I PELAKSANAAN PERJANJIAN DANA PENSIUN

PELAKSANAAN PERJANJIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT DI JAKARTA

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

DWI RIZKI MEICAECARIA, S.H. NIM : B4B005109

Dosen Pembimbing H. ACHMAD BUSRO, S.H., M.Hum. NIP. 130 606 004

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007

i

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT DI JAKARTA

Disusun Oleh :

DWI RIZKI MEICAECARIA, S.H. NIM : B4B005109

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal : 20 Juni 2007 Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Menyetujui

Ketua Program

Dosen Pembimbing

H. MULYADI, S.H., MS. NIP. 130 529 429

H. ACHMAD BUSRO, S.H., M.Hum. NIP. 130 606 004

ii

PERNYATAAN

Saya menyatakan sebenar-benarnya, bahwa tesis ini adalah hasil dari pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Yang menyatakan,

DWI RIZKI MEICAECARIA, S.H.

iii

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini untuk : • Ayahanda Drs. H. Mudjiono. • Ibunda Hj. Sri Murni.

iv

ABSTRAK Pada tanggal 20 April 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan baru dan penghimpunan dana untuk memelihara kesinambungan penghasilan karyawan pada hari tua melalui suatu bentuk tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati pada saat pensiun. Mengingat manfaat program pensiun ini sangat besar bagi peserta program, masyarakat dan terhadap pembangunan nasional, maka wujud dukungan pemerintah melalui sarana dan prasarana sangat dibutuhkan misalnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992. Sehingga dengan adanya Dana Pensiun Lembaga Keuangan, program pensiun tidak hanya menjadi haknya pegawai negeri saja, akan tetapi bagi pekerja mandiri dapat memperoleh program pensiun. Salah satu badan pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan antara Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua, bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan antara Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan untuk mengambil data sekunder dan penelitian lapangan untuk mengambil data primer. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Non Random Sampling dengan Purposive Sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif. Perbedaan antara perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua terletak pada peraturan yang dibentuk oleh masingmasing penyelenggara, serta pada penerapan pelaksanaan perjanjiannya yang dituangkan dalam formulir aplikasi kepesertaan. Pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta dimulai sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang diketahui dari adanya tanda tangan peserta pada formulir

v

aplikasi kepesertaan dan berakhir pada saat dilakukan pembayaran manfaat pensiun, meninggal dunia atau pindah ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain. Apabila terjadi wanprestasi antara para pihak maka akibat hukumnya bagi pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukannya, sedangkan bagi peserta yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Selain hal tersebut penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kata Kunci : Dana Pensiun Lembaga Keuangan. ABSTRACT On April 20th 1992, government established Act No. 11 Year 1992 on Pension Fund. The Act tends to create new order and collect funding to maintain the continuality of employees’ revenue in their old times through a long run saving that the result can be gained in the pension time. Remembering the great benefit of the program to the participants, society, and national development, thus government’s support through facilities and infrastructure is ultimately needed, such as by Provision regulating Financial Institution Pension Fund that has been realized by the issuing of Governmental Regulation Number 77 Year 1992. The existence of Financial Institution Pension Fund, pension program is not merely given to the civil servants. One of the establishing boards of Financial Institution Pension Fund is PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The problem discussed in the research are what is the difference of Agreement of Financial Institution Pension Fund from Agreement of the Old-day Insurance, how is the application of Agreement of Financial Institution Pension Fund of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat in Jakarta. The aims are to observe the difference of Agreement of Financial Institution Pension Fund from Agreement of the old-day insurance, to observe the application of Agreement of Financial Institution Pension Fund of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat in Jakarta and the legal consequences whenever fraud on resolution happens done by a party in the application of Agreement of Financial Institution Pension Fund of Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat in Jakarta. The composing of the thesis uses juridical-empirical approaching method with the research specification is descriptive-analytic. The data collecting technique uses data research to obtain secondary data and field research to gain primary data. Sampling technique used is Non Random Sampling with Purposive Sampling. The collected data is analyzed qualitatively. The research is concluded by deductive method. The different of Agreement of Financial Institution Pension Fund from Agreement of old-day insurance is situated on the regulation formed by each administrator, and on the application of the Agreement stated in membership application form.

vi

The application of Agreement of Financial Institution Pension Fund of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat in Jakarta is commenced from the gaining of deal between parties based on the signing on the membership application form and ended when the pension benefit is paid, passing away, or moving to any other pension fund in other financial organizations. Whenever fraud on resolution happens between parties, then the legal consequence for the Financial Institution Pension Fund is that it is responsible to any loss resulted from its deeds. For the participant breaking the resolution, the Agreement is terminated on behalf of law. Besides, the resolving of fraud on resolution can be conducted out of court or through Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keyword: Financial Institution Pension Fund

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul

:

“PELAKSANAAN

PERJANJIAN

DANA

PENSIUN

LEMBAGA

KEUANGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT DI JAKARTA”. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan jenjang program strata dua (S-2) pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Tiada kata yang lebih santun untuk penulis sampaikan, kecuali ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada : 1.

Bapak H. Achmad Busro S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan keikhlasan dan kesabaran beliau telah mengorbankan sebagian waktunya berkenan memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulisan tesis ini hingga selesai.

2.

Bapak H. Mulyadi S.H., MS., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan yang telah mengijinkan dan memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian guna penyusunan tesis ini dan memberikan kesempatan untuk meyelesaikan studi.

3.

Bapak Yunanto S.H., M.Hum., selaku Skretaris I Program Pascasarjana Magister Kenotariatan yang telah memberikan masukan untuk tesis ini.

viii

4.

Bapak H. Budi Ispriyarso S.H., M.Hum., selaku Sekretaris II Program Pascasarjana Magister Kenotariatan yang telah memberikan masukan untuk Tesis ini.

5.

Dosen Tim Review Proposal Penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

6.

Bapak A. Kusbiyandono S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

7.

Bapak Prof. Susilo Wibowo selaku Rektor Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan.

8.

Bapak Prof. Suharyo Hadisaputro selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan.

9.

Bapak Dr. Arief Hidayat S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar pendidikan Fakultas Hukum maupun Program Pascasarjana Magister Kenotariatan.

10. Bapak Herry S. Tikson selaku Pemimpin Divisi Jasa dan Keuangan DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Besar di Jakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan Penelitian di Kantor Bank Negara Indonesia.

ix

11. Bapak Bintoro Sudarman selaku Pemimpin Bagian Jasa dan Keuangan DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Besar di Jakarta yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data untuk penyusunan tesis ini. 12. Ibu Dra. Ani Hadistiawati S.H., M.Si. serta Ibu Lis Widiatmoro Istiyati S.Sos., selaku Staf Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data untuk penyusunan tesis ini. 13. Papi dan Mami yang selalu memberikan doa, perhatian dan kasih sayangnya serta dukungan moril maupun materil yang tak terhingga nilainya sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan proses belajar pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, serta Kakak Penulis Mas Eko Nugroho S.E., M.M. beserta istri Mba Lala Nurlaila, S.E. yang selalu memberikan dorongan dan semangat pada penulis untuk menyusun tesis ini. 14. Mas Denny Oktavia, S.H., MKn. Yang selalu menemani penulis dengan sangat sabar, perhatian, yang selalu memberikan semangat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. 15. Om dan Tante Widodo sekeluarga, yang telah memberikan perhatian serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. 16. Teman-teman baikku INDRA MAGIC MANAGEMENT, yang selalu menghibur penulis dengan sulap-sulapnya yang lucu, mengesankan dan mengagumkan.

x

17. Sahabat Penulis Helen, Njoo Novi, cik Anne, cik Yani, Vona, Fika, Tatit, Mas Iman Ihksanto, S.H., MKn., Happy, Fanny, Iyam, mba Ika, Ibu Ria, mba Ria yang selalu memberikan dorongan, nasehat serta selalu bersama penulis selama masa-masa perkuliahan. 18. Staf

Administrasi

Program

Studi

Magister

Kenotariatan

Universitas

Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan selama menjalani perkuliahan. 19. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro khususnya angkatan 2005 yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan penyusunan tesis ini. 20. Teman-teman satu kost Sandra, Rena, Krisan, Emi, Nita, Wiwit, Icha, Itsna, Novi, Ira, Rora, Indri, Nia yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak, terima kasih.

Semarang, Penulis,

DWI RIZKI MEICAECARIA, S.H. xi

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i HALAMAN PENGESAHAN................................................................................... ii LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... iii PERSEMBAHAN ..................................................................................................... iv ABSTRAK ................................................................................................................ v ABSTRACT.............................................................................................................. vi KATA PENGANTAR .............................................................................................. vii DAFTAR ISI............................................................................................................. xi BAB I

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................................

1

B. Permasalahan ..................................................................................

8

C. Tujuan Penelitian ............................................................................

9

D. Kegunaan Penelitian .......................................................................

9

E. Sistematika PenulisanTesis ............................................................ 10 BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA I. Perjanjian Sebagai Dasar Perikatan .............................................. 12 1. Perjanjian Pada Umumnya ...................................................... 12 2. Asas-Asas Perjanjian ............................................................... 15 3. Syarat Sahnya Perjanjian ........................................................ 18 4. Unsur-Unsur Perjanjian ........................................................... 21 5. Jenis-Jenis Perjanjian .............................................................. 21 6. Prestasi, Wanprestasi dan Overmacht serta Resiko ................ 25 7. Berakhirnya Perjanjian ............................................................ 29 II. Dana Pensiun.................................................................................. 30 1. Pengertian Dana Pensiun ......................................................... 30 2. Jenis dan Program Dana Pensiun ............................................ 32

xii

3. Pendiri, Pengurus, dan Dewan Pengawas ............................... 38 4. Asas- Asas Pokok Dalam Ketentuan Dana Pensiun ............... 43 BAB III

: METODE PENELITIAN 1. Metode Pendekatan ....................................................................... 46 2. Spesifikasi Penelitian .................................................................... 47 3. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 47 4. Populasi Dan Sampel Penelitian ................................................... 49 5. Metode Analisis Data..................................................................... 51 6. Teknik Penyajian Data .................................................................. 51

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian............................................................................... . 52 1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ........................................................................... 52 2. Struktur Organisasi .................................................................. 57 3. Peserta Dana Pensiun ............................................................... 60 4. Pengelolaan Keuangan Dan Investasi Dana Pengsiun ............. 62 5. Anuitas .................................................................................... . 65 B. Pembahasan...................................................................................... 68 i.Perbedaan Antara Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua………………………… 68 ii.Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Di Jakarta...................... 77 iii.Permasalahan Yang Timbul Akibat Wanprestasi ........................... 84

BAB V

: PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................... 95 B. Saran............................................................................................... 98

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH Setiap orang sudah barang tentu akan berharap bahwa hidupnya akan bahagia dan sejahtera, bukan saja sejahtera ketika masih aktif bekerja tetapi juga sejahtera ketika sudah tidak aktif lagi atau pensiun. Adanya jaminan bahwa setelah purna tugas seorang karyawan akan mempunyai penghasilan yang berkesinambungan akan menimbulkan ketentraman kerja yang selanjutnya akan dapat meningkatkan motivasi dan kualitas kerja karyawan yang bersangkutan. Dahulu, bahkan sampai kini pun, banyak orang yang ingin menjadi pegawai negeri karena mendambakan dana pensiun setelah tidak bekerja. Persepsi masyarakat secara umum menunjukkan bahwa yang mendapat pensiun hanyalah pegawai negeri atau ABRI saja.1 Sehingga para pegawai swasta bahkan pekerja mandiri tidak mendapatkan dana pensiun di hari tuanya kelak. Masa pensiun, bagi sebagian orang bisa menjadi hal yang sangat menakutkan. Bayangan terhadap hilangnya pekerjaan membuat mereka "tidak akan berguna lagi". Namun bagi sebagian yang lain, masa pensiun mungkin adalah waktu yang sangat diidam-

1

Imam Sudjono, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), halaman 1.

