CSR

Download 2.1 PENGERTIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). CSR sebagai sebuah konsep yang semakin populer belakangan ini, belum memiliki defin...

0 downloads 561 Views 100KB Size
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1

PENGERTIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) CSR sebagai sebuah konsep yang semakin populer belakangan ini, belum

memiliki definisi yang tuggal, yang dapat diterapakan dalam sebuah perusahaan, namun ada beberpa definisi yang dapat di jadikan acuan dalam pengungkapan CSR. 1. The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai: “Continuing commitment by business to behave athically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.” Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan pengingkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono 2007:7). 2. Menurut (Wibisono 2007:8) CSR dapat didefinisikan sebagai: Tanggung jawab perusahaan kepada para pemamangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (triple bottom line). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 3. Kotler dan Lee (2005) dalam (Solihin 2009) memberika rumusan: “corporate social responsibility is a commitment to improve community well being through discretionary business practices and contribution of corporate resources” Dalam definisi tersebut, Kotler dan Lee memberikan penekanan pada kata discretionary yang berarti

8

9

kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan meruapakan aktifitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundangundangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kata discretionary juga memberikan nuansa bahwa perushaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksaaan bisnisnya. (solihin 2009:5).

4. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 5. Menurut (Prastowo dan Huda 2011:17): CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersikan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperolah keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusankeputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik. 6. Definisi menurut ISO 26000 dalam (Prastowo dan Huda 2011) adalah: “Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.” Terjemahan bebasnya: (Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatanya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan

10

dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dengan normanorma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh) (Prastowo dan Huda 2011:101). Walupun perumusan ISO 26000 tidak berpretensi untuk menyediakan definisi

tunggal,

setidaknya

kalangan

korporasi

dan

stakeholder

yang

berkepentingan tentang CSR dapat menghargai jerih paya perumus ISO 26000 yang telah bekrja selama bertahun-tahun. Sehingga, definisi CSR pada ISO 26000 ini setidaknya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan CSR dengan baik. Hal yang menarik, bahwa ISO 26000 menegaskan tanggung jawab sosial (social responsibility/SR) tidak hanya berkaitan dengan perusahaan saja sebagaimana yang dikenal CSR selama ini. Tetapi, setiap organisasi yang memiliki dampak atas kebijakan-kebijakannya terutama terhadap lingkungan dan masyarakat, direkomendasikan untuk menjalankan CSR (Prastowo dan Huda 2011:101). Dari berbagai macam definisi di atas, dapat diakatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perushaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

2.2

PERKEMBANGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Dunia usaha saat ini berkembang sangat pesat, dan semakin terasa

pengaruhnya terhadap roda perekonomian masyarakat. Merekalah

yang

11

belakangan paling diharapkan peranannya terutama karena mereka dianggap paling mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan taraf hidup banyak orang serta mendorong kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat luas (Wibisono 2007:95). Perkembangan dunia usaha yang semkain pesat diikuti dengan berbagai peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan salah satunya adalah CSR (Tanggung jawab sosial) yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selama satu periode. Perkembangan CSR untuk konteks indonesia (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori discretionary responsibilities) dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksaaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela (discretionary business practice) artinya pelaksaaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaran Republik Indonesia. Kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan discretionary business practice, melainkan pelasanaannya sudah di atur oleh undang-undang (bersifat mandatory) (Solihin 2008:161). Undang-undang perseroan terbatas yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan gambaran bahwa adanya dukungan pemerintah dalam penerapan CSR. Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 74: 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan

12

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Siti Kotijah: 2008) dalam (Prastowo dan Huda 2011:48).

2.3

KONSEP DASAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY John Elkington pada tahun 1997 dalam (Wibisono 2007) melalui bukunya

“Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut:

13

Sosial (people)

Lingkungan (planet)

Ekonomi (profit)

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Wibisono 2007:33). Hubungan yang ideal antara profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet (lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini menurut Elkington dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya. Bebrapa perusahaan bahkan

menjadi

terganggu

aktivitasnya

karena

tidak

mampu

menjaga

keseimbangan 3P ini. Jika muncul gangguan dari masyarakat maka yang rugi adalah bisnisnya sendiri (Prastowo dan Huda 2011:27). 1. Propfit (keuntungan) Profit meruapakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. profit sendiri pada hakikatnya merupakan

14

tambahan

pendapatan

yang

dapat

digunakan

untuk

menjamin

kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efiseinsi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin (Wibisono 2007: 33). 2. People (masyarakat pemangku kepentingan) Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat

diperlukan

bagi

keberadaan,

kelangsungan

hidup,

dan

perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat (Wibisono 2007: 34). 3. Planet (lingkungan) Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebeb akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Namun sayangnya,

15

sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung didalamnya. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaiman menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutam dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersedian sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya (Wibisono 2007:37). Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tak kalah pentingnya juga memperhatikan pelestarian lingkungan. Disinilah perlunya penerapan konsep triple bottom line atau 3BL, yakni profit, people, dan planet. Dengan kata lain, “jantung hati“ bisnis bukan hanya profit (laba) saja, tetapi juga people (manusia) dan jangan lupa, planet (lingkungan) (Wibisono 2007:37).

