Terwujudnya

kualitas

layanan

diklat

yang

memuaskan

pemangku

kepentingan. 3) Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sasaran strategis ini dapat diturunkan secara langsung kepada masing-masing Pusdiklat dan Balai Diklat yang ada pada BPPK sehingga relative mudah untuk dipantau keberhasilannya. Namun untuk sasaran strategis “menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik” dengan kondisi yang ingin dicapainya berupa: 1) Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern. 2) Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan. 3) Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. 4) Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset. 5) Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi. Tidak semua dapat diturunkan langsung kepada Pusdiklat (unit selevel eselon II) di BPPK. Ketika sasaran strategis ini tidak dapat langsung diturunkan ke unit Eselon II maka beban mewujudkan sasaran strategis ini oleh BPPK

48

BAB IV PEMBAHASAN

diturunkan ke unit atau level yang lebih rendah (level Eselon III) yang ada di Sekretariat Badan ataupun Pusdiklat. Idealnya strategi yang telah dibuat dapat diimplementasikan dalam kegiatan BPPK.Tetapi dalam prakteknya strategi yang telah dibuat tidak dapat dicerminkan secara langsung dalam kegiatan BPPK. Hal ini disebabkan keterbatasan kegiatan dalam RKA-KL. Penurunan sasaran strategis ke level unit eselon III berpotensi menyulitkan mengukur keberhasilan kegiatan dan penyusunan komposisi pendanaan.Dimana berdasarkan restrukturisasi program dan kegiatan kepada BPPK hanya diberikan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan melekat pada level eselon II. Kesulitan tersebut muncul karena secara teori seharusnya BPPK dapat fleksibel menyusun struktur organisasi sesuai dengan fungsi dan sasaran strategisnya (function followed by structured) tapi dalam konteks penganggaran di Indonesia tidak semudah itu. Kondisi tersebut terjadi karena untuk menyusun organisasi harus melalui mekanisme yang panjang dan belum ada fleksibilitas disana. Untuk menjalankan Pendekatan penganggaran Anggaran Berbasis Kinerja sampai dengan level tertentu organisasi sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyusun struktur organisasi tidak seperti saat ini dimana struktur organisasi ditentukan sangat rigid sampai dengan level eselon IV oleh Menpan. BPPK menyusun renstra dengan berbasis fungsi, ketika fungsi tersebut akan dieksekusi muncul kesulitan karena birokrasi yang ada

disusun

berdasarkan struktur danada keterbatasan mengubah struktur yang telah ada. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan BPPK sesuai Renstra yang telah dibuat.

49


Dalam konteks BPPK kegiatan yang diberikan atau ditetapkan berbeda jauh dengan sasaran pada level perencanaan. Dalam level perencanaan sasaran disusun konsisten berdasarkan fungsi, sedangkan kegiatan yang diberikan Bappenas kepada BPPK disesuaikan dengan struktur yang ada. Oleh sebab itu dapat disimpulkan konsep “money follow function, function followed by structure” menjadi tidak terwujud. Tidak terwujudnya konsep ini selanjutnya akan menyulitkan bagi BPPK mencapai tujuan organisasi dan mengukur keberhasilan yang telah diraih. Sulit untuk mencapai target-target serta penanggungjawab ketercapaian tujuan organisasi. Hanya untuk sasaran Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan layanan BPPK dapat dicapai dan diukur dengan baik. Sedangkan untuk tujuan yang lain akan menjadi sulit karena tersebar dalam berbagai unit organisasi yang lebih kecil. 3. Keterkaitan Outcomes dan Output Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran BPPK

perlu

menyediakan

sebagaimana

telah

dirumuskan

penganggaran

BPPK

tertuang

anggaran dalam dalam

untuk

dokumen

mewujudkan

rencana

perencanaan.Dokumen

Rencana

Kerja

Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA KL).Dalam dokumen penganggaran dapat dilihat sejauhmana keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran. Untuk mengetahui keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran disini dibandingkanoutcomes dan output antara yang tercantum dalam dokumen perencanaan dengan yang tercantum dalam dokumen penganggaran. Outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program sedangkan output adalah barang atau jasa yang

50

BAB IV PEMBAHASAN

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Outcomes dihasilkan dari level program sedangkan output dihasilkan oleh level kegiatan. a) Perbandingan Outcomesdalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Perbandingan outcomes BPPK yang dimuat dalam dalam dokumen Perencanaan

(Renstra

dan

Renja)

dengan

outcomes

dalam

dokumen

penganggaran (RKA KL) dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel IV.3 Perbandingan Antara Outcomes pada Dokumen Renstra, Renja dan RKA KL Outcomes Renstra Outcomes Renja Menghasilkan SDM pengelola Mengembangkan SDM keuangan dan kekayaan yang Berintegritas dan negara yang amanah, Berkompetensi Tinggi profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan Sumber Renstra, Renja, danRKA KL BPPK 2010 – 2012

Outcomes RKA KL Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan outcomes mulai terlihat berbeda ketika penurunan Renstra ke Renja. Sementara penurunan dari Renja ke RKA KL telah sama dan identik. b) Perbandingan output dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran. Perbandingan

output BPPK yang dimuat dalam dalam dokumen

Perencanaan (Renstra dan Renja) dengan output dalam dokumen penganggaran (RKA KL) dapat digambarkan pada table IV.3 Berikut: Tabel IV.4 Perbandingan Antara Output pada Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran Pada Kegiatan: Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Di Bidang,……….. Output Dalam Renstra 1) Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat 2) Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan

Output Dalam Renja 1) 2) 3) 4) 5)

Jumlah Peserta Diklat Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Layanan Dukungan Kediklatan Peralatan Sarana Pendidikan

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Output Dalam Dokumen Penganggaran Layanan Perkantoran; Dokumen Kesekretariatan; Laporan Keuangan dan Kegiatan; Jumlah Peserta Diklat; Edukasi Publik; Peralatan Kantor dan Kendaraan

51


Output Dalam Renstra 3) Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan 4) Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern 5) Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan 6) Penerapan mana-jemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab 7) Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset 8) Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi

Output Dalam Renja 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

Layanan Perkantoran Gedung/Bangunan Jumlah Peserta Diklat Jumlah Peserta Diklat 5 Hari Jumlah Peserta Diklat 12 Hari Jumlah Peserta Diklat 16 Hari Jumlah Peserta Diklat 19 Hari Jumlah Peserta Diklat 3 Hari Kendaraan Bermotor Dokumen Kesekretariatan Jumlah Mahasiswa Layanan BLU Layanan Kepegawaian Penelitian dan Pengembangan Dukungan Manajemen dan Teknis

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

15) 16) 17) 18)

