JURNAL
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh: M DIPO SYAHPUTRA LUBIS 090200021
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM JURNAL Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh: M DIPO SYAHPUTRA LUBIS 090200021
Disetujui Oleh KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Dr. Muhammad Hamdan, S.H, M.H NIP. 195703261986011001
DOSEN EDITOR
Dr. M. Eka Putra, SH, M.Hum NIP. 197110051998011001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
DAFTAR ISI DAFTAR ISI..........................................................................................................i ABSTRAKSI.........................................................................................................ii A. B. C. D.
Pendahuluan................................................................................................1 Permasalahan...............................................................................................2 Metode Penelitian........................................................................................2 Hasil Penelitian............................................................................................4 1. Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)...4 2. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)......................................................................................4 3. Sanks Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).............................................6 4. Macam-Macam Pencurian dan Pengertiannya Menurut Hukum Islam.7 5. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam....................................8 6. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam......8 7. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman Menurut Hukum Islam.........9 E. Penutup........................................................................................................9 1. Kesimpulan............................................................................................9 2. Saran.....................................................................................................12 DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................iii
ABSTRAKSI Harta adalah suatu penopang kehidupan setiap umat manusia. Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghormati dan melindungi kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana islam (Fiqih Jinayah) adalah sistem-sistem hukum yang mengatur terhadap tindak pidana pencurian yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan melindungi setiap hak untuk memiliki suatu benda yang dimiliki oleh masyarakat. Penilaian yang obyektif tentang berhasil atau tidaknya sebuah sistem hukum seharusnya adalah dengan melihat pengaruh yang ditimbulkan terhadap psikologi pelaku, selain juga dilihat dari berhasil atau tidaknya hukuman itu memberantas kejahatan. Apabila tidak berhasil merealisasikan tujuan ini, maka hukuman tersebut dinyatakan gagal dan malah merusak, dan karenanya harus diganti dengan hukuman lain yang bisa memberantas kejahatan dan mempunyai pengaruh dalam psikologis kejahatan tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif Library Research (peneliti pustaka), adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis, artinya dengan mendeskriptif, mencatat, menganalisis, dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang ada. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan di atas adalah bahwa hukum konvensional menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman atas tindak pidana pencurian sebenarnya gagal dalam memberantas tindak pidana secara umum dan tindak pidana pencurian secara khusus. Fikih Jinayah yang memberlakukan hukuman hudud atau potong tangan sangat mengurangi pencuri dalam bekerja. Kesempatan untuk mengembangkan usahanya terputus karena hilangnya tangan tersebut sehingga mengurangi jumlah tindak pidana pencurian di suatu negara.
Kata Kunci : Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian.
A.
PENDAHULUAN Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar
norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Di dalam hukum Islam harta dimaksudkan sebagai penopang kehidupan. Hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun. Pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada subhat barang-barang yang diambil tersebut. Didalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum hudud, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman ta’zir. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud terdiri atas dua hal : pencurian kecil (sariqah sugra) dan pencurian besar (sariqah kubra). Pencurian yang hukumannya takzir. Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh syara’ yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam Surat AlMaidah ayat 38 sebagai berikut :
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencari, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S.AlMaidah: 38). Dalam
menjatuhkan
hukuman
potong
tangan,
para
ulama
mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan ta’zir (hukuman).
B.
PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah 1.
Bagaimana tindak pidana pencurian diatur didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) ?
2.
Bagaimana tindak pidana pencurian diatur didalam hukum pidana Islam?
3.
Bagaimana perbandingan tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam ?
C.
METODE PENELITIAN Metodologi penelitian yang digunakan adalah meliputi:
1.
Metode Pendekatan Jenis (tipe) penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.1
1
. Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 91.
2.
Jenis dan Sumber Data Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan atau mengolah sebelumnya.2 Data sekunder terdiri dari 3 jenis bahan hukum antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
3.
Metode Penelitian Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu
bentuk penelitian yang tidak terlepas dari norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang ada.3
4.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah Library Research,
yaitu penelitian kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen serta literatur yang berkaitan
dengan
persoalan yang dikaji.
5.
Analisis Data Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan
2
Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 2002, hal. 112 3 Peter Mahmud Marjuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hal.87
kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.
D.
HASIL PENELITIAN
1.
Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) diatur dalam Pasal 362, Pasal 364, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 365, dan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2.
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
a.
Pencurian Biasa Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 362 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana terdiri : a) Unsur Subjektif (Met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen) atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk). b) Unsur-unsur objektif
:
1) Hij atau barang siapa ; 2) Wegnemen atau mengambil ; 3) Eenig goed atau sesuatu benda ; 4) Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
b.
Pencurian ringan Pencurian ringan yang diatur di dalam KUHP Pasal 364 adalah pencurian
yang mana jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-). Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,) tetapi kemudian dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.250.000,-).
c.
Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde) Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde diestal) adalah bentuk
pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP baik ayat 1 maupun ayat 2. Unsur-unsur
tindak
pidana
pencurian
dengan
pemberatan
dapat
dipaparkan sebagai berikut: a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1) Ke-1 pencurian ternak. 2) Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal
terdampar,
kecelakaan
kereta
api,
huru-hara,
pemberontakan atau bahaya perang . 3) Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4) Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 5) Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu. b) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.
d.
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga
merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.
e.
Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga. Tindak pidana pencurian dalam keluarga telah diatur di dalam Pasal 367
KUHP. Tindak pidana pencurian dalam keluarga hanya terhadap harta kekayaan berupa benda-benda bergerak milik istri atau suami meraka telah dijadikan klachtdelict atau delik aduan di dalam Padal 367 ayat (12) KUHP.4
3.
Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana
a.
Pencurian dalam bentuk pokok dapat dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.900 (sembilan ratus rupiah).
b.
Pencurian ringan dipidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.900 (sembilan ratus rupiah).
c.
Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde) dipidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Sedangkan terhadap Pasal 363 Ayat (2) KUHP dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
d.
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dapat dipidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun dengan dapat bertambah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun apabila tindak pidana pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde). Dapat bertambah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun apabila tindak pidana pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde) itu membuat mati orang atau Hukuman mati atau seumur hidup atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun, dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang yang terluka atau 4
Ibid, h. 64.
mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
4.
Macam-Macam Pencurian dan Pengertiannya Menurut Hukum Islam Menurut syara’, pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh
mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.5 Adanya persyaratan “dalam keadaan sembunyi-sembunyi”, seperti dalam definisi tadi, menunjukkan bahwa orang yang mengambil
harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori
pencurian yang diancam dengan hukuman had, hal ini dialaskan pada Hadist Rasulullah SAW yang menegaskan : “Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak pula (dipotong) tangan orang yang mencopet” (H.R.Ahmad). Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut : a.
Pencurian yang hukumannya had adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (kecil) dan pencurian berat (besar). Pencurian yang hukumnnya ta’zir. artinya memberi pelajaran.6Ta’zir
b.
juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man’u, yang artinya menolak dan mencegah.7 Secara umum, tindak pidana ta’zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :8 a) Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. b) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.
5
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Opcit, h. 82. Ibid, h. xii. 7 Ibid, h. xii. 8 Ibid, h. 55. 6
c) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum.
5.
Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam Pencurian baru diancam dengan hukuman had jika memenuhi beberapa
unsur yaitu : a. Tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, b. Unsur benda yang diambil berupa harta, c. Unsur benda yang diambil adalah hak orang lain d. Adanya niat yang melawan hukum.
6.
Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam. Bila tindakan pencurian telah terbukti dan telah melengkapi segala unsur
dan syarat-syaratnya adalah : a.
Hukuman Potong Tangan Pencurian yang dikenai had potong tangan harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut : a) Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian. b) Harta yang dicuri mencapai nisab. c) Harta yang dicuri adalah harta yang terjaga (diperbolehkan dimiliki), d) Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan. e) Pelaku adalah orang mukalaf, berakal, dan baligh, baik muslim maupun ahlul dzimmah.9 f) Pelaku bukan ayah, bukan anak, atau bukan suami/istri dari pemilik harta yang dicuri. g) Pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya.
9
Ahlul dzimmah adalah orang-orang kafir yang hidup di tengah masyarakat Islam dan di bawah naungan Islam dengan persyaratan dan perjanjian tertentu, serta tidak memusuhi orang muslim.
h) Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan pengakuan pelaku dan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil.
b.
Pengganti Kerugian (Dhaman) Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian
dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan.
7.
Hal – Hal yang Menggugurkan Hukuman Menurut Hukum Islam Awdah menyebutkan enam hal yang menggugurkan hukuman potong
tangan atas diri seorang pencuri :10 a.
Pemilik harta membantah pengakuan (ikrar) seseorang atau kesaksian para saksi.
b.
Ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan
c.
Seseorang membatalkan ikrarnya
d.
Pihak pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemilik sebelum pengaduannya sampai ke Pengadilan.
e.
Harta benda yang dicuri itu kemudian menjadi milik pihak pencuri sebelum kasus tersebut diangkat ke Pengadilan
f.
Pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicurinya itu adalah hak miliknya.
E.
PENUTUP
1.
KESIMPULAN
a.
Perbedaan Antara Tindak Pidana Pencurian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana dengan Hukum Islam.
10
Satria Effendi dan M zein, Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam”, opcit h. 127-129.
a)
Ditinjau dari segi sumber dan jenis : Perbandingan antara hukum pidana nasional yang bersumber dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum pidana Islam yang bersumber dari Al –Qur’an terdapat di dalam Qur’an Surah Al-Maidah (5) ayat: 38, As-sunnah, Ijma’, Qiyas, dan sumber-sumber lainnya
b)
Ditinjau dari segi unsur .
