1
ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG SELATAN Dwi Rahayu Abstraksi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban formal pelaporan dan penyetoran pajak, dan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban material pengisian Surat Pemberitahuan Pajak. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang ditelah selesai dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di KPP Semarang Selatan tahun 2004 sampai dengan 2008 sejumlah 183 wajib pajak, dan sampel yang digunakan sebanyak 124 wajib pajak dengan pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling. Metode analisis data dengan Pengujian McNemmar dan Wilcoxon, dan perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS versi 16.0. Adapun hasil penelitian adalah: pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal pelaporan PPh Pasal 25 yang ditunjukkan dengan nilai p=0.032 lebih kecil daripada α = 0.05, tindakan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal pelaporan PPh Pasal 21 ditunjukan dengan nilai p=0.006 lebih kecil
daripada α =0.05, tindakan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal penyetoran PPh.ps 25 yang ditunjukkan dengan nilai p=0.032 lebih kecil dari pada α=0.05, dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak formal penyetoran PPh Ps 21 ditunjukkan dengan nilai p=0.004 lebih kecil dari α = 0.05, dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak yang ditunjukkan Nilai p =0.034 lebih kecil daripada 0.05 dan peningkatan ratarata persentase penghasilan neto fiskal atas peredaran usaha wajib pajak sebesar 0,68 %. Kata Kunci : Pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak.
Latar Belakang Penelitian Peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 misalnya, kontribusi penerimaan adalah sebesar Rp697,34 Triliun dan target penerimaan tahun 2010 sebesar Rp729,2 Triliun (Liberti Pandiangan, 2010:46-49). Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu, penerimaan dari sektor migas tidak lagi menjadi sumber utama pembiayaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan tekad untuk mewujudkan pemerintah yang mandiri dalam arti tidak bergantung kepada sumber pembiyaan luar negeri. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil beberapakebijaksanaan antara lain dengan menerapkan sistem self assesment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Keberhasilan dari sistem ini adalah seberapa besar peranan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan. Modernisasi perpajakan dilakukan melalui reformasi berokrasi Direktorat Jenderal Pajak dan peningkatan sumber daya manusianya, law enforcement, dan penyempurnaan
2
undang-undang perpajakan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan pelayanan kepada publik dan membentuk good governance. Sebagai konsekwensinya , Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, berkewajiban mendukung upaya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalaui pelayanan prima dan penyuluhan intensif. Disisi lain, Direktorat Jenderal Pajak juga berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disinilah peranan pemeriksaan pajak sebagai pengawas dan penjaga agar wajib Pajak tetap patuh berada pada koridor peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada pengamanan penerimaan negara. Pemeriksaan tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar Rp3,3 Trilun atau sekitar 0,47 % dari total penerimaan dan target penerimana dari kegiatan pemeriksaan tahun 2010 adalah Rp5,13 Triliun atau sekitar 0,70% dari total rencana penerimaan ( Liberti Pandiangan,2010:46-49). Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan, kontribusi penerimaan tahun 2009 sebesar Rp211 Milyar atau sebesar 140% dari rencana penerimaan tahun 2009 sebesar Rp150 Milyar, dan rencana penerimaan tahun 2010 adalah sebesar Rp162 Milyar. Pemeriksaan pajak sendiri memberikan kontribusi penerimaan tahun 2009 sebesar Rp4,5 Milyar atau sekitar 2,1% dari total penerimaan, dan target kontribusi penerimaan tahun 2010 adalah 3,5 Milyar atau 2,2% dari total target penerimaan ( SIDJP, 2010). Perumusan Masalah 1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban formal pelaporan dan penyetoran pajak? 2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban material pengisian Surat Pemberitahuan Pajak ? Pembatasan Masalah 1. Peranan atau pengaruh pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak yang dimaksud hanya dipandang sebagai kondisi dan bukan sebagai suatu prosedur. 2. Data daftar tunggakan penagihan dan monitoring wajib pajak untuk Wajib Pajak yang telah diperiksa dan telah diselesaikan mulai tahun 2004 sampai dengan 2008 yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 3. Data perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak terbatas pada jenis PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 serta persentase penghasilan netto fiskal terhadap peredaran bruto usahanya sebelum maupun setelah dilakukan pemeriksaan. KAJIAN PUSTAKA Pemahaman tentang Perpajakan 1. Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro sebagaimana telah dikutif oleh Prof. Supramono (2005), yaitu “pajak adalah iuran kepada kas negara
3
berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum” . Pengertian Pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur sebagai berikut : 1) kontribusi wajib, 2) pajak dipungut berdasarkan undang-undang, 3) dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung dari pemerintah, 4) digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 2. Fungsi Pajak Fungsi pajak seperti dikemukan Marihot Pahala Siahaan (2010), yaitu : 1) Fungsi budgetair (penerimaan), disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan untuk memasukan dana secara optimal kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 2) Fungsi regularend (mengatur) disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunaan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan mencapai tujuan tertentu. 3) Fungsi redistribusi pendapatan berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengalihkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain yang berpenghasilan rendah. 4) Fungsi Demokrasi dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah satu perwujudan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepadanegara. 3. Sistem Perpajakan Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yaitu, Tax Policy, Tax Law dan Tax Administration. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara (Safri Nurmantu, 2003:106). Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004), terdapat 4 (empat) sistem pemungutan pajak, yaitu : 1) Official Assessment System, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar ( pajak terutang ) oleh seseorang. 2) Semi Self Assessment System, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiksus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak. 3) Self Assessment System, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepda Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4
4) Witholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. 4. Istilah Perpajakan a. Wajib Pajak Wajib pajak adalah “orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008:9).” b. Masa Pajak Masa Pajak adalah “ Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 ( satu ) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 ( tiga ) bulan takwim (Direktorat Jenderal Pajak, 2008:9).” c. Pajak yang Terutang Pajak yang terutang adalah “ pihak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2008:11)”. d. Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundangundangan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2008:11)”. e. Surat Setoran Pajak Surat Setoran Pajak adalah “ bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunuk oleh Menteri Keungan (Direktorat Jenderal Pajak, 2008:11)”. f. Ph Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah “pajak atas penghsilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri “( Direktorat Jenderal Pajak, 2008:16). g. PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 yaitu “angsuran pembayaran pajak yang dilakukan setiap bulan oleh Wajib Pajak berdasarkan kententuan UU PPh merupakan pembayaran dimuka terhadap utang pajak penghasilan yang akan dihitung sendiri ( self assesment ) oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak melalui penyampaian SPT” ( Direktorat Jenderal Pajak, 2008:12)
5
Pemahaman tentang Pemeriksaan Pajak a. Pengertian Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fiskus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan benar sedemikian sehingga kepathuan pajak akan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang menegaskan bahwa : “Pemeriksa pajak wajib melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi keawjiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Kamdar (1997) seperti yang dikutip Junaidi Eko Widodo (2004:117-130), menyatakan bahwa tindakan pemeriksa merupanan alat pencegah utama ketidakpatuhan Wajib Pajak (effective deterrent to noncompliance ) dan semakin besar rasio pemeriksaan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kamdar untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak badan di Amerika Serikat dengan menggunakan analisis time series. Penelitian ini mengambil data dari The Annual Report of the Commissioner of internal Renenue untuk tahun 1961 samapi dengan tahun 1997. b. Jenis Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak , terdapat 2 (dua) jenis pemeriksaan, yaitu : 1. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-undang KUP. 2. Pemeriksaan berdasarkan risiko ( risk based audit ) yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. c. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jennis pajak baik satu atau beberapa Masa Pajak , Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
6
Ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, terdiri dari : 1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas , tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain. Jangka wakut pelaksanaannya adalah 4 (empat ) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 ( delapan ) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan 2. Pemeriksaan Kantor , yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor ini dilakukan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain. Jangka waktu pelaksanaannya adalah 3 ( tiga ) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam ) bula yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemahaman tentang Kepatuhan Wajib Pajak 1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Safri Nurmantu (2003:148), kepatuhan Wajib Pajak didefiniskan sebagai “suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan yakni : kepatuhan formal dan kepatuhan material. Internal Revenue Service (IRS) seperti yang dikutip Borwn dan Mazur (2003:689-700), membedakan kepatuhan pajak menjadi tiga yaitu : 1) Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (filling compliance), yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuannya secara tepat waktu. 2) Kepatuhan pembayaran ( payment compliance ) , yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan secara tepat waktu pajak yang terutang yang telah dilaporkan. 3) Kepatuhan pelaporan pajak ( reporting compliance ), yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak terutangnya secara benar dan jujur. Menurut Junaidi Eko Widodo (2004:117-130), tingkat kepatuhan Wajib Pajak biasanya diukur dengan tingkat ketidakpatuhan yang pada umumnya diukur dengan menggunakan tax gap “ yaitu perbedaan antara pajak yang diterima berdasarkan pelaporan wajib pajak secara sukarela dengan jumlah yang ditentukan oleh pemeriksa pajak.” Menurut Brown dan Mazur (2003:689-700), tax gap adalah selisih antara pajak yang dibayar secara tepat waktu oleh Wajib Pajak dengan pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak. Tax gap adalah gambaran ketidakpatuhan Wajib Pajak pada peraturan perpajakan. Dengan mengukur tax gap, aparat perpajakan diharapkan dapat mengetahui kondisi sekarang dan trend yang sedang berlangsung dari prilaku kepatuhan sukarela Wajib Pajak sehingga dapat mengevaluasi keefektifan program peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.
