EVALUASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

EVALUASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERIODE 2011-2013 Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Stella Insan Hutami NIM : 112114087

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

i


ii


iii


MOTTO DAN PERSEMBAHAN “Pengalaman adalah pelajaran berharga dari masa lalu dan kesuksesan adalah tantangan yang harus dihadapi di masa depan, tanpa pengalaman maka tak akan ada cerita dari sebuah kesuksesan”

Skripsi ini kupersembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberiku keteguhan hati Keluargaku yang senantiasa memberi dorongan Keluarga Besar Universitas Sanata Dharma

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

EVALUASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERIODE 2011-2013 Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 31 Juli 2015 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015 Yang membuat pernyataan,

Stella Insan Hutami

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama : Stella Insan Hutami NIM

: 112114087

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2011-2013 (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta).

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan tidak mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis perlu meminta izin dari penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal 31 Agustus 2015 Yang menyatakan,

Stella Insan Hutami

vi


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaan yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2011-2013 (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2. Dr. H. Herry Maridjo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 3. Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Akt., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini. 4. A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA. dan Josephine Wuri, S.E., M.Si selaku dosen penguji skripsi saya.

vii


5. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melakukan penelitian. 6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah banyak membantu penulis selama kuliah. 7. Orang tua dan adik untuk segala doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 8. Ignasius Krisna Seta Aji yang selalu mendukung dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan. 9. Teman-teman angkatan 2011 dan MPAT untuk bantuan dan masukannya. 10. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015

Penulis

viii


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .................................v HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....................................................... vi HALAMAN KATA PENGANTAR ..................................................................... vii HALAMAN DAFTAR ISI .................................................................................... ix HALAMAN DAFTAR TABEL ............................................................................ xi HALAMAN DAFTAR GAMBAR ....................................................................... xii ABSTRAK ........................................................................................................... xiii ABSTRACT ......................................................................................................... xiv BAB I

PENDAHULUAN ...........................................................................1 A. Latar Belakang ...........................................................................1 B. Rumusan Masalah ......................................................................3 C. Batasan Masalah.........................................................................3 D. Tujuan Penelitian .......................................................................4 E. Manfaat Penelitian .....................................................................4 F. Sistematika Penulisan ................................................................5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................7 A. Keuangan Daerah .......................................................................7 B. Penganggaran Sektor Publik ......................................................9 C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ................................9 D. Penilaian Laporan Kinerja Finansial ........................................20 E. Penelitian Terdahulu ................................................................22

BAB III

METODE PENELITIAN ...............................................................23 A. Jenis Penelitian .........................................................................23 B. Tempat dan Waktu Penelitian ..................................................23 C. Subyek dan Obyek Penelitian ..................................................23 ix


D. Teknik Pengumpulan Data .......................................................24 E. Teknik Analisis Data ................................................................25 BAB IV

GAMBARAN UMUM ..................................................................28 A. Gambaran Umum Dinas PUP-ESDM DIY ..............................28 B. Visi dan Misi ............................................................................29 C. Tujuan dan Sasaran ..................................................................32 D. Struktur SKPD .........................................................................37 E. Sumber Daya SKPD .................................................................48 F. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ...................................................50

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ...............................................52 A. Deskripsi Data ..........................................................................52 B. Analisis Data ............................................................................53

BAB VI

PENUTUP ......................................................................................86 A. Kesimpulan ..............................................................................86 B. Keterbatasan Penelitian ............................................................87 C. Saran .........................................................................................88

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................89 LAMPIRAN ...........................................................................................................91

x


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan ..............................................26

Tabel 3.2

Kriteria Efektif Kinerja Keuangan .................................................27

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan .......48

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan .........................48

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin..................................48

Tabel 4.4

Aset yang dikelola oleh Dinas PUP-ESDM DIY...........................49

Tabel 4.5

Ringkasan APBD Provinsi DIY .....................................................50

Tabel 5.1

Perbandingan Proses Penyusunan APBD antara Dinas PUP-ESDM DIY dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 .........................57

Tabel 5.2

Analisis Varians Anggaran Tahun 2011 ........................................61

Tabel 5.3


Tabel 5.4


Tabel 5.5

Hasil Kesimpulan berdasarkan Persentase Selisih dan Capaian ....77

Tabel 5.6

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2011 .........79

Tabel 5.7


Tabel 5.8


Tabel 5.9

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dinas PUPESDM DIY ....................................................................................84

xi


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1

Struktur Organisasi UPTD pada Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2008 ..............37

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2008 .............................................................38

Gambar 5.1

Grafik Keuangan Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Persentase Tingkat Efisiensi ............................................................................82

Gambar 5.2

Grafik Keuangan Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Persentase Tingkat Efektivitas .........................................................................84

xii


ABSTRAK EVALUASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERIODE 2011-2013 Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Stella Insan Hutami NIM: 112114087 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2015 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUP-ESDM DIY sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2) mengetahui apakah terdapat selisih dalam anggaran dan realisasi pada pendapatan dan belanja Dinas PUP-ESDM DIY, dan (3) mengetahui apakah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUP-ESDM DIY sudah efisien dan efektif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan di Dinas PUPESDM DIY. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian: (1) melakukan perbandingan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Dalam Negeri 21 Tahun 2011, (2) melakukan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi pendapatan dan belanja menggunakan analisis varians, (3) menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa: (1) prosedur penyusunan anggaran di Dinas PUP-ESDM DIY sudah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2) Selisih pendapatan dan belanja Dinas PUP-ESDM DIY dapat dikatakan menguntungkan, adapun belanja tergolong sudah cukup efisien dan pendapatan tergolong sangat efektif.

xiii


ABSTRACT EVALUATION OF THE PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE PERIOD 2011-2013 A Case Study at Public Works, Housing, and Energy Mineral Resources Board of Yogyakarta Stella Insan Hutami NIM: 112114087 Sanata Dharma University Yogyakarta 2015

This study aims to: (1) determine whether the budget preparation at PUP-ESDM Board of DIY has been in accordance with the Regulation of the Ministry of Home Affairs No. 21 of 2011, (2) determine whether there is a difference in the budget and the realization of the revenue and expenditure at PUP-ESDM Board of DIY, and (3) determine whether the implementation of the budget at the PUPESDM Board of DIY has been efficient and effective. This research is a case study conducted in the PUP-ESDM Board of DIY. The data was collected by observation, interview, and documentation. The data was analyzed by: (1) comparing the budget preparation procedure between PUPESDM Board of DIY with the Regulation of the Ministry of Home Affairs No. 21 of 2011, (2) comparing between budget with actual revenues and expenditures using analysis of variance, (3) calculating the level of efficiency and effectiveness. The results of research stated that: (1) the procedure of budgeting at PUP-ESDM Board of DIY is already in complience with the Regulation of the Ministry of Home Affairs No. 21 of 2011, (2) there is a favorable difference for revenue accounting to 25.97 %, 27.94%, and 62.08% and for of expenditure amounting to (11.56%) (14.13%), and (7.23%) during 2011-2013 period, (3) PUP-ESDM Board of DIY is efficient in the expense and very effective in gaining the revenue.

xiv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Keberadaan organisasi sektor publik sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun organisasi sektor publik memiliki tujuan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Institusi pemerintahan merupakan salah satu organisasi sektor publik yang penting dalam menunjang pembangunan di segala bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Indonesia memiliki beberapa daerah yang sangat luas baik dari provinsi hingga kota/kabupaten sehingga peran dari pemerintah daerah pun sangat diperlukan dalam menunjang suatu pembangunan di setiap daerah tersebut. Pembangunan yang dilakukan pada masing-masing daerah berbeda satu sama lain mengingat kebutuhan dan potensi daerah yang ada tidaklah sama. Maka hal ini pun berdampak terhadap program dan kegiatan yang harus dibuat pemerintah daerah demi mencapai tujuannya masing-masing. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya adalah dinas sebagai pelaksana urusan daerah. Adapun setiap daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengingat saat ini penyusunan APBD sudah menjadi hak sepenuhnya bagi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang

1


2

Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, kewenangan lain yang diberikan kepada setiap daerah berupa penggunaan sumber-sumber ekonomi dan potensi daerah yang dimiliki, serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan menerima pendapatan daerah diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi dan potensi daerahnya masing-masing. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo 2009: 117). Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of output). Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan


3

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Maka dalam melakukan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah, pedoman yang digunakan adalah Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 karena peraturan tersebut mengukur kinerja pemerintah dari segi keuangan.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 1.

Apakah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas PUP-ESDM DIY sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011?

2.

Apakah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUP-ESDM DIY sudah efisien dan efektif?

C. Batasan Masalah Penelitian ini hanya terbatas pada evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas PUP-ESDM DIY. Dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD di Dinas PUP-ESDM DIY, pengukuran kinerja tidak berdasarkan pusat laba sehingga yang menjadi acuan dalam melakukan pengukuran adalah pusat biaya yang terkait dengan tingkat efisiensi dan pusat pendapatan yang terkait dengan tingkat efektivitas.


4

Untuk menentukan besarnya tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas, peneliti menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 sebagai kriteria dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan.

D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui apakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas PUP-ESDM DIY sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUP-ESDM DIY sudah efisien dan efektif.

E. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1.

Bagi Dinas PUP-ESDM DIY Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masa yang akan datang.

2.

Bagi Universitas Sanata Dharma Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan, wawasan, dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma


5

maupun pihak lain yang berkepentingan terkait dengan topik yang diteliti oleh penulis. 3.

Bagi Penulis Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memperdalam dan memperluas wawasan mengenai anggaran daerah.

F. Sistematika Penulisan Bab I : PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian serta sebagai dasar dalam melakukan pengolahan data. Bab III : METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV : GAMBARAN UMUM Bab ini menjelaskan gambaran mengenai Dinas PUP-ESDM DIY yang mencakup situasi dan kondisi yang terjadi.


