KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI MELALUI

Keabsahan Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing Ilyas

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012), pp. 201-215.

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 THE VALIDITY OF INSURANCE AGREEMENT THROUGH TELEMARKETING BASED ON THE ACT NUMBER 11, 2008 Oleh: Ilyas *) ABSTRACT Insurance is an agreement between two or more parties that the payer binds inself to the paid by receiving premi for compensating the paid because of loss, damage or miss he benefit or the law responsibility of third party that might burdened the pid because of something that is not exactly happens or to compensate due to the death or life the paid as mentioned in Article 1 verse 1 of the Act Number 2, 1992. However, in its implementation the product is also sold by telemarketing through electronic media based on the Act Number 11, 2008 regarding Information and Electronic Transaction that an cause different views on when the validity of the agreement through the media. Keywords: Agreement, Insurance, Telemarketing. A. PENDAHULUAN Pada penawaran asuransi ada beberpa cara penawaran produk yang dilakukan, antara lain: Pertama dilakukan melalui tatap muka ataupun berhadapan secara langsung dengan calon tertanggung sendiri, penawaran seperti ini sering kali dijumpai dan ditemui dalam kesehari-harian. Kedua calon tertanggung yang datang dengan sendirinya menemui pihak asuransi, namun hal ini jarang terjadi. Ketiga penawaran dilakukan melalui telepon atau sering disebut di dunia bisnis adalah telemarketing yaitu penawaran atau pemasaran produk lewat telepon. Penawaran jasa asuransi melalui telepon yang dikenal dengan telemarketing saat ini berpeluang menimbulkan terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena pada saat kesepakatan dibuat belum ada

perjanjian yang jelas karena hanya berupa

kesepakatan awal dan terbuka kemungkinan terjadinya penipuan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa asuransi. Praktek telemarketing ini apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dapat digolongkan sebagai bentuk transaksi elektronik karena dilakukan melalui sarana telekomunikassi telepon. Hal ini sesuai dengan

ISSN: 0854-5499

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012).


ketentuan Pasal 1 angka 10 UUITE yang menentukan bahwa “Transaski elektronik, pada dasarnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem kemunikasi, yang selanjutnya difasilitasioleh keberadaan jaringan komputer global atau internet termasuk melalui sarana telepon. Transaksi elektronik dipandang sebagai bagian dari perikatan para pihak (Pasal 1233 KUH Perdata yaitu perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau undang-undang). Transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri yang akan mencakup jual perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa salah satu prusahan asuaransi yang telah menerapkan metode telemarketing ini adalah BNI Life yang meruapakan anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. BNI Life didirikan dengan nama PT. Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya – BNI Life Insurance, merupakan perpaduan antara dua nama besar dan profesional dari Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan PT. Asuransi Jiwasraya. Hasil pengamatan pada pelaksanaan telemarketing sering timbul permasalahan antara penanggung dan tertanggung. Adapun permasalahan yang terjadi akibat pemasaran telemarketing ini ditinjau dari syarat-syarat dan perikatannya. Pada BNI Life Banda Aceh dalam periode tahun 2010 terdapat 7 (tujuh) tuntutan ganti kerugian (klaim) yang diajukan oleh tertanggung yang telah setuju melakukan perjanjian asuransi melalui telemarketing, namun tidak terpenuhi oleh pihak perusahaan asuaransi karena yang bersangkutan belum memenuhi syarat penandangan kontrak. Kondisi ini disebabkan karena, pemasaran melalui telemarketing ini pada dasarnya hanya merupakan suatu perjanjian prakontrak yang dilakukan melalui sarana telekomunikasi, sedangkan kepastian terikatnya perjanjian antara nasabah atau tertanggung dengan perusahaan asuransi tetap dilakukan melalui penandangan polis.

*)

202

Ilyas, S.H., M.Hum., Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.



Bertolak dari kerangka teoritik yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam tulisan ini adalah tentang keabsahan perjanjian asuransi yang dipasarkan melalui telemarketing ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

B. TINJAUAN PUSTAKA Praktek telemarketing ini apabila ditinjau melalui Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), selanjutnya disebut UUITE, dapat digolongkan sebagai bentuk transaksi elektronik karena dilakukan melalui sarana telekomunikasi telepon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UUITE yang disebutkan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya”. Transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah periakatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer global atau internet termasuk melalui sarana telepon.1 Transaksi elektronik sebagai bagian dari bisnis yang dilakukan dengan mempergunakan elektronik transmission, oleh para ahli dan pelaku bisnis dirumuskan defenisinya dari terminologi transaksi elektronik. Secara umum transaksi elektronik didefenisikan adalah sebagai berikut: Segala bentuk trnasaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain yang telah disebut di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (E-Commerce is a part of E-Business).2 Julian Ding yang dikutip Sutan Reny Syahdeini dalam Mariam Darus Badrulzaman memberikan defenisi yaitu: Transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyeiakan barang, jasa dan mengambil hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau word wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.3 1

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Ryeke Ustadiyanto, Frame Work E-Commerce, Andy, Yokyakarta. 3 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 284. 2

203



Jadi, transaksi elektronik merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses yang menghubungkan perusahaan dan konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, informasi yang dialakukan secara elektronik. Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dijelaskan bahwa perjanjian dalam transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang timbul antara dua orang atau lebih dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang dijanjikan itu dan timbulnya perjanjian karena adanya kata sepakat dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam konsideran UUITE Nomor 8 Tahun 2008, dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik prilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Dalam Pasal 9 UUITE juga menentukan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan kontrak, produksen dan produk yang ditawarkan”. Informasi yang lengkap dan benar meliputi: a.

Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara.

b.

Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskannya barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi. Selanjutnya di dalam Pasal 15 UUITE juga ditentukan bahwa:

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. (3) Ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

204



Sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan

penggunaanya. Aman

artinya sistem elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik. Beroperasi sebgaimana mestinya artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan spesifikasinya. Sedangkan bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUITE, juga dtentukan bahwa “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beretikat baik dalam melakukan Interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama teransaksi berlangsung. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa UUITE memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknoogi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efesien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Demikian juga dalam penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik Pasal 18 UUITE menentukan bahwa: (1) Teransaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku di dasarkan pada Asas hukum Perdata internasional. (4) Para pihak memiliki kewenanngan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, dan lembaga penyelesaian alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari taransaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UUITE juga menentukan

bahwa

menyelenggarakan

“Setiap sistem

orang

elektronik

dapat

mengajukan

dan/atau

gugatan

menggunakan

terhadap

teknologi

pihak

yang

informasi

yang

menimbulkan kerugian. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan

205



terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa luasnya ruang lingkup bidang keperdataan juga melingkupi transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan dan telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Dengan demikian, transaksi elektronik dipandang sebagai bagian dari perikatan para pihak (Pasal 1233 KUH Perdata yaitu perikatan, lahir karena persetujuan dan karena undang-undang). transaksi tersebut akan merujuk pada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang, dan perikatan-perikatan lainyang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Adapun market penjulan jarak jauh ini tidak mengacaukan dengan pengertian majament jarak jauh (telemanagement) walaupun sangat erat kaitannya. Pemasaran jarak jauh sering digunakan sebagai pendukung saluran enjualan dan adkalanya untuk menangani tugas yang tidak

dapat

ditangani melalui saluran utama dengan biaya yang efektif.4 Telemarketing ini merupakan konsep penjualan dengan memakai sarana telepon dan dilakukan dalam volume tinggi tetapi tetap menggunakan arahan dan prosedur penjualan dengan aturan manajemen pelanggan sehingga pelanggan akan merasa diperhatikan dengan kebutuhankebutuhan yang terpenuhi. Telemarketing adalah metode pemasaran yang langsung dilakukan oleh telemarker dengan calon nasabah (tertanggung), telemarketing menggunakan telepon dengan tidak bertemu muka dengan agen asuransi dengan calon tertanggung merupakan hal yang

di luar

kebiasaan permasalahan asuransi jiwa pada umumnya. Hal ini kemudian membawa permasalahan mengenai dimana dasar hukum perikatannya dan risiko-risiko sengketa yang mungkin terjadi

206



dengan diterapkannya konsep atau metode telemarketing dalam pengikatan asuransi jiwa antara pihak penanggung dengan nasabah atau tertanggung.

C. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Jiwa BNI Life Banda Aceh. Pemilihan lokasi penelitian didasaran atas kondisi obyektif bahwa di lokasi ini terdapat permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dengan menggunakan telemarketing. Populasi penelitian adalah seluruh penanggung dan tertanggung pada PT Asuransi Jiwa BNI Life Banda Aceh. Untuk melengkapi data atau informasi yang dibutuhkan maka perlu dilakukan interview informan yang dinilai layak untuk itu, mereka adalah Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Provinsi Aceh. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawawancara yang mendalam untuk mendapatkan data dari responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi dokumen dengan mempelajari buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Jawaban atas permasalahan didasarkan atas analisis data primer didukung dengan data sekunder.

D. KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING DAN PERLINDUNGAN BAGI TERTANGGUNG

4

Rukiyah, Pemasaran Melalui Web dan Telemarketing Berbasis SIMRS, Senior Business Consultant, PT. Dinamika Cipta Widya, Jakarta, hal. 1.

207



Dalam dunia bisnis termasuk bisnis asuransi, pemasaran merupakan salah satu aspek penting dalam kesuksesan suatu perusahaan. Kelemahan utama yang biasanya terjadi pada perusahaan Indonesia adalah dalam bidang pemasaran yang merupakan aspek penting di dunia bisnis. Penerapan strategi pemasaran yang tepat harus dilakukan oleh perusahaan agar mendapat hasil yang optimal. Dalam strategi pemasaran terdapat 4 metode yang dapat menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan pemasaran (4P). Keempat metode pemasaran tersebut (4P) tersebut adalah : product, price, promotion, place. Masing-masing bauran mempunyai tujuan tersendiri dalam pemasaran. Untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mencapai laba yang optimal dan untuk bertahan perusahaan menggunakan kegiatan pemasarannya sebagai ujung tombak keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengorganisasi tiap-tiap bauran pemasaran tersebut agar teratur dengan baik sehingga nantinya perusahaan mendapatkan hasil yang optimal. Kepuasan pelanggan selalu diutamakan untuk memberikan rasa aman dan terlindungi, secara terus-menerus dan sungguh-sungguh berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan atau tertanggung BNI Life. Dari tahun ke tahun perusahaan asuransi BNI Life ini melakukan kegiatan pemasaran (4P) dalam menginformasikan produknya kepada konsumen yang bertujuan agar konsumen mengetahui dengan jelas produk yang ditawarkan dan mampu bersaing dengan perusahaan asuransi lainnya. Untuk memperoleh hasil optimal BNI Life melakukan beberapa tindakan yang berbeda dalam penawaran produknya dengan perusahaan asuransi lainnya dan melakukan penetapan harga yang berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya, karena dalam menyampaikan informasi produk atau harga kepada konsumen BNI Life menjelaskan semua tanpa ada yang ditutup-tutupi. Komitmen yang tinggi untuk membangun SDM berkualitas, inovasi dan direfensiasi produk, pelayanan yang optimal dengan dukungan teknologi informasi yang andal, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap perusahaan. Kepercayaan dan loyalitas stakeholder terhadap perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati oleh stakeholder, tetapi juga oleh pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Hal ini juga dilakukan oleh 208



perusahaan asuransi jiwa BNI Life dalam memasarkan produk asuransinya yaitu asuransi jiwa. Sebagaimana layaknya sebuah produk dipasarkan melalui berbagai jalur pemasaran demikian pula halnya dengan asuransi. Asuransi adalah suatu produk yang berbentuk jasa saat ini tidak hanya ditawarkan melalui direct selling lewat agen asuransi tetapi juga mulai ditawarkan melalui kerjasama bank (bancaassurance) sebagai jalur distribusinya. Dari uraian di atas diketahui bahwa sistem pemasaran yang menggunakan metode 4P tersebut merupakan metode pemasaran konvensional yang sampai saat ini masih digunakan oleh perusahaan asuransi BNI Life saat ini dalam memasarkan produk asuransi tertentu juga telah menggunakan 2 cara yaitu: 1. Sales Representatif, yang siap sedia di tempat. Biasanya mereka menempatkan sales representatif ini di dalam bank dimana bisa berinteraksi langsung dengan calon nasabah secara konvensional. 2. Telemarketing. Marketing menawarkan produk lewat telepon dengan data calon nasabah dari bank tersebut atau dari si marketingnya sendiri. Untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dengan penyediaan keragaman produk, BNI luncurkan Telemarketing Bancassurance, yaitu channeling pemasaran Bancassurance dalam memasarkan portofolio asuransi kepada nasabah BNI. Layanan ini merupakan komitmen BNI untuk mempermudah nasabah mendapatkan perlindungan asuransi dengan mudah, harga premi terjangkau dan dapat memanfaatkan layanan BNI dalam berasuransi, seperti pembayaran melalui electronic banking. Untuk layanan telemarketing bancaasurance ini, BNI menjalin kerjasama dengan 3 perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi CIGNA, PT Sun Life Financial Indonesia, dan PT AIG LIFE. Melalui pemasaran produk asuransi jiwa melalui telemarketing ini akan mendapatkan hasil yang baik mengingat BNI memiliki customer based sebanyak 9 juta nasabah. Ditambah dengan proses aplikasi dan persyaratannya yang cukup ringan.

209



Telemarketing yang dimaksud di atas adalah metode pemasaran yang langsung dilakukan oleh telemarker dengan calon nasabah (tertanggung), telemarketing menggunakan telepon dengan tidak bertemu muka dengan agen asuransi dengan calon tertanggung merupakan hal yang diluar kebiasaan permasalahan asuransi jiwa pada umumnya. Dalam perjanjian asuransi pada umumnya merupakan perjanjian yang mengikat tertanggung dan penanggung yang dinyatakan dalam polis. Ketentuan yang terdapat di dalam polis merupakan ketentuan dalam perjanjian asuransi termasuk dalam perjanjian asuransi BNI Life. Namun demikian ada perusahaann asuransi yang melakukan perubahan atas syarat-syarat umum polis yang disesuaikan dengan kepentingan perusahaan masing-masing. Pada Asuransi Jiwa BNI Life, nasabah/tertanggung merupakan pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian asuransi. Nasabah/tertanggung baru dinyatakan sah menjadi peserta asuransi atau terikat dengan perjanjian tersebut apabila pihak telah mengajukan permohonan menjadi peserta melalui Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) kepada pihak Asuransi Jiwa BNI Life sebagai penanggung. Setelah permohonan diajukan dan nasabah atau tertanggung setuju untuk melaksanakan pembayaran premi walaupun penanggung belum menerbitkan polis. Polis biasanya baru diterbitkan dan diserahkan pada tertanggung setelah jangka waktu tiga bulan karena harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari kantor pusat. Apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi, pihak tertanggung berkewajiban membayar premi kepada pihak penanggung. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Polis, dimana perjanjian asuransi mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan di dalam polis dan jika premi pertama sudah dibayar. Dengan demikian, jelas bahwa keterikatan hubungan tertanggung/pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung muncul sejak adanya kata sepakat dari kedua pihak dengan polis sebagai bukti autentiknya. Secara umum inilah yang disebut sebagai perjanjian konsensual. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi jiwa. Substansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pertanggungan (asuransi) yang diatur dalam Kitab 210



Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dalam hal ini Pasal 302-308 KUHD, serta ketentuanketentuan instansi pembina peransuransian (instrumen hukum administrasi negara), yaitu Menteri Keuangan RI. Namun demikian, dalam pelaksanaannya metode telemarketing yang dipraktekkan oleh BNI Life ini berdasarkan keterangan Finansial Consultant BNI Life, kesepakatan antara nasabah dengan wiraniaga atau tele marker yang bertugas melakukan pemasaran produk asuransi dengan jalan telemarketing belum merupakan suatu bentuk perjanjian yang berlaku sah. Persetujuan yang diberikan oleh calon tertanggung hanya merupakan kesepakatan awal dan tidak mengikat kedua pihak. Hal ini dikatakan tidak mengikat karena untuk terlaksananya suatu perjanjian asuransi pada Asuransi BNI Life didahului dengan adanya Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). SPAJ adalah surat bukti tentang identitas diri dan bukti pengungkapan fakta-fakta material menggunakan objek pertanggungan tentang diri tertanggung dan ahli waris yang nantinya akan memperoleh manfaat asuransi. Sedangkan pengikatan melalui telemarketing tidak dibuat suatu permohonan tetapi hanya data awal dari tertanggung. Selanjutnya setelah ada kesepakatan baru calon tertanggung diundang ke kantor atau agen asuransi mengunjungi calon tertanggung. Berdasarkan keterangan tersebut, jelaslah bahwa pengikatan asuransi yang dilakukan melalui telemarketing bukanlah pengikatan asuransi pada umumnya, tetapi hanya merupakan suatu kesepakatan prakontrak. Kesepakatan prakontrak tersebut merupakan persetujuan dari calon tertanggung asuransi untuk menjadi peserta asuransi yang diselenggarakan oleh Asuransi BNI Life. Setelah adanya kesepakatan tersebut, maka pihak perusahaan asuransi akan mengundang calon tertanggung atau mengunjungi calon tertanggung untuk selanjutnya dibuat kesepakatan untuk melanjutkan dengan pengajuan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) oleh tertanggung dan penandatanganan perjanjian serta penerbitan polis asuransi atas nama tertanggung.

211



Walaupun pengikatan asuransi jiwa melalui telemarketing ini bukan merupakan perjanjian asuransi pada umumnya, namun keberadaannya merupakan jalan bagi terciptanya atau terjadinya suatu kesepakatan awal antara tertanggung dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Adapun keunggulan dan kelemahan dari telemarketing ini merupakan hal yang sudah biasa di dalam suatu bisnis telemarketing itu sendiri dan suatu hal yang wajar dan setiap penjualan pasti ada titik kelemahannya dan keunggulannya berbicara tentang keunggulannya telemarketing itu sendiri ataupun penjualan jarak jauh tidak perlu diutarakan, karena pasti ada dan banyak sebab berdasarkan pertimbangan itulah adanya keunggulan-keunggulan penjualan model ini dipraktekan ataupun dilakukan dan yang perlu diungkap adalah kelemahan-kelemahan penjualan dari telemarketing ini antara lain: a. Ketiadaan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). SPAJ adalah surat bukti tentang identitas diri dan bukti pengungkapan fakta-fakta material menggunakan objek pertanggungan tentang diri tertanggung tersebut, jika SPAJ tidak ada maka bukti tertulis mengenai pengungkapan materialpun tidak ada dan akibatnya jika klaim ditolak berdasarkan pernyataan lisan (melalui telepon) dan tertanggung tidak mengakuinya maka timbullah sengketa yang berakibat pada rasa dan ketidakpuasan dan kecewaan tertanggung. b. Tertanggung tidak dapat memahami luas jaminan dan pengajuan syarat-syarat polis secara utuh karena waktu berbicara melalui telepon relatif singkat dan tanya jawab antara telemarketing dengan calon tertanggung tidak bisa sepenuhnya dilakukan, sedangkan tanya jawab bertatap muka saja masih mempunyai banyak kelemahan-kelemahan apa lagi interaksi antara dua orang yang tidak saling berpandangan (jarak jauh) dan kadang kala nasabah sering bertanya identitas mereka di dapat dari mana, sehingga ini merupakan hal yang sangat dirahasiakan sebenarnya tentang identitas mereka. c. Akibat waktu komunikasi terbatas, sehingga melalui telemarketing tidak mengetahui latar belakang nasaba itu, aktivitasnya prestasinya dan tidak mengetahui kegiatan sehari-hari 212