7
Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo (2004:41-45), pada hakikatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem pelayanan (tax services) dan sistem penegakan hukum (tax enforcement). Langkah-langkah perbaikan pelayanan dan penegakan hukum diharapkan dapat mendorong meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan (tax service) yang prima akan mendorong Wajib Pajak untuk secara sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Disisi lain, penegakan hukum (tax enforcement ) yang berwibawa akan membuat Wajib Pajak berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi yang berat jika pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi oleh sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan untuk crosscheking informasi dengan instansi lain. Telaah Penelitian Sebelumnya Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak, antara lain dilakukan oleh Andreas Tabah Wicaksono, dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan serta Peningkatan Penerimaan Negara; Suatu Kajian Statistik Atas Studi Lapangan pada KPP ‘X’ di Surabaya.” Penelitian ini dilakukan dengan motivasi untuk mengetahui dampak psikologis pemeriksaan terhadap perubahan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan implikasinya terhadap pencapaian penerimaan negara dari sektor pajak. Andreas Tabah Wicaksono berkesimpulan bahwa pemeriksaan pajak kurang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, baik secara formal maupun material. Penelitian dengan topik serupa juga pernah dilakukan oleh Himawan Saputro, dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Kebayoran Lama.” Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada pengamanan penerimaan negara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan beberapa simpulan yaitu pemeriksaan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak dan pemeriksa memiliki pengaruh terhadap kepatuhan material Wajib Pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak. Kerangka Pikir Untuk memperjelas kerangka pikir tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut : Variabel Independen
Variabel Dependen
Pemeriksaan Pajak
Keptuhan Wajib Pajak, terdiri dari :
(X)
1. Kepatuhan Pelaporan PPh 25 2. Kepatuhan Pelaporan PPh 21 3. Kepatuhan Pembayaran PPh 25 4. Kepatuhan Pembayaran PPh 21 5. Kepatuhan Material Pengisian SPT ( Y)
8
Hipotesis Penelitian 1. Pengaaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak a. Kewajiban pelaporan PPh 25 H1 : Kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan PPh 25 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum pemeriksaan pajak. b. Kewajiban Palaporan PPh 21 H2 : Kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan PPh 21 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum ada pemeriksaan. c. Kewajiban Penyetoran PPh 25 H3 : Kecenderungan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban peyetoran PPh 25 secara tepat waktu sesuda adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum ada pemeriksaan. d. Kewajiban Penyetoran PPh 21 H4 : Kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban penyetoran PPh 21 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum adanya pemeriksaan. e. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak H5 : Kecenderungan persentase penghasilan neto fiskal terhadap peredaran usaha yang dilaporkan Wajib Pajak sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum ada pemeriksaan METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel 1) Populasi Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang ditelah selesai dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 sejumlah 183 wajib pajak. 2) Sampel Penelitian Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan teknik probalility sampling, dengn sampel sebanyak 124 wajib pajak. Jenis Data Jenis data yang digunakan termasuk data primer yang terdiri atas : a. Kepatuhan Wajib Pajak selama 12 (dua belas) masa pajak atas pemenuhan kewajiban formalnya baik menyetor pajak yang terutang maupun melaporkan SPT Masanya. Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban formal ini, penulis berupaya memperhatikan tanggal-tanggal jatuh tempo penyetoran pajak dan penyampaian SPT yang jatuh tempo pada hari libur nasional. Hal ini disebabkan adanya ketentuan perpajakan yang memberikan aturan khusus terkait dengan jatuh tempo kewajiban tersebut. b. Kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban material berupa kebenarannya dalam melakukan pengisian SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban material ini, penulis menggunakan perbandingan persentase penghasilan neto fiskal terhadap peredaran bruto Wajib Pajak
9
c. Baik data kepatuhan formal maupun kepatuhan material wajib pajak merupakan data sebelum dan sesudah pemeriksaan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Metode Pengumpulan Data a. Metode dokumentasi Data yang diambil dari sumber diatas adalah : 1. Tanggal lapor dan tanggal setor PPh Pasal 25 dan PPh 21 2. Peredaran Usaha dan Penghasilan Netto Fiskal b. Wawancara Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan dalam suatu tahun pajak tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pemeriksaan tahun pajak 2004 sampai dengan 2008 yang menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 2. Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, kepatuhan yang dimaksud meliputi : a. Kepatuhan penyetoran b. Kepatuhan Pelaporan SPT Masa c. Kepatuhan Pengisian SPT Metode Analisis Data 1. Pengujian McNemmar Pengujian McNemar dapat digunakan untuk menguji efektifitas suatu perlakukan tertentu terhadap kecenderungan pilihan para pemilih atas berbagai opsi yang timbul. Pengujian ini diterapkan terutama terhadap rencanganrancangan “ sebelum dan sesudah” dimana tiap orang digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri, dan dimana kekuatan pengukurannya adalah skala nominal atau ordinal. 2. Pengujian Peringkat Bertanda Wilcoxon Tes ini digunakan untuk menguji arah perbedaan dan memberikan bobot perbedaan di dalam pasangan data. Dengan tes ini peneliti dapat mengatakan anggota manakah dalam suatu pasngan yang “lebih besar dari” , yaitu mengatakan tanda selisih observasi dalam setiap pasangan, dan membuat rangking selisih itu dalam urutan harga absolutnya. Dalam melakukan pengujian-pengujian tersebut di atas, perhitungan statistik yang penulis lakukan adalah mengunakan progam komputer yang khusus menangani berbagai pengujian statistik yaitu Statistical Product dan Service Solution ( SPSS ) 16.0.
10
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAH Hasil Penelitian 1. Data Kepatuhan Formal Wajib Pajak Diolah dengan Menggunakan Metode Pengujian Statistik McNemmar. Tabel 1 Tabel Pengujian Mc Nemar Pelaporan PPh Pasal 25 Sebelum & Sesudah
Test Statistics
Sesudah
Sebelu m
1
Sebelum & Sesudah
2
1 2
b
98 14
N Exact Sig. (2-tailed)
5 7
124 a .064
a. Binomial distribution used. b. McNemar Test
Dari Tabel 1 diketahui bahwa probabilitas hasil pengujian adalah sebesar 0,064 yang dapat dilihat dalam kolom Exact Sig. ( 2-tailed ) untuk uji dua sisi. Sesuai dengan perumusan hipotesis penulis yang bertujuan untuk pengujian satu arah, maka angka tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α ). Dari hasil perhitungan dapat dilihat apabila ternyata nilai p = 0,032 ( berasal dari ½ x 0,064) adalah lebih kecil dari α = 0,1, sehingga keputusannya adalah menerima Ha1 dan Menolak Ho1. Dengan demikian , hipotesis Ha1 yang menyatakan bahwa kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan PPh Pasal 25 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum ada pemeriksaan dapat diterima. a. Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 21 Tabel 2 Tabel Pengujian Mc. Nemar Palaporan PPh Pasal 21 Sebelum & Sesudah Sebelu m 1 2
Test Statistics
Sesudah 1
Sebelum & Sesudah
2 97 16
b
4 7
N Exact Sig. (2-tailed)
124 a .012
a. Binomial distribution used. b. McNemar Test