2.4

INDIKATOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Pengukuran CSRDI

dihitung dengan Komponen Corporate Social

Responsibility menurut Edy Rismanda Sembiring (2005) sebagai berikut : 1. Lingkungan 1) Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk mengurangi polusi.

16

2) Operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi. 3) Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi. 4) Pencegahan

atau

perbaikan

kerusakan

lingkungan

akibat

pengelolaan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi. 5) Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas. 6) Penggunaan material daur ulang 7) Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan. 8) Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan. 9) Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan. 10) Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah. 11) Pengelolaan limbah. 12) Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan. 13) Perlindungan lingkungan hidup. 2. Energi 1) Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi. 2) Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi.

17

3) Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang. 4) Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi. 5) Peningkatan efisiensi energi dan produk. 6) Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk. 7) Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan. 3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1) Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja. 2) Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental. 3) Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja. 4) Mentaati peraturan standar kesehatan dengan keselamatan kerja. 5) Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja. 6) Menetapkan suatu komite keselamatan kerja. 7) Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja. 8) Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja. 4. Lain-lain Tentang Tenaga Kerja 1) Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita / orang cacat. 2) Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita / orang cacat dalam tingkat managerial. 3) Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita / orang cacat dalam pekerjaan. 4) Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat.

18

5) Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja. 6) Memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan. 7) Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja. 8) Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan. 9) Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan. 10) Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi. 11) Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun. 12) Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan. 13) Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan. 14) Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada. 15) Mengungkapkan disposisi staff dimana staff ditempatkan. 16) Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka. 17) Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga kerja. 18) Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. 19) Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja. 20) Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain. 21) Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan keputusan dan motivasi kerja.

19

22) Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan. 23) Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah. 24) Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh. 25) Melaporkan gangguan dan aksitenaga kerja. 26) Mengungkapkan

informasi

bagaimana

aksi

tenaga

kerja

dinegosiasikan. 27) Peningkatan kondisi kerja secara umum. 28) Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja. 29) Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja. 5. Produk 1) Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasan. 2) Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk. 3) Pengungkapan

informasi

proyek

riset

perusahaan

untuk

memperbaiki produk. 4) Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan. 5) Membuat produk lebih aman untuk konsumen. 6) Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan. 7) Pengungkapan

peningkatan

kebersihan/kesehatan

dalam

pengolahan dan penyiapan produk. 8) Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan.

20

9) Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan 10) Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya, ISO 9000). 6. Keterlibatan Masyarakat 1) Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni. 2) Tenaga

kerja

paruh

waktu

(part-time

employment)

dari

mahasiswa/pelajar. 3) Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat. 4) Membantu riset media. 5) Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni. 6) Membiayai program beasiswa. 7) Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat. 8) Mensponsori kampanye nasional. 9) Mendukung pengembangan industri lokal. 7. Umum 1) Pengungkapan tujuan. Kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. 2) Informasi hubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebut di atas.

21

2.5

TUJUAN PERUSAHAAN MELAKUKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Menururt

Chuck

Williams

(2001:123)

dalam

(Resturiany

2011)

menyebutkan bahwa: “Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan. 1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: make a profit. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive) dan berkembang. 2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. 3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: be ethical. 4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: be a good citizen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada

22

perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah nonfiduciary responsibility”. Keempat poin CSR ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat diterapakan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang harus diutamakan, karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam

menjalankan

bisnisnya.

Namun,

keberhasilan

perusahaan

dalam

menghasilkan laba tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepdulian perusahaan terhadap masyarakat dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. CSR bukan lagi hanya sekedar, kegiatan untuk memberdayakan masyarakat denagan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang pada setiap tahunnya.