Output Dalam Dokumen Penganggaran Operasional; Kendaraan Bermotor; Perangkat Pengolahan Data; Peralatan Fasilitas Perkantoran; Gedung / Bangunan; Layanan Perkantoran; Kendaraan Bermotor; Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; Peralatan dan Fasilitas Perkantoran; Jumlah Peserta Diklat 3 Hari, Jumlah Peserta Diklat 5 Hari, Jumlah Peserta Diklat 12 Hari, Jumlah Peserta Diklat 16 Hari, Jumlah Peserta Diklat 19 Hari; Layanan Kepegawaian; Kajian Akademi; Jurnal BPPK; Penelitian dan Pengembangan,

Dari tabel tersebut terdapat hal yang menarik untuk dikaji antara lain: 1) Output yang terdapat dalam Renstra tidak diturunkan secara langsung ke Renja, sehingga terdapat rantai yang terputus dari Renstra ke Renja; 2) Kesetaraan Output: Terdapat ketidak setaraan antara output pada dokumen RKA KL dengan sasaran pada dokumen perencanaan sehingga terdapat ketidak

sinkronan

antara

dokumen

perencanaan

dengan

dokumen

penganggaran. Akibatnya sulit mengukur dan menguji apakah output yang akan dihasilkan dari penganggaran benar-bemar akan mendukung sasaran organisasi; 3) Kesalahan pendefinisian output. Dalam dokumen penganggaran output didefinisikan dengan tidak tepat. Komputer, mobil, kendaraan bermotor disebut sebagai output, padahal BPPK tidak mempunyai tujuan untuk menghasilkan barang tersebut. Seharusnya barang-barang tersebut hanyalah merupakan alat/komponen untuk menghasilkan tujuan organisasi yaitu: layanan pendidikan.

Sumber: Renstra dan RKA KL BPPK (diolah)

52

BAB IV PEMBAHASAN

4) Keterkaitan Output: Tidak terlihat dengan jelas keterkaitan antara output versi dokumen penganggaran dengan pencapaian tujuan organisasi; Perlu dilakukan pendefinisian output yang lebih tepat dan jelas dalam dokumen penganggaran (RKA KL) sehingga tujuan Anggaran Berbasis Kinerja untuk mengkaitkan langsung antara penganggaran dengan kinerja menjadi tercapai. c) Konsistensi Tujuan/Output Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai BPPK (baik outcome maupun output) dapat kita gambarkan dalam matrik berikut: Tabel IV.5 Perbandingan Sasaran Renstra dengan Kegiatan dan Output BPPK Sasaran Renstra

Kegiatan

Output

Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

Layanan perkantoran, dokumen, kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat; tanah, gedung dan bangunan, peralatan kantor dan kendaraan

Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan

Pengembangan SDM melalui DIklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Layanan Perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas

Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan

Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Layanan Perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat; tanah, gedung dan bangunan lainnya

Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern

Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Layanan Perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat

Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan

Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang selain anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan , Kepabeanan Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Layanan perkantoran, dokumen gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, tanah, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas

53


Sasaran Renstra

Kegiatan

Output perkantoran

Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangkat mewujudkan SDM BPPK yang amanah, professional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab

Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatn, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, tanag, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan

Terwujudnya akuntabilitas system manajemen keuangan dan manajemen aset

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan DIklat Kepmimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat ,perangkat pengolah data, peralatan fasilitas perkantoran

Penyelenggaraan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya bagi unit kerja di lingkungan BPPK

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, layanan kepegawaian, kajian akademis, jurnal BPPK, gedung/bangunan, kendaraan bermotor, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran

Dari tabel tersebut antara sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra tidak dapat dibandingkan langsung dengan output pada RKA KL. Kondisi ini memang bukan berarti RKA KL tidak mengacu pada Renstra namun hal ini akan menyulitkan bagi para pengambil kebijakan untuk mengukur sampai sejauhmana kemampuan organisasi akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

4. Penerapan Elemen-Elemen Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terdapat tiga elemenn utama. Ketiga elemen utama tersebut adalah: Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja. a. Indikator Kinerja

54

BAB IV PEMBAHASAN

Indikator Kinerja adalah instrument atau unit ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat Kinerja, baik yang direncanakan maupun yang telah dicapai. BPPK menggunakan indokator kinerja pada dua jenis dokumen yaitu indokatorkinerja dalam dokumen Perencanaan

danindokator kinerja dalam

dokumen anggaran.Berdasarkan penelaahan atas dokumen perencanaan dan penganggaran terdapat perbedaaan IKU antara yang termuat dalam dokumen perencanaan dan IKU dalam dokumen penganggaran. Perbandingan antara IKU dalam

dokumen

Perencanaan

dengan

dokumen

penganggaran

dapat

digambarkan sebagai berikut: Tabel IV.6 Program, Kegiatan Dan Indikator Pada RKA KL Program

Indikator Kinerja Utama

1

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan Outcome: Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi Kegiatan

1) Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi 2) Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 3) Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangandengan Predikat Minimal Baik Indikator Kinerja Kegiatan

1

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

1) Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 2) Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 3) Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi

2

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai


3

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan


4

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran,Perbendaharaan,Perpajakan, Kepabeanan, Cukai,Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan


5

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang

1) Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 2) Persentase Lulusan Diklat Kementerian

55


Program Perpajakan

Indikator Kinerja Utama Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 3) Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi

6

Pengembangan SDM Melalui 1) Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Penyelenggaraan Diklat Kepemim-pinan Pegawai Kementerian Keuangan dan Manajemen serta Pendidikan 2) Persentase Lulusan Diklat Kementerian Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan dengan Predikat Minimal Baik Keuangan 3) Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi

7

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

1) Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 2) Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

8

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

1) Presentase lulusan Program Keuangan 2) dengan Predikat Minimal Baik 3) Persentase Realisasi Layanan BLU

9

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen 1) Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Sekretariat Kerja di 2) Persentase Jumlah Pegawai yg Memenuhi Lingkungan BPPK Jamlat 3) Persentase Penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai)

Diploma

Tabel IV.7 Outcomes Dan Indikator Kinerja Utama Program Pada Renstra Outcomes/Sasaran Tujuan: Menghasilkan SDM Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang amanah, professional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab Sasaran Strategis Indikator 1

Terwujudnya perencanaan dan pengembangan diklat berbasis kompetensi berdasarka pada hasil penelitian ilmiah

a.

Menumbuhkan budaya penelitian/ 1. kegiatan ilmiah pada SDM di lingkungan BPPK 2. 3. 4. 5. 6.

Frekuensi pelaksanaan forum diskusi ilmiah (kerjasama dalam bentuk forum); Jumlah kegiatan seminar ilmiah/ workshop; Jumlah langganan jurnal ilmiah; Frekuensi penerbitan majalah/bulletin; Jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga lain; Jumlah hasil penelitian yang dihasilkan dan dipublikasikan;

7. b.

