Etika Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik. ( Suatu Studi di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan ). Oleh Sofny Tarumingkeng 090813028 ABSTRAKSI Aparatur pemerintah tentu mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Proses penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat berlangsung dengan efisien dan efektif bila didukung oleh manusia-manusia pelaksananya yang memiliki kualitas, terutama pada aparat pemerintah sebagai pelaksana utamanya. Birokrasi sebagai suatu sistem pengorganisasian aparatur negara dengan tugas yang sangat luas dan kompleks sangatlah diperlukan dalam pengendalian operasi manajemen pemerintahan, namun kinerja birokrasi dan rutinitas kegiatan pejabat dan aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru. Etika penting dalam birokrasi. Pertama, masalah yang ada dalam birokrasi semakin lama semakin komplek. Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Pemerintah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparaturnya. Sangat dibutuhkan Etika dari para aparat ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Kata Kunci : Etika, Birokrasi, Pemerintahan yang baik PENDAHALUAN Pemerintah belakangan ini sedang giat melakukan berbagai agenda reformasi birokrasi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang produktif, efisien, efektif, dan ekonomis. Untuk itu Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen peraturan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pedoman penyelenggaraan reformasi birokrasi. Salah satu instrumen tersebut antara lain dengan telah dikeluarkannya PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sebagai pengganti PP No. 30 Tahun 1980. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa “ruh” dan semangat yang diusung dalam penerbitan peraturan
pemerintah disiplin pegawai ini adalah dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, Profesyonal, dan bermoral sebagai penyelenggarah pemerintahan yang menerapkan prinsipprinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Etika birokrasi berkaitan erat dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri yang tercermin dalam fungsi pokok pemerintahan: fungsi pelayanan, pengaturan/regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Etika penting dalam birokrasi. Melihat realita yang terjadi saat ini, masih banyak aparat di lapangan yang etika kerjanya perlu dipertanyakan, tapi penyebab hal ini tentu saja tidak semata – mata buruknya moral si aparat, melainkan masih banyak unsur utama lain yang membentuknya. Banyak contoh kasus mengenai kinerja etika kerja aparat di lapangan yang sudah menjadi rahasia umum. Etika kerja di sini merupakan ekspresi spontan yang dilakukan pegawai terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaannya yang sesuai dengan ajaran dan pandangan moral yang dimiliki aparat. Kecamatan Maesaan merupakan Kecamatan yang belum lama ini di mekarkan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, yang menjadi masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Maesaan yaitu tentang masalah Etika. Aparat sering tidak Profesonal dalam menjalankan tugas mereka, ketidak seriusan dari para aparat ketika menjalankan tugas membuat pelayanan di kecamatan ini menjadi lamban. sangat dibutuhkan Etika dari para aparat ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.
PEMBAHASAN A. Profesionalisme kerja
Untuk tercapainya suatu tujuan yang diinginkan dalam suatu pekerjaan tentunya pekerja tersebut harus memiliki kualitas atau skil yang dimilikinya dalam bidang tertentu. Begitu juga dalm suatu instansi atau kantor kita harus memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman, Kualitas serta Skill dalam bidang-bidang tertentu, maka itulah yang disebut PofesIonalisme kerja. Ciri-ciri Profesionalisme: 1. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Dalam suatu instansi atau kantor sangat dubutuhkan pegawai yang memiliki ketrampilan yang tinggi dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam instansi atau kantor tersebut. Di instansi tersebut juga pasti memerlukan peralatan yang di butuhkan seperti komputer dan peralatan lainnya, dan untuk mengoprasikan alat-alat itu tentunya harus digunakan oleh orang-orang yang tau atau yang mahir dalam menggunakan peralatan tersebut . Menurut Camat Maesaan, “memang benar keterampilan sangat penting bagi setiap pegawai, namun yang terjadi di kantor kecamatan disini mereka belum terampil dalam melaksanakan tugas mereka, seringkali mereka nanti bekerja ketika sudah didesak untuk segera menyelesaikan pekerjaan mereka, bahkan kebanyakan pegawai di sini masih kurang paham tentang pekerjaan yang akan mereka laksanakan. kalau kemahiran dalam mengoperasikan komputer, rata-rata pegawai di kantor kecamatan Maesaan sudah memiliki kemahiran dalam mengoperasikan komputer karena para pegawai di sini seringkali kalau datang ke kantor sering membawa Laptop sendiri, jadi saya rasa mereka sudah mempelajari bagai mana menggunakan peralatan komputer yang ada di kantor Camat Maesaan”.