DariTabel 2, diketahui bahwa probabilitas hasil pengujian adalah 0.012 yang dapat dilihat dalam kolom Exact Sig (2-tiled ) untuk uji dua sisi. Sesuai dengan perumuasan hipotesis penulis yang bertujuan untuk menguji satu arah, maka angka tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dnegan tingakt signifikansi (α). Ternyta nilai p=0,006 ( berasal dari ½ x 0,012 ) adalah lebih kecil dari α = 0,05 , sehingga keputusannya adalah menerima H2. Dengan demikian, hipoteisi H2 yang menyatakan bahwa kecenderungan kepatuhan Wajib
11
Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum ada pemeriksaan dapat diterima. b. Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21 Tabel 3 Tabel Pengujian Mc. Nemar Palaporan PPh Pasal 25 Test Statistics
Sebelum & Sesudah Sebelu m
Sebelum & Sesudah
Sesudah 1
1 2
2 99 14
b
N Exact Sig. (2-tailed)
5 6
124 a .064
a. Binomial distribution used. b. McNemar Test
Dari Tabel 3, diketahui bahwa probabilitas hasil pengujian adalah 0,064 yang dapat dilihat dalam kolom Exact Sig (2-tiled) untuk uji dua sisi. Sesuai dengan perumuasan hipotesis penulis yang bertujuan untuk menguji satu arah, amak angka tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dnegan tingakt signifikansi (α). Ternyta nilai p=0,032 (berasal dari ½ x 0,064) adalah lebih kecil dari α = 0,05 , sehingga keputusannya adalah menerima Ha2 dan Menolak Ho2. Dengan demikian, hipoteisi Ha2 yang menyatakan bahwa kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum ada pemeriksaan dapat diterima. c. Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21 TabTabel 4 Tabel Pengujian Mc. Nemar Penyetoran PPh Pasal 21 Test Statistics
Sebelum & Sesudah
Sebelum & Sesudah
Sesudah Sebelum 1 2
1
2 98 16
b
3 7
N Exact Sig. (2-tailed)
124 a .004
a. Binomial distribution used. b. McNemar Test
Dari Tabel 4 diktehui bahwa probabilitas hasil pengujian adalah 0,004 yang dapat dilihat dalam kolom Exact Sig (2-tiled) untuk uji dua sisi. Sesuai dengan perumuasan hipotesis penulis yang bertujuan untuk menguji satu arah, amak angka tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dnegan tingakt signifikansi (α). Ternyta nilai p=0,002 ( berasal dari ½ x 0,004) adalah lebih kecil dari α = 0,05 , sehingga keputusannya adalah menerima H2. Dengan demikian, hipoteisi H2 yang menyatakan bahwa kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum ada pemeriksaan dapat diterima.
12
2. Data Kepatuhan Material Wajib Pajak Diolah dengan Menggunakan Metode Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon Tabel 5 Tabel Pengujian Variabel Persentase Pengahsilan Neto Fiskal terhadap Peredaran Usaha Metode Wilcoxon Ranks N Sesudah – Sebelum
Mean Rank
Negative Ranks
58.22
3144.00
b
65.80
4606.00
54
Positive Ranks
70
Sum of Ranks
a
Ties
0
Total
124
c
a. Sesudah < Sebelum b. Sesudah > Sebelum c. Sesudah = Sebelum Test Statistics
b
Sesudah – Sebelum Z Asymp. Sig. (2-tailed)
a
-1.823 .068
a. Based on negative ranks. b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Berdasarkan Tabel .5 dapat diketahui bahwa dalam pengujian ini Assymp. Sig ( 2-tailed ) adalah 0.068 untuk uji dua sisi, dengan demikian untukk uji satu arah probabilitasnya adalah 0,034 ( berasal dari ½ x 0.068 ). Selanjutnya , probabilitas tersebut kita bandingkan dengan tingkat signifikasnsi yang telah ditetapkan yaitu α (0,05). Karena p (0.034) adalah lebih kecil dari α (0,05), maka keputusan yang diambil adalah menerima H5. Dengan demikian hipotesis H5 yang menyatakan bahwa kecenderungan persentase penghasilan neto fiskal terhadap peredaran saha yang dilaporkan Wajib Pajak sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum ada pemeriksaan dapat diterima. Pembahasan 1. Pengaruh Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Formal a. Kewajiban Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa 1) Pajak Penghasilan Pasal 25 (H1) Nilai p=0.032 lebih kecil daripada α = 0.05, sehingga H1 diterima, yang berarti tindakan pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajibannya melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tepat waktu.