2.6

PENGERTIAN KINERJA Dalam kamus besar bahasa indonesia dikatakan bahwa kinerja adalah (a)

sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan kerja. sedang Schermerson, Hunt dan Osborn mengatakan kinerja adalah kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan individu, kelompok maupun organiasi (Nawami 2006: 62). Suyadi Prawirosentono dalam (Nawawi 2006) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi/perusahaan sesuai dengan wewenang

23

dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Nawawi 2006:66). Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi, organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadapa tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Mahsun 2006:26). Sementara itu menurut Loham (2003) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan startegis organisai. Whittaker (dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsun 2006:26)

2.7

PENGERTIAN KINERJA KEUANGAN Kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya

menghasilkan angka laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk

24

mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode telah diakui. Pengaitan memastikan bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya beban yang terkait dengan periode tersebut. (Subramanyam dan Wild 2010:101). Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik (Munawir, 2008:53) Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan

25

keuangan. Dalam menggunakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam perbandingan, yaitu: Pertama, membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu yang telah lalu (histories ratio) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dari perusahaan yang lain yang sejenis. (Kusumo 2008).

2.8

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN Pengukuran kinerja bukan tujan akhir melainkan alat agar dihasilakan

manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan membaritahukan apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasikan strategi dan perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut. Pengukuran kinerja menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai: (Mahsum 2006:35). 1. Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan 2. Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan 3. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja 4. Menunjukan bagaiman kegiatan mendukung tujuan organisasi 5. Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif 6. Mengutamakan alokasi sumber daya

26

7. Menigkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio-rasio keuangan (financial rasio). Rasio-rasio tersebut merupakan cara untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan yang ada di antara berbagai informasi keuangan. Pengunaan rasio akan menghilangkan masalah ukuran karena ukuran akan secara efektif terbagi, yang akhirnya didapatkan adalah presentase, kelipatan, atau periode waktu (Ross, Westerfield, jordan 2009:78). Mengukur kinerja keuangan dilakukan melalui rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisi keuangan, sementara yang lainnya bersifat unik untuk situasi atau industri yang spesifik, ada tiga area penting analisis laporan keuangan: Analisis Kredit (Resiko), Analisis Profotabilitas, dan Analisis Valuasi (Subramanyam dan Wild 2010:43). Laporan keuangan bersifat historis, menyeluruh dan merupakan suatu progress report, yang merupakan hasil kombinasi antara fakta yang tercatat, prinsip-prinsip dan anggapan serta konvesi atau kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan (personal jugement) pendapat pribadi. (Munawir 2008:19). Analisis laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dan bagian penting dari analisis bisnis yang lebih luas. Analisis bisnis (business analysis) merupakan proses evaluasi prospek ekonomi dan resiko perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis atas lingkuangan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi keuangan dan kinerjanya. Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan

27

kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis (Subramanyam dan Wid 2010:3). Untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini di gunakan analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas (profitability analysis) merupakan evalusai atas tingkat pengembalian investasi perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya, dan melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak berbagai pemicu profitabilitas. Analisis ini juga mencakup evaluasi atas dua sumber utama profitabilitas-margin (bagian dari penjualan yang tidak tertutup oleh biaya) dan perputaran (penggunaan modal). Analisis profitabilitas juga berfokus pada penyebab perubahan profitabilitas dan daya tahan laba (Subramanyam dan Wild 2010:16). Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini yaitu, Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Profit Margin (PM). Tiga ukuran ini merupaka ukuran yang paling dikenal dan paling luas penggunaanya di antara semua rasiorasio keuangan yang lain. Dalam setiap bentuknya, rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan telah menggunakan aset dan mengelola operasinya (Ross, Westerfield, jordan 2009:89).

2.9

PENELITIAN TERDAHULU Beberapa penelitian yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh

peneliti sebagi berikut: 1. Penelitian yang dilakukan Candrayanthi dan Saputra (2013) denagan judul

penelitian

Pengaruh

Pengungkapan

Corporate

Social

28

Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang di ukur dengan Corporate Social Desclosure Index (CSDI), sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan yang diwakili oleh ROA, ROE, dan NPM. Penelitian ini dilakukan tahun 2010-2011 pada 34 perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI). Hasil penelitian ini secara parsial menunjukan bahwa variabel CSR berpengaruh positif terhadap ROA, ROE dan berpengaruh negatif terhadap NPM (E-jurnal Akuntasi Universitas Udayana 4.1 2013: 141-158). 2. Penelitian yang dilakukan Yaparto, Frisko, dan Eriandani (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2010-2011. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang di ukur dengan Corporate Social Responsibility Desclosure Index (CSRDI), sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA, ROE, dan EPS. Penelitian ini dilakukan tahun 2010-2011 pada 158 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh signifiakan terhadap ROA, ROE dan EPS (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1 2013).

