FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Download terhadap pendapatan asli daerah serta apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir. Penelitian ini ...

0 downloads 369 Views 184KB Size
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG Windy Sagita ([email protected]) Anton Arisman ([email protected]). Icha Fajriana([email protected]). Jurusan Akuntansi (S1) STIE MDP Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah serta apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode komparatif. Penelitian ini diharapkan dapat mebantu dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract : The purpose of this study was to find out what contribution from parking tax toward tax revenue in Palembang and what factors in the implementation of a parking tax collection. This research used a descriptive comparative method. This study is expected to help in improving parking tax and revenue.

Key Words : Parking Tax, Revenue

1. PENDAHULUAN

pesat.

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah DISPENDA)

Dikarenakan

pertumbuhan

Oleh

diharapkan

karena

dapat

itu,

Dinas

meningkatkan

ekonomi di Palembang akan meningkat

penerimaan asli daerah, salah satunya

maka Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dari sektor pajak yaitu pajak parkir.

pun diharapkan ikut meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang

Menurut

peraturan

daerah

nomor 17 tahun 2010, tempat atau lahan

parkir yang berada diluar badan jalan,

pemungutan pajak parkir di kota

baik yang diselenggarakan berkaitan

Palembang?

dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai

suatu

usaha,

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

termasuk tempat penitipan kendaraan

Ruang lingkup penelitian ini

bermotor wajib membayar pajak parkir

adalah

dengan tarif 30% (tiga puluh persen).

terhadap Peningkatan Pendapatan Asli

Namun

pada

kenyataannya

Pemungutan

Pajak

Parkir

Daerah (PAD) di Kota Palembang.

masih banyak lahan parkir yang tidak membayar

pajak

parkir

ke

Dinas

Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA).

1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian

Walau jumlah wajib pajak maupun

ini adalah

penerimaan pajak parkir terus meningkat

1. Untuk

namun masih dapat dimaksimalkan lagi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis

mengambil

tema

faktor

Penghambat

“Faktor-

Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang”.

menganalisis

pelaksanaan

bagaimana

pemungutan

Pajak

Parkir di kota Palembang 2. Untuk

menganalisis

bagaimana

kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat

pelaksanaan

pemungutan Pajak Parkir di kota Palembang

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan

Latar

belakang

yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 1. Bagaimana

1.5 Manfaat Penelitian Hasil

pelaksanaan

penelitian

yang

diharapkan memberikan manfaat, baik

pemungutan pajak parkir di kota

akademis

maupun

praktis.

Adapun

Palembang?

manfaat yang diharapkan antara lain:

2. Apakah penerimaan pajak parkir meningkatkan

pendapatan

asli

daerah (PAD) di kota Palembang? 3. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat

pelaksanaan

1. Manfaat Teoritis a. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

tambahan

pengetahuan

serta dapat memberikan informasi yang

berguna

bagi

penulis dengan

cara

yang terutang oleh orang pribadi atau

penulis bisa mengaplikasikan teori-teori

badan

yang

bersifat

yang telah didapat selama perkuliahan

berdasarkan Undang-Undang, dengan

berlangsung.

tidak

mendapatkan

langsung

dan

memaksa

imbalan

digunakan

secara untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya

b. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat

kemakmuran rakyat.

menambah wawasan serta pengetahuan

Menurut Dr. N. J. Feldmann,

maupun dapat mejadi referensi untuk

pajak adalah prestasi yang dipaksakan

peneliti selanjutnya yang ingin meneliti

sepihak

mengenai faktor-faktor yang menjadi

penguasa (menurut norma-norma yang

penghambat pelaksanaan pemungutan

ditetapkan secara umum), tanpa adanya

Pajak

kontraprestasi

Parkir

kontribusi

di

Kota

Pajak

Palembang,

Parkir

terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

oleh

dan

terutang

dan

kepada

semata-mata

digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. Rochman

2.

