JUKNIS BANTUAN PENDATAAN ATS TAHUN 2017

Download 3 Mar 2017 ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme .... Verifikasi laporan data ATS dari tingkat Kabupaten/K...

0 downloads 425 Views 1MB Size
ii

Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Tahun 2017

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017

iii

SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat

Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan komitmen Pemerintah di bidang Pendidikan dalam hal mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan untuk semua. Hal ini sejalan dengan 9 agenda prioritas (nawa cita) pemerintah Presiden Bapak Jokowi yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan revolusi karakter bangsa dapat dicapai melalui bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara mendapatkan pendidikan. Hak memperoleh pendidikan bagi seluruh seluruh warga negara merupakan hak dasar (fundamental right) manusia hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Upaya pemerintah dalam hal memberikan kemudahan mengakses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan kepada masyarakat terus digulirkan diantaranya Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan PIP untuk meringankan biaya pendidikan. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out). PIP diharapkan mampu menjamin anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah baik di jalur formal maupun non formal, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out). PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk itu berbagai upaya perlu dilakukan guna menemukan kembali anak-anak yang tidak atau belum mendapatkan pendidikan yang selayaknya, untuk diajak kembali menempuh pendidikannya sesuai dengan jenjang maupun keterampilan yang diminatinya, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi dirinya maupun bagi bangsa dan negara. Kami menghimbau agar tugas ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mensukseskan program dan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu.

Jakarta,

Maret 2017

Direktur Jenderal,

Harris Iskandar NIP 196204291986011001

iv

KATA PENGANTAR Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Pendataan Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu tugas penting untuk mewujudkan Program Indonesia Pintar yang tepat sasaran dan merata. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (PIP) maupun belum memiliki KIP, yang tergolong miskin/tidak mampu terutama bagi anak yang orang tuanya pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Karta Keluarga Sejahtera (KKS) perlu mendapatkan program pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal maupun nonformal atau mendapat program kursus dan pelatihan. Dengan berbagai kondisi dan situasi anak sehingga tidak mengikuti program pendidikan dasar maupun kursus keterampilan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian untuk mendata dan mengajak kembali untuk kembali menempuh pendidikannya sehingga nantinya dapat meningkatkan dan sejajar pendidikannya dengan anak-anak seusianya serta mampu memberikan sumbangsihnya bagi kemajuan bangsa dan negara. Untuk memperoleh data sasaran penerima PIP atau Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) usia 6-21 tahun yang dikarenakan tidak melanjutkan atau putus sekolah, perlu dilakukan pendataan dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan lembaga pendidikan non formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Dalam rangka percepatan pendataan, Ditjen PAUD dan Dikmas memberikan bantuan pendanaan pendataan ATS kepada dinas pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis bantuan pendataan ATS tahun 2017. Pada tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, telah mengalokasikan anggaran untuk mendata kembali ATS ini agar data yang terkumpul benar-benar valid dan dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan program. Untuk itu pihak yang terkait dalam pendataan ATS diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh agar diperoleh data ATS yang valid.

Jakarta,

Maret 2017

Sekretaris,

Wartanto NIP 196310091989031001

v

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jenderal ..................................................................................................... Kata Pengantar ......................................................................................................................... Daftar Isi ................................................................................................................................. Keputusan Direktur Jenderal ...................................................................................................

iv v vi vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................................................... C. Tujuan ................................................................................................................. D. Sasaran Pendataan .............................................................................................. E. Manfaat ...............................................................................................................

1 2 2 3 3

BAB II KOMPONEN PENDATAAN A. Kriteria Sasaran Pendataan .................................................................................. B. Pengorganisasian ................................................................................................. C. Dana dan Pemanfaatannya ...................................................................................

4 4 5

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PENDATAAN A. Sosialisasi............................................................................................................. B. Pembentukan Tim Pendataan ATS ...................................................................... C. Pengajuan Tim ATS ke UPT ............................................................................... D. Penetapan dan Penandatangan Perjanjian Kerjasama .......................................... E. Pencairan Dana .................................................................................................... F. Pelaksanaan Pendataan dan Input Data ATS ....................................................... G. Akuntabilitas Pengelolaan ................................................................................... H. Pelaporan ............................................................................................................. I. Sanksi ...................................................................................................................

7 7 8 8 8 9 9 9 10

BAB IV PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan ......................................................................................... B. Supervisi dan Monitoring ....................................................................................

11 11

BAB VI PENUTUP ................................................................................................................

12

LAMPIRAN: 1. Contoh Surat Keputusan Pembentukan Tim Pendataan ATS 2. Contoh Akad Kerja sama 3. Contoh Kuitansi 4. Contoh SPTJM 5. Format Pakta Integritas 6. Format Instrumen Pendataan ATS 7. Rekap Hasil Pendataan ATS oleh Tim Pendataan Kabupaten/Kota 8. Rekap Hasil Pendataan ATS oleh UPT 9. Daftar Kuota Menurut Kabupaten vi

SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDATAAN ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH TAHUN 2017 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang : a. bahwa untuk menjaring dan membina anak usia sekolah tidak sekolah usia 6 (enam) sampai dengan 21 (duapuluh satu) tahun agar kembali ke sekolah, mengikuti program kesetaraan atau kursus keterampilan, perlu dukungan dana dari Pemerintah; b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Tahun 2017; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); vii

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2017. Pasal 1 Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini. Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2017 Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, ttd Agus Salim NIP 196308311988121001

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2017

viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah baik di jalur formal maupun non formal, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out). PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK. Untuk memperoleh data sasaran penerima PIP atau Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) usia 6-21 tahun yang dikarenakan putus sekolah, perlu dilakukan pendataan dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan lembaga pendidikan non formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Dalam rangka percepatan pendataan, Ditjen PAUD dan Dikmas memberikan bantuan pendanaan pendataan ATS kepada Tim Pendataan ATS di Kabupaten/Kota.

1

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Noomor 48 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pendidikan; 5.

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 840) 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 840;) 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 12. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat nomor: 07/D/BP/2017, nomor: 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017; C. Tujuan Pendataan Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) bertujuan untuk dilakukan penjaringan dan melakukan pembinaan anak tidak sekolah usia 6-21 tahun agar kembali ke sekolah, mengikuti program pendidikan kesetaraan atau kursus keterampilan. 2

D. Sasaran Pendataan Sasaran pendataan Anak Tidak Sekolah adalah anak usia 6-21 tahun yang tidak mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal.

