Draft publikasian KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI

Draft publikasian

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH

Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah 30 Oktober 2002

Kata Pengantar

Terselenggaranya sistem manajemen keuangan yang sehat merupakan salah satu kunci perwujudan good governance. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah. Di samping fungsi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi dapat menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Untuk itu kita perlu membangun prosedur, teknik, metode, dan standar akuntansi yang layak. Upaya profesional yang independen yang telah dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah—dengan dukungan berbagai lembaga terkait—telah tertuang pada naskah Draft Publikasian (Exposure Draft) ini yang terdiri dari (1) Kerangka Konseptual, (2) Penyajian Laporan Keuangan, (3) Pelaporan Realisasi Anggaran, dan (4) Pelaporan Arus Kas. Tahun depan dan beberapa tahun seterusnya, Komite telah mengantisipasi kesibukan yang lumayan padat. Sederet standar akuntasi yang lebih terinci sudah menunggu untuk dikembangkan. Termasuk di antara yang mendesak adalah Standar Akuntansi Aset Tetap, Standar Akuntansi Utang Pemerintah, dan Standar Akuntansi Proyek Investasi. Dalam penyusunan Draft Publikasian ini, digunakan berbagai acuan sebagai bahan bandingan, terutama standar akuntansi internasional untuk sektor publik yang diterbitkan oleh Public Sector Committee dari International Federation of Accountants (IFAC),

manual Goverment Finance Statistics Manual dari International Monetary Fund (IMF), standar akuntansi yang diberlakukan oleh Goverment Accounting Standards Board (GASB) maupun oleh Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB) di Amerika Serikat, dan juga standar akuntansi yang telah berlaku di lingkungan komersial terbitan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Draft Publikasian ini sengaja disebarluaskan untuk mendapat tanggapan dari berbagai pihak sebagai masukan bagi perbaikan draft ini. Praktisi, akademisi, dan khalayak pengguna informasi dinantikan partisipasinya, sehingga keinginan untuk mewujudkan standar akuntansi yang layak di lingkungan pemerintah dapat diwujudkan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Jakarta, 30 Oktober 2002 Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

Draft Publikasian ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada 5 Desember 2002. (Form Tanggapan) Tanggapan dikirimkan ke:

Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah Gedung BAPEKSTA Lantai 8, Departemen Keuangan Jln. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta, 10710 Telepon/Facsimile 3443009 Email [email protected]

Salinan dari Draft Publikasian ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Penggandaan Draft publikasian ini oleh individu atau organisasi/lembaga dianjurkan dan diijinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH DRAFT PUBLIKASIAN

Daftar Isi PENDAHULUAN Tujuan Ruang Lingkup LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah Adanya Pengaruh Proses Politik Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI Pengguna Laporan Keuangan Kebutuhan Informasi ENTITAS PELAPORAN PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN Peranan Pelaporan Keuangan Tujuan Pelaporan Keuangan KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

-i-

1-5 1-3 4-5 6 - 15 8–9 10 11 12 13 14 15 16 – 18 16 17 -18 19 – 20 21 – 24 21 – 22 23 – 24 25 – 26 27

ASUMSI DASAR Kemandirian Entitas Kesinambungan Entitas Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN Relevan Andal Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Basis Akuntansi Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle) Prinsip Realisasi (Realization Principle) Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle) Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle) Prinsip Konsistensi (Consistency Principle) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle) KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL Materialitas Pertimbangan Biaya dan Manfaat Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif UNSUR LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran Neraca Aset Kewajiban Ekuitas Dana Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

- ii -

28 – 31 29 30 31 32 – 37 33 – 34 35 36 37 38 – 52 39 – 42 43 – 44 45 – 46 47 48 49 50 51 – 52 53 – 56 54 55 56 57 – 76 57 – 58 59 – 71 61 – 66 67 – 70 71 72 – 73 74 75 – 76 77 – 90

Probabilitas Manfaat Ekonomi Keandalan Pengukuran Pengakuan Aset Pengakuan Kewajiban Pengakuan Pendapatan Pengakuan Belanja PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

- iii -

80 81 -82 83 – 86 87 – 88 89 90 91 - 92


1

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI

2

PEMERINTAH

3

PENDAHULUAN

4

Tujuan

5

1.

Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari

6

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan

7

daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

8

(a)

penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya;

9

(b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah

10

akuntansi yang belum diatur dalam standar;

11

(c)

12

auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan

13

keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; dan

14

(d) para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang

15

disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan

16

standar akuntansi pemerintah.

17

2.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat

18

masalah akuntansi yang belum

19

pemerintah.

20

3.

dinyatakan dalam standar akuntansi

Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar

21

akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif

22

terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik

23

demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan

24

standar akuntansi di masa depan.

KK - 1


1

Ruang Lingkup

2

4.

Kerangka konseptual ini membahas:

3

(a)

4

(b) lingkungan akuntansi pemerintah;

5

(c)

6

(d) entitas pelaporan;

7

(e)

peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;

8

(f)

asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat

pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;

informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala

9

informasi akuntansi; dan

10

(g)

11

definisi,

pengakuan,

dan

pengukuran

unsur-unsur

yang

membentuk laporan keuangan.

12 13

tujuan kerangka konseptual;

5.

Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

14 15 16

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH

17

6.

karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

18 19

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap

7.

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan

20

dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah

21

sebagai berikut:

22

(a)

23

Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan: (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;

KK - 2


(2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar

1

pemerintah;

2 3

(3) adanya pengaruh proses politik;

4

(4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.

5

(b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

6

(1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal,

7

dan sebagai alat pengendalian;

8

(2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan

9

pendapatan;

10

(3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan

11

pengendalian.

12 13 14

Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan

15

Kekuasaan

16

8.

Dalam bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat.

17

Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses

18

pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah

19

pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem

20

ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap

21

kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara

22

pemerintahan.

23

9.

Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan, pihak

24

eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak

25

legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan,

26

pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan KK - 3


1

ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropiasi

2

tersebut. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan

3

keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

4 5

Sistem

Pemerintahan

Otonomi

6

Pendapatan antar Pemerintah

7

10.

dan

Transfer

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem

8

pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah

9

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas

10

cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih

11

sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau

12

bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem

13

bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, transfer, atau subsidi antar entitas

14

pemerintahan.

15 16

Adanya Pengaruh Proses Politik

17

11.

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan

18

seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk

19

mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan

20

keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-

21

sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri

22

yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah

23

berlangsungnya

24

kepentingan yang ada di masyarakat.

proses

politik

untuk

menyelaraskan

berbagai

25

KK - 4


1

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan

2

Pemerintah

3

12.

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara

4

langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar

5

pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka

6

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut

7

dari individu-individu tidak berhubungan langsung dengan pelayanan

8

yang diberikan pemerintah kepada masing-masing individu. Pajak yang

9

dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung

10

sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan

11

laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

12

(a)

Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.

13 14

(b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak

15

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,

16

seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki,

17

aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang

18

diperoleh.

19

(c)

Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan

20

dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud

21

sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh

22

pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain

23

untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan

24

pemerintah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran

25

efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.

26 27

(d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relatif sulit. KK - 5


1

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik,

2

Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

3

13.

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan

4

antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk

5

melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan

6

untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang

7

diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan

8

demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan

9

memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan

10

oleh pemerintah untuk suatu masa tertentu. Masa anggaran biasanya

11

mencakupi masa tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan

12

disiapkannya anggaran untuk masa lebih atau kurang dari setahun.

13

Dengan

14

mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan,

15

antara lain karena:

16

(a)

17

(b) Anggaran

demikian,

fungsi

anggaran

di

lingkungan

pemerintah

Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. merupakan

target

fiskal

yang

menggambarkan

18

keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang

19

diinginkan.

20

(c)

Anggaran

menjadi

landasan

pengendalian

yang

memiliki

konsekuensi hukum.

21 22

(d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.

23

(e)

Hasil pelaksanaan anggaran harus dituangkan dalam laporan

24

keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban

25

pemerintah kepada publik.

26

KK - 6


1

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan

2

Pendapatan

3

14.

Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang

4

tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti

5

gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi.

6

Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama

7

sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai

8

diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai.

9

Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda

10

dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut

11

tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah,

12

bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di

13

masa mendatang.

14 15

Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk

16

Tujuan Pengendalian

17

15.

Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan

18

pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah

19

yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-

20

masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan

21

keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang

22

diterima. Penerapan akuntansi dana tersebut dimungkinkan untuk tujuan

23

pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana (the

24

general fund) -- sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan

25

pelaporan keuangan pemerintah.

26

KK - 7


1

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

2

Pengguna Laporan Keuangan

3

16.

Terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah,

4

yaitu:

5

(a)

pihak-pihak kepada siapa pemerintah terutama bertanggungjawab (masyarakat);

6 7

(b) para wakil rakyat dan lembaga pengawas;

8

(c)

pihak yang memberi atau berperan dalam proses pinjaman (investor dan kreditor);

9 10

(d) manajemen dan aparat pemerintah;

11

(e)

lembaga donor dan lembaga internasional; dan

12

(f)

pihak lain yang berkepentingan.

13 14

Kebutuhan Informasi

15

17.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum

16

untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

17

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk

18

memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

19

Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama

20

pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang

21

memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat

22

perhatian.

23 24

18.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi KK - 8


1

yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan,

2

pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah

3

dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk

4

kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka

5

konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih

6

lanjut.

7 8

ENTITAS PELAPORAN

9

19.

Entitas pelaporan keuangan pemerintah adalah satuan instansi

10

pemerintah atau satuan program pemerintah yang menjadi pusat-pusat

11

pertanggungjawaban

12

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan, yang

13

terdiri dari:

14

(a)

15

(b) Pemerintah daerah;

16

(c)

keuangan

pemerintah

yang

diharuskan

Pemerintah pusat;

Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau

17

organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan

18

satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

19

20.

Dalam penetapan entitas pelaporan pemerintah, perlu dipertimbangkan

20

syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas

21

pemerintah terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan

22

bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas

23

pemerintah lainnya.

24

KK - 9


1

PERANAN

DAN

TUJUAN

2

KEUANGAN

3

Peranan Pelaporan Keuangan

4

21.

PELAPORAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

5

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

6

suatu entitas pemerintah selama satu periode pelaporan.

Laporan

7

keuangan

realisasi

8

pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai

9

kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas,

terutama

10

dan

11

perundang-undangan.

12

22.

membantu

digunakan

menentukan

untuk

membandingkan

ketaatannya

terhadap

peraturan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan

13

upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

14

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur

15

periode pelaporan untuk kepentingan:

16

(a)

pada suatu

Akuntabilitas

17

Mempertanggungjawabkan

18

pelaksanaan

19

pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara

20

periodik.

21

kebijakan

pengelolaan yang

sumber

dipercayakan

daya

kepada

serta entitas

(b) Manajerial

22

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan

23

kegiatan suatu entitas pemerintah dalam periode pelaporan

24

sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan

KK - 10


1

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah

2

untuk kepentingan masyarakat. (c)

3

Transparansi

4

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

5

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

6

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

7

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

8

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan

9

perundang-undangan. (d) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity)

10 11

Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan

12

pemerintah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai

13

seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang

14

akan

15

pengeluaran tersebut.

datang

diasumsikan

akan

ikut

menanggung

beban

16 17

Tujuan Pelaporan Keuangan

18

23.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang

19

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan

20

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik

21

dengan:

22

(a)

23

Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

24

(b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh

25

sumber daya dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang

26

ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. KK - 11


(c)

1

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya yang

2

digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah

3

dicapai. (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai

4

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5

(e)

6

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

7

entitas

8

penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,

9

termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. (f)

10

pemerintah

berkaitan

dengan

sumber-sumber

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan

11

entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

12

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

13

24.

Untuk

memenuhi

tujuan-tujuan

tersebut,

laporan

keuangan

14

menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset,

15

kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas.

16 17

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

18

25.

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

19

(a)

20

(b) Neraca;

21

(c)

22

(d) Catatan atas Laporan Keuangan.

