Apa Saja Yang Termasuk
75
Hukum Perdata Internasional ? Oleh: Prof.Mr.Dr.S.Gautama Dalam bidar.g Hukum Perdata Internasional dikenal berbagai konsepsi ten tang luas bidangnj'a. Seperti diketahui, tiap nc~ara mempunyai sis tim Hukum Perdata Intcrnasionalnya sendiri. Ada St:orang sarjana yang mengatakan bahwa demikiar. banyak negara yang berda"lat, demikian banyak pula sdim·sistim nukum ('erdata Internasional (liP I). Kami menyttujui pendapat ini karena kami memilih pihak mereka yang menganut prinsip nasionalistis ten tang HPI. Berlainan adalah pendapat yang sebaliknya mengatakan bahwa "diatas" negara·negara
secara rill memang sukar untuk diterima hanya satu macam Hukum Perdata Internasional untuk semua negara
Gunung Pyretleen, dianggap sebagai keliru dan salah diseberang sana dari gtmung tersebul ("verite en deca, des Pyrenees, erreur aux uela".I) Empat Konsepsi HPI. Didalam hub~ngan ini juga menarik perhatian apa yang kita saksikan berkenaan dengan konsepsi luas bidang Hukum Perdata Internasional _Ada empat macam konsepsi Hukum Perdata Internasional yang berlainan. Adanya berlainan pendapat ten tang luas bidang HPI inilah yang juga menjadi salah satu sebab mengapa kami tidak menyetujui istilah "conflict of laws" (hukum perselihan)2). Disamping lain-lain alasan , antaranya adanya salah paham tentang kemungkinan conflict, kedaulatan (conflits de lois, conflits de souverainete), kami juga melihat adanya mated yang sesungguhnya tidak termasuk dalam bidang persoalan "hukum yang harus
(I) Yang paling sempit. Pendapat ini adalah yang dianut
76
tlUKUM DAN
rEMBANGUNA~
pcrselisihan hukum . Kami lebih con dong pada istilah "choice of law"4),
karena sehcllorny a tida k ada sua!1I perselisihan dian tara sistim-sistim hukum yang diperfemukoH, melaiflkan honya sualli piliJwll di all lara sistim hukul1l illi mallakah yang kira1lYQ sebaiknya dip erlakukoll ". Adanya
pendapat bahw. HI'I hanya be.kenaan dengan persoalan tentang hukum
mana' yang harus dipcrJakukan, dapat kita lihat an tara lain secara tegas dalam buku-buku pelajaran HPI yang lerdapat dinegora Jerman dan juga dinegara Relanda . PersoaIan-persoalan yang dibahas datam bHku-buku itu hanya berkenaan dengan persoalan pemilihan hukum wan lara sistim hukum yang dipertemukan karena suatu persoalan mempunyai hubungan dengan unsur-unsur asing atau luar negeri (foreign elemenl). J adi mereka tidak masukkan lain-lain bidang seperti kompetensi hakim, status orang asing atau masalah kewa rganegaraan didalam sisti:natik mereka ini_ Padahal diberbagai ne gara ju stru lain-lain bidang yang disebut tadi , dianggap lermasuk pula dalam konsepsi Hukum Perdata Internasional. Sejalan dengan konsepsi yang s empil ini maka kita saksikan bahwa Hukum Perdala Internasional dinamakan orang dengan istilah "hukum unluk memperlakukan hukum" alau "rechlsloepassingsrechl"S) Menurut perumusan dari Hymans maka lnternationaal privaatrecht sebenarnya bukan merupakan istilah lain daripada untuk mengatur diperlakuk annya sesuatu hukum yang berlainan dari hukum sendi ri. Dengan lain perkataan disini hanya dikedepankan "rechtstoepassingsrecht" ini untuk menentukan apa yang dianggap hukum ("wat rechtens is")G). Kami sendiri tidak menyetujui pendapat yang sempit ini. (II) Yang luasan. Pendapat yang kedua adalah pendap2t yang Iebih Iuas. Menurut pendapat ini seperti dianut terutama dalam konsepsi HPI dari negara-negara Anglo-Saxon, Inggris dan Amerika Serikat, HPI bukan saja terbatas pada masalah-masalah "conmct of laws"7). Disamping ini masih dianggap sHatu bagian lain merupakan pula persoalan HPI yai tu masalah-masalah yang termasuk persoalan "connicls of jurisdiction" (perselisihan ten tang jurisdictie). Segala soal-soal tentang kompetensi Hakim dalam menghadapi masalah-masalah HPI menurut konsepsi Anglo Saxon ini dianggap pula termasuk bidang HPI. Menurut pendapat dari pada sarjana-sarjana Inggris, maka ''lurisdiclie.. justru merupakan suatu persoalan yang harus dijawab terlebih da/lUlu sebelurn kita tiba pada penelaan daripada masalah hukum yang harus dipergunakan ". Mereka katakan tidak akan mungkin untuk mempersoalkan hukum yang harus dipergunakan ini apabila tidak terlebih dahulu dijawab soal jurisdictie atau wewenang Hakim. Misalnya suatu masalah diajukan dihadapan forum hakim Inggris, dan persoalan yang diajukan mengandung masalah HPI karena terdapat soal-soal hukum asing didalamnya. Sang Hakim terlebih dahulu harus menjawab pertanyaan: "Apakah saya dapat
Apa Saja Yang Termasuk Hukum Perdata Internasional?