1

2

idamkan. Bukan saja karena keinginan untuk beristirahat tetapi juga untuk menikmati hidup dengan lebih santai. Bagi kelompok pertama, karena ketakutan menghadapi masa pensiun, tidak sedikit yang menjadi frustasi bahkan depresi. Apalagi adanya perubahan yang mendasar ketika orang memasuki masa pensiun seperti kesehatan dan ekonomi yang menurun. Tanpa persiapan yang baik masa pensiun bisa mendatangkan berbagai krisis. Jika krisis ini tidak mampu dihadapi akan mengganggu kehidupan keluarga. Mempersiapkan masa tua membutuhkan kesadaran bahwa setiap orang akan mengalami penuaan. Jika seseorang mampu memahami hal tersebut, maka ia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri. Kesejahteraan pada masa purna tugas merupakan dambaan bagi setiap orang. Karena itu, setiap institusi bisnis perlu mengusahakan agar masalah penghargaan selama masa purna tugas pegawai atau karyawannya diatasi secara manusiawi. Itulah yang kemudian di kenal dengan "program pensiun". Program ini tidak hanya menguntungkan bagi pekerja secara individual, tetapi juga bagi perusahaan. Dengan program pensiun, kesejahteraan dan pendapatan seseorang pada hari tua telah terjamin. Sedangkan bagi perusahaan, program ini dapat menjadi sarana untuk menjamin produktivitas karyawan, karena program ini dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan, yang pada gilirannya akan menciptakan loyalitas terhadap perusahaan.

3

Perkembangan kebutuhan program pensiun tidak lepas dari pengaruh struktur perekonomian dari suatu Negara. Bentuk struktur perekonomian mengidentikkan dengan tingkat resiko yang akan dihadapi oleh tenaga kerja (masyarakat

dalam

arti

luas).

Misalnya,

bagi

negara

yang

struktur

perekonomiannya masih agraris, kebutuhan akan program pensiun bukan prioritas utama bagi masyarakat, sebab masyarakat memiliki konsepsi hubungan primodial yang sangat kuat antara orang tua dengan anak-anaknya. Berbeda dengan struktur perekonomian industri, kehidupan masyarakat cenderung individualistis, sehingga kebutuhan kesinambungan penghasilan pada hari tua relatif mutlak, yang dibutuhkan oleh setiap individu. Selain itu, ketidakmampuan keuangan dan beban keluarga mendorong masyarakat untuk ingin mendapatkan perlindungan hari tua sebagai akibat kejadian yang tidak pasti, misalnya cacat, pensiun dan meninggal dunia. Sebelumnya,

di

masyarakat

telah

berkembang

berbagai

model

penyelenggaraan program pensiun. Namun model ini dianggap mengandung berbagai kelemahan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas kesinambungan program pensiun maupun kendala dari aspek legalitas operasionalnya. Pada tanggal 20 April 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Lahirnya undang-undang ini merupakan suatu tonggak yang sangat penting dalam rangka pembangunan

4

nasional terutama dalam mewujudkan suatu kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Produk hukum ini berarti meniadakan sekaligus melengkapi kelemahan penyelenggaraan program pensiun yang selama ini telah berlangsung, seperti tidak adanya ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraaan program pensiun, pengelolaan, kepengurusan, pengawasan dan sebagainya. Undang-Undang Dana Pensiun ini bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan baru dan penghimpunan dana untuk memelihara kesinambungan penghasilan karyawan pada hari tua melalui suatu bentuk tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati peserta pada saat peserta tersebut pensiun. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui sistem pendanaan dimana baik pemberi kerja maupun karyawan memasukkan dana ke dalam lembaga yang disebut sebagai Dana Pensiun. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ini memacu perkembangan institusi dana pensiun di Indonesia. Keadaan yang demikian ini antara lain terlihat secara nyata sejak dikeluarkannya undang-undang ini telah banyak berdiri dana pensiun baru. Dana pensiun menunjukkan kemajuan yang pesat dan tumbuh menjadi salah satu industri yang memegang peranan strategis dalam rangka pembangunan nasional.

5

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terdapat tiga jenis dana pensiun yaitu : 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK) Yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. 3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Mengingat manfaat program pensiun ini sangat besar bagi peserta program, masyarakat dan terhadap pembangunan nasional maka wujud dukungan pemerintah melalui sarana dan prasarana sangat dibutuhkan misalnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

6

Pada tanggal 30 Nopember 1992 telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Salah satu badan pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menyelenggarakan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan adanya Dana Pensiun Lembaga Keuangan, program pensiun dewasa ini tidak hanya menjadi monopoli golongan pegawai negeri atau ABRI saja, akan tetapi bagi pekerja mandiri seperti pengacara, akuntan, dokter, notaris dapat memperoleh program pensiun. Pada dana pensiun terdapat hubungan hukum antara pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan pesertanya. Hubungan hukum ini didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak, dengan adanya hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dimana peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan menyerahkan kekayaannya berupa iuran yang besarnya telah ditetapkan oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk dikelola dan ditumbuhkembangkan seoptimal mungkin. Hal ini semua diatur dalam peraturan dana pensiun yang dibuat oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Untuk mempersiapkan masa pensiun ada banyak cara yang dapat dilakukan selain mengikuti program Dana Pensiun Lembaga Keuangan, salah satunya adalah dengan mengikuti program asuransi hari tua yang dibentuk oleh

7

perusahaan asuransi jiwa. Asuransi hari tua memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko meninggal dunia dan memberikan perlindungan bagi keluarga yang memerlukan rasa aman serta mengurangi rasa cemas akan risiko hari depan yang tidak pasti. Selain itu asuransi memberikan manfaat perlindungan keuangan kepada ahli waris peserta, jika peserta meninggal dunia dalam masa asuransi. Karena itu mempersiapkan pensiun dengan cara mengikuti program asuransi hari tua memang bisa dilakukan. Program ini sebenarnya dikemas dengan nama perlindungan hari tua, asuransi pensiun atau program pensiun. Prinsip dari program asuransi hari tua adalah memberikan dana tunai kepada peserta pada umur tertentu kelak dengan cara pemberian dananya sekaligus berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yaitu pihak asuransi dengan pihak pesertanya. Berdasarkan hal tersebut, maka asuransi hari tua adalah sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan karena sama-sama diperuntukkan untuk jaminan hari tua atau pensiun.2 Pada dasarnya setiap dana pensiun memiliki peraturan yang berbeda ketentuannya satu sama lain. Namun isi dari peraturan yang dibuat oleh tiap-tiap dana pensiun tersebut harus berpedoman atau mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun. Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki peraturan tersendiri yang

2

Safir Senduk dan Rekan, Memilih Program Dana Pensiun, 2000, terdapat di situs .

8

dibuat oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, jadi dibuat secara sepihak oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, maka pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk wajib memberitahukan isi peraturan tersebut kepada setiap peserta dalam rangka kepesertaannya. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta.

B. PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu : 1. Bagaimanakah perbedaan antara Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua? 2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta? 3. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta?

9

C. TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui perbedaan antara perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan perjanjian asuransi hari tua. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. 3. Untuk mengetahui akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta.

D. KEGUNAAN PENELITIAN Kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini adalah kegunaan secara teoritis dan secara praktis,yaitu : 1. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum perbankan dalam hubungannya antara pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan pesertanya.

10

2. Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta serta akibat hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta.

E. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS Proses akhir dari penelitian ini setelah data terkumpul dan dianalisa adalah proses penyusunan data-data dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini dijelaskan mengenai perjanjian sebagai dasar perikatan, pengertian perjanjian pada umumnya, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsurunsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian, prestasi, wanprestasi, overmacht, resiko, berakhirnya perjanjian, pengertian dana pensiun, jenis dan program dana pensiun, pendiri, pengurus dan

11

dewan pengawas, asas-asas pokok dalam ketentuan dana pensiun. BAB III : METODE PENELITIAN, pada bab ini akan dibahas mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, metode analisis data dan teknik penyajian data. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian melalui studi pustaka maupun melalui penelitian di lapangan mengenai perbedaan antara Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua, bagaimana pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta serta bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. BAB V : PENUTUP, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan dan juga dijelaskan mengenai saran-saran bagi para pihak yang terkait berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERIKATAN 1. Perjanjian Pada Umumnya Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian dari ketentuan pasal tersebut di atas tidak jelas dan mengandung beberapa kelemahan yaitu : 3 1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kata kerja “mengikatkan “ sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri “jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

3

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), halaman 78.

12

13

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “Perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung suatu consensus seharusnya dipakai kata “persetujuan”. 3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Perjanjian dalam pasal tersebut dianggap terlalu luas, karena mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam hukum keluarga. 4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga maksud pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Menurut Prof. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.4 Perjanjian menurut M. Yahya Harahap, S.H., adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.5

4 5

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2002), halaman 1. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), halaman 6.

14

Dapatlah disimpulkan bahwa yang dinamakan perjanjian selalu mengikat dua pihak atau lebih, dimana salah satunya berhak atas pemenuhan janji tersebut dan pihak lain wajib memenuhi apa yang telah diperjanjikannya. Perjanjian ini menimbulkan atau melahirkan suatu perikatan, karena perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber lainnya. Sumber lainnya itu adalah undang-undang. Hal ini terdapat dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang." Jadi, ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang". 6 Perikatan tersebut dapat timbul dari adanya perjanjian atau perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan yang bersumber pada undang-undang dibagi 2, yaitu : 1) Perikatan yang bersumber pada undang-undang saja. 2) Perikatan yang bersumber pada undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, yang dibagi lagi menjadi :

6

Subekti, Op.Cit., halaman 1

15

a. Perikatan yang bersumber pada perbuatan halal. b. Perikatan yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum. Suatu perikatan itu pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu seperti disebutkan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan, menurut Prof. Subekti, S.H., adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.7

2. Asas-Asas Perjanjian Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa macam asas, yaitu:8 1) Asas kebebasan berkontrak. Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mempunyai kekuatan mengikat. Asas kebebasan berkontrak mempunyai hubungan yang erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang

7

Loc., Cit. Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung : Alumni, 1996), halaman 108. 8

16

Hukum Perdata. Ketentuan ini berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara

sah

berlaku

sebagai

undang-undang

bagi

mereka

yang

membuatnya". Maksud asas ini adalah bahwa ada kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian mengenai perjanjian apa saja, sepanjang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Asas kekuatan mengikat. Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas moral dan asas kepatutan terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Sedangkan asas kebiasaan terdapat dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata yang merupakan bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti dalam masyarakat. 3) Asas konsensualisme. Artinya bahwa suatu perjanjian lahir sejak adanya sepakat diantara para pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah sejak tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan formalitas. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) Kitab

17

Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata penyebutnya tegas, karena salah satu syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, berarti di dalam suatu perjanjian tidak boleh mengandung unsur paksaan, unsur kekeliruan, dan unsur penipuan sedangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian itu (buku III) memperlihatkan bahwa sistem yang dianut pada buku III Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, selama tidak bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian, bilamana dikehendaki. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin maju, dimana muncul macam-macam perjanjian baru yang sesuai dengan kebutuhan.