6

Bab V : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi hasil penelitian yang kemudian diolah untuk dilakukan analisis data. Bab VI : PENUTUP Bab ini mencakup kesimpulan penelitian, keterbatasan penulis serta saran bagi peneliti selanjutnya.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah Pada tingkat pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan negara, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan badan usaha milik daerah (BUMD). Seperti halnya negara, APBD dan barang-barang inventaris kekayaan daerah juga dikelola secara langsung oleh daerah. Hal ini merupakan unsur penting keuangan daerah (Halim, 2012: 33). 1. Pengertian Keuangan Daerah Menurut Mamesah (1995) dalam Halim (2008: 24) “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”. Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan : a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan/atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah. b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam 7


8

rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah. 2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah Menurut Halim (2008: 25), ruang lingkup keuangan daerah terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah BUMD. 3. Pengelola Keuangan Daerah Menurut Peraturan Perundangan Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang didasari oleh UU Nomor 17 tahun 2003, tugas pengelola keuangan daerah adalah : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. b. Menyusun rancangan dan perubahan APBD. c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


9

B. Penganggaran Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2009: 61), penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2009: 62). Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: 1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja). 2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pengurusan keuangan di pemerintah daerah diatur dengan membagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus (Halim, 2012: 37).


10

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Mamesah (1995) dalam Halim (2008: 20) pada era orde baru, adalah “Rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaranpengeluaran yang dimaksud”. Menurut Wajong dalam Halim (2008: 20) pada era orde lama, adalah “Rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi”. Kedua definisi APBD di atas menurut Halim (2008: 20) menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut : a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. d. Periode anggaran, biasanya satu tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:


11

“Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

2. Struktur APBD Menurut Ritonga (2009: 183), komponen APBD tersusun dalam suatu struktur APBD. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan

daerah

dan

organisasi

yang

bertanggung

jawab

melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. a. Pendapatan Pemerintah Daerah Pendapatan pemerintah daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah maupun bendahara penerimaan, yang menambah ekuitas dana merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari: a) Pajak Daerah b) Retribusi Daerah


12

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2) Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah utuk membiayai kebutuhan daerah. Kelompok dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil b) Dana Alokasi Umum c) Dana Alokasi Khusus 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup: a) Hibah b) Dana Darurat c) Dana Bagi Hasil Pajak d) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus e) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau dari Pemda Lainnya


13

b. Belanja Pemerintah Daerah Belanja pemerintah daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah maupun bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang terdiri

dari

urusan

wajib,

urusan

pilihan,

dan

urusan

yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja daerah menurut kelompok dibedakan menjadi dua yaitu: 1) Kelompok Belanja Tidak Langsung Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 2) Kelompok Belanja Langsung Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.


14

Kelompok belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. c. Surplus (Defisit) APBD Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran belanja daerah. Sedangkan defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih kecil daripada anggaran belanja daerah. d. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 1) Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.


15

2) Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. 3) Pembiayaan Neto Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

3. Pelaksanaan APBD Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBD. Laporan realisasi tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBD pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBD ditetapkan tersendiri dalam Undang-Undang yang

mengatur

perbendaharaan

negara

mengingat

lebih

banyak

menyangkut hubungan adminstratif antar-kementrian negara/lembaga di lingkungan pemerintah (Halim, 2012: 40).


16

4. Fungsi APBD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sampai dengan pasal 42, APBD mempunyai fungsi: a. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. b. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. c. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. d. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. e. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. f. Fungsi Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.


17

5. Tujuan Penyusunan APBD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber data yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Menurut Mardiasmo (2009: 68), APBD yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu: a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi proritas belanja. d. Meningkatkan

transparansi

dan

kepada DPRD dan masyarakat luas.

pertanggungjawaban

pemerintah


18

6. Tahap Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan APBD sebagai berikut: a. Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya berdasarkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. b. Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun angaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. d. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. e. Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) disusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pengelola Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).


19

f. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun berikutnya. g. Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD. h. Penyampaian Rancangan Perda disertai dengan nota keuangan. Pembahasan Rancangan Perda ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. i. Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. j. PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sedangkan pada SKPKD menyusun DPA-PPKD. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD. k. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.


20

D. Penilaian Laporan Kinerja Finansial 1. Analisis Varians Anggaran Menurut Mardiasmo (2009: 123), penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada: a. Varians pendapatan (revenue variance) b. Varians pengeluaran (expenditure variance): 1) Varians belanja rutin (recurrent expenditure variance) 2) Varians belanja investasi/modal (capital expenditure variance) Dari hasil analisis varians, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase antara realisasi dengan yang dianggarkan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Varians % =

Realisasi x 100% Anggaran

2. Ekonomi Menurut Mardiasmo (2009: 131) ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of output). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less).


21

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif (Mahsun, 2006: 182). Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi: Tingkat Ekonomi =

Input Nilai Input

3. Efisiensi Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009: 4). Sementara itu, menurut Robert (2012: 174), dalam pusat tanggung jawab, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar. Menurut Mardiasmo (2009: 132), pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendahrendahnya (spending well). Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi: Tingkat Efisiensi =

Output Input


22

4. Efektivitas Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mardiasmo, 2009: 132). Menurut Robert (2012: 174), efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas: Tingkat Efektivitas =

Outcome Output

E. Penelitian Terdahulu Penelitian Ranandita (2013) dari Universitas Sanata Dharma yang berjudul Evaluasi Penyusunan dan Realisasi Anggaran Belanja Periode 20102012 dengan studi kasus yang dilakukan di Kecamatan Jetis. Hasil yang didapatkan menyatakan bahwa prosedur penyusunan di Kecamatan Jetis sudah sesuai dengan penyusunan pada sektor publik. Anggaran belanja Kecamatan Jetis pada tahun 2010-2012 sudah efisien dan mengalami surplus. Berdasarkan penelitian tersebut, pengukuran

yang dilakukan hanya

berdasarkan belanja sehingga hasil yang didapatkan untuk mengetahui rasio efisiensi belanja. Maka dalam penelitian ini, penulis menambahkan pengukuran pendapatan sehingga hasil yang didapatkan tidak hanya menunjukkan tingkat efisiensi namun juga tingkat efektivitas.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian pada sesuatu atau obyek yang diteliti sebagai kasus di suatu tempat. Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis. Hasil penelitian ini hanya berlaku untuk Dinas PUP-ESDM DIY periode 2011-2013. B. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat penelitian Penelitian ini dilakukan di Dinas PUP-ESDM DIY yang terletak di Jalan Bumijo No 5, Yogyakarta. 2. Waktu penelitian Penelitian ini dilakukan selama bulan Desember 2014 - Maret 2015.

C. Subyek dan Obyek Penelitian 1. Subyek Penelitian Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan berperan sebagai sumber informasi. Subyek penelitian dalam penulisan ini adalah: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PUP-ESDM DIY. b. Kepala Bagian Pusat Sumber Informasi Dinas PUP-ESDM DIY.

23


24

2. Obyek penelitian Obyek penelitian adalah data yang terkait dengan penelitian yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas PUP-ESDM DIY.

D. Teknik Pengumpulan Data Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan bagian Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kepala Bagian Pusat Sumber Informasi Dinas PUP-ESDM DIY sedangkan data sekunder diperoleh dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1. Wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan narasumber. 2. Observasi atau mengadakan pengamatan secara langsung yang ada hubungannya dengan masalah pokok atau obyek yang diteliti. 3. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penyusunan APBD.


25

E. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang pertama dilakukan dengan membandingkan proses penyusunan APBD yang terdapat pada Dinas PUP-ESDM DIY dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan apakah proses penyusunan APBD pada Dinas PUP-ESDM DIY sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 atau tidak. Dalam menjawab rumusan masalah yang kedua adapun teknik analisis yang digunakan sebagai berikut: a.

Mengumpulkan data keuangan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas PUP-ESDM DIY selama periode 2011-2013.

b.

Berdasarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi, jika terdapat selisih anggaran dilakukan analisis varians anggaran.

c.

Selisih lebih (kurang) dihitung dengan cara melakukan pengurangan antara realisasi dengan anggaran. Sedangkan persentase selisih diperoleh dari selisih lebih (kurang) dibagi dengan anggaran dan kemudian dikalikan 100% atau dapat dituliskan dalam formula sebagai berikut: % Selisih =

Selisih lebih (kurang) x 100% Anggaran


26

1. Pengukuran Efisiensi a.

Menghitung tingkat efisiensi Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan pusat biaya dengan melakukan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja kemudian dikalikan 100% atau dapat dituliskan dalam formula sebagai berikut: Tingkat Efisiensi =

b.

Realisasi belanja x 100% Anggaran belanja

Melihat kinerja keuangan Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996. Tabel 3.1: Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 100% ke atas 90% - 100% 80% - 90% 60% - 80% Kurang dari 60%

Tidak Efisien Kurang Efisien Cukup Efisien Efisien Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 dalam Bisma (2010: 79)

c.

Membuat gambar tabulasi atas tingkat efisiensi tahun 2011-2013 guna melihat kenaikan atau penurunan yang terjadi pada Dinas PUP-ESDM DIY.

d.

Menarik kesimpulan berdasarkan persentase selisih dan capaian belanja jika rencana anggaran lebih kecil daripada relisasi maka artinya tidak menguntungkan. Belanja juga dapat dikatakan tidak menguntungkan bila persentase selisihnya menunjukkan selisih lebih. Sedangkan jika anggarannya lebih besar daripada realisasi dan persentase selisih menunjukkan selisih kurang maka artinya menguntungkan.