23

26.

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Arus Kas;

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 25, entitas

24

pemerintah diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan

25

Laporan Perubahan Ekuitas.

KK - 12


1

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

2

27.

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan

3

perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

4

(a)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

5 6

(b) Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;

7

(c)

Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8

(d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah

9

daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;

10

(e)

11

Peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

tentang

perimbangan keuangan pusat dan daerah;

12

(f)

13

Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan

14

(g)

15

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

16 17 18

ASUMSI DASAR

19

28.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah

20

adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu

21

dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

22

a.

Asumsi kemandirian entitas;

23

b.

Asumsi kesinambungan entitas; dan

24

c.

Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

25

KK - 13


1

Kemandirian Entitas

2

29.

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi

3

dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk

4

menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit

5

instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi

6

terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk

7

menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab

8

penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber

9

daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,

10

termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya

11

dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta

12

terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

13 14

Kesinambungan Entitas

15

30.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan

16

pemerintah

akan

berlanjut

keberadaannya.

Dengan

demikian,

17

pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas

18

entitas pelaporan dalam jangka pendek.

19 20

Keterukuran

21

Measurement)

22

31.

dalam

Satuan

Uang

(Monetary

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan entitas yang

23

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar

24

memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

25

KK - 14


1

KARAKTERISTIK

2

KEUANGAN

3

32.

KUALITATIF

LAPORAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran

4

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga

5

dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini

6

merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

7

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki:

8

a.

Relevan;

9

b.

Andal;

10

c.

Dapat dibandingkan; dan

11

d.

Dapat dipahami.

12 13

Relevan

14

33.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat

15

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan

16

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau

17

masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di

18

masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan

19

dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

20 21

34.

Informasi yang relevan harus: (a)

Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

22

Informasi harus memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau

23

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

KK - 15


(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

1 2

Informasi harus dapat membantu pengguna untuk memprediksi

3

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian

4

masa kini. (c) Tepat waktu

5 6

Informasi harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh

7

dan berguna dalam pengambilan keputusan. (d) Lengkap

8 9

Informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap

10

mungkin, yaitu mencakupi semua informasi akuntansi yang dapat

11

mempengaruhi

12

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

13

laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan

14

dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

pengambilan

keputusan.

Informasi

yang

15 16

Andal

17

35.

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang

18

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara

19

jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika

20

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

21

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang

22

andal harus memenuhi karakteristik:

23

(a)

Penyajian Jujur

24

Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta

25

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar

26

dapat diharapkan untuk disajikan.

KK - 16


(b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

1 2

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan

3

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang

4

berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak

5

berbeda jauh. (c)

6

Netralitas

7

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak bias

8

pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk

9

menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

10 11 12

Dapat Dibandingkan

13

36.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika

14

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

15

laporan keuangan entitas pemerintah lain pada umumnya. Perbandingan

16

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara

17

internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan

18

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal

19

dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan

20

kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan

21

menerapkan kebijakan akuntasi yang lebih baik daripada kebijakan

22

akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut harus

23

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

24 25

Dapat Dipahami

26

37.

27

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang KK - 17


1

disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu,

2

pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas

3

kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya

4

kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

5

6

PRINSIP

AKUNTANSI

7

KEUANGAN

8

38.

DAN

PELAPORAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai

9

ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam

10

penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan

11

pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna

12

laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

13

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan

14

pelaporan keuangan pemerintah:

15

a.

Basis akuntansi;

16

b.

Prinsip nilai perolehan;

17

c.

Prinsip realisasi;

18

d.

Prinsip substansi mengungguli formalitas;

19

e.

Prinsip periodisitas;

20

f.

Prinsip konsistensi; dan

21

g.

Prinsip penyajian wajar.

22 23

Basis Akuntansi

24

39.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

25

yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan

26

dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

KK - 18


1

40.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan

2

diakui pada saat kas diterima oleh kas umum negara/kas daerah atau

3

entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas

4

umum negara/kas daerah atau entitas pelaporan. Entitas pemerintah

5

tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa perhitungan anggaran

6

(lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi

7

penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja

8

yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban bukan tunai

9

seperti bantuan asing dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Realisasi Anggaran.

10 11

41.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas

12

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian

13

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan

14

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

15

42.

Entitas pemerintah diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi

16

dan penyajian laporan keuangan

dengan menggunakan sepenuhnya

17

basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan

18

pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

19 20

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

21

43.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau

22

sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset

23

tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan

24

setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban

25

di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

26 27

44.

Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. KK - 19


1

Prinsip Realisasi (Realization Principle)

2

45.

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan

3

melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan

4

untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.

5

46.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle)

6

dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana

7

dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

8

10

Prinsip Substansi Mengungguli (Substance Over Form Principle)

11

47.

9

Formalitas

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi

12

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut

13

harus

14

ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas

15 16

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

17

48.

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu

18

dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat

19

diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

20

Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode

21

bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

22 23

Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

24

49.

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang

25

serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi

26

internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari

KK - 20


1

satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi

2

yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru

3

diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang

4

lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus

5

diungkapkan dalam laporan keuangan.

6 7

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure

8

Principle)

9

50.

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang

10

dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna

11

laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face)

12

laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

13 14

Prinsip

15

Principle)

16

51.

Wajar

(Fair

Presentation

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.

17 18

Penyajian

52.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan

19

ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

20

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta

21

tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan

22

laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian

23

pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga

24

aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak

25

dinyatakan terlalu rendah.

26 KK - 21


1

KENDALA

2

ANDAL

3

53.

INFORMASI

YANG

RELEVAN

DAN

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap

4

keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal

5

dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang

6

relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-

7

alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi

8

akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

9

a.

Materialitas;

10

b.

Pertimbangan biaya dan manfaat;

11

c.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

12

13

Materialitas

14

54.

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan

15

pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria

16

materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk

17

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat

18

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar

19

laporan keuangan.

20 21

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

22

55.

Manfaat

yang

dihasilkan

informasi

seharusnya

melebihi

biaya

23

penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak

24

semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari

25

biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat

KK - 22


1

merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak

2

harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3

Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka

4

yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan

5

kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu

6

entitas.

7 8

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

9

56.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai

10

suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang

11

diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan

12

relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara

13

relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua

14

karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan

15

profesional.

16

17

18 19 20

UNSUR LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran 57.

Laporan Realisasi menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian

21

sumber

22

menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan

23

pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

24

58.

daya

ekonomi

yang

dikelola

oleh

pemerintah,

yang

Komponen yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi

25

Anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Masing-

26

masing komponen didefinisikan sebagai berikut :

KK - 23


(a)

1

Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas

2

daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun

3

anggaran

4

pusat/daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

5

pusat/daerah.

bersangkutan

yang

menjadi

hak

pemerintah

6

(b) Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah

7

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

8

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali

9

pembayarannya oleh pemerintah. (c)

10

Pembiayaan

(financing)

adalah

seluruh

transaksi

keuangan

11

pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu

12

dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

13

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau

14

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat

15

berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan

16

antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

17

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal

18

oleh pemerintah.

19

Neraca

20

59.

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

21 22

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset,

60.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas

23

dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

24

(d) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

25

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

26

mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat

27

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat KK - 24


1

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan

2

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

3

untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah

4

dan budaya. (e)

5

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

6

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber

7

daya ekonomi pemerintah. (f)

8

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

9 10 11

Aset

12

61.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi

13

aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun

14

tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran

15

pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

16

62.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset

17

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan

18

dalam atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)

19

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam

20

kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

21

63.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, dan persediaan.

22

64.

Aset nonlancar mencakupi aset keuangan yang bersifat jangka panjang,

23

aset yang digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah, dan aset tak

24

berwujud. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi permanen,

25

aset tetap, dan aset lainnya.

KK - 25


1

65.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

2

jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam

3

pengerjaan.

4

66.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya antara lain aset tak berwujud dan dana cadangan.

