KAJIAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

64

KAJIAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PEDESAAN Pujiharto Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. Raya Dukuhwaluh PO Box 202 Purwokerto 53182

ABSTRAK

P

engembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok dalam keseluruhan rancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) tahun 20052025. Kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan yang akan dibentuk di setiap desa, harus menggunakan basis social capital setempat dengan prinsip otonomi daerah, pemberdayaan dan kemandirian lokal. Pembentukan Gapoktan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Rural Development). Gapoktan hanyalah alat, dan merupakan sebuah pilihan bukan keharusan. Gapoktan perlu membangun jejaring sosial dengan pihak lain, memperbanyak peran diluar aktivitas produksi atau usahatani. Kata kunci : kelembagaan, gabungan kelompok tani, otonomi daerah, pemberdayaan, kemandirian lokal tersebut, permasalahan kelembagaan

PENDAHULUAN Bidang pertanian di Indonesia

tetap merupakan bagian yang esensial,

ini

yang

baik kelembagaan di tingkat makro

tergolong mendasar dan luas. Kebijakan

maupun di tingkat mikro (Badan

tersebut antara lain

Litbang Pertanian, 2005).

saat

memiliki

kebijakan

pencanangan

Di

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan

tingkat

makro,

satu

Kehutanan (RPPK) 2005-2025 dan

kelembagaan baru yang akan lahir

telah dikeluarkannya Undang Undang

adalah Badan Koordinasi Penyuluhan

Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem

sebagai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

departemen, yang akan merumuskan

Kehutanan.

secara

Pada

kedua

kebijakan

lembaga terperinci

pemerintah tentang

Pujiharto : Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani …

non

metode

65

penyuluhan, strategi penyuluhan, dan

wadah untuk pemberdayaan masyarakat

kebijakan

secara hakiki. Introduksi kelembagaan

penyuluhan.

Di

tingkat

mikro, akan dibentuk beberapa lembaga

dari

baru, misalnya Pos Penyuluhan Desa

struktur dan jaringan kelembagaan lokal

dan

Tani

yang telah ada, serta kekhasan ekonomi,

Pertanian

sosial, dan budaya yang berjalan.

Gabungan

(Gapoktan).

Kelompok

Departemen

luar

kurang

menargetkan akan membentuk satu

Pendekatan

Gapoktan di setiap desa khususnya

menyebabkan partisipasi masyarakat

yang berbasiskan pertanian. Gapoktan

tidak tumbuh.

merupakan

lembaga

yang

lain

di

luarnya.

fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, produk

termasuk

menyediakan

pertanian,

dan

berbagai

informasi yang dibutuhkan petani. kecil di pedesaan oleh pemerintah selalu

pendekatan

kelompok.

menggunakan

kelemahan

yang

Salah

mendasar

Beberapa permasalahan dalam pengembangan khususnya

satu adalah

kegagalan pengembangan kelompok, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Kelompok yang dibentuk terlihat hanya sebagai alat kelengkapan proyek, belum sebagai

bagi

kelembagaan, kelembagaan

yang

sengaja diciptakan (enacted institution) Syahyuti, (2003): 1.

Pemberdayaan petani dan usaha hampir

planning

Beberapa Permasalahan dalam Pengembangan Kelembagaan Selama Ini

Gapoktan diharapkan berperan untuk

pemasaran

top-down

menjadi

penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga

yang

memperhatikan

Kelembagaan-kelembagaan

yang

dibangun terbatas hanya untuk memperkuat

ikatan-ikatan

horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas

orang-orang

dengan

jenis

aktivitas yang sama. Tujuannya adalah agar terjalin kerjasama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya

tawar

mereka

dapat

meningkat. Kelompok tani misalnya

AGRITECH, Vol. XII No. 1 Juni 2010 : 64 – 80

66

adalah kelompok orang-orang yang

kebutuhan, dan lain-lain yang sering

selevel,

kegiatan

kali tidak sesuai dengan program

usahatani satu komoditas tertentu.

yang diintroduksikan (Zuraida dan

Untuk ikatan vertikal diserahkan

Rizal,

kepada mekanisme pasar, dimana

keberhasilan program Pengendalian

otoritas

Hama Terpadu (PHT) pada petani

yaitu

pada

pemerintah

sulit

Sebagian dibentuk

besar lebih

tidak sesukses penerapan program

kelembagaan untuk

tersebut di Subang Jawa Barat

tujuan

(Agustian dkk., 2003).

distribusi bantuan dan memudahkan tugas

kontrol

bagi

pelaksana

4.