18

3. Syarat Sahnya Perjanjian Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat berarti para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah mempunyai kebebasan kehendak dan tidak boleh mendapat suatu tekanan apapun yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat disini sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak yang lain, dimana mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan pihak-pihak yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu : 1) Orang yang belum dewasa. 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. 3) Wanita yang telah bersuami. Namun sejak tahun 1963 dengan SEMA No. 3 Tahun 1963, Kedudukan wanita yang telah bersuami itu sudah dinyatakan cakap untuk

19

melakukan perbuatan hukum. Sehingga menurut Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi setelah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berlaku efektif. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : “hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan : “bahwa masingmasing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Jadi kesimpulannya, bahwa pihak-pihak yang tidak cakap membuat suatu perjanjian yaitu : 1) Orang yang belum dewasa 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 3) Mengenai suatu hal tertentu. Dalam syarat ketiga dikatakan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya yang diperjanjikan antara kedua belah pihak adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban. Jadi "suatu hal tertentu" dalam suatu perjanjian adalah objek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian. Objek tertentu itu dapat berupa

20

benda yang sekarang ada dan nanti akan ada, seperti yang diatur dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 4) Suatu sebab yang halal. Sebagai syarat terakhir yaitu sebab yang halal, yang berarti isi perjanjian itu harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Hal ini diatur dalam Pasal 1335 sampai Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Telah diuraikan di atas mengenai 4 (empat) syarat sahnya perjanjian. Dalam hal tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut, akan menimbulkan akibat yang berbeda. Dalam hal syarat subyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Apabila syarat objektifnya yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Maksudnya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan antara orangorang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

21

4. Unsur-Unsur Perjanjian Suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:9 1) Unsur essentialia. Yaitu unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, karena itu merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kausa atau dasar yang halal. 2) Unsur naturalia. Yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. 3) Unsur accidentalia. Yaitu unsur yang harus dimuat atau harus disebut secara tegas dalam perjanjian.

5. Jenis-Jenis Perjanjian Undang-undang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perjanjian, mengingat banyaknya jenis perjanjian yang terdapat di dalam masyarakat tetapi perjanjian yang dibuat

9

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1999), halaman 110.

22

tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut: 10 1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak ƒ

Perjanjian

timbal

balik

adalah

perjanjian

yang

dapat

menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya.

Misalnya

kewajiban

yang

timbul

dalam

perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakatinya. ƒ

Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja

yang

dibebani

suatu

kewajiban.

Misalnya

dalam

perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban. 2. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian dengan Alas Hak yang Membebani ƒ

Perjanjian

Cuma-cuma

yaitu

suatu

perjanjian

yang

memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misalnya

10

Achmad Busro, Hukum Perdata II Hukum Perikatan Jilid I Hukum Perjanjian, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1985), halaman 5.

23

dalam hal pemberian sesuatu oleh salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lainnya, jadi sama dengan pemberian hibah. ƒ

Perjanjian dengan alas hak yang membebani yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu akan diimbangi kontra prestasi dari pihak lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak selalu harus sama. Misalnya di satu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda, jadi yang penting disini adalah prestasi dan kontra prestasi.

3. Perjanjian Konsensuil dan Riil ƒ

Perjanjian konsensuil yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya masingmasing pihak sepakat untuk meniadakan perjanjian jual beli kambing.

ƒ

Perjanjian riil yaitu suatu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya. Misalnya dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan masih diperlukan adanya formalitas tertentu.

24

4. Perjanjian Bernama, Tidak Bernama dan Campuran ƒ

Perjanjian bernama yaitu suatu perjanjian yang telah ada namanya. Misalnya jual beli, sewa menyewa, perjanjian pemborongan pekerjaan dan perjanjian asuransi.

ƒ

Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak ada namanya. Misalnya sewa beli.

ƒ

Perjanjian campuran yaitu suatu perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama. Misalnya perjanjian untuk menginap di hotel, perjanjian ini kemungkinan dapat diketahui adanya perjanjian sewa menyewa kamar, perjanjian jual beli dan perjanjian pemberian jasa. Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan apabila dikaitkan

dengan jenis-jenis perjanjian maka termasuk dalam perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dalam perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan masing-masing pihak yang terikat di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu perjanjian dalam bentuk peraturan dana pensiun ini tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

25

6. Prestasi, Wanprestasi dan Overmacht serta Resiko Prestasi adalah hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian untuk dilaksanakan. Pada dasarnya suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang

saling

berjanji

untuk

melaksanakan

sesuatu

berdasarkan

macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :11 1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang; 2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu; 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu disebut prestasi. Wanprestasi adalah pihak berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan kelalaian atau melanggar perjanjian dengan berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.12 Terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi, yaitu : a. Tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. b. Melakukan apa yang diperjanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan. c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

11 12

Subekti, Op.Cit.,halaman 36. Ibid., halaman. 45.

26

d. Melakukan

sesuatu

yang

menurut

perjanjian

tidak

boleh

dilakukannya. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi) ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Debitur dibebankan kewajiban ganti rugi ini bilamana telah dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Hal ini terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. Tentang kerugian yang dapat dituntut kreditur, dianut dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : 1) Kerugian yang nyata-nyata diderita. 2) Keuntungan yang seharusnya diperoleh. Ganti rugi dapat diperinci dalam 3 (tiga) unsur sebagai berikut : 1) Biaya yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, misalnya biaya notaris. 2) Rugi yaitu berkurangnya kekayaan atau rusaknya barang-barang milik kreditur sebagai akibat dari kelalaian debitur.

27

3) Bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi wanprestasi. Akibat-akibat hukum dari wanprestasi yang dapat dituntut kreditur, dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain ganti rugi adalah : 1) Pelaksanaan perjanjian. 2) Pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi. 3) Pembatalan perjanjian timbal balik. 4) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Keadaan memaksa (overmacht) adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu terjadi sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.13 Hal-hal tentang keadaan memaksa itu terdapat dalam ketentuanketentuan yang mengatur ganti rugi, Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena keadaan memaksa itu adalah suatu

alasan

pembenar

untuk

kewajibannya membayar ganti rugi.

13

Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 82.

membebaskan

seseorang

dari

28

Akibat-akibat hukum keadaan memaksa adalah : 14 1) Pembebasan debitur membayar ganti rugi. 2) Membebaskan

debitur

dari

kewajiban

melakukan

pemenuhan

prestasi. Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.15 Persoalan resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam Hukum Perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Pasal yang mengatur tentang resiko yaitu Pasal 1237 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berbunyi "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang". Perkataan tanggungan dalam pasal ini sama dengan resiko. Dalam perjanjian sepihak (unilateral) resiko tidak menimbulkan ganti rugi sedangkan pada perjanjian timbal balik (bilateral) resiko menimbulkan ganti rugi. Oleh karena pihak yang tidak memenuhi prestasi dianggap sebagai pihak yang wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

14 15

Ibid., halaman 95. Subekti, Op.Cit., halaman 59.

29

7. Berakhirnya Perjanjian Berakhirnya perjanjian berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara para pihak. Perjanjian itu dapat berakhir karena :16 1). Ditentukan dalam perjanjian atau persetujuan oleh para pihak. 2). Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian atau persetujuan. 3). Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian atau persetujuan akan hapus. 4). Pernyataan menghentikan perjanjian atau persetujuan (opzegging). Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Opzegging hanya ada pada perjanjian atau persetujuan yang bersifat sementara, seperti perjanjian atau persetujuan kerja, perjanjian atau persetujuan sewa menyewa. 5). Perjanjian atau persetujuan hapus karena putusan hakim. 6). Tujuan perjanjian atau persetujuan telah tercapai. 7). Dengan persetujuan para pihak (Herroeping).

16

halaman 68.

Setiawan R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : PutraAbardin, 1999),

30

II. DANA PENSIUN 1. Pengertian Dana Pensiun Dana pensiun sebenarnya merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon. Ia berkembang di Indonesia seiring dengan berkembangnya bisnis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada saat itu timbul pemikiran untuk membentuk tabungan jangka panjang karyawan yang hasilnya akan dinikmati setelah pensiun. Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun. Ketika itu, program pensiun dilakukan oleh pemberi kerja melalui yayasan, sebagai wadah penghimpunan dana. Wadah ini kemudian dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun. Dana Pensiun, menurut sistem hukum Anglo Saxon, adalah dana yang sengaja di himpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. 17 Dana tersebut kemudian dikelola oleh suatu lembaga yang disebut trust, sedangkan pengelolanya disebut trustee. Namun konsep trust ini tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Maka bentuk

17

halaman 4.

A. Setiadi, Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995),

31

trust ini kemudian diadaptasi sehingga menjadi dana pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1 9 9 2 tentang Dana Pensiun. Definisi dana pensiun menurut undang-undang tersebut adalah, suatu badan hukum yang dibentuk untuk mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, definisi tersebut terdapat dua unsur penting yaitu: 1. Dana pensiun menurut undang-undang adalah suatu badan hukum. 2. Dana pensiun menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Para sarjana pada umumnya mendefinisikan badan hukum sebagai suatu bentukan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sehingga dikatakan sebagai subjek hukum. Dikatakan bentukan hukum karena badan hukum memang merupakan ciptaan atau fiksi hukum yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu.18 Dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dana Pensiun. Status badan hukum tersebut diperoleh dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Keuangan. Dana pensiun memiliki status sebagai suatu dana pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan. Pembentukan tersebut wajib

18

Ibid., halaman 7.

32

diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia agar diketahui oleh khalayak yang berkepentingan.

2. Jenis dan Program Dana Pensiun Terdapat 3 (tiga) jenis Dana Pensiun, yaitu:19 1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 tahun 1992. 2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 1992. 3) Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK)

19

Iman Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia, (Jakarta: Harvarindo, 1999), halaman 5.

33

Yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 1992. Dilihat dari pengertian di atas, pada dasarnya Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah sama dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dikatakan bahwa Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti. Maka dari itu, hanya dana pensiun jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami maksud ketentuan dalam Undang-Undang Dana Pensiun, yang hanya mengatur hal-hal yang pokok. Ketentuan yang bersifat teknis dan prosedural mengenai Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Telah dikatakan, bahwa yang boleh mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanyalah bank atau perusahaan asuransi jiwa. Dana Pensiun Lembaga Keuangan dibentuk secara terpisah dari bank atau

34

perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dan terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang mungkin didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa tersebut. Sebagaimana diketahui pula bahwa bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja karyawannya juga dapat menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menjalankan program yang terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorangan seperti misalnya notaris, dokter, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain. Biasanya mereka ini memiliki penghasilan yang tidak berasal dari pemberi kerja tetapi dari usahanya. Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang telah diundangkan pada tanggal 20 April 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992, masing-masing tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 1992, dengan jelas telah membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi setiap pengusaha atau pemberi kerja untuk melaksanakan program pensiun karyawannya. Bahkan bagi perorangan pun dapat melaksanakan program pensiun untuk dirinya sendiri.

35

Dalam memilih program pensiun tersebut haruslah yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan dan calon peserta. Ada 2 bentuk program pensiun, yaitu :20 1) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Dalam program ini manfaat pensiun yang ditetapkan lebih dahulu dengan besarnya gaji. Iurannya bisa berubah-ubah berdasarkan perhitungan aktuaria dan hasil pengelolaan dananya. Namun demikian bagian iuran karyawan diambil tetap, sedangkan iuran perusahaan saja yang berubahubah. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 tahun 1992. 2) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Dalam program ini kewajiban membayar iuran dari pemberi kerja ataupun peserta telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan masingmasing pihak. Ini mengandung pengertian bahwa bagaimanapun keadaan perusahaan, maka iuran harus tetap dibayarkan pada Dana Pensiun sebesar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketentuan ini dapat diketahui dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 11 tahun 1992.