77
mengadili perkara ini, apakah saya berwenang untuk mengadili perkara ini?". Baru apabila pertanyaan ini dijawab dengan "ya", maka dapat ia maju setindak lagi, yaitu barulah tiba persoalan: kalau demikian, hukum mana yang harus diperiakukan. Jadi dengan lain perkataan, menu rut pandangan -ini, tidak akan rnungkin kita iiba pada persoalan: "hukum mana yang harus ciiperlakukan", jika tidak terlebih dahulu dijawab pertanYlan "apakah kami berwenang untuk mengadUi perkara inC'.
Mereka katakCln bahwa "issue of jurisdiction" adalah "an essential part of the subject"8). Oleh karer,a itu kata merek., "conflict of law" yang hanya menuju kepada bagian "choice of law" .dalah terlalu sempit dan tidak kompliLDisamping choice of l::w juga choict! of jurisdiction termasuk. dalam bidang HPI. (III)
Yang lebih luas lagi.
Konsep si yang ketiga, adalall konsepsi yang lebih luas yaitu konsepsi yang berkenaan dengan sistim HPI seperti dikenal dalam negara·negara Latin yaitu negara-negara !talia, Spanyol, Amerika Selatan. Didalam sistim dari negara-negara bersangkutan, HPI ini terdiri da,ri tiga bagian yaitu: "Conflits de lois", "con flits de jurisdiction", ditambah dengan "condition des etragers" atau status orang asing. Jadi termasuk bidang HPI Persoalan-persoalan berkenaan dengan masalah hukun: mana yang haru'i dilakukan, persoalan mengenai \.vewenang hakim untuk mengadili perkora bersangkutan, ditambah lagi dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan status orang asing. Berarti segala masalah·masalah berkenaan dengan bidang orang asing, apakah orang asing dapat bekeIja didalam negara bersangkutan dengan le!uasa, apakah ia bisa menan am modal dengan bebas, apakah ada restriksi-restriksi tertentu berkenaan ' dengan masalah-masalah tanah, apakah aJa restriksi tertentu berkenaan dengan bidang perdagangan, industri, pertambangan, perkayuar. dan sebagainya, semua ini termasuk bidang HPI. Kami anggap bahwa pandangan sedemikian ini ten tang HPI adalah lebih coeok dan lebih baik untuk diterima bagi Indonesia daripada konsepsi yang terlampau sempit. Maka melihat segala hal ini kami lebih condong untuk memilih pendirian yang lebih luas ten tang HP1, yaitu seperti yang diutarakan dalam bagian keempat dibawah ini. (IV) Pandangan keempat ten tang HPI yang terIuas. Ini adalah sistim yang paling luas dan dikenal antaro lain dalam ilmu HPI di Perancis. Disini pada umumr" " dipandang termasuk pula dalam bidang HPI masalah-ma~alah tentang nationality atau "Kewarganegaraan". hdi disamping soal-soal yang dikenal sebagai masalah "eonfiits de lois", "Conflits d~ jurisdiction" dan "condiCon des etragers", maka di Perancis dikenal juga bagian keempat dari HPI, yaitu segala masalah-masala:, yang
berkenaan dengan cara-cara mempervieh dan kehilangan nationaIitas Sistim .yang dikenal di Perancis dan dianut oleh para penulis terbanyak adalah sistim HPI yang paling luas ini.9)