Meskipun kelembagaan sudah

program, bukan untuk peningkatan

dibentuk, namun pembinaan yang

social capital masyarakat secara nyata.

dijalankan cenderung

individual,

Adalah

yaitu

pengurus.

hal

yang

lazim,

setiap

hanya

kepada

program membuat satu organisasi

Pembinaan kepada kontak-kontak

baru, dengan nama yang khas.

tani memang bisa dilakukan, namun

Jarang sekali suatu program dari

pendekatan ini tidak mengajarkan

dinas

menggunakan

bagaimana meningkatkan kinerja

yang

kelompok misalnya, karena tidak

tertentu

kelompok-kelompok

sudah

ada social learning approach.

ada. 3.

Contohnya

pekebun lada di Lampung Utara

menjangkaunya. 2.

1993).

Menerapkan pola generalisasi, sehingga yang

struktur

dibangun

keorganisasian relatif

seragam.

5. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek

Pembentukan kelembagaan kurang

kulturalnya.

memperdulikan

hal-hal

dibangun lebih dahulu, namun tidak

abstrak yang ada di masyarakat

diikuti oleh pengembangan aspek

bersangkutan, yaitu berupa harapan,

kulturalnya.

keinginan, tujuan, prioritas, norma,

belum tumbuh pada diri pengurus

komplek

Struktur

Sikap


organisasi

berorganisasi

67

dan

anggotanya,

Kelompok

meskipun

kelembagaan

wadahnya sudah tersedia. 6. Pengembangan kelembagaan diyakini

tani

tani

mengorganisir

merupakan

yang

para

langsung

petani

dalam

akan terjadi jika dukungan material

mengembangkan

cukup.

contoh,

samping berfungsi sebagai wahana

(Unit

penyuluhan dan penggerak kegiatan

Pelayanan Jasa Alsintan) dipahami

anggotanya, beberapa kelompok tani

dengan

bantuan

juga mempunyai kegiatan lain, seperti

traktor, tresher, pompa air, dan lain-

gotong royong, usaha simpan pinjam

lain;

dan

Sebagai

pengembangan

UPJA

memberikan bukan

bagaimana

arisan

usahataninya.

kerja

untuk

Di

kegiatan

mengelolanya dengan manajemen

usahatani. Keberagaman eksistensi dan

yang baik.

kinerja

Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi Petani Meskipun dengan kondisi yang bervariasi, di tingkat desa telah

ada

berbagai kelembagaan ekonomi petani, yaitu kelompok tani dan koperasi. Dalam

konteks

kepemimpinan petani,

Deptan

penguatan

kelembagaan

akan

melakukan

kelompok

tani

dan

pengembangan koperasi tani pada 436 kabupaten/kota mengaktifkan

di

32

forum

propinsi, pertemuan

penyuluh pertanian, pertemuan kontak tani, serta pendataan dan penumbuhan kelompok

tani

mengindikasikan

dan

kelembagaan

ekonomi petani (Deptan, 2006).

tani

bahwa

ini

pembinaan

kelompok tani masih diperlukan dalam rangka

mendukung

pengembangan

sistem usaha agribisnis di pedesaan (Hermanto, 2007). Gabungan

peningkatan

dan

kelompok

(Gapoktan)

Kelompok

merupakan

Tani

kumpulan

beberapa kelompok tani yang terdiri dari 20 hingga 25 kelompok tani, dalam satu desa. Fungsi dan peran Gapoktan

adalah

memfasilitasi

pemecahan

kendala/masalah

yang

dihadapi petani dari berbagai kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Hal

ini

berimplikasi

bahwa

pembentukan Gapoktan akan diikuti


68

dengan pembentukan divisi-divisi/unit-

lainnya. Gapoktan diharapkan dapat

unit usaha berdasarkan adanya kendala

menjalankan fungsi kemitraan dengan

atau masalah yang dihadapi oleh petani

adil dan saling menguntungkan dengan

dalam

pedagang saprotan maupun pedagang

mengembangkan

agribisnisnya.

usaha

Dengan

demikian

hasil-hasil pertanian (Syahyuti, 2007).

pembentukan divisi/unit usaha dalam

Menurut laporan Deptan (2006),

Gapoktan bersifat kondisional dan

sampai dengan akhir tahun 2006,

tergantung pada kendala yang dihadapi

jumlah

petani dari setiap lokasi (Hermanto dan

tercatat adalah 293.568 kelompok tani,

Subowo, 2006).