20

Ibid., halaman 14.

36

Berikut akan diuraikan perbedaan antara Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dari berbagai aspek yaitu :21 1) Manfaat pensiun Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ada kepastian besarnya manfaat pensiun yang akan diperoleh semenjak permulaan program. Sedangkan dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) tidak ada kepastian manfaat pensiun yang akan diperoleh (tergantung akumulasi dana). 2) Iuran Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) besarnya iuran tidak pasti dan harus dihitung aktuaris. Namun pada Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) besarnya iuran menyangkut kemampuan dan persetujuan semua pihak. 3) Dana awal Umumnya tidak diperlukan dana awal dan harus dihitung aktuaris pada PPMP. Tetapi PPIP tidak memerlukan dana awal. 4) Investasi Pada PPMP ada target manfaat. Pada PPIP disini lebih berani dalam berinvestasi.

21

Ibid., halaman 15.

37

5) Kegagalan investasi Pada PPMP, resiko pemberi kerja. Pada PPIP, resiko ada pada peserta. 6) Penyelenggara PPMP hanya dapat dilaksanakan oleh DPPK. Sedangkan PPIP dapat dilakukan baik oleh DPPK maupun DPLK (yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa). 7) Pengendalian dana Pada PPMP pengendalian dananya secara kelompok. Sedangkan pada PPIP, secara perorangan (personal account) 8) Besarnya iuran Dalam hal ini kedua program tersebut mempunyai kesamaan yaitu besarnya iuran dibatasi. 9) Kekayaan PPMP membatasinya, sedangkan PPIP tidak dibatasi. 10) Besarnya manfaat pensiun PPMP membatasinya, namun pada PPIP tidak dibatasi. 11) Penarikan dana Pada PPMP hal ini dilarang, kecuali pada saat mulai pensiun. Tetapi pada PPIP diperbolehkan sebatas iuran sendiri.

38

3. Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum tersebut, dana pensiun perlu memiliki organ-organ yang pada prinsipnya berfungsi sebagai alat dana pensiun.

Pendiri Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 1992 dapat diketahui bahwa inisiatif dan keputusan untuk mendirikan dana pensiun berada pada pemberi kerja. Hal ini disebabkan karena pendirian dana pensiun dikaitkan dengan kemampuan pemberi kerja untuk secara jangka panjang memenuhi kewajibannya terhadap dana pensiun. Jadi setiap orang atau badan yang mempekerjakan karyawan dapat mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya. Namun pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun (dalam hal PPMP). Sedangkan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan didasarkan pada Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh pendiri. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 1992 pendirian DPLK hanya dilakukan oleh Bank atau Perusahaan

39

Asuransi Jiwa. Bank yang dimaksud disini hanya bank umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 yang mengatakan "Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dimana bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Mengingat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka pengertian dari bank umum juga berubah. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu: 1. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum pengelolaan dana pensiun 2. Menetapkan peraturan dana pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan beserta perubahannya 3. Menetapkan rencana kerja dari dana pensiun

Pengurus Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 1992 menentukan bahwa pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri. Walaupun demikian pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan

40

dana pensiun, pengelolaan dana pensiun serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun dan mewakili dana pensiun di dalam dan diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UndangUndang No. 11 tahun 1992. Akan tetapi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengurus walaupun kewenangan penunjukan pengurus berada pada pendiri, yaitu persyaratan kualitas dan keahlian yang harus dimiliki orang atau badan hukum yang nantinya diatur oleh Menteri. Berbeda halnya dengan pengaturan mengenai pengurus dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilakukan oleh pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang bersangkutan, artinya pengurus bank atau perusahaan asuransi jiwa sekaligus bertindak sebagai pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 11 tahun 1992. Mengenai lamanya masa jabatan pengurus, tugas dan kewajibannya, Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 1992 mendelegasikan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah. Bab III Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja mengatur mengenai pengurus yang dimulai dari Pasal 15-21, yang antara lain mengatur mengenai :

41

1) Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun 2) Kewajiban pengurus yaitu : -

Mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun.

-

Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan dana pensiun.

-

Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola dana pensiun.

-

Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah

tersebut dinyatakan bahwa pengurus wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, laporan teknis dan laporan aktuaris kepada Menteri secara berkala. Disamping laporan berkala, pengurus juga wajib memberikan informasi mengenai neraca dan perlindungan hasil usaha.

Dewan Pengawas Adanya

Dewan

Pengawas

ini

dimaksudkan

agar

kegiatan

kepengurusan dana pensiun yang dilakukan oleh pengurus dapat berjalan sebaik mungkin serta untuk menghindari hal-hal yang merugikan yang mungkin terjadi. Walaupun tugasnya yang bersifat pengawasan, namun pengawas tidak dapat secara langsung meminta pertanggungjawaban kepada

42

pengurus. Wewenang tersebut ada pada pendiri. Dalam hal ini Dewan Pengawas hanya berkewajiban melapor kegiatan pengawasannya kepada Pendiri. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 1992 ditegaskan bahwa tugas dan wewenang Dewan Pengawas adalah : -

Melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus.

-

Menyampaikan

laporan

tahunan

secara

tertulis

atas

hasil

pengawasannya kepada pendiri dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya. Namun tugas dan wewenang tersebut dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja Pasal 25. Pada Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja ditentukan bahwa keanggotaan dewan pengawas terdiri dari wakil-wakil pemberi kerja dan wakil peserta dengan jumlah yang sama. Adanya wakil peserta dalam keanggotaan dewan pengawas dimaksudkan untuk menjaga atau memperhatikan kepentingan dari peserta. Pengaturan mengenai Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja berbeda dengan Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang tentang Dana Pensiun, kepengawasan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

43

dilakukan langsung oleh Lembaga Keuangan pendiri dana pensiun yang dimaksud. Dengan demikian sebenarnya Dewan Komisaris atau yang setara dengan itu dari Bank atau Perusahaan Asuransi jiwa secara otomatis bertindak pula sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasal 15 yang menyatakan: "Dewan Komisaris atau yang setara dengan itu dari Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Dewan Pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi dana pensiun".

4. Asas-Asas Pokok Dalam Ketentuan Dana Pensiun Undang-Undang No. 11 tahun 1992 yang merupakan landasan hukum pembentukan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut : 22 1. Asas Pemisahan Kekayaan Asas ini menggariskan agar kekayaan dana pensiun dipisahkan dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun dan dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun, terutama yang bersumber dari iuran, terlindungi dari halhal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.

22

Ibid., halaman 13.

44

2. Asas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pendanaan Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. 3. Asas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan

dan

penggunaan

kekayaan

dana

pensiun

harus

dihindarkan dari pengaruh kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Pembinaan dan pengawasan dana pensiun dilakukan melalui evaluasi peraturan dana pensiun berdasarkan laporan keuangan dan laporan teknis, serta pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun. 4. Asas Penundaan Manfaat Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

45

5. Asas Kebebasan Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan

manfaat

pensiun

bagi

karyawan,

yang

membawa

konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini penulis mengumpulkan data-data serta keterangan-keterangan yang diperoleh guna mengetahui gambaran mengenai Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. METODE PENDEKATAN Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundangundangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.23 Penulis memilih pendekatan secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

23

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI, 1982), halaman 52

46

47

2. SPESIFIKASI PENELITIAN Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.24 Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis ini karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penulisan ini tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu :25 1) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan untuk mengambil data sekunder, yaitu meliputi : a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

24

Ibid, halaman 10. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) halaman 52. 25

48

-

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP1100/KM.17/1998 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. - Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/0279/DIR/R Tahun 1998 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian. c. Badan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bibliografi dan kamus. 2) Penelitian Lapangan Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data primer yaitu melalui wawancara. Wawancara dilakukan

49

secara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. 26 Wawancara ini dilakukan pada Kepala Bagian Investasi Jasa dan Keuangan khusus mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, staf Bagian Investasi Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, staf Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta dan beberapa peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

4. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN a. Populasi Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.27 Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. 26 27

Ibid, halaman 59. Ibid., halaman 44.

50

b. Teknik Sampling Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Non Random Sampling, dengan Purposive Sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.28 Dalam purposive sampling ini penarikan sampel yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain adalah : 1. Kepala Bagian Investasi Jasa dan Keuangan khusus mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. 2. Staf Bagian Investasi Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. 3. Staf Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. 4. Peserta-peserta yang mengikuti program Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta sebanyak 3 orang.

28

Ibid., halaman 51.

51

5. METODE ANALISIS DATA Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.29 Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode Deduktif, adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

6. TEKNIK PENYAJIAN DATA Untuk mencapai tujuan penelitian ini dan memperoleh kesimpulan, maka data yang ada diolah. Dalam proses ini akan dilakukan editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya di dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap.30

29 30

Soerjono Soekanto, Op. Cit. halaman 10 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit. halaman 64.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat didirikan oleh Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang hendak mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan Peraturan Dana Pensiun. Apabila peraturan tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peraturan tersebut wajib disahkan oleh Menteri Keuangan. Sebab Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri. Selanjutnya pembentukan tersebut wajib diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia. Bilamana pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilakukan oleh bank umum, maka menurut Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan

52

53

No. 228/KMK.017/1993, bank umum tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) Memenuhi tingkat kesehatan bank dengan ketentuan : a. Selama 24 bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat. b. Memenuhi ketentuan penyediaan modal minimum bank. c. Kualitas aktiva produktif dalam kategori sehat. d. Memenuhi kesiapan untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 2) Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 3) Menyanggupi untuk menyampaikan laporan tingkat kesehatan bank, baik secara keseluruhan maupun aspek permodalan kualitas aktiva produktif, dan pemenuhan Batas Maksimum Pemberian Kredit, setiap triwulan. Dalam hal ini, Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau disingkat DPLK BNI berkedudukan dan berkantor di Jakarta. DPLK BNI merupakan suatu dana pensiun (badan hukum tersendiri) yang didirikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP/301/KM.17/1993 tanggal 28 Desember 1993, kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP1100/KM.17/1998 tanggal 23 Nopember 1998. Keputusan Menteri Keuangan

54

tersebut merupakan pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari DPLK BNI yang dibuat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/0279/DIR/R mengenai Pembentukan Dana Pensiun ini diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 16 Februari 1999. Pengumuman dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun. Diketahui bahwa DPLK BNI mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan akhir Desember 1993. Namun aktivitas nyata DPLK BNI baru dimulai bulan Juli 1994, bertepatan dengan ulang tahun ke-48 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jarak waktu kurang lebih 6 bulan sejak diperoleh izin sampai siap beroperasi dimanfaatkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya serta menyempurnakan berbagai sarana dan prasarana yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga pada saat beroperasi, DPLK BNI benarbenar siap, tidak hanya dalam menghimpun peserta, mengelola iuran dan mengadministrasikan data kepesertaan dengan sebaik-baiknya, tetapi yang utama adalah kesiapan dalam mengembangkan dana peserta seoptimal mungkin, serta mampu bertindak sebagai penerima titipan yang baik.31 Dalam pelaksanaannya DPLK BNI seperti halnya Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang lain mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh

31

Wawancara pribadi dengan Bapak Bintoro Sudarman, Staf Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 2007.