5 6 7

Kewajiban

8

67.

kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan

9

pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

10 11

Karakterisitik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai

68.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

12

tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks

13

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber

14

pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas

15

pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga

16

terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah

17

atau dengan pemberi jasa lainnya.

18

69.

dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

19 20

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi

70.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan

21

kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan

22

kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari

23

dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang

24

adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan

25

setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

26

KK - 26


1

Ekuitas Dana

2

71.

Ekuitas Dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (a)

3

Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek..

4

(b) Ekuitas Dana Investasi, yaitu selisih antara Aset Nonlancar dan

5

Dana Cadangan atas Kewajiban Jangka Panjang.

6

(c)

7

Ekuitas Dana Cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan

8

yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan

9

perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

10 11 12

Laporan Arus Kas

13

72.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan

14

kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran

15

yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo

16

akhir kas pemerintah pada periode tertentu.

17

73.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Arus Kas terdiri

18

dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan

19

sebagai berikut:

20

(g)

21 22 23

Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

(h) Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

24

KK - 27


1

Catatan atas Laporan Keuangan

2

74.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian

3

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan

4

Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakupi

5

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas

6

pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk

7

diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-

8

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan

9

keuangan

secara

wajar.

Catatan

10

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

11

(a)

atas

Laporan

Keuangan

Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi

12

makro, pencapaian target Undang-undang APBN /Perda APBD,

13

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian

14

target;.

15

(b)

Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

16

(c)

Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan

17

dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan

18

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

19

(d)

Mengungkapkan

informasi

yang

diharuskan

oleh

Standar

20

Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka

21

laporan keuangan; dan

22

(e)

Menyediakan

informasi

tambahan

yang

diperlukan

untuk

23

penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka

24

laporan keuangan.

KK - 28


2

Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

3

75.

1

Selain laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam paragraf

4

25, entitas pemerintah diperkenankan untuk menyajikan Laporan

5

Kinerja Keuangan, yaitu laporan realisasi pendapatan dan belanja yang

6

disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu

7

disajikan

8

berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

9

76.

informasi

mengenai

pendapatan

operasional,

belanja

Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan Perubahan

10

Ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan

11

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

12 13

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

14

77.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya

15

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi

16

sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,

17

ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan

18

termuat pada laporan keuangan entitas pemerintah yang bersangkutan.

19

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos

20

laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

21

78.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa

22

untuk diakui yaitu:

23

(i)

terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan

24

dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari

25

atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;

26 27

(j)

kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. KK - 29


1

79.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

2 3 4

Probabilitas Manfaat Ekonomi

5

80.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan

6

dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan

7

yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan

8

mengalir dari atau ke pemerintah. Konsep ini diperlukan dalam

9

menghadapi

ketidakpastian

lingkungan

operasional

pemerintah.

10

Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi

11

masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat

12

penyusunan laporan keuangan.

13 14

Keandalan Pengukuran

15

81.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat

16

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun

17

ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.

18

Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak

19

mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup

20

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

21

82.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila

22

kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi

23

peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

24

Pengakuan Aset

25

83.

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau

26

dilepas oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat

27

diukur dengan andal. KK - 30


1

84.

dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

2 3

Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya

85.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber

4

dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,

5

pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-

6

lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses

7

pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan

8

melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik

9

pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan

10

pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk

11

pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai

12

penyetorannya ke kas negara/daerah.

13

86.

Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya

14

dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode

15

akuntansi berjalan.

16 17

Pengakuan Kewajiban

18

87.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber

19

daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah

20

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan

21

perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang

22

dapat diukur dengan andal.

23 24

88.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

25

KK - 31


1

Pengakuan Pendapatan

2

89.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas umum negara/kas daerah.

3 4 5

Pengakuan Belanja

6

90.

Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas umum negara/kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan.

7 8 9

PENGUKURAN

10

KEUANGAN

11

91.

UNSUR

LAPORAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

12

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos

13

dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar

14

pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

15

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar

16

jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang

17

dari jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk

18

menyelesaikan kewajiban tersebut.

19

92.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

20

Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus

21

dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

22 23

KK - 32

Draft publikasian KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI

Recommend Documents