1.365 asosiasi tani, dan 10.527 koperasi

Gapoktan

pada

hakekatnya

kelembagaan

atau

baru sama sekali, namun hanyalah

kabupaten/kota

lembaga yang dapat dipilih di samping

kelembagaan

lembaga-lembaga lain yang juga terlibat

dalam

dalam

Balai/Sub

ekonomi

secara

yang

tani. Sekarang ini 375 kabupaten/kota

bukanlah lembaga dengan fungsi yang

aktivitas

petani

86

persen

dari

yang

mempunyai

penyuluhan

bentuk

total

pertanian

Badan/Kantor/

Dinas/Seksi/

UPTD/

Gapoktan

Kelompok Penyuluh Pertanian. Sisanya,

kenyataan

yaitu 61 kabupaten/kota (14%) bentuk

kelemahan aksesibilitas petani terhadap

kelembagaannya tidak jelas. Sementara

berbagai kelembagaan layanan usaha,

itu

misalnya

penyuluhan pertanian yang terdepan

langsung.

Pengembangan

dilatarbelakangi

oleh

lemah

terhadap

lembaga

di

Kecamatan,

keuangan, lembaga pemasaran, lembaga

yaitu

penyedia sarana produksi pertanian,

(BPP),

serta

Kecamatan, baru terbentuk 3.557 unit

sumber

prinsipnya,

informasi.

lembaga

Pada

Gapoktan

diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, mampu

namun

diharapkan

menjalankan

juga

fungsi-fungsi

Balai

kelembagaan

pada

Penyuluhan saat

ini

Pertanian dari

5.187

(69 %). Strategi dalam Pengembangan GAPOKTAN Sampai dengan tahun 2006, setidaknya sudah terbentuk 3.000 unit


69

Kegiatan di tahun 2006 adalah

Gapoktan. Khusus untuk tahun 2007, Deptan menargetkan pembentukan 22

mengumpulkan

ribu unit Gapoktan. Tujuan utama

kelembagaan usaha petani di tingkat

pembentukan dan penguatan Gapoktan

desa

adalah untuk memperkuat kelembagaan

Berdasarkan data tersebut, serta sesuai

petani yang ada, sehingga pembinaan

dengan masalah yang dihadapi, maka

pemerintah kepada petani akan terfokus

pada tahun 2007 lembaga usaha petani

dengan sasaran yang jelas (Deptan,

di tingkat desa tersebut akan dibimbing,

2006).

dilatih

Disini

terlihat

bahwa,

di

data

profil

masing-masing

dan

wilayah.

didampingi

guna

pembentukan Gapoktan bias kepada

memperoleh akses terhadap informasi

kepentingan

pasar,

“atas”,

yaitu

sebagai

teknologi

dan

permodalan.

“kendaraan” untuk menyalurkan dan

Dengan demikian, pada tahun-tahun

menjalankan

berbagai

kebijakan.

mendatang fasilitasi dan pengukuran

Pembentukan

Gapoktan,

meskipun

pembangunan pertanian oleh dinas dan

nanti dapat saja menjadi lembaga yang

instansi

mewakili kebutuhan petani, namun

propinsi

awal

dilakukan melalui Gapoktan yang ada di

terbentuknya

bukan

dari

di

daerah

dan

maupun

pemerintah

harus

kebutuhan internal secara mendasar. Ini

masing-masing

merupakan

beranggotakan seluruh petani, peternak,

gejala

yang

berulang

sebagaimana dulu sering terjadi, yaitu hanya mementingkan kuantitas belaka,

desa

oleh

yang

dan nelayan di desa tersebut. Gapoktan

tersebut

akan

namun tidak berakar di masyarakat

senantiasa dibina dan dikawal hingga

setempat. Target akhir adalah aktifnya

menjadi lembaga usaha yang mandiri,

66.000 Gapoktan hingga tahun 2009.

profesional dan memiliki jaringan kerja

Ini artinya, seluruh desa di Indonesia

luas. Lembaga pendamping yang utama

akan

adalah Dinas Pertanian setempat, di

memiliki

(Warsana, 2009).

sebuah

Gapoktan

mana para penyuluh merupakan ujung tombak di lapangan. Penguatan dari sisi


70

lain

adalah

melalui

implementasi

berbagai kegiatan pemerintah yang didistribusikan

ke

desa,

seluruh petani dalam kelompok taninya dan kelembagaan-kelembagaan lain.

dimana

Gapoktan selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang memungkinkan.