55

Pemerintah atau Departemen Keuangan Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya. Ketentuan tersebut antara lain: 1. Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 2. Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 3. Keputusan Menteri Keuangan No. 228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Kemudian Pasal 3 dari keputusan tersebut diubah dengan No. 802/KMK.017/1993 tertanggal 27 Agustus 1993. 4. Keputusan Menteri Keuangan No. 230/KMK.017/1993 tentang Maksimum Iuran

dan

Manfaat

Pensiun,

yang

telah

diubah

dengan

No.

343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, yang diubah dengan

No.

231/KMK.06/2002

tentang

Perubahan

atas

No. 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2005 tentang Perubahan

Kedua

atas

Keputusan

Menteri

Keuangan

No. 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun. 5. Keputusan Menteri Keuangan No. 231/KMK.017/1993 tentang Investasi Dana Pensiun yang telah diubah dengan KMK No. 78/KMK.017/1995, yang telah diubah dengan No. 93/KMK.017/1997. selanjutnya diubah kembali

dengan

No.

296/KMK.017/2000

yang

mana

beberapa

56

ketentuannya disempurnakan dengan No. 45/KMK.017/2001 tentang perubahan pertama KMK No. 296/KMK.017/2000 yang telah diganti kembali dengan No. 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun. 6. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1100/KM.17/1998 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Walaupun ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan operasional DPLK BNI atau di Indonesia cukup banyak, namun pada dasarnya segala sesuatu mengenai dana pensiun secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun mengatakan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Program pensiun ini merupakan sebuah program pensiun dimana peserta memasukkan sejumlah uang kepada dana pensiun, kemudian dana yang terhimpun tersebut ditambah hasil pengembangannya akan digunakan sebagai manfaat pensiun bagi peserta yang bersangkutan. Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya bertindak sebagai pengelola dana pensiun yang terhimpun tersebut beserta hasil pengembangannya. Dalam hal ini aktifitas pokok DPLK BNI adalah menyelenggarakan program pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang bisa diikuti bagi setiap individu, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri, karyawan

57

perusahaan, maupun mereka yang berstatus bukan karyawan suatu perusahaan yang juga sering disebut sebagai pekerja mandiri yang mempero!eh penghasilan bukan dari gaji. Program Pensiun DPLK BNI ini bernama Simponi (Simpanan Pensiun BNI). Dalam peraturan DPLK BNI disebutkan kegiatannya yang meliputi:32 a) Menghimpun iuran Peserta dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain. b) Mengelola kekayaan Dana Pensiun dengan melaksanakan kegiatan investasi dalam jenis-jenis investasi yang dipilih oleh Peserta. c) Melaksanakan pengalihan dana ke Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih Peserta. d) Menyelenggarakan administrasi kepesertaan.

2. Struktur Organisasi Dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan telah disebutkan bahwa kepengurusan Dana Pensiun Lembaga Keuangan terdiri dari:33 a. Pendiri, yaitu Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

32

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Peraturan Dana Pensiun dari DPLK BNI, No. KP/0279/DIR/R, Pasal 5 ayat (1). 33 Imam Sudjono, Op.Cit., halaman 11.

58

b. Pengurus, yaitu pihak yang ditunjuk untuk mengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan. c. Dewan Pengawas, yaitu pihak yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Bab III dalam Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan mengatur lebih lanjut tentang kepengurusan dana pensiun yaitu dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 16. Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut mengatakan bahwa pendiri dana pensiun bertindak sebagai pengurus dana pensiun dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi dana pensiun. Pada DPLK BNI, Pendirinya adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Pengurus Dana Pensiun. Pendiri menetapkan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan Umum Pengelolaan Dana Pensiun dan berhak menerima setiap pendapatan sebagaimana diatur dalam peraturan dana pensiun dari DPLK BNI. Pengurus DPLK BNI adalah Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan untuk operasional dilaksanakan oleh pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk serta menggunakan sarana dan prasarana PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Masa jabatan pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan tidak ditentukan. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa Pengurus Dana Pensiun merupakan Pengurus dan Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

59

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dikatakan bahwa Dewan Komisaris atau yang setara dengan itu dari Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Dewan Pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi dana pensiun. Dewan Pengawas merupakan organ yang berfungsi melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus. Karena tugasnya yang bersifat pengawasan, Dewan Pengawas secara organisatoris seharusnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Pengurus. Namun Undang-undang menentukan bahwa meskipun tugas Dewan Pengawas mengawasi tugas-tugas pengurus, ia tidak dapat secara langsung meminta pertanggungjawaban Pengurus, wewenang tersebut tetap berada pada pendiri. Dalam hal ini Dewan Pengawas hanya berkewajiban melaporkan kegiatan pengawasannya kepada Pendiri. Komisaris PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun yang bertugas sebagai berikut: 34 1. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun. 2. Menyampaikan laporan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pemegang saham Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta. Sedangkan wewenangnya adalah:35

34

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Op.Cit., Pasal 9 ayat (1).

35

Ibid., Pasal 9 ayat (2) dan (3).

60

1. Memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumendokumen serta kekayaan Dana Pensiun dan berhak pula meminta keterangan yang diperlukan berkenaan dengan Dana Pensiun. 2. Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun.

3. Peserta Dana Pensiun Kepesertaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun. Pengertian peserta terdapat pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Dana Pensiun, yaitu setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Kepesertaan DPLK BNI terbuka bagi siapa pun, baik itu karyawan perusahaan maupun pekerja mandiri. Seperti pegawai negeri, karyawan swasta, notaris, dokter, petani bahkan mahasiswa dapat menjadi peserta DPLK BNI, apabila memenuhi persyaratan:36 a) Mempunyai penghasilan. b) Telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah. Pengertian mempunyai penghasilan disini bukan hanya berarti seseorang itu bekerja dan mendapatkan gaji sebagai imbalan atas pekerjaannya,

36

Ibid., Pasal 12 ayat (1).

61

tetapi walaupun tidak bekerja namun selama dapat membayar minimum iurannya, dapat menjadi peserta DPLK BNI. Sebagai contoh seorang pelajar yang telah berusia 18 tahun atau mahasiswa pun, dapat menjadi peserta dana pensiun pada DPLK BNI, sepanjang dapat membayar minimum iuran yang telah ditetapkan.37 Apabila ada suatu perusahaan yang ingin mengikutsertakan karyawannya pada DPLK BNI. Maka mengenai komposisi iurannya ditentukan sendiri oleh perusahaan tersebut. Pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan tidak turut campur dalam komposisi iuran antara perusahaan dengan karyawannya tersebut, dengan ketentuan jumlah iuran bulanan tiap peserta tidak kurang dari iuran bulanan tiap peserta dari minimum iuran yang ditetapkan DPLK BNI. Prosedur kepesertaan DPLK BNI dilakukan dengan mengisi aplikasi peserta dengan identitas dan hal lainnya yang menjadi hak peserta untuk memilih dalam rangka kepesertaannya di DPLK BNI, yaitu : 1) Menentukan pilihan investasi. 2) Menetapkan usia pensiun normal yang dikehendaki (minimum 50 tahun maksimum 60 tahun). 3) Menentukan minimal iuran per bulan. 4) Menetapkan pihak selain ahli waris yang ditunjuk untuk menerima manfaat pensiun apabila Peserta meninggal dunia. 37

Wawancara pribadi dengan Bapak Herry S. Tikson, Kepala Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 2007.

62

Setiap peserta memperoleh buku dana peserta (Budapes) sebagai bukti kepesertaan yang berisi informasi mengenai jumlah iuran dan perkembangan dananya. Jadi pengelolaan dana pensiun peserta pada DPLK BNI bersifat transparan, karena peserta dapat mengetahui perkembangan dananya setiap saat.38 Pada Peraturan Dana Pensiun dari DPLK BNI Pasal 14 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa kepesertaan dana pensiun dimulai sejak peserta terdaftar di dana pensiun dan berakhir pada saat dilakukan pembayaran hak atas manfaat pensiun, peserta meninggal dunia atau pindah ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain. Saat dimulainya kepesertaan menandakan dimulainya perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan berakhirnya perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat jatuh tempo pensiun seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain bahwa berakhirnya perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah berdasarkan suatu ketetapan waktu (termijn).

4. Pengelolaan Kekayaan Dan Investasi Dana Pensiun Pasal 45 Undang-Undang Dana Pensiun mengatakan bahwa kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Kekayaan DPLK BNI merupakan 38

Wawancara pribadi dengan Ibu Lis Widiatmoro, Staf Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 5 April 2007.

63

kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kekayaan DPLK BNI dihimpun dari: 1. Iuran Peserta. Iuran ini berasal dari individu (peserta perorangan) dan juga berasal dari peserta group (karyawan dari pemberi kerja yang mengikutsertakan pensiunnya ke dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Sumbernya dapat berasal dari : a) Peserta atau; b) Pemberi Kerja atas nama Peserta atau; c) Peserta dan Pemberi Kerja atas nama Peserta. 2. Hasil Investasi. Iuran peserta oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan akan diinvestasikan kedalam bentuk-bentuk yang telah tersedia. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan dana peserta sehingga manfaat pensiun akan lebih besar diterima peserta. 3. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain. Dana Pensiun Lembaga Keuangan dapat menerima pengalihan kekayaan dari dana pensiun lain dengan catatan kedua dana pensiun tersebut menyelenggarakan program sejenis. Mengenai kekayaan dana pensiun dan pengelolaannya ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai investasi dana pensiun

64

yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002. Pengelolaan kekayaan dana pensiun adalah untuk melindungi kepentingan peserta. Oleh karena itu investasi dana pensiun harus sesuai dengan arahan investasi yang penentuannya harus sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dana pensiun dilarang meminjam atau mengagunkan kekayaan sebagai pinjaman kepada pihak terafiliasi. Sebagaimana diketahui, hasil investasi kekayaan dana pensiun pada sektor-sektor tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan oleh Undang-Undang Dana Pensiun dinyatakan bebas pajak (bukan merupakan objek pajak). Hal ini merupakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun. DPLK

BNI

melakukan

pengelolaan

dana

peserta

dengan

melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan pilihan peserta. Hasil bersih pengelolaan dana peserta harus diberitahukan secara periodik oleh dana pensiun kepada peserta. Atas pengelolaan tersebut, setiap peserta wajib membayar biaya pengelolaan kepada pendiri melalui dana pensiun yang terdiri dari:39 a) Biaya administrasi kepesertaan, setinggi-tingginya sebesar Rp. 18.000,(delapan belas ribu) per tahun.

39

Wawancara pribadi dengan Bapak Bintoro Sudarman, Staf Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 2007.

65

b) Biaya pengelolaan dana, setinggi-tingginya 0,85 % per tahun dari total dana tidak termasuk biaya transaksi. Kedua biaya tersebut diatas akan diperhitungkan langsung dari hasil pengembangan masing-masing peserta.