E. Manfaat Data yang diperoleh dari pendataan ini akan digunakan untuk dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaran wajib belajar pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

3

BAB II KOMPONEN PENDATAAN

A. Kriteria Sasaran Pendataan Sasaran pendataan ATS sebagai berikut: 1. Anak usia sekolah 6-21 tahun; 2. Tidak bersekolah di jalur pendidikan formal dan nonformal, termasuk pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama; 3. Keluarga tidak mampu yang telah memiliki KIP maupun belum memiliki KIP.

B. Pengorganisasian 1. UPT PP/BP-PAUD dan Dikmas bertugas: a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan ATS di wilayah kerja masing-masing; b. Melaksanakan sosialisasi pendataan di wilayah kerja masing-masing; c. Verifikasi laporan data ATS dari tingkat Kabupaten/Kota; d. Menyalurkan bantuan dana pendataan ATS kepada Tim Pendataan ATS pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; e. Melakukan realokasi sasaran dan anggaran kepada Kabupaten/Kota lain bagi yang tidak memenuhi kuota; f. Melaporkan hasil pelaksanaan pendataan ATS kepada Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas: a. Membentuk Tim Pendataan ATS; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan ATS di tingkat kabupaten/Kota; c. Melaksanakan sosialisasi pendataan ATS di tingkat Kabupaten/Kota; d. Mengumpulkan, mengolah, dan menginput data ATS; e. Validasi data ATS; f. Melaporkan hasil pelaksanaan pendataan ATS kepada UPT PP/BP-PAUD dan Dikmas;

3. Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota a. Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota dapat berasal dari unsur: 4

1) Dinas Pendidikan (Kepala Bidang/Kepala Seksi yang membidangi pendidikan kesetaraan dan/atau pembinaan kursus dan pelatihan, operator Dapodikmas, Penilik dan staf Dinas; 2) Forum PKBM; 3) HIPKI; 4) SKB; 5) PKBM; 6) LKP; 7) Lembaga Kemasyarakatan; 8) Unsur lain yang dianggap perlu. b. Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota bertugas: 1) Melakukan pendataan melalui berbagai cara dan media yang dianggap efektif untuk menemukan ATS sekaligus melakukan pendaftaran ATS; 2) Melakukan input data ATS pada aplikasi di website http://app.pauddikmas.kemdikbud. go.id/ats; 3) Melaporkan hasil pelaksanaan pendataan ATS kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.

C. Dana dan Pemanfaatannya Direktorat Jenderal Ditjen PAUD dan Dikmas mengalokasikan anggaran untuk pendataan ATS tahun 2017 sebesar Rp27.499.000.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan sasaran pendataan sebanyak 514.000 ATS atau sebesar Rp53.500,- per ATS. Rincian alokasi per kabupaten/kota sebagaimana terlampir. Anggaran ini digunakan sebagai berikut: a. Sebesar 10% digunakan untuk manajemen di Tingkat UPT PP/BP PAUD dan Dikmas yang meliputi: rapat koordinasi, sosialisasi, verifikasi laporan, ATK, Honorarium Tim, dan pelaporan; b. Sebesar 90% disalurkan kepada Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebesar 15% digunakan untuk manajemen di Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi: rapat koordinasi, penggandaan instrumen, input data, ATK, Honorarium Tim, dan pelaporan.

5

2) Sebesar 75% digunakan untuk transport pendaftaran dan pengumpulan data oleh petugas lapangan ke masing-masing ATS bagi setiap instrumen yang diisi lengkap minimal mencapai kuota yang tertera dalam lampiran. Apabila jumlah ATS yang didata tidak mencapai kuota, maka sisa anggaran yang tidak terserap dapat dialihkan oleh UPT PP/BP PAUD dan Dikmas ke Kabupaten/kota yang lain atau dikembalikan ke Kas Negara. Dana bantuan disalurkan kepada Tim Pendataan ATS setelah semua dokumen terpenuhi dan disampaikan kepada UPT PP/BP PAUD-Dikmas di wilayah masing-masing.

6

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PENDATAAN

A. Sosialisasi Sosialiasasi dilakukan sebagai berikut: 1. UPT menyampaikan pelaksanaan pendataan ATS ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Satuan pendidikan nonformal, dan organisasi mitra di wilayah kerjanya melalui berbagai kegiatan dan media yang tersedia; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan pelaksanaan pendataan ATS ini kepada Satuan pendidikan nonformal dan organisasi mitra di wilayah kerjanya melalui berbagai kegiatan dan media yang tersedia.

B. Pembentukan Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota Pembentukan Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut:

7

1. Dinas Pendidikan menetapkan Tim Pendataan ATS dengan unsur seperti di atas dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 2. Jumlah Tim Pendataan ATS disesuaikan dengan jumlah sasaran dan wilayah pendataan; 3. Tim Pendataan ATS diketuai oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi yang membidangi pendidikan kesetaraan dan/atau pembinaan kursus dan pelatihan; 4. Susunan Tim Pendataan ATS terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Penginput Data dan Petugas Pendataan. C. Pengajuan Tim ATS kabupaten/kota ke UPT Dinas Pendidikan mengajukan Tim ATS Kabupaten/kota dan bantuan pelaksanaan pendataan ATS ke UPT dengan melampirkan: 1. Surat Keputusan Pengangkatan Tim; 2. Copy rekening bank atas nama Tim; 3. Rencana Anggaran Biaya. D. Penetapan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama 1. PPK UPT menetapkan penerima bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota yang disahkan oleh Kepala UPT selaku KPA; 2. Ketua Tim Pendataan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerja sama pendataan ATS dengan PPK UPT. E. Pencairan Dana a. Tim Pendataan ATS yang dibentuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuka rekening bank pada bank pemerintah yang terdekat; b. Pencairan dana ke KPPN dilakukan berdasarkan Surat Keputusan PPK yang sudah diketahui oleh Kepala PP/BP PAUD dan Dikmas dengan dilengkapi : 1) Perjanjian Kerja sama 2) Berita Acara Pembayaran (BAP) 3) Pakta Integritas 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) c. KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana bantuan langsung ditransfer

ke

rekening

Tim

Pendataan

ATS

Dinas

Kabupaten/Kota sejumlah yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama. 8

Pendidikan

F. Pelaksanaan Pendataan dan Input Data ATS 1. Petugas pendataan lapangan melakukan pendataan ATS dengan melakukan pendaftaran ATS dengan menggunakan format terlampir. Petugas pendataan lapangan dapat menghubungi Kepala Desa/Lurah/UPTD Dinas terkait pada kelurahan/desa setempat; Pengurus RW, Pengurus RT, dan ATS/Keluarga ATS; 2. Petugas Penginput Data melakukan input data ATS pada Aplikasi Data Peserta Didik ATS dengan alamat website http://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ats; 3. Tim ATS Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi pendataan sebagai pertanggung jawaban teknis maupun keuangan sesuai dengan format terlampir;

G. Akuntabilitas Pengelolaan

1. Pakta Integritas Ditjen PAUD dan Dikmas sudah dinyatakan sebagai Unit Utama wilayah bebas korupsi (WBK). Terkait dengan hal tersebut maka:

a. Lembaga penerima bantuan harus menandatangani pakta integritas tentang pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pejabat dan staf Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas tidak menerima gratifikasi yang terkait dengan dana bantuan dalam bentuk apapun.