Melaksanakan penelitian/kajian ilmiah dalam rangka merencanakan dan mendesain diklat

1. 2. 3. 4.

5. c

56

Mewujudkan diklat melalui pemanfaatan 1. hasil-hasil penelitian/kajian ilmiah dan

Jumlah laporan identifikasi kebutuhan diklat (IKD); Jumlah laporan analisis kebutuhan diklat (AKD); Jumlah seminar hasil penelitian/kajian ilmia dalam mendesain diklat % program diklat yang dievaluasi dibandingkan dengan program yang dilaksanakan; % diklat yang berkontribusi terhadap kinerja. Jumlah program didesain/dikembangkan

diklat yang berdasarkan hasil

BAB IV PEMBAHASAN

data kebutuhan diklat yang relevan dengan kebutuhan kompetensi pemangku kepentingan

2. 3. 4.

5. 6. 7. d

Memberikan dukungan fasilitas penelitian dalam bentuk dukungan finansial dan non finansial

1. 2. 3. 4.

penelitian/kajian ilmiah; Jumlah bahan ajar yang disusun/dikembangkan % Program diklat yang valid disbanding jumlah program diklat yang divalidasi. % realisasi program diklat yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah diklat yang direncanakan % jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan; Jumlah peserta diklat yang berasal dari Kementerian Keuangan; Jumlah peserta diklat non Kementerian Keuangan Capaian volume pengadaan sarana penelitian; % jumlah dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah kajian/review SOP/pedoman penelitian/kajian Jumlah laporan studi banding

2

Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan

a

Menyediakan tenaga pengelola diklat yang profesional

% kepuasan user terhadap layanan diklat

b

Menyediakan tenaga pengajar yang kompeten dan profesional

Pengajar yang dinilai minimal baik

c

Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi peserta diklat secara maksimal

Penilaian kualitas layanan minimum baik

d

Menghasilkan lulusan diklat yang berkualitas

% lulusan diklat Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik

3

Terwujudnya evaluasi diklat yang konstruktif

a

Meningkatkan mutu dan teknik evaluasi penyelenggaraan

% soal yang valid dalam kegiatan validasi soalsoal yang diujikan; dst

b

Meningkatkan mutu rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan

% rekomendasi yang dihasilkan dari jumlah diklat yang dianalisis dst

Outcomes/Sasaran Tujuan: Menjadi lembaga diklat yang terdepan dengan tata kelola yang baik Sasaran Strategis Indikator 1

Terwujudnya organisasi yang handal dan modern

a

Melakukan perencanaan, penataan, dan Jumlah laporan analisis/Identifikasi kebutuhan pengembangan organisasi sesuai organisasi; dengan kebutuhan dst

b

Melakukan pengembangan system dan prosedur

2

Tercapainya peningkatan pemanfaatan TIK yang mendukung pendidikan dan pelatihan

a

Melakukan pengembangan tata kelola TIK

% penyempurnaan ICT masterplan BPPK; dst

b

Melakukan pengembangan system aplikasi TIK

Jumlah aplikasi internal dikembangkan/diintegrasikan; dst

c

Melakukan pengembangan infrastruktur Rasio pemenuhan infrastruktur TIK

% SOP yang diimplementasikan; dst

yang

57


TIK

dst

3

Tewujudnya pengelolaan Kepegawaian yang professional dengan dukungan tata administrasi kepegawaian yang baik

a

Melaksanakan pengadaan pegawai sesuai kebutuhan

Jumlah usulan pegawai; dst

b

Melaksanakan assessment center

% widyaiswara/tenaga fungsional yang diasses; dst

c

Melaksanakan penataan pegawai guna mewujudkan kesesuaian antara jumlah, komposisi, dan kompetensi pegawai denan kebutuhan organisasi

% pegawai yang memenuhi target diklat ; dst

d

Mengembangkna system informasi Manajemen Kepegawaian

% kemanfaatan modul aplikasi SIMPEG yang dibuat; dst

e

Menyelenggarakan penyelesaian administrasi kepegawaian secara tepat waktu

Tingkat kepuasan atas dukungan manajemen bidang kepegawaian; dst

f

Melaksanakan penegakan disiplin pegawai

Jumlah pegawai yang melanggar kode etik atau dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat; dst

hasil

identifikasi

kebutuhan

Sumber: Renstra BPPK setelah revisi (diolah)

Dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara Indikator pada dokumen perencanaan dengan indikator kinerja pada Renja dan RKA KL. Indikator kinerja di level Renstra dibuat untuk memenuhi konsep Balance score card, sementara indokator penganggaran tidak memperhatikan konsep BSC. Indikator

yang

dibuat

berdasarkan

Balance

Score

Card

tidak

mempertimbangkan efek anggaran dari penetapan indokator tersebut, sehingga seolah-olah kinerja tidak terkait dengan anggaran.Sehingga dapat disimpulkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran kurang kuat.

b. Standar Biaya Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasiskan kinerja, maka dalam penyusunan alokasi dana harus berdasarkan standar biaya yang jelas. Oleh karena itu sebagai kompenen yang tidak

58

BAB IV PEMBAHASAN

terpisahkan dalam penyusunan anggaran adalah adanya rumusan standar biaya. Pengertian Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. Standar biaya ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan. Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai acuan merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-K/L Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai : 1) batas tertinggi; atau 2) estimasi. Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.Sedangkan Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai estimasi merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar biaya keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran, yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai acuan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja .

59


Kriteria keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran adalah sebagai berikut: 1) merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang; 2) mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur; 3) mempunyai komponen/tahapan yarrg jelas dalam pencapaian keluaran; 4) bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana; dan 5) bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002. standar Biaya Keluaran dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran. Dalam rangka perencanaan anggaran Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai : 1) batas tertinggi dalam penyusunan RKA-K/L 2) referensi untuk: i.

penyusunan prakiraan .maju; dan/atau

ii.

bahan penghitungan pagu indikatif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran berikutnya Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi

sebagai estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat merubah paradigma anggaran berbasis input menjadi anggaran berbasis output. Dalam kerangka berpikir ini maka pendekatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah

dengan

disusunnya

standar

biaya

keluaran

di

masing-masing

kementerian/lembaga sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

60

BAB IV PEMBAHASAN

Penyusunan standar biaya keluaran di BPPK dilakukan sejak tahun anggaran 2011. Jenis-jenis output yang telah disusun standar biaya keluaran adalah sebagai berikut : Tabel IV.8 Standar Biaya Keluaran BPPK tahun 2012 No

Uraian

Volume dan

Besaran

Satuan Ukur 1 Jumlah Peserta Diklat 5 Hari 2 Jumlah Peserta Diklat 12 Hari 3 Jumlah Peserta Diklat 16 Hari 4 Jumlah Peserta Diklat 19 Hari 5 Kajian Akademis 6 Jumal BPPK Sumber : PMK No.120/PMK.02/2011

1 peserta 1 peserta 1 peserta 1 peserta 1 laporan 1 jurnal

1.861.833 2.845.667 3.455.500 3.839.500 180.422.500 156.096.000

Output jumlah peserta diklat digunakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dalam menyususn RKA-K/L, output kajian akademis dan jurnal BPPK

digunakan

oleh

Sekretariat

BPPK dalam

penyusunan

RKA-K/L.