5. Anuitas Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Dana Pensiun DPLK BNI, Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran berkala atau penerimaan berkala selama seumur hidup. Ketentuan mengenai anuitas diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang mengatakan bahwa pengurus atas permintaan peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilihnya. Pembelian anuitas merupakan proses akhir dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Jadi pada saat peserta jatuh tempo pensiun, maka hubungannya tidak lagi antara peserta dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan melainkan peserta dengan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam hal pembayaran manfaat pensiun. Manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan secara berkala atau sekaligus sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat pensiun untuk setiap Peserta berupa dana yang terdiri dari jumlah himpunan iuran yang telah disetor atas

66

namanya dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan serta pengembangannya.40 Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2005 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun mengatakan bahwa apabila dana yang terhimpun serta hasil pengembangannya lebih kecil dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka dapat dibayarkan sekaligus. Jadi, terhadap peserta tersebut apabila jatuh tempo pensiun akumulasi dananya bisa diberikan secara tunai oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Bagi peserta yang akumulasi dananya lebih besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib membelikan anuitas seumur hidup peserta, seumur hidup janda atau duda dan anak sampai usia tertentu, kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh peserta. Perusahaan Asuransi Jiwa akan membayar anuitas berupa manfaat pensiun kepada Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan secara berkala. Pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan memantau pelaksanaan pembayaran pensiun yang dilakukan Perusahaan Asuransi Jiwa. Begitu pula halnya yang berlaku pada DPLK BNI. Peserta DPLK BNI dapat menentukan pilihan bentuk anuitas seumur hidup dan Perusahaan Asuransi Jiwa penyelenggaraan anuitas selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu

40

Wawancara pribadi dengan Bapak Herry S. Tikson, Kepala Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 2007.

67

sebelum usia pensiun normal dengan mengisi formulir pemilihan anuitas dan Perusahaaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh dana pensiun. Dalam hal jumlah dana lebih besar dari jumlah yang ditetapkan oleh ketentuan yang ada (Rp. 100.000.000,-) peserta dapat meminta pembayaran secara sekaligus maksimum 20% dari besarnya manfaat pensiun dan sisanya dibayarkan secara berkala. Manfaat pensiun bagi peserta DPLK BNI terdiri dari : 1) Pensiun Normal. Pensiun diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun yang ditetapkan peserta pada awal masa kepesertaan. 2) Pensiun Dipercepat. Pensiun diberikan kepada peserta yang minimal berusia 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal dan berhenti dari kepesertaan. 3) Pensiun Ditunda. Pensiun diberikan kepada peserta yang berhenti dari kepesertaan sebelum usia pensiun dipercepat. 4) Pensiun meninggal Pensiun karena peserta meninggal sebelum usia pensiun normal. Pensiun dibayar kepada janda atau duda atau ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun normal.

68

5) Pensiun Cacat. Pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat tetap dan tidak dapat melanjutkan iurannya.

B. Pembahasan 1. Perbedaan Antara Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan merupakan kesepakatan antara peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dimana perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk peraturan dana pensiun yang dibuat secara sepihak oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan, lalu peserta hanya diberi kebebasan untuk menyetujui atau tidak

isi

peraturan

tersebut

dengan

cara

menandatangani

atau

tidak

menandatangani formulir aplikasi dana pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang bersangkutan. Apabila peserta itu telah menandatanganinya, maka peserta tersebut terikat dengan apa yang diatur dalam peraturan dana pensiun tersebut. Perjanjian dalam bentuk peraturan dana pensiun ini menimbulkan suatu perhubungan hukum mengenai harta kekayaan antara pihak-pihak yang bersangkutan karena dapat dinilai dengan uang, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain

69

berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara dana pensiun dengan pesertanya tercakup dalam hukum perdata.41 Dalam hal ini peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan menyerahkan kekayaannya berupa iuran yang besarnya telah ditetapkan oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk dikelola dan ditumbuhkembangkan seoptimal mungkin. Pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan berjanji untuk mengembalikan pengembangan dana tersebut pada peserta dana pensiun dikemudian hari. Pengembalian tersebut diberikan pada peserta berupa manfaat pensiun dalam jumlah yang cukup besar dan dapat dinikmati seumur hidup buat dirinya sendiri, seumur hidup bagi janda atau dudanya, dan sampai usia tertentu bagi anak-anaknya. Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan apabila dikaitkan dengan jenis-jenis perjanjian maka termasuk dalam perjanjian timbal balik berdasarkan ketetapan waktu, karena disini telah terjadi lalu lintas prestasi, di mana peserta mengikatkan diri untuk membayar iuran pensiun dan pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk membayar manfaat pensiun. Namun demikian, prestasi Dana Pensiun baru mulai dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada waktu peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau usia pensiun normal. Manfaat pensiun yang dijanjikan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan tidak dapat ditagih sebelum waktunya datang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga 41

Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), halaman 84.

70

Keuangan, tidak dijelaskan secara lengkap mengenai hak dan kewajiban peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan maupun pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dengan demikian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan, diatur sendiri oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan namun tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor KP/0279/DIR/R, dalam perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang menjadi hak peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut: a. Menentukan usia pensiun normal. b. Menetapkan pilihan jenis investasi. c. Melakukan penarikan sejumlah dana tertentu. d. Memperoleh informasi mengenai dana yang dimiliki. e. Memperoleh dana apabila sudah dinyatakan sebagai peserta yang tidak aktif oleh dana pensiun. f. Menunjuk pihak yang ditunjuk. g. Mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.

71

h. Memilih bentuk anuitas dan memilih perusahaan asuransi jiwa dalam rangka pembayaran manfaat pensiun. i. Memperoleh manfaat pensiun. j. Memperoleh pembayaran dana peserta secara sekaligus. k. Memperoleh buku peraturan dana pensiun. Sedangkan menurut Pasal 15 Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor KP/0279/DIR/R yang menjadi kewajiban Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu: a. Menyetor iuran. b. Membayar biaya-biaya kepada pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dana pensiun, serta bertanggung jawab atas keterangan yang diberikannya. d. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun ini. Selanjutnya dalam Pasal 11 Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor KP/0279/DIR/R yang menjadi hak dan kewajiban pengurus (pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan) adalah sebagai berikut: 1). Hak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: a. Meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan. b. Menerima imbalan atas jasa kepengurusan.

72

c. Menetapkan paket-paket investasi. d. Menetapkan organisasi dan personil dana pensiun. 2). Kewajiban PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: a. Menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan dana pensiun. b. Mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lain yang berhak. c. Melaksanakan investasi kekayaan dana pensiun sesuai dengan pilihan peserta. d. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan dana pensiun. e. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola dana pensiun. f. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta. g. Memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh peserta melalui dana pensiun. h. Menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan peraturan dana pensiun. Dengan menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan, maka peserta akan memperoleh pengembangan dana yang lebih optimal karena dana peserta tersebut dikelola dan dikembangkan secara profesional. Perolehan hasil

73

pengembangan yang optimal akan berdampak pada perolehan manfaat pensiun yang lebih besar dan berkesinambungan (secara berkala) kepada peserta sampai meninggal dunia juga kepada janda atau dudanya sampai meninggal dunia, beserta anak-anaknya sampai usia tertentu atau telah menikah atau telah bekerja atau meninggal dunia.42 Untuk mempersiapkan masa pensiun ada banyak cara yang dapat dilakukan selain mengikuti program Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satunya adalah dengan mengikuti program asuransi hari tua. Asuransi hari tua memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko meninggal dunia dan memberikan perlindungan bagi keluarga yang memerlukan rasa aman serta mengurangi rasa cemas akan risiko hari depan yang tidak pasti. Selain itu asuransi memberikan manfaat perlindungan keuangan kepada ahli waris peserta, jika peserta meninggal dunia dalam masa asuransi Prinsip dari program asuransi hari tua adalah memberikan dana tunai kepada peserta pada umur tertentu kelak. Pemberian dananya bisa sekaligus atau sekali saja pada saat usia pensiun.43 Perjanjian asuransi hari tua merupakan suatu perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Peserta asuransi berjanji akan membayar iuran berupa premi sebesar jumlah

42. Wawancara pribadi dengan Bapak Herry S. Tikson, Kepala Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 43 Wawancara pribadi dengan Bapak Andre, Bagian Marketing Asuransi Manulife Indonesia di Semarang, 2 Mei 2007.

74

tertentu, sedangkan pihak asuransi berjanji akan memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko di hari depan yang tidak pasti serta memberikan manfaat perlindungan keuangan bagi peserta, keluarga dan ahli warisnya jika peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan. Secara umum tidak terlihat adanya perbedaan antara Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua karena samasama termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak yang terkait didalamnya mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perjanjian Asuransi Hari Tua merupakan perjanjian yang dituangkan dalam suatu bentuk peraturan yang dibuat oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan pihak Perusahaan Asuransi Hari Tua dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maksudnya siapapun dapat membuat perjanjian dan mengatur bentuknya, serta menetapkan isinya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asuransi hari tua termasuk dalam ruang lingkup asuransi jiwa, menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, usaha anuitas, dan dana pensiun. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis

75

asuransi hari tua hanya merupakan pengembangan dari salah satu bentuk asuransi diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa. Dengan demikian ada perbedaan antara Perjanjian Asuransi Hari Tua yang dibentuk oleh perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Hal itu dapat dilihat dalam peraturan yang dibentuk oleh masing-masing penyelenggara baik Asuransi Hari Tua maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dimana setiap ketentuan dalam peraturan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan lainnya terletak pada penerapan pelaksanaan perjanjiannya yang dituangkan dalam formulir aplikasi kepesertaan seperti perbedaan mengenai usia pensiun normal, jumlah iuran, dan bukti kepesertaannya serta dalam pemberian dana tunai kepada peserta pada umur tertentu kelak (Manfaat Pensiun). Dalam Asuransi Hari Tua pengembalian premi yang telah dibayarkan sebelumnya diberikan sekaligus pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian awal yang telah dipilih oleh peserta asuransi, sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan pengembalian dana iuran yang telah dibayarkan sebelumnya diberikan secara sekaligus atau bertahap beserta hasil pengembangan dananya sesuai jenis investasi pilihan peserta yang diberikan pada waktu yang telah

76

ditentukan sesuai dengan perjanjian awal yang dipilih peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Secara khusus Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dibentuk oleh bank berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan Peraturan Asuransi Hari Tua yang dibentuk oleh Perusahaan Asuransi Jiwa berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Menurut pendapat seorang peserta DPLK BNI yang bernama Susi Kusumadewi (46 tahun) menjelaskan bahwa keuntungan menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan sangatlah mudah dan transparan karena jumlah iuran perbulannya cukup dijangkau oleh seluruh masyarakat. Dana Pensiun Lembaga Keuangan ini seperti tabungan tapi terdapat perbedaan yaitu dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan ini iuran perbulannya diakumulasikan sesuai pilihan investasinya sehingga sangat menguntungkan para peserta.44 Sedangkan peserta DPLK BNI yang lain yaitu Nia Kurniati (38 tahun) berpendapat bahwa dengan mengikuti program Dana Pensiun Lembaga Keuangan, manfaat yang bisa diambil adalah adanya kepastian jaminan hidup di hari tua dengan iuran yang ringan, peserta berpeluang untuk mendapatkan uang pensiun dalam tiap bulannya seumur hidup. Peserta juga bisa mengatur besar

44

Wawancara pribadi dengan Ibu Susi Kusumadewi, Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 5 April 2007.

77

kecilnya investasi yang akan dikembangkan, tergantung kepada kemampuan dimiliki peserta.45

2. Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Di Jakarta Penyelenggaraan program pensiun dengan pembentukan dana pensiun merupakan suatu komitmen jangka panjang. Untuk itu diperlukan kejelasan mengenai peranan, hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Batasan dan pengaturan tersebut semuanya harus tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun. Diketahui dari Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Dana Pensiun (UUDP) bahwa Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Menurut Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dana Pensiun maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.

45

Wawancara pribadi dengan Ibu Nia Kurniati, Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 5 April 2007.

