BAB. VI PEMBIDANGAN HUKUM
I. ISTILAH
•
Istilah lain dari Pembidangan Hukum : Klasifikasi Hukum, Lapangan Hukum, penggolongan Hukum
•
Pembidangan hukum, membicarakan t ent ang keanekaragaman hukum dilihat dari berbagai aspek.
Tertulis BENTUKNYA
Tidak Tertulis Privat
ISINYA Publik HUKUM Materiil FUNGSINYA Formil
TEMPAT BERLAKUNYA
Domestik
Internasional
PEMBIDANGAN HUKUM BERDASARKAN BENTUKNYA
HUKUM dipergunakan
NEGARA BANGSA / ABAD PECERAHAN
identik PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berasal dari tradisi SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL / CIVIL LAW
TERTULIS
karakter
Setiap Orang Mendapatkan Jalan Masuk (Akses) Yang Sama Kedalam Hukum Pengetahuan Orang Mengenai Hukum Senantiasa Bisa Dicocokan Kembali Dengan Yang Telah Dituliskan, Sehingga Mengurangi Ketidakpastian Memberikan Banyak Kemudahan Untuk Melakukan Pembuatan, Perubahan Dan Pengembangan Hukum Menjalankan fungsi sebagai social engginering
HUKUM Berasal dari tradisi
SISTEM HUKUM ANGLO SAXON – COMMON LAW
dikukuhkan
• KEPUTUSAN KEPALA ADAT • KEPUTUSAN PENGADILAN
TIDAK TERTULIS
karakter
• Mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat • Lebih sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat • Kurang dapat mewujudkan nilai dasar kepastian hukum • Menjalankan fungsi sebagai sosial kontrol
PEMBIDANGAN HUKUM BERDASARKAN ISINYA / KEPENTINGAN YANG DIATUR
HUKUM
HUKUM
HUKUM
PRIVAT
PUBLIK
HUKUM PERDATA DALAM ARTI LUAS
HUKUM PERDATA DALAM ARTI SEMPIT
HUKUM DAGANG
MENGATUR HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DENGAN NEGARA
MENGATUR LEMBAGA KENEGARAN DALAM KEADAAN PASIF
MENGATUR LEMBAGA KENEGARAN DALAM KEADAAN AKTIF
HUKUM PIDANA
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM ADM. NEGARA
HUKUM EKONOMI
SISTEMATIKA KUH PERDATA / BURGERLIJK WETBOEK
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TENTANG ORANG
HUKUM PERKAWINAN
BERBAGAI PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG SUBJEK HUKUM HUKUM AGRARIA
TENTANG BENDA
UU hak tanggungan
TENTANG PERIKATAN
TENTANG PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA
HIR / R.bG
SISTEMATIKA KUHD / WETBOEK van KOOPHANDLE
BUKU KESATU : DAGANG PADA UMUMNYA. BAB II
: PEMBUKUAN.
BAB III : BEBERAPA JENIS PERSEROAN BAB IV : BURSA PERDAGANGAN, MAKELAR DAN KASIR. BAB V
: KOMISIONER, EKSPEDITUR, PENGANGKUT DAN JURAGAN KAPAL YANG MENGARUNGI SUNGAI-SUNGAI DAN PERAIRAN PEDALAMAN.
BAB VI : SURAT WESEL DAN SURAT SANGGUP (ORDER). BAB VII : CEK, PROMES DAN KWITANSI ATAS-TUNJUK. BAB VIII: REKLAME ATAU TUNTUTAN KEMBALI DALAM HAL KEPAILITAN. BAB IX : ASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN PADA UMUMNYA. BAB X
: ASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN TERRADAP BAHAYA-BAHAYA KEBAKARAN, TERHADAP BAHAYA-BAHAYA YANG MENGANCAM HASIL PERTANIAN YANG BELUM DIPANENI, DAN TENTANG PERTANGGUNGAN JIWA.