Soemitro, SH pajak merupakan iuran

Manfaat Praktis

a. Bagi

Dinas

Pendapatan

Kota

undang-undang

Palembang Penelitian ini diharapkan dapat membantu

rakyat kepada kas negara berdasarkan

memberikan

informasi

yang

bersifat

dapat

dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa timbal

balik

(kontraprestasi)

yang

mengenai faktor-faktor yang menjadi

langsung dapat ditunjukkan dan yang

penghambat pelaksanaan pemungutan

digunakan untuk membayar pengeluaran

maupun penertiban Pajak Parkir di Kota

umum.

Palembang serta

analisis

kontribusi

Definisi

tersebut

kemudian

Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli

disempurnakan menjadi pajak adalah

Daerah.

peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas

negara

untuk

membiayai

2. LANDASAN TEORI

pengeluaran rutin dan “surplus”-nya

2.1 Pajak

serta digunakan untuk public saving

2.1.1

Pengertian Pajak

yang merupakan sumber utama untuk

Menurut Undang-undang pajak

membiayai public investment.

Tahun 2013 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

-

Pajak dipungut berdasarkan dan atau dengan

kekuatan

undang-undang

serta aturan pelaksanaannya. -

Dalam pembayaran dapat

-

Menurut

tidak adanya

individual

Resmi,

memungut

Siti

pajak

2009, dikenal

beberapa sistem pemungutan yaitu: -

oleh

Official Assessment system yaitu dengan memberikan kewenangan

pemerintah

kepada aparatur perpajakan untuk

Pajak dipungut oleh negara baik

menentukan sendiri jumlah pajak

oleh

yang terutang setiap tahunnya sesuai

pemerintah

pusat

maupun

pemerintah daerah. -

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam

pajak

ditunjukkan

kontraprestasi

2.1.3

Pajak

dengan

diperuntukkan

bagi

pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yang

pemasukannya surplus,

akan

masih

dari

terdapat

digunakan

untuk

Self Assessment system yaitu dengan memberikan

wewenang

wajib pajak

dalam

setiap

tahunnya

peraturan

Menurut Resmi, Siti 2009, Pajak dua

fungsi

menentukan

sesuai

dengan

perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.

Fungsi Pajak

memiliki

kepada

sendiri jumlah pajak yang terutang

membiayai public investment.

2.1.2

perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. -

apabila

peraturan

yaitu

fungsi

-

With Holding System yaitu dengan memberikan

wewenang

kepada

budgetair atau sumber keuangan negara

pihak ketiga yang ditunjuk untuk

serta fungsi regularend (pengatur)

menentukan besarnya pajak yang

- Fungsi budgetair (Sumber Keuangan

terutang oleh wajib pajak sesuai

Negara) yaitu pajak sebagai salah

dengan

peraturan

perundang-

satu sumber pendapatan pemerintah

undangan perpajakan yang berlaku.

untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan - Fungsi Regularend (Pengatur) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau

2.2 Pajak Daerah 2.2.1

Pengertian Pajak Daerah Menurut

Undang-Undang

melaksanakan kebijakan pemerintah

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

dalam bidang sosial dan ekonomi,

Daerah Pasal 1 Nomor 10, Pajak daerah

serta mencapai tujuan-tujuan tertentu

yang kemudian disebut pajak adalah

diluar bidang keuangan.

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan

yang disediakan sebagai suatu usaha,

Undang-Undang,

termasuk penyediaan tempat penitipan

dengan

tidak

mendapatkan imbalan secara langsung

kendaraan bermotor.

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya

kemakmuran

2.3.2

rakyat.