Sementara itu beberapa unit lainnya diantaranya Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Keuangan Umum, Pusdiklat KNPK dan Pusdiklat PSDM belum menggunakan standar biaya keluaran dalam penyusunan anggaran. Penyusunan standar biaya keluaran dilakukan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka mencapai output jam latihan per orang yang harus dididik

di

BPPK.

Komponen

biaya

yang

dialokasikan

ditujukan

untuk

terselenggaran kegiatan pendidikan pelatihan yang terdiri dari komponen : a. Persiapan Diklat 1) Belanja bahan Rapat persiapan b. Pelaksanaan Diklat 1) konsumsi 2) Perlengkapan peserta 3) ATK peserta

61


4) Loundry 5) Modul 6) Narasumber c. Evaluasi Diklat 1) Sertifikat 2) Belanja Bahan Rapat evaluasi Berdasarkan komponen biaya tersebut, standar biaya keluaran belum mengakomodir biaya yang terkait dengan kualitas diklat yang diselenggarakan di BPPK sebagaimana indokator dalam renstra BPPK.Untuk mengukur kualitas peserta diklat dilakukan dengan kegiatan evlauasi pasca diklat.Kegiatan evaluasi pasca diklat dialokasikan dalam komponen biaya yang terpisah dengan standar biaya keluaran. Sehingga standar biaya keluaran tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan yang menghubungkan antara output dan biaya (sebagai komponen input).

c. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L telah diatur berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.249/PMK.02/2011.

Dalam

pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) aspek implementasi; 2) aspek manfaat; 3) aspek konteks. Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan

62

informasi

Kinerja

mengenai

pelaksanaan

Kegiatan

dan

BAB IV PEMBAHASAN

pencapaian Keluaran. Indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi meliputi: 1) penyerapan anggaran; 2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi; 3) pencapaian Keluaran; dan 4) efisiensi. Evaluasi

Kinerja

atas

aspek

manfaat

dilakukan

dalam

rangka

menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas Keluaran yang telah dicapai.Indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat merupakan capaian indikator kinerja utama.Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan setiap tahun. Evaluasi

Kinerja

atas

aspek

konteks

dilakukan

dalam

rangka

menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, Kegiatan, Keluaran, dan Hasil,

dengan

dinamika

perkembangan

keadaan,

termasuk

kebijakan

Pemerintah.Evaluasi Kinerja atas aspek konteks dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Dalam implementasi peraturan menteri keuangan diberlakukan masa transisi paling lambat selama dua tahun untuk pengukuran pencapaian Keluaran dan capaian Hasil sejak Peraturan Menteri Keuangan diundangkan.Jangka waktu 2 (dua) tahun merupakan masa transisi yang digunakan untuk memperbaiki rumusan indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama. Selama masa transisi pengukuran pencapaian Keluaran pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian setiap jenis Keluaran

63


pada setiap Satuan Kerja yang diperoleh dengan membandingkan realisasi volume Keluaran dengan target volume Keluaran. Selama masa transisi, bobot Kinerja atas aspek implementasi sebesar 100% dan bobot Kinerja atas aspek manfaat sebesar 0 %. Sehingga dalam implementasi evaluasi kinerja saat ini hanya fokus pada evaluasi atas penyerapan anggaran.

B. Faktor-faktor

Yang

Mempengaruhi

Keberhasilan

Implementasi

Anggaran Berbasis Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam kajian ini diukur berdasarkan persepsi dari berbagai pihak yang terkait dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK.Alat yan digunakan adalah dengan melakukan survey dengan menyebarkan kuestioner dan dilanjutkan indepth interview untuk responden terpilih sehingga didapatkan konsistensi jawaban. Hasil regresi persamaan dengan metode OLS yang dilakukan terhadap persamaan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PABK) sebagai variabel dependen dengan

Aturan (At), Pemahaman (Pmh), Konsistensi (Kons) dan

Evaluasi (Ev) sebagai variabel independen adalah sebagai berikut: Hasil regresi persamaan Pengeluaran Jangka Menengah adalah: PABK = β1 + α1 Aturan +α2 Pemahaman + α3 Konsistensi + α2 Evaluasi+ e1 PABK = 0.417038+ 0.323006At + 0.274714Pmh+ 0.231677Kons + 0.012402Ev (5.1) t - stat = (0.870484) (2.698414)

64

(1.923247)

(1.789876)

(0.166030)

BAB IV PEMBAHASAN

Tabel IV.9 Ringkasan Hasil Regresi Persamaan Penerapan Kebijakan Penerapaan Anggaran Berbasisk KInerja Variable C Aturan Pemahaman Konsistensi Evaluasi R-squared Adjusted R-squared

Coefficient 0.417038 0.323006 0.274714 0.231677 0.012402 0.556678 0.516376

Std. Error t-Statistic 0.479088 0.870484 0.119702 2.698414 0.142839 1.923247 0.129437 1.789876 0.074696 0.166030 F-statistic Prob(F-statistic)

Prob. 0.3888 0.0098 0.0609 0.0804 0.8689 13.81265 0.000000

Kesimpulan Tdk Sign Significance Significance Significance Tdk Sign Significance

Sumber: Hasil uji statistik

Untuk membaca hasil pengolahan data persamaan penerapan kebijakan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara statistik adalah sebagai berikut: 1. Uji Teori (Uji Tanda). Dengan melihat

tanda pada setiap koefisien regresi dapat disimpulkan

bahwa penerapan ABK berhubungan secara positip dengan kelengkapan aturan (At), tingkat pemahaman (Pmh), Konsistensi Penerapan (Kons) dan Pelaksanaan Evaluasi (Ev).Hasil ini secara a priori telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III ; 2. Uji t. Secara statistik, melalui uji t diketahui bahwa secara individual variabel independen Aturan berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel

dependen (PABK) pada α = 5 % sedangkan Pemahaman dan Konsistensi significant pada α = 10 % . Sedangkan variabel independen yang lain yaitu Evaluasi tidak significance. 3. Uji F Dari uji statistik dengan menggunakan uji F diketahui

bahwa secara

bersama-sama seluruh variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen pada α = 5 % .