Peran GAPOKTAN dalam Pengembangan Kelembagaan Pedesaan

Pembentukan Gapoktan didasari Menurut

oleh visi yang diusung, bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian di pedesaan melalui pertanian (Sekjen Deptan, 2006). Unitunit usaha dalam Gapoktan dapat menjadi penggerak perekonomian di pedesaan. Untuk mendukung rencana tersebut, tiap propinsi mulai tahun 2007 diwajibkan untuk membuat master plan pengembangan agribisnis di kabupaten Gapoktan dibangun dalam upaya untuk memperkuat posisi daya tawar petani terhadap pihak luar. Gapoktan menjadi lembaga untuk kepentingan ekonomi,

pemenuhan

modal,

kebutuhan pasar, dan informasi yang menjalankan fungsi representatif bagi

Menteri

Pertanian

Nomor

93/Kpts/OT.210/3/1997

tentang

Pedoman Pembinaan Kelompok TaniNelayan.

Disebutkan

Kelompok

bahwa

tani-nelayan

adalah

kumpulan petani-nelayan yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk

bekerjasama

meningkatkan

produktivitas usaha tani -nelayan dan kesejahteraan anggotanya. Kelompok tani

merupakan

menyatukan

sesuai komoditas unggulan.

Keputusan

horisontal, beberapa

para dan

unit

lembaga

yang

petani

secara

dapat dalam

dibentuk satu

desa.

Kelompok tani juga dapat dibentuk berdasarkan komoditas, areal pertanian, dan gender. Sedangkan

Gapoktan

adalah

gabungan dari beberapa kelompok tani


71

yang melakukan usaha agribisnis di atas

Gapoktan diposisikan sebagai institusi

prinsip kebersamaan dan kemitraan

yang mengkoordinasi lembaga-lembaga

sehingga

fungsional di bawahnya, yaitu para

mencapai

peningkatan

produksi dan pendapatan usahatani

kelompok tani (Syahyuti, 2007). Pemberdayaan

bagi anggotanya. Gapoktan merupakan Wadah Kerjasama Antar Kelompok

tersebut

tani-nelayan (WKAK), yaitu kumpulan

penguatan kelembagaan. Untuk dapat

dari beberapa kelompok tani-nelayan

berkembang sistem usaha agribisnis

yang mempunyai kepentingan yang

memerlukan penguatan kelembagaan

sama dalam pengembangan komoditas

baik

usaha tani tertentu untuk menggalang

kelembagaan usaha dengan pemerintah

kepentingan bersama (Warsana, 2009).

berfungsi

Untuk meningkatkan skala usaha dan

peningkatan

komersial,

usaha

kelompok

tani

berada

Gapoktan dalam

kelembagaan sesuai

petani, dengan

konteks

maupun perannya

masing-masing. Kelembagaan petani

kearah

dibina dan dikembangkan berdasarkan

dapat

kepentingan masyarakat dan harus

dikembangkan melalui kerjasama antar

tumbuh

kelompok

masyarakat itu sendiri. Kelembagaan

Gapoktan.

dengan Disini

membentuk terlihat,

bahwa

dan

pertanian

berkembang tersebut

dari

meliputi

pengembangan Gapoktan merupakan

kelembagaan

suatu proses lanjut dari lembaga petani

kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani

yang

yaitu

(Koptan), penangkar benih, pengusaha

kelompok-kelompok tani. Dengan kata

benih, institusi perbenihan lainnya,

lain,

langsung

kios, KUD, pasar desa, pedagang,

membuat Gapoktan pada wilayah yang

asosiasi petani, asosiasi industri olahan,

secara

asosiasi benih, P3A, UPJA, dan lain-

sudah adalah nyata

berjalan tidak

baik,

tepat

kelompok-kelompok

taninya tidak berjalan baik. Ketentuan ini sesuai dengan pola pengembangan kelembagaan secara umum, karena

penyuluhan

(BPP),

lain. Terdapat tiga peran pokok yang diharapkan

dapat


dijalankan

oleh

72

Gapoktan Syahyuti ( 2007), Wahyuni

melalui pendekatan pemberdayaan

(2009) :

masyarakat

1. Gapoktan berperan sebagai lembaga

Masyarakat yang tergabung dalam

partisipatif.

yang

suatu kelompok tani dibimbing agar

terbangun, misalnya terlibat dalam

mampu menemukan dan mengenali

penyaluran benih bersubsidi yaitu

permasalahan yang dihadapi dan

bertugas

merekap

daftar

potensi yang mereka miliki, serta

permintaan

benih

nama

mampu secara mandiri membuat

anggota. Demikian pula dalam

rencana kerja untuk meningkatkan

pencairan anggaran subsidi benih

pendapatannya melalui usahatani

dengan menerima voucher dari

dan

Dinas

setempat.

pedesaan. Beberapa kelompok tani

lembaga

dalam satu desa yang telah dibina

sentral

dalam

sistem

dan

Pertanian

Gapoktan

2.

secara

merupakan

usaha

agribisnis

berbasis

strategis yang akan merangkum

kemudian

difasilitasi

untuk

seluruh aktifitas kelembagaan petani

membentuk

Gapoktan.

Dengan

di

cara ini, petani miskin dan rawan

wilayah

tersebut.

Gapoktan

dijadikan sebagai basis usaha petani

pangan

akan

meningkat

di setiap pedesaan.

kemampuannya dalam mengatasi untuk

masalah pangan dan kemiskinan di

peningkatan ketahanan pangan di

dalam suatu ikatan kelompok dan

tingkat lokal. Mulai tahun 2006

gabungan kelompok tani untuk

melalui Badan Ketahanan Pangan

memperjuangkan

telah dilaksanakan “Program Desa

anggotanya dalam meningkatkan

Mandiri Pangan” dalam rangka

pendapatan

mengatasi

bersama dengan mengoptimalkan

Gapoktan

kerawanan

kemiskinan

di

Pengentasan kerawanan

berperan

pedesaan.

para

kesejahteraan

pemanfaatan sumberdaya lokal.

dan

3. Gapoktan dianggap sebagai Lembaga

dilakukan

Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

kemiskinan pangan

dan

dan

nasib


73

sehingga dapat menerima Dana

1.

Konteks otonomi daerah RPPK tidak boleh mengulangi

Penguatan Modal (DPM), yaitu dapat

kembali pada kekeliruan masa lalu, yang

digunakan untuk membeli gabah

berpedoman pada perencanaan yang

petani

bersifat umum dan diterapkan secara

dana

pinjaman pada

yang

saat

panen

raya,

sehingga harga tidak terlalu jatuh.

menyeluruh

di

seluruh

wilayah.

Kegiatan DPM-LUEP telah dimulai

Mensosialisasikan

semenjak tahun 2003, namun baru

skenario yang bersifat umum akan sulit

mulai tahun 2007 Gapoktan dapat

dilaksanakan dan lebih banyak bersifat

sebagai penerima. Gapoktan dapat

mekanistik dan lepas dari spesifikasi

bertindak sebagai pedagang gabah,

lokal, dan akan mematikan inisiatif

dimana ia akan membeli gabah dari

masyarakat setempat sehingga menjadi

petani lalu menjualkannya berikut

kontraproduktif. Skenario yang bersifat

berbagai fungsi pemasaran lainnya.

umum itu, pada hakekatnya disusun

rancangan

atau

dan dipikirkan oleh sekelompok orang Beberapa Prinsip yang Harus Diperhatikan dalam Pengembangan Kelembagaan GAPOKTAN Di Pedesaan Didasarkan atas perkembangan

saja

secara

terpusat,

merupakan

pendekatan yang banyak mengandung kelemahan (Uphoff, 1986). Dalam

bagian

“Menimbang”

maka

pada UU No. 32 tahun 2004 tentang

pengembangan kelembagaan Gapoktan

Otonomi Daerah, disebutkan bahwa

perlu memperhatikan kecenderungan-

otonomi

kecenderungan yang semakin menguat,

mempercepat

dan

kesejahteraan

sosiopolitik

jangan

yang

terjadi,

hanya

memposisikan

daerah

diarahkan

untuk

terwujudnya masyarakat

melalui

sebagai alat proyek. Setidaknya perlu

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan,

diperhatikan

dalam

dan peran serta masyarakat, serta

pengembangan kelembagaan Gapoktan,

peningkatan daya saing daerah dengan

yaitu:

memperhatikan

tiga

aspek


prinsip

demokrasi,

74

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

Otonomi daerah merupakan hal

kekhususan suatu daerah dalam sistem

yang penting dalam pengembangan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gapoktan karena mampu memberi

Apa sesungguhnya makna dari

kesempatan untuk memaksimumkan

prinsip keotonomian? Basri (2005)

nilai dan memberi peluang kepada akses

mengatakan

rakyat terhadap pemerintah. Karena

terendah,

bahwa

pada

otonomi

tingkat

mengacu

pada

beragamnya

persoalan

antarwilayah

individu sebagai perwujudan dari hasrat

maka tak ada pendekatan yang "one

untuk bebas (free will) yang melekat pada

solution fit

diri-diri manusia sebagai salah satu

kelembagaan

anugerah paling berharga dari Sang

konseptual, otonomi daerah merupakan

Pencipta.

yang

wadah yang baik untuk berkembangnya

individu-individu

civil society dan menjamin berjalannya

menjadi otonom sehingga mereka bisa

mekanisme checks and balances antara

mengaktualisasikan

pemerintah

Free

will

memungkinkan

inilah

segala

potensi

terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal.

Individu-individu

yang

otonom

ini

akan

selanjutnya

membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. Jadi, pada hakekatnya, individuindividu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Dengan dasar ini, maka penguatan

otonomi

daerah

harus

membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap individu.

all" dalam pengembangan Gapoktan.

dengan

Secara

warganya

(Suradisastra, 2006). 2.

Pengembangan kelembagaan Gapoktan sebagai sebuah bentuk pemberdayaan Pemberdayaan (empowerment) yang

berasal dari kata dasar “empower”. Pemberdayaan

dapat

dilakukan

terhadap individual, kelompok sosial, maupun terhadap komunitas. Payne (1997),

menyebutkan

bahwa

pada

intinya pemberdayaan mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas

berusaha


mengontrol

75

dan

dari sisi pemerintah maupun komunitas

mengusahakan untuk membentuk masa

setempat. Dari sisi pemerintah, inisiatif

depan sesuai dengan keinginan mereka.

lokal dibutuhkan apabila pemerintah

Inti utama dari pemberdayaan adalah

belum mampu memberikan pelayanan

tercapainya “kemandirian”.

yang memadai, sementara kemampuan

kehidupan

mereka

sendiri

berarti

perencanaan pusat juga dalam kondisi

mempersiapkan masyarakat desa dan

lemah. Dari sisi masyarakat lokal, di

kelompok mereka untuk memperkuat

antaranya

diri dalam berbagai hal, mulai dari soal

banyaknya sumberdaya yang belum

kelembagaan,

termanfaatkan, yang dipandang akan

Pemberdayaan

ekonomi,

kepemimpinan, dan

politik

sosial dengan

menggunakan basis kebudayaan mereka

lebih

adalah

karena

efektif apabila

masih

menggunakan

strategi lokal.

sendiri. Syahyuti (2007) menyebutkan

Kemandirian lokal menunjukkan

ada dua prinsip dasar yang seyogyanya

bahwa pembangunan lebih tepat bila

dianut di dalam proses pemberdayaan

dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif

Gapoktan. Pertama, adalah menciptakan

suatu

ruang atau peluang bagi kelompok tani

sebagai serangkaian upaya mekanistis

dan anggotanya untuk mengembangkan

yang mengacu pada satu rencana yang

dirinya

Kedua,

disusun secara sistematis. Kemandirian

mengupayakan agar kelompok tani dan

lokal juga menegaskan bahwa organisasi

anggotanya memiliki kemampuan untuk

seharusnya

memanfaatkan ruang atau peluang yang

mengedepankan partisipasi dan dialog

tercipta tersebut.

dibandingkan semangat pengendalian

3.

yang ketat sebagaimana dipraktekkan

secara

mandiri.