2. Pernyataan Kesanggupan Sanggup melakukan pendataan ATS ini sesuai petunjuk teknis dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku (format surat pernyataan kesanggupan terlampir).

3. Pertanggungjawaban Mutlak Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab Tim Pendataan ATS ini untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima.

H. Pelaporan Pelaporan terdiri dari Pelaporan Teknis dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pelaporan Teknis dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

9

1. Petugas Pendataan Lapangan menyampaikan format pendataan ATS beserta rekapitulasi rincian perjalanan pendataan ke alamat masing-masing ATS kepada Tim Pendataan ATS dengan menggunakan format terlampir. 2. Tim Pendataan ATS melaporkan hasil pendataan dan rekap hasil input data ATS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menggunakan format terlampir; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pendataan dan rekap hasil input data ATS serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada UPT P2/BPPAUD dan Dikmas sesuai wilayah kerja; 4. UPT PP/BP-PAUD dan Dikmas melaporkan hasil pendataan kepada Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Lembaga penerima dana bantuan setelah melaksanakan program wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang menjelaskan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dan selesai 100%, laporan dilampiri dengan: a. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; b. Surat Penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; c. Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan; dan d. Laporan awal di sampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana masuk rekening dengan melampirkan bukti cetak/print. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan pendataan ATS selesai dilaksanakan.

I. Sanksi Lembaga penerima bantuan yang melaksanakan pendataan tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan Perjanjian Kerjasama serta tidak menyampaikan laporan akhir sesuai batas waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi berupa: 1. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke Kas Negara; 2. Dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan;

10

BAB IV PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program pendataan ATS yaitu: 1. Dana Bantuan Pendataan ATS terlaksana di seluruh kabupaten/kota; 2. Jumlah ATS yang terdata mencapai target 500.000 anak dengan data lengkap. 3. Tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana.

B. Supervisi dan Monitoring Untuk menjamin pelaksanaan pemberian bantuan diadakan supervisi dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, UPT PP/BP PAUD dan Dikmas, dan/atau institusi terkait lainnya.

Aspek-aspek yang akan disupervisi dan dimonitoring adalah: 1. Kesesuaian penggunaan dana dengan teknis pelaksanaan pendataan ATS; 2. Prosedur dan mekanisme pendataan; 3. Pertanggungjawaban dan pelaporan teknis maupun pemanfaatan dana.

11

BAB V PENUTUP

Buku Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) untuk Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2017, disusun sebagai acuan bagi Pemangku Kepentingan yang akan melaksanakan kegiatan Pendataan Anak usia sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) dengan dana bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2017. Petunjuk Teknis ini disusun dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana Pendataan Anak usia sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) , dengan melalui pemberian dana kegiatan pendataan Anak usia sekolah yang Tidak Sekolah (ATS), diharapkan dapat memperoleh data anak tidak sekolah usia 6-21 tahun secara langsung yang cepat, akurat, valid, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan termutakhir. Data dari hasil pendataan ini akan digunakan oleh Ditjen PAUD dan Dimas, UPT, dan Kabupaten/Kota untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP), sekaligus penyusunan anggaran tahun 2018 untuk setiap kabupaten/kota. Apabila ada hal-hal yang masih meragukan dan/atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, pembaca dapat menghubungi dan/atau membaca laman resmi Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas melalui alamat website sebagai berikut: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57900188, 5725486 Laman: http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ Semoga Petunjuk Teknis ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, ttd Agus Salim NIP 196308311988121001 12

SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2017 FORMAT ISIAN Lampiran 1 : Contoh Surat Keputusan Pembentukan Tim Pendataan ATS KOP DINAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ........................................... NOMOR TENTANG TIM PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) KABUPATEN/KOTA ........................................... KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ........................................... a. Bahwa untuk memperoleh data anak tidak sekolah usia 6-21 tahun di Menimbang: Kabupaten/Kota................secara langsung yang cepat, akurat, valid, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan termutakhir yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP), perlu dibentuk Tim Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten/Kota ...................................... b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas perlu dibentuk Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota .................. dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota...............; 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat : 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pendidikan; 5. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 840;) 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 11. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat nomor: 07/D/BP/2017, nomor: 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 13

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 MEMUTUSKAN

Menetapkan: Kesatu

:

Kedua

:

Ketiga

:

Keempat

:

Kelima

:

Membentuk Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota ........................ dengan susunan anggota Tim sebagai mana terlampir Tugas Pokok Tim sebagai mana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan sosialisasi pendataan ATS tingkat kabupaten/kota; 2. Melakukan pendaftaran ATS; 3. Melakukan input data ATS pada aplikasi di website http://app.pauddikmas.kemdikbud.go.id/ats;. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan pendataan ATS. Penjabaran tugas pokok, permbagian kerja dan segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini diataur oleh Tim Pendataan ATS setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang Tim Pendataan sebagaiman dimaksud pada diktum 1 wajib mengikuti dan mentaati pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

. Ditetapkan di : Pada Tanggal : ....................... Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, ...........................

Nama Pejabat NIP. ........... Tembusan : 1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta; 2. Kepala PP/BP PAUD dan Dikmas .........................; 3. Yang bersangkutan 4. arsip.

14

Lampiran 2: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............................. Nomor : ................................................... Tanggal : ...................................................... SUSUNAN TIM PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) KABUPATEN/KOTA .................................................... Jabatan Nama Keterangan Pengarah 1 Ketua

2

Sekretaris

3

Bendahara

4

Petugas Pendataan/ Input Data

5

6 7 8 9 Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, ...........................

Nama Pejabat NIP. ...........