65


4. Uji koefisien determinasi (R2 ) Dari nilai koefisien determinasi (R2 ) sebesar 0.556678 dapat disimpulkan bahwa

56 % variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel

independen dalam model sedangkan 44% sisanya dijelaskan oleh variabelvariabel lain diluar model. 5. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan apakah persamaan yang dibangun tidak melanggar kriteria ekonometrik atau tidak melanggar asumsi Ordinary Least Square (OLS) yaitu meliputi heteroscedastisitas, dan multicolinearity. Kriteria ekonometrik

diperlukan untuk menghasilkan nilai

parameter yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). a. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier homoskedastisitas, yaitu variasi residual sama untuk

semua

pengamatan.

Secara

ringkas

walaupun

terdapat

heteroskedastisitas maka penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar . Penelitian ini menggunakan Uji White untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Secara manual uji ini dilakukan dengan meregres residual kuadrat (e2) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Kemudian dicari nilai χ2 hitung dengan cara χ2=n*R2. Kriteria ujinya adalah jika χ2 hitung < χ2 tabel, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

66

BAB IV PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan program e-views 7 maka diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel IV.10 Uji Heteroskedastisitas Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS

1.534411 5.998379 3.893607

Prob. F(4,44) Prob. Chi-Square(4) Prob. Chi-Square(4)

0.2088 0.1993 0.4206

Dari tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan: 1. H0

: Tidak ada Heteroscedastisitas (homocedastis);

H1

: Ada Heteroscedastisiotas

2. α = 5 % , tolak H0 jika obs*R-square > χ2 df=4 atau Probability (Pvalue) < α 3. Karena P-Value = 0.426> 0.05 maka terima H0 4. Kesimpulan dengan tingkat keyakinan 95 % maka tidak ada heteroscedastisitas. b. Uji Multikolinearitas Salah

satu

asumsi

model

regresi klasik

adalah

tidak

terdapat

Multikolinearitas diantara variabel independen dalam model regresi. Menurut Gujarati (2003) multikolinearitas berarti adanya hubungan sempurna atau pasti antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas dalam persamaan. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel

67


independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu uji yang harus dilakukan adalah melakukan deteksi adanya hubungan antara variabel bebas atau lebih dikenal dengan istilah uji multikolinearitas.

Indikasi yang menunjukkan bahwa dalam suatu

persamaan terdapat multikolinearitas adalah apabila: 1. Pada hasil regresi persamaan terdapat nilai VIF (Variance Inflation Factors) lebih dari 5 pada lebih dari satu variable; 2. R-square tinggi tetapi sedikit variabel yang signifikan. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan program e-views 7 maka diperoleh hasil uji multikolinearitas test sebagai berikut: Tabel IV.11 Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factors Date: 10/03/13 Time: 22:10 Sample: 1 49 Included observations: 49

Variable

Coefficient Variance

Uncentered VIF

Centered VIF

C X1 X2 X3 X4

0.229525 0.014329 0.020403 0.016754 0.005579

61.18122 53.21987 72.34449 65.62353 19.87187

NA 1.870707 1.981393 1.681136 1.118295

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan tidak terdapat nilai centered VIF yang melebihi 5 pada semua variable bebas sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas pada persamaan. 6. Uji Normalitas Pada prinsipnya uji normalitas diperlukan apabila sampel yang digunakan kurang dari 30, karena jika sampel lebih dari 30 maka error term akan

68

BAB IV PEMBAHASAN

terdistribusi secara normal. Kajian yang dilakukan menggunakan sampel 49 sehingga secara teoritis akan menghasilkan error term akan terdistribusi secara normal. Namun untuk meyakinkan bahwa sampel yang dipergunkaan berdistribusi

normal

kajian

ini

melakukan

Uji

normalitas

dengan

menggunakan Jarque-Bera Test. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan program e-views 7 maka diperoleh hasil uji normality test sebagai berikut:

Tabel IV.12 Uji Normalitas 8

Series: Residuals Sample 1 49 Observations 49

7 6 5 4 3

Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis

-4.02e-16 0.025796 0.848994 -0.861116 0.410497 -0.069165 2.610034

Jarque-Bera Probability

0.349551 0.839646

2 1 0 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Dari tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan: 1. H0 H1

: error term terdistribusi normal; : error term tidak terdistribusi normal

2. α = 5 % , maka daerah kritis penolakan H0 adalah Jarque Bera (J-B) > χ2 df=4 atau Probability (P-value) < α 3. Karena P-Value = 0.839> 0.05 maka terima H0 4. Kesimpulan dengan tingkat keyakinan 95 % maka error term terdistribusi secara normal

69


Berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan nilai probability lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berdistribusi normal.

C. Keberhasilan penerapan

Anggaran Berbasis Kinerja

di BPPK

berdasarkan persepsi pihak-pihak yang terkait. Uji statistik deskriptive ini diperlukan untuk melihat secara individual variabel bebas yang dipergunakan dalam persamaan. Dari uji statistik deskriptif ini dicari nilai rata-rata masing-masing varibel dan akan dipergunakna sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi bagi penerapan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja. Berdasarkan kuesioner yang telah dihimpun dari para responden, analisa deskriptif atas variabel penelitian adalah sebegai berikut : 1. Persepsi Dari Pelaksana Perencanaan Dan Penganggaran di BPPK a. Keberhasilan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK Berdasarkan uji persepsi terhadap para pelaksana perencanaan dan penganggaran di BPPK disimpulkan bahwa BPPK telah berhasil menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Dengan perincian: 1) Sangat Setuju/baik sebanyak 0 responden atau 0 %; 2) Setuju/baik sebanyak 6 responden atau 23.077%; 3) Cukup sebanyak 14 responden atau 53.84%; 4) Kurang setuju/baik sebanyak 6 responden atau sebesar 23.077% b. Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran Berdasarkan hasil tabulasi data urutan persepsi responden terhadap kelengkapan aturan adalah sebagai berikut:

70

BAB IV PEMBAHASAN

1) Sangat Setuju/baik sebanyak 15 responden atau 27 %; 2) Setuju/baik sebanyak 27 responden atau 55%; 3) Cukup sebanyak 5 responden atau 10%; 4) Kurang setuju/baik sebanyak 4 responden atau sebesar 8% c. Pemahaman Konsep Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan hasil tabulasi data urutan persepsi responden terhadap Pemahaman Konsep Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebagai berikut: 1) Sangat Setuju/baik sebanyak 3 responden atau 6 %; 2) Setuju/baik sebanyak 29 responden atau 59%; 3) Cukup sebanyak 14 responden atau 29%; 4) Kurang setuju/baik sebanyak 3 responden atau sebesar 6% d. Konsistensi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan hasil tabulasi data urutan persepsi responden terhadap Konsistensi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebagai berikut: 1) Sangat Setuju/baik sebanyak 1 responden atau 2 %; 2) Setuju/baik sebanyak 13 responden atau 27%; 3) Cukup sebanyak 28 responden atau 58%; 4) Kurang setuju/baik sebanyak 6 responden atau sebesar 17% e. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan Berdasarkan hasil tabulasi data urutan persepsi responden terhadap Evaluasi terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

adalah sebagai

berikut: 1) Sangat Setuju/baik sebanyak 3 responden atau 4 %; 2) Setuju/baik sebanyak 19 responden atau 40%; 3) Cukup sebanyak 21 responden atau 44%;