Objek Pajak Parkir Menurut

Resmi,

Siti

2009,

Adapun yang menjadi objek dari pajak 2.2.2

Jenis Pajak Daerah

parkir adalah penyelenggaraan tempat

Menurut

parkir di luar badan jalan, baik yang

Undang-Undang

Nomor 28 tentang Pajak Daerah, Pajak

disediakan

daerah terbagi atas pajak propinsi yaitu

termasuk penyediaan tempat penitipan

Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik

kendaraan bermotor

Nama

Kendaraan

Bermotor;

sebagai

suatu

usaha,

Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

2.3.3

Bukan Wajib Pajak

Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok,

Sedangkan menurut Peraturan

serta Pajak kabupaten/kota yaitu Pajak

Daerah kota Palembang Nomor 17

Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan;

Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir Pasal

Pajak

Penerangan

2, Yang tidak termasuk objek pajak

Jalan;Pajak Mineral Bukan Logam dan

parkir adalah penyelenggara tempat

Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah;

parkir oleh pemerintah dan pemerintah

Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi

daerah; penyelenggara tempat parkir

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

oleh perkantoran yang hanya digunakan

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

untuk karyawannya; serta penyelenggara

Bangunan.

tempat parkir oleh kedutaan, konsulat,

Reklame;

Pajak

dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

2.3 Pajak Parkir 2.3.1

Pengertian Pajak Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota

2.3.4

Dasar Pengenaan Pajak

Palembang Nomor 17 Tahun 2010

Menurut Peraturan Daerah Kota

Tentang Pajak Parkir Pasal 1 Nomor 7,

Palembang Nomor 17 Tahun 2010

Pajak

yang

tentang Pajak Parkir, dasar pengenaan

dikenakan atas penyelenggaraan tempat

pajak parkir adalah jumlah pembayaran

parkir diluar badan jalan, baik yang

atau yang seharusnya dibayar kepada

berkaitan dengan pokok usaha maupun

penyelenggara

Parkir

adalah

pajak

tempat

parkir

yang

diperoleh dari sewa/tarif parkir yang

pembiayaan

dikumpulkan.

sebagai hukum publik.

Dasar pengenaan pajak parkir

-

Hasil

rumah

retribusi

tangganya

daerah

yaitu

ditetapkan dengan peraturan daerah.

pungutan yang telah secara sah

Jumlah

dibayar

menjadi pungutan daerah sebagai

termasuk potongan harga parkir dan

pembayaran pemakaian atau karena

parkir

memperoleh

yang

seharusnya

cuma-cuma

yang

diberikan

kepada penerima jasa.

jasa

atau

karena

memperoleh jasa pekerjaan, usaha

Tarif pajak parkir ditetapkan

atau

paling tinggi 30% (tiga puluh persen). Tarif pajak parkir ditetapkan dengan

milik

pemerintah

daerah

bersangkutan. -

Hasil perusahaan milik daerah dan

peraturan daerah. Pajak parkir yang

hasil pengelolaan kekayaan daerah

terutang dipungut di wilayah tempat

yang dipisahkan.

parkir beralokasi. 3. METODE PENELITIAN 2.4 Pendapatan Asli Daerah 2.4.1

3.1 Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian yang dilakukan

Pengertian Pendapatan Asli

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

Daerah Menurut UU. No 32 Tahun 2004

tentang

pemerintahan

penelitian deskriptif karena penelitian ini

bertujuan

untuk

memberikan

mengenai

fakta-fakta

daerahPendapatan Asli Daerah adalah

gambaran

semua hak daerah yang diakui sebagai

danhubungan

penambahan

diteliti. Penelitian ini juga menggunakan

nilai

kekayaan

bersih

dalam periode anggaran tertentu

antar

fenomena

yang

metode komparatif, yaitu metode yang digunakan pada penarikan kesimpulan

2.4.2

Sumber

Pendapatan

Asli

dari fakta yang akan diteliti dan telah diuji

Daerah Menurut

Undang-Undang

kebenarannya

dengan

membandingkannya antara teori-teori

Republik Indonesia No.32 Tahun 2004,

yang

Sumber-sumber pendapatan asli daerah

dengan data yang didapatkan dari

adalah:

lapangan.

-

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah

menurut

ditetapkan

peraturan

daereah

yang untuk

merupakan

kebenaran

umum

a. Objek dan Subjek Penelitian

dari literatur-literatur, buku-buku serta

- Objek Penelitian

sumber-sumber lain juga data-data dari

Objek Penelitian yang akan diteliti

adalah

Pajak

Parkir

serta

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli

instansi

pemerintahan

(Dinas

Pendapatan Asli Daerah) juga data yang diperoleh dari wawancara.