78

Jadi setiap dana pensiun memiliki Peraturan Dana Pensiun yang merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun. Peraturan Dana Pensiun tersebut menjadi acuan dalam melakukan tindakan-tindakan administratif dan tindakan-tindakan hukum baik ke dalam organisasi maupun ke luar. Peraturan Dana Pensiun tersebut mengikat pihak-pihak yang terkait didalamnya, yaitu Pengurus dan Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan. Peraturan tersebut bersifat mengikat untuk dijalankan oleh pihak-pihak tersebut dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka akan diancam oleh sanksi yang telah ditetapkan oleh Peraturan tersebut. Sebelumnya perlu diketahui prosedur kepesertaan dana pensiun pada suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Untuk menjadi peserta program pensiun yang diselenggarakan DPLK BNI, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon Peserta sebagai Pemohon, yaitu :46 1. Mendatangi kantor cabang bank BNI terdekat, lalu mengisi formulir aplikasi peserta Dana Pensiun yang tersedia dan melengkapinya dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pihak selain ahli waris yang ditunjuk. 2. Membayar iuran. 46

Wawancara pribadi dengan Bapak Herry S. Tikson, Kepala Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 2007.

79

Selanjutnya data tersebut akan diproses dan setelah prosesnya berakhir, sebagai bukti kepesertaannya adalah peserta tersebut mendapatkan Buku Dana Peserta (Budapes) yang berisi jumlah iuran dan perkembangan dananya. Namun sebelum Peserta tersebut memutuskan untuk menjadi peserta pada suatu dana pensiun, peserta tersebut berhak memperoleh keterangan mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya, dimana hal-hal tersebut tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun.47 Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun yang mengatakan bahwa pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada setiap peserta mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh menteri. Begitu pula yang terdapat pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Dana Pensiun bahwa pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa isi peraturan dana pensiun tersebut harus diberikan atau dijelaskan kepada Peserta sebelum yang bersangkutan menjadi peserta. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib pula memberitahukan kepada peserta peraturan dana pensiun yang berlaku sebelumnya (sebelum diubah), disamping setiap perubahan pada peraturan tersebut.

47

Wawancara pribadi dengan Bapak Herry S. Tikson, Kepala Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 2007.

80

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa peraturan dana pensiun itu merupakan suatu perjanjian. Pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan membuat perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun, lalu peserta diberi kebebasan untuk menyetujui atau tidak isi peraturan tersebut dengan cara menandatangani atau tidak menandatangani formulir aplikasi peserta dana pensiun pada Dana Pensiun Lembaga

Keuangan

yang

bersangkutan.

Apabila

peserta

itu

telah

menandatanganinya, maka peserta tersebut terikat dengan apa yang diatur dalam peraturan dana pensiun tersebut. Perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun ini menimbulkan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara pihak-pihak yang bersangkutan, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam hal ini, terdapat hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaaan antara Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dimana Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan menyerahkan kekayaannya berupa iuran yang besarnya telah ditetapkan oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk dikelola dan ditumbuhkembangkan seoptimal mungkin. Pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan berjanji untuk mengembalikan pengembangan dana tersebut pada peserta dana pensiun dikemudian hari. Pengembalian tersebut diberikan pada peserta berupa manfaat pensiun dalam jumlah yang cukup besar dan dapat dinikmati seumur hidup buat dirinya sendiri, seumur hidup bagi janda atau dudanya, dan sampai usia tertentu bagi anak-anaknya.

81

Mengenai hubungan hukum berdasarkan perjanjian ini segala sesuatunya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses akhir dalam kepesertaan DPLK BNI yaitu pihak DPLK BNI membelikan anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih oleh peserta. Jadi pada saat peserta jatuh tempo pensiun maka hubungannya tidak lagi dengan pihak DPLK BNI melainkan antara peserta dengan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam hal pembayaran manfaat pensiun. Manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan berkala ataupun sekaligus sesuai ketentuan yang berlaku.48 Berdasarkan

Pasal

20

ayat

(1)

Peraturan

Menteri

Keuangan

No. 91/PMK.05/2005 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun yang isinya menjelaskan bahwa dalam hal jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan yang menjadi hak peserta pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di DPLK BNI, hal ini tidak mutlak dilaksanakan karena peserta yang mempunyai iuran dengan akumulasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dibelikan anuitas di perusahaan asuransi jiwa, tetapi hal tersebut tergantung pada

48

Wawancara pribadi dengan Bapak Bintoro Sudarman, Staf Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 2007.

82

perusahaan asuransi jiwa yang mau menerima untuk membayarkan anuitas berupa manfaat pensiun kepada peserta DPLK BNI secara berkala.49 Menurut Anindita Hapsari (36 tahun) yang merupakan peserta DPLK BNI berpendapat bahwa menggunakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara

Indonesia

(Persero)

Tbk

merupakan

pilihan

terbaik

dalam

menginvestasikan tabungannya sehingga dapat digunakan di hari tuanya kelak dan dana yang diinvestasikan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak dikenakan pajak serta pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan arahan kepada calon peserta mengenai jenis investasi apa saja yang sebaiknya diambil agar tidak merugikan pihak peserta.50 Peraturan dana pensiun memenuhi beberapa asas yang penting dari suatu perjanjian, antara yaitu : 1. Asas Kebebasan Berkontrak. Sesuai dengan asas yang dianut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian, yaitu sistem terbuka. Dalam hal ini Pendiri bebas menentukan isi dari peraturan tersebut, namun peraturan yang menjadi perjanjian itu harus mengacu pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan pelaksanannya. Peraturan Dana Pensiun dari DPLK BNI 49

Wawancara pribadi dengan Bapak Bintoro Sudarman, Staf Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 2007. 50 Wawancara pribadi dengan Ibu Anindita Hapsari, Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 5 April 2007.

83

ini berpedoman pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal ini terbukti dengan adanya pengesahan dari Menteri Keuangan. 2. Asas Konsensualitas. Perjanjian tersebut lahir sejak adanya sepakat diantara para pihak, yaitu Pihak Dana Pensiun dan Peserta. Apabila peserta tersebut menyetujui isi dari Peraturan Dana Pensiun dan menandatangani formulir aplikasi peserta, berarti disini telah timbul kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai ini mengakibatkan para pihak harus tunduk pada ketentuan peraturan tersebut. Sehingga pihak ketiga tidak terikat pada perjanjian dalam bentuk peraturan itu, maksudnya para pihak disini adalah Pengurus sebagai pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan peserta yang bersangkutan. Walaupun peraturan tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan, namun peserta tersebut terikat dengan isi peraturan tersebut bilamana menyepakatinya. Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan apabila dikaitkan dengan jenis-jenis perjanjian termasuk perjanjian timbal balik atau bilateral, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dalam perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan ini masing-masing pihak yang terikat di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun ini tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dibuat antara para pihak sesuai kebutuhannya,

84

yang mana hal ini diperbolehkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Permasalahan Yang Timbul Akibat Wanprestasi Untuk melaksanakan suatu perjanjian, terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajibannya masing-masing. Para pihak itu hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting. Namun pada perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun dari DPLK BNI ini, terdapat ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak, yaitu pihak pengurus dan peserta dana pensiun yang bersangkutan. Pengurus dana pensiun merupakan organ pelaksana atau organ eksekutif dari dana pensiun. Oleh karena itu, pengurus bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan tindakannya tersebut yang dibebankan kepadanya baik oleh undang-undang maupun Peraturan Dana Pensiun. Untuk menetapkan isi suatu perjanjian, perlu terlebih dahulu ditetapkan dengan cermat apa yang dimaksudkan oleh para pihak dengan mengucapkan atau menulis perkataan-perkataan tersebut. Perbuatan ini dinamakan penafsiran.51 Dalam hal penafsiran perjanjian ini, pedoman utama ialah, jika kata-kata suatu perjanjian jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya 51

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), halaman 43.

85

dengan jalan penafsiran. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1342 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Diketahui dari Pasal 31 ayat (1) Peraturan Dana Pensiun dari DPLK BNI bahwa dana pensiun melakukan pengelolaan dana peserta dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan pilihan peserta. Pada saat mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan, misalnya peserta memilih jenis investasi deposito. Maka dalam pelaksanaannya, pengurus dana pensiun harus menginvestasikan dana peserta

tersebut

dalam

bentuk

deposito.

Pengurus

tidak

boleh

menginvestasikannya dalam bentuk lain, misalnya saham, bilamana tidak dipilih oleh peserta. Jadi pengurus tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah disebutkan dengan jelas dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dengan jalan penafsiran. Apabila pengurus tetap menginvestasikan dana peserta tersebut dalam bentuk saham, sedangkan peserta tersebut memilih untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito dan akhirnya mengalami kerugian atau kegagalan investasi, maka Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan tersebut telah melakukan wanprestasi. Pengurus tersebut dikatakan wanprestasi karena hal yang dilakukannya telah memenuhi unsur wanprestasi, yaitu "melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan". Maka peserta

86

yang bersangkutan dapat meminta pertanggungjawaban dari Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan atas dasar wanprestasi tersebut. Dana Pensiun Lembaga Keuangan tidak bisa menjadi jaminan atau diagunkan. Sebagai contoh, peserta mengagunkan atau menjaminkan uang pensiunnya, dengan cara peserta tersebut melaporkan pada pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan bahwa Buku Dana Peserta (Budapes) miliknya hilang, sehingga pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan menggantinya dengan buku yang baru. Namun buku yang dikatakannya hilang tersebut ternyata dijadikannya jaminan atas hutang peserta tersebut pada pihak lain. Lalu pihak lain (kreditur) itu datang menemui pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan membawa buku peserta dana pensiun tadi agar dicairkan sebagai pelunasan hutang peserta dana pensiun itu kepadanya.52 Hal ini secara tegas dilarang dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun yang mengatakan bahwa hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita. Karena manfaat ini diharapkan merupakan penghasilan bagi peserta pada masa pensiunnya. Agar maksud tersebut dapat tercapai, maka Undang-Undang Dana Pensiun melarang penggunaan hak pensiun

52

Wawancara pribadi dengan Bapak Bintoro Sudarman, Staf Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 2007.

87

sebagai jaminan atas pinjaman atau hutang atau disita, yang dapat mengganggu kelancaran penghasilan peserta dimaksud. Akibatnya, semua transaksi yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun, misalnya pembebanan atau pengikatan menjadi batal demi hukum. Sehingga perikatan yang menyangkut manfaat pensiun tersebut dianggap tidak pernah ada. Karena dari semula terdapat cacat hukum didalamnya, dimana uang pensiun tidak bisa dijadikan jaminan hutang. Berarti perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal. Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjianperjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah sebab yang dilarang undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang demikian tidak mempunyai kekuatan. Sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam Undang-Undang Dana Pensiun maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bahkan pada peraturan dana pensiun pada DPLK BNI, telah diatur dengan jelas mengenai larangan menjaminkan atau mengagunkan uang pensiun. Seperti telah dikatakan diatas. Apabila perjanjian yang diadakan tersebut ternyata dilarang oleh undangundang maka terhadap perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

88

Untuk kepentingan peserta, pengurus wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh peserta melalui dana pensiun. Informasi ini mengenai tingkat risiko dari kegiatan yang menjadi sasaran penggunaan atau penempatan dana milik peserta. Informasi tersebut diberikan oleh pengurus dalam tanggung jawabnya sebagai pihak yang harus memperhatikan kepentingan peserta yang pada umumnya tidak atau kurang memiliki informasi tentang risiko yang mungkin timbul dari berbagai jenis investasi.53 Apabila peserta hendak memilih investasi dalam bentuk saham dan pengurus memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugiannya. Misalnya, pengurus telah memberitahukan pada peserta yang bersangkutan bahwa investasi dalam bentuk saham risikonya lebih besar bila dibandingkan investasi dalam bentuk lainnya. Nilai saham tidak menentu akibat situasi perekonomian bangsa saat ini. Sehingga kemungkinan timbulnya risiko dalam investasi pada saham lebih besar dibandingkan investasi dalam bentuk lainnya. Kemudian

pengurus

tersebut,

misalnya

memberitahukan

peserta

kemungkinan lainnya, bilamana nilai saham tersebut selalu turun. Kemungkinan terburuknya adalah uang pensiun peserta tersebut dapat berkurang banyak bahkan

53

Wawancara pribadi dengan Ibu Ani Hadistiawati, Staf Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 5 April 2007.