2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Tercapainya suatu tujuan dalam instansi atau kantor, di karenakan para pegawai memiliki kecerdasan dan memiliki ilmu atau tingkat pendidikan yang baik, bahkan memiliki pengalaman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sekcam, “para pegawai disini ratarata berpendidikan sarjana (strata 1), dan bahkan pegawai di sini kebanyakan sudah lama bekerja di kantor kecamatan maesaan, namun kalau kita tidak memiliki ilmu yang sesuai dengan pekerjaan kita saya rasa pasti kurang maksimal. Hal ini yang terjadi di kantor di kecamatan maesaan, penempatan pegawai di setiap bidang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, ya saya rasa itu yang kurang karena walaupun mereka memiliki ilmu ataupun gelar yang tinggi namun tidak sesuai dengan Job yang ada, pasti pekerjaan mereka tidak akan maksimal”. B. Disiplin Kerja Pegawai Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sesuatu tujuan selain sangat ditentukan oleh dan mutu Profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin dari para anggotanya. Bagi aparatur pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam
menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam
arti
mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Jenis-jenis pelanggaran yang di langgar oleh para pegawai di kantor kecamatan Maesaan adalah : 1. Pelanggaran tentang ketentuan jam kerja. Berdasarkan wawancara dengan Plt Sekretaris Kecamatan Maesaan Ibu JN, “mengenai ketentuan jam kerja, memang setiap hari ada pegawai yang datang ke kantor sudah lewat
waktu yang di tentukan, yang sebenarnya jam masuk kantor 07.30 WITA, namun ada pegawai yang datang jam 8 dan 9, dan bahkan ada yang pulang sebelum waktunya pada jam 17.30”. ini sangat berdampak pada efisiensi kinerja dari Instansi Pemerintah ini. 2. Tidak Masuk Kantor Dari hasil wawancara dengan bapak OM, beliau mengatakan “saya sering melihat di kantor kecamatan seperti kekurangan pegawai, setiap kali pergi ke kantor kecamatan maesaan saya hanya melihat sedikit pegawai saja”. Kemudian peneliti juga mewawancarai pak Camat untuk mengetahui mengapa pegawai di kantor Kecamatan Maesaan kurang, dan pak Camat langsung merespon pertanyaan Peneliti, beliau mengatakan “memang setiap hari ada saja pegawai yang tidak masuk kantor ada yang punya alasan karena ada urusan Pribadi ataupun tanpa alasan yang jelas”. Secara otomatis sikap seperti ini mencerminkan pegawai itu sendiri belum menyadari akan kewajibannya sebagai abdi negara. 3. Pelaksanaan tugas yang tidak efisien Dari hasil wawancara dengan Kasie Pengawasan dan Ketertiban Ibu DS, mengatakan, “ di kantor ini telah ditetapkan target untuk penyelesaian setiap tugas yang telah diberikan kepada setiap staf dan pegawai, tetapi kebanyakan mereka menunda-nunda pekerjaan. Sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam memasukkan laporan” 4. Pakaian ( Seragam ) Berdasarkan Peraturan Kedinasan yang ada di Kab. Minahasa Selatan, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memasang Atribut-atribut Misalnya Lambang Minsel, Lambang Dinas, dan Papan Nama PNS. Namun banyak pegawai di kantor kecamatan Maesaan yang ditemui memakai Seragamnya tidak memakai Logo/Lambang Dinas, Papan Nama, Logo Minsel. Hal ini karena kurangnya kesadaran dari Pegawai itu sendiri. C. Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas
Dalam menjalankan tugasnya, seorang aparatur harus menghindarkan diri dari anggapan
saya sekedar
melaksanakan
perintah atasan
sebagai wujud rasa tanggung
jawabnya atas pekerjaan. Jadi dalam hal ini ada rasa kepedulian yang tinggi dari aparatur terhadap keberhasilan dari suatu pekerjaan. Karena pabila dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan seorang aparatur hanya berprinsip sekedar menjalankan suatu perintah atasan, maka bukan tidak mungkin pekerjaan itu tidak akan sempunah hasilnya. Berdasarkan wawancara dengan bapak RT, mengatakan “ pegawai di kantor kecamatan Maesaan sebagian besar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, meskipun dengan perbandingan yang kecil dengan pegawai yang kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya”. Berdasarkan wawancara dengan Informan, masih sangat diperlukan dari pegawai yang ada di kantor Kecamatan Maesaan untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dengan tingkat pelayanan yang prima kepada masyarakat dan dapat mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance). Kesimpulan Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Etika Birokrasi dalam mewujudkan Prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, maka Peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut : -
Pegawai di kantor kecamatan Maesaan ternyata belum sepenuhnya menjalankan tugas mereka secara Profesional, sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan pada instansi yang bersangkutan.
-
Disiplin begitu penting dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, namun yang terjadi di kantor kecamatan Maesaan ternyata disiplin belum juga sepenuhnya di
jalankan karena ternyata masih banyak pegawai yang melanggar aturan-aturan yang telah di buat di kantor kecamatan Maesaan sehingga berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat. -
Rasa tanggung jawab haruslah dimiliki setiap aparatur Pemerintah, dan yang terjadi di kantor kecamatan Maesaan para pegawai memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas, meskipun masih ada sebagian kecil yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja.
Saran Dengan mengacu pada pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut : -
Dengan melihat kenyataan semakin rapuhnya kepercayaan pada masyarakat terhadap aparatur pemerintah di era reformasi ini, maka revitalisasi moral harus di mulai dari sisi individual aparatur pemerintah itu sendiri. dengan moral dan perilaku yang etis yang di mulai dari perilaku aparatur secara individu, maka tentunya akan berdampak pada kualitas pelayanan aparatur pada masyuarakat secara umum sehingga akan dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
-
Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah etika Birokrasi dan di dalam pengembangannya tidak semata-mata mengondoktarnasikan apa yang boleh atau tidak boleh dikerjakan seseorang aparatur pemerintah, tetapi lebih dari pada itu ialah upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan profesyonalisme aparatur itu sendiri agar tindakan dan perilakunya mencerminkan ethical reflecsion yang bermanfaat bagi penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat dan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Governance ).
DAFTAR PUSTAKA
Albrow, Martin, Birokrasi,(Ahli bahasa M. Rusli dan Totok Daryanto), Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1999 Agus Dwiyanto (ed). 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadja mada University Press Agus Dwiyanto, 2003. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: Gadja Mada University Press. Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall. W. 2000. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Batinggi, A. 1999. “Manajemen IPEM 4429 Universitas Terbuka.
Pelayanan
Umum,
Materi
Pokok:
Castles, Lance, Nurhadiantono Suyano. 1986. Birokrasi Kepemimpinan dan Perubahan Sosial di Indonesia, Surakarta : Hapsara. Keraf, A.S., 1991. Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur. Yogyakarta: Kanisius Mas’oed, Mochtar. 1994. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Edisi I. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Santoso, Priyo Budi. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru. Cetakan I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Sarundajang S.H., Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, 2005 Soeprapto , Riyadi. 2003. Etika Birokrasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Sektor Publik. Malang: Riyaji Press. Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Surabaya: Insan Cendekia.