71


4) Kurang setuju/baik sebanyak 6 responden atau sebesar 12%

2. Persepsi Dari Pakar Perencanaan Dan Penganggaran Pendapat para pakar perencanan dan penganggaran dikumpulkan dari para pejabat dan staf dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan serta internal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. Berdasarkan uji persepsi para pakar perencanaan dan penganggaran di BPPK dengan perincian: 1) berhasil sebanyak 0 responden atau 0 %; 2) cukup berhasil 6 responden atau 25%; 3) kurang berhasil 16 responden atau 67%; 4) tidak berhasil sebanyak 2 responden atau sebesar 8%

72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dengan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan. Selain itu juga dimuat keterbatasan dalam penelitian yang dilaksanakan sebagai dasar bagi penyempurnaan untuk penelitian lebih lanjut. A. Kesimpulan 1. Kelengkapan Dokumen Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan hasil kajian deskriptif, kajian pustaka dan in depth interview secara umum BPPK telah membuat dan memenuhi elemen-elemen kelengkapan Anggaran Berbasis Kinerja. a) Dokumen Terkait Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Organisasi BPPK; Dokumen Perencanaan BPPK telah menyatakan dengan jelas arah organisasi.Visi, Misi, Tujuan dan fungsi termasuk strategi telah dibuat dengan baik dan telah sesuai dan in line dengan visi dan misi Kementerian Keuangan. b) Keterkaitan Program dan Kegiatan BPPK Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran tidak dapat langsung diturunkan dari rencara strategi BPPK karena keterbatasan

kegiatan dalam RKA-KL.

Dalam tataran renstra strategi dibuat berdasarkan fungsi sedangkan kegiatan yang tersedia dibuat berdasarkan struktur organisasi yang telah ada. Konsep “money follow function, function followed by structure” tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan sehingga menyulitkan bagi BPPK mencapai tujuan organisasi dan mengukur keberhasilan yang telah diraih.


c) Terdapat

perbedaan outcomes antara yang termuat dalam Renstra

dengan Renja, outcomes berbeda ketika penurunan Renstra ke Renja. Sementara penurunan outcomes dari Renja ke RKA KL telah sama dan identik. Output yang terdapat dalam Renstra juga tidak diturunkan secara langsung ke Renja, sehingga terdapat rantai yang terputus dari Renstra ke Renja.

Selain itu terdapat ketidak setaraan antara output pada

dokumen perencanaan (Renstra) dengan Renja dan RKA KL sehingga muncul ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Pendefinisian output pada dokumen Renja dan RKA KL didefinisikan dengan tidak tepat. Terdapat kerancuan dalam mendefinisikan output sebagai sasaran yang hendak dicapai dengan output dari suatu aktivitas.

2. Penerapan elemen Anggaran Berbasis Kinerja; a. Indikator Kinerja; Terdapat perbedaan antara Indikator pada dokumen perencanaan dengan indikator kinerja pada Renja dan RKA KL. Indikator kinerja di level Renstra dibuat sesuai dengan konsep Balance score card (BSC), sementara indokator dalam renja dan RKA KL

tidak

memperhatikan konsep BSC dan semata dibuat untuk kepentingan besarnya kebutuhan anggaran. b. Standar Biaya; BPPK menyusun standar biaya keluaran untuk sebagian kecil dari aktivitas yang dilakukan dan standar biaya baru diterapkan pada sebagian output pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dan sebagian output

74

pada

sekretariat

Badan.

Standar

biaya

keluaran

belum

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

mengakomodir

biaya

yang

terkait

dengan

kualitas

diklat

yang

diselenggarakan di BPPK sebagaimana indikator dalam renstra BPPK. c. Evaluasi Kinerja; Dari semua aspek evaluasi tersebut BPPK baru melakukan evaluasi kinerja terkait dengan aspek implementasi dan baru dari unsur penyerapan anggaran sehingga dapat disimpulkan evaluai kinerja dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja belum dilaksanakan dengan optimal.

3. Faktor-faktor

Yang

Mempengaruhi

Keberhasilan

Implementasi

Anggaran Berbasis Kinerja a. Hasil regresi persamaan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja adalah: PABK = β1 + α1 Aturan +α2 Pemahaman + α3 Konsistensi + α2 Evaluasi+ e1 PABK = 0.417038+ 0.323006At + 0.274714Pmh+ 0.231677Kons + 0.012402Ev (5.1) b. Hasil uji statistik menunjukkan persamaan yang diuji menghasilkan persamaan yang memenuhi kaidah statistik. Berdasarkan hasil uji statisitk dapat

disimpulka

dipengaruhi sedangkan

oleh:

56

%

aturan,

ImplementasiAnggaran pemahaman,

Berbasis

konsistensi

dan

Kinerja evaluasi

44% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar

model. c. Seluruh variabel independen signifikan mempengaruhi variabel depende.. Sedangkan secara individual variabel independen Aturan,Pemahaman dan Konsistensi significant pada α = 10 % . Sedangkan variabel Evaluasi tidak significance.

75


d. Berdasarkan Uji asumsi klasik dilakukan untuk persamaan yang dibangun tidak melanggar kriteria ekonometrik atau tidak melanggar asumsi Ordinary Least Square (OLS).

4. Persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran mengenai penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK a. Persepsi Dari Pelaksana Perencanaan Dan Penganggaran di BPPK Berdasarkan uji persepsi terhadap para pelaksana perencanaan dan penganggaran di BPPK disimpulkan bahwa BPPK telah berhasil menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja

sebesar 76 % menyatakan

cukup berhasil sisanya sebesar 23 % menyatakan kurang berhasil. b. Persepsi Dari Pakar Perencanaan Dan Penganggaran Berdasarkan uji persepsi terhadap para pakar perencanaan dan penganggaran dapat disimpulkan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK: Berhasil dan cukup berhasil sebesar 25 % sedangkan yang menyatakan kurang berhasil sebesar 75%.