15

Lampiran 3 : Contoh Akad Kerja sama AKAD KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) NOMOR: ............................ ANTARA: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ....................................... DENGAN KETUA TIM PENDATAAN ATS…………. Pada hari ini ........., tanggal ............, bulan ..........., tahun 2017, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat

: ....................................................... : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ............................................................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat .................................... selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama Jabatan Alamat

: : Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota .................................. :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas ..................................…………, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pendidikan

Kab/Kota

Dalam rangka Bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten/Kota ......................................, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan pendataan anak tidak sekolah usia 6-21 sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku . Pasal 2 Jenis Dana Bantuan (1) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama bersedia menyediakan bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebesar Rp. ......................................,- (...................................... juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua. (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pusat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ...................................... dengan kode MAK. .......................................................... 16

Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersifat dana bantuan pemerintah yang berfungsi sebagai stimulan dalam kegiatan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diberikan oleh Pihak Pertama untuk dikelola oleh Pihak Kedua untuk keperluan pelaksanaan bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS). Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan (1). Pihak Kedua akan menggunakan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), sesuai dengan petunjuk teknis. (2). Penggunaan/pembelanjaan bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat digunakan koordinasi, transport pendataan, penginputan data, ATK, penggadaan instrumen dan keperluan lainnya. Pasal 5 Pembayaran/penyerahan Dana Bantuan (1). Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), akan dibayarkan sekaligus (100%) kepada Pihak Kedua melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ........................., setelah kedua belah pihak menandatangani akad kerjasama ini dan menyerahkan semua persyaratan kepad apihak pertama secara lengkap. (2). Pembayaran/penyerahan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan melalui rekening atas nama Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota …………. pada Bank ……………dengan Nomor Rekening …………..

(1).

(2).

(3).

(4). (5).

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama berkewajiban memberikan dana bantuan penyelenggaraan bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 sebagai dana stimulan.(2) Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan dana tersebut dan melaksanakan bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) . Pihak Pertama berhak mengawasi pelaksanaan akad kerjasama ini serta meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggung-jawaban penggunaan dana bantuan, baik yang diatur dalam akad kerjasama ini maupun sewaktu waktu diperlukan; Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), audit catatan dan bukti-bukti pengeluaran,dan/atau memeriksa pembukuan. Pihak Kedua wajib membentuk Tim Pendataan ATS di tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pihak Kedua berhak memperoleh pembinaan dari Pihak Pertama, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat sesuai tanggungjawab masing-masing.

Pasal 7 Pelaporan (1). Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan awal dan laporan akhir secara tertulis kepada Pihak Pertama.

17

(2). Laporan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penerimaan dana yang harus disampaikan kepada pihak pertama paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerimaan dana tercatat di Rekening Tim Pendataan ATS. (3). Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan pelaksanaan kegiatan dilampiri dokumen dan foto foto kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dilampiri fotocopy semua bukti pengeluaran yang harus disampaikan kepada pihak pertama melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bentuk buku laporan yang dijilid rapi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan dana. (4). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Kabupaten/Kota setempat. (5). Jika Pihak Kedua belum menyampaikan laporan akhir sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan pada ayat (3) dan/atau laporan dari Pihak Kedua tidak sesuai dengan akad kerjasama ini, maka Pihak Pertama akan mengingatkan dan/atau mengirimkan surat teguran kepada Pihak Kedua. (6). Penanggungjawab Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkewajiban memastikan agar pelaporan Tim Pendataan ATS disampaikan tepat waktu serta berhak menegur dan memberi sanksi kepada Tim apabila belum/tidak menyampaikan laporan, sesuai ketentan yang berlaku.

(1). (2).

(3).

(4). (5).

Pasal 8 Sanksi Jika terbukti Pihak Kedua tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka pihak kedua wajib mengembalikan seluruh dana bantuan yang diterima. Jika terbukti bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan penggunaan dana, maka pihak kedua wajib mengembalikan sejumlah dana yang tidak sesuai dengan petunjuk eknis maupun akad kerjasama ini. Jika pihak kedua tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka pihak kedua wajib mengembalikan seluruh dan/atau sebagian dana yang diterimanya berdasarkan hasil verifikasi kerugian Negara yang dilakukan pihak pertama. Pengembalian dana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara menyetor ke Kas Negara melalui Bank persepsi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukti setoran sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada Pihak Pertama.

Pasal 9 Anti Korupsi Terkait dengan pemberian dana ini, Pihak Pertama dan PihakKedua akan menghindari, menjaga, dan menolak dengan tegas atas adanya gejala dan/atau tindakan yang mengarah dan/atau dapat dikategorikan sebagai korupsi, baik dalam bentuk janji untuk menerima atau memberi hadiah, penyuapan, pemerasan,dan/atau gratifikasi dengan dalih apapun. Pasal 10 Kepemilikan Pekerjaan (1). Semua dokumentasi, dan hasil karya yang dikembangkan Pihak Kedua dalam pelaksanaan akad kerjasama ini, termasuk data hasil pendataan, foto, literatur, laporan serta dokumen dokumen lainnya menjadi hak milik kedua belah pihak. (2). Kedua belah pihak berhak menggunakan, menyiarkan,dan/atau mempublikasikan dokumentasi dan hasil karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS).

18

Pasal 11 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam akad kerjasama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad kerjasama ini. Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan (1). Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua terhadap isi akad kerjasama ini, maka akan diupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2). Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmencapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri ......................... (3). Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan Panitera pengadilan tersebut. Pasal 13 Lain-lain (1). Akad kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran, tanggungjawab, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. (2). Untuk keperluan administrasi, akad kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 di atas kertas bermeterai secukupnya yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK- PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA: Pihak Pertama, PPK,

Pihak Kedua Ketua/Kepala Lembaga

(……………………….)

(.........................................)

19

Lampiran 4 Contoh Kuitansi

KOP

KUITANSI

Sudah terima dari

Uang Sebesar Terbilang Untuk Pembayaran

: Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pusat/Balai Pengembanga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyrakat ...................................................... : Rp 50.000.000,: Lima puluh Juta Rupiah : Bantuan Pendataamn ATS Kab/Kota ........................................... ………..,………….2017 Yang Menerima,

Mengetahui/Menyetujui : Pejabat Pembuat Komitmen

Materai Rp. 6000,& stempel lembaga

------------------------------------

------------------------------------

Catatan: Ditulis nama jelas dan ditandatangani serta dibubuhi materai Rp.6.000,- dan stempel Dinas Pendidikan

20

Lampiran 5 Contoh SPTJM SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan

Ketua Tim Pendataan ATS Kab/Kota ...............…….