89

habis, karena investasinya mengalami kegagalan. Sedangkan keuntungan maupun kerugian dari hasil investasi akan ditanggung oleh peserta itu sendiri. Namun apabila peserta tersebut tetap memilih investasi dalam bentuk saham, walaupun telah diberikan informasi mengenai kemungkinan risikonya seperti diatas, maka pengurus tidak dapat memaksanya. Oleh karena pilihan jenis investasi ini ada di tangan peserta. Selanjutnya, apabila hasil investasi yang dipilih peserta tersebut dalam bentuk saham tadi ternyata mengalami kegagalan yang menyebabkan kerugian, peserta tersebut tidak dapat meminta pengurus untuk bertanggung jawab. Oleh karena yang dilakukan pengurus tersebut telah sesuai dengan prosedur yang semestinya dilakukan. Kerugian terjadi sebagai akibat keadaan yang diluar kekuasaannya. Keadaan naik turunnya nilai saham merupakan keadaan diluar kekuasaan pengurus, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa. Peserta tidak dapat meminta ganti rugi pada pengurus karena keadaan memaksa ini adalah alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi. Salah satu akibat hukum keadaan memaksa adalah pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan tidak dapat dikatakan lalai dan konsekuensinya tidak wajib membayar ganti rugi.

90

Untuk risiko finansial, untung dan rugi ditanggung oleh peserta, sebagai konsekuensi dari beberapa keputusan yang sepenuhnya menjadi hak peserta seperti :54 a. Menentukan minimal iuran per bulan. b. Menentukan masa kepesertaan. c. Menentukan arah investasi dan dananya. d. Memilih bentuk anuitas dan perusahaan asuransi jiwa yang bertanggung jawab atas pembayaran pensiun. Semua risiko, kecuali risiko manajemen adalah menjadi tanggung jawab peserta, termasuk bila terjadi kegagalan investasi. Hal ini sudah semestinya karena sebelumnya pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan telah memberikan pertimbangan dalam masalah investasi tersebut. Namun bila terjadi kesalahan dalam hal manajemen, misalnya terjadi penyimpangan dalam hal investasi yang dilakukan oleh pengurus seperti telah dijelaskan diatas, maka hal ini menjadi tanggung jawab pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dikatakan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun bahwa "Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman". Dalam Pasal 31 ayat (3) dikatakan pula bahwa:

54

Wawancara pribadi dengan Bapak Herry S. Tikson, Kepala Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April

91

"Tidak satu bagianpun dari kekayaan dana pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang memiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini : a. pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan; b. badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta dana pensiun yang bersangkutan. c. Pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar." Kedua pasal di atas erat kaitannya dengan tugas pengurus dana pensiun, yaitu mengelola kekayaan dana pensiun dengan sebaik-baiknya. Bilamana pengurus ternyata dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3), maka pengurus dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Dana Pensiun, yang menyatakan bahwa : "Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), diancam dengan pidana penjara. paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)." Mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Dana Pensiun diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut merupakan suatu kejahatan. Sehingga

pada

dasarnya

pertanggungjawaban

pengurus

dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban secara perdata dan

92

pertanggungjawaban secara pidana. Pada prinsipnya sepanjang pengurus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dana pensiun dan undang-undang sebagaimana layaknya, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap siapa pun, meskipun dalam tindakannya telah timbul kerugian atau mengakibatkan dana pensiun dirugikan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/0279/DIR/R tentang Peraturan Dana Pensiun dari DPLK BNI menyatakan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada kekayaan DPLK BNI akibat tindakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan Peraturan Perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada DPLK BNI segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan DPLK BNI secara melawan hukum. DPLK BNI juga dapat dibubarkan apabila Menteri Keuangan Republik Indonesia berpendapat bahwa DPLK BNI tidak memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak lain yang berhak sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/0279/DIR/R. Apabila timbul wanprestasi yang berakibat terjadi perselisihan antara para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, pihak DPLK BNI dan peserta DPLK BNI sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika dalam

93

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)55. BANI akan bertindak sebagai wasit untuk menyelesaikan semua perselisihan. Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”. Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan yaitu: a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.

55

Wawancara pribadi dengan Bapak Herry S. Tikson, Kepala Bagian Jasa dan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, 3 April 2007

94

c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian di lapangan dan setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa ada perbedaan antara Perjanjian Asuransi Hari Tua yang dibentuk oleh perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan yang dibentuk oleh masing-masing penyelenggara baik Asuransi Hari Tua maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dimana setiap ketentuan dalam peraturan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan lainnya terletak pada penerapan pelaksanaan perjanjiannya yang dituangkan dalam formulir aplikasi kepesertaan

seperti

perbedaan

mengenai

usia

pensiun

normal, jumlah iuran, dan bukti kepesertaannya serta dalam pemberian dana tunai kepada peserta pada umur tertentu kelak (Manfaat Pensiun).

95

96

Dalam Asuransi Hari Tua pengembalian premi yang telah dibayarkan sebelumnya diberikan sekaligus pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian awal yang telah dipilih oleh peserta asuransi, sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan pengembalian dana yang telah dibayarkan sebelumnya

diberikan

secara

sekaligus

atau

bertahap

beserta

hasil

pengembangan dananya sesuai jenis investasi pilihan peserta yang diberikan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian awal yang telah dipilih peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Secara khusus Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dibentuk oleh bank berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan Peraturan Asuransi Hari Tua yang dibentuk oleh Perusahaan Asuransi Jiwa berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 2. Bahwa untuk melaksanakan suatu perjanjian, terlebih dahulu ditetapkan secara tegas tentang isi perjanjiannya atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bahwa pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta dimulai dari sejak peserta terdaftar di dana pensiun dan berakhir pada saat dilakukan pembayaran hak atas manfaat pensiun, pensiun meninggal dunia atau pindah ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain, maka dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian yang

97

dibuat sesuai kebutuhan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peserta diberikan kebebasan dalam hal untuk menyetujui atau tidak mengenai isi dari perjanjian dalam bentuk peraturan dana pensiun tersebut. Peraturan dana pensiun tersebut mengikat para pihak yang terkait di dalamnya. Perjanjian dalam bentuk peraturan tersebut mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yaitu pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan peserta. Adanya kesepakatan tersebut dapat diketahui dari adanya tanda tangan peserta sebagai bukti persetujuan pada perjanjian yaitu pada formulir aplikasi kepesertaan yang ditandatangani pada saat pendaftaran pada dana pensiun yang bersangkutan. 3. Bahwa pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang melanggar atau melalaikan tugas dan/ atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun, sedangkan peserta yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian, misalnya menjaminkan uang pensiunnya pada pihak lain atau pihak ketiga dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Apabila terjadi wanprestasi di Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengenai pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan antara para pihak maka dapat diselesaikan secara

98

musyawarah untuk mufakat. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka semua sengketa yang timbul dari perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

B. Saran Berikut ini adalah beberapa hal yang merupakan saran-saran yang dapat penulis kemukakan, yaitu : 1. Selama ini setiap perusahaan tidak diwajibkan untuk membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja untuk kepentingan karyawan atau pegawainya bahkan tidak pula diwajibkan untuk mengikutsertakan pegawainya dalam program pensiun pada suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Banyak pihak yang belum menyadari pentingnya program pensiun ini bagi hari tuanya kelak. Seharusnya program pensiun ini tidak bersifat "himbauan" melainkan "wajib" diikuti oleh setiap orang, baik itu pekerja mandiri maupun pekerja perorangan. 2. Kegiatan program pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dijalankan oleh bank dan perusahaan asuransi jiwa ini masih terbilang baru. Banyak orang yang belum menyadari adanya program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ini dan masih beranggapan bahwa program pensiun hanya perlu ditingkatkan aktivitas

99

promosi untuk meningkatkan kepesertaan, mengingat produk masih baru dan perlu tahap sosialisasi ke masyarakat secara gencar dan berkesinambungan. 3. Pada saat jatuh tempo pensiun, hubungan hukum antara Peserta dengan pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan berakhir. Dalam pembayaran manfaat pensiun tersebut dilakukan oleh perusahaan asuransi jwa melalui pembelian anuitas. Sehingga hubungan yang ada hanyalah antara Peserta dengan perusahaan asuransi jiwa. Namun masih banyak masyarakat yang masih ragu dalam hal pembayaran manfaat pensiun ini melalui anuitas pada perusahaan asuransi jiwa. Sebaiknya terhadap setiap Peserta diberikan jaminan kepastian atas manfaat pensiun yang akan diterimanya kelak pada saat pensiun, walaupun pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat pembayaran manfaat pensiun turut serta mengawasi jalannya pembayaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Badrulzaman, Mariam Darus. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung : Alumni, 1996. Busro, Achmad. Hukum Perikatan (Hukum Perjanjian). Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1985. Harahap, Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni, 1986. Hartono, Sri Rejeki. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta : Sinar Grafika, 2001. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana Prenada media group, 2006. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta : Liberty, 1999. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni, 1986. -----------------------------. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002. ----------------------------. Hukum Perikatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. ------------------------------------------------------. Perikatan Pada Umumnya. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004. Patrik, Purwahid, Asas-Asas Hukum Perikatan. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Prawoto, Agus. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi berdasarkan Risk Base Capital (RBC). Yogyakarta : BPFE, 2003. Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta : PT. Intermasa, 2004. Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Sastrawidjaja, M. Suparman, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Bandung : Alumni, 1997. Satrio, J. Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya. Bandung : Alumni, 1999. Senduk, Safir, Merancang Program Pensiun. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 1999. Setiadi, A. Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995. Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Putra Abardin, 1999. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI, 1982. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990. Sonny Dwi Harsono, Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi, Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Asurani Jakarta Insurance Institute, 1996. Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. 19. Jakarta : Intermasa, 2002. ---------.Pokok-Pokok Hukum Perdata.Cet.XXVI. Jakarta : PT. Intermasa, 1994. ----------.Aneka Perjanjian. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995. Sudjono, Imam. Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999. Tunggal, Iman Sjahputra. Tanya Jawab Aspek Hukum Dana Pensiun Di Indonesia. Jakarta : Harvarindo, 1999. Wahab, Zulaini. Segi Hukum Dana Pensiun. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kepmen Keuangan No. 1100 / KM.17/1998. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Perasuransian. UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467. ------------, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. ------------, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Dana Pensiun. UU No. 11 Tahun 1992, LN No. 37 Tahun 1992, TLN No. 3477. ------------,Peraturan Pemerintah Tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. PP No. 77 Tahun 1992, LN No. 127 Tahun 1992, TLN No. 3508. ------------,Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

No.

------------,Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 228 /KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. ------------,Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/PMK.05/2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXV, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari DPLK BNI. Kep Dir No. KP / 0279 / DIR / R.