29

3. Penelitian yang dilakukan Husnan (2013) denaga judul penelitian Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR Disclosure) Terhadap kinerja Keuangan Perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang di ukur dengan Corporate Social Desclosure Index (CSDI), sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan yang diwakili oleh ROA, ROE, ROS, dan Curent Rasio. Penelitian ini dilakukan tahun 20082011 pada 156 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan ROS tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan Curent Rasio (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro).

2.10

PERUMUSAN HIPOTESIS Menurut (Mudrajad Kuncoro 2009:59) hipotesis adalah suatu penjelasan

sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan penelitian terdahulu, penelitian ini akan menguji apakah pengaruh pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

30

Gambar 2.10 Kerangka Pemikiran

Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan: ROA, ROE, PM

Corporate social responsibility (CSR)

Melalui kerangka pemikiran di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

2.10.1 Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang diukur dengan ROA. Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan bukan untuk mengejar keuntungan (profit) semata, tepati juga harus memperhatikan kesejateraan masyarakat (people) dan menjaga kelestarian lingkungan (planet),

sehingga

perusahaan

dapat

memberikan

sebagian

keuntungannya secara suka rela untuk kepentingan sosial. Kinerja keuangan perusahaan mencerminkan baik buruknya perusahaan dalam mengelola sumber dayanya, selama satu periode tertentu yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Kinerja keunagan dapat diukur dengan rasio profotabilitas denagan menggunakan Return On Asset (ROA). Penelitian yang dilakukan Candrayanthi dan Saputra (2013) dan Husnan (2013) mengatakan Bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan penelitian yang dilakukan Yaparto, Frisko, dan Eriandani (2013) mengatakan bahwa CSR tidak

31

berpengaruh signifikan terhadap ROA. ROA

mengukur seberapa

banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas seluruh sumber daya keuangan yang di tanamkan pada perusahaan (Munawir 2008:84). CSR sebagai variabel independen dengan pemikiran bahwa pengungkapan CSR perusahaan tiap tahunnya akan memberikan dapak positif pada penjualan

produk

perusahaan

yang

dapat

berdampak

kepada

peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: H1: CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.

2.10.2 Pengaruh pengungkapan CSR terhadapa kinerja keuangan perusahaan yang diukur denaga ROE. Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan bukan untuk mengejar keuntungan (profit) semata, tepati juga harus memperhatikan kesejateraan masyarakat (people) dan menjaga kelestarian lingkungan (planet),

sehingga

perusahaan

dapat

memberikan

sebagian

keuntungannya secara suka rela untuk kepentingan sosial. Kinerja keuangan perusahaan mencerminkan baik buruknya perusahaan dalam mengelola sumber dayanya, selama satu periode tertentu yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Kinerja keunagan dapat diukur dengan rasio profotabilitas denagan menggunakan Return On Equity (ROE). Penelitian yang dilakukan Candrayanthi dan Saputra

32

(2013) mengatakan Bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap ROE sedangkan penelitian yang dilakukan Yaparto, Frisko, dan Eriandani (2013) dan Husnan (2013) mengatakan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. ROE mengukur seberapa banyak perusahaan telah memperolah hasil atas dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham (baik secara langsung atau dengan laba yang ditahan) (Munawir 2008:84). CSR sebagai variabel independen dengan pemikiran bahwa pengungkapan CSR perusahaan tiap tahunnya akan memberikan dapak positif pada penjualan produk perusahaan yang dapat berdampak kepada peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: H2: CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE.

2.10.3 Pengaruh pengungkapan CSR terhadapa kinerja keuangan perusahaan yang di ukur dengan profit margin (PM) Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan bukan untuk mengejar keuntungan (profit) semata, tepati juga harus memperhatikan kesejateraan masyarakat (people) dan menjaga kelestarian lingkungan (planet),

sehingga

perusahaan

dapat

memberikan

sebagian

keuntungannya secara suka rela untuk kepentingan sosial. Kinerja keuangan perusahaan mencerminkan baik buruknya perusahaan dalam

33

mengelola sumber dayanya, selama satu periode tertentu yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Kinerja keunagan dapat diukur dengan rasio profotabilitas denagan menggunakan Profit Margin (PM). Penelitian yang dilakukan Candrayanthi dan Saputra (2013) mengatakan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPM. PM merupakan ukuran yang menyeluruh tentang profitabilitas perusahaan, bahkan ada yang menganggap bahwa profit margin merupakan

satu-satunya

ukuran

yang penting tentang kinerja

perusahaan (Munawir 2008:90). CSR sebagai variabel independen dengan pemikiran bahwa pengungkapan CSR perusahaan tiap tahunnya akan memberikan dapak positif pada penjualan produk perusahaan yang dapat berdampak kepada peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: H3: CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan PM.