Alamat Lengkap Tlp/HP/Email

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS). Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. …………….,…………………..2017 Ketua Tim Pendataan ATS Materai Rp. 6000,& stempel lembaga

------------------------------------

Catatan: Ditulis nama jelas dan ditandatangani serta dibubuhi materai Rp.6.000,- dan stempel Dinas Pendidikan Format Pakta Integritas

21

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) TAHUN 2017 Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

Jabatan

Ketua Tim Pendataan ATS.. Kabupaten/Kota ..............................

Alamat Lengkap

Tlp/HP/Email

dalam rangka penyelenggaraan Bantuan BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) TAHUN 2017 dengan ini menyatakan : 1. Tidak melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau gratifikasi; 4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 5. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan ketentuan peraturan perundangundangan; 6. Mengadministrasikan semua bukti serah terima dana dan dokumentasi penggunaan dana; 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban; 8. Bertanggungjawab penuh atas penggunaandana dan keberlangsungan kegiatan. Demikian pakta integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ketua Tim Pendataan ATS Kab./Kota …...................... Materai Rp. 6000,& stempel lembaga

-----------------------------------Catatan: Ditulis nama jelas dan ditandatangani serta dibubuhi materai Rp.6.000,- dan stempel PKG PAUD

22

Format Instrumen Pendataan ATS: BUKU ISIAN DATA ANAK TIDAK SEKOLAH 1 IDENTITAS LEMBAGA a. NPSN : (Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional) b. Nama Lembaga : contoh: PKBM CERDIK, PKBM KENCANA, PKBM MULIA

2 IDENTITAS PESERTA DIDIK a. Nama Lengkap

:

b NISN

:

c Tempat, Tanggal Lahir

:

d Jenis kelamin

:

e Alamat

:

f RT

:

g RW

:

h Provinsi

:

i Kabupaten / Kota

:

(Jika Ada)

, L) Laki-laki

P) Perempuan

j Kecamatan k Kelurahan

:

l Nama Dusun

:

m Kode Pos

:

n Tingkat Pendidikan

:

o No KK

:

p NIK

:

q Agama

:

r Nama Ibu Kandung

:

s Tahun Lahir Ibu

:

t Nama Ayah

:

u Tahun Lahir Ayah

:

v Nama Wali

:

w Tahun Lahir Wali

:

x Email

:

y No. KPS

:

z No. KIP

:

aa No. KKS

:

ab No. PKH

:

ac No. SKRTM

:

ad No. SKTM

:

ae No. SKKM

:

af Nomor Telepon Rumah

:

ag Nomor Telepon Seluler

:

ah Pendidikan yang diminati

:

1. Sekolah, 2. Kesetaraan, 3. Kursus Keterampilan

23

/

/

Contoh: Rekap Hasil Pendataan ATS oleh Tim Pendataan Kabupaten/Kota dan UPT Tabel Rekapitulasi Hasil Pendataan ATS di Kabupaten/Kota ……………. No.

Nama

Tempat/ Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Alamat

Nama Ibu Kandung

Telah memiliki KIP

Belum memiliki KIP

Pendidikan yang diminati

......................., .................................. Ketua Tim Pendataan ATS,

.......................................

24

Contoh Rekapitulasi Perjalanan Pengumpulan Data ATS REKAPITULASI PERJALANAN PENGUMPULAN DATA ATS KABUPATEN BANDUNG BARAT

No.

Tanggal

1

11-04- 2017

2

11-04- 2017

3

11-04- 2017

4 5

12-04- 2017 12-04- 2017

Nama Satuan Pendidikan PKBM Geger Sunten PKBM Geger Kalong PKBM Pancasila PKBM Kartini PKBM Kak Seto

Nama ATS Ani

Kecamatan Kec. Lembang

Sodik

Kec. Geger Kalong

40.000,-

Yusuf

Kec. Tanah Abang

40.000,-

Candra Susi

Kec. Dukuh Atas 40.000,Kec. Bendungan 40.000,Hilir Jumlah 200.000,Terbilang: Dua ratus ribu rupiah ===

Lembang, 12 April 2017 Petugas Pendata,

Yusuf Hadi

25

Biaya Transport (Rp) 40.000,-

Lampiran:

TARGET PENDATAAN ATS MASING-MASING KABUPATEN/KOTA

No.

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah Sasaran 27,000

1 JAWABARAT 1 Kab.Bogor

3,570

2 Kab.Sukabumi

1,400

3 Kab.Cianjur

860

4 Kab.Bandung

1,200

5 Kab.Garut

1,770

6 Kab.Tasikmalaya

950

7 Kab.Ciamis

140

8 Kab.Kuningan

1,480

9 Kab.Cirebon

2,030

10 Kab.Majalengka

2,430

11 Kab.Sumedang

540

12 Kab.Indramayu

1,390

13 Kab.Subang

400

14 Kab.Purwakarta

390

15 Kab.Karawang

360

16 Kab.Bekasi

970

17 Kab.BandungBarat

720

18 Kab.Pangandaran

440

19 KotaBogor

1,460

20 KotaSukabumi

660

21 KotaBandung

250

22 KotaCirebon

200

26

No.

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

23 KotaBekasi

1,580

24 KotaDepok

700

25 KotaCimahi

390

26 KotaTasikmalaya

570

27 KotaBanjar

150 6,000

2 DKIJAKARTA 1 Kab.KepulauanSeribu

20

2 KotaJakartaSelatan

840

3 KotaJakartaTimur

970

4 KotaJakartaPusat

1,300

5 KotaJakartaBarat

1,670

6 KotaJakartaUtara

1,200

3 JAWATENGAH

35,000 1 Kab.Cilacap

1,650

2 Kab.Banyumas

1,070

3 Kab.Purbalingga

830

4 Kab.Banjarnegara

1,040

5 Kab.Kebumen

1,220

6 Kab.Purworejo

2,180

7 Kab.Wonosobo

1,230

8 Kab.Magelang

950

9 Kab.Boyolali

700

10 Kab.Klaten

600

11 Kab.Sukoharjo

610

12 Kab.Wonogiri

1,180

13 Kab.Karanganyar

1,640

27

No.

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

14 Kab.Sragen

910

15 Kab.Grobogan

430

16 Kab.Blora

1,010

17 Kab.Rembang

1,300

18 Kab.Pati

1,270

19 Kab.Kudus

720

20 Kab.Jepara

760

21 Kab.Demak

1,490

22 Kab.Semarang

250

23 Kab.Temanggung

950

24 Kab.Kendal

270

25 Kab.Batang

2,460

26 Kab.Pekalongan

450

27 Kab.Pemalang

370

28 Kab.Tegal

690

29 Kab.Brebes

850

30 KotaMagelang

500

31 KotaSurakarta

450

32 KotaSalatiga

770

33 KotaSemarang

650

34 KotaPekalongan

1,540

35 KotaTegal

2,010

4 KEPULAUANBANGKABELITUNG

7,000 1 Kab.Bangka

1,770

2 Kab.Belitung

770

3 Kab.BangkaBarat

940

28

No.