27

2. Pengukuran Efektivitas a.

Menghitung tingkat efektivitas Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan pusat pendapatan dengan melakukan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan atau dapat dituliskan dalam formula sebagai berikut: Tingkat Efektivitas =

b.

Realisasi pendapatan x 100% Anggaran pendapatan

Melihat kinerja keuangan Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996. Tabel 3.2: Kriteria Efektif Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 100% ke atas Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 dalam Bisma (2010: 78)

c.

Membuat gambar tabulasi atas tingkat efektivitas tahun 2011-2013 guna melihat kenaikan atau penurunan yang terjadi pada Dinas PUPESDM DIY.

d.

Menarik kesimpulan berdasarkan persentase selisih dan capaian pendapatan jika rencana anggaran lebih besar daripada realisasi maka artinya tidak menguntungkan. Pendapatan juga dapat dikatakan tidak menguntungkan apabila persentase selisihnya menunjukkan selisih kurang. Sebaliknya jika rencana anggarannya lebih kecil daripada realisasi dan persentase selisihnya menunjukkan selisih lebih maka artinya menguntungkan.


BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Dinas PUP-ESDM DIY Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral, terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan bidang Penataan Ruang, Perumahan, Energi dan Kelistrikan. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diatur sebagai berikut: 1. Urusan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari sub bidang pembiayaan, perumahan formal, perumahan swadaya, pengembangan kawasan dan pembinaan hukum, peraturan perundangundangan dan pertanahan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi. 2. Urusan penataan ruang merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi.

28


29

3. Urusan pekerjaan umum merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya (perkotaan dan

perdesaan,

air

minum,

air

limbah,

persampahan,

drainase,

permukiman, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi. 4. Urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan untuk pemerintah daerah. Urusan energi dan sumber daya mineral di DIY meliputi sub bidang energi baru terbarukan, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan air tanah. Urusan ESDM yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan DIY adalah energi baru terbarukan, air tanah dan pertambangan mineral.

B. Visi dan Misi 1. Visi Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai

usaha

pembangunan.

Usaha-usaha

pembangunan

yang

dilaksanakan umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan dikucilkan, mengatasi


30

ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman. Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2012-2017 serta tugas dan fungsi Dinas PUP-ESDM DIY dalam mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta maka ditetapkan visi Dinas PUP-ESDM DIY periode 2012-2017 yakni: “Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan”

2. Misi Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas PUP-ESDM DIY sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang ada, maka untuk mencapai Visi Pemerintah DIY tahun 2028, ditetapkan Misi Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2012 – 2017 yaitu: a. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.


31

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas. c. Meningkatkan pengelolaan dan pembinan bangunan gedung dan rumah negara. d. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi. e. Menyelenggarakan

pengelolaan

SDA

secara

optimal

untuk

meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA. f. Mengurangi resiko daya rusak air. g. Mendukung peningkatan jumlah rumah layak huni. h. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. i. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan. j. Meningkatkan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

energi

dan

sumberdaya mineral. k. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah. l. Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan.


32

m. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

C. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataanpernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Dinas PUP-ESDM DIY: a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah. b. Meningkatkan

kualitas

pemanfaatan

ruang

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang. c. Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang. d. Meningkatkan

fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air

minum, air limbah, drainase, persampahan).


33

e. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas kawasan. f. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang keistimewaan DIY. g. Meningkatkan fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan. h. Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan. i. Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa. j. Meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air. k. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air. l. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat. m. Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif. n. Mempertahankan kelestarian dan ketersediaan air tanah. o. Mendorong pemanfaatan secara optimal hasil pertambangan. p. Mengimplementasikan pelaksanaan konservasi energi. q. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi ketenagalistrikan. r. Meningkatkan ketersediaan energi. s. Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar.


t. Mewujudkan

ketertiban

penyelenggaraan

konstruksi

34

yang

berkelanjutan. u. Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan informasi teknologi pembangunan bidang PUP-ESDM. v. Memberikan pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi. w. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. x. Memberikan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. y. Memberikan layanan

penatausahaan

keuangan dan manajemen

pencapaian kinerja program. Sasaran Dinas PUP-ESDM DIY: 1.

Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan strategis provinsi.

2.

Meningkatnya

kualitas

pemanfaatan

ruang

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang. 3.

Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi,

perijinan, pemberian insentif serta

pengenaan sanksi. 4.

Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan tentang kawasan strategis budaya.


35

5.

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

6.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan.

7.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan.

8.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi.

9.

Meningkatnya ketersediaan kawasan budaya.

10. Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku. 11. Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap. 12. Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru. 13. Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa. 14. Meningkatnya ketersediaan air baku. 15. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir. 16. Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh. 17. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat. 18. Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif. 19. Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah.


36

20. Terwujudnya pengembangan kegiatan pengolahan dan pemurnian petambangan. 21. Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi. 22. Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik. 23. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk listrik dan bahan bakar. 24. Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar. 25. Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yang berkualitas. 26. Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUP-ESDM. 27. Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhistandar. 28. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran. 29. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. 30. Tersedianya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.


37

D. Struktur SKPD Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada organisasi dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Dinas PUP-ESDM DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PUP-ESDM DIY. Unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan Struktur Organisasi sebagaimana akan ditampilkan dalam gambar di bawah ini. Gambar 4.1: Struktur Organisasi UPTD pada Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2008

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 38

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2008

KEPALA DINAS SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN UMUM

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI

BIDANG PERUMAHAN

BIDANG TATA RUANG

BIDANG SUMBERDAYA AIR

BIDANG BINA MARGA

BIDANG CIPTA KARYA

BIDANG ENERGI SUMBERDAYA MINERAL

SEKSI PERENCANAAN PERUMAHAN

SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG

SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

SEKSI PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PERENCANAAN CIPTA KARYA

SEKSI ENERGI DAN GEOLOGI

SEKSI PENGEMBANGAN PERUMAHAN

SEKSI PEMANFAATAN TATA RUANG

SEKSI PENGATURAN SUMBER DAYA AIR

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CIPTA KARYA

SEKSI MINYAK DAN GAS BUMI

SEKSI PENATAAN KAWASAN

SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG

SEKSI PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SUMBER DAYA AIR

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA CIPTA KARYA

SEKSI PERTAMBANGAN UMUM


UPTD


39

Berdasarkan gambar di atas, Dinas PUP-ESDM DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1.

Pimpinan: Kepala Dinas

2.

Sekretariat : Sekretaris yang terdiri dari sub bagian.

3.

Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas PUPESDM DIY: 1.

Sekretariat

Tugas: Menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas (Pasal 5). Fungsi: a. Penyusunan program sekretariat. b. Penyusunan program dinas. c. Fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. d. Penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana dinas. e. Penyelenggaraan kepegawaian dinas. f. Pengelolaan keuangan dinas. g. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi.


40

h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja dinas. i. Fasilitasi pengembangan kerjasama teknis. j. Evaluasi dan penyusunan laporan program sekretariat. k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.

Bidang Perumahan

Tugas: Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembiayaan, pembinaan, pengembangan dan pembangunan perumahan (Pasal 11 ). Fungsi: a. Penyusunan program bidang perumahan. b. Perencanaan teknis bidang perumahan. c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bidang perumahan. d. Penyelenggara fasilitas dan stimulasi

pembangunan, perbaikan,

prasarana, sarana dan utilitas, serta pembiayaan perumahan. e. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang perumahan. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.


3.

41

Bidang Tata Ruang

Tugas: Menyelenggarakan penataan ruang wilayah provinsi dan koordinasi, fasilitasi, pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota (Pasal 17). Fungsi: a. Penyusunan program dan anggaran bidang tata ruang b. Penyusunan dan atau meninjau kembali rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang. c. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang. d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan tata ruang. e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota. f. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. g. Peningkatan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang. h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan penataan ruang daerah. i. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota. j. Perumusan bahan rekomendasi dan perijinan dinas. k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang tata ruang. l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.


42

4. Bidang Sumber Daya Air Tugas:

Melaksanakan

pengaturan,

pembinaan,

pembangunan

dan

pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air (Pasal 24). Fungsi: a. Penyusunan program bidang sumber daya air. b. Penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan sumber daya air. c. Perencanaan teknis sumber daya air. d. Pengaturan dan pembinaan sumber daya air. e. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air. f. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumber daya air. g. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang sumber daya air. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

5.

Bidang Bina Marga

Tugas: Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengawasan bidang ke Bina Marga (Pasal 29). Fungsi: a. Penyusunan program bidang Bina Marga. b. Penyusunan rencana teknis jalan dan jembatan.


43

c. Penyelenggaraan pembinaan, pengaturan dan bimbingan teknis pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalan dan jembatan. d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta desiminasi bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan. e. Pengelolaan prasarana dan sarana jalan dan jembatan. f. Penanggulangan kerusakan prasarana dan sarana jalan dan jembatan akibat bencana. g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang Bina Marga. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

6.

Bidang Cipta Karya

Tugas: Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana dan sarana ke Cipta Karya an. (pasal 35) Fungsi: a. Penyusunan program bidang Cipta Karya b. Pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ke Cipta Karyaan. c. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan bangunan Gedung Negara. d. Pengelolaan gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah negara yang dikelola provinsi.


44

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang Cipta Karya. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

7. Bidang Energi Sumber Daya Mineral Tugas:

Melaksanakan

pengelolaan

mineral,

air

tanah,

kegeologian,

ketenagalistrikan, minyak, gas bumi dan bahan bakar lainnya (Pasal 41). Fungsi: a. Penyusunan program bidang Energi Sumber Daya Mineral. b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi Sumber Daya Mineral. c. Pengkoordinasian bahan peraturan dan pedoman teknis di bidang Energi Sumber Daya Mineral. d. Penyusunan kajian teknis penerbitan ijin dan persyaratan teknis di bidang Energi Sumber Daya Mineral. e. Pengkoordinasian pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang Energi Sumber Daya Mineral. f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Energi Sumber Daya Mineral. g. Penyusunan kebijaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) pengambilan air tanah. h. Pengkoordinasian penyusunan data, informasi dan bahan promosi energi sumber daya mineral.