Kelembagaan Gapoktan sebagai cara untuk mencapai kemandirian lokal. Menurut Taylor dan Mckenzie

(1992), inisiatif lokal sangat diperlukan dalam pembangunan pedesaan, baik

tatanan

masyarakat

dikelola

daripada

dengan

lebih

selama ini (Amien, 2005). Sikap yang Harus Dibangun dalam Pengembangan GAPOKTAN Untuk pengembangan Gapoktan, maka sikap yang diterapkan semestinya


76

kesalahan-

2. Hindari sikap yang memandang desa

kesalahan masa sebelumnya. Berbagai

sebagai satu unit interaksi sosial

sikap yang semestinya ditempuh adalah:

ekonomi

1. Kelembagaan adalah sebuah pilihan,

Gapoktan bekerja dalam satu unit

tidak

mengulangi

bukan

lagi

keharusan.

Apapun

kelembagaan

yang

diintroduksikan

di

akan pedesaan,

yang

padu.

Meskipun

desa, namun perlu dibangun jejaring sosial

(social

dengan

network)

Gapoktan lain. Relasi yang dibangun

terlebih dahulu merumuskan apa

bukan

kegiatan yang akan dijalankan, baru

administratif,

kemudian dipilih apa wadah yang

fungsional-ekonomi.

dibutuhkan. Berdasarkan konsep

peran Gapoktan sebagai lembaga

sistem agribisnis, aktivitas pertanian

pemasaran,

maka

pedesaan meliputi upaya untuk

membatasi

diri

menyediakan

produksi

lembaga formal. Relasi dengan para

(benih, pupuk, dan obat-obatan),

pelaku tata niaga, yang cenderung

permodalan usahatani, pemenuhan

menerapkan

tenaga kerja, kegiatan berusaha tani

perlu dibina dengan menerapkan

(on farm), pemenuhan informasi

prinsip saling menguntungkan dan

teknologi, serta pengolahan dan

keadilan (Warsana, 2009)

pemasaran

sarana

hasil

pertanian.

bersifat

hierarkhis

namun

lebih Dalam

relasi

hal

jangan

hanya

suasana

ke

dengan

nonformal,

3. Gapoktan lebih banyak berperan di

Kelembagaan yang diintroduksikan

luar

saat

telah

usahatani, karena kegiatan tersebut

tumpang tindih. Untuk satu fungsi

telah dijalankan oleh kelompok-

tersedia

kelembagaan,

kelompok tani serta petani secara

sedangkan satu kelembagaan juga

individual. Untuk terlibat dalam

dapat menjalankan berbagai fungsi

mekanisme pasar, maka Gapoktan

(Syahyuti, 2007). Tumpang tindih

harus

tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

sebuah

ini

sesungguhnya banyak

aktivitas

produksi

merancang

diri

kelembagaan


atau

sebagai ekonomi

77

dengan beberapa karakteristiknya

Kemampuan

adalah mengutamakan keuntungan,

permasalahan kelembagaan,

efisien, kalkulatif, dan menciptakan

mampu

relasi-relasi yang personal dengan

kelembagaan yang sesuai, sehingga

mitra usaha (Wahyuni, 2009).

faktor kelembagaan tidak menjadi

4. Gapoktan salah satu komponen dalam pengembangan kelembagaan masyarakat pedesaan yang bergerak

salah

mengenali menyusun

satu

akan strategi

kendala

dalam

implementasi program nantinya. 2. Secara

umum

pengembangan

di bidang pertanian. Pengembangan

kelembagaan

selama

ini

Gapoktan haruslah berada pada

memperkuat

ikatan

horisontal,

kerangka strategi yang lebih besar.

mempermudah tugas kontrol bagi

Gapoktan hanyalah wadah dari

pelaksana program, penerapan pola

kelompok tani untuk mencapai

generalisasi, pembinaan cenderung

tujuan yang lebih besar. Maka

individual,

pembentukan dan pengembangan

pengembangan aspek kulturalnya.

dan

Gapoktan haruslah berada dalam

3. Pengembangan

konteks semangat otonomi daerah,

dilatarbelakangi

pemberdayaan

akses

penumbuhan

masyarakat

dan

kemandirian

lokal

dalam

Gapoktan

petani

keuangan,

lemah

hanya

karena

lemahnya

terhadap

lembaga

lembaga

pemasaran,

lembaga penyedia sarana produksi

(Syahyuti, 2007).

pertanian, dan sumber informasi. KESIMPULAN

4. Gapoktan

Dari uraian di atas dapat

diambil

kesimpulan sebagai berikut : 1. Pendekatan pembangunan

dengan

kelembagaan

dalam

pertanian

masih

menjadi salah satu strategi penting dalam

RPPK

peran

diharapkan

sebagai sistem

peningkatan

memiliki

lembaga yang

ketahanan

sentral

terbangun, pangan

tingkat lokal, dan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

2005-2025.


78

5. Pengembangan

kelembagaan

Gapoktan setidaknya dijiwai oleh

tidak akan pernah eksis secara nyata.

tiga prinsip yang saling terkait erat, yaitu pengembangan dalam konteks otonomi daerah,

pemberdayaan,

dan penguatan kemandirian lokal. 6. Pembentukan

Gapoktan

ditempatkan dalam konteks yang lebih

luas

yaitu

pengembangan kemandirian

konteks

ekonomi

dan

masyarakat menuju

pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable

Rural

Development).

Gapoktan

hanyalah

alat,

dan

merupakan sebuah pilihan bukan keharusan.

Gapoktan

perlu

membangun jejaring sosial dengan

DAFTAR PUSTAKA Agustian, A., Supena F., Syahyuti, dan E. Ariningsih. 2003. Studi Baseline Program PHT Perkebunan Rakyat Lada di Bangka Belitung dan Lampung. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Amien, Mappadjantji. 2005. Kemandirian Lokal. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Badan Litbang Pertanian. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2005 – 2025. Dalam: http://www.litbang.deptan.go.id /rppk, 25 oktober 2005.

pihak lain, memperbanyak peran diluar

aktivitas

produksi

atau

usahatani. 7. Penggunaan

kelembagaan

Gapoktan yang semata-mata hanya untuk mensukseskan kegiatan lain, dan bukan untuk pengembangan kelembagaan itu sendiri,

hanya

Basri, Faisal H. 2005. “Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah”. Universitas Brawijaya, Malang. (http://128.8.56.108/irisdata/PEG/Bahasa/malang/ Malang tantangan. pdf., 22 Maret 2005). Deptan. 2006. Bahan Rapat Kerja Deptan dengan DPD-RI, tanggal 19 Juni 2006. Deptan, Jakarta.

akan berakhir dengan lembagalembaga Gapoktan yang semu, yang


79

Hermanto. 2007. Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Prima Tani Di Sumatera Selatan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Boogor. Hermanto, dan Subowo, G. 2006. Model Sistem dan Usaha Agribisnis di Lahan Rawa Pasang Surut : Konsepsi Strategi dan Pengembangannya. Makalah Disampaikan pada Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa Secara Bijaksan dan Terpadu. Balai Litbang Tanaman Hutan Palembang, 28 Maret 2006 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang. Payne, Malcom. 1997. Modern Social Work Theory. Second Edition. MacMillan Press Ltd., London. Hal. 266. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. 2006. Pidato sambutan dalam acara Apresiasi Wartawan di Balai Pendidikan dan Latihan Hortikultura, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Suradisastra, Kedi. 2006. Pemanfaatan Kelembagaan untuk Pembangunan Sektor Pertanian Mendukung Otonomi Daerah. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor Syahyuti. 2003. Bedah Kelembagaan:

Konsep Strategi

Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor Taylor, D.R.F. dan McKenzie. 1992. Development From Withins. London Routledge. Chapter 1 dan 10. Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press. Wahyuni, Sri. 2009. Integrasi Kelembagaan di Tingkat Petani : Optimalisasi Kinerja Pembangunan Pertanian. Dimuat di Tabloid Sinar Tani 10 Juni 2009. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Warsana. 2009. Pemantapan Kelembagaan Pada Gapoktan. Dimuat di Tabloid Sinar Tani 8 April 2009. BPTP Jawa Tengah. Zuraida, Desiree dan J. Rizal (ed). 1993. Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-pokok Pemikiran Selo Soemardjan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.


80

Sumber : Syahyuti (2007), Warsana (2009), Wahyuni (2009) Keterangan : P3A ( Perkumpulan Petani Pemakai Air) KUA (Kelompok Usaha Agribisnis) UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan)


KAJIAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

Recommend Documents