Daerah (PAD) di Kota Palembang. 3.3 Teknik Pengumpulan Data Pada penelitian ini penulis akan

- Subjek Penelitian Subjek Penelitian yang diteliti dalam penelitian

menggunakan teknik wawancara dan

ini adalah Dinas

observasi untuk mengumpulkan data

Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA)

agar mendapatkan data yang lebih

serta

akurat serta data yang lebih baik untuk

orang

pribadi

atau

badan

penyelenggara tempat parkir selaku

penelitian yang dilakukan penulis.

Wajib Pajak parkir. 3.4 Teknik Analisis Data Sifat dari penelitian ini adalah

b. Pemilihan Informan Kunci Penelitian ini memilih Dinas Penerimaan

Asli

berhubungan penerimaan

Daerah

langsung pajak

parkir

penelitian

kualitatif,

adapun

teknik

yang

analisis data yang digunakan dalam

dengan

penelitian ini adalah analisis data model

sebagai

interaktif yang telah dikemukakan oleh

informan kunci yang dapat memberikan

Miles dan Huberman

informasi dan menjelaskan kondisi yang ada

mengenai

pajak

parkir

dan

penerimaannya. Penulis juga memilih wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan

penyelenggara

tempat

4. HASIL PENELITIAN a. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir

parkir

Petugas dari Dinas Pendapatan

untuk menjadi informan kunci untuk

Asli

menjelaskan mengenai penerimaan dan

Palembang telah melakukan sosialisasi

kontribusinya terhadap pajak parkir.

atau penyuluhan mengenai pajak daerah serta

Daerah

(DISPENDA)

memberikan

pengarahan

kota

agar

Wajib Pajak atau masyarakat yang

3.2 Jenis Data Data yang digunakan peneliti

masih bingung maupun yang masih

penelitian

Data

belum

memahami

sekunder yaitu data yang penulis peroleh

daerah

dapat

dalam

ini

adalah

mengenai

memenuhi

pajak

kewajiban

perpajakannya, namun masih banyak

pajak parkir dari tahun 2010 hingga

Wajib pajak yang hanya memiliki

tahun

keterbatasan

Peningkatan realisasi penerimaan pajak

pengetahuan

mengenai

Pajak Parkir ini. Pada

2014

terus

meningkat.

parkir ini diiringi dengan peningkatan pelaksanaannya,

tidak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota

semua juru parkir tersebut yang benar-

Palembang.Persentase kontribusi pajak

benar memahami mengenai Pajak Parkir

parkir terhadap penerimaan Pendapatan

sehingga

dalam

Asli Daerah (PAD) pun terus meningkat.

tersebut

Selain penerimaan pajak parkir,

perhitungan,

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli

penyetorkan serta pelaporkan sebagai

Daerah (PAD), serta Pendapatan Asli

Pajak Parkir ke Dinas Pendapatan Asli

Daerah (PAD), jumlah Wajib Pajak juga

Daerah

terus meningkat. Hal ini dibuktikan

terjadi

pembayaran. seharusnya

kesalahan

Juru

parkir

melakukan

(DISPENDA)

tetapi

dalam

pelaksanaannya juru parkir tersebut

dengan

menghitung,

serta

Koordinator Pajak Parkir di Dinas

Dinas

Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA)

menyetorkannya

melaporkannya

kepada

Perhubungan sebagai retribusi parkir. Bagi

wajib

pajak

hasil

wawancara

dengan

kota Palembang.

yang

memahami pentingnya membayar pajak

c. Faktor-faktor

Penghambat

daerah yang selanjutnya digunakanuntuk

Pelaksanaan Pemungutan Pajak

pembangunan kota, mereka menjadi

Parkir

patuh terhadap Peraturan Daerah Kota

Setelah melakukan penelitian

Palembang Nomor 17 tahun 2010 dalam

ini, maka dapat kita simpulkan bahwa

hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

terdapat

Bahkan

pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir,

ada

penyelenggara

penyedia tempat

parkir

atau diluar

lima

faktor

penghambat

yaitu:

badan jalan (di areal) yang tidak

- Kurangnya kesadaran Wajib Pajak

memungut uang parkir namun tetap

karena kurang memahami mengenai

menjadi wajib pajak parkir.