45

i. Pembinaan, pengawasan, inspeksi dan bimbingan teknis di bidang Energi Sumber Daya Mineral. j. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis di bidang Energi Sumber Daya Mineral ke kabupaten/kota. k. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang Energi Sumber Daya Mineral. l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

8.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Tugas: Menyelenggarakan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air, dan penyelenggaraan operasional konservasi/ pelestarian air dan sumber air dan pelatihan teknis sumber daya air (Pasal 47). Fungsi: a. Penyusunan program balai. b. Pelaksanaan ketatausahaan. c. Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan irigasi lintas kabupaten/kota dari luasan 1000 – 3000 ha. d. Pelaksanaan penyediaan air baku untuk berbagai kepentingan. e. Pelaksanaan pengaturan sungai, embung dan waduk. f. Pelaksanaan

upaya

pengendalian

banjir

dan

penanggulangan

kekeringan. g. Pelaksanaan pemantauan upaya perlindungan pantai, muara, delta.


46

h. Pelaksanaan pengelolaan hidroklimatologi. i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program balai. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

9.

Balai

Pengujian,

Informasi

Permukiman

dan

Bangunan,

dan

Pengembangan Jasa Konstruksi (PIPBPJK) Tugas: Proses pengendalian mutu tugas pembangunan dalam rangka mewujudkan sistem pengendalian dan jaminan mutu, penyampaian informasi permukiman dan bangunan serta pembinaan jasa konstruksi (Pasal 53). Fungsi: a. Penyusunan program Balai PIPBPJK. b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. c. Pemberian

bantuan

teknis

pengujian

dan

penyelidikan

untuk

kepentingan pengawasan dan pengendalian mutu bangunan dan konstruksi. d. Pelaksanaan pelayanan umum jasa pengujian dan penyelidikan di bidang bangunan dan konstruksi serta pengujian parameter lingkungan. e. Pelaksanaan jasa konsultasi di bidang permukiman bangunan dan konstruksi. f. Pelaksanaan fasilitasi jasa konstruksi. g. Pelaksanaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang jasa kontruksi.


47

h. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi bidang Pekerjaan Umum. i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program balai. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

10. Balai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Tugas: Menyelenggarakan pengolahan air limbah rumah tangga (Pasal 60). Fungsi: a. Penyusunan program balai. b. Pelaksanaan ketatausahaan. c. Pengelolaan sistem jaringan utama dan pengoperasian sarana dan prasarana instalasi air limbah. d. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian air limbah rumah tangga. e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga. f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program balai. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.


48

E. Sumber Daya SKPD 1. Sumber Daya Manusia Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas PUPESDM DIY sampai akhir tahun 2013 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 419 orang pegawai negeri sipil (data per 31 Desember 2013). Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja disajikan pada gambar berikut: Tabel 4.1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Jumlah SDM (Orang) Gol. A B C D Jumlah IV 9 6 1 16 III 27 137 18 31 213 II 15 105 19 18 157 I 1 8 3 21 33 JUMLAH 419 Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY

Tabel 4.2: No 1 2 3 4 5 6 7

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Jenis Pendidikan Jumlah (orang) Pasca Sarjana 26 Sarjana 74 Diploma IV 2 Diploma III 26 SMA/sederajat 235 SMP/sederajat 39 SD/sederajat 17 JUMLAH 419


Tabel 4.3: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No Gender Jumlah (orang) 1 Pria 351 2 Wanita 68 JUMLAH 419 Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY


49

2. Aset yang Dikelola Aset yang dikelola oleh Dinas PUP-ESDM DIY per 31 Desember 2013 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 4.4, sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik. Tabel 4.4: Aset yang dikelola oleh Dinas PUP-ESDM DIY No 1 2 3 4 5 6 7 9

JenisSarana/Prasarana Gedung Kantor Kendaraan roda 6 Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Komputer Desktop Komputer Laptop UPS Pendingin Ruangan (AC)


Jumlah(Unit) 7 8 24 59 96 83 64 70


50

F. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tabel 4.5: Ringkasan APBD Provinsi DIY

Sumber: website DPPKA (http://dppka.jogjaprov.go.id/)


Tabel 4.5: Ringkasan APBD Provinsi DIY (Lanjutan)

Sumber: website DPPKA (http://dppka.jogjaprov.go.id/)

51


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Data dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Lakip merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas PUP-ESDM DIY yang memuat anggaran, capaian, realisasi indikator kinerja dan sasaran strategis.

52


53

B. Analisis Data 1. Proses Penyusunan APBD pada Dinas PUP-ESDM DIY Proses penyusunan APBD pada Dinas PUP-ESDM DIY didasarkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun langkah-langkah penyusunan yang terdapat pada Dinas PUP-ESDM DIY adalah sebagai berikut: a. Setiap SKPD termasuk Dinas PUP-ESDM DIY menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan hasil penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) untuk diserahkan kepada Gubernur dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DIY tahun berikutnya berdasarkan dokumen berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. RKPD ini dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat pembangunan selama 5 (lima) tahun dan berisi mengenai sasaran rencana program dan prioritas kegiatan daerah. b. Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, Gubernur dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD merupakan tim yang dibentuk Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan


54

kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD. Anggota TAPD terdiri dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), dan Biro Organisasi. Bappeda terkait dengan persetujuan program atau kegiatan, DPPKA terkait dengan persetujuan anggaran, dan Biro Organisasi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas PUP-ESDM DIY. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Adapun rancangan PPAS memuat rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPDsebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD. c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. d. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun. PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati DPRD. Kemudian KUA


55

dan PPAS ini dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Gubernur dan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. e. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas PUP-ESDM untuk menyusun RKA-SKPD. f. Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini DPPKA menyusun RKA-SKPKD dan RKA-PPKD. Sementara itu, SKPD dalam hal ini Dinas PUP-ESDM DIY menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD adalah dokumen penganggaran yang berisi pendapatan dan belanja program serta kegiatan Dinas PUP-ESDM DIY sedangkan RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dari PPKD selaku BUD. PPKD merupakan kepala DPPKA yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPD selaku kuasa BUD, pada Dinas PUP-ESDM DIY yang menjadi kuasa BUD adalah Kepala Dinas PUP-ESDM DIY. RKA-SKPD yang telah disusun oleh Dinas PUP-ESDM DIY disampaikan kepada kepala DPPKA untuk dibahas lanjut oleh TAPD. g. Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai dengan nota keuangan. Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan


56

PPAS. Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD. h. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD. i. Kepala DPPKA memberitahukan kepada Kepala Dinas PUP-ESDM DIY agar menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sedangkan DPPKA menyusun DPA-SKPD dan DPAPPKD. DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dalam hal ini Dinas PUP-ESDM DIY sedangkan DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh BUD. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY menyerahkan rancangan DPASKPD kepada Kepala DPPKA. j. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala Dinas PUP-ESDM DIY. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Kepala DPPKA mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.


57

Maka dari proses penyusunan APBD di Dinas PUP-ESDM DIY dapat dirangkum dalam sebuah tabel perbandingan sebagai berikut: Tabel 5.1: Perbandingan Proses Penyusunan APBD antara Dinas PUP-ESDM DIY dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Permendagri Dinas PUP-ESDM No Nomor 21 Tahun Keterangan DIY 2011 1. Dinas PUP-ESDM Kepala Daerah Proses yang DIY menyusun Renja menyusun rancangan dilakukan dan yang kemudian KUA dan rancangan dokumen yang diserahkan kepada PPAS tahun digunakan sudah Gubernur untuk berikutnya sesuai. disusun menjadi berdasarkan RKPD. rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun berikutnya berdasarkan RKPD. 2. Rancangan KUA dan Rancangan KUA Proses yang rancangan PPAS dan rancangan PPAS dilakukan dan pihak disampaikan Gubernur disampaikan kepala yang berkaitan sudah kepada DPRD untuk daerah kepada sesuai. Adapun dibahas dalam DPRD untuk dibahas terdapat sedikit pembicaran dalam pembicaran perbedaan untuk pendahuluan RAPBD pendahuluan istilah. Bila di Dinas tahun anggaran RAPBD tahun PUP-ESDM ama berikutnya. anggaran berikutnya. yang digunakan Pembahasan Pembahasan adalah panitia dilakukan oleh TAPD dilakukan oleh anggaran DPR, bersama dengan TAPD bersama namun pada panitia anggaran dengan Badan Permendagri 21 DPRD. Anggaran DPRD. Tahun 2011 adalah Badan Anggaran DPRD. 3. Dinas PUP-ESDM Pada SKPD disusun Pihak serta dokumen DIY menyusun RKA- RKA-SKPD tahun yang digunakan SKPD tahun berikutnya. sudah sesuai. berikutnya. 4. Dinas PUP-ESDM RKA-SKPD yang Proses yang DIY menyampaikan telah disusun oleh dilakukan dan pihak RKA-SKPD yang SKPD disampaikan yang berkaitan sudah telah disusunnya kepada PPKD sesuai. kepada sebagai Sumber: Data Diolah


58

Tabel 5.1: Perbandingan Proses Penyusunan APBD antara Dinas PUP-ESDM DIY dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 (Lanjutan) Permendagri Dinas PUP-ESDM No Nomor 21 Tahun Keterangan DIY 2011 Kepala DPPKA. bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya. 5. Gubernur Kepala daerah Proses yang menyampaikan menyampaikan dilakukan sudah rancangan Perda rancangan Perda sesuai. tentang APBD beserta tentang APBD lampirannya kepada beserta lampirannya DPRD dengan disertai kepada DPRD. nota keuangan. 6. Penetapan Perda Penetapan Perda Proses yang tentang APBD dan tentang APBD dan dilakukan sudah Peraturan Gubernur Peraturan Kepala sesuai. tentang penjabaran Daerah tentang APBD. penjabaran APBD. 7. Kepala DPPKA PPKD Proses yang mengumumkan mengumumkan dilakukan dan pihak kepada Kepala Dinas kepada Kepala yang terkait sudah PUP-ESDM agar SKPD agar sesuai. menyusun DPAmenyusun DPASKPD. SKPD. 8. Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil Proses yang verifikasi antara verifikasi antara dilakukan dan pihak TAPD dan Kepala TAPD dan Kepala yang terkait sudah Dinas PUP-ESDM SKPD, PPKD sesuai. DIY, Kepala DPPKA mengesahkan mengesahkan rancangan DPArancangan DPASKPD dengan SKPD dengan persetujuan persetujuan sekretaris sekretaris daerah. daerah. Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan proses penyusunan APBD di Dinas PUP-ESDM DIY sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Tahap perumusan strategis dan prioritas pembuatan APBD


59

pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab kepala daerah dalam hal ini Gubernur. Namun dalam pelaksanaan APBD, wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada perangkat daerah dalam hal ini Dinas PUP-ESDM DIY sehingga bila dilihat berdasarkan proses penyusunan yang terjadi di tingkat SKPD maka proses yang dilakukan sudah memenuhi prosedur yang tercantum dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun tahap awal penyusunan Renstra dan Renja yang dilakukan oleh setiap SKPD termasuk Dinas PUP-ESDM DIY tidak dijelaskan secara rinci pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 karena proses tersebut masih sama seperti pada peraturan sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga yang tercantum hanya ketika Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS. Selain itu, terdapat sedikit perbedaan untuk istilah yang digunakan pada tahap pembicaraan pendahuluan RAPBD yaitu panitia anggaran DPRD dan Badan Anggaran DPRD.

2. Pengukuran Kinerja Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai pelaksanaan APBD yang telah dilakukan Dinas PUP-ESDM DIY dalam menjalankan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai besarnya tingkat penyimpangan yang terjadi antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan pada pos pendapatan dan belanja.


60

Maka dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. a. Analisis Varians Anggaran Analisis varians anggaran merupakan analisis yang dilakukan dengan mencari selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang

dianggarkan.

Berdasarkan

perbandingan

antara

anggaran

pendapatan dan belanja dengan realisasi pendapatan dan belanja dapat ditemukan adanya perbedaan sehingga dilakukan analisis varians anggaran. Analisis varians anggaran dilakukan pada tahun 2011-2013. 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2011 Pada tahun 2011, terdapat selisih anggaran di pos pendapatan dan belanja. Pos pendapatan Dinas PUP-ESDM DIY semula dianggarkan sebesar Rp 173.004.000,00 namun realisasi sebesar Rp 217.929.600,00 sehingga terdapat selisih lebih anggaran sebesar Rp 44.925.600,00 atau 25,97%. Pada pos belanja, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 220.006.525.410,00 namun realisasi sebesar Rp 194.579.677.322,00 sehingga terdapat selisih kurang anggaran sebesar Rp 25.426.848.088,00 atau (11,56%).


Tabel 5.2 : Analisis Varians Anggaran Tahun 2011 Selisih No

Uraian

4 4.1 4.1.2

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum - Lab Mutu Air - Lab Pengujian Tanah dan Batuan - Lab Pengujian Bahan Bangunan Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa - Pemakaian Tanah Ruang Milik Provinsi dan Jalan Nasional (RUMIJA) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.1.4

Sumber: Data Diolah

Anggaran

Realisasi

% Capaian

173.004.000,00 173.004.000,00 170.004.000,00 90.004.000,00 25.000.000,00

217.929.600,00 217.929.600,00 216.139.600,00 176.755.000,00 114.236.000,00

44.925.600,00 44.925.600,00 46.135.600,00 86.751.000,00 89.236.000,00

% Selisih 25,97 25,97 27,14 96,39 356,94

19.782.500

8.040.500,00

(11.742.000,00)

(59,36)

40,64

45.221.500,00 80.000.000,00

54.478.500,00 39.384.600,00

9.527.000,00 (40.615.400,00)

20,47 (50,77)

120,47 49,23

30.000.000,00

25.125.000,00

(4.875.000,00)

(16,25)

83,75

50.000.000,00

14.259.600,00

(35.740.000,00)

(71,48)

28,52

3.000.000,00

1.790.000,00

(1.210.000,00)

(40,33)

59,67

Lebih (Kurang)

125,97 125,97 127,14 196,39 456,94


Tabel 5.2 : Analisis Varians Anggaran Tahun 2011 (Lanjutan) Selisih No

5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

Uraian - Penjualan Drum Kosong JUMLAH Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)

Sumber: Data Diolah

Anggaran

3.000.000,00 173.004.000,00 220.006.525.410,00 21.704.627.328,00 21.704.627.328,00 198.301.898.082,00 12.585.192.890,00 113.486.535.763,00 72.230.169.429,00 220.006.525.410,00 (219.833.521.410,00)

Realisasi

1.790.000,00 217.929.600,00 194.579.677.322,00 21.200.131.687,00 21.200.131.687,00 173.379.545.635,00 12.051.289.976,00 98.079.376.848,00 63.248.878.811,00 194.579.677.322,00 (194.361.747.722,00)

Lebih (Kurang)

% Selisih

(1.210.000,00) 44.925.600,00 (25.426.848.088,00) (504.495.641,00) (504.495.641,00) (24.922.352.447,00) (533.902.914,00) (15.407.158.915,00) (8.981.290.618,00) (25.426.848.088,00) 25.471.773.688,00

(40,33) 25,97 (11,56) (2,32) (2,32) (12,57) (4,24) (13,58) (12,43) (11,56) (11,59)

% Capaian 59,67 125,97 88,44 97,68 97,68 87,43 95,76 86,42 87,57 88,44 88,41


63

a) Pendapatan Pendapatan Dinas PUP-ESDM DIY pada tahun 2011 diperoleh dari PAD sebesar 125,97%. Adapun PAD pada Dinas PUP-ESDM DIY terdiri atas retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Secara lebih rinci, retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Realisasi pendapatan pada tahun 2011 telah melampaui anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Retribusi jasa umum pada Dinas PUP-ESDM DIY merupakan retribusi yang disediakan untuk kepentingan umum berupa Lab Mutu Air, Lab Pengujian Tanah dan Batuan serta Lab Pengujian Bahan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, ketiga lab tersebut dikelola oleh Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi (PIBPJK) sebagai salah satu UPTD yang berada di bawah koordinasi Dinas PUP-ESDM DIY. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa retribusi jasa umum merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Dinas PUP-ESDM DIY. Hal ini dikarenakan penggunaan jasa terhadap ketiga jenis lab tersebutterutama pada Lab Mutu Air dan Lab Pengujian Bahan Bangunan sangatlah besar sehingga realisasi yang terjadi lebih besar daripada


64

anggaran yang ditetapkan. Adapun total anggaran yang ditetapkan untuk retribusi jasa umum sebesar Rp 90.004.000,00 sedangkan realisasi yang terjadi sebesar Rp 176.755.000,00 atau terdapat selisih yang jika dinyatakan dalam persentase sebesar 96,39%. Retribusi jasa usaha pada Dinas PUP-ESDM DIY merupakan retribusi yang menganut prinsip komersial dalam hal ini berupa Retribusi Tempat Penginapan dan Pemakaian Tanah Ruang Milik Provinsi dan Jalan Nasional (RUMIJA) sedangkan pada lain-lain PAD yang sah berupa penjualan drum kosong. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah dan retribusi namun masih termasuk dalam kategori PAD. Realisasi dari retribusi jasa usaha dan lain-lain PAD yang sah masih kurang dari anggaran karena penggunaan jasa terhadap Retribusi Tempat Penginapan dan RUMIJA masih rendah dari yang diharapkan sehingga total realisasi untuk retribusi ini dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 41.174.600,00 padahal anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 83.000.000,00 atau terdapat persentase selisih sebesar 50,39%. b) Belanja Belanja tidak langsung Dinas PUP-ESDM DIY memiliki persentase capaian sebesar 97,68%. Pada belanja tersebut terdapat belanja pegawai yang digunakan untuk membayar gaji pegawai sebanyak 510 orang. Realisasi yang terjadi sebesar Rp


21.200.131.687,00

lebih

sedikit

dibandingkan

65

dengan

anggarannya Rp 21.704.627.328,00 atau dengan persentase selisih sebesar (2,32%). Belanja langsung yang terjadi pada tahun 2011 memiliki persentase capaian sebesar 87,43%. Belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pada tahun tersebut, program yang dilaksanakan Dinas PUPESDM DIY sebanyak 38 dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 126. Belanja pegawai di pos belanja langsung digunakan untuk membayar honor panitia, honor tim dan lembur terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun sehingga penggunaan belanja ini merupakan yang terbesar dibandingkan belanja lainnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah anggaran yang ditetapkan dan realisasi yang terjadi sebesar Rp 113.486.535.763,00 dan Rp 98.079.376.848,00 atau memiliki persentase selisih sebesar (13,58%). Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun. Pada tahun tersebut, belanja modal terdiri atas belanja


66

tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Maka bila dilihat secara keseluruhan, semua realisasi belanja langsung lebih rendah daripada anggarannya. Capaian pada

pos

belanja

ini

sebesar

87,43%

didapatkan

dari

perbandingan antara total realisasi sebesar Rp 173.379.545.635,00 dan total anggaran sebesar Rp 198.301.898.082,00.