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

4 Kab.BangkaTengah

920

5 Kab.BangkaSelatan

1,030

6 Kab.BelitungTimur

460

7 KotaPangkalpinang

1,110

5 SUMATERAUTARA

33,000 1 Kab.Nias

1,860

2 Kab.MandailingNatal

750

3 Kab.TapanuliSelatan

760

4 Kab.TapanuliTengah

4,240

5 Kab.TapanuliUtara

1,440

6 Kab.TobaSamosir

670

7 Kab.Labuhanbatu

1,000

8 Kab.Asahan

1,210

9 Kab.Simalungun

630

10 Kab.Dairi

520

11 Kab.Karo

1,200

12 Kab.DeliSerdang

440

13 Kab.Langkat

1,460

14 Kab.NiasSelatan

1,000

15 Kab.HumbangHasundutan

780

16 Kab.PakPakBarat

310

17 Kab.Samosir

370

18 Kab.SerdangBedagai

830

19 Kab.Batubara

510

20 Kab.PadangLawasUtara

680

21 Kab.PadangLawas

100

29

No.

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

22 Kab.LabuhanbatuSelatan

680

23 Kab.LabuhanbatuUtara

370

Provinsi

24 Kab.NiasUtara

1,240

25 Kab.NiasBarat

470

26 KotaSibolga

760

27 KotaTanjungBalai

850

28 KotaPematangSiantar

210

29 KotaTebingTinggi

590

30 KotaMedan

5,120

31 KotaBinjai

650

32 KotaPadangSidempuan

500

33 KotaGunungSitoli

800

6 JAWATIMUR

38,000 1 Kab.Pacitan

2,150

2 Kab.Ponorogo

590

3 Kab.Trenggalek

910

4 Kab.Tulungagung

460

5 Kab.Blitar

1,400

6 Kab.Kediri

700

7 Kab.Malang

1,010

8 Kab.Lumajang

940

9 Kab.Jember

730

10 Kab.Banyuwangi

390

11 Kab.Bondowoso(T)

750

12 Kab.Situbondo

550

13 Kab.Probolinggo

650

30

No.

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

14 Kab.Pasuruan

880

15 Kab.Sidoarjo

1,040

16 Kab.Mojokerto

1,210

17 Kab.Jombang

540

18 Kab.Nganjuk

2,650

19 Kab.Madiun

960

20 Kab.Magetan

850

21 Kab.Ngawi

700

22 Kab.Bojonegoro

960

23 Kab.Tuban 24 Kab.Lamongan 25 Kab.Gresik

2,350 960 1,610

26 Kab.Bangkalan

280

27 Kab.Sampang

660

28 Kab.Pamekasan

370

29 Kab.Sumenep

350

30 KotaKediri

240

31 KotaBlitar

230

32 KotaMalang

250

33 KotaProbolinggo

850

34 KotaPasuruan

2,980

35 KotaMojokerto

1,060

36 KotaMadiun

790

37 KotaSurabaya

1,280

38 KotaBatu

2,720

7 SULAWESISELATAN

24,000

31

No.

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

1 Kab.KepulauanSelayar

680

2 Kab.Bulukumba

970

Provinsi

3 Kab.Bantaeng

1,410

4 Kab.Jeneponto

840

5 Kab.Takalar

1,050

6 Kab.Gowa

350

7 Kab.Sinjai

400

8 Kab.Maros

1,250

9 Kab.PangkajeneKepulauan

550

10 Kab.Barru

310

11 Kab.Bone

1,620

12 Kab.Soppeng

570

13 Kab.Wajo

600

14 Kab.SidenrengRappang 15 Kab.Pinrang

1,180 950

16 Kab.Enrekang

4,360

17 Kab.Luwu

1,000

18 Kab.TanaToraja

460

19 Kab.LuwuUtara

1,250

20 Kab.LuwuTimur

920

21 Kab.TorajaUtara

1,250

22 KotaMakassar

830

23 KotaParepare

740

24 KotaPalopo

460

8 KALIMANTANSELATAN

13,000 1 Kab.TanahLaut

32

1,270

No.

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

2 Kab.Kotabaru

780

3 Kab.Banjar

500

4 Kab.BaritoKuala

630

5 Kab.Tapin

480

6 Kab.HuluSungaiSelatan

350

7 Kab.HuluSungaiTengah

1,060

8 Kab.HuluSungaiUtara

1,320

9 Kab.Tabalong

1,050

10 Kab.TanahBumbu

300

11 Kab.Balangan

1,440

12 KotaBanjarmasin

2,830

13 KotaBanjarbaru

990

9 KALIMANTANUTARA

5,000 1 Kab.Malinau

980

2 Kab.Bulungan

950

3 Kab.TanaTidung

140

4 Kab.Nunukan

1,670

5 KotaTarakan

1,260

10 NUSATENGGARABARAT

10,000 1 Kab.LombokBarat

1,460

2 Kab.LombokTengah

2,420

3 Kab.LombokTimur

780

4 Kab.Sumbawa

1,530

5 Kab.Dompu

320

6 Kab.Bima

390

7 Kab.SumbawaBarat

800

33

No.

Provinsi

Kab/Kota 8 Kab.LombokUtara 9 KotaMataram 10 KotaBima

11 PAPUA

Jumlah Sasaran 670 1,000 630 29,000

1 Kab.Merauke 2 Kab.Jayawijaya

70 2,010

3 Kab.Jayapura

470

4 Kab.Nabire

820

5 Kab.KepulauanYapen

950

6 Kab.BiakNumfor

560

7 Kab.Paniai

760

8 Kab.PuncakJaya

340

9 Kab.Mimika

200

10 Kab.BovenDigoel

60

11 Kab.Mappi

340

12 Kab.Asmat

2,700

13 Kab.Yahukimo

2,290

14 Kab.PegununganBintang

980

15 Kab.Tolikara

1,220

16 Kab.Sarmi

3,710

17 Kab.Keerom

1,280

18 Kab.Waropen

1,960

19 Kab.Supiori

150

20 Kab.MamberamoRaya

930

21 Kab.Nduga

30

22 Kab.LannyJaya

170

34

No.