78 Sebaiknya untuk Indonesia kita menerima sistim yang luas.
Kita saksikan bahwa buku·buku pelajaran HPI oleh penulis Perancis pada waktu sekarang ini memberi tempat yang luas pada soaI·soal kewarganegaraan dan status orang asing. disamping mempersoalkan masalah·masalah hukum yang harus Uiperlakukan dan persoalan·persoalan perselisihan jurisdiksi. Kita di Indonesia menurut pandangan kami sebaiknya juga mcmbuka pintu untuk pandangan yang luas ini. Jadi dengan lain perkataan. kami condong kepada pendirian yang menganggap juga soal·soal kewarganegaraa;j sebagai termasuk dalam bidang HP!. Hal ini tela!l cukup kifanya dibuktikan pula dalam buku kami "Hukum Perdata Internasional". y2ng terdiri dari delapan buku. Dalam buku keduanya GUid kedua blgian pertama) telah di bahas pula masalah kewarganegaraan Indonesia. cara memperoleh dan kehilangan. disamping diberi tempat pula bagai pemandangan dari pada kedudukan orang asing di Indonesia. Penguasa b.nyak mengadak.n peraturan-peraturan mengenai status orang
asing. Justru disinilah kami melihat perkembangan dari HPI secara pesat. dibandingkan dilain-lain bidang. Kita saksikan bahwa pemerintah kita diwaktu akltir-akhir ini telah mengadakan berbagai peralUran yang khusus . J..itujukan kearah Giang-orang asing. Seperti telah kami katakan sewaktu Undang·Undang Kewarganegaraan mulai diterbitkan dalam tahum 1958,1 0) moka pengertian Kewarganegaraan Indonesia harus diberi "isi': Pemberian isi ini tidak terdapat didalam Undang'Undang Kewarganegaraan kit a hanya melihat adanya ketentuan· ketentuan ten tang siapa saja berstatus warganegara. cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan R.t - Dalam per.turan·peraturan lain yang dikeluarkan Pemerintah kita s3ksiken pemberian "isi" pada pengertian status warganegara Indonesia. Antaranya bandingkan akh.ir-akltir ini peraturan Menteri Perdagangan yang menyebut bahwa distribusi daripad~ produksi Perusahaan·Perusah.an ASing yang beroperasi di Indonesia. harus disalurkan melalui PerusahaanPerusahaan Nasional. Kita juga teringat pada rangka peraturan-peraturan tentang penanaman modal. yang telah mengalami p.sang surutnya dinegara kita ini. Dijaman Orla temyata Undang-Undang Penan.man Modal Asing dianggap kurang cocok lagi dan kemudian kit. saksikan telah mati sarna sekali. Setelah itu dalarn tahun 1967 dengan Undailg-Undang no. 1 ternyata telah dihidupkan kembali dan diberi berbagai fasilitas serta prioritasyang maksudnya untuk menaril< sedapat '1lurfgkih modal asing ini. Alcan tetapi diwaktu akh!r-akltir ini. kita soksikan keadaannya mulai "surut" lagi. Sekarang modal .sing sucl.h tidlk demikian "",eleome" togi. seti~ak·tidaknya kalau dilihat daripada berbagai peraturan·peraturan yang eliadakan untuk mengadakan restriksi tertentu dan membatasi usaha serta kegiatan ilarl .pihlik asing ~an modal asing didalam dunia business di ilndonesia. ·5egala ~pasang surut" ini memang dapat kita $aksikan
.
Apa Saja Yang Termasuk Hukum Perdata Internasional?
79
susul·menyusul, seperti lonceng sejarah yang bandulannya selalu kekanan dan kekiri. Seperti dalam bidang HPI lainnya, an tara lain berkenaan dengan prinsip nasi onalitas dan domisili, maka juga disini kita melihat bahwa "deslinger der geschiedenis" ini selalu hilir mudik antara disatu pihak meluaskan (buka pintu selebar·lebarnya" untuk usaha asing), terhadap sebaliknya justru memperketat dan menutup pintu untuk usaha·usaha ini. lalan serupa ini dilihat dimana·mana, juga dUain·lain negara yang sedang berkembang. Semua ini adalah sejalan dengao u$Oha dan iklim untuk memberi isi kepada pengertian "kewarganegaraan".
Dihentikannya aktivitas perdagangan asing. Waktu akhir·akhir ini kita saksikan lagi adanya pengumuman dari pihak pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, yang menjelaskan bahwa jangka waklU untuk masih diperkenankannya transaksi serta· aktivitas perdagangan rerusahaan·Perusahaan Asing di Indo nesia akan bcrakhir pada bulan Desember 1977 dan tidak akan diperpanjang. ll ) Sesuai pula dengan ketentuan yang telah dicantumkan didalam Undang·Undang Pcnanaman Modal Dalam Negeri dari tahun 1968, kita saksikan bahwa jangka waktu sampai dengan tahun 1977 ini, akan dipertahankan terus. Memang usaha asing diperkecil kembali, sctelah beberapa waktu berselang dengan diterimanya Undang·Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 no. I , telah dibuka pintu sclebar·lebarnya. Untuk bidang industri modal asing masih mungkin, tetapi untukperdagangan, diWajibkan untuk mengadakan penyaluran melalui Perusahaan Nasional. Dengan demikian juga perusahaall·perusahaan yang menanamkan NlOdal dengan
mempergtlnakan [asiliras Undan/tUndang Penanaman Modal Asing rahun 1967 no: I. hanya dapal dibellarkan melakukan produksi dari pada barallg·barang, sedangkan pcnyah"annya kepada konsumen alau per· dagangan dan dislribusi harus disalllrkan melalui PenlSahaan·Perusahaan Nasional. " Distribusi barang oleh pengusaha·pengusaha nasional . Derdasarkan ketentuan inilah maka kita saksikan pada waktu belakangan ini perusahaan·perusahaan asing telah giat mengadakan pe"iapan'persiapan untuk melakukan penyaluran melalui saluran·saluran distribusi perusahaan·perusahaan nasional. Disiarkan an tara lain dalam.pers bahwa ada perusahaan·perusahaan aSing yang antara lain menganjurkan kepada pegawai·pegawai seniornya yang dipercaya dan berstatus nasional (pribumil untuk minta pensiun secara lebih dahulu dari pada masanya, untuk kemudian diangkat sebagai distributor nasional dari pada Perusahaar. asing ini. Lain·lain perusahaan·perusahaan juga mengadakan tindakan·tindakan kearah itu dan mengadakan reorganisasi dari sistim distribusi mereka agar supaya dapa! memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pemerintah.
80
IIl 'KUM DAN I'EMBANGUNAN
Pembalasan dibidang eksploitasi hulan. Seperti telah dikatakan maka dalam Undang·Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yaitu Undang·Undang no. 6, (ahun 1968 june to Undang·Undang no. 12, lahun 1970, maka diadakan pembatasan mengenai perusahaan asing dan juga perusahaan yang berstatus joiljt·venture (p.tungan). Telah dikemukakan pula bahwa berkenaan ·dengar. ek'pbitasi hutan, pemegang HPH (Ha" Pengusahaan Hutan) yang berstatus aSing atau perusahaan p2tungan ini diwajibkan untu); r.1emindahkan pemilikan sahamnya kepaua pengusaha nasior.al, selambat· lambatnya dalam waktu 10 tahun lerhitung sejak diberikannya HPH ito dan dinyatakan pula bahwa mayoritas dari pada sallam sebanyak 51 % akan harus jatuh ketangan pihak warganegara Indonesia alau pada pcrusahaan negara (pasal 6 dari pada Kepulusan Presiden no. 20 lahun 1975) lenlang kebijaksanaan baru dibida~g pemberi'n HPH. Di;naksudkan agar supaya sipemegang HPH pada prinsipnya inimengerjakan sendiri hutannya. Telapi dapal juga dilakukan perjanjian secara kontrak alau pemungulan hasil hutan ("logging", yailu hanya penebangan dari hulan·hulan ini), yang dapat dilakukan anlara pemegang HPH dan perusahaan nasional. Tetapi pemegang HPH juga dapal bebrja sarna dengan perusahaan nasional alau asing dalam bidang pengolahan hasil hutan dalam benluk perusahaan campuran atau suatu joint-enterprise . Dinyatakan pula bahwa benluk kerja sama dalam sual'J perusahaan patungan alau joint enterprise ini lidak boleh mengakibatkan bahwa HPH kepada perusahaan eampuran itu menjadi beralin. Apa yang kila ,aksikan ialah bahwa menurut kenyalaan pemegang HPH seringkaJi tidak dapal melakukan sendiri eksploitasi daripada HPH·nya. Maka dapal diadakan kerja sarna dengan perusahaan nasional mengenai soal logging atas dasar kontrak. Disamping ilu dapal juga dilakukan kerja sarna secara lebih eral dalam bidang pemungulan·pemungutan dan pengolahan hasil. Pihak asingpun dapal turul serla dalam hal ini dengan mengadakan perusahan patungan atau joinl·venlure. Tetapi lidak boleh sebagai akibat kerja sarna dalam benluk patungan ini menjadi berubah statusnya hir.gga HPH·nya sesungguhnya telah beralih kepada perusahaan campuran itu. Dengan lain perkalaan, diisyaratkan bahwa HPH harus tetap dilangan pemegang HPH nya yailu perusahaan swasta nasional alau perusahaan negara. Usaha joinl-venlure dengan pihak asing lerutama dilujukan kepada pengolahan dari pada hasil hulan, seperli misalnya dalam benluk . mendirikan sualu Saw Mill alau induSlri plywood. Hal ini akan membuka bidang pekerjaan baru bagi buruh di Indonesia dan dengan demikian usaha kerja serla kesempalan unluk kerja didalam industri kayu ini akan berlambah (pasal 1). Seperti diterangkan dalam Peraturan Pem.,inlah no~ 18, tahun I975,jo P.P. no. 21, tahun 1970, maka orang asing dan modal asing tidak dapat seeara langsung memperoleh HPH alas namanya sendiri. Hanya perusahaan nasional yang dibolehkan memperoleh HPH dan ini harus berbentuk P.T. serta seluruh sahamnya berada dalam pemilikan warganegara Indonesia.
...
Apa Saja YBng Termasuk Hukum Perdata Internasiona)?
81
Ditandaskan bahwa peranan modal asing dalam bidang kehutanan ini hanya sebagai pelengkap dan penunjang pembangunan yang diharapkan akan menimbulkan kegiatan-kegiatan baru dibidang itu _ Pada suatu ketika -nanti -diharapk"1lA -modal n..iOllal dapat melaksanakannya sendiri. Yang masih terbuka bagi modal asing ialah bidang-bidang dimana pada waktu sokarang ini modal nasion;,] dipandang masih belum cukup berkemampuan atau berkeinginan untuk mengadakan usaha (misalnya industri plywood dsb)_ Peraturan Pemerintah no. 18 1975, tanggal 12 Mei 1975 mengubah pasal 9 dari P_P_ no. 21, tahun 1970 :;eh;nua seluruh pasal menjadi sobagzi berikut: Hak pengusaha hutan dapat diberikan kepada: a. Perusah.an milik negara.
h. Perusahaan
swa~ ta
nasional yang berbentuk perseroan terbatas .
Dan dij elaskan pula apa yang dimaksudkan dengan perusahaan milik negara yaitu adalah Badan Usaha Negara, baik dalam bentuk Perusahaan Jawatan (Perjanj , Perusahaan Umum (Perumj atau Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Daerah. . Sebagai pelaksanaan dari Un dang-Un dang no. 5, tahu~ 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang no. 1.. tahun 1967 ten tang PMA dan Undang-Undang no. 6 tahun 1968 ten tang PMDN (Penanaman . Modal Dalam Negeril maka telah dituangkan kebijaksanaan policy disektor perhutanan dalam suatu Peraturan !'emerintah no . 21/1970 mengenai Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil HU!:in (P.P. no. 21/1970, tanggal 23 Mei 1970). Karena telah diundangka!' kembali penan.man medal asing secara b,sar-besarnya dan · Jl<'rlu dipupuk iklim ur.!uk mengadakan kegairahan sebesar-besarnya untuk penanaman m0dal dalam negeri, maka dibuka kesempatan sebesar-besarnya untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. Pada semula memang di tentukan dalam P.P. no. 21, 1970 bahwa HPH dapat diberikan kepada: a. Perusahaan miIik negara, b. Perusahaan swasta, c. Perusahaan campuran, sedangkan hak pemungutan hasil hutan hanya dapat diberikan kepada warganegara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiIiki oleh WNI (pasal 9 dan pasal
11 ). Tapi kemudian temyata bahwa harus dladakan perubahan karena adanya iklim untuie kembali memberikan letih bonyak l'erlindungan kepadapihak 'Iasional . Yang tadinya seco," selebar-Iebaroya dibuka uJltuk usaha asing dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 no. 61 , sekarang ini telah mengalami perubahan lagi dan pintu diperkecil, hingga dengan P.P. no. 18, tahun 1975 telah diadakan perubahan HPH diberikan hanya kepada: a. Perusahaan miIik negara,
IIUKUM DAN
PE~BANGUNAN
" ,ahaan swasta nasional yang berbentuk perseroan terbatas. Jadi ,an g asing dan modal asing tidak dapal secara langsung memperoleh r iPH atas namanya sendiri.
Penutup Dengan demikian telah kita saksikan bahwa sesungguhnya ada peruba han·perubahan antara "pasang surutnya", diperbolehkannya usaha osing diberbagai bidang usaha llinegeri kita yang tel all diillustrir dongan dua cCilloh dari bidang perdogangan. distribusi barang serla dibidang kehutanan (oksp\oitosi kehutanan). "Semua ini lermasuk juga masalalz Hukur.l Perdata Internasional. karena ilJi adalah sesuai dengan konsepsi Perancis yang luas, yang menurut hemal komi sebaikllya dianut pula untuk
Indonesia. .. rOOTNOTES APA SMA YANG TERMASUK IIt:KUM PER DATA INTERNASIONAL? 1. 9dgk. Van Brakel. S . . Grondslagcn en beginselen van Nederlands~h internasi onaal ;Jrivaatre,:h t. eet. ke-3. Zwolle (195 J ,. Voarwoord, dan pad a hI. 21. Bdgk. Schnitzer, Adolf F"J HandbUl.:h des internationalen Privatn:t:hts. 2 jilid, jilid I eel. ke-4 (195 7),jilid II , eet. kc4 (1958), pad:ljilid I, h. 50. 1. Bdgk. buku kami, Hukum Antargolongan. Suatu Pengantar, Jakarta, ceL ke·) (1975), blb I. 3. Hijmans. Henri, Inleiding tot het Nederl'lOdsch intl!rnationaal privaatrecht. eet. ke·2. Arnhem (1947) h. 25 dst. 4.• ,Gdgk. Kuhn, Arthur K., yailg bicara ten tang: "a dwit.;t; between two or ffiore systems of law", Comparative Commentaries on private international law or " .~ conflict of laws, New York (1937) 1 . ''<.1 ...
. ~"2:
5. Van Zen!nbergen. Encyclopaedic der ..echtswetcnsc hap, h. 255 ost. llJgk. ':- keeaman Lemaire. \V.L.C., Het rel.:ht in indonesie. l1ukum Indonesia, 's Gravenhage - Bandung (l955) 183 n. I.
6. HOmans. c.c.h. 151. 7. Bdgk. Rabel, E., The conOictoflaws.a co mparative stud)'. 4jilid , jilid I h. 3 dst. 8. Dicey, A.V., Connkt of laws, diolah oleh Morris, J.H.C., Lipstcin, K .. Mann, M., Parry. G., Treizel, G.H., London eet. ke-7. h. 7. 9. Bdgk. lerebours - Pigeonnicre, P.. Droit international prive. eel. ke-7. Paris (1957), diolah oleh Lo ussouarn. Y., h. 4 ds·t-:";"iianifol. H:; Traitc..elcmentaire de droit international prive, eeL ke-3, Paris (959) h.) ds:.;juga Hijmans.o.c.h. 25 dst. 10. Undang·Undang 1959 no. 62. Ten :ang komentar 1--'a5a1 demi p:l sa i ..Itas V.U. ir.i. Iiha! buku kami ''Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan R.I.", Jakarta (1959) . eet ulan;;an "Alumni" Bandung (1975).
It. 8dgk:. Keputusan Menteri Keuang:ln no. I07/Kp/V1 / 1976 tentang Pembelltukan Team InteIdepartcmental untuk peralihan aktivitas perdagangan asing kcpada pihak nasiona l.
.