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2012 Pada tahun 2012, terdapat selisih anggaran di pos pendapatan dan belanja. Pos pendapatan Dinas PUP-ESDM DIY semula dianggarkan sebesar Rp 180.250.000,00 namun realisasi sebesar Rp 230.617.500,00 sehingga terdapat selisih lebih anggaran sebesar Rp 50.367.500,00 atau 27,94%. Sedangkan pada pos belanja, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 255.748.416.371,00 namun realisasi sebesar Rp 219.615.413.581,00 sehingga terdapat selisih kurang anggaran sebesar Rp 36.133.002.790,00 atau (14,13%).


Tabel 5.3: Analisis Varians Anggaran Tahun 2012 Selisih No 4 4.1 4.1.2

Uraian

Realisasi

% Capaian

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah

180.250.000,00 180.250.000,00 141.600.000,00

230.617.500,00 230.617.500,00 186.258.500,00

50.367.500,00 50.367.500,00 44.658.500,00

% Selisih 27,94 27,94 31,54

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pelayanan Jasa Usaha

141.600.000,00

186.258.500,00

44.658.500,00

31,54

131,54

80.000.000,00

93.345.500,00

13.345.500,00

16,68

116,68

9.975.000,00

12.860.000,00

2.885.000,00

28,92

128,92

51.625.000,00

80.053.000,00

28.428.000,00

55,07

155,07

38.650.000,00

44.359.000,00

5.709.000,00

14,77

114,77

7.500.000,00

7.510.000,00

10.000,00

0,13

100,13

- Lab Mutu Air - Lab Pengujian Tanah dan Batuan

4.1.4

Anggaran

- Lab Pengujian Bahan Bangunan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Sumber: Data Diolah

Lebih (Kurang)

127,94 127,94 131,54


Tabel 5.3 : Analisis Varians Anggaran Tahun 2012 (Lanjutan) Selisih No

5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

Uraian - Lain – lain: Sewa Mess Kaliurang Pemakaian Tanah Milik Jalan Provinsi JUMLAH Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)

Sumber: Data Diolah

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Selisih

% Capaian

30.000.000,00

35.699.000,00

5.699.000,00

19,00

119,00

1.150.000,00 180.250.000,00 255.748.416.371,00 21.631.261.910,00 21.631.261.910,00 234.117.154.461,00 15.834.087.316,00 141.226.331.295,00 77.056.735.850,00 255.748.416.371,00 (255.568.166.371,00)

1.150.000,00 230.617.500,00 219.615.413.581,00 20.903.182.625,00 20.903.182.625,00 198.712.230.956,00 15.707.819.926,00 133.235.131.399,00 49.769.279.632,00 219.615.413.581,00 (219.384.796.081,00)

0 50.367.500,00 (36.133.002.790,00) (728.079.285,00) (728.079.285,00) (35.404.923.505,00) (126.267.390,00) (7.991.199.896,00) (27.287.456.218,00) (36.133.002.790,00) 36.183.370.290,00

0 27,94 (14,13) (3,37) (3,37) (15,12) (0,80) (5,66) (35,41) (14,13) (14,16)

100,00 127,94 85,87 96,63 96,63 84,88 99,20 94,34 64,59 85,87 85,84


69

a) Pendapatan Pendapatan Dinas PUP-ESDM DIY pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan persentase capaian pendapatan yang diperoleh sebesar 127,94%. PAD yang didapatkan Dinas PUP-ESDM DIY sama dengan tahun sebelumnya yaitu berasal dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Adapun yang membedakan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2012retribusi daerah yang didapatkan hanya berdasarkan retribusi jasa usaha sedangkan untuk retribusi jasa umum tidak ada. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang menyebutkan bahwa Lab Mutu Air, Lab Pengujian Tanah dan Batuan, serta Lab Pengujian Bahan Bangunan masuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha. Dari ketiga jenis retribusi tersebut, Lab Mutu Air masih menjadi sumber pendapatan terbesar untuk retribusi jasa usaha dengan anggaran Rp 80.000.000,00 dan realisasi yang lebih besar yaitu Rp 93.345.500,00 sehingga total anggaran untuk retribusi jasa usaha adalah Rp 141.600.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 186.258.000,00 atauterdapat persentase selisih sebesar 31,54%. Tidak hanya retribusi jasa usaha yang memiliki perubahan klasifikasi namun lain-lain PAD yang sah pada tahun 2012 juga mengalami perubahan.Adapun pada tahun tersebut, lain-lain PAD


70

yang sah terdiri atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan drum kosong dan lain-lain yang dalam hal ini berupa sewa mess Kaliurang dan RUMIJA. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan telah melampaui dari anggaran yang telah ditetapkan meskipun terdapat salah satu realisasi pendapatan berupa RUMIJA masih sama dengan anggaran. Maka total anggaran lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 38.650.000,00 sedangkan realisasi yang diperoleh memiliki jumlah yang lebih besar yaitu Rp 44.359.000,00 sehingga persentase selisihnya sebesar 14,77%. b) Belanja Belanja tidak langsung Dinas PUP-ESDM DIY memiliki persentase capaian sebesar 96,63%. Pada belanja tersebut hanya terdiri atas belanja pegawai yang digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil beserta dengan tunjangannya. Adapun total anggaran belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 36.611.002.550,00 dan realisasi yang terjadi sebesar Rp 33.251.421.663,00 atau terdapat persentase selisih sebesar (3,37%). Selisih yang terjadi disebabkan karena adanya dua orang pejabat fungsional yang mengundurkan diri dan mengembalikan gaji yang telah diterima. Belanja langsung memiliki persentase capaian sebesar 84,88% terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta


71

belanja modal. Adapun anggaran dan realisasi belanja langsung yang terjadi di Dinas PUP-ESDM DIY lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena program yang dilaksanakan Dinas PUPESDM DIY sebanyak 35 yang terdiri atas 130 kegiatan. Jumlah kegiatan tersebut lebih banyak dari yang terjadi pada tahun sebelumnya. Penambahan kegiatan yang dilakukan Dinas PUPESDM DIY lebih ditekankan kepada bidang ketenagalistrikan dan bahan bakar. Dengan demikian, penggunaan belanja barang dan jasa masih sama dengan tahun sebelumnya, anggaran serta realisasinya adalah yang terbesar dibandingkan dengan belanja lainnya. Total anggaran pada belanja barang dan jasa adalah Rp 133.235.131.399,00 98.079.376.848,00

sedangkan sehingga

realisasinya

pesentase

sebesar

selisihnya

Rp

sebesar

(35,85%). Selisih yang terjadi dikarenakan adanya efisiensi dan sisa lelang. Pada belanja modal yang terjadi pada tahun 2012, ditemukan adanya penambahan belanja yaitu belanja modal aset lainnya. Belanja tersebut merupakan belanja dalam bentuk aset tak berwujud yang dalam hal ini berupa software.


72

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2013 Pada tahun 2013, terdapat selisih anggaran di pos pendapatan dan belanja. Pos pendapatan Dinas PUP-ESDM DIY semula dianggarkan sebesar Rp 203.290.000,00 namun realisasi sebesar Rp 329.502.500,00 sehingga terdapat selisih lebih anggaran sebesar Rp 126.212.500,00 atau 62,08%. Sedangkan pada pos belanja, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 358.957.012.468,00 namun realisasi sebesar Rp 332.994.093.161,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 25.962.919.307,00 atau (7,23%).


Tabel 5.4: Analisis Varians Anggaran 2013 Selisih No

Uraian

4 4.1 4.1.2

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha -Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan: Penjualan Drum Bekas Lain – lain JUMLAH Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)

4.1.4

5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

Sumber: Data Diolah

Anggaran

Realisasi

% Capaian

203.290.000,00 203.290.000,00 165.790.000,00

329.502.500,00 329.502.500,00 286.741.000,00

126.212.500,00 126.212.500,00 120.951.000,00

% Selisih 62,08 62,08 72,95

165.790.000,00

286.741.000,00

120.951.000,00

72,95

172,95

37.500.000,00

42.761.500,00

5.261.500,00

14,03

114,03

7.500.000,00 30.000.000,00 203.290.000,00 358.957.012.468,00 21.322.359.034,00 21.322.359.034,00 337.634.653.434,00 17.216.018.471,00 143.673.150.218,00 176.746.484.745,00 358.957.012.468,00 (358.753.722.468,00)

8.236.000,00 34.525.000,00 329.502.500,00 332.994.093.161,00 20.316.482.495,00 20.316.482.495,00 312.677.610.666,00 15.904.564.260,00 131.239.774.310,00 165.533.272.096,00 332.994.093.161,00 (332.664.590.661,00)

736.000,00 4.525.000,00 126.212.500,00 (25.962.919.307,00) (1.005.876.539,00) (1.005.876.539,00) (24.957.042.768,00) (1.311.454.211,00) (12.433.375.908,00) (11.213.212.649,00) (25.962.919.307,00) 26.089.131.807,00

9,81 15,08 62,08 (7,23) (4,72) (4,72) (7,39) (7,62) (8,65) (6,34) (7,23) (7,27)

109,81 115,08 162,08 92,77 95,28 95,28 92,61 92,38 91,35 93,66 92,77 92,73

Lebih (Kurang)

162,08 162,08 172,95


74

a) Pendapatan Pendapatan Dinas PUP-ESDM DIY pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan persentase pencapaian sebesar 162,08%. Realisasi pendapatan pada tahun 2013 telah melampaui anggaran yang telah

ditetapkan

sebelumnya

karena

adanya

peningkatan

pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang diperoleh dari adanya retribusi pemakaian kekayaan daerah. Pendapatan pada tahun 2013 memiliki persamaan dengan pendapatan pada tahun sebelumnya karena diperoleh atas PAD yang berasal dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Namun pada tahun 2013 ditemukan adanya perbedaan dalam hal penggolongan di retribusi jasa usaha, pada tahun sebelumnya retribusi jasa usaha terdiri atas Lab Mutu Air, Lab Pengujian Tanah dan Batuan serta Lab Pengujian Bahan dan Bangunan sedangkan pada tahun 2013, retribusi jasa usaha hanya terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah. Adapun sumber retribusi pemakaian kekayaan daerah masih sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya yaitu diperoleh dari ketiga jenis lab tersebut sehingga yang membedakan hanyalah pencatatan di Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan yang terjadi karena pada tahun sebelumnya, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha baru


75

ditetapkan sehingga pada tahun tersebut masih dalam tahap penyesuaian. Adapun pada tahun 2013, pencatatan dilakukan berdasarkan klasifikasi secara umum yang menunjukkan bahwa ketiga jenis lab tersebut masuk ke dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah. Retribusi daerah pada tahun 2013 terdiri atas retribusi jasa usaha dan dapat ditemukan juga adanya perubahan klasifikasi berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yang realisasinya sebesar Rp 286.741.000,00 berdasarkan anggaran yang telah dibuat sebelumnya sebesar Rp 165.790.000,00. Maka total anggaran dan realisasi pada retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah mencakup total dari retribusi jasa usaha mengingat hanya retribusi tersebut yang merupakan sumber pendapatan. Namun seperti pada tahun-tahun sebelumnya retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri atas Lab Mutu Air, Lab Pengujian Tanah dan Batuan serta Lab Pengujian Bahan Bangunan. Lain-lain PAD yang sah terdiri atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penjualan drum bekas, dan lainlain. Seperti pada tahun sebelumnya, lain-lain dalam hal ini terdiri atas sewa mess Kaliurang dan RUMIJA. Adapun realisasi dari seluruh pendapatan yang terjadi telah melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Total anggaran yang terdapat pada lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 37.500.000,00 sedangkan realisasinya


76

sebesar Rp 42.761.500,00. Dari ketiga jenis lain-lain PAD yang sah tersebut, lain-lain adalah sumber pendapatan terbesar karena dapat memperoleh realisasi sebesar Rp 34.525.000,00 dengan anggaran semula adalah Rp 30.000.000,00 sehingga persentase selisihnya sebesar 15,08%. b) Belanja Belanja tidak langsung Dinas PUP-ESDM DIYmemiliki persentase capaian sebesar 95,28% hanya terdiri atas belanja pegawai yang digunakan untuk membayar gaji pokok pegawai negeri sipil beserta tunjangan. Anggaran pada belanja ini adalah sebesar Rp 21.322.359.034,00 sedangkan realisasi yang terpakai lebih sedikit yaitu Rp 20.316.482.495,00. Belanja langsung memiliki persentase capaian sebesar 92,61% terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, belanja barang dan jasa menjadi penggunaan terbesar di Dinas PUPESDM DIY dengan anggaran Rp143.672.150.218,00 dan realisasi sebesar Rp 131.239.774.310,00 sehingga realisasi yang terjadi lebih sedikit daripada anggaran yang telah ditetapkan. Selisih yang terjadi dikarenakan adanya efisiensi dan sisa lelang. Pada tahun tersebut, program yang dilaksanakan sebanyak 38 program yang terdiri atas 139 kegiatan. Jumlah kegiatan ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya.


77

4) Kesimpulan Hasil analisis varians secara keseluruhan pada tahun anggaran 2011-2013, pendapatan dan belanja pada Dinas PUP-ESDM DIY bersifat menguntungkan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan anggaran pendapatan yang lebih kecil daripada realisasinya dan angaran belanja yang lebih besar daripada realisasinya. Pada ketiga tahun tersebut, yang paling menguntungkan bila dilihat dari persentase selisih dan capaian pendapatan terjadi pada tahun 2013 sebesar 62,08% dan 162,08% sedangkan yang paling menguntungkan bila dilihat dari persentase selisih dan capaian belanja terjadi pada tahun 2012 sebesar (14,13%) dan 85,87%. Berikut hasil kesimpulan berdasarkan persentase selisih dan capaian yang digolongkan dalam setiap tahun anggaran. Tabel 5.5: Hasil Kesimpulan Berdasarkan Persentase Selisih dan Capaian % % Tahun Uraian Kesimpulan Selisih Capaian Pendapatan 25,97 125,97 Menguntungkan 2011 Belanja (11,56) 88,44 Menguntungkan Pendapatan 27,94 127,94 Menguntungkan 2012 Belanja (14,13) 85,87 Menguntungkan Pendapatan 62,08 162,08 Menguntungkan 2013 Belanja (7,23) 92,77 Menguntungkan Sumber: Data Diolah

b. Efisiensi Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran


78

yang bersangkutan, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja yang terdapat dalam anggaran

merupakan

pembelanjaan

terkait

patokan dengan

maksimal program

dan

dalam kegiatan

melakukan sehingga

pelaksanaan anggaran yang terjadi tidak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan. Dinas PUP-ESDM DIY merupakan instansi yang sebagian besar program dan kegiatannya melakukan belanja untuk pelayanan publik. Belanja yang terdapat pada Dinas PUP-ESDM DIY bersumber dari APBD yang dikelola oleh Kepala DPPKA selaku BUD. Adapun pada Dinas PUP-ESDM DIY yang mengelola belanja adalah bendahara pengeluaran. Pengukuran efisiensi didasarkan pada pusat biaya sehingga dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja. Menurut Halim (2012: 119), pusat biaya merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasinya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi suatu anggaran yang dilihat dari besarnya tingkat persentase capaian. Dalam mengukur tingkat efisiensi, belanja diklasifikasikan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Sementara itu, belanja


79

langsung terdiri atas belanja pegawai yang berisi honorarium dan uang lembur, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Tabel 5.6: Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2011 Jenis Anggaran Belanja Realisasi Belanja % Kriteria Belanja Capai an BELANJA 220.006.525.410,00 194.579.677.322,00 88,44 Cukup Efisien Belanja 21.704.627.328,00 21.200.131.687,00 97,68 Kurang Tidak Efisien Langsung Belanja 21.704.627.328,00 21.200.131.687,00 97,68 Kurang Pegawai Efisien Belanja 198.301.898.082,00 173.379.545.635,00 87,43 Cukup Langsung Efisien Belanja 12.585.192.890,00 12.051.289.976,00 95,76 Kurang Pegawai Efisien Belanja 113.486.535.763,00 98.079.376.848,00 86,42 Cukup Barang dan Efisien Jasa Belanja 72.230.169.429,00 63.248.878.811,00 87,57 Cukup Modal Efisien Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, persentase capaian belanja pada tahun 2011 belum menunjukkan efisien. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian belanja tidak langsung adalah 97,68% sedangkan belanja langsung adalah 87,43%. Bila dilihat kriterianya berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja tidak langsung tergolong kurang efisien sedangkan belanja langsung tergolong cukup efisien. Adapun belanja pegawai yang terdapat pada belanja langsung dan belanja tidak langsung masih dalam kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada Dinas PUP-ESDM DIY menunjukkan persentase capaian sebesar 88,44% yang berarti cukup efisien.


80

Tabel 5.7: Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2012 Jenis Anggaran Belanja Realisasi Belanja % Kriteria Belanja Capai an BELANJA 255.748.416.371,00 219.615.413.581,00 85,87 Cukup Efisien Belanja 21.631.261.910,00 20.903.182.625,00 96,63 Kurang Tidak Efisien Langsung Belanja 21.631.261.910,00 20.903.182.625,00 96,63 Kurang Pegawai Efisien Belanja 234.117.154.461,00 198.712.230.956,00 84,88 Cukup Langsung Efisien Belanja 15.834.087.316,00 15.707.819.925,00 99,20 Kurang Pegawai Efisien Belanja 141.226.331.295,00 133.235.131.399,00 94,34 Kurang Barang dan Efisien Jasa Belanja 77.056.735.850,00 49.769.279.632,00 64,59 Efisien Modal Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi belanja pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun persentase capaian belanja tidak langsung adalah 96,63% sedangkan belanja langsung adalah 84,88%. Bila dilihat kriterianya berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja tidak langsung tergolong kurang efisien sedangkan belanja langsung tergolong cukup efisien. Meskipun kriteria belanja pada tahun 2012 masih sama seperti pada tahun sebelumnya namun bila dilihat secara lebih rinci terdapat perbedaan pada rincian belanja langsung yang berupa belanja modal diperoleh persentase capaian 64,59% atau dapat dikatakan efisien. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja tanah pada pos belanja modal tidak sebanyak yang dianggarkan. Namun untuk pos


81

belanja lainnya seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa kriterianya masihkurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada Dinas PUP-ESDM DIY menunjukkan persentase capaian sebesar 85,87% yang berarti cukup efisien. Tabel 5.8: Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2013 Jenis Anggaran Belanja Realisasi Belanja % Kriteria Belanja Capai an BELANJA 358.957.012.468,00 332.994.093.161,00 92,77 Kurang Efisien Belanja 21.322.359.034,00 20.316.482.495,00 95,28 Kurang Tidak Efisien Langsung Belanja 21.322.359.034,00 20.316.482.495,00 95,28 Kurang Pegawai Efisien Belanja 337.634.653.434,00 312.677.610.666,00 92,61 Kurang Langsung Efisien Belanja 17.216.018.471,00 15.904.564.260,00 92,38 Kurang Pegawai Efisien Belanja 143.672.150.218,00 131.239.774.310,00 91,35 Kurang Barang dan Efisien Jasa Belanja 176.746.484.745,00 165.533.272.096,00 93,66 Kurang Modal Efisien Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, persentase capaian belanja pada tahun 2013 masih menujukkan kurang efisien. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase capaian belanja tidak langsung sebesar 95,28% sedangkan belanja langsung sebesar 92,61%. Bila dilihat kriterianya berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 kedua belanja tersebut tergolong kurang efisien karena seluruh belanja yang terdapat pada belanja langsung dan belanja tidak langsung juga tergolong kurang efisien. Hal ini disebabkan karena efisiensi dan sisa


82

lelang pada tahun tersebut tidak sebanyak tahun sebelumnya. Maka secara keseluruhan, belanja pada Dinas PUP-ESDM DIY menunjukkan persentase capaian sebesar 92,77% yang berarti kurang efisien. Gambar 5.1 : Grafik Keuangan Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Persentase Tingkat Efisiensi 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78

97,68

96,63

95,28 92,61 92,77

87,43 88,44 84,88

Belanja Tidak Langsung

85,87

Belanja Langsung Belanja

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan gambar di atas, bila persentase capaiannya semakin tinggi maka tingkat efisiensinya semakin rendah. Secara keseluruhan, realisasi belanja pada Dinas PUP-ESDM DIY sudah lebih rendah daripada anggarannya. Persentase capaian pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 88,44% dan 85,87% atau dapat dikatakan cukup efisien. Namun pada tahun 2013, persentase capaiannya 92,77% yang tergolong kurang efisien sehingga bila dilakukan rata-rata maka persentase capaian belanja selama tiga tahun tersebut menunjukkan 89,03% atau tergolong cukup efisien.


83

c. Pengukuran Efektivitas Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaan APBD, Dinas PUP-ESDM DIY melaksanakan pungutan atau penerimaan pendapatan. digunakan

Namun langsung

penerimaan untuk

tersebut

membiayai

tidak

diperbolehkan

pengeluaran

sehingga

pendapatan yang diperoleh Dinas PUP-ESDM DIY harus segera disetorkan langsung melalui rekening tersebut. Adapun yang mengelola pendapatan di Dinas PUP-ESDM DIY adalah bendahara penerimaan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Pengukuran efektivitas didasarkan pada pusat pendapatan sehingga dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pendapatan. Pusat pendapatan merupakan unit organisasi yang prestasinya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan (Halim, 2012: 120). Pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan baik dari penjualan barang maupun dari jasa. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas suatu anggaran yang dilihat dari persentase tingkat pencapaian yang diperoleh. Pendapatan pada Dinas PUP-ESDM DIY untuk setiap tahunnya hanya diperoleh dari PAD.


84

Tabel 5.9: Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dinas PUP-ESDM DIY Tahun Anggaran Realisasi % Pendapatan Pendapatan Capaian 2011 173.004.000,00 217.929.600,00 125,97 2012 180.250.000,00 230.617.500,00 127,94 2013 203.290.000,00 329.502.500,00 162,08 Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan, dapat diketahui bahwa persentase capaian Dinas PUPESDM DIY telah melebihi 100%. Maka dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, kinerja keuangan Dinas PUP-ESDM DIY sudah termasuk dalam kategori sangat efektif baik dari tahun 2011 hingga 2013 sehingga usaha Dinas PUP-ESDM DIY dalam menghasilkan pendapatan sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pada Dinas PUP-ESDM DIY telah melampaui anggaran yang berarti penggunaan jasa yang dimanfaatkan masyarakat sangat tinggi sehingga persentase capaian yang diperoleh pun juga sangat tinggi. Gambar 5.2: Grafik Keuangan Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Persentase Tingkat Efektivitas 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

162,08 125,97

127,94

Pendapatan

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber: Data Diolah

Tahun 2013


85

Berdasarkan gambar di atas, bila persentase capaiannya semakin tinggi maka tingkat efektivitasnya juga semakin tinggi. Secara keseluruhan, pendapatan pada Dinas PUP-ESDM DIY mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2011 tingkat efektivitas yang dimiliki termasuk paling rendah karena persentase capaiannya hanya sebesar 125,97%. Hal ini disebabkan karena realisasi pada tahun tersebut, hanya beberapa sumber pendapatan yang mampu melampaui anggaran yang telah ditetapkan, kemudian pada tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 1,97% sehingga tingkat efektivitasnya menjadi 127,94%. Hal ini disebabkan karena realisasi pada tahun tersebut telah melampaui anggaran yang telah ditetapkan meskipun dapat ditemukan adanya salah satu sumber pendapatan yaitu RUMIJA yang realisasinya sama dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kenaikan yang cukup besar dialami pada tahun 2013 yaitu sebesar 34,14%, pada tahun ini tingkat efektivitas yang dimiliki termasuk paling tinggi karena persentasenya sebesar 162,08%. Hal ini juga disebabkan karena realisasi dari seluruh sumber pendapatan telah melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Maka bila dilakukan rata-rata selama tiga tahun tersebut, persentase capaian yang diperoleh sebesar 138,66% atau tergolong sangat efektif.


BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas PUP-ESDM DIY terkait dengan proses penyusunan APBD beserta dengan pelaksanaanya, maka dapat disimpulkan: 1. Proses penyusunan pada Dinas PUP-ESDM DIY secara kesuluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Namun dalam tahap awal Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tidak menjelaskan secara rinci untuk tahap penyusunan Renja di SKPD. Sementara itu, tahap yang sudah sesuai yaitu: Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA danrancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD, SKPKD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD sedangkan SKPD menyusun RKA-SKPD, RKA-SKPD yang telah disusun SKPD disampaikan kepada PPKD, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda kemudian menetapkan Perda tentang APBD, PPKD mengumumkan kepada Kepala SKPD agar menyusun DPA-SKPD, PPKD mengesahkan rancangan DPASKPD. Maka berdasarkan tahap tersebut, tahap keseluruhan yang sudah dilaksanakan Dinas PUP-ESDM DIY sudah sesuai. 2. Belanja pada Dinas PUP-ESDM DIY terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sementara itu, pendapatan pada Dinas PUP-ESDM DIY hanya berasal dari PAD. Berdasarkan penghitungan yang telah

86


87

dilakukan dapat ditemukan adanya selisih yang menguntungkan. Adapun dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat efisiensi, ditemukan bahwa pada tahun 2011 dan 2012 tergolong cukup efisien karena persentase capaian yang diperoleh sebesar 88,44% dan 85,87%. Namun pada tahun 2013, tingkat efisiensi yang diperoleh tergolong kurang efisien karena persentase capaiannya sebesar 92,77% sehingga diperoleh rata-rata belanja sebesar 89,03% yang menunjukkan cukup efisien sedangkan dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat efektivitas, ditemukan bahwa selama tahun 2011-2013 persentase capaian yang diperoleh sangat efektif yaitu 125,97%, 127,94%, dan 162,08%. Maka berdasarkan ketiga persentase capaian tersebut, diperoleh rata-rata sebesar 138,66% atau tergolong sangat efektif.

B. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan yang dialami dalam melakukan penelitian adalah sulit mendapatkan informasi pada Bagian Keuangan Dinas PUP-ESDM DIY karena pada saat tersebut, pegawai Dinas memiliki kesibukan membuat laporan keuangan periode 2014 yang akan disampaikan pada awal tahun 2015.


88

C. Saran Beberapa saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian: 1. Dinas PUP-ESDM DIY bersama dengan Pemerintah Daerah hendaknya dapat memaksimalkan potensi daerah yang terdapat di DIY agar PAD juga dapat meningkat sehingga ketergantungan daerah terhadap anggaran dari Pemerintah Pusat tidak terlalu besar. 2. Realisasi belanja pada Dinas PUP-ESDM DIY terutama untuk belanja langsung sebaiknya dapat dilakukan serendah mungkin agar memenuhi kriteria efisien seperti dengan membuat kebijakan rapat agar tidak dilakukan di hotel. 3. Dinas PUP-ESDM DIY diharapkan dapat meningkatkan transparansi kepada masyarakat, salah satunya dengan lebih memaksimalkan fungsi situs website yang telah dimiliki sebagai sarana dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.


89

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Bawono, Icuk dan Novelsyah, Mochamad. 2012. Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD. Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul dkk. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2011. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Mahsun, Mohammad. Firma Sulistyowati dan Albertus Andre Purwanugraha. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi 3. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PeraturanPemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


90

Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Ranindita, Yosephine Rena, 2013. “Evaluasi Penyusunan dan Realisasi Anggaran Belanja Periode 2010-2012”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Renyowijoyo, Muindro. 2008. AkuntansiSektor Publik Organisasi Nirlaba. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media Ritonga, Irwan Taufiq. 2009. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM. Riyanto, Agus. 2012. “Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010”. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol.12, No. 2, Juli. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Wibisono, F.C. Cahyo Kunto, 2014. “Analisis Selisih Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.


LAMPIRAN

91


Keterangan Singkatan 1.

APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.

BAPPEDA

: Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah

3.

BUD

: Bendahara Umum Daerah

4.

Dinas PUP-ESDM : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral

5.

DPA

: Dokumen Pelaksanaan Anggaran

6.

DPPKA

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

7.

KUA

: Kebijakan Umum APBD

8.

PAD

: Pendapatan Asli Daerah

9.

Permendagri

: Peraturan Menteri Dalam Negeri

10. PPAS

: Prioritas Plafon Anggaran Sementara

11. PPKD

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

12. Renja

: Rencana Kerja

13. Renstra

: Rencana Strategis

14. RKA

: Rencana Kerja Anggaran

15. RKPD

: Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. RPJMD

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

17. SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

18. SKPKD

: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

19. TAPD

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

92


93


94


95


96


97


98


99


100


101

EVALUASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Recommend Documents