BUKU KEDUA : HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI PELAYARAN. BAB I : KAPAL-KAPAL LAUT DAN MUATANNYA BABII : PENGUSAHA-PENGUSAHA KAPAL DAN PENGUSAHA PENGUSAHA PERKAPALAN. BAB III : NAKHODA, ANAK BUAH KAPAL DAN PENUMPANG. BAB IV : PERJANJIAN KERJA-LAUT. BAB V : MENCARTERKAN DAN MENCARTER KAPAL. BAB VA : PENGANGKUTAN BARANG-BARANG. BAB VB : PENGANGKUTAN ORANG. BAB VI : TUBRUKAN KAPAL. BAB VII : KAPAL YANG KARAM, KANDAS, DAN PENEMUAN BARANG-BARANG DI LAUT. BAB VIII : Bab ini memuat pasal-pasal 569-591 dan telah dihapus dg. S. 1933-47jo. S. 1938-2. BAB IX : ASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN TERHADAP BAHAYA-BAHAYA DI LAUT DAN BAHAYA-BAHAYA PERBUDAKAN. BAB X : PERTANGGUNGAN TERHADAP BAHAYA-BAHAYA PADA PENGANGKUTAN DIDARAT DAN DISUNGAI-SUNGAI DAN PERAIRAN PEDALAMAN. BAB XI : AVARIJ. BAB XII : HAPUSNYA PERIKATAN-PERIKATAN DALAM PERDAGANGAN LAUT. BAB XIII : KAPAL-KAPAL DAN ALAT-ALAT PELAYARAN YANG BERLAYAR DI SUNGAI-SUNGAI DAN PERAIRAN PEDALAMAN.
SISTEMATIKA KUH PIDANA / WETBOEK Van SRAFTRECHT
KITAB UU HUKUM PIDANA
ATURAN UMUM
PELANGGARAN
BUKU I
BUKU III KEJAHATAN BUKU II
HUKUM EKONOMI Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi Pembangunan
Hukum Ekonomi Sosial
PEMBIDANGAN HUKUM BERDASARKAN FUNGSINYA
HUKUM
HUKUM
HUKUM
MATERIIL
FORMIL /ACARA
• Hak & Kewajiban • Tanggung jawab / Sanksi • Prosedur • Tahapan • Syarat • Tugas • Kewenangan
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA LITIGASI
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON-LITIGASI
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA QUASI-LITIGASI
Litigasi MAHKAMAH AGUNG
Peradilan
Peradilan
Peradilan
Peradilan
Umum
Agama
Militer
Tata Usaha Negara
PERADILAN KHUSUS • PERADILAN ANAK • PERADILAN NIAGA • PERADILAN HAM • PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • PERADILAN TIPIKOR • PERADILAN PAJAK • PERADILAN SYARIAH ISLAM NAD
Non - Litigasi KONSILIASI • Konsiliator ditunjuk oleh para pihak • Konsilitaor bersifat pasif • Hasil akhir berupa kesepakatan
Alternative Dispute Resolution
ARBITRASE • Arbiter ditunjuk oleh para pihak • Arbiter bertindak sama seperti hakim • Hasil akhir berupa keputusan arbitrase
MEDIASI • Mediator ditunjuk oleh para pihak • Mediator bersifat aktif • Hasil akhir berupa kesepakatan
QUASI - PERADILAN
Quasi Peradilan : • P4D/ P4P • Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen • Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Kewenangan absolut PA : pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama • Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, Dan ekonomi syariah (perbankan syariah, LKMS, asuransi syariah (takaful), reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, Dana pensiun lumbaga keuangan syariah, bisnis syariah. • UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Agama
PEMBIDANGAN HUKUM BERDASARKAN TEMPAT BERLAKUNYA
HUKUM
HUKUM
HUKUM
DOMESTIK
INTERNASIONAL
HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI SUATU NEGARA
Antar individu yang melintasi batas negara
Antar negara / lembaga yang melintasi batas negara
• Bilateral • Multilateral
SISTEM HUKUM • SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL • SISTEM HUKUM ANGLO SAXON • SISTEM HUKUM CHINA