Pajak Daerah terutama Pajak Parkir dan fungsi Pajak Daerah yaitu untuk

b. Kontribusi Pajak Parkir terhadap

membiayai rumah tangga daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sehingga masih ada wajib pajak yang

Berdasarkan tabel di atas dapat

melakukan kecurangan, serta masih

kita ketahui bahwa realisasi penerimaan

ada penyedia atau penyelenggara

tempat parkir diluar badan jalan yang

- Keberatan Tarif Pajak Parkir yaitu

masih belum mendaftar sebagai wajib

30%. Selain dikarenakan tarifnya

pajak

memang

- Masih banyak lahan parkir yang

Wajib

tergolong Pajak

besar,

yang

tergolong

untuk

pendapatan

dikuasai oleh pihak ketiga diluar

parkirnya

kecil

juga

sistem yang berlaku seperti oleh

terkadang

tidak

cukup

untuk

preman yang mengelola lahan parkir

membiayai

gaji

karyawan

yang

sehingga wajib pajak tidak tahu

mengurus serta menjaga di tempat

dengan jelas pemotongannya, serta

parkir. Tentu ini akan memberatkan

sering terjadi pemotongan diluar

bagi wajib pajak.

sistem - Kesalahan pembayaran dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak. Berdasarkan

Peraturan

5. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan

Daerah

Berdasarkan

wawancara

dan

Nomor 17 Tahun 2010, tempat parkir

observasi yang telah dilakukan oleh

yang berada diluar badan jalan yang

penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

seharusnya disetorkan sebagai Pajak

a. Pelaksanaan Pajak Parkir dari segi

Parkir ke Dinas Pendapatan Asli

jumlah

Daerah (DISPENDA) namun pada

penerimaan

realisasinya

meningkat

masih

banyak

yang

dibayarkan sebagai Retribusi Parkir ke Dinas Perhubungan (DISHUB) - Sistem

pemungutan

pajak

yang

Wajib

b. Penerimaan

Pajak

maupun

Pajak

Parkir

terus

Pajak

Parkir

terus

meningkat setiap tahunnya serta kontribusi pajak parkir terhadap

berlaku yaitu self assessment system

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

membuat wajib pajak sering kali

c. Terdapat lima faktor penghambat

menunggak dikarenakan dirasakan

pelaksanaan

lebih

Parkir, yaitu:

merepotkan

serta

membinggungkan untuk Wajib pajak. Wajib

pajak

merasa

-

official

assessment system lebih efisien untuk

pemungutan

Pajak

kesadaran

wajib

Kurangnya pajak

-

wajib pajak, terutama bagi wajib

Lahan parkir yang dikuasai oleh pihak ketiga

pajak yang jumlah pajak parkirnya

-

Kesalahan pembayaran

tidak terlalu besar

-

Sistem pemungutan pajak

-

Keberatan Tarif Parkir

pelaksanaan pemungutan pajak parkir

2. Saran a. Bagi

Dinas

Pendapatan

Asli

tersebut.