nasabah tersebut sibuk apakah tidak sehingga sulit untuk menebak banyaknya pulsa dan waktu untuk menghubungi konsumen sehingga jarang terjadi pembelian secara langsung dan sulitnya menterjemahkan produk-produk asuransi lewat telepon sehingga keputusan yang diambil para nasabah sering tergesa-gesa tanpa tanpa muka oleh agen asuransi tersebut. Hasil analisis penulis terhadap pelaksanaan atau penggunaan telemarketing dalam pengikatan asuransi jiwa ini menyebabkan timbul permasalahan antara penanggung dan tertanggung. Adapun permasalahan yang terjadi akibat pemasaran telemarketing ini ditinjau dari syarat-syarat dari perikatannya yang belum terpenuhi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dengan kata lain, terhadap pengikatan asuransi melalui telemarketing ini belum ada tanda bukti secara hukum atau belum adanya pembuktian layaknya polis asuransi pada umumnya. Konflik yang memungkinkan terjadi antara lain “apabila ada anggapan dari calon tertanggung yang namanya telah didaftarkan, namun belum mendapatkan polis tetapi evenement kondisi yang diasuransikan terjadi akan berupaya untuk memperoleh ganti rugi klaim kepada perusahaan asuransi. Klaim ini tentunya akan ditolak oleh perusahaan asuransi karena perjanjian asuransi yang sebenarnya belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena, pemasaran melalui telemarketing ini pada dasarnya hanya merupakan suatu perjanjian prakontrak yang dilakukan melalui sarana telekomunikasi, sedangkan kepastian terikatnya perjanjian antara nasabah atau tertanggung dengan perusahaan asuransi tetap dilakukan melalui penandatanganan polis. Oleh karena itu, guna mengatasi adanya konflik dalam pengikatan asuransi melalui telemarketing, maka tertanggung atau masyarakat calon tertanggung harus cermat dalam menerima tawaran via telemarketing dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

213



1. Jika terjadi klaim siapa yang harus dihubungi bank atau asuransi, bila anda bisa mendapatkan nama orang yang akan mengurus klaim akan lebih baik, tapi biasanya ini agak sulit. 2. Adakah garansi pengembalian polis dan bila apa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kontrak. Waktu yang terbatas di telephone membuat calon nasabah tidak mendapatkan informasi yang penuh. 3. Tidak mudah percaya jika dikatakan tidak memerlukan pernyataan kesehatan, terlebih jika polis yang ditawarkan adalah asuransi kesehtan atau penyakit kritis. 4. Prosedur penghentian pembayaran premi, biasanya premi dibayarkan dengan konfirmasi kartu kredit. 5. Jangan terburu-buru, mengambil waktu untuk mempertimbangkan produk yang ditawarkan. Jangan tergiur oleh tawaran hadiah. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa walaupun pemasaran telemarketing merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE termasuk dalam perjanjian asuransi. Namun, dalam hal ini belum terjadi suatu perjanjian secara utuh karena perjanjian asuransi disyaratkan dibuat secara tertulis dalam bentuk polis sedangkann kesepakatan melalui telemarketing hanya kesepakatan secara lisan (Pasal 5 ayat (4) sub a UU ITE.

E. PENUTUP Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian asuransi melalui telemarketing dan perlindungan bagi tertanggung Asuransi Jiwa BNI Life Banda Aceh dalam pelaksanaannya tidak menjadi alat bukti karena hanya merupakan kesepakatan lisan. Hal ini disebabkan karena pembuktian keabsahan pengikatan asuransi melalui telemarketing Asuransi Jiwa BNI Life ditinjau dari aspek hukum perjanjian belum dilakukan penandatangan perjanjian. Pengisian data dari calon tertanggung hanya merupakan data sementara dan tidak mengikat, sehingga dalam hal pelaksanaan lanjutan dari kesepakatan yang diperoleh 214



melalui telemarketing tersebut sangat tergantung pada itikat baik dari kedua pihak untuk melanjutkan kesepakatan pra kontrak tersebut menjadi perjanjian asuransi yang utuh melalui penandatangan perjanjian dan penerbitan polis asuarnsi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 1999. Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Mariam Darus Badrulzaman, 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung. PT. BNI Life Insurance, BNI Life Bekerjasama dengan 3 Provider Asuransi, BNI Luncurkan Telemarketing Bancasurance, http://www.sunlife.co.id/slfglobal/ Diakses Nopember 2010. Radiks Purba, 1995, Memahami Asuransi di Indonesia, PT. Pustaka Binaan Presindo, Jakarta. Ridwan Khairandy, Itikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Cet. Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Rukiyah, 2005, Pemasaran Melalui Web dan Telemarketing Berbasis SIMRS, Senior Business Consultant, PT. Dinamika Cipta Widya, Jakarta. Ryeke Ustadiyanto, Frame Work E-Commerce, Andy, Yogyakarta.

215

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI MELALUI

Recommend Documents