BAB II PENGANGKATAN PENGURUS DALAM PKPU A. Prosedur

BAB II PENGANGKATAN PENGURUS DALAM PKPU

A. Prosedur Permohonan PKPU Ada dua cara yang disediakan oleh UU Kepailitan dan PKPU agar debitur dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Cara yang pertama adalah dengan mengajukan PKPU. PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Istilah lain dari PKPU ini adalah suspension of payment atau Surseance van Betaling, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. 27 Cara yang kedua yang dapat ditempuh oleh debitur agar harta kekayaan terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitur dengan para 27

Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 15.

Universitas Sumatera Utara

krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir. 28 Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitur dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur hanya apabila dibicarakan bersama melibatkan semua kreditur. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditur, maka kepailitan debitur tidak dapat diakhiri. Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur konkuren maupun kreditur yang didahulukan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitur maupun kreditur yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo. 29 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utangutangnya dan PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu debitur untuk menunda pembayaran utangnya, debitur mempunyai harapan dalam waktu 28 29

Ibid., hlm. 327. Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 37.


yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya. Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya. Menurut Fred B.G. Tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditur juga. 30 Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur melalui PKPU maka debitur dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya. Kartini Muljadi, menambahkan bahwa debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (beheer en beschikking) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. 31 Apabila dalam kepailitan debitur tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitur masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU (Pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU). Selanjutnya Pasal 240 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan, bahkan atas dasar kewenangan yang 30 31

Ibid., hlm. 329 Ibid., hlm. 330.


diberikan oleh pengurus PKPU, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur. Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijaminkan adalah terhadap harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya. Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut. Sedangkan dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitur tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada ditangan kurator. Prinsip PKPU jelas berbeda dengan prinsip kepailitan, yaitu untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utangnya debitur. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian. 32 PKPU dan kepailitan adalah dua hal yang berbeda, dimana PKPU jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat juga kreditur lain diluar PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut terganggu oleh tagihan-tagihan kreditur yang berada di luar PKPU. Selain itu, kreditur juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat

32

Ibid., hlm. 37.


mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada pengadilan niaga dan debitur otomatis dinyatakan pailit. Hal ini juga berbeda dengan proses restructuring biasa, yang apabila terjadi breach perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku dan waktunya panjang. Proses restructuring hanya mengikat kreditur tertentu saja namun dalam PKPU mengikat semua kreditur. Sedangkan dalam kepailitan, walaupun juga ada mengenal perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberesan harta pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh boedel pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditur yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang. Perbedaan antara PKPU dengan kepailitan juga terdapat dalam bidang prosedur yang harus ditempuh. Peraturan prosedur pada PKPU kurang luas dibandingkan dengan peraturan prosedur dalam kepailitan. 33

PKPU harus

diajukan sebelum debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, sebab apabila PKPU diajukan setelah debitur dinyatakan pailit, maka hal ini tidak ada gunanya lagi. Sehubungan dengan itu, maka berdasarkan Pasal 229 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa; 1.

PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur

33

Sunarmi, Op.Cit., hlm. 202.


2.

Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

3.

Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Dari ketentuan Pasal 222 diketahui bahwa yang dapat mengajukan

permohonan PKPU adalah debitur

dan kreditur. Debitur dapat mengajukan

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya apabila debitur mempunyai lebih dari satu kreditur. Selain itu, syarat lain bagi debitur agar dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu apabila debitur juga sudah dalam keadaan tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sesuai dengan pejelasan Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU kreditur yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah setiap kreditur baik kreditur konkuren maupun kreditur yang didahulukan. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki hak jaminan atau agunan atas harta debitur sebagai


jaminan pelunasan utang. Sementara itu, kreditur yang didahulukan pelunasan piutangnya adalah kreditur pemegang hak jaminan dan kreditur istimewa. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan tidak semua debitur dapat mengajukan sendiri permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal debitur adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU yaitu: 34 1. Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank, 2. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek,

lembaga

kliring

dan

penjaminan,

lembaga

penyimpanan

dan

penyelesaian, dan 3. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi dan dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan sebagimana ketentuan Pasal 222 jo Pasal 229 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU, yang penting sebelum adanya keputusan hakim yang tetap menyatakan debitur pailit. Sehubungan dengan dimungkinkannya permohonan PKPU diajukan setelah

34

Syamsudin Sinaga, Op.Cit., hlm. 265.


pengadilan niaga menerima permohonan pernyataan pailit, dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut: 35 1. Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh pengadilan niaga tetapi belum diperiksa, dan sementara permohonan pernyataan pailit belum diperiksa, pengadilan niaga menerima pula permohonan PKPU dari debitur atau dari kreditur yang bukan pemohon kepailitan. 2. Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh pengadilan niaga, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu sedang diperiksa oleh pengadilan niaga, debitur atau kreditur yang bukan pemohon kepailtan juga mengajukan PKPU. Prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut: 1. Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokadnya. 2. Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta suratbukti secukupnya. 3. Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7(tujuh) hari sebelum sidang. 4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian. 5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, ayat 2 , ayat 3, ayat (4) dan ayat 5 berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

35

Sutan Remi Syahdeini, Op.Cit., hlm 338.


Berdasarkan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU tersebut, maka permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai dengan daftar uraian mengenai harta beserta surat-surat bukti selayaknya. Surat permohonan itu harus ditandatangani baik oleh debitur maupun penasehat hukumnya. 36 Dengan demikian, debitur harus menunjuk penasehat hukum bila ingin mengajukan permohonan PKPU. Namun permohonan tersebut tidak dapat diajukan sendiri oleh penasehat hukum tetapi harus bersama-sama dengan debitur. Pada surat permohonan tersebut dapat juga dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222. Terhadap permahonan PKPU yang diajukan ke pengadilan niaga, maka pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU Sementara kepada debitur sebelum PKPU Tetap. Adapun tujuan PKPU Sementara ini adalah : 1. Agar segera tercapai keadaan diam (stay atau standstill) 37 sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditur dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitur. 2. Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian berikut

segala

persiapan-persiapan

yang

diperlukan

apabila

rencana

perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, sebagaimana dimaksud di atas, hakim harus mengabulkan PKPU Sementara dengan batas waktu 45 hari dan harus menunjuk seorang hakim pengawas serta 36 37

Ibid., hlm. 341. Ibid., hlm. 344.


mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta si debitur. Namun apabila permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan tersebut, harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta debitur tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berlaku sejak tanggal PKPU Sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang paling lambat diselenggarakan pada hari ke 45 terhitung sejak PKPU Sementara ditetapkan. Segera setelah ditetapkannya putusan PKPU Sementara, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah keputusan PKPU Sementara ditetapkan. Pada hakekatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh pengadilan niaga, dengan kata lain PKPU Tetap diberikan berdasarkan kesepakatan debitur dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Dan Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan para kreditur konkuren tersebut. Tidak dibenarkan bagi Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitur dan para krediturnya. 38

38

Ibid., hlm. 341.


Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan: 1. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan 2. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap lahir setelah proses sidang dimaksud di atas dilaksanakan dan keputusan sidang menetapkan bahwa PKPU sementara diputus menjadi PKPU tetap. Apabila PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditur maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak boleh melebihi batas waktu 270 hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan. Namun apabila dalam sidang tidak dapat ditetapkan

persetujuan

PKPU sementara maka dalam sidang tersebut debitur dinyatakan pailit. 39 Selama

berlangsungnya

PKPU

sementara

maupun

PKPU

tetap,

berdasarkan Pasal 242 UU Kepailitan dan PKPU debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya lagi. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang

39

Sunarmi, Op.Cit., hlm. 207.


telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan dan semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitur disandera, debitur harus segera dilepaskan segera setelah diucapkan keputusan PKPU tetap atau setelah keputusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. 40 Undang-undang mewajibkan begitu permohonan PKPU sementara diputus oleh pihak Pengadilan Niaga pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut pengumuman tentang tanggal, tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus dan apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang direncanakan. Demikian juga dalam halnya telah disetujuinya PKPU tetap dan pengesahan rencana perdamaian maka keputusan tersebut harus diumumkan dengan cara sebagaimana disebut di atas.

B. Pihak-Pihak dalam PKPU 1. Debitur Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka

40

Syamsudi Sinaga, Op.Cit., hlm. 270.


pengadilan. Dalam PKPU debitur belum atau tidak dinyatakan pailit tetapi oleh Majelis Hakim diberi penundaan kewajiban pembayaran utang dengan putusan. Debitur ini, sejak putusan PKPU diucapkan maka bersama-sama dengan pengurus berhak mengurus harta debitur. 41 Sesuai dengan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur dapat mengajukan PKPU bila ia tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maksud pengajuan oleh debitur ini ialah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Debitur yang mengajukan ini dapat berupa debitur perorangan ataupun debitur badan hukum. Pada UU Kepailitan dan PKPU menentukan tidak semua debitur dapat mengajukan sendiri permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ada beberapa pengecualian sehingga permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu: a. Bank Indonesia jika debiturnya bank; b. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; c. Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik;

41

Ibid., hlm. 15


2. Kreditur Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam PKPU terdapat beberapa jenis kreditur yakni: a. Kreditur separatis. Diatur dalam Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU. Yang dimaksud dengan kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan hak agunan atas kebendaan lainnya. Kreditur ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kreditur lainnya. Kreditur ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun pelaksanaannya harus ditangguhkan terhitung 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kreditur separatis dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan tetap memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur yang lain. 42 b. Kreditur preferen. Berdasarkan pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata, yang dimaksud dengan kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang diatur oleh undangundang yang bersangkutan. Dalam kepailitan kreditur preferen mendapat

42

Ibid., hal. 16-17.


hak untuk didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Pembayarannya diistimewakan atas hasil penjualan barang bergerak maupun barang tetap dari harta debitur pailit. Tagihan yang preferen atas hasil eksekusi benda tertentu milik debitur antara lain: 43 1) ongkos-ongkos pengadilan 2) privelege orang yang menyewakan. 3) privelege si penjual 4) biaya menyelamatkan barang 5) biaya pembuatan (upah tukang) 6) hak istimewa pemilik rumah penginapan. 7) upah angkutan 8) hak istimewa para tukang batu, tukang kayu dan tukang bangunan, 9) hak istimewa atas penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum c. Kreditur konkuren. Berdasarkan pada Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur golongan ini adalah semua Kreditur yang tidak masuk Kreditur separatis dan tidak termasuk Kreditur preferen. Kreditur konkuren atau disebut juga kreditur bersaing adalah semua kreditur yang memiliki piutang tanpa ikatan tertentu. Dalam kepailitan para kreditur konkuren akan

43

J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan (Bandung : Citra Aditya

Bakti, 1993), hlm. 41.


memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPdt. Umumnya kreditur konkuren adalah kreditur yang paling rentan mengalami kerugian dalam kepailitan dan harus berusaha keras mendapatkan bagiannya menurut persentase yang ditentukan dalam rapat verifikasi. 44 PKPU pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditur konkuren saja. Walaupun pada UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat 2 tidak disebut lagi perihal kreditur konkuren sepereti halnya ketentuan dalam Pasal 212 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 yang secara jelas menyebutkan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. 45 Namun pada Pasal 244 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap : a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

44

Ibid. Sri Wijiastuti, Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor, (Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 37 45


b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan. c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada point b. Walaupun PKPU ini hanya berlaku bagi para kreditur konkuren saja, tapi hasil seluruh kesepakatan mengenai rencana perdamaian tetap berlaku dan mengikat seluruh para kreditur baik kreditur konkuren maupun para kreditur separatis dan dalam pelaksanaan sidang-sidang senantiasa harus mengikut sertakan seluruh para krediturnya. Termasuk hak untuk mengeluarkan suara selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini berjalan, termasuk pula dalam menanggapi usul-usul rencana perdamaian. 46 Menurut Remy Sjahdeini Kesepakatan mengenai rencana perdamaian hanya mempunyai arti apabila setiap kreditur terikat baik kreditur konkuren maupun kreditur preferen. Apabila tidak setiap kreditur terikat dengan perdamaian yang tercapai, maka kedudukan debitur dan kepentingan para kreditur yang terikat dengan perdamaian tersebut dapat dibahayakan oleh kreditur yang tidak terikat yaitu kreditur preferen. Kreditur yang tidak terikat dengan perdamaian itu dapat mengajukan permohonan pailit. Apabila permohonan pailit ini dikabulkan oleh

46

Sriwijiastuti, Op.,Cit, hlm. 41.


pengadilan, maka perdamaian yang telah disepakati antara debitur dan para kreditur konkuren dan sedang berjalan implementasinya akan harus dihentikan. 47 Dalam PKPU dikenal juga adanya panitia kreditur. Panitia Kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Pengadilan harus mengangkat panitia kreditur apabila: 48 a. Permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditur; atau b. Pengankatan tersebut dikehendaki oleh Kreditur yang mewakili paling sedikit setengah bagian dari seluruh jumlah tagihan yang diakui. Mekanisme PKPU selain dilakukan oleh debitur, juga dapat dilakukan oleh kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. 3. Pengurus dan hakim pengawas Untuk pelaksanaan PKPU, menurut UU Kepailitan dan PKPU perlu ditunjuk hakim pengawas dan pengurus PKPU oleh pengadilan, dimana baik hakim pengawas dan pengurus mempunyai tugas dan fungsimasing-masing untuk melancarkan proses PKPU. Menurut Pasal 225 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, bersamaan dengan pemberian putusan PKPU Sementara, Pengadilan Niaga harus 47 48

Sutan Remy Sjahdeini Op.Cit., hlm. 327-328. Sunarmi, Op.Cit., hlm. 208.


menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Menurut Pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitur berada dibawah pengawasan pengurus PKPU. Sejak tanggal dimulainya PKPU Sementara, maka debitur tidak berwenang lagi melakukan tindakan pengurusan atau pengalihan yang menyangkut kekayaannya tanpa persetujuan pengurus PKPU. 49 Mengenai pengurus akan dibahas lebih jauh dalam poin pembahasan berikutnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan hakim pengawas ialah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tugas dan wewenang hakim pengawas dalam perkara PKPU tidak ditentukan secara tegas sebagaimana perkara kepailitan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat 4, Pasal 226 ayat 1 dan Pasal 228 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan sidang selambat-lambatnya pada hari ke-45 yang telah ditetapkan oleh Majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara PKPU dimana didengar keterangan debitur, hakim pengawas dan kreditur yang hadir atau kuasanya maka hakim pengawas melaksanakan tugas dan wewenang secara mutatis mutandis menyesuaikan dengan ketentuan pada perkara kepailitan. Dalam praktik, hakim pengawas menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditur yang disampaikan kepada pengurus untuk membicarakan

49

Jono, Hukum Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 176.


rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur pemohon PKPU. 50 Berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan, perdamaian dalam PKPU dapat diajukan oleh kreditur selain debitur. Hal ini adalah logis karena tidak mungkin perdamaian dalam kepailitan diajukan oleh kreditur karena kepailitan itu sendiri telah dimohonkan sebelumnya oleh kreditur bersangkutan. Perbedaan nyata lain adalah perdamaian

dalam

PKPU

secara

tegas

memungkinkan

debitur

untuk

menyelesaikan sebagian dari seluruh utangnya kepada kreditur. Rapat kreditur diketuai oleh hakim pengawas dengan dibantu oleh panitera pengganti serta dihadiri oleh pengurus, debitur dan para kreditur. Hakim pengawas meminta keterangan kepada debitur perihal rencana perdamaian yang ditawarkan, yang dilampiri daftar harta debitur dan daftar kreditur yang menyebutkan nama, alamat, jumlah dan sifat piutang dari kreditur. Setelah itu, hakim pengawas meminta keterangan kepada pengurus perihal pencatatan harta debitur. Kemudian berdasarkan keterangan debitur dan pengurus, hakim pengawas meminta pendapat para kreditur apakah dapat menerima atau menyetujui rencana pendamaian yang ditawarkan oleh debitur. Ataukah para kreditur dapat menyetujui pemberian PKPU secara tetap yang dimintakan oleh debitur guna membicarakan rencana perdamaian pada rapat kreditur selanjutnya. Rencana perdamaian yang telah diajukan harus disetujui atau ditolak oleh rapat kreditur melalui pemungutan suara, dan untuk selanjutnya harus disahkan atau ditolak pada sidang pengesahan. 51 4. Tenaga ahli 50 51

Ibid., hlm. 182. Ibid., hlm. 184.


Setelah diterimanya permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga, baik PKPU Sementara maupun PKPU Tetap maka hakim pengawas dapat mengangkat satu atau lebih tenaga ahli. 52 Pengangkatan tenaga ahli ini, dimungkinakan menurut ketentuan Pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU, para tenaga ahli yang ditunjuk dapat berupa : a. akuntan publik untuk mengaudit keuangan perusahaan pihak debitur berikut dengan rincian utang piutang perusahaan tersebut. b. Konsultan hukum untuk meneliti perkara, gugatan-gugatan terutama yang sedang berjalan termasuk konsultan hukum perburuhan mengenai kondisi dan hubungan perburuhan di perusahaan tersebut terutama bagi perusaahan yang mempekerjakan banyak buruh c. Notaris untuk meneliti bentuk-bentuk perjanjian yang diperlukan terutama dalam rangka penyusunan rencana perdamaian.

C. Pengangkatan Pengurus dalam PKPU Pengurus adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara PKPU untuk mengurus harta debitur debitur bersama-sama dengan debitur dibawah pengawasan hakim pengawas. 53 Balai Harta Peninggalan (BHP) yang dimaksud adalah instansi pemerintahyang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pelayanan jasa hukum dibidang kepailitan dan PKPU serta bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 52 53

Ibid., hlm. 175. Syamsudin Sinaga. Op.Cit., hlm. 376.


Pengurus sebagai seorang profesional dalam perkara PKPU berbeda dengan kurator dalam perkara pailit. Kendatipun dua profesi ini melekat pada diri satu orang, namun tugas dan tanggung jawab yang dijalankan berbeda. Pengurus adalah orang yang mengurusi harta debitur bersama-sama dengan debitur, sedangkan kurator adalah orang yang diberi kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Dalam melakukan pengurusan atau pemberesan kurator mempunyai kewenangan untuk menjual aset debitur pailit sedangkan pengurus tidak berwenang menjual harta debitur dalam PKPU. Disamping perbedaan antara pengurus dan kurator tersebut terdapat juga beberapa persamaan yaitu : 54 1. Pengurus dan kurator sama-sama diangkat oleh majelis hakim. 2. Pengurus maupun kurator, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diawasi oleh hakim pengawas. 3. Pengurus dan kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur. 4. Pengurus dan kurator wajib terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat untuk dapat diangkat menjadi pengurus sama dengan kurator. Pengurus yang diangkat harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengurus harus independen, artinya pengurus tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Pasal 234 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dapat menjadi pengurus adalah:

54

Ibid., hlm. 378.


1. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur; dan 2. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.” Lebih jauh lagi mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi pengurus, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus, pada Pasal 2 ditentukan syarat untuk dapat didaftarkan sebagai kurator dan pengurus, yakni: 1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 4. Sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi 5. Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bekerjasama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidanan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap 7. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan 8. Membayar biaya pendaftaran, dan 9. Memiliki keahlian khusus


Pasal 234 ayat 1 menentukan bahwa pengurus PKPU yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Pengurus PKPU yang diangkat harus independen dimana dia adalah seseorang atau badan yang tidak berada dibawah salah satu pihak yang sedang bersengketa, sehingga independensinya benar-benar terjaga. 55 Penunjukan pengurus PKPU oleh Pengadilan Niaga dapat berdasarkan usul dari debitur, kreditur atau atas kewenangannya sendiri, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 56 1. Sebelum menerima penunjukkan, pengurus PKPU harus memastikan dirinya memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup untuk menjalankan penugasan tersebut. Kompetensi dan kapasitas yang dimaksud adalah mengenai itikad baik pengurus PKPU dalam hal menilai dirinya mengenai kemampuannya serta kapasitas/kualifikasi dari dirinya sendiri untuk melakukan proses pengurusan harta kekayaan debitur dalam PKPU. Oleh sebab itu pengurus PKPU harus mengikuti pendidikan keahlian khusus dan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut AKPI) atau pihak lain yang diakreditasi oleh AKPI. Pendidikan keahlian khusus bagi kurator dan pengurus PKPU terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Mengenai standart keahlian khusus tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan atau Standart Kurator dan Pengurus. 2. Sebelum menerima penugasan, pengurus PKPU harus memastikan dirinya tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor, yang dapat 55

Sunarmi, Op.Cit., hlm. 208. Standar profesi kurator dan pengurus Indonesia, http://sidbers.wordpress.com, diakses tanggal 7 September 2013. 56


diketahuinya dari daftar kreditur yang tercantum dalam permohonan PKPU maupun dokumen lain yang diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU tersebut. Pengurus diangkat oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara PKPU. Dalam putusan tersebut diangkat juga Hakim Pengawas yang mengawasi pelaksanaan tugas pengurus. Pengurus yang diangkat pada umumnya sesuai dengan yang dimohonkan oleh pemohon PKPU, kecuali ada benturan kepentingan (conflict of interest) dengan debitur, maka majelis hakim dapat mengangkat pengurus yang lain. 57 Pengangkatan Pengurus dalam putusan PKPU diatur dalam Pasal 225 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi ; “Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.” Pengurus PKPU boleh lebih dari satu orang apabila pengadilan menganggap pengurusan terhadap harta kekayaan perusahaan bersifat rumit. Apabila diangkat lebih dari satu orang pengurus PKPU, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus PKPU memerlukan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah pengurus PKPU yang ada. Apabila suara setuju dan

57

Syamsudin Sinaga. Op.Cit., hlm. 378.


tidak setuju sama banyaknya, maka untuk melakukan tindakan tersebut pengurus PKPU harus memperoleh persetujuan hakim pengawas. 58 Pengadilan Niaga setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian pengurus PKPU. Setelah memanggil dan mendengar pengurus PKPU, dan mengangkat pengurus PKPU lainnya dan atau mengangkat pengurus PKPU tambahan berdasarkan: 59 1. Usul hakim pengawas. Hakim pengawas dapat meminta kepada pengadilan Niaga untuk mengganti pengurus PKPU bila pengurus PKPU terbukti tidak independent, atau meminta tambahan pengurus PKPU bila menganggap pengurusan terhadap harta kekayaan perusahaan bersifat rumit dan pengurus PKPU yang telah ada tidak mampu menangani permasalahan yang ada. 2. Permohonan kreditur Kreditur dapat meminta pergantian dan penambahan pengurus PKPU kepada Pengadilan Niaga. Permohonan tersebut hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir dalam rapat kreditur. 3. Permohonan pengurus PKPU sendiri. Pengurus PKPU dapat meminta kepada pengadilan Niaga untuk menggantikan dirinya dengan pengurus PKPU lainnya, bila menganggap dirinya tidak mampu menangani proses PKPU tersebut dengan alasan profesionalisme dan atau meminta penambahan pengurus PKPU lainnya bila menganggap proses PKPU 58 59

Sunarmi, Op.cit., hlm. 210. Ibid,.


tersebut memerlukan tambahan tenaga pengurus PKPU yang menguasai bidang-bidang tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses PKPU tersebut. 4. Permohonan pengurus PKPU lainnya, jika ada. Pengurus PKPU yang terdiri lebih dari satu orang juga dapat mengajukan permohonan penggantian dan atau penambahan pengurus PKPU lainnya, bila memang itu diperlukan dalam proses PKPU agar pengurusan harta kekayaan debitur dapat tertangani dengan baik. Pengurus pengganti dan pengurus tambahan diangkat pasca putusan PKPU oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara PKPU. Pengurus pengganti dan pengurus tambahan ini mempunyai tugas yang sama dengan pengurus sebelumnya yaitu mengurus harta bersama-sama dengan debitur PKPU. 60 Untuk menjalankan tugasnya pengurus PKPU mendapatkan imbalan jasa yang ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah PKPU berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta debitur (Pasal 234 UU Kepailitan dan PKPU). Imbalan jasa pengurus PKPU menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09.HT.05.10 tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus Pasal 4 menyatakan sebagai berikut: 61

60 61

Syamsudin Sinaga. Op.Cit., hlm. 378-379. Ibid., hlm. 383-384.


1. Dalam hal PKPU yang berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa ditentukan

oleh

hakim

dan

dibebankan

kepada

debitur

dengan

mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan dan tariff kerja dari pengurus yang bersangkutan dengan ketentuan paling tinggi 3% (tiga persen) dari nilai harta debitor. 2. Dalam hal PKPU berakhir tanpa perdamaian, besarnya jasa imbalan ditentukan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan dan tarif kerja dari pengurus yang bersangkutan ditentukan paling tinggi 5% (lima persen) dari nilai harta debitur. Besarnya imbalan jasa pengurus PKPU dibedakan dalam dua hal yaitu PKPU berakhir dengan perdamaian dan PKPU berakhir tanpa perdamaian. Imbalan jasa pengurus PKPU berakhir tanpa perdamaian menurut keputusan menteri tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan imbalan jasa PKPU berakhir dengan perdamaian. Hal ini terjadi karena bila PKPU berakhir tanpa perdamaian otomatis pengadilan akan menetapkan putusan pailit terhadap perusahaan yang bersangkutan. Itu artinya pengurus PKPU yang semula membantu debitur untuk mengurus harta kekayaannya, akan beralih fungsinya menjadi kurator. Selama PKPU, debitur tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. 62 Berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, apabila debitur melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU maka hal-hal yang

62

Ibid, hlm. 211.


dapat dilakukan oleh pengurus PKPU adalah pengurus PKPU berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Sedangkan pada Pasal 240 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sejauh hal itu menguntungkan harta debitur. Apabila tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditur agar usaha debitur tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitur, yaitu dengan cara mengadakan pinjaman seperti memperoleh kredit dari bank, maka Pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU memberikan kemungkinan untuk itu melalui Pasal 240 ayat 4 yang menyatakan bahwa atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitur. Dan apabila dalam melakukan pinjaman tersebut memerlukan diberikannya agunan, maka debitur dapat membebani hartanya dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya tetapi hanya terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang sebelum PKPU berlangsung (Pasal 240 ayat 5 Pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU). Namun demikian pembebanan harta kekayaan debitur dengan hak-hak jaminan tersebut bukan hanya disetujui oleh pengurus saja tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.


BAB II PENGANGKATAN PENGURUS DALAM PKPU A. Prosedur

Recommend Documents