1)
Perbuatan mengambil menurut Fiqih Jinayat harus dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan perbuatan mengambil di dalam KUHP tidak mensyaratkan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi
2)
Terkait unsur barang/benda menurut fiqih Jinayat benda itu harus bernilai sebagai harta dan memilik kasar tertentu (nisab), sedangkan menurut KUHP barang/benda seperti pohon yang ada dipinggir jalan yang merupakan milik masyarakat umum, aliran listrik, bahkan sehelai rambut manusia juga merupaka objek dari tindak pidana pencurian asalkan diambil tanpa izin dari si pemiliknya.
3)
Unsur kepemilikan menurut fiqih jinayat jika pada barang/benda itu terdapat syibh al-milk (dianggap sebagai pemiliknya) bagi pencuri, Sedangkan, barang/benda yang menjadi objek tindak pidana pencurian menurut KUHP, tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain, maka perbuatan seperti yang penulis sampaikan di atas juga merupakan tindak pidana pencurian yang diancam dengan pidana yang sama.
c)
Ditinjau dari segi jenisnya. Jenis-jenis tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang yaitu
terdiri atas : Pencurian dalam bentuk pokok,Pencurian ringan (gepriviligeerde diefstal), Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde), Pencurian dengan kekerasan, Pencurian dalam kalangan keluarg, Jenis-jenis pencurian menurut hukum islam terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu : 1). Pencurian yang hukumnya had, 2). Pencurian yang hukumnya ta’zir yang terbagi atas : Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi
syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.
d)
Ditinjau dari Segi Sanksi Sanksi pidana yang timbul terhadap pelaku tindak pidana dalam tindak
pidana pencurian menurut KUHP memiliki sanksi yang sama antara satu dengan yang lainnya yaitu sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku sedangkan terhadap sanksi pidana yang dapat ditimbulkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana pencurian menurut fiqih jinayat penjatuhan hukuman baik potongan hukum tangan (Qishas), pemukulan, penghinaan, atau embargo, atau pengasingan serta hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicurinya.
b.
Persamaan Antara Tindak Pidana Pencurian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana dengan Hukum Islam.
Persamaan antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum Islam (fiqih jinayat) adalah sebagai berikut : 1)
Dari Segi Unsur.
NO
Unsur
Pencurian (KUHP)
Sariqah (hudud)
1.
Mengambil
Ada
Ada
2.
Barang/ Benda
Ada
Ada
3.
Milik Orang Lain
Ada
Ada
4.
Dengan Sengaja
Ada
Ada
2)
Dari Segi Landasan Penjatuhan Sanksi Terhadap tindak pidana pencurian baik dari KUHP maupun fikih jinayat
melandasi penjatuhan sanksi pidananya kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dimana sistem hukum nasional melandaskan hal tersebut kepada Hak Asasi Manusia (HAM) sedangkan sistem hukum islam melandaskan hal tersebut kepada prinsip
dasar ajaran agama islam yaitu “habbulminannas” (hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri).
2.
Saran
a.
Untuk mencapai tujuan utama penegakan hukum dan penerapan hukum pidana
yaitu
untuk
menciptakan
keadilan,
ketentraman,
dan
menimbulkan efek jera terhadap masyarakat dan pelaku tindak pidana perlu kiranya menyeimbangkan antara aspek sanksi dunia dan aspek sanksi akhirat yang dapat terwujud dengan membina hubungan saling keterkaitan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana islam. b.
Diantara hukum pidana nasional dengan hukum pidana islam terdapat hubungan timbal balik yang saling berhubungan dan melengkapi antara satu dengan lainnya. Dimana dalam hal ini hukum pidana nasional yang memiliki orientasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan juga dianut oleh hukum pidana Islam. Akan tetapi didalam hukum pidana nasional sanksi hukum yang ditimbulkan lambat laun tidak memiliki nilai-nilai efektivitas sebagai penimbul rasa jera di dalam diri masyarakat, maka dalam hal ini kedudukan hukum pidana islam sebagai hukum yang memiliki sanksi hukum yang berat dan tegas dapat melengkapi kekurangan daripada hukum nasional tersebut.
c.
Penggabungan antara sistem hukum pidana nasional dengan sistem hukum pidana Islam dapat menelurkan sebuah hukum yang relevan dan efektif dan sesuai dengan prinsip kebhinekaan yang dijunjung oleh negara Republik Indonesia untuk memproteksi kehidupan masyarakat Indonesia dari perbuatan tindak pidana pencurian serta sangat ampuh untuk mengurangi tingginya angka pencurian di negara Republik Indonesia dengan suatu syarat konseptual harus dijalankan dengan lurus sebagaimana mestinya dan seadil-adilnya.
DAFTAR PUSTAKA : Abdurrahman, Muslan. 2002. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. UMM Press: Malang. Azwar , Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Effendi, Satria dan M zein. Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam. Pejaten Barat: Pustaka Firdaus. Lamintang, P.A.F dan Djisman Samosir. 1990. Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik. Bandung: Tarsito. Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan. Edisi kedua Jakarta: Sinar Grafika. Peter , Mahmud Marjuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Soekanto Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. Soesilo, R. 1994. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