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

23 Kab.MamberamoTengah

40

Provinsi

24 Kab.Yalimo

1,050

25 Kab.Puncak

120

26 Kab.Dogiyai

2,150

27 Kab.IntanJaya

270

28 Kab.Deiyai

10

29 KotaJayapura 12 PAPUABARAT

3,360 13,000

1 Kab.Fakfak

1,100

2 Kab.Kaimana

620

3 Kab.TelukWondama

650

4 Kab.TelukBintuni

1,380

5 Kab.Manokwari

2,850

6 Kab.SorongSelatan 7 Kab.Sorong

780 1,610

8 Kab.RajaAmpat

770

9 Kab.Tambrauw

210

10 Kab.Maybrat

220

11 Kab.ManokwariSelatan

110

12 Kab.PegununganArfak

370

13 KotaSorong 13 ACEH

2,330 23,000

1 Kab.Simeulue

1,310

2 Kab.AcehSingkil

2,510

3 Kab.AcehSelatan

1,130

4 Kab.AcehTenggara

1,140

35

No.

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

5 Kab.AcehTimur

1,030

6 Kab.AcehTengah

2,040

7 Kab.AcehBarat

860

8 Kab.AcehBesar

1,350

9 Kab.Pidie

1,110

10 Kab.Bireuen

1,590

11 Kab.AcehUtara

1,150

12 Kab.AcehBaratDaya

590

13 Kab.GayoLues

260

14 Kab.AcehTamiang

720

15 Kab.NaganRaya

840

16 Kab.AcehJaya

520

17 Kab.BenerMeriah

730

18 Kab.PidieJaya

600

19 KotaBandaAceh

150

20 KotaSabang

1,330

21 KotaLangsa

960

22 KotaLhokseumawe

680

23 KotaSubulussalam

400

14 SUMATERABARAT

19,000 1 Kab.KepulauanMentawai

1,310

2 Kab.PesisirSelatan

1,380

3 Kab.Solok

940

4 Kab.Sijunjung

770

5 Kab.TanahDatar

790

6 Kab.PadangPariaman

640

36

No.

Provinsi

Kab/Kota 7 Kab.Agam

Jumlah Sasaran 730

8 Kab.LimaPuluhKota

1,740

9 Kab.Pasaman

1,320

10 Kab.SolokSelatan

2,860

11 Kab.Dharmasraya

410

12 Kab.PasamanBarat

380

13 KotaPadang

590

14 KotaSolok

570

15 KotaSawahlunto

430

16 KotaPadangPanjang

1,190

17 KotaBukittinggi

970

18 KotaPayakumbuh

960

19 KotaPariaman 15 RIAU

1,020 12,000

1 Kab.KuantanSingingi

1,480

2 Kab.IndragiriHulu

1,190

3 Kab.IndragiriHilir

1,170

4 Kab.Pelalawan

1,220

5 Kab.Siak

1,000

6 Kab.Kampar

670

7 Kab.RokanHulu

390

8 Kab.Bengkalis

1,910

9 Kab.RokanHilir

490

10 Kab.KepulauanMeranti 11 KotaPekanbaru 12 KotaDumai

37

760 1,020 700

No.

Provinsi

Kab/Kota

16 KEPULAUANRIAU

Jumlah Sasaran 7,000

1 Kab.Karimun

470

2 Kab.Bintan

1,120

3 Kab.Natuna

570

4 Kab.Lingga

390

5 Kab.KepulauanAnambas

150

6 KotaBatam 7 KotaTanjungPinang 17 BENGKULU

3,650 650 10,000

1 Kab.BengkuluSelatan

740

2 Kab.RejangLebong

800

3 Kab.BengkuluUtara

710

4 Kab.Kaur

940

5 Kab.Seluma

1,620

6 Kab.Mukomuko

790

7 Kab.Lebong

880

8 Kab.Kepahiang 9 Kab.BengkuluTengah 10 KotaBengkulu 18 SUMATERASELATAN

1,330 660 1,530 17,000

1 Kab.OganKomeringUlu

650

2 Kab.OganKomeringIlir

1,470

3 Kab.MuaraEnim

900

4 Kab.Lahat

780

5 Kab.MusiRawas

440

6 Kab.MusiBanyuasin

38

1,100

No.

Provinsi

Kab/Kota 7 Kab.Banyuasin

Jumlah Sasaran 260

8 Kab.OganKomeringUluSelatan

1,720

9 Kab.OKUTimur

1,360

10 Kab.OganIlir

890

11 Kab.EmpatLawang

870

12 Kab.PenukalAbabLematangIlir

1,390

13 Kab.MusiRawasUtara

740

14 KotaPalembang

530

15 KotaPrabumulih

580

16 KotaPagarAlam

380

17 KotaLubukLinggau 19 LAMPUNG

2,940 15,000

1 Kab.LampungBarat

1,510

2 Kab.Tanggamus

2,080

3 Kab.LampungSelatan

1,070

4 Kab.LampungTimur

570

5 Kab.LampungTengah

1,530

6 Kab.LampungUtara

820

7 Kab.WayKanan

620

8 Kab.TulangBawang

940

9 Kab.Pesawaran

460

10 Kab.Pringsewu

530

11 Kab.Mesuji

1,380

12 Kab.TulangBawangBarat

790

13 Kab.PesisirBarat

300

14 KotaBandarLampung

39

1,970

No.

Provinsi

Kab/Kota 15 KotaMetro

20 BANTEN

Jumlah Sasaran 430 8,000

1 Kab.Pandeglang

1,020

2 Kab.Lebak

990

3 Kab.Tangerang

270

4 Kab.Serang

1,250

5 KotaTangerang

540

6 KotaCilegon

890

7 KotaSerang

1,120

8 KotaTangerangSelatan

1,920

21 D.I.YOGYAKARTA

5,000 1 Kab.KulonProgo

1,000

2 Kab.Bantul

1,120

3 Kab.GunungKidul

1,040

4 Kab.Sleman 5 KotaYogyakarta

620 1,220 9,000

22 BALI 1 Kab.Jembrana

1,910

2 Kab.Tabanan

570

3 Kab.Badung

640

4 Kab.Gianyar

830

5 Kab.Klungkung

870

6 Kab.Bangli

350

7 Kab.Karangasem

300

8 Kab.Buleleng

850

9 KotaDenpasar

2,680

40

No.