13
2) Pajak Penghasilan PPh Pasal 21( H2) Nilai p=0.006 lebih kecil daripada α =0.05, sehingga H2 diterima, yang berarti tindakan pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh terhadap prilaku Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajibannya melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tepat waktu. b. Kewajiban Penyetoran Surat Penyetoran Masa 3) Pajak Penghasilan PPh, Pasal 25 (H3) Nilai p=0.032 lebih kecil daripada α=0.05 , sehingga H3 diterima, yang artinya tindakan pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh terhadap prilaku Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajibannya melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tepat waktu. 4) Pajak Penghasilan PPh. Pasal 21 (H4) Nilai p=0.004 lebih kecil dari α = 0.05, sehingga H4 diterima, yang artinya bahwa tindakan pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh terhadap prilaku Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajibannya melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tepat waktu. 2. Pengaruh Pemeriksaan terhadap Kewajiban Material 5) Tindakan Pemeriksaan berpengaruh terhadap kewajiban material bagi wajib pajak (H5) Nilai p =0.034 lebih kecil daripada 0.05, sehingga H5 diterima, yang artinya bahwa tindakan pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh terhadap prilaku Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajibannya melakukan pengisian Surat Pemberitahuan secara benar. Penulis berpendapat bahwa Wajib Pajak tetap memperhatikan hasil pemeriksaan, dimana dilakukan koreksi atas perhitungan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Simpulan 1. Tindakan pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban formal pelaporan PPh Pasal 25 Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal ini ditunjukan nilai p=0.032 lebih kecil daripada α = 0.05sehingga hasil hipotesis menerima H1. 2. Tindakan pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban formal pelaporan PPh Pasal 21 Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian hipotesis nilai p=0.006 lebih kecil daripada α =0.05, sehingga H2 diterima. 3. Pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban formal penyetoran PPh Pasal 25 Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian hipotesis nilai p=0.032 lebih kecil daripada α=0.05 , sehingga H3 diterima. 4. Tindakan pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban formal penyetoran PPh Pasal 21 Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian hipotesis nilai p=0.004 lebih kecil dari α = 0.05, sehingga H4 diterima.
14
5.
Tindakan pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan material Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan.Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian hipotesis Nilai p =0.034 lebih kecil daripada 0.05, sehingga H5 diterima yang menerima H5. Kondisi tersebut didukung dengan peningkatan rata-rata persentase penghasilan neto fiskal terhadap peredaran usaha Wajib pajak setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,68%.
DAFTAR PUSTAKA Andreas Tabah Wicaksono, Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan serta Peningkatan Penerimaan Negara : Suatu Kajian Statistik atas Studi Lapangan pada KPP ‘X’ di Surabaya, Tangerang : Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, 2006 Brown, Robert E dan Mar J. Mazur, “IRS’s Comprehensive Approach to Compliance Measurenment, “ National Tax Journal, Vol LVI, No.3 ( September ,2003), hal 689-700. (URL: http://www.irs.gov.pub.irs-soi/mazur.pdf). Direktorat Jenderal Pajak, Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2008 Direktorat Jenderal Pajak, Buku Panduan bagi KPPN dan Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemotong /Pemungut Pajak-Pajak Negara, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2008. Gunadi, “Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Compliance),” Jurnal Perpajakan Indonesia,Vol.4, No.5 (2005).
Pajak
(Tax
Hasan, M. Iqbal, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrehensif), Jakarta : Bumi Aksara, 1999. Hardi, Pemeriksaan Pajak. Jakarta:Penerbit Kharisma,2003. Himawan Saputro, Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Kebayoran Lama,Tangerang : Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, 2007. Ilyas, Wirawan B. Dan Richard Burton. Hukum Pajak. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2004. Liberti Pandiangan,”Pajak dalam APBN Tahun 2010”,Majalah Pajak, XLII, (Februari 2010), hlm 46-49. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001, Yogyakarta:Penerbit Andi, 2002. Nurmantu, Safri, Pengantar Perpajakan, Jakarta : Kelompok Yayasan Obor,2003.
15
Purnomo, Hadi.”Reformasi Administrasi Perpajakan,” dalam Heru Subyantoro dan Singgih Riphat, Peny., Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Februari 2004. Suparmono dan Theresia Woro Damayanti,”Perpajakan Indonesia”, Salatiga: Penerbit Andi,2005. Supranto, J,”Metode Penelitian Hukum dan Statistik”, Jakarta : Penerbit Reka Cipta, 2003. Surjoputro, Djoko Slamet dan Junaedi Eko Widodo, “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan,” dalam Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny., Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia : Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, Jakarta: Penerbit Kharisma, 2004. Wahana Komputer, Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan SPSS,, Semarang : Penerbit Andi, 2010. Widodo, Junaedi Eko,”Memanfaatkan Data Pemeriksaan untuk Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak.” dalam Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny., Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, Jakarta: Penerbit Kharisma, 2004. Zain, Mohammad, Manajemen Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