B. Saran Hasil penelitian dapat dijadikan landasan bagi pemerintah untuk merumuskan strategi kebijakan yang disarankan untuk dijalankan oleh BPPK antara lain:

76


1. Kelengkapan Dokumen Dan Elemen Anggaran Berbasis Kinerja Di BPPK Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat dan dalam rangka mennyukseskan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK diajukan saran-saran sebagai berikut: a. Dokumen Terkait Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Organisasi BPPK; BPPK telah menyatakan dengan jelas arah dan tujuan organisasi dalam visi dan misi nya.Untuk itu BPPK harus menjaga agar visi dan misi di cascade

lebih

lanjut

dengan

tepat

serta

dijaga

konsistensi

pelaksanaannya.Visi dan misi tidak cukup hanya dibuat dan menjadi dokumen pelengkap namun harus diawasi pelaksanaannya di lapangan. Menjaga/mengawasi dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. b. Keterkaitan Program dan Kegiatan BPPK Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran 1) Program dan kegiatan BPPK harus sinkron antara yang dalam

dokumen

perencanaan

dan

dokumen

termuat

penganggaran.

Sinkronisasi sangat diperlukan untuk terus mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.Strategi BPPK yang telah ditetapkan dalam Renstra harus dapat secara langsung diimplementasikan dalam kegiatan BPPK. 2) Keterbatasan kegiatan dalam RKA-KL yang disusun berdasarkan organisasi yang telah ada sebaiknya dapat segera dipecahkan. Perlu dipertimbangkan menyesuaikan organisasi yang telah ada dibuat

77


sedekat mungkin dengan fungsi yang diemban sehingga konsep “money follow function, function followed by structure” dapat diimplementasikan. 3) BPPK sebaiknya memperbaiki struktur/hirarkhi dan informasi kinerja program sehingga kinerja yang hendak dicapai BPPK dengan: input, kegiatan, output, outcome dan impact dapat dilihat keterkaitannya dengan lebih jelas. Indikator kinerja yang ditetapkan juga harus lebih jelas dan terukur sesuai dengan hasil kesepakatan para pembuat kebijakan.Kondisi

tersebut

diyakini

akan

lebih

memudahkan

pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam renstra dan renja serta memudahkan pembagian tanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk memperbaiki stuktur dan informasi kinerja dapat dilakukan dengan cara antara lain dengan cara pemberian codering yang terstruktur (cascade) dari mulai Renstra sampai dengan RKAK/L dan DIPA agar memudahkan para penanggung jawab program melaporkan capaian kinerja outcome/output kepada PA c. Perbedaan outcomes antara yang termuat dalam renstra dengan Renja dan selanjutnya RKA KL harus diperbaiki dan disinkronkan. Perbedaan outcomes

antara

membingungkan

Renstra dan

dengan

menyulitkan

Renja

dan

RKA

pengalokasian

KL

akan

pendanaan.

Pendefinisian output pada dokumen Renja dan RKA KL yang kurang tepat harus diperbaiki sehingga akan lebih mencerminkan tujuan dari organisasi.

Perbaikan relevansi outcome dan output dapat dilakukan

dengan cara restrukturisasi dan sinkronisasi antara outcome dan output.

78


2. Elemen-Elemen Penganggaran Berbasis Kinerja a. Indikator Kinerja; Untuk memudahkan dalam mengukur capaian kinerja maka Indikator kinerja (output/outcome) sebaiknya disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara dokumen perencanaan yaitu renstra, rencana kerja K/L dan RKA-K/L. Sehingga akan jelas efek dari indikator tesebut terhadap kebutuhan pendanaan dan akan memudahkan penetapan kebutuhan anggaran dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai. b. Standar Biaya; Konsep anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat merubah paradigma anggaran berbasis input menjadi anggaran berbasis output. BPPK perlu menyusun standar biaya yang tepat bagi seluruh aktivitas yang dikerjakan sehingga akan memudahkan mengukur efisiensi pendanaan. Untuk dapat menyusun Standar Biaya seluruh aktivitas dapat disusun dengan cara melakukan analisis standar biaya dan menyampaikan pada saat penyusunan review baseline ata paling lambat sebelum trilateral pagu indikatif dilaksanakan c. Evaluasi Kinerja; Perlu segera melaksanakan evaluasi kinerja secara menyeluruh untuk menjadi bahan bagi penyusunan anggaran ditahun berikutnya. Disamping evaluasi penyerapan anggaran evaluasi terhadap konsistensi antara perencanaan dan implementasi dan pencapaian Keluaran serta pengukuranefisiensi akan sangat membantu mencapai tujuan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Agar capaian kinerja atas pelaksanaan seluruh aktivitas BPPK maka monev anggaran berbasis web

yang telah difasilitasi oleh Menteri Keuangan dioptimalkan

79


penggunaanya oleh KPA/Penanggungjawab Program sebagai “early warning”

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan hasil uji persamaan statistik dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (PABK) sebagai variabel dependen adalah

Aturan (At), Pemahaman (Pmh), Konsistensi

(Kons) dan Evaluasi (Ev). Dari hasil olah data diketahu faktor Kelengkapan Aturan, Pemahaman dan Konsistensi berpenaruh secara signifikan. Agar BPPK dapat mengimplementasikan Anggaran Berbasis Kinerja dengan baik maka keempat hal tersebut harus terus ditingkatkan. Khusus untuk faktor evaluasi kinerja perlu diperhatikan dengan lebih karena faktor tersebut belum dilaksankaan dengan tepat.

4. Keberhasilan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di BPPK berdasarkan persepsi pihak-pihak yang terkait a. Berdasarkan persepsi dari pelaksana perencanaan dan penganggaran BPPK kriteria cukup baik dalam Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja sedangkan menurut para pakar terkait Anggaran Berbais Kinerja BPPK mendapatkan kriteria kurang baik.

Kondisi tersebut konsisten dengan

temuan hasil kajian dari sisi dokumen dimana masih banyak ditemukan kekurang akuratan dalam penyusunan dokumen Anggaran Berbasis Kinerja.

80


b. Terdapat perbedaan persepsi antara pelaku dan pakar dalam penilaian Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Hal ini hendaknya menjadi tantangan bagi PPK untuk terus meningkatkan pelaksanaan Anggaran berbasis Kinerja di instansi BPPK.

81


DAFTAR PUSTAKA

Agus Widarjono, 2005, Ekonometrika Teori Dan Aplikasi, Ekonisia, Yogyakarta Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Renstra, Renja tahun 2010 – 2014 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, RKAKL 2009 - 2012 Direktorat Jenderal Anggaran. 2006.Reformasi Sistem Penganggaran, Konsep dan Implementasi 2005-2007.Jakarta Directorate General of Budget, The Indonesian Budget 2008, Majalah Warta Anggaran, Directorate General of Budget,2008 Direktorat Jenderal Angaran, Reformasi Sistem Penganggaran “konsep Dan Implementasi 2005-2007”, Jakarta, 2006 Firmansyah, 2005, Modul Praktek Ekonometrika Dasar: Aplikasi Eviews 4.0, Workshop Alat Analisis Mahasiswa MIESP UNDIP, tidak dipublikasikan Gujarati, Damodar, 2003. Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, International Editions, New York Insukindro, 1995, Ekonomi, Uang dan Bank : Teori dan Pengalaman di IndonesiaEdisi Ketiga, BPFE,Yogyakarta ------------, 1998, Sindrum R2 Dalam Analisis Regresi Linear Runtun Waktu, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 13, No.4 ------------, 1999, Pemilihan Model Ekonomi Empirik Dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 14, No.1 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Jakarta 2009 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Pedoman Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Jakarta 2009 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Pedoman Restrukturisasi Program Dan Kegiatan”, Jakarta 2009 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Langkah Teknis Penyusunan Program dan Kegiatan”, Jakarta 2009 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran”, Jakarta 2009

82

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Jakarta 2005 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Penyusunan Penetapan Kinerja, Jakarta 2005 Naniek Pangestuti (2008) : “Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM”, Tesis, Universitas Indonesia Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 90/2010 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Peraturan Menteri Keuangan No: 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Sri Rahayu, 2005, Modul Pelatihan Eviews 4.1, UPKFE Universitas Diponegoro, Semarang, Tidak Dipublikasikan Suyadi (2006) : “Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran di Indonesia”, Tesis, Universitas Indonesia

83


Lampiran

Kuesioner Nama

:

Unit Organisasi

:

Pendidikan Terakhir

:

SLTA

D1

D3

D4/S1

S2

Lainya ......

Apakah saat iniSaudara menjabat sebagai Perencana dan Penyusun Anggaran? Ya

Tidak

Berikan penilaian Saudara terhadap pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan keadaan sehari-hari di unit kerja Saudara. Skala Penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut: 5

Sangat Baik

4

Baik

3

Cukup

2

Kurang Baik

1

Tidak Baik

Berikan persepsi Saudara terhadap variable berikut pada instansi saudara: No 1.

No

Variabel Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Unit Saudara

Variabel

Skala Penilaian 5

4

3

2

1

Skala Penilaian

1.

Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran

5

4

3

2

1

2.

Pemahaman konsep Anggaran Berbasis Kinerja

5

4

3

2

1

3.

Konsistensi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

5

4

3

2

1

4.

Pelaksanaan evaluasi terhadap program dan kegiatan

5

4

3

2

1

Berikanpersepsi Saudara terhadap indikator dibawah:

No 1.

84

Indikator Peraturan tentang Anggaran Berbasis Kinerjasudah memadai

Skala Penilaian 5

4

3

2

1

LAMPIRAN

No 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Indikator Peraturan tentang Anggaran Berbasis Kinerjaperlu di jabarkan lebih detil Data-data dan referensi dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerjamudah diperoleh di instansi Saudara Adanya sosialisasi tentang Anggaran Berbasis Kinerja Saudara mengetahui informasi tentang penyusunan anggaran dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja Saudara memahami informasi tentang penyusunan anggaran dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja Penting ada informasi mengenai penyusunan anggaran dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja Saudara dalam menyusun perencanaan berpedoman kepada Visi dan Misi BPPK telah menyusun renstra sesuai dengan visi dan misi Saudara dalam penyusunan renja berpedoman kepada renstra K/L Dalam penyusunan Program Saudara berpedoman pada Renstra K/L Dalam penyusunan Kegiatan Saudara berpedoman pada Renja K/L Outcometelah ditetapkan dengan jelas dan mendukung program Outputtelah ditetapkan dengan jelas dan mendukung kegiatan Penyusunan indokator kinerja utama program telah mengacu pada outcome Penyusunan indokator kinerja kegiatan telah mengacu pada output Penyusunan anggaran berpedoman kepada dokumen perencanaan Saudara Menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja dlm perencanaan penganggaran Penyusunan alokasi anggaran berpedoman pada indokator kinerja yang harus dicapai Penyusunan alokasi anggaran berpedoman pada standard biaya Untuk kegiatan yang tidak tersedia dalam standard biaya umum telah disusun standard biaya keluaran Penyusunan kelengkapan dokumen seperti TOR dan RAB sesuai dengan ketentuan. Apakah Saudara bekerjasama dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dengan bagian/unit lain Perlunya ketersediaan alokasi dana untuk menyusun Anggaran Berbasis Kinerja Saudara melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan

Skala Penilaian 5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

85


No 26. 27. 28. 29. 30.

86

Indikator Dilaksanakan evaluasi atas outcome dan output yang dihasilaka Saudara menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Saudara menyusuan program baru berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program sebelumnya Saudara melakukan review atas ketercapain output dan outcome tahun lalu Saudara menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Skala Penilaian 5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

RIWAYAT HIDUP PENELITI

RIWAYAT HIDUP PENELITI Nama

: Noor Cholis Madjid

NIP

: 196902041990011001

Jabatan

: Widyaiswara Madya

Unit Organisasi

: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Riwayat Pekerjaan/Jabatan: 1. Pegawai pada Direktorat Jenderal Anggaran 1990 s/d 2004 2. Widyaiswara BPPK sejak 2004 sampai sekarang Riwayat Pendidikan: -

Diploma

III

Program Diploma

Keuangan (Prodip-STAN)

Spesialisasi

Anggaran di Jakarta Tahun 1990 -

Diploma IV Program Diploma Keuangan (Prodip-STAN) Spesialisasi Anggaran di Jakarta Tahun 1996

-

Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun 1995

-

Pascasarjana Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Tahun 2007

Karya yang Pernah Dibuat: 1.

Analisis Efektivitas Antara Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dengan Pendekatan Model IS – LM (StudiKasus Indonesia Tahun 1970 - 2005);

2.

Analisis atas Penetapan Indikator Kinerja dalam rangka Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan);

3.

Evaluasi Kinerja Keuangan Satker Rumah Sakit Umum Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

87


RIWAYAT HIDUP PENELITI Nama

: Hasan Ashari

NIP

: 197402251993011001

Jabatan

: Widyaiswara Madya

Unit Organisasi

: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Riwayat Pekerjaan/Jabatan: 1.

Staf pada KPKN Serang

2.

Staf KPPN Pontianak

3.

Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Riwayat Pendidikan: 1. Diploma III Program Diploma Keuangan (Prodip-STAN) Spesialisasi Anggaran di Jakarta Tahun 1994 2. Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2003

Karya yang Pernah Dibuat: 

Analisis atas Standar Biaya dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Kajian Akademis tahun 2009 bersama Bambang Sancoko.

88

ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS

Recommend Documents