Provinsi

Kab/Kota

23 NUSATENGGARATIMUR

Jumlah Sasaran 22,000

1 Kab.SumbaBarat

1,480

2 Kab.SumbaTimur

1,830

3 Kab.Kupang

1,070

4 Kab.TimorTengahSelatan

1,470

5 Kab.TimorTengahUtara

850

6 Kab.Belu

920

7 Kab.Alor

1,070

8 Kab.Lembata 9 Kab.FloresTimur

320 1,470

10 Kab.Sikka

580

11 Kab.Ende

70

12 Kab.Ngada

1,470

13 Kab.Manggarai

1,130

14 Kab.RoteNdao

1,230

15 Kab.ManggaraiBarat 16 Kab.SumbaTengah

600 2,320

17 Kab.SumbaBaratDaya

590

18 Kab.Nagekeo

520

19 Kab.ManggaraiTimur

410

20 Kab.SabuRaijua

260

21 Kab.Malaka

1,020

22 KotaKupang

1,320

24 KALIMANTANBARAT

14,000 1 Kab.Sambas 2 Kab.Bengkayang

41

460 1,620

No.

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

3 Kab.Landak

1,800

4 Kab.Mempawah(Pontianak)

1,030

5 Kab.Sanggau

1,190

6 Kab.Ketapang

700

7 Kab.Sintang 8 Kab.KapuasHulu 9 Kab.Sekadau 10 Kab.Melawi 11 Kab.KayongUtara

1,130 950 1,290 900 1,100

12 Kab.KubuRaya

500

13 KotaPontianak

1,030

14 KotaSingkawang 25 KALIMANTANTIMUR

300 10,000

1 Kab.Paser 2 Kab.KutaiBarat

490 2,260

3 Kab.KutaiKartanegara

880

4 Kab.KutaiTimur

650

5 Kab.Berau

1,550

6 Kab.PenajamPaserUtara

380

7 Kab.MahakamHulu

70

8 KotaBalikpapan

1,990

9 KotaSamarinda

1,220

10 KotaBontang 26 SULAWESIBARAT

510 6,000

1 Kab.Majene 2 Kab.PolewaliMandar

42

780 1,550

No.

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

3 Kab.Mamasa

1,080

4 Kab.Mamuju

500

5 Kab.MamujuUtara

400

6 Kab.MamujuTengah 27 SULAWESIUTARA

1,690 15,000

1 Kab.BolaangMongondow

1,320

2 Kab.Minahasa

1,660

3 Kab.KepulauanSangihe

930

4 Kab.KepulauanTalaud

420

5 Kab.MinahasaSelatan

1,140

6 Kab.MinahasaUtara

1,040

7 Kab.BolaangMongondowUtara

520

8 Kab.Kep.SiauTagulandangBiaro

850

9 Kab.MinahasaTenggara

690

10 Kab.BolaangMongondowSelatan

400

11 Kab.BolaangMongondowTimur

330

12 KotaManado

2,850

13 KotaBitung

1,210

14 KotaTomohon

900

15 KotaKotamobagu

740

28 SULAWESITENGAH

13,000 1 Kab.BanggaiKepulauan 2 Kab.Banggai

1,080 910

3 Kab.Morowali

1,880

4 Kab.Poso

2,070

5 Kab.Donggala

43

700

No.

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

6 Kab.Tolitoli

880

7 Kab.Buol

260

8 Kab.ParigiMoutong

530

9 Kab.TojoUna-Una

1,800

10 Kab.Sigi

540

11 Kab.MorowaliUtara

740

12 Kab.BanggaiLaut 13 KotaPalu 29 SULAWESITENGGARA

1,020 590 17,000

1 Kab.Buton

690

2 Kab.Muna

2,070

3 Kab.Konawe

1,960

4 Kab.Kolaka

1,490

5 Kab.KonaweSelatan

1,530

6 Kab.Bombana

570

7 Kab.Wakatobi

1,390

8 Kab.KolakaUtara

730

9 Kab.ButonUtara

650

10 Kab.KonaweUtara

190

11 Kab.KolakaTimur

850

12 Kab.KonaweKepulauan

110

13 Kab.MunaBarat

540

14 Kab.ButonTengah

590

15 Kab.ButonSelatan

490

16 KotaKendari

2,170

17 KotaBau-Bau

980

44

No.

Provinsi

Kab/Kota

30 MALUKU

Jumlah Sasaran 11,000

1 Kab.MalukuTenggaraBarat

1,370

2 Kab.MalukuTenggara

840

3 Kab.MalukuTengah

740

4 Kab.Buru

1,400

5 Kab.KepulauanAru

660

6 Kab.SeramBagianBarat

460

7 Kab.SeramBagianTimur

1,930

8 Kab.MalukuBaratDaya

720

9 Kab.BuruSelatan

250

10 KotaAmbon 11 KotaTual 31 JAMBI

1,890 740 11,000

1 Kab.Kerinci 2 Kab.Merangin

810 1,010

3 Kab.Sarolangun

900

4 Kab.BatangHari

830

5 Kab.MuaroJambi

740

6 Kab.TanjungJabungTimur

1,460

7 Kab.TanjungJabungBarat

680

8 Kab.Tebo

520

9 Kab.Bungo

1,650

10 KotaJambi

2,160

11 KotaSungaiPenuh 32 KALIMANTANTENGAH

240 14,000

1 Kab.KotawaringinBarat

45

1,710

No.

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

2 Kab.KotawaringinTimur

510

3 Kab.Kapuas

900

4 Kab.BaritoSelatan

640

Provinsi

5 Kab.BaritoUtara

1,130

6 Kab.Sukamara

2,330

7 Kab.Lamandau

1,380

8 Kab.Seruyan

1,030

9 Kab.Katingan

1,080

10 Kab.PulangPisau

240

11 Kab.GunungMas

540

12 Kab.BaritoTimur

1,160

13 Kab.MurungRaya

500

14 KotaPalangkaraya

850

33 GORONTALO

6,000 1 Kab.Boalemo

710

2 Kab.Gorontalo

2,000

3 Kab.Pohuwato

820

4 Kab.BoneBolango

620

5 Kab.GorontaloUtara

680

6 KotaGorontalo 34 MALUKUUTARA

1,170 10,000

1 Kab.HalmaheraBarat

1,210

2 Kab.HalmaheraTengah

610

3 Kab.KepulauanSula

870

4 Kab.HalmaheraSelatan

360

5 Kab.HalmaheraUtara

46

1,160

No.

Kab/Kota

Jumlah Sasaran

6 Kab.HalmaheraTimur

1,340

7 Kab.PulauMorotai

2,050

Provinsi

8 Kab.KepulauanTalibu 9 KotaTernate

680 1,240

10 KotaTidoreKepulauan

480 514,000

Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, ttd Agus Salim NIP 196308311988121001

47

48