Daerah Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) yang diharapkan dapat

DAFTAR PUSTAKA Afipul,

M

2014,

Pelaksanaan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Pemungutan

serta meningkatkan penerimaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah

Parkir tanpa memberatkan Wajib Pajak,

Kota Mataram Nomor 2 Tahun

seperti

2011 Tentang Pajak Parkir di

untuk

sosialisasi

lebih

mengenai

memperluas Pajak

daerah

terutama Pajak Parkir juga menarik

Kota

Pajak

Mataram,

Parkir

Skripsi

S1,

Universitas Mataram, Mataram

lebih baik Wajib Pajak atau masyarakat untuk

ikut

pembinaan,

dalam lebih

sosialisasi

dan

meningkatkan

koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub)

sehingga

tidak

ada

lagi

Arikunto, Suharsimi 2006, Metodelogi Penelitian,

Bina

Aksara,

Yogyakarta Damang 2011, Pendapatan Asli Daerah,

kesalahan dalam penagihan maupun

Universitas

pembayaran, serta mengganti ke sistem

Makassar

Muslim

Indonesia,

yang lama dikarenakan dirasakan lebih efektif

oleh

wajib

pajak

untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar

dapat

meningkatkan

serta

memaksimalkan baik dari segi jumlah wajib pajak maupun penerimaan pajak parkir. Dinas Pendapatan Asli Daerah

Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, Visi dan Misi, Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, Palembang Direktorat Jendral Pajak 2012, Belajar Pajak, Direktorat Jendral Pajak

(DISPENDA) juga diharapkan dapat menurunkan tarif pajak yang dianggap memberatkan bagi wajib pajak.

Hafinudin,

Rohmat

Peningkatan

2015,

Strategi

Pendapatan

Asli

Daerah (PAD) Melalui Pajak b. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian empiris mengenai kelima faktor penghambat

Daerah di Kota Malang, Skripsi S1,

Universitas

Brawijaya,

Malang Humnas BPKP Sumsel 2013, Pemetaan OPAD Kota Palembang: Kaper

BPKP

Sumsel

Tekankan

Republik, Indonesia,

Undang-Undang

Pentingnya Komitmen Bersama,

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

BPKP Provinsi Sumatera Selatan,

Pajak

Palembang

Daerah

Daerah

dan

Retribusi

Kota, Palembang, Peraturan Daerah

Resmi, Siti 2009, Perpajakan Teori dan

Kota Palembang Nomor 17 Tahun

Kasus Edisi 6 Buku 1, Salemba

2010 Tentang Pajak Parkir

Empat, Jakarta

Kota, Palembang, Peraturan Daerah

Savta, Meiva 2013, Studi Tentang

Kota Palembang Nomor 7 Tahun

Pelaksanaan Pemungutan Pajak

2012

Daerah oleh Dinas Pendapatan

Tentang

Perubahan

Atas

Pengelolaan Keuangan dan Asset

Peraturan

Daerah

Kota

Daerah Kabupaten Paser, Skripsi

Palembang Nomor 9 Tahun 2008

S1,

Universitas

Tentang Pembentukan, Susunan

Samarinda

Mulawarman,

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sufraeni Dewi 2010, Tinjauan Atas

Daerah Kota Palembang

Efektivitas Kuncoro, Mudrajad, 2009, Metode Riset untuk

Bisnis

&

Pajak

Kontribusinya

Parkir

dan

Dalam

Ekonomi

Meningkatkan Pendapatan Asli

Bagaimana Meneliti & Menulis

Daerah Pada Dinas Pendapatan

Tesis? Edisi 3, Penerbit Erlangga,

Daerah Pengelolaan Keuangan

Jakarta

Kabupaten Bandung, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Mardiasmo 2006, Perpajakan Edisi Revisi 2006, Andi, Yogyakarta

Sugiyono 2003, Metodelogi Penelitian Bisnis, Pusat Bahasa Depdiknas,

Mardiasmo 2006, Perpajakan Edisi

Bandung

Revisi 2011, Andi, Yogyakarta Waluyo 2011, Perpajakan Indonesia Nariana 2011, Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli

Edisi 10 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta

Daerah Kota Palembang, Skripsi S1,

STIE

Palembang

MDP

Palembang,

______________, BAB III: Metodelogi Penelitian, Universitas Lampung, Bandar Lampung

______________, BAB II: Metodelogi Penelitian, Universitas Sumatera Utara, Medan ______________, Perpajakan: Teori dan Kasus Bab I Dasar-dasar